Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEPUTUSANKEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANGNOMOR: 188.4/ S*> /KEP/35.07.124/2020
TENTANGRENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi
sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 70 Tahun 2017 ten tang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-
2021, maka dipandang perlu menyusun Dokumen Rencana
Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Malang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja
Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan;
PEMERINTAH KABUPATEN MALANGDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Yani Utara No. 384 B Telp./ Fax (0341) 408788Website: www.malangkab.go.id Email: [email protected]
MALANG 65126
Pembina Tk. I1 680701 199803 2 007NIP.
KEPALA DDf AS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MALABOm^—J
ANISW TY AZIZ. SE-. M. Si
Ditetapkan : di Malangpadatanggal : 13 ^iw.v 2020
MEMUTUSKAN:
Menetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas
Komunikasi Daerah Kabupaten Malang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Apabila dikemudiaan hari terjadi kekeliruan akan dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.
KEDUAKETIGA
Menetapkan
KESATU
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah;
8.Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika;
9.Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Malang Tahun 2017-2021.
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASIDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANQ
BABIPENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANGReformasi Birokrasi yang dibangun pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Malang merupakan salah satu langkah awal
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pengawasan yang transparan,
akuntabel, efektif dan efisien. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan
dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan visi
misi Pemerintah Kabupaten Malang.
Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten
Malang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Malang disusun dengan mengacu kepada
sasaran dan indikator yang telah ditetap dalam Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021 dimaksud.
B.MAKSUD DAN TUJUANMaksud ditetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman
atau tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Malang dalam membangun Reformasi Birokrasi.
Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang adalah agar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Malang dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten,
terintegerasi dan berkelanjutan sesuai dengan indicator keberhasilan
pencapaian dalam pembangunan Reformasi Birokrasi.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINASKOMUNIKASIDANINFORMATIKAKABUPATEN MALANGNOMOR : 188.4/ rt /35.07.124/2020TANGGAL : i, Mau- 2020
C RUANG LIWGKUPRuang lingkup Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat
Daerah Kabupaten Malang meliputi rincian tujuan, indikator keberhasilan
serta target dari masing-masing komponen yang ada dalam pembangunan
Reformasi Birokrasi untuk mendukung pembangunan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021.
Kabupaten Malang.
dan Informatika
Dinas Komunikasi
budaya pelayanan di
budaya kinerja dan
asas, kode etik,
b. Terjadinya penerapan
reformasi birokrasi.
dalam melaksanakan
Kabupaten Malang
Informatika
Komunikasi dan
pegawai Dinas
komitmen seluruh
untuk meningkatkan
asesor dilakukan
a. Pembentukan tim
Uraian
Kabupaten Malang.
dan Informatika
Dinas Komunikasi
seluruh pegawai
pelayanan bagi
dan budaya
etik, budaya kineija
penerapan asas, kode
serta sebagai pionir
perubahan pola pikir
mendorong
perubahan yang
b. Terbentuknya agen
reformasi birokrasi.
perkembangan
untuk memonitor
Kabupaten Malang
Informatika
Komunikasi dan
asesor di Dinas
a. Terbentuknya tim
Ukuran Keberhasilan
ditingkatkan.
diukur, diikuti dan
perbaikan yang dapat
perubahan ke arah
serta melakukan
pelayan masyarakat,
positif aparatur sebagai
meningkatkan citra
pemerintah,
positif di setiap intansi
penerapan budaya kerja
meningkatkan
budaya pelayanan,
budaya kinerja dan
termasuk penguatan
kode perilaku,
dasar, kode etik dan
asas, prinsip, nilai
penerapan/internalisasi
meningkatkan
bertujuan untuk
Manajemen peubahan
Tujuan
I. Manajemen Perubahan
BABHPELAKSAlfAAN
A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUHGKITPembangunan komponen pengungkit meliputi Manajemen
Perubahan, Penguatan Peraturan Perundangan-undangan, Penguatan
Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM
Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kineija, Penguatan Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
hubungan dalam setiap
menggambarkan peta
disusun haras
a. Peta proses bisnis yang
Uraian
Komunikasi dan
proses bisnis Dinas
a. Tersusunnya peta
Ukuran Keberhasilan
penerapan sistem,
meningkatkan
bertujuan untuk
Penguatan tatalaksana
Tujuan
IV. Penguatan Tatalaksana
yang dihasilkan.
organisasi dengan kinerja
kesesuaian straktur
dilakukan melalui analisis
Penguatan kelembagaan
Uraian
ukuran dan fungsi.
Komunikasi yang tepat
Terwujudnya Dinas
Ukuran Keberhasilan
fungsi.
tindih tugas dan
menurunnya tumpang
kelembagaan,
kesinergjan
sinergisme /
ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran,
meningkatkan
bertujuan untuk
kelembagaan
Penguatan
Tujuan
Penguatan Kelembagaan
sesuai ketentuan
perundang-undangan
perbaikan atas peraturan
undangan serta usulan
peraturan perundang-
pemetaan terhadap
identifikasi, analisis dan
dilakukan melalui
perundang-undangan
Penataan peraturan
Uraian
undangan
peraturan perundang-
Meningkatnya penataan
Ukuian Keberhasilan
pemerintah daerah.
ada pada level
perundangan yang
peraturan
lebih tinggi dengan
perundangan yang
peraturan
sinkronisasi
harmonisasi serta
meningkatkan
bertujuan untuk
perundang-undangan
Penguatan peraturan
Tujuan
II. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
dengan kinerja utama
Informatika dan selaras
Komunikasi dan
kebutuhan Dinas
analisis beban keija sesuai
analisis jabatan dan
pegawai dilakukan melalui
Perhitungan kebutuhan
Uraian
kebutuhan organisasi
yang sesuai dengan
kebutuhan pegawai
Tersusunnya rencana
Ukuran Keberhasilan
meningkatkan
kompetensi aparatur,
meningkatkan
kinerja individu untuk
penerapan manajemen
merit, meningkatkan
aparatur yang berbasis
manajemen SDM
untuk penerapan
kepatuhan instansi
meningkatkan
kompetitif,
kompeten dan
SDM aparatur yang
untuk mewujudkan
mengelola SDM ASN
kemampuan unit yang
meningkatkan
bertujuan untuk
manajemen aparatur
Penguatan sistem
Tujuan
V. Penguatan Sistem Manajemen Aparatur
masyarakat
pelayanan kepada
meningkatkan kualitas
government untuk
c. Pengembangan e-
yang telah ditetapkan
dilakukan sesuai SOP
b. Pelaksanaan kegiatan
Informatika
Komunikasi dan
kegiatan Dinas
sistem informasi
pelayanan melalui
c. Terlaksananya
pelayanan sesuai SOP
b. Terlaksananya
Kabupaten Malang
Informatika
handal.
kearsipan yang
penerapan manajemen
meningkatkan
jasa secara elektronik,
pengadaan barang dan
penerapan sistem
meningkatkan
berbasis e-govemment,
partisipatdf dan
transparan,
terukur sederhana,
efektif, efisien, cepat,
kerjayangjelas,
proses dan prosedur
Kabupaten Malangdi lingkungan Pemerintahperangkat daerah lainnyaMalang maupun terhadapInformatika KabupatenKomunikasi danbaik di internal Dinasatas penerapan kegiatanmonitoring dan evaluasipendampingan sertasosialisasi, pembinaan,dilaksanakan melaluiHal-hal tersebut
Uraian
minimal Bevaluasi SAKIPdaerah dengan nilai
f. Persentase perangkatditindaklanjutiBPKRI yang selesaipemeriksaan APIP darirekomendasi hasil
e. Persentasediselesaikanmasyarakat yang
d. Persentase pengaduanpemeriksaan APIPdaerah dari hasilterkait kerugianmempunyai temuandaerah yang tidak
c. Persentase perangkatpengendalian internal
>. Penerapan sistemsosialisasi gratifikasi
a. Pelaksanaan
Ukuran Keberhasilan
negatifperilaku koruptif danyang mengarah padaterjadi dalam birokrasipenyimpangan yangmemperbaikibirokrasi, sertapenyelenggaraanmeingkatkan efisiensikapasitas APIP,meningkatkanbertujuan untukPenguatan pengawasan
TujuanVn. Penguatan Pengawaaan
Malang
Informatika Kabupaten
Komunikasi dan
evaluasi SAKIP Dinas
dibuktikan nilai hasilpenerapan SAMP
Meningkatnya kualitas
Uraian
Kabu paten Malang
Informatika
Dinas Komunikasi dan
penerapan SAKIP
Meningkatnya kualitas
Ukuran Keberhasilan
akuntabilitas aparatur
meningkatkan
manajemen kineija,
penerapan sistem
meningkatkan
terintegerasi,
dan kineija yang
akuntabilitas keuangan
penerapan sistem
meningkatkan kualitas
bertujuan untuk
akuntabilitas kineija
Penguatan
Tujuan
VI. Penguatan AkuntabiUtas Kineija
profesionalismen
aparatur
Pembina Tk. I19680701 199803 2 007
m^—JANIS1 ^ATY AZIZ. SE.. M. Si
NIP.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MALANG
B. PEMBANGUNAN KOMPONEN HASIL
Ukuran keberhasilan dari komponen hasil dapat ditunjukkan melalui
realisasi yang mampu mencapai target yang ditetapkan pada Indikator kinerja
utama.
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana urusan
pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik serta
persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan selalu
memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang dapat
berjalan naik.
teknologi informasitindak lanjut berbasisaplikasi pemantauanpengembangan sistemDilaksanakan melalui
Uraian
ditanggapimasyarakat yang
b. Persentase pengaduanpelayanan publik
a. Pelaksanaan inovasi
Ukuran Keberhasilan
hukum serta terukurmurah, berkekuatanpublik yang cepat,kualitas pelayananserta peningkatanharapan masyarakat,kebutuhan danpublik sesuaikualitas pelayananpublik, peningkatankinerja pelayananevaluasi terhadapmonitoring danmeningkatkan sistembertujuan untukpelayanan publikPeningkatan kualitas
TujuanVIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik