Upload
vonguyet
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Website:www.lamongankab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instan
menetapkan Indikator Kinerja Utama
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Koperasi dan Usah
Mengingat : 1. Undang
Pembangunan Nasional;
2. Undang
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daer
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2OO7 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Perat
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O14 tentang Petunjuk
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKROJl. Jaksa Agung Suprapto Lamongan
www.lamongankab.go.id/diskopum email :[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/14.6/413.112/KEP/2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KBUPATEN LAMONGAN,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan;
bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2OO7 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O14 tentang Petunjuk
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Jaksa Agung Suprapto Lamongan
email :[email protected]
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
/413.112/KEP/2018
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MIKRO KBUPATEN LAMONGAN,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
si Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
Perubahan;
bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
a Mikro Kabupaten Lamongan.
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2OO7 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
uran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O14 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O15 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petun
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tah
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Skretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamo
Tahun 2010
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2013.
Menetapkan,
KESATU : Indikator Kinerja Utama
Lamongan
merupakan satu
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas
Koperasi
rencana kinerja
kerja dan
laporan
kinerja
Usaha Mikro kabupaten
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Lamo
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O15 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petun
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tah
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Skretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamo
Tahun 2010-2015;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten
Lamongan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Lamongan
rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas
Usaha Mikro kabupaten Lamongan 2016
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Lamongan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 03 Januari
KEPALA DINAS KOPERASI
KABUPATEN LAMONGAN
ANANG TAUFIK, S.STP, M.Si
NIP. 19750404 199602 1
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O15 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Skretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2013.
Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas
dan Usaha Mikro kabupaten Lamongan untuk menetapkan
jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan
2016-2021;
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lamongan
tanggal 03 Januari 2018
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN
ANANG TAUFIK, S.STP, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19750404 199602 1 003
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
Nomor : 188 /14.6/Kep/413. 112/2018 Tanggal : 03 Januari 2018
1. Nama Unit Organisasi
: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan
2. Tugas : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis,
melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum,
pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha
mikro..
3. Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha
mikro;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha
mikro;
4) Pelaksanaan administrasi dinas;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULA
PERHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya Kinerja
Koperasi dan usaha mikro
Prosentase koperasi aktif
(Jml koperasi aktif / jml koperasi)x 100 %
Buku RAT 1. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
2. Bidang Pengawasan
3. Bidang Pembiayaan
Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil
(Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 %
Data BPS 1. Bidang Produksi dan Pemasaran
2. Bidang Pembiayaan
Prosentase Penumbuhan Usaha Mikro
( Usaha Mikro Tn - Usaha Mikro Tb / Usaha Mikro Tb ) x100 %
Data BPS 1. Bidang Produksi dan Pemasaran
2. Bidang Pembiayaan
3. Bidang Pengawasan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Sekertaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
2. Tugas : merencanakan, melaksanakari, mengoordinasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi
kegiatari administrasi unium, kepegawaian, perlengkapari, penyusunan program,
keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas..
3. Fungsi : 1. pengelolaan administrasi umum;
2. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
3. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
4. pelaksanaan urusan keuangan;
5. pelaksanaan urusan program;
6. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan
unit kerja di lingkungan dinas; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terlaksana tugas pokok dan fungsi dengan baik
Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
(Pendukung Administrasi Perkantoran yang direalisasikan : Pendukung Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan)X 100
Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase sarana pasarana aparatur dengan kondisi baik
(Sarana Prasarana yang direalisasikan : Jumlah Sarana Prasarana yang dibutuhkan) X 100
Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
(Laporan Keuangan atau capaian kinerja yang tepat waktu : Laporan Keuangan atau capaian kinerja yang dibuat setiap Tribulan) x 100
Bukti Pengiriman Surat
Jumlah SOP sebagai pedoman pelayanan dan tata laksana kerja
Jumlah SOP sebagai pedoman pelayanan dan tata laksana kerja
Jumlah SOP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis,
koordiriasi, pernbinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang
kelembagaan koperasi dan usaha mikro.
3. Fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang kelembagaan koperasi, usaha mikro;
2. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang kelembagaan
koperasi, usaha mikro;
3. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang
kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah meliputi
organisasi dan tatalaksana organisasi, penyuluhan dan advokasi serta
fasilitasi perizinan dari koperasi dan usaha mikro;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan koperasi,
usaha mikro;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terstandarisasi
Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang
terstandarisasi
Buku RAT dan DATA BPS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian kelembagaan
koperasi dan usaha mikro
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional
kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan,
pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi terhadap peningkatan
kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINER
JA UTAMA INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULA
SI PENGHITUNGAN SUMBER
DATA Terlaksananya klinik koperasi dan usaha mikro
Terlaksananya peringatan hari koperasi Terlaksananya Bintek SKKNI
Terlaksananyabintek rapat kerja dewan koperasi indonesia daerah
Jumlah Pelayanan klinik koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah Pakaian seragam petugas klinik
Jumlah Lomba Koperasi Mahasiswa
Jumlah Lomba Mars Koperasi
Jumlah Lomba Fashion Batik Kopwan
Jumlah Lomba Karya Tulis Perkoperasian
Jumlah pengelola
koperasi yang di bimtek
Jumlah rapat kerja
dekopinda lamongan
(Jumlah Pelayanan klinik yang direalisasikan : Jumalh Pelayanan yang dibutuhkan )x 100 % (Jumlah Pakaian seragam yang direalisasikan : Jumlah Seragam yang dibutuhan) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumalh peserta lomba yang dibutuhkan) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap
penyuluhan dan advokasi koperasi dan usaha mikro;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pernbinaan teknis operasional
penyuluhan dan advokasi koperasi dan usaha mikro;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka penyuluhan dan
peningkatan advokasi koperasi dan usaha mikro;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan peningkatan
advokasi koperasi dan usaha mikro;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhan dan advokasi koperasi dan usaha mikro;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi' Terlaksananya Pendataan Tahunan Koperasi dan Umk
Jumlah Pengurus Kopwan yang dilatih
Jumlah Dokumen data koperasi dan Usaha Mikro
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah dokumen yang direalisasikan : Jumlah dokumen yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Buku RAT Data BPS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Fasilitasi Perizinan Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian bidang fasilitasi
perizinan koperasi dan usaha mikro;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang
fasilitasi perizinan koperasi dan usaha mikro;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka fasilitasi perizinan koperasi
dan usaha mikro;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang fasilitasi perizinan
koperasi dan usaha mikro;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan
bidang fasilitasi perizinan koperasi dan usaha mikro;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Terlaksananya Bintek dam Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Terlaksananya Bintek Fasilitasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Terlaksananya bintek dan Pembuatan Aplikasi Akuntansi bagi Koperasi Terlaksananya Fasilitasi Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (IPRT ) Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Jumlah koperasi yang dilakukan pemeringkatan
Buku Laporan Pemeringkatan
Jumlah Perijinan Usaha Jumlah Peserta Sosialisasi
perijinan bagi usaha koperasi dan usaha mikro
Jumlah peserta sosialisasi aplikasi
Jumlah Software aplikasi akuntansi bagi koperasi
Jumlah Peserta Bimtek SDM pengurus/pengawas
Jumlah Sertifikat PIRT bagi Produk-produk Usaha Mikro
Jumlah Peserta Sosialisasi PIRT bagi Pelaku Usaha Mikro
Jumlah Sertifikat Hak atas
Kekayaan Intelektual (Merek dan Sertifikasi Halal) bagi Produk-produk Usaha Mikro
Jumlah Peserta Sosialisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek dan Sertifikasi Halal) bagi Pelaku Usaha Mikro
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah sertifikat yang direalisasikan : Jumlah sertifikat yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Sertifikat yang direalisasikan : Jumlah Sertifikat yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Bidang Produksi dan Pemasaran
2. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tekriis dan strategis,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang
produksi dan pemasaran.
3. Fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang produksi dan pemasaran;
2. penyiapan bahari koordinasi pengendalian pembinaan bidang produksi dan
pemasaran;
3. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendaliari, pembinaan bidang produksi
dan pemasaran meliputi standarisasi dan sertifikasi produk, pengembangan
informasi dan jaringan usaha pemasaran serta fasilitasi pengembangan
wirausaha barn;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang produksi dan pernasaran;
dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Ketersediaan Pengembangan produk Usaha bagi Usaha Mikro dan Koperasi
Ketersediaan Pengembangan pemasaran bagi Usaha Mikro dan Koperasi
Prosentase Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) usaha mikro dan Koperasi
Prosentase Peningkatan Omzet usaha Koperasi dan Usaha Mikro
(∑ Equitas Kop Th Skrg- Th baseline / Th Baseline) x 100 (∑ Equitas UM Th Skrg- Th baseline / Th Baseline) x 100 (∑ Omzet Usaha Mikro Th. Skrg - ∑ Omzet Th. 2017 / Omzat Th. 2017) x 100 (∑ Omzet kop Th. Skrg - ∑ Omzet Th. 2017 / Omzat Th. 2017) x 100
Data BPS Data BPS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk
Bidang Produksi dan Pemasaran
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian standarisasi dan
sertifikasi produk;
2. menyiapkan bahan pelaksariaan pembinaan teknis operasional standarisasi
dan sertifikasi produk;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, standarisasi
dan sertifikasi produk;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan standarisasi dan
sertifikasi produk;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan
standarisasi dan sertifikasi praduk; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya Fasilitasi Legalitas produk usaha mikro Terlaksananya Kualitas Design Kemasan dan Packing Produk
Jumlah peserta bintek legalitas produk usaha
Jumlah Peserta Bintek Kualitas Design Kemasan dan Packing Produik
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Pengembangan informasi dan jaringan usaha pemasaran
Bidang Produksi dan Pemasaran
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengembangan
informasi dan jaringan usaha pemasaran;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional
pengembangan informasi dan jaringan usaha pemasaran;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pengembangan
informasi dan jaringan usaha pemasaran;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Pengembangan informasi dan
jaringan usaha pemasaran;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan informasi clan jaringan usaha pemasaran; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Terlaksananya Penumbuhan Wirausaha Baru Terlaksananya Pembinaan / Pendampingan dan Monitoring Usaha Mikro
Jumlah Pelatihan Penumbuhan wirausaha baru
Jumlah Bimtek Pembinaan Pendamping Usaha Mikro
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru
Bidang Produksi dan Pemasaran
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian fasilitasi
pengembangan wirausaha barn;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional fasilitasi
pengembangan wirausaha barn;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan
fasilitasi pengembangan wiraus aha barn;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan fasilitasi
pengembangan wirausaha barn;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaponan pelaksanaan fasilitasi
pengembangan wirausaha barn; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Terlaksananya Penumbuhan Wirausaha Baru Terlaksananya Pembinaan / Pendampingan dan Monitoring Usaha Mikro
Jumlah Pelatihan Penumbuhan wirausaha baru
Jumlah Bimtek Pembinaan Pendamping Usaha Mikro
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Bidang Pembiayaan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pernberian bimbingan teknis bidang
pembiayaan.
3. Fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional pembiayaan;
2. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan pembiayaan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan pembiayaan
meliputi fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro dan fasilitasi
pembiayaan usaha simpan pinjam konvensional dan syari'ah serta fasilitasi
permodalan non-bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaari; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya Pertumbuhan akses kemitraan sumberdaya produktif
Jumlah modal kemitraan bagi koperasi dan UM
∑ Modal Pinjaman Luar bagi Koperasi dan Usaha Mikro per tahun (Rp.juta)
Data RAT Data BPS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Pembiayaan
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian fasilitasi perrnodalan
koperasi dan usaha mikro;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional fasilitasi
permodalan koperasi dan usaha mikro;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan
fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan fasilitasi
permodalan koperasi dan usaha mikro;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan
fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Terlaksananya Bintek Penyusunan Laporan bagi Koperasi
Terlaksananya bintek Penguatan Permodalan Produktif Wirausaha Pemula
Jumlah Peserta Pembinaan Tehnis Penyusunan Administrasi KSP / USP
Jumlah Peserta fasilitasi pembiayaan dan bimtek penyusunan bisnis usaha wirausaha pemula
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Usaha
Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS)
Bidang Pembiayaan
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan
USP dan USPPS;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional fasilitasi
pembiayaan USP dan USPPS;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan
fasilitasi pembiayaan USP dan USPPS;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan fasilitasi
pembiayaan USP dan USPPS;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan
fasilitasi pembiayaan USP dan USPPS; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Terlaksananya bintek Strategi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah peserta fasilitasi pembiayaan koperasi bersumber APBD
Jumlah peserta fasilitasi pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan syariah koperasi
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Fasilitasi Permodalan Non Bank dan Lembaga Keuangan (LK)
Lainnya Bidang Pembiayaan
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian fasilitasi permodalan
Non Bank dan LK lainnya;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional fasilitasi
permodalan non bank dan LK lainnya;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan
fasilitasi perniodalan non bank dan LK lainnya;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi peningkatan fasilitasi
permodalan non bank dan LK lainnya;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi clan pelaporan pelaksanaan
pembinaan fasilitasi permodalan non bank dan LK lainnya; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Terlaksananya bintek Fasilitasi Peningkatan Jaringan Akses Pembiayaan Terlaksananya bintek Pengembangan Kerjasama Investasi Pembiayaan Mitra Usaha
Seri kelas keuangan usaha mikro
Monitoring akses keuangan koperasi
Jumlah peserta sosialisasi
pengembangan kerjasama investasi pembieyaan mitra usaha
Jumlah peserta workshop pengajuan dan penyusunan kontrak kerjasama investasi dengan LKB dan LPDB
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Bidang Pengawasan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang
pengawasan.
3. Fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang pengawasan;
2. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengawasan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang
pengawasan, meliputi pemeriksaan kelembagaan dan usaha dan penilaian
kesehatan USP dan USPPS serta penerapan sanksi;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas koperasi
Jumlah koperasi berstatus dalam pengawasan
∑ Koperasi status dalam pengawasan
Tahun t Buku RAT
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Pemeriksaan Lembaga dan Usaha
Bidang Pengawasan
2. Tugas : 1. merencanakari kegiatan pemeriksaan kelembagaan dan usaha;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasional pemeriksaan
kelembagaan dan usaha;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, kepatuhan dan
ketaatan terhadap pemeriksaan kelembagaan dan usaha;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Pemeriksaan kelembagaan dan
usaha;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemeriksaan kelembagaan dan usaha; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya Pembinaan Teknis Penyusunan Administrasi KSP/USP
Meningkatnya pemeriksaan dan usaha koperasi
Jumlah peserta Pembinaan Tehnis Penyusunan Administrasi KSP/USP
Jumlah peserta Bimtek Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Jumlah Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 % (Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Usaha
Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS)
Bidang Pengawasan
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pengendalian penilaian kesehatan USP dan
USPPS;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasional penilaian kesehatan
USP dan USPPS;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kesehatan USP
dan USPPS;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penilaian kesehatan USP dan
USPPS;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian
kesehatan USP clan USPPS; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya penilaian kesehatan Ksp/ Usp dan koperasi
Jumlah bimtek penilaian kesehatan KSP/ USP konvensional dan syariah
Jumlah penilaian kesehatan KSP/USP konvensional dan syariah
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Seksi Penerapan Sanksi
Bidang Pengawasan
2. Tugas : 1. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian penerapan sanksi;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasional kepatuhan penerapan
sanksi;
3. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pencabutan sanksi;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penerapan sanksi;
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan
sanksi; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya pemantauan pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi kelembagaan dan usaha
Jumlah Evaluasi Penilaian Kinerja Koperasi
(Jumlah Peserta yang direalisasikan : Jumlah Peserta yang dibutuhkan ) x 100 %
Pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Kasubag Program dan Evaluasi
2. Tugas : 1. melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan
informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi
tanggung jawab Dinas;
2. menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
3. menyusun rencana kerja dan anggaran;
4. mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan dinas;
6. menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan perjanjian
kinerja;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Menyusun Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah Dokumen - KUA PPAS - RKA - DPA
Jumlah Dokumen - KUA PPAS - RKA - DPA
- KUA PPAS - RKA - DPA
Menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah dokumen perencanaan - Renstra - Renja - IKU - SK
Pengawasan
Jumlah dokumen perencanaan - Renstra - Renja - IKU - SK
Pengawasan
- Renja - IKU - SK
Pengawasan
Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan
Persentase penyusunan dokumen pelaporan tahunan tepat waktu.
(Jumlah dokumen tepat waktu:Jumlah Dokumen yang dibuat) X 100
Surat permintaan dan Tanda Terima Dokumen pelaporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Kasubag Umum 2. Tugas : 1. melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian,
produk hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas;
2. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan parigkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, dikiat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan lungs ional dan rnenyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan lainnya;
3. menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai dinas;
4. melaksanakan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan; 5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan,
pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah dinas; 6. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan
dinas dan keprotokolan; 7. melaksanakan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan; 8. melaksanakan administrasi kepegawaian; 9. menyusun rancangan usulan produk hukum daerah; 10. melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi
publik; dan 11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas
dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata kearsipan
- Jumlah Buku Register Surat Keluar
- Jumlah Buku Resgister Surat Masuk
- Jumlah Surat yang terkirim
- Jumlah Buku Register Surat Keluar
- Jumlah Buku Resgister Surat Masuk
- Jumlah Surat yang terkirim
Jumlah Buku Register
Memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor
Persentase tingkat kepuasan karyawan terhadap K3L
Nilai SKM ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Hasil Nilai SKM
Melaksanakan Tata kelola Kepegawaian
Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu
(Jumlah Laporan Kepegawaian Tepat waktu : Jumlah Laporan Kepegawaian) x 100
Bukti Pengiriman Surat
Melaksanakan pengelolaan Urusan perlengkapan dan Rumah Tangga
Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
(Pendukung Administrasi Perkantoran yang direalisasikan : Pendukung Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan)X 100
Laporan realisasi keuangan dan fisik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Laporan kebutuhan dan pengadaan barang Tepat Waktu
Jumlah Laporan kebutuhan dan pengadaan barang Tepat Waktu Tepat waktu : Jumlah Laporan kebutuhan dan pengadaan barang Tepat Waktu) x 100
Laporan kebutuhan pengadaan barang
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Kasubag Keuangan
2. Tugas : 1. melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas;
2. menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana dinas; 3. melaksanakan pengadaan aset dan sarana prasarana dinas; d, melaksanakan
perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset dan perlengkapan kantor; 4. melaksanakan inventarisasi, administrasi, penyusunan menyusun laporan
pertanggungjawaban aset perangkat daerah; 5. menghimpun data dan informasi keuangan dalam rarigka penyusunan program
anggaran dinas; 6. melaksanakan administrasi perbendaharaan keuangan dinas; 7. menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan
dinas; 8. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran; 9. menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan keuangan dinas; 10. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaari keuangan negara, penetapan
pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti mgi, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
11. mendukung penyusunan rencana strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas; dan
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase laporan keuangan tepat waktu
Jumlah Laporan keuangan Tepat Waktu : Jumlah Laporan keuangan) X 100
Bukti Surat Pengiriman Laporan
Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
Persentase pembayaran gaji tepat waktu
Jumlah Laporan Pembayaran Gaji Tepat Waktu : Jumlah Laporan Pembayaran Gaji) X 100
Laporan pembayaran gaji
Melaksanakan Tata Kelola Asset
Persentase laporan asset tepat waktu
(Jumlah Laporan Asset Tepat Waktu : Jumlah Laporan Asset) X 100
Tanda Terima Laporan Asset
Jumlah pembukuan barang yang tersusun
Jumlah pembukuan barang yang tersusun
Pembukuan Barang
Melaksanakan Tata Kelola Keuagan
Persentase Laporan Keuangan tepat waktu
(Jumlah Laporan Keuangan Tepat waktu : Jumlah Laporan Keuangan) x 100
Tanda Terima Laporan Keuangan