BAB I. PENDAHULUAN

1.

1)     

2)   

Tujuan laporan keuangan :

1)   

a.       

b.       

2)  

2. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l

m

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2007 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan dan Sanksi

Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ;

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan daerah ;

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2006

tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014 ;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 ;

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan sumber penerimaannya per 31 Desember

2017.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kulon Progo

Pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeraha. Undang-undang No 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang

Nomor 12 Tahun 2008 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Maksud penyusunan laporan keuangan :

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai

kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kulon Progo serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan ekonomi , sosial maupun politik dengan:

Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl.Perwakilan No.1 Wates, Telp. (0274)773247, Fax (0274)774126 Kode Pos 55611

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya

yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi

pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang

lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang

bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban

dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011.

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2017

adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis

kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa

pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun

kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban

diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas

pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula

pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun

berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada

saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas

pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun

dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat

pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.

C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan

dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis

akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap

pos dalam Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset

dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar

dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tahun 2017

diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang

asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pos – pos LRA

a. Pendapatan LRA :

• Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah

dengan interpretasi sebagai berikut :

a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai

pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke

RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan

bagian dari BUD.

c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa

disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai

pendapatan daerah.

d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari

dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran

entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada

BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah

berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut

dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan

dalam CALK.

• Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

b. Belanja :

• Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen

pengeluaran yang sah.

• Belanja diakui pada saat :

1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara

Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada

saat diterbitkannya SP2D.

3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh

SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang

digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor

ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD.

4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal

dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib

melaporkannya kepada BUD.

• Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika

memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta

tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika

perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga

maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.

c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap yang telah ditetapkan.

• Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap

yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

• Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal

SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor

pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk,

penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam

rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.

• Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak

menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.

• Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja

modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria

sebagai berikut :

1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau

c) Bertambah volume, dan/atau

d) Bertambah kapasitas produksi.

2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap

tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang

telah ditetapkan.

• Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa

dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.

• Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau

jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.

• Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

• Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui

sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat

bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang

sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-

tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Pos – pos Neraca

a. Kas dan Setara Kas

• Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan

sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal

neraca.

• Kas Pemerintah Daerah mencakup :

(1) Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang meliputi

rupiah dan valuta asing.

Uang daerah terdiri dari :

(a) Kas di Kas Daerah;

(b) Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang

disimpan pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). RKUD ditujukan

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

(c) Kas di Bendahara Penerimaan;

Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan

kas di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan

bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan

dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila

terdapat uang keluar yang berasal dari penyetoran penerimaan

pendapatan ke RKUD.

(d) Kas di Bendahara Pengeluaran;

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di

rekening pengeluaran.

(2) Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah

(a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan

merupakan bagian dari BUD.

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan

merupakan bagian dari BUD

(c) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

(d) Saldo kas lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah

dipergunakan untuk menampung sisa kas atas penerimaan tertentu

lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.

(e) Kas di BLUD

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.

b) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah

Daerah, diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh

bendahara/rekening kas umum daerah

b. Piutang

• Pengukuran Piutang

a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang

belum dilunasi.

b) Untuk piutang pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang

pembayarannya belum diterima, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan

tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat ketetapan Retribusi Daerah

yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi,

untuk bagian lancar pinjaman kepada BUMD/bagian lancar tagihan penjualan

angsuran/bagian lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi nilai bagian

lancar nominal jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan

untuk piutang lainnya dicatat berdasarkan nilai nominal surat tagihan/dokumen

yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga (informasi atas

piutang lainnya diperoleh dari satuan kerja yang berhubungan).

c) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas

daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar

pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

d) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,

denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada

akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee

dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar)

pada akhir periode pelaporan

• Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah

• Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :

(1) Diterbitkan surat ketetapan; atau

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

(3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode

yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan

nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

c) Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan

pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang

yang masih outstanding.

d) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis

piutang.

e) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No Uraian % Penyisihan berdasarkan umur piutang

1 s/d 2 thn

> 2 thn s/d 3 thn

> 3 thn s/d 4 thn

> 4 thn s/d 5 thn

> 5 thn

1 Piutang pajak 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2 Piutang retribusi

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

3 Piutang lainnya

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

c. Persediaan

• Pengukuran persediaan

a) Persediaan disajikan sebesar :

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat

dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya

yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja

barang dan jasa.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang

terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk

dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga

pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan

secara sistematis.

(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan

menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset

atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan

melakukan transaksi wajar.

• Pengakuan persediaan

a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah

b) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai

dasar penilaian persediaan

• Beban Persediaan

(1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

(2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan

Operasional (pada akun beban barang).

(3) Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik,

yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan

persediaan, dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga

pembelian terakhir.

(4) Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.

d. Aset Tetap

• Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai

wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat

perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain :

(1) Biaya persiapan tempat;

(2) Biaya import;

(3) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;

(4) Biaya pemasangan;

(5) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(6) Biaya konstruksi;

(7) Biaya administrasi;

(8) Biaya kepanitiaan.

c) Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang

dan jasa yang berakibat :

(1) Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;

(2) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau

(3) Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.

d) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :

(1) Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya

sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan

dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual,

meliputi :

(a) Pengadaan tanah;

(b) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;

(c) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;

(d) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

(e) Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.

(2) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan

kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan

bernilai sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap,

dikapitalisasi sebagai aset tetap.

e) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :

(1) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk

mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal

tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya biaya

pengecatan bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang

kendaraan (ban, accu, busi), servis peralatan dan mesin rutin, penambahan

assesoris kendaraan (kecuali AC, power steering, audio dan audio visual),

servis peralatan/perlengkapan kantor (komputer, mesin tik, AC, TV, LCD,

sound system, dll).

(2) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi

barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:

(a) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.

(b) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK.

(c) Pengeluaran langganan daya dan jasa.

(d) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik

dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan

nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.

f) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara

proporsional sesuai dengan nilai barang.

• Pengakuan aset Tetap

a) Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja

modal.

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria :

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

(6) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;

(7) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran

untuk :

✓ pengadaan/pembelian tanah;

✓ pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

✓ pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi

perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

c) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran

untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan

kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka

menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai

minimum kapitalisasi aset.

d) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset

tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik

daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang

diperoleh dari belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi

aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan

keuangan (CaLK).

d1) Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas

kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas

batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel

dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi

intrakomptabel dihitung dari nilai buku.

e) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan

ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna

dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan

pengguna dan/ atau kuasa pengguna.

• Perolehan aset tetap secara gabungan.

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing

aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan

harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset

yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional

sesuai dengan nilai barang

• Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.

a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa

yang akan datang.

b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari

Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya.

d) Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang

penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.

• Penyusutan.

a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai

tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan

operasional.

b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan

sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak

dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada

saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

d. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi

masa manfaat sesuai tabel dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016

e. Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah

masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa

manfaat awal.

f. Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

Nilai yang dapat disusutkan

Penyusutan per periode =

Masa manfaat

Keterangan :

(1) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu

periode yang dihitung pada akhir tahun;

(2) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2017

untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2017, tanpa

memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat pada tahun – tahun

sebelumnya. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2017

menggunakan nilai perolehan;

(3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah

produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas

pemerintahan dan/atau pelayanan publik;

g. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik

dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan

periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

h. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan

tetap dicatat dalam catatan intra komptabel walaupun nilai akhir aset dibawah

nilai kapitalisasi dan/atau bernilai nol.

i. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komptabel dilakukan penyusutan,

dan apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan

memenuhi kriteria aset intra komptabel akan masuk ke aset intra komtabel.

j. Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan

penyusutannya adalah untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja.

(2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun

sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan

penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi

penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

(3) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat

penyusunan neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar

pada saat penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya,

pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal,

selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan

penyusutan.

k. Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun dan nilai

aset yang diperoleh pada semester II (dua) disusutkan setengah tahun.

e. Aset Lainnya

• Pengukuran :

(a) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan

Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh

bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(b) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

(1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

(a) Sewa.

− Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi

perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset

dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.

− Pengukuran :

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

(b) Kerjasama pemanfaatan.

− Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui

pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan

perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya

kerjasama/kemitraan – kerjasama pemanfaatan.

− Pengukuran :

Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat

perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif

atau yang paling berdaya uji.

(c) Bangun, Kelola/Guna, Serah.

− Pengakuan :

Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan

oleh Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun

aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam

Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari aset tetap.

− Pengukuran :

Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah

kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun,

Kelola/Guna, Serah tersebut.

(d) Bangun, Serah, Kelola/Guna.

− Pengakuan :

Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan

gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan

untuk digunakan/dioperasikan.

− Pengukuran :

Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang

dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap

ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor

sesuai dengan perjanjian kerjasama.

f. Aset tidak berwujud

• Pengukuran :

a) Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat

ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.

b) Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas

sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset

tak berwujud tersebut dikemudian hari.

c) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5

tahun.

d) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

• Pengakuan :

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :

− Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang

diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud

tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh

entitas ; dan

− Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

g. Aset Lain-Lain

• Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran,

Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak

Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari

penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

• Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai

tercatat/nilai bukunya.

• Pengakuan :

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan

direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

• Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah :

− Aset lain – lain per 31 Desember 2017 merupakan hasil reklas aset tetap yang

dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan sebab lain, tidak dihitung

penyusutannya.

− Reklas ke aset lainnya karena usulan penghapusan pada semester I 2017 dicatat

sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan 31

Desember 2017. Sedangkan yang berasal dari usulan penghapusan pada

semester II 2017 dicatat sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya

sampai dengan semester I 2018.

h. Kewajiban

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

• Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum

disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah

yang masih harus disetorkan.

• Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang

ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai

penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana

pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

• Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak

atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,

pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan

untuk barang tersebut.

• Utang jangka pendek lainnya :

a) Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak

dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.

b) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima

dimuka, utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.

c) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak

ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari

pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian

barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga

sampai dengan tanggal neraca.

e) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara

rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang

pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi

karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang

atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti

penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing

perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada

entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

f) Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan

dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait

penerimaan, barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh

pemerintah.

g) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya

yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca. 85

h) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban

kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum

terpenuhi.

i) Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS

kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan

kepada yang berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendara

Pengeluaran yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.

j) Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih

terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran

yang belum diserahkan kepada yang berhak.

k) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya

yang belum diserahkan kepada yang berhak.

i. Ekuitas Dana

• Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di

Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

• Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO

dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap

dan lain-lain.

3. Penyajian kembali Neraca.

• Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam

Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika

Pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan

akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual

penuh.

• Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut :

1) Piutang;

2) Beban dibayar dimuka;

3) Persediaan;

4) Investasi jangka panjang;

5) Aset tetap;

6) Aset tidak berwujud;

7) Utang bunga;

8) Pendapatan diterima dimuka;

9) Ekuitas.

• Tahapan penyajian kembali :

1) Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait.

2) Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan

kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu

basis akrual.

4. Laporan Operasional.

a. Pendapatan – LO.

• Pendapatan-LO diakui pada saat : (1) Timbulnya hak atas pendapatan;

(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

• Pengakuan Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan

Asli Daerah :

(1) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak

Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment) diakui pada

saat terbitnya surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah,

PBB).

(2) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak

Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) diakui pada

saat kas diterima.

(3) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi

Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila

pendapatan retribusi daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.

(4) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang

Sah diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.

(5) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan

modal ke Badan Usaha Milik Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan

atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit KAP, untuk pendapatan dari

pengelolaan BUKP diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur DIY

tentang Pembagian Laba Bersih BUKP.

(6) Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan

diakui pada saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar

barang tersebut.

(7) Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau

dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.

• Pengukuran Pendapatan – LO.

a) Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan.

c) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

b. Beban.

• Pengakuan Beban.

a) Beban diakui pada saat : (1) timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain

ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya

tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

(2) terjadinya konsumsi aset;

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas

kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi

aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan

nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya

waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah

penyusutan atau amortisasi.

b) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban

Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

c) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi adalah alokasi yang

sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.

Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode

pelaporan.

• Pengakuan Beban Pada SKPD :

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk

uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai

negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan.

Beban pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya kewajiban

pemerintah daerah.

Beban pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya

konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti

pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah

ditandatangani pengguna anggaran ).

(2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya

konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti

pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah

ditandatangani pengguna anggaran ).

Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban

pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.

• Pengukuran Beban

a) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya

konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

b) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau

dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

c) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga

sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan

sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

d) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

• Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

1) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan

beban selama satu periode pelaporan.

2) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan

beban selama satu periode pelaporan.

3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

• Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

1) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri

dalam kegiatan non operasional.

2) Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain

surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban

jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

3) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum

pos luar biasa.

• Pos Luar Biasa

1) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena

kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan

sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang

bersangkutan.

2) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan

Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

3) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

• Surplus/Defisit-LO

1) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian

luar biasa.

2) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan

Perubahan Ekuitas.

D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten

Kulon Progo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan

keuangan ini telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2016,

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengawalinya dengan menetapkan kebijakan

akuntansi keuangan daerah yang berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah

Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah. Dengan adanya dinamika perkembangan dlam pelaksanaan akuntansi

keuangan daerah berbasis akrual sebagaimna diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,

maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Akuntansi Pemerintah Daerah telah disesuaikan denga terbitnya Peratuan Bupati Kulon

Progo Nommor 69 Tahun 2016.

Untuk selanjutnya, juga telah diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan akuntansi

berbasis akrual kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan

pengelolaan keuangan daerah, diklat tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, serta

pelatihan penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual bagi seluruh pelaksana SIMDA di

SKPD.

Dengan berubahnya kebijakan akuntansi ke basis akrual, atas Neraca per 31

Desember 2014 telah dilakukan restatement atau penyajian kembali.

n.

o.

p

q.

r.

3.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN

BAB VII PENUTUP

2.1. Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

No Anggaran Target Reali sasi Capaian (%)

1 3 4 5 6

Uraian

Program/Kegiatan dan

indikator

2

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pembentukan Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Panitia Pemeriksa secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan belanja barang dan jasa.

Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan, pada setiap

bulan.

Melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap pencapaian realisasi keuangan dan keadaan Kas di

Bendahara Pengeluaran, pada setiap triwulan.

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan

pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi makro dalam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan kinerja , efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan belanja pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diupayakan melalui :

Penyelenggaraan koordinasi rutin.

Pelaksanaan koordinasi lintas program/ kegiatan pada awal dan setiap tahapan pelaksanaan program/

kegiatan.

Penyusunan Anggaran Kas dan rencana penggunaan anggaran per triwulan untuk masing-masing

kegiatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016

Perturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016

Perturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2016 tentang PeruPenjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahunbahan Anggaran 2016

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Penulisan Catatan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo disajikan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;

A. Rp 7.397.322.260 Rp 7.397.322.260 Rp 6.933.389.511 93,73

1. Rp 7.397.322.260 Rp 7.397.322.260 Rp 6.933.389.511 93,73

1.1 Rp 2.999.459.125 Rp 2.999.459.125 Rp 2.974.291.760 99,16

Rp 2.999.459.125 Rp 2.999.459.125 Rp 2.974.291.760 99,16

B. Rp 4.397.863.135 Rp 4.397.863.135 Rp 3.959.097.751 90,02

1. Rp 279.679.800 Rp 279.679.800 Rp 252.779.044 90,38

1.1 Rp 93.362.000 Rp 93.362.000 Rp 91.146.658 97,63

1.2 Rp 33.100.000 Rp 33.100.000 Rp 32.350.000 97,73

1.3 Rp 153.217.800 Rp 153.217.800 Rp 129.282.386 84,38

2. Rp 934.612.660 Rp 934.612.660 Rp 823.556.378 176,54

2.4 Rp 443.250.000 Rp 443.250.000 Rp 404.240.916 91,20

2.5 Rp 491.362.660 Rp 491.362.660 Rp 419.315.462 85,34

3 Rp 65.951.250 Rp 65.951.250 Rp 63.348.000 291,94

3.6 Rp 37.201.375 Rp 37.201.375 Rp 34.843.000 93,66

3.7 Rp 13.750.000 Rp 13.750.000 Rp 13.611.500 98,99

3.8 Rp 14.999.875 Rp 14.999.875 Rp 14.893.500 99,29

4 Rp 33.898.000 Rp 33.898.000 Rp 24.786.150 97,25

4.9 Rp 3.898.000 Rp 3.898.000 Rp 3.790.750 97,25

4.10 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 20.995.400 294,63

5 Rp 330.254.350 Rp 330.254.350 Rp 324.796.500 196,15

5.11 Rp 276.986.350 Rp 276.986.350 Rp 272.765.700 98,48

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia SKPD

Penilaian Prestasi Kerja

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Pendidikan dan

Pelatihan Non Formal

Program Kerjasama

Pengembangan

IPTEK

Jaring Penelitian (Jarlit)

Tingkat Kabupaten

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Program

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Penyusunan

Perencanaan Kinerja

SKPD

Penyusunan Laporan

Keuangan

Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Kinerja

Belanja Barang dan

Jasa

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa dan

Peralatan Perkantoran

Penyediaan Jasa

keuangan

Penyediaan Rapat-

Rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

BELANJA

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan

Tunjangan

5.12 Rp 53.268.000 Rp 53.268.000 Rp 52.030.800 97,68

6 Rp 2.753.467.075 Rp 2.753.467.075 Rp 2.469.831.679 89,70

6.13 Rp 645.774.450 Rp 645.774.450 Rp 480.517.666 74,41

6.14 Rp 34.313.200 Rp 34.313.200 Rp 33.464.200 -

6.15 Rp 381.198.850 Rp 381.198.850 Rp 365.131.861 95,79

6.16 Rp 176.600.000 Rp 176.600.000 Rp 162.809.400 92,19

6.17 Rp 173.911.500 Rp 173.911.500 Rp 169.099.273 97,23

6.18 Rp 99.212.900 Rp 99.212.900 Rp 83.840.821 84,51

6.19 Rp 51.902.800 Rp 51.902.800 Rp 48.211.225 92,89

6.20 Rp 58.351.375 Rp 58.351.375 Rp 57.835.600 99,12

6.21 Rp 92.851.700 Rp 92.851.700 Rp 86.755.678 93,43

6.22 Rp 82.365.000 Rp 82.365.000 Rp 78.345.023 95,12

6.23 Rp 42.928.200 Rp 42.928.200 Rp 40.855.371 95,17

6.24 Rp 56.233.750 Rp 56.233.750 Rp 53.971.542 95,98

6.25 Rp 56.142.500 Rp 56.142.500 Rp 53.721.953 95,69

6.26 Rp 72.201.850 Rp 72.201.850 Rp 66.478.800 92,07

6.27 Rp 71.746.400 Rp 71.746.400 Rp 63.217.400 88,11

Perencanaan

Pembangunan Sub.

Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan

Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang Sosial

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang Pemerintahan

Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang Penunjang

Pemerintahan

Penyusunan KUA PPAS

Perencanaan

Pembangunan Sub.

Bidang Penanaman

Modal Tenaga Kerja

dan Pariwisata

Perencanaan

Pembangunan Sub.

Bidang Pertanian

Perdagangan dan

Koperasi

Perencanaan

Pembangunan Sub.

Bidang Prasarana

Wilayah

Perencanaan

Pembangunan Sub.

Bidang Penataan

Ruang Permukiman

dan perkotaan

Perencanaan

Pembangunan Sub.

Bidang Sumber Daya

Alam

Program

Perencanaan

Pembangunan

Penyusunan RPJMD

Sinkronisasi Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi

Penyusunan RKPD

Perencanaan dan

Pengendalian WISMP

Perencanaan dan

Pengendalian

Penanggulangan

Kemiskinan

Pengembangan Kerja

sama Pemerintah

Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

6.28 Rp 16.930.200 Rp 16.930.200 Rp 14.404.500 85,08

6.29 Rp 92.468.900 Rp 92.468.900 Rp 89.241.457 96,51

6.30 Rp 164.151.950 Rp 164.151.950 Rp 157.708.642 96,07

9.31 Rp 88.955.800 Rp 88.955.800 Rp 84.458.909 94,94

6.32 Rp 69.825.800 Rp 69.825.800 Rp 63.432.909 90,84

6.33 Rp 110.010.350 Rp 110.010.350 Rp 108.378.666 98,52

6.34 Rp 74.407.100 Rp 74.407.100 Rp 73.340.100 98,57

6.35 Rp 40.982.500 Rp 40.982.500 Rp 34.610.683 84,45

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan :

1.

2.

1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.4

2.5

3

3.6

3.7

3.8

4

4.9

4.10

5

5.11

5.12

6

Pengembangan Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

Program Perencanaan Pembangunan

Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat Angka Kredit

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Penyediaan Jasa keuangan

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

* Sumber dari laporan fungsional kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo

Belanja Tidak Langsung ; berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan

realisasi 99.16 %

Belanja Langsung :

Belanja langsung digunakan untuk membiayai 6 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 35 Kegiatan

dan realisasi kinerja kegiatan sampai bulan Desember 2017 mencapai 90,02 %.

Adapun program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengendalian Kebijakan

dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Pengelolaan Sistem

Informasi

Pembangunan ( SIPD )

Penyusunan Analisis

Data Perencanaan

Pembangunan Daerah

Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

Danais, Bantuan

Keuangan Khusus dan Penyusunan Rencana

DAK, Danais, Bantuan

Keuangan Khusus dan

Tugas Pembantuan

Pemantauan dan

Evaluasi Pencapaian

SDGs

Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaksanaan DAK

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

1. Pengadaan Peralatan Kantor

2.

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Astra Graphia Xprins Indonesia dengan alamat Jl. Kramat Raya

Senen Jakarta , untuk pengadaan Laptop 3 unit

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Bhineka Mentari Dimensi dengan alamat Jl. Gunung Sehari Raya

Jakarta , untuk pengadaan Printer portable 1 unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. COMPUTA dengan alamat Jl. Cik Di Tiro No. 10 Yogyakarta,

untuk pengadaan alat studio visual Camera

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. ASTRA International TBK dengan alamat Jl. Magelang Km 7,2

Yogyakarta, untuk pengadaan Kendaraan roda dua 5 unit

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. AKBAR dengan alamat Karangjati Indah I B-8/89 Bangunjiwo

Kasihan Bantul Yogyakarta, untuk pengadaan motor kawasaki 1 unit

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. KANA dengan alamat Jl. Gejayan Deresan CT X/IA YK untuk

pengadaan Computer PC 2 unit, Lapto 1 unit dan Printer 2 Unit

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Citra Total Proteksindo dengan alamat Sugengjeroni No. 72

Yogyakarta, untuk pengadaan alat pemadam kebakaran 2 unit

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Aero Gis Plantation dengan alamat Bogem Kraton Rt 008

Mulyodadi Bambanglipuro Bantul , untuk pengadaan Drone 1 unit

Penyusunan Rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus dan Tugas

Pembantuan

Dan Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pihak ketiga (Jasa Pengadaan Barang dan

Jasa / Jasa Konsultansi) sesuai dengan Perubahan APBD tahun 2017, diantaranya adalah :

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada A. TKRIB GRUP dengan alamat Jl. Kyai Mojo No. 44-48 Bumijo,

Yogyakarta, untuk pengadaan AC 1 unit

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. MITRA KARYA UTAMA dengan alamat Jl. Kebon agung Km 3

Kalongan Tlogoadi Mlati Sleman, untuk pengadaan Almari 3 unit , Pantry 4 unit, Meja Kabid 4 unit , Meja

Kasubid 12 Unit, kursi kasubid 2 unit, kursi staf 26 unit,

Penyusunan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus dan

Tugas Pembantuan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan DAK

Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan ( SIPD )

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penunjang Pemerintahan

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Penataan Ruang Permukiman dan

perkotaan

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Sumber Daya Alam

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan KUA PPAS

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan

Pariwisata

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Prasarana Wilayah

Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Penyusunan RKPD

Perencanaan dan Pengendalian WISMP

Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan RPJMD

3. Penyusunan RPJMD

4.

5.

6.

- Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Prasarana Wilayah

Pelaksanaan kegiatan melalui anggaran APBD dan ada proses rembes ke APBN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

NoTarget Setelah

Perubahan

(Rp)

Reali sasi

(Rp)

Penyerapan

(%)

1 3 4 5

0 7.397.322.260 6.933.389.511 93,73

A. 2.999.459.125 2.974.291.760 99,16

I. 2.999.459.125 2.974.291.760 99,16

1.1 2.999.459.125 2.974.291.760 99,16

B. 4.397.863.135 3.959.097.751 90,02

I. 279.679.800 252.779.044 90,38 1 93.362.000 91.146.658 97,63

2 33.100.000 32.350.000 97,73

Belanja Barang dan Jasa

Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Penyediaan Jasa keuangan

Uraian Program/Kegiatan

2

BELANJA

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015

Wijimulyo Nanggulan pada kegiatan Pemeliharaan Software MonevKU

Kegiatan yang pelaksanaannya mengunakan dana hibah LOAN dan APBD adalah :

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo,

melaksanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.999.459.125,25 berupa Belanja Pegawai yakni Belanja

Gaji dan Tunjangan. Disamping itu juga melaksanakan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.397.863.135,- yang

meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja Langsung tersebut digunakan

untuk membiayai 6 Program dan dirinci 35 Kegiatan.

Sampai bulan Desember 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo telah

melaksanakan/ merealisasikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.974.291.760,- ( 99,16 %) berupa Belanja

Pegawai yakni Belanja Gaji dan Tunjangan. Dan juga melaksanakan/ merealisasikan Belanja Langsung

sebesar Rp. 3.959.097.751,- ( 90,02 %) yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja

Langsung tersebut digunakan untuk membiayai 6 Program dan dirinci 35 Kegiatan.

Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015

Wijimulyo Nanggulan pada kegiatan Pemeliharaan Software Pendataan Keluarga miskin ( evaluasi,

Monev dan pelaporan )

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. PROPORSI dengan alamat Jl. Pakuningratan No 76 Yogyakarta

Kegiatan tersebut adalah Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( SPKD )

Penyusunan RKPD

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015

Wijimulyo Nanggulan pada kegiatan Pemeliharaan Software RencanaKU

Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Papan Indah, alamat Ngruno RT 45 Karangsari Pengasih Kulon

Progo , untuk pekerjaan Rehab atap

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Mutiara Kencana Murni dengan alamat Jl. Malioboro Yogyakarta

pada kegiatan Sewa ruangan pembahasan RPJMD

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Kadung Karya Konsultan, alamat Ngramang Kedingsari Pengasih

Kulon Progo, untuk pekerjaan konsultasi pengawasan rehab interior Bappeda

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. ,Mitra Gutama Lima, alamat Jl. Tegalmulyo Gang Teratai D 6 Rt

006, RW 046 Condongcatur , untuk pekerjaan konsultasi Perencanaan rehab interior Bappeda

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Trisula, alamat Jl. Godean KM 6,9 Godean Sleman , untuk

pekerjaan Rehab atap, Rehab Interio ruang kerja Bappeda

3 153.217.800 129.282.386 84,38

II 934.612.660 823.556.378 88,12

4 443.250.000 404.240.916 91,20

5 491.362.660 419.315.462 85,34

III 65.951.250 63.348.000 96,05

6 37.201.375 34.843.000 93,66

7 13.750.000 13.611.500 98,99

8 14.999.875 14.893.500 99,29

IV 33.898.000 24.786.150 73,12

9 3.898.000 3.790.750 97,25

10 30.000.000 20.995.400 69,98

V 330.254.350 324.796.500 98,35

11 276.986.350 272.765.700 98,48

12 53.268.000 52.030.800 97,68

VI 2.753.467.075 2.469.831.679 89,70

13 645.774.450 480.517.666 74,41

14 34.313.200 33.464.200 97,53

15 381.198.850 365.131.861 95,79

16 176.600.000 162.809.400 92,19

17 173.911.500 169.099.273 97,23

18 99.212.900 83.840.821 84,51

19 51.902.800 48.211.225 92,89

20 58.351.375 57.835.600 99,12

21 92.851.700 86.755.678 93,43

22 82.365.000 78.345.023 95,12

23 42.928.200 40.855.371 95,17

24 56.233.750 53.971.542 95,98

25 56.142.500 53.721.953 95,69

26 72.201.850 66.478.800 92,07

27 71.746.400 63.217.400 88,11

28 16.930.200 14.404.500 85,08

29 92.468.900 89.241.457 96,51

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Penunjang Pemerintahan

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian

SDGs

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan

DAK

Penyusunan KUA PPAS

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang

Penanaman Modal Tenaga Kerja dan

Pariwisata

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang

Pertanian Perdagangan dan Koperasi

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang

Prasarana Wilayah

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang

Penataan Ruang Permukiman dan

perkotaan

Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang

Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJMD

Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Penyusunan RKPD

Perencanaan dan Pengendalian WISMP

Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia SKPD

Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat

Angka Kredit

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Pengembangan Kerja sama Pemerintah

Daerah Dengan Perguruan Tinggi

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

30 164.151.950 157.708.642 96,07

31 88.955.800 84.458.909 94,94

32 69.825.800 63.432.909 90,84

33 110.010.350 108.378.666 98,52

34 74.407.100 73.340.100 98,57

35 40.982.500 34.610.683 84,45

r

Adapun SPP yang dapat direalisasikan terdiri dari :

1. SPP -LS Gaji sebesar 2.974.291.760Rp

2. SPP -UP sesbesar 319.764.000Rp

3. SPP -GU sebesar 2.825.641.535Rp

4. SPP -TU sebesar -Rp

5. SPP -LS Barang dan Jasa sebesar 813.692.216Rp

JUMLAH 6.933.389.511Rp

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja keuangan :

1. Belanja Tidak Langsung ;

2. Belanja Langsung :

3.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain :

Melalukan koordinasi dengan Irda, dan BKAD

Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembuatan dan

penyampaian SPJ yang lengkap dan benar kepada Bendahara Pengeluaran secepat mungkin dan

tidak menunggu sampai menumpuk.

Melaksanakan koordinasi rutin tentang pengelolaan keuangan di Bappeda.

Memberikan motivasi kepada staf yang mengelola keuangan dan mengirimkan petugas untuk

mengikuti Diklat /Pelatihan.

Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan baik dari segi kelengkapan SPJ atau

besaran dan jenis Pajak yang harus dikenakan.

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai

berikut:

Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dibidang keuangan

Belum optimalnya pelaksanaan sistem/ mekanisme dan prosedur dalam pencairan dan

mempertanggunggjawabkan persekot kerja oleh sebagian PPTK, karena keterbatasan tenaga.

Pemberlakuan Spj Tunai dan non tunai , dalam melaksanakan pekerjaan keuangan harus

melakukan verivikasi secara tunai dan non tunai dan dalam pencocokan menemui kesulitan

karena entryan di rekening koran dan di bukti pemindahbukuan atau transfer tidak sama

rinciannya.

Belanja langsung digunakan untuk membiayai 6 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 35 Kegiatan,

dan realisasi kinerja kegiatan mencapai 90,02%

Secara total realisasi keuangan, yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai

93,73%

Dalam rangka pencairan dana, Bendahara pengeleluaran mengajukan SPP kepada PPK dan oleh PPK

diverifikasi dan dibuatkan SPM untuk mengajukan penerbitan SP2D di BUD.

Belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan realisasi

99,16%

Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

( SIPD )

Penyusunan Analisis Data Perencanaan

Pembangunan Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Danais, Bantuan Keuangan Khusus dan

Tugas Pembantuan

Penyusunan Rencana DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus dan Tugas

Pembantuan

3.3. Pengawasan Internal.

Dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran tahun 2017 ini , telah dilakukan Pemeriksaan oleh BPK RI

Perwakilan DIY , pada awal triwulan I terhadap kegiatan – Kegiatan tahun 2016 . Dimana Laporan Hasil

Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang harus diklarifikasi dan ditindak lanjuti.

tetapi dalam pencatatan aset ada yang perlu penjelasan berkaitan dengan pencatatan aset yang berasal

dari kegiatan Pemeliharaan yang dinalai sebagai penambahan modal tetapi pada anggaran masuk pada

rekening anggaran belanja barang dan jasa. Dari arahan BPK bahwa untuk kegiatan pemeliharaan yang

masuk kategori belanja modal seharusnya dari awal penganggaran sudah masuk pada rekening belanja

modal sesuai dengan RABnya. belanja pemeliharaan perbaikan prabot, pengecatan kusen dan jendela

tidak memenuhi batas kapitalisasi asset tetap.

Dari pemeriksaan irda diawal tahun 2017 dilakukan pemeriksaan untuk kegiatan 2016 dan dari hasil

pemeriksaan tersebut terdapat temuan dari bebrapa rekening diantaranya adalah adanya pemberian

honor yang melebihi golongan ruang, adanya kelebihan pemberian jam lembur dan adanya pelaksanaan

perjalanan dinas yang dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan lembur atau rapat. dari hasil

pemeriksaan tersebut ada senilai Rp. 3.005.000,- yang harus diserahkan ke kasda dan sudah

ditindaklanjuti dengan setor ke kasda.

5.1.1 P E N D A P A T A N

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

5.1.1.2  Pendapatan Transfer

5.1.1.3  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.1.2  BELANJA

Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2016

Rp Rp Rp Rp 6.734.072.260Rp 6.311.242.295Rp 422.829.965Rp 6.779.916.221Rp

663.250.000Rp 622.147.216Rp 41.102.784Rp 825.770.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp

7.397.322.260Rp 6.933.389.511Rp 463.932.749Rp 7.605.686.221Rp

Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2016

Rp Rp Rp Rp

a.   Belanja Pegawai 4.030.998.125Rp 3.978.515.260Rp 52.482.865Rp 4.243.484.869Rp

b.   Belanja Barang dan jasa2.703.074.135Rp 2.332.727.035Rp 370.347.100Rp 2.556.431.352Rp

c.   Penyusutan dan Amortisasi-Rp -Rp -Rp -Rp

6.734.072.260Rp 6.311.242.295Rp 422.829.965Rp 6.799.916.221Rp

Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2016

Rp Rp Rp Rp

a.   Belanja Pegawai 4.030.998.125Rp 3.978.515.260Rp 52.482.865Rp 4.243.484.869Rp

4.030.998.125Rp 3.978.515.260Rp 52.482.865Rp 4.243.484.869Rp

Jumlah realisasi Belanja Daerah sampai bulan Desember TA 2017 sebesar Rp6.311.389.511,- atau 93,72 % dari

anggaran sebesar Rp 6.734.072.260,-.

5.1.2.1  Belanja Operasi

Belanja Operasi Bappeda Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

dengan realisasi TA 2017 sebagai berikut :

Belanja Operasi

Jumlah

Jumlah realisasi Belanja Operasi sampai bulan Desember TA 2017 sebesar Rp 6.311.242.295,- atau 93,72 %

dari anggaran sebesar Rp6.734.072.260,-.

a.      Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 3.978.515.260,-atau 98, 70 % dari total aggaran belanja

pegawai Rp. 4.030.998.125,-

Belanja Operasi

Jumlah

b.      Belanja Barang dan jasa

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang

bersifat tidak tetap maupun rutin.

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY, meliputi Transfer

Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah

Provinsi .

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bukan merupakan SKPD pendapatan sehingga tidak ada

pendapatan yang di terima BAPPEDA)

Belanja Daerah meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam TA 2017 di Bappeda

Kabupaten Kulon Progo terdapat sebanyak 6 Program dan 35 Kegiatan . Komposisi belanja sampai dengan

bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak Terduga

Transfer

Jumlah

BAB V. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

5.1    PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Bappeda bukan merupakan SKPD penghasil

Pendapatan.

a.      Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo dikelola oleh DPPKA.

b.      Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing - masing SKPD penghasil

c.       Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan

PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah

d.      Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2016

Rp Rp Rp Rp

a.   Belanja Barang dan Jasa 2.703.074.135Rp 2.332.727.035Rp 370.347.100Rp 2.556.431.352Rp

2.703.074.135Rp 2.332.727.035Rp 370.347.100Rp 2.556.431.352Rp

Anggaran Realisasi Sisa Keterangan

279.679.800Rp 252.779.044Rp 26.900.756Rp

93.362.000Rp 91.146.658Rp 2.215.342Rp

33.100.000Rp 32.350.000Rp 750.000Rp

153.217.800Rp 129.282.386Rp 23.935.414Rp Sisa ada pada

rekening rapat

yang dalam

pelaksanannya

sesuai dengan

kebutuhan dan

sudah terpenuhi

dengan anggran

di masing masing

kegiatan

934.612.660Rp 823.556.378Rp 111.056.282Rp

443.250.000Rp 404.240.916Rp 39.009.084Rp

491.362.660Rp 419.315.462Rp 72.047.198Rp pelaksanaan

sesuai dengan

kebutuhan

pemeliharaan dan

servis

65.951.250Rp 63.348.000Rp 2.603.250Rp

37.201.375Rp 34.843.000Rp 2.358.375Rp

13.750.000Rp 13.611.500Rp 138.500Rp

14.999.875Rp 14.893.500Rp 106.375Rp

33.898.000Rp 24.786.150Rp 9.111.850Rp

3.898.000Rp 3.790.750Rp 107.250Rp

30.000.000Rp 20.995.400Rp 9.004.600Rp

330.254.350Rp 324.796.500Rp 5.457.850Rp

276.986.350Rp 272.765.700Rp 4.220.650Rp

53.268.000Rp 52.030.800Rp 1.237.200Rp

2.753.467.075Rp 2.469.831.679Rp 273.423.829Rp

645.774.450Rp 480.517.666Rp 165.256.784Rp Pelaksanaan

cetak tidak semua

dilaksanakan,

hanya cetak

dokumen yang

dilaksanakan dan

cetak materi

pada

pembahasan

cukup dengan soft

copy 34.313.200Rp 33.464.200Rp 849.000Rp Pelaksanan di

TW IV

Program Kerjasama

Pengembangan Iptek

Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Program Perencanaan

Pembangunan

Penyusunan RPJMD

Sinkronisasi Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

Penyusunan Perencanaan

Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPDPenilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Belanja Operasi

Jumlah

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 sampai bulan Desember kurang dari target

diantaranya (yang menurut kami cukup signifikan) sebagai berikut:

Kegiatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Penyediaan Jasa keuangan

Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Realisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 2.332.727.035,- atau 86,30 % dari total aggaran belanja

pegawai Rp 2.703.074.135,-

381.198.850Rp 365.131.861Rp 18.602.827Rp

176.600.000Rp 162.809.400Rp 13.790.600Rp

173.911.500Rp 169.099.273Rp 4.812.227Rp

99.212.900Rp 83.840.821Rp 3.691.575Rp pelaksanaan

lembur tidak bisa

dilaksanakan

secara maksimal

dan ada selisih

perhitungan yang

cukup banyak

antara uang

lembur dengan

makan minum

lembur

51.902.800Rp 48.211.225Rp 3.691.575Rp

58.351.375Rp 57.835.600Rp 515.775Rp

92.851.700Rp 86.755.678Rp 6.096.022Rp

82.365.000Rp 78.345.023Rp 4.019.977Rp

42.928.200Rp 40.855.371Rp 2.072.829Rp

56.233.750Rp 53.971.542Rp 2.262.208Rp

56.142.500Rp 53.721.953Rp 2.420.547Rp

72.201.850Rp 66.478.800Rp 5.723.050Rp

71.746.400Rp 63.217.400Rp 8.529.000Rp efisiensi

pelaksnaan rapat,

ada rapat yang

dilaksanakan

bersamaan

dengan kegiatan

lain dalam bidang

16.930.200Rp 14.404.500Rp 2.525.700Rp Pelaksanaan

kegiatan

disesuaikan

dengan agenda

kegiatan yang

dilakanakan di

pusat dan propinsi

92.468.900Rp 89.241.457Rp 3.227.443Rp

164.151.950Rp 157.708.642Rp 6.443.308Rp

88.955.800Rp 84.458.909Rp 4.496.891Rp

69.825.800Rp 63.432.909Rp 6.392.891Rp

110.010.350Rp 108.378.666Rp 1.631.684Rp

74.407.100Rp 73.340.100Rp 99Rp

40.982.500Rp 34.610.683Rp 6.371.817Rp

Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2016

Rp Rp Rp Rp

Penyusunan Analisis Data

Perencanaan Pembangunan

Daerah

b.      Belanja Modal

Belanja Daerah

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus dan Tugas

Pembantuan Penyusunan Rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan

Khusus dan Tugas Pembantuan

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Pemerintahan

Penyusunan RKPD

Perencanaan dan Pengendalian

WISMP

Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan KUA PPAS

Perencanaan Pembangunan

Sub. Bidang Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pariwisata

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Penunjang Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan

Sub. Bidang Prasarana Wilayah

Perencanaan Pembangunan

Sub. Bidang Penataan Ruang

Permukiman dan perkotaan

Perencanaan Pembangunan

Sub. Bidang Sumber Daya Alam

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Pemantauan dan Evaluasi

Pencapaian SDGs

Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaksanaan DAK

Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan ( SIPD )

Perencanaan Pembangunan

Sub. Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan

Perencanaan Pembangunan

Sub. Bidang Pertanian

Perdagangan dan Koperasi

663.250.000Rp 622.147.216Rp 41.102.784Rp 309.411.700Rp

663.250.000Rp 622.147.216Rp 41.102.784Rp 309.411.700Rp

Anggaran Realisasi Lebih/Kurang Keterangan -Rp -Rp -Rp

124.070.000Rp 119.884.250Rp 4.185.750Rp

-Rp -Rp -Rp

8.500.000Rp 8.086.396Rp 413.604Rp

20.000.000Rp 19.932.000Rp 68.000Rp

2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp

78.000.000Rp 73.039.930Rp 4.960.070Rp

17.600.000Rp 13.707.340Rp 3.892.660Rp

20.000.000Rp -Rp 20.000.000Rp

80.180.000Rp 80.112.000Rp 68.000Rp

27.400.000Rp 24.222.000Rp 3.178.000Rp

24.000.000Rp 23.892.000Rp 108.000Rp

41.500.000Rp 39.365.000Rp 2.135.000Rp

219.200.000Rp 217.906.300Rp 1.293.700Rp

662.450.000Rp 622.147.216Rp 4.667.354Rp

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran ( DAFTAR ASET ).

5.2.1  Aset

5.2.1.1  Aset Lancar

2017 2016

Rp Rp

a. Kas di Kas Daerah 0,00 0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.030.000,00 3.005.000,00

1.030.000,00 3.005.000,00

No Jumah Keterangan

1

40.000,00Rp

90.000,00Rp

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Alat

Pendingin

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Alat

Pemadam Kebakaran

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Peralatan

Personal Komputer

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Lemari dan

Arsip Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Beroda Dua

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Peralatan

Jaringan

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Meja Kerja

Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Kursi Kerja

Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Peralatan

Studio Visual

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Garasi/Pool

Belanja Modal

Jumlah

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sampai bulan Desember sebesar Rp 622.147.216 atau 93,80

% dari anggaran sebesar Rp 663.250.000,- . dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal :

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Kendaraan

Dinas Bermotor Roda Empat

Ada beberapa rencana pengadaan yang tidk jadi dilaksanakan karena kebiakan adalah pengadaan brankas,

pengadaan mobil dan pengadaan bangunan gedung( garasi )

Kas dan Bank:

Jumlah :

Ada kas di bendahara senilai Rp. 1.030.000,- adalah pengembalian hasil pemeriksaan dan sudah disetor ke

kasda pada tanggal 12 Februari 2018, dengan rincian sebagai berikut :

K Uraian

5.2.2.01.01 Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan :

Perencanaan Pembangunan Sub,Bidang

Penunjang Pemerintahan

Pengembangan kerjasama Pemerintah

Daerah dengan Pergurunan Tinggi

75.000,00Rp

425.000,00Rp

195.000,00Rp

55.000,00Rp

150.000,00Rp

Jumlah Rp 1.030.000,00

5.2.1.2  Persediaan

2017 2016

Rp Rp

1) Alat Tulis Kantor (ATK) 0,00 1.204.500,00

2) Alat listrik 0,00 238.000,00

3) Belanja Meterai 0,00

4) Belanja Cetak 645.000,00

5) Alat Kebersihan 282.000,00

927.000,00 1.442.500,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran DAFTAR PERSEDIAAN.

5.2.1.3  Aset Tetap

II. ASET TETAP

Aset Tetap

2017 2016

Rp Rp

1. 0,00 0,00

2. 2.157.110.916,00 2.141.547.720,00

3. 736.057.639,00 610.916.539,00

4. 0,00 0,00

5. 1.728.000,00 1.104.000,00

2.894.896.555,00 2.753.568.259,00

2017 2016

Rp Rp

1. 0,00 0,00

2. 2.152.764.916,00 2.134.266.990,00

3. 736.057.639,00 610.916.539,00

4. 0,00 0,00

5. 1.728.000,00 1.104.000,00

2.890.550.555,00 2.746.287.529,00

2017 2016

Rp Rp

1. - -

2. 4.346.000,00 10.791.600,00

Aset Tetap :

Tanah

Pengelolaan SIPD

Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Peralatan dan mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Tanah

Persediaan

Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember

2017 dan merupakan aset Ekstrakomtable dan intrakomtable, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah

Aset tetap berwujud per 31 Desember 2017 yang merupakan aset Ekstrakomtable, dengan

rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Jumlah

Aset tetap berwujud per 31 Desember 2017 yang merupakan aset intrakomtable, dengan rincian

sebagai berikut :

Aset Tetap :

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap :

Tanah

Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin

Penyusunan Analisis Data Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJMD

Penyusunan RKPD

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional BAPPEDA.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2017, sebagai berikut.

3. - -

4. - -

5. - -

4.346.000,00 10.791.600,00

Aset Tetap Per 31

Desember 2017Penyusutan 2017

Saldo Awal

Penyusutan 2016

0,00 - -

2.157.110.916,00 1.233.930.086,00 1.259.680.620,00

736.057.639,00 356.703.774,00 149.726.469,00

0,00 - 0,00

1.728.000,00 - 0

0,00 - -

2.894.896.555,00 1.590.633.860,00 1.409.407.089,00

Aset Tetap Per 31

Desember 2017Penyusutan 2017

Saldo Awal

Penyusutan 2016

0,00 - -

2.152.764.916,00 1.229.584.086,00 1.252.399.890,00

736.057.639,00 356.703.774,00 149.726.469,00

0,00 - 0,00

1.728.000,00 - 0

0,00 - -

2.890.550.555,00 1.586.287.860,00 1.402.126.359,00

Aset Tetap Per 31

Desember 2017Penyusutan 2017

Saldo Awal

Penyusutan 2016

0,00 - -

4.346.000,00 4.346.000,00 7.280.730,00

- 0,00 0,00

0,00 - 0,00

0,00 - 0

0,00 - -

4.346.000,00 4.346.000,00 7.280.730,00

1.

Bappeda tidak memiliki aset yang berupa tanah

2.

Tambah Kurang

Konstruksi dalam Pengerjaan

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Jumlah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2013 bahwa untuk pelaporan aset tetap berlaku ketentuan sebagai berikut.

Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara

intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai

minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas

laporan keuangan (CALK).

Dalam Akuntansi penyusutan adalah jumlah yang bisa disusutkan dialokasikan ke setiap periode

akuntansi selama masa manfaat aset tetap menggunakan berbagai metode penyusutan

Terkait penyusutan aset tetap tahun 2017 dilakukan penyajian per jenis aset tetap sebagai berikut.

Uraian

JUMLAH

Penyusutan Aset tetap berwujud per 31 Desember 2017 yang merupakan aset intrakomtable, dengan

rincian sebagai berikut :

Penyusutan Aset tetap berwujud per 31 Desember 2017 yang merupakan aset Ekstrakomtable, dengan

rincian sebagai berikut :

Uraian

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Uraian

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jembatan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

JUMLAH

Peralatan dan mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp2.152.764.916,- dengan

rincian sebagai berikut :

NO Bidang Aset 2017MUTASI

2016

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 yang tersaji dalam Neraca merupakan nilai aset dalam catatan

intrakomtabel dengan penjelasan rincian aset tetap sebagai berikut :

Tanah

Jalan, Irigasi dan Jembatan

Aset Tetap Lainnya

JUMLAH

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jembatan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

1 834.599.210 119.884.250 35.000.000 749.714.960

2 1.198.938.341 244.991.666 296.405.930 1.250.352.605

-

3 119.227.365 39.365.000 54.337.060 134.199.425

2.152.764.916 404.240.916 385.742.990 2.134.266.990

3.

Tambah Kurang

1. 736.057.639 125.141.100 610.916.539,00

Ju 736.057.639 125.141.100 - 610.916.539,00

Tambahan nilai aset gedung dan bangunan 2017 terdiri dari :

Rehab ruang rapat dan ruang kerja 101.340.800

Perencanaan - 13.500.300

Pengawasan 9.500.000

Honor Pejabat pengadaan 800.000

Jumlah 125.141.100

4.

Bappeda tidak memiliki Aset Jalan, irigasi dan jaringan

5.

Tambah Kurang

1. 1.728.000,00 624000 0 1.104.000,00

5.2.1.4  Aset Lainnya

II. Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud

2017 2016

Rp Rp

1. 0,00 0,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp 375.687.500 dengan Amortisasi aset tak

berwujud sebesar Rp279.855.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Aset Tetap :

Tagihan Jangka Panjang

Gedung dan

Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

NO Bidang Aset 2017MUTASI

dalam tahun 2017 ada kegiatan rehab ruang kerja senilai Rp. 194.106.000, Perencanaan Rp. 13.500.300,

honor pejabat pengadaan Rp. 800.000 dan Pengawasan Rp. 9.500.000,- sehingga total biaya rehab Rp.

217.906.300,- dan dari nilai tersebut biaya yang tidak masuk dikapitalisasi sebesar Rp. 92.765.200,-

2016

Aset Tetap

Lainnya

Sejalan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah, saldo aset tetap per 31 Desember 2017 yang tersaji

dalam Neraca Rp 2.890.550.555,00 adalah merupakan nilai aset tetap dalam catatan intrakomtabel,

sedangkan untuk nilai aset tetap yang dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp 4.346.000,00.

Aset Tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau

dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah.

Ketentuan dalam pengakuan aset tidak berwujud sesuai dengan Perbub Nomor 43 Than 2016 tentang

Perubahan kedua atas peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 tahun 2014 Tentang Kebjakan Akuntansi

Pememrintah Daerah dicatat sebesar harga perolehan namun jika tidak bisa ditelusuri maka dicatat

sebesar nilai wajar. Dan biaya yang dikeluarkan setelah biaya perolehan awal dari aset tidak berwujud

tidak menambah masa manfaat namun tetap dikapitalisasi.

Akun ini menggambarkan saldo Tagihan jangka panjang, Kemitraan dengan pihak ke tiga, aset tak

berwujud, Aset lain lain dan amortisasi, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum sampai per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Alat

Angkutan

Darat

Bermotor Alat Kantor

dan Rumah

Tangga

Alat Studio

dan

Komunikasi

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp 736.057.639,-

dengan rincian sebagai berikut :

NO Bidang Aset 2017MUTASI

2016

Alat Kantor

dan Rumah

Tangga

lainnya (

home Use )

Jumlah

2. 0,00 0,00

3. 375.687.500,00 265.725.000,00

4. 0,00 2.875.500,00

5. (279.855.000,00) (130.005.000,00)

95.832.500,00 138.595.500,00

- SIM Rencanaku 25.000.000,00

- SIM Monevku 25.000.000,00

- SIM Pendataan Keluarga Miskin 15.000.000,00

-

44.962.500,00

109.962.500,00

Tambah Kurang

1 - - -

2

- - - -

3 375.687.500 109.962.500 - 265.725.000

4 - - - 2.875.500

5 279.855.000 - (409.860.000) (130.005.000)

655.542.500

5.2.2  Kewajiban

5.2.2.1   Kewajiban Janga Pendek

2017 2016

Rp Rp

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 -

b. Utang Beban 3.516.393,00 3.081.551,00

- Beban Listrik 3.353.898,00

- Beban Telephon 162.495,00

c. Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 -

Jumlah :3.516.393,00 3.081.551,00

5.2.2.2   EKUITAS

1. Ekuitas

2017 2016

Ekuitas 1.307.894.571,00 1.391.634.193,00

1.307.894.571,00 1.391.634.193,00

5.2.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.3.1 Pendapatan LO -

5.2.3.1 Beban LO

2017 2016

a. Beban Pegawai - LO 6.414.386.581,00 4.243.484.869,00

b. Beban Persediaan 3.977.485.260,00

Tagihan Jangka

Panjang

Kemitraan

dengan Pihak

Ketiga

Aset Tidak

Berwujud

Aset Lain lain

Amortisasi

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari

satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017, yang meliputi Utang PFK, Bagian Lancar Utang Dalam

Negeri - Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek lainnya .

Utang Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Bappeda Kabupaten Kulon Progo, yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban per 31 Desember 2017. Saldo per 31 Desember

2017 dan 2016 dapat dirinci sebagai berikut.

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi

pada tahun berkenaan, dengan realisasi sampai 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain lain

Amortisasi

Jumlah Aset Lainnya

Aset tidak berwujud di bappeda terdiri dari :

NO Bidang Aset 2017MUTASI

2016

Penyusunan SPKD ( Strategi

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah )

c. Beban Jasa 294.238.159,00

d. Beban Pemeliharaan 216.459.566,00

e. Beban Perjalanan Dinas 691.337.565,00

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi 141.208.473,00

5.2.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUTAS

2017 2016

Ekuitas 1.307.894.571,00 3.266.060.325,00

1.307.894.571,00 3.266.060.325,00

Kepala

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

NIP : 196108011989031005

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Tahun 2016 adalah tahun pertama penyusunan Laporan

Perubahan Ekuitas.

Wates, 31 Desember 2017

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

a.

b. Dibentuk bedasarkan :

-

-

-

Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Uraian Tugas :

1.      Kepala Badan

2.     Sekretariat terdiri dari :

a.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b.  Sub Bagian Perencanaan ; dan

c.   Sub Bagian Keuangan.

3.     Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a.  

b. 

c.

4.     Bidang Pemerintahan dan Kesra

a. Sub Bidang Pemerintahan

b. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan

c.   Sub Bidang Dikbud Kominfo

5.     Bidang Sosial Ekonomi

a.   Sub Bidang Soskes dan Pemberdayaan

b.  Sub Bidang Penenaman Modal Naker dan Pariwisata

c.   Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi

6.     Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan

a.   Sub Bidang Analisis Data Pembangunan

b.  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

7.     Bidang Penelitian , Pengembangan dan Pengendalian

a. Sub Bidang Pengendalian.

b. Sub Bidang Evaluasi

c.   Sub Bidang Penelitian Pemgembangan

c.

d.

1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi ;

2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah ;

3. Menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup ;

4. Menyusun perencanaan pemerintahan ;

5. Menyusun perencanaan sosial budaya ;

6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik ;

7. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan ;

8. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

c.

1.

2.

3.

d.

e.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai alamat di Jl. Perwakilan

No. 1 Wates, Kulon Progo. Telp(0274) 773247. Fax(0274) 774126

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 , tentang Urusan

Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 , tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008, tentang Uarian Tugas Pada Unsur

Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai

berikut:

Sub Bidang Prasarana Wilayah

Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

Sub Bidang Sumber Daya Alam

Perumusan Kebijkan Teknis Perencanaan, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembinaan

dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan Pembangunan Daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang

diberikan Bupati di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas

Selain itu dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga

(rekanan/konsultan) juga didasarkan pada instruksi pemerintah / provinsi yaitu :

Peraturan Presiden 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54

tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Selama Tahun Anggaran 2017 Jabatan strutural sejumlah ; yakni Eselon II 1 (satu), Eselon III 6 (enam)

dan eselon IV 16 (Enam belas)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, bukan merupakan penggabungan /

pemekaran.

BAB VII PENUTUP

1.    

2.   

3.   

*) Untuk SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada penerimaan.

ttd.

Dalam Tahun Anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

memperoleh alokasi anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langusng sebesar

Rp7.397.322.260,25,-Dari jumlah tersebut sampai bulan Desember 2017 telah digunakan sebesar Rp

6.933.389.511,- atau sebesar 93,73 % dari anggaran tersedia.

Dana sebesar Rp 6.933.389.511,- (realisasi) tersebut digunakan untuk menunjang palaksanaan kegiatan

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

yang meliputi 6 Program dan dirinci menjadi 35 Kegiatan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Dari target penerimaan Rp 0,- dapat direalisasikan sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,- % dari target.

Wates, 31 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

NIP.196108011989031005