PEMERINTAH KABUPATEN GARUT AKADEMI KEPERAWATANweb.akperpemkabgarut.ac.id/media/file/21484407177PERATURAN... · (20) Skripsi/Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh

Peraturan Akademik | Akper Pemkab Garut 1

PEMERINTAH KABUPATEN GARUTAKADEMI KEPERAWATAN


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

(1) Peraturan akademik Akper Pemkab Garut adalah semua peraturan yang

mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.

(2) Akper Pemkab Garut adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan

program studi Diploma III keperawatan.

(3) Direktur adalah pimpinan tertinggi Akper Pemkab Garut yang berwenang

dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Akper Pemkab

Garut.

(4) Dosen Akper Pemkab Garut adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan

dan keahliannya diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar pada Akper Pemkab

Garut.

(5) Dosen pembimbing akademik adalah dosen biasa pada Program Studi yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur bertugas membimbing dan

mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.

(6) Mahasiswa adalah seseorang yang telah terdaftar dan sedang mengikuti

program pendidikan di Akper Pemkab Garut.

(7) Mahasiswa baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti

suatu program studi di Akper Pemkab Garut.

(8) Program Studi/jurusan adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman

penyelenggaraan pendidikan vokasional yang diselenggarakan atas dasar

suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa peserta didik mampu

menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran

kurikulum (Pasal 1 ayat 5 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(9) Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang

memenuhi standar minimal sesuai penetapan Badan Akreditasi Nasional atau


badan akreditasi lain dari dalam dan luar negeri (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 7

Kep.Mendiknas RI No: 004/U/2002).

(10) Kurikulum Akper Pemkab Garut adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan

penilaian terhadap hasil-hasilnya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi

(Pasal 1 ayat 6 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(11) Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku

secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan,

isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik

dalam menyelesaikan suatu program studi (Pasal 7 ayat 2 SK Mendiknas RI

Nomor 232/U/2000 ).

(12) Kurikulum institusional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang

berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Akper

Pemkab Garut (Pasal 7 ayat 4 SK Mendiknas RI Nomor 2321U/2000).

(13) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan

kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,

berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab

kemasyarakatan dan kebangsaaan. (Pasal 1 ayat 7 SK Mendiknas RI Nomor

232/U/2000).

(14) Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan

kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan

penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. (Pasal 1 ayat 8 SK Mendiknas RI

Nomor 232/U/2000).

(15) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan

pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. (Pasal 1 ayat 9

SK.Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(16) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan

pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang


dilperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan

dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. (Pasal 1 ayat 10 SK Mendiknas

RI Nomor: 232/U/2000).

(17) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan

kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami

kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam

berkarya (Pasal 1 ayat 11 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(18) Indeks prestasi semester adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma

yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan

menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi

dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan.

(19) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan dengan dua angka di

belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar keseluruhan dari materi

program studi yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil

belajar dengan bobot SKS dibagi dengan jumlah kredit yang ditetapkan untuk

program studi yang bersangkutan.

(20) Skripsi/Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang

mahasiswa untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan.

(21) Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan

kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian (Pasal 1 ayat 9 SK Mendikbud RI

Nomor:212/U/1999 Juncto pasal 1 angka 8 Kepmenkowasbangpan RI Nomor

38 Tahun 1999).

(22) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks

prestasi dari matakuliah program studi yang diberikan sebagai lampiran

ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus saat yudicium akhir program.

(23) Kutipan nilai adalah daftar nilai dari sebagian matakuliah program studi yang

telah ditempuh mahasiswa.

(24) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang

ditetapkan oleh Direktur.


(25) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar

oleh mahasiswa setiap semester.

(26) Dana Sumbangan pendidikan (DSP) adalah dana yang wajib dibayar hanya

sekali oleh Mahasiswa program studi pada saat pertama kali diterima sebagai

mahasiswa.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program pendidikan Diploma Keperawatan diarahkan untuk menghasilkan lulusan

yang memiliki kualifikasi:

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keahlian dalam bidang tertentu sehingga

mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara

penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.

2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya

sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan

kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata

kehidupan bersama.

3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang

keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.

4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

kesenian yang merupakan keahliannya.


BAB III

PROGRAM STUDI

Pasal 3

Tanggungjawab Pimpinan Program Studi :

(1) Direktur merangkap sebagai Ketua Program Studi.

(2) Masa jabatan Ketua Program Studi/Jurusan adalah 4 tahun dan dapat diangkat

kembali maksimal 2 kali masa jabatan.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 4

Pengertian dan Karakter Kurikulum

(1) Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun

bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang

digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Akper

Pemkab Garut di susun mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum di

Perguruan Tinggi (Kep.Mendiknas RI No.56/U/1994, juncto Kep. Mendiknas

RI No. 232/U/2000).

(2) Kurikulum Program Studi di lingkungan Akper Pemkab Garut tersusun atas

Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. (Pasal 4 Kep. Mendiknas RI No.

045/U/2002).

(3) Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku

secara nasional untuk setiap Program Studi, yang memuat tujuan pendidikan,

isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta

didik dalam penyelesaian suatu Program Studi. (Kep.Mendiknas RI No.

23/U/2000)


(4) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran

yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi, tersusun atas tambahan dari

kelompok ilmu dalam Kurikulum Inti yang disusun dengan memperhatikan

keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Program Studi di lingkup

Akper Pemkab Garut. (Kep.Mendiknas RI NO.23/U/2000).

(5) Kurikulum Institusional disusun oleh tim pengembangan kurikulum.

Pasal 5

Acuan Penyusunan Kurikulum

(1) Kurikulum Inti berkisar antara 40%-80% dari jumlah SKS Kurikulum

Program. (Pasal 5 Kepmendiknas RI No.045/ U/2002 jo. Ps 8 ayat 2

Kepmendiknas RI No. 232/U/2000).

(2) Kurikulum yang disusun oleh Program Studi bersama-sama dengan wakil

dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang ditunjuk harus merujuk pada

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Pasal 6

Komponen Kurikulum

(1) Komponen kurikulum Pendidikan Tinggi tersusun atas kelompok Matakuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan

(MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku

Berkarya (MPB) dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).(Pasal

9 Kepmendiknas RI No 232 /U/2000).

(2) Kelompok MPK tersusun atas Matakuliah Agama, Kewarganegaraan, Bahasa

Indonesia yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman,

intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti, dengan jumlah 4-5% dari

total SKS.


(3) Kelompok MKK tersusun atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat

penguasaan dan memperluas wawasan komparatif penyelenggaraan Program

Studi bersangkutan, dengan jumlah 30-45% dari total SKS

(4) Kelompok MKB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk

memperkuat penguasaan dan memperluas kompetensi keahlian dalam

berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta

komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan, dengan jumlah 10

– 20% dari total SKS

(5) Kelompok MPB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk

memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap Program Studi,

dengan jumlah 3-5% dari total SKS

(6) Kelompok MBB tersusun atas matakuliah yang relevan dengan upaya

pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di

masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak

kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya, dengan jumlah

3-5% dari total SKS

Pasal 7

Matakuliah

(1) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung tercapainya tujuan

program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester;

(2) Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (Team

Teaching) yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari pembantu

direktur bidang pelayanan akademik.


Pasal 8

Garis Besar Program Pembelajaran Semester (GBPPS)

(1) Garis Besar Program Pembelajaran Semester adalah rumusan tujuan dan

pokok-pokok isi matakuliah yang memuat komponen-komponen nama,

nomor kode, diskripsi singkat, tujuan instruksional khusus dan umum, pokok

dan sub pokok bahasan matakuliah, materi pembelajaran mingguan, dan

sumber kepustakaan;

(2) Rencana Program Pengajaran (RPP) adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok

matakuliah satu kali tatap muka. RPP harus memuat komponen-komponen

nama mata kuliah, kode mata kuliah, perkiraan waktu, nomor urut tatap

muka, Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan Tujuan Instruksional Umum

(TIU), pokok dan sub pokok bahasan matakuliah, kegiatan pembelajaran,

evaluasi dan referensi;

(3) Pemantauan pelaksanaan RPP dilakukan oleh PJMK dan Unit Pendidikan,

Pengajaran dan Evaluasi melalui sistem penjaminan mutu yang ditetapkan.

Pasal 9

Pengesahan dan Peninjauan Kembali Kurikulum

(1) Kurikulum yang digunakan ditetapkan oleh Direktur;

(2) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan durasi

masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat;

Pasal 10

Sistem Kredit Semester

(1) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar,


dan beban penyelenggaraan program (Pasal 1 ayat 12 Kepmendiknas RI No

232/U/2000).

(2) Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap

pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan

terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau

4 jam lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam

kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri (Pasal 1 ayat

14 Kepmendiknas RI No 232/U/2000).

(3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 14 sampai 16

minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk 2 minggu kegiatan

penilaian

Pasal 11

Beban SKS dan Lama Studi

Beban studi Program Pendidikan Diploma III sekurang-kurangnya 110 yang

dijadwalkan untuk 6 semester dapat ditempuh paling lama 10 semester setelah

pendidikan menengah (Pasal 5 ayat 1 Kepmendiknas RI No: 232/U/2000).

BAB V

DOSEN

Pasal 12

Pengertian dan Tugas

(1) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya

diangkat oleh pejabat yang berwenanag dengan tugas utama mengajar pada

Akper Pemkab Garut.

(2) Rekruitmen Dosen diusulkan oleh Direktur Akper Pemkab Garut berdasarkan

perencanaan dan kebutuhan dengan memperhatikan rasio mahasiswa dan


dosen, kualifikasi serta kemampuan finansial. (Pasal 5 dan pasal 6

Kepmendiknas RI No. 035/U/2002)

Pasal 13

Persyaratan Menjadi Dosen

(1) Untuk diangkat menjadi Dosen Akper Pemkab Garut, seseorang harus

memenuhi kualifikasi administratif dan kualifikasi akademik sebagai berikut:

(2) Kualifikasi administratif yang harus dipenuhi:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Surat lamaran ditulis tangan sendiri, ditujukan kepada Direktur Akper

Pemkab Garut

3. Pas photo usuran 4×6 cm sebanyak 3 buah;

4. Fotokopi ijazah terakhir, transkrip yang telah dilegalisir, dan disertai

aslinya ketika tes/wawancara;

5. Daftar riwayat hidup (CV);

6. Fotokopi kartu identitas diri (KTP);

7. Surat persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah;

8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang sudah berkekuatan tetap karena melakukan suatu tindak

pidana kejahatan;

9. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai

Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai

Swasta;

10. Berkelakuan baik;

11. Sehat Jasmani dan Rohani.

(3) Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi:

1. Lulusan pendidikan Magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumultatif

(IPK) minimal 3,5, lulus S1 dengan IPK minimal 3,0 dan ditempuh

dalam masa studi maksimal 3 tahun;


2. Lulusan pendidikan Doktor (S3) dengan Indeks Prestasi Kumultatif

(IPK) minimal 3,0, lulus S1 dengan IPK minimal 3,0 lulus S2 dengan

IPK minimal 3,0 dan ditempuh dalam masa studi maksimal 5 tahun;

Institusi asal; Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan akreditasi

Program Studi minimal A, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang

terakreditasi Kemendiknas RI.

3. Mengikuti ujian penjaringan dan penyaringan di tingkat Direktorat serta

uji kesesuaian dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh

Tim Penguji yang dibentuk berdasarkan SK Direktur.

4. Tim Penguji berhak dan berwenang untuk memeriksa kelengkapan

persyaratan, menguji baik secara tertulis atau lisan dan memberi

penilaian terhadap kemampuan akademik dan non akademik pendaftar;

5. Direktur menetapkan peserta yang lulus ujian; dan mengangkatnya


Pasal 14

Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan Dosen

(1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada

masyarakat.

(2) Jabatan fungsional Dosen terstruktur atas; Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala

dan Guru Besar.(Pasal 1 ayat (1) Kepmendiknas RI No. 36/D/02001).

(3) Kenaikan jabatan fungsional dosen diberikan sebagai wujud kepercayaan

lembaga atas kemampuannya untuk pengemban tugas dan tanggungjawab yang

lebih tinggi sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapainya;

sebagai pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanannya dalam

kehidupan akademik; serta sebagai harapan dan peluang pengembangan jatidiri

keilmuan dan profesi untuk pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuannya

(Pasal 8 Kepmenkowasbangpan RI No.38 tahun 1999).

(4) Seorang Dosen dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi

apabila yang bersangkutan telah memenuhi sekurang-kurangnya 80% angka

kredit berasal dari unsur utama dan persyaratan lainnya seperti integritas,

kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dalam

kehidupan akademis (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 5 Kepmenkowasbangpan RI No.

38 tahun 1999).

(5) Angka Kredit yang dimaksud ialah satuan nilai dari tiap huruf kegiatan dan

atau akumulasi nilai-nilai huruf kegiatan yang diberikan/ditetapkan

berdasarkan penilatan atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen

untuk digunakan sebagai sebuah syarat pembinaan karier dalam jabatan

fungsional/kepangkatan (Pasal 1 angka 12 Kepmenkowasbangpan RI Nomor

38 Tahun 1999).

(6) Kegiatan yang dinilai dengan angka kredit meliputi unsur utama yang tersusun

dari mengikuti kegiatan pendidikan dan melaksanakan kegiatan Tri Dharma

Perguruan Tinggi serta unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas

pokok Dosen (Pasal 4 Kepmenkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999).


Pasal 15

Kewajiban dan Hak Dosen

(1) Kewajiban Dosen diatur sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tugas utama

mengajar sesuai dengan beban yang telah ditetapkan menurut peraturan

yang berlaku,

2. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya

12 sks/semester yang disebar dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas

akademika, administrasi dan manejemen,

3. Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Garis Besar Program

Pembelajaran Semester (GBPPS),

4. Mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian pada jurnal terakreditasi

nasional dan internasional,

5. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik

6. Mentaati peraturan yang ditentukan oleh Direktorat.

7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan

tanggung jawab.

8. Mentaati Kode Etik yang berlaku.

9. Dosen yang berstatus PNS dan Dosen tidak tetap mempunyai kewajiban

yang sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

10. Melaksanakan studi lanjut.

(2) Hak-hak sebagai Dosen:

1. Menerima gaji dan tunjangan fungsional dan tunjangan lain sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.

3. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

4. Memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya.


5. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas lain di dalam melaksanakan

tugas.

6. Menjadi anggota Senat apabila telah memenuhi syarat.

7. Mengikuti pendidikan lanjut atas biaya pemerintah, biaya sendiri maupun

sponsor.

8. Mendapatkan bantuan pengurusan dalam rangka mendapatkan hak paten

atas hasil penelitian sebagai pengakuan atas karyanya.

9. Dosen tidak tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan

Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh pangkat dan

jabatan akademik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku

10. Menyelenggarakan kebebasan mimbar akademik. (Pasal 18 PP RI 60

tahun 1999).

Pasal 16

Penilaian Kinerja Dosen

(1) Penilaian kinerja Dosen dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK)

yang dibentuk oleh Direktur.

(2) Tata kerja Tim Penilai dan unsur yang dinilai mengacu kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku

(3) Unsur utama yang menjadi dasar penilaian Dosen adalah :

1. Proses Belajar Mengajar,

2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

3. Integritas, Tanggung-jawab dan Tatakrama berkehidupan

4. di kampus.

(4) Unsur tambahan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan lain di luar

tugas utama seperti menulis di media massa dan menjadi nara sumber dalam

kegiatan seminar.


(5) Dosen yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dan tidak mampu memenuhi

komitmen sebagai dosen dapat didemosi atau diberhentikan dari jabatan

dosen.

Pasal 17

Pemberhentian Menjadi Dosen

Pemberhentian Dosen, akan dilakukan apabila yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia

2. Telah berakhir masa tugasnya;

3. Tidak memenuhi syarat kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan medis

dari dokter pemerintah yang ditunjuk Direktorat

4. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 4 bulan berturut-turut

5. Melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB VI

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 18

Kalender Akademik

(1) Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses

pembelajaran yang disusun dalam 1 tahun akademik.

(2) Fungsi Kalender Akademik adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan

efisien.

(3) Kalender Akademik berisi tentang :

1. masa registrasi dan her-registrasi Mahasiswa;

2. masa pengisian KRS dan Perubahan KRS;

3. masa perkuliahan, praktikum dan ujian;


4. KKN;

5. kegiatan penunjang akademik lainnya.

(4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan tutorial di kelas/laboratorium dan praktik

lapangan.

(5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka di kelas dan kegiatan di

luar kelas.

(6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa

dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan

sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.

(7) Praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat aplikasi teori-teori

yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan dan diterapkan di lapangan /

klinik sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa peserta didik.

(8) Kegiatan akademik Program Studi dilaksanakan berdasarkan Kalender

Akademik yang ditentukan oleh Direktorat

(9) Pengguna Kalender Akademik adalah semua civitas akademika mulai dari

Direktur, Pudir, Ka.Unit. , Dosen, dan mahasiswa.

Pasal 19

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

Pola penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan

oleh Direktorat dan dilakukan secara online, persyaratan administrasi dan

persyaratan kelulusan saat ujian masuk (Sipensimaru) sesuai dengan standar baku

yang telah ditetapkan Direktorat.

Pasal 20

Pelantikan Mahasiswa Baru

(1) Semua calon Mahasiswa yang diterima di Akper Pemkab Garut, diwajibkan

mendaftarkan diri ke urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan;


(2) Direktorat menetapkan tanggal pelaksanaan pengenalan program studi

mahasiswa baru sebagai wahana untuk orientasi kampus dan pelantikan

menjadi mahasiswa Akper Pemkab Garut.

(3) Direktur melantik dua orang mahasiswa (putra dan putri) perwakilan untuk

dinyatakan sebagai mahasiswa Akper Pemkab Garut secara resmi.

(4) Sejak saat itu calon mahasiswa telah menjadi mahasiswa sah di salah satu

Program Studi.

Pasal 21

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Hak dan kewajiban mahasiswa Akper Pemkab Garut melekat pada yang

bersangkutan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, dengan terlebih

dahulu menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

(2) Hak dan kewajiban akan gugur bilamana yang bersangkutan tidak lagi

berstatus sebagai mahasiswa Akper Pemkab Garut.

Pasal 22

Hak-Hak Mahasiswa

Hak yang diperoleh mahasiswa:

(1) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik

yang berlaku di Akper Pemkab Garut.

(2) Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia, dengan tetap

berpedoman pada peraturan yang berlaku;

(3) Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk

kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan yang

ditetapkan Direktorat;

(4) Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar yang dilakukan yang

sesuai dengan etika akademik yang berlaku;


(5) Fasilitas mahasiswa yang dipersiapkan oleh Direktorat antara lain fasilitas

asrama, beasiswa, pengembangan minat dan penalaran;

(6) Mendapatkan jaminan asuransi kesehatan selama yang bersangkutan menjadi

mahasiswa

(7) Mendapatkan pelayanan yang profesional dan proporsional dari Akper

Pemkab Garut.

Pasal 23

Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa Akper Pemkab Garut:

(1) Ikut menanggung pembiayaan pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur

oleh Direktorat,

(2) Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung

terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;

(3) Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai

etika yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater.

(4) Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di

luar kampus sehingga mampu mewujudkan Akper Pemkab Garut sebagai

salah satu sumber pendidikan dan kebudayaan;

(5) Senantiasa membantu pihak Direktorat dalam melaksanakan kegiatan Tri

Dharma Perguruan Tinggi;


BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 24

Daftar Ulang

(1) Setiap mahasiswa Akper Pemkab Garut diwajibkan melakukan pendaftaran

ulang (registrasi administrasi dan registrasi akademik) pada setiap awal

semester yang jadwalnya diatur oleh Direktorat sesuai kalender akademik.

(2) Mahasiswa yang mau daftar ulang diwajibkan memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut: membawa kuitansi pembayaran SPP dan biaya lainnya untuk

semester yang bersangkutan.

(3) Untuk Mahasiswa yang terputus studinya tidak lebih dari 1 (satu) tahun harus

melampirkan Surat Ijin Aktif Kembali dari Pudir Pelayanan Akademik, atau

dari Direktur bagi mahasiswa yang terputus studinya lebih dari 1 (satu) tahun.

(4) Pendaftaran ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang

bersangkutan dengan mengisi berkas formulir pendaftaran yang disediakan.

(5) Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang harus memperoleh

ijin khusus terlambat mendaftar ulang terlebih dahulu dari Prodi.

(6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, status

kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak

diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan

fasilitas yang tersedia;

(7) Mahasiswa yang dimaksud oleh ayat 6 pasal ini diwajibkan lapor kepada

bagian Akademik dan Kemahasiswaan.


Pasal 25

Sistem Pembelajaran

(1) Sistem pembelajaran di Akper Pemkab Garut menggunakan sistem semester

(2) Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan

menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai tolok ukur beban

akademik mahasiswa.

Pasal 26

Beban Satuan Kredit Semester

Beban studi bagi mahasiswa yang dapat diambil pada semester berikutnya

ditentukan dengan pedoman 22-24 SKS per semester.

Pasal 27

Pengukuran Hasil Studi

(1) Pengukuran Hasil Studi dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan ujian,

tugas, praktikum, magang / praktik lapangan.

(2) Pengukuran hasil studi ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP).

(3) Hasil Studi dicatat dalam format lembaran Kartu Hasil Studi (KHS).

(4) Nilai yang diperoleh mahasiswa dipergunakan sebagai bahan evaluasi studi.

Pasal 28

Fungsi Kartu Hasil Studi

(1) KHS lembar pertama dibagikan kepada mahasiswa untuk pengisian KRS

pada semester berikutnya untuk digunakan mahasiswa sebagai dasar

menyusun rencana studinya.


(2) KHS lembaran kedua diberikan Kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA)

untuk dipakai sebagai sarana evaluasi, pembinaan dan acuan untuk

memberikan persetujuan dalam penyusunan KRS berikutnya.

(3) KHS lembaran yang ketiga di upload secara online oleh pihak Admin ADAK

untuk akuntabilitas institusi terhadap pihak berkepentingan.

Pasal 29

Dosen Penasihat Akademik

(1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen sebagai Pembimbing

Akademik;

(2) Dosen Pembimbing Akademik bertugas untuk memberikan bimbingan pada

mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama pendidikannya;

(3) Membantu mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan persetujuan

atas isian KRS mahasiswa bimbingannya.

Pasal 30

Kartu Rencana Studi

(1) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah lembaran format yang berisikan

keseluruhan informasi matakuliah yang ditawarkan dan diawali dari nomor

urut, nama mata kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS, ruang dan waktu

penyelenggaraan.

(2) Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi yang disediakan Program

Studi masing-masing pada semester yang sedang berjalan.

(3) Rencana studi mahasiswa menganut Sistem Kredit Semester (SKS), dan

ditentukan berdasarkan hasil/nilai ujian/praktikum yang diperolehnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kartu Rencana Studi (KRS) tersusun dari 3 lembar, masing-masing

diperuntukkan (1) Dosen Pembimbing Akademik; (2) Sub bagian Akademik;

dan (3) Mahasiswa yang bersangkutan.


(5) Kartu Rencana Studi berfungsi sebagai salah satu instrumen pengawasan dan

pengendalian proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.

Pasal 31

Pelaksanaan Perkuliahan

(1) Pelaksanaan perkuliahan dengan cara ceramah, diskusi, responsi, seminar,

kelas presentasi, praktikum laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan metode

pendekatan terapan yang ditetapkan oleh masingmasing Program Studi yang

bersangkutan;

(2) Kuliah diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku;

(3) Prodi mengatur jadwal kuliah, praktikum, magang, praktik kerja lapangan

dan lain-lain kegiatan akademik yang diselaraskan dengan kalender akademik

Direktorat yang berlaku;

(4) Ruang-ruang kuliah wajib dilengkapi sarana pembelajaran; LCD, Laptop,

whiteboard, kursi kuliah, meja dan kursi dosen, spidol whiteboard, dan saran

penunjang lain yang diperlukan.

(5) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik yang optimal mulai

dari perwalian (wali kelas), layanan bimbingan akademik, layanan konseling,

layanan psikolog atau psikiater untuk kasus rujukan dan tertentu.

Pasal 32

Tata Tertib Perkuliahan

(1) Mahasiswa wajib mematuhi semua acara perkuliahan yang ditetapkan;

(2) Daftar hadir kuliah wajib disediakan dan ditandatangani oleh mahasiswa

peserta kuliah;

(3) Daftar hadir Dosen/Tim Dosen pengajar wajib disediakan dan diisi serta

ditanda-tangani oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan;


(4) Penyampaian materi kuliah tidak boleh dikurangi dari jumlah tatap muka

yang telah ditetapkan sesuai bobot matakuliah yang bersangkutan;

(5) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah dengan jumlah kehadiran minimum 90%

dari seluruh jumlah tatap muka dari masing-masing matakuliah yang dikuti.

(6) Mahasiswa wajib mengikuti praktik lapangan/magang dengan jumlah

kehadiran 100% dari keseluruhan jam magang/praktik lapangan.

(7) Dosen wajib memberikan perkuliahan dengan jumlah kehadiran 100% dari

seluruh jumlah tatap muka dari masing-masing mata kuliah yang dirancang.

(8) Mahasiswa wajib mematuhi norma dan menghormati dosen, serta

bertanggungjawab atas ketertiban, ketenangan kelas pada saat sedang

dilangsungkan kuliah, praktikum atau kegiatan akademik lainnya;

(9) Mahasiswa yang memenuhi tertib kuliah berhak mengikuti ujian.

(10) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (7) pasal ini akan

diumumkan sebelum ujian berlangsung.

(11) Dosen yang kehadiran memberikan kuliah kurang dari 75% dari tatap muka

yang dijadwalkan tidak diperkenankan memberikan ujian, selanjutnya nilai

mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa adalah “A”.


BAB VIII

PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 33

Bentuk dan Sifat Ujian

(1) Ujian dapat diadakan oleh dosen penguji secara tertulis maupun lisan, dan

bila perlu dengan cara lain yang dianggap paling tepat menurut keadaan dan

sifat matakuliah yang diujikan.

(2) Cara ujian yang digunakan harus yang lazim dan dapat diterima khususnya di

lingkungan Jurusan serta tidak menyimpang dari buku panduan akademik

Akper Pemkab Garut

(3) Pelaksanaan ujian dapat dilakukan oleh dosen penguji yang bersangkutan

atau oleh panitia yang dibentuk oleh Prodi sesuai penetapan berdasarkan SK

Direktur;

(4) Khusus pelaksanaan ujian untuk matakuliah dilaksanakan sesuai kalender

akademik dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pudir Pelayanan Akademik.

(5) Bobot nilai matakuliah dihitung secara proporsional antara SKS teori dan

SKS praktikum dengan mengacu pada buku panduan akademik Akper

Pemkab Garut.

Pasal 34

Kewajiban Dosen Penguji

(1) Wajib menyiapkan soal ujian matakuliah yang diampunya.

(2) Wajib hadir sebagai pengawas ujian bila dijadwalkan sebagai pengawas ujian

oleh unit pendidikan, pengajaran dan evaluasi.

(3) Wajib menyelesaikan koreksi ujiannya paling lama 5 (lima) hari terhitung

sehari setelah matakuliah ujian yang bersangkutan dilaksanakan;

(4) Menyampaikan nilai hasil koreksi matakuliah ujiannya kepada PJMK untuk

direkap sesuai bobot penilaian yang tertera dalam silabus dan selanjutnya


rekapitulasi nilai akhir diserahkan ke unit pengajaran, pendidikan dan

evaluasi untuk dibuat leger/rekapitulasi nilai keseluruhan matakuliah pada

semester yang diujikan.

Pasal 35

Wewenang Pengawas Ujian

(1) Pengawas dapat mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku, terhadap hal-hal:

1. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;

2. Menetapkan benda-benda/barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian

ke tempat duduknya;

3. Melaporkan tindak kecurangan peserta dalam Berita Acara Pelaksanaan

Ujian.

(2) Pengawas mengumpulkan semua lembar jawaban ujian kemudian

menyerahkan kepada Panitia Penyelenggara Jurusan.

(3) Mengisi berita acara ujian, daftar hadir ujian

(4) Menata LJK, soal ujian, isian berita acara, isian daftar hadir peserta ujian,

surat pengantar hasil ujian dalam amplop dan diserahkan kepada panitia

ujian.

Pasal 36

Berita Acara Pelaksanaan Ujian

(1) Berita Acara Pelaksanaan Ujian adalah bukti telah dilaksanakannya ujian.

(2) Tiap pelaksanaan ujian harus disediakan Berita Acara Pelaksanaan Ujian

sesuai format yang dibakukan yang memuat hal-hal:

1. Hari, tanggal, bulan, tahun, ruang tempat ujian dan waktu ujian dimulai

dan diakhiri.


2. Jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir selama ujian berlangsung;

3. Nama lengkap pengawas/para pengawas ujian;

4. Laporan singkat mengenai hal-hal yang menyimpang selama ujian

berlangsung, misalnya: perubahan ruang ujian, kerterlambatan

penyelenggaraan, kecurangan yang terjadi, lembar jawaban yang tidak

diserahkan, dan lainlain.

(3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian dibuat minimal rangkap dua, satu lembar

untuk dosen penguji, satu lembar sebagai arsip Panitia Penyelenggara;

Pasal 37

Kerahasiaan Ujian

(1) Soal ujian harus dijamin kerahasiaannya sebelum dibagikan kepada peserta

ujian;

(2) Pembocoran soal ujian adalah batal demi hukum;

(3) Ujian yang batal demi hukum dapat diselenggarakan pada waktu lain setelah

diijinkan oleh Pudir Pelayanan Akademik

(4) Pihak yang membocorkan soal ujian dikenakan sanksi administratif sesuai

peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 38

Tata Tertib Peserta Ujian

(1) Peserta ujian yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian yaitu:

1. Mahasiswa yang dinyatakan aktif dalam mengikuti perkuliahan pada

semester yang sedang berjalan diketahui dari SK Direktur

2. Memenuhi kriteria kehadiran minimal 90% selama mengikuti

perkuliahan

3. Melunasi kewajiban administrasi keuangan yang dibebankan oleh

kampus sesuai ketentuan yang berlaku


4. Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi akademik

(2) Peserta ujian wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian

berlangsung;

(3) Peserta ujian dilarang melakukan hal-hal berikut selama ujian berlangsung:

1. Melakukan kerjasama dalam kecurangan secara sendiri maupun

bersama-sama dengan peserta ujian lainnya

2. Mengutip untuk menyelesaikan tugas ujian

3. Mengutip jawaban peserta lainnya

Pasal 39

Tata Tertib Pengawas Ujian

(1) Pengawas ujian adalah dosen yang ditunjuk oleh panitia ujian;

(2) Tugas pengawas ujian adalah menjamin terlaksananya ujian secara aman,

tertib, dan lancar.

(3) Rincian tugas dan tanggung jawab pengawas ujian diatur oleh pembantu

direktur bidang akademik sesuai SOP yang berlaku.

Pasal 40

Jadwal dan Tempat Ujian

(1) Setiap jenis ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang

telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.

(2) Jadwal dan tempat ujian sudah harus diumumkan paling lambat seminggu

sebelum ujian dimulai.

(3) Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian harus diumumkan

secara tertulis oleh Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 48 jam

sebelum ujian tersebut dimulai.

(4) Kesalahan membaca jadwal dan/atau tempat penyelenggaraan ujian tidak

dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta ujian khusus.


Pasal 41

Ujian Susulan

(1) Ujian susulan hanya dapat diselenggarakan berdasarkan alasan-alasan yang

bersifat khusus;

1. Calon peserta adalah duta Akper Pemkab Garut untuk mengikuti

kegiatan olahraga, kesenian, lomba karya ilmiah dan sejenisnya secara

nasional, regional maupun internasional

2. Alasan lain yang disetujui oleh Unit Pendidikan, Pengajaran dan

Evaluasi dan kemahasiswaan Akper Pemkab Garut.

(2) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Pudir Pelayanan

Akademik;

Pasal 42

Penilaian Keberhasilan Belajar

Penilaian keberhasilan belajar mahasiswa mengacu pada buku panduan akademik

yang diterbitkan oleh Akper Pemkab Garut.

Pasal 42

Penghitungan Indeks Prestasi

(1) Untuk sejumlah matakuliah yang telah ditempuh Mahasiswa, dapat dihitung

suatu besaran yang disebut Nilai Rerata (NR), harga NR berkisar dari 0 (Nol)

hingga 4 (empat) dan menunjukkan derajat keberhasilan keseluruhan dari

Mahasiswa dalam menempuh jumlah matakuliah tersebut. Nilai rerata bagi

suatu tahap pendidikan disebut Indeks Prestasi (IP).

(2) Setiap matakuliah hanya diperhitungkan satu kali dalam perhitungan NR, dan

nilai yang terakhir dijadikan penentu keberhasilannya.


(3) Bagi perhitungan IP, tiap nilai huruf dari keberhasilan menempuh matakuliah

dinyatakan dengan huruf yang diberi bobot masing-masing sebagai berikut :

A = 3,51 - 4,00

B = 2,76 - 3,50

C = 2,00 – 2,75

D = 1,00 – 1,99

E = 0,02 – 0,95

(4) Besaran IP dihitung secara kumulatif dengan rumus yang mengacu pada buku

panduan akademik Akper Pemkab Garut.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 43

Kriteria Prestasi Akademik Mahasiswa

(1) Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu matakuliah harus ditentukan atas

dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu satu kali selama mengikuti

perkuliahan dan satu kali pada akhir semester.

(2) Dosen wajib mengumumkan kriteria penilaian dan pembobotannya kepada

mahasiswa sebelum kuliah dimulai dan tercantum dalam silabus;

(3) Dalam hal digunakan lebih dari satu macam evaluasi, sumbangan tiap macam

evaluasi pada data evaluasi keseluruhan diwujudkan dalam bentuk

pembobotan, yang harus mencerminkan ciri matakuliah yang bersangkutan.

Pada setiap akhir ujian semester diberikan laporan hasil studi dalam wujud

Kartu Hasil Studi (KHS);

(4) Bila KHS seorang mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan, maka

mahasiswa yang bersangkutan harus segera diberikan peringatan.


Pasal 44

Evaluasi dan Batas Waktu Studi Program Pendidikan

(1) Akper Pemkab Garut memberlakukan peraturan evaluasi studi untuk

memantau hasil pengalaman belajar selama satu tahun pertama dan

menyisihkan mahasiswa peserta didik yang tidak memenuhi syarat. Setelah

satu tahun pertama, mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut; IP minimal 2,00

(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1)

dinyatakan diberi kesempatan untuk memperbaiki pada semester berikutnya

dengan perlakukan khusus; pelayanan PA intensif, layanan bimbingan

konseling, dan layanan perwalian. Manakala pada semester ini tidak mampu

memperbaiki hasil belajar maka diproses untuk pengunduran diri.

(3) Tata cara pengunduran diri mengacu pada SOP yang berlaku.

(4) Batas waktu studi program DIII dijadwalkan ditempuh dalam waktu

sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester,

termasuk penyusunan laporan.

Pasal 45

Cuti Studi Sementara Waktu

Akper Pemkab Garut tidak memberlakukan cuti studi sementara waktu mengingat

jenis pendidikan di Akper Pemkab Garut adalah pendidikan vokasional.

Pasal 46

Putus Studi

Setiap Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ketentuan proses

pendidikan sebagaimana aturan akademik ini dinyatakan putus studi dari Akper

Pemkab Garut.


BAB X

YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP

Pasal 47

Tata Cara Pengusulan Yudisium

(1) Pengusulan waktu yudisium kelulusan mengikuti periodisasi wisuda yang

diselenggarakan oleh Direktorat

(2) Kewenangan menetapkan yudisium kelulusan adalah Direktur Akper Pemkab

Garut.

(3) Tata cara yudicium mengacu pada SOP yang berlaku

Pasal 48

Syarat Kelulusan Program Pendidikan Diploma III

Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah 110 SKS

minimal yang diwajibkan, dinyatakan lulus apabila memenuhi

persyaratan :

(1) IPK minimal 2,00

(2) Tidak ada nilai E

(3) Telah menyelesaikan tugas akhir

Pasal 49

Yudisium Kelulusan

(1) Setiap lulusan Akper Pemkab Garut diberi yudisium kelulusan yang

didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik

yang bersangkutan selama menjalani proses pendidikan.

(2) Penilaian akhir seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini didasarkan

atas nilai rerata selama enam semester (IPK 6 semester).


(3) Predikat kelulusan diberikan dalam tiga jenjang, yaitu jenjang tertinggi

dengan predikat cum laude, jenjang menengah dengan predikat sangat

memuaskan dan jenjang di bawahnya dengan predikat memuaskan.

2,00 – 2,75 Memuaskan

2,76 – 3,50 Sangat memuaskan

3,51 – 4,00 Dengan pujian (cumlaude)

(4) Direktur Akper Pemkab Garut memberikan penghargaan piagam kepada

lulusan dengan predikat “dengan pujian (cumlaude)”.

Pasal 50

Wisuda

(1) Wisuda diselenggarakan oleh Direktorat Akper Pemkab Garut.

(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium ditetapkan

sebagai calon wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan ini;

(3) Calon wisudawan yang memenuhi semua persyaratan administratif yang

ditetapkan oleh Direktorat berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan.

(4) Calon Wisudawan yang tidak mengikuti upacara wisuda pada saat itu karena

suatu alasan yang patut, maka ijazah beserta kalung dan kelengkapan lainnya

diterimakan oleh Direktorat yang bersangkutan untuk diteruskan kepada

wisudawan terkait pada kesempatan lain.

(5) Calon wisudawan yang belum memenuhi semua persyaratan administratif

yang ditetapkan oleh Direktorat diberi kesempatan terakhir untuk mengikuti

wisuda pada periode berikutnya

(6) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sampai dengan akhir semester

berjalan dan akan mengikuti wisuda periode semester berikutnya dibebaskan

dari kewajiban membayar SPP, dengan menunjukan Surat Keterangan Lulus

dari Direktorat.


Pasal 51

Transkrip Akademik

(1) Transkrip Akademik diterbitkan sebagai lampiran ijazah dan hanya diberikan

kepada alumni yang bersangkutan;

(2) Transkrip Akademik ditandatangani oleh Direktur Akper Pemkab Garut;

BAB XI

SANKSI AKADEMIK BAGI MAHASISWA

Pasal 52

Perbuatan Terlarang

Perbuatan-perbuatan berikut ini dilarang:

(1) Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan

atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi

lainnya tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.

(2) Pemalsuan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar atau tanpa ijin

mengganti/mengubah memalsukan nilai/transkrip akademik, ijazah, Kartu

Tanda Mahasiswa, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan

akademik.

(3) Tindak Plagiat yaitu kegiatan penuh sadar (sengaja) menggunakan kata-kata

atau karya orang lain sebagai katakata atau karya sendiri dalam suatu

kegiatan akademik.

(4) Menyuap/menyogok, memberi hadiah, dan mengancam dengan

mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara

membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud

mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

(5) Melakukan tindak kriminal dan asusila berdasarkan bukti penyelidikan,

penyidikan dan dinyatakan bersalah sesuai dengan ketentuan umum yang

berlaku di Direktorat maupun ketentuan norma di masyarakat


Pasal 53

Sanksi Perbuatan Terlarang

Penjatuhan hukuman (sanksi) terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan yang

diatur dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan (5), dilaksanakan melalui prosedur

sebagai berikut:

(1) Dosen/Petugas menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis kepada Ketua

Jurusan untuk diteruskan kepada Direktur,

(2) Pembantu Direktur Bidang Pelayanan Akademik menyampaikan hasil

pemeriksaan laporan pelanggaran ketentuan Pasal 52 tersebut disertai Berita

Acara Pemeriksaan dan rekomendasi mengenai hukuman (sanksi) bagi pelaku

pelanggaran akademik tersebut.

(3) Direktur menetapkan keputusan hukuman setelah mempertimbangkan

rekomendasi Pembantu Direktur serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh

perbuatan, serta motivasi pelaku dalam perbuatan tersebut.

(4) Jenis sanksi megacu pada buku panduan akademik Akper Pemkab Garut.

BAB XII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 54

(1) Unit memberikan kepastian terhadap proses layanan pendidikan, pengajaran,

dan layanan kemahasiswaan diperlukan penjaminan mutu;

(2) Direktur menetapkan petugas yang diberi kewenangan sebagai QC (quality

controle) dan QA (quality assurance)

(3) Petugas QC dan QA berada dalam satu wadah berupa unit penjaminan mutu

Akper Pemkab Garut.

(4) Direktur menetapkan, menginformasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan

mengendalikan dokumen penjaminan mutu mulai dari dokumen kebijakan

mutu, dokumen standar mutu, dokumen prosedur mutu dan borang yang

dibutuhkan.


(5) Unit penjaminan mutu menetapkan dan melaksanakan audit program dan

audit plann terhadap evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran terhadap

Prodi di lingkup Akper Pemkab Garut.

(6) Hasil kegiatan audit dan kegiatan lainnya yang dibebankan kepada unit

penjaminan mutu dilaporkan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur

untuk tindakan perbaikan berkelanjutan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 55

Surat Keterangan Sebagai Pengganti

Ijazah yang Hilang

(1) Alumni yang kehilangan ijazah melapor kepada Polisi;

(2) Alumni tersebut mengajukan permohonan kepada Direktur dengan tembusan

kepada Pudir Pelayanan Akademik untuk memperoleh Surat Keterangan

pengganti ijazah yang hilang, dengan melampirkan fotokopi tanda bukti

laporan tentang kehilangan ijazah dari polisi;

(3) Direktur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi

pernyataan bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Akper

Pemkab Garut untuk diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang

hilang tersebut;

Pasal 56

Surat Keterangan Sebagai Pengganti

Kartu Mahasiswa yang Hilang

(1) Mahasiswa yang kehilangan Kartu Mahasiswa melapor kepada Polisi;


(2) Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan kepada Direktur bahwa ia telah

kehilangan kartu mahasiswa dengan melampirkan fotokopi laporan dari

kepolisian;

(3) Direktur membuat surat pengantar kepada Unit Pendidikan, Pengajaran dan

Evaluasi agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi duplikat kartu

mahasiswa.

(4) Mahasiswa yang bersangkutan mengisi formulir yang disediakan oleh Unit

Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi dengan melampirkan bukti

kehilangannya untuk diteliti kebenarannya;

(5) Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi menerbitkan duplikat kartu

mahasiswa sebagai pengganti kartu mahasiswa yang hilang.

(6) Hanya Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi yang berhak menerbitkan

duplikat kartu mahasiswa pengganti.

BAB XIV

PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 57

Usul Perubahan

(1) Para Pudir setelah mendengar pertimbangan civitas akademika, dapat

mengajukan usul perubahan peraturan akademik kepada Direktur untuk

diteruskan ke Senat;

(2) Penetapan perubahan peraturan akademik dilakukan oleh Direktur dengan

dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Senat.

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT AKADEMI KEPERAWATANweb.akperpemkabgarut.ac.id/media/file/21484407177PERATURAN... · (20) Skripsi/Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh