PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH fileRencana Strategis Perangkat Daerah DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PPK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2016 – 2021 PEMERINTAH

Lampiran IV

Rencana Strategis Perangkat Daerah 1

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PPK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN

Jl. Raya Pagelaran No. 18 PABX/FAX. (0263) 363446 Kode Pos 432266

Email : [email protected]

mailto:[email protected]

Lampiran IV


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala

rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan perumusan Rencana Strategis

RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur dapat diselesaikan dengan baik. Semuanya ini berkat

dukungan dan kerja sama seluruh komponen rumah sakit.

Paradigma bahwa rumah sakit semata-mata merupakan sebuah badan sosial telah

mulai ditinggalkan dan digantikan dengan paradigma baru yang timbul akibat terjadinya

banyak perubahan, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Untuk

mengantisipasi hal ini, RSUD Pagelaran harus menetapkan arah perkembangan khususnya

yang menyangkut persaingan yang sehat dan konstruktif sehingga pelayanan yang

diberikan dapat lebih efektif, efisien merata dan menguntungkan semua pihak sehingga

RSUD Pagelaran tetap eksis dan semakin berkembang.

Perencanaan strategis sangat diperlukan bagi pengelolaan rumah sakit. Perencanaan

strategis merupakan suatu analisis rasional tentang kesempatan yang ditawarkan oleh

lingkungan dan kekuatan atau kelemahan organisasi, dilanjutkan dengan penulisan strategi

yang sesuai dengan kesempatan dan kekuatan atau kelemahan tersebut. Rencana Strategis

ini merupakan hasil rapat yang membahas dan menyimpulkan berbagai pemikiran dan

permasalahan yang timbul dan berkembang dari bawah (bottom up) maupun dari atas (top

down).

Rencana strategis ini masih harus dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan.

Kecermatan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang menghasilkan program-

program yang dirancang untuk mencapai sasaran sangat membantu keberhasilan rumah

sakit.

Harapan kami rencana strategis ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam membuat

rencana kerja tahunan rumah sakit dan rencana strategis dari masing-masing unit yang ada

di RSUD Pagelaran.

Pagelaran, Mei 2017

Direktur,

dr. Hj. Neneng Efa Fatimah, MH, M.Kes

NIP. 19750801 200604 2 021

Lampiran IV


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ......... ii

BAB I PROFIL ORGANISASI

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.Sejarah Singkat ………………………………………………………….. 2

2. Landasan Hukum ……………………………………………………….. 2

3. Tujuan Menjadi Badan Layanan Umum Daerah ………………………... 4

B. VISI ………………………………………………………………………… 5

C. MISI ............................................................................................................. 6

D. Nilai – nilai …..……………………………………………………………. 6

E. Sistematika Penulisan ……………………………………...……………… 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD PAGELARAN

2.1.1 Kedudukan ....................................................................................................... 8

2.1.2 Tugas dan Fungsi ............................................................................................. 8

2.1.3 Struktur Organisasi .......................................................................................... 8

2.1.4 Hubungan Strategis ......................................................................................... 9

2.1.5 Resiko .............................................................................................................. 9

2.1.6 Produk Jasa ...................................................................................................... 10

2.1.7 Fasilitas Yang Tersedia .................................................................................. .. 10

2.1.8 Cara Menjual Produk ....................................................................................... 11

2.1.9 Kekayaan Intelektual ........................................................................................ 11

2.1.10 Lokasi ............................................................................................................. 12

2.1.11 Lingkungan .................................................................................................... 12

2.2. Sumber Daya RSUD Pagelaran ........................................................................ 13

2.3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Pagelaran .............. 18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD

Pagelaran.......................................................................................................... 23

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih……………………………………………………………...……….. 25

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Kajian Hidup

......................................................................................................................... 34

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.............................................................................. 43

Lampiran IV


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi .................................................................................................. 47

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .......................................................... 48

4.3 Strategi Dan Kebijakan .................................................................................. 49

BAB V RENCANA PROGARAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDAPATAN

INDIKATIF ....................................................................................................... 60

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD ................................................................................ 64

BAB VII PENUTUP ………………………………………………………... 66

Lampiran IV


1. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Tahun

2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi saat ini menyebabkan arus informasi berjalan begitu

cepat sehingga menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat,

hal ini ditandai dengan semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat

akan pelayanan yang semakin baik, berkualitas dan memuaskan,

khususnya dalam bidang kesehatan.

Dalam upaya merespon paradigma baru tersebut RSUD Pagelaran

berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, terjangkau serta

profesional sehingga memuaskan para pemangku kepentingan

(stakeholders) dan rumah sakit sendiri.

Agar dapat memberikan pelayanan terbaik, terjangkau serta

profesional, maka pengelolaan RSUD Pagelaran harus dilakukan dengan

cara bisnis yang sehat dan profesional. Prinsip-prinsip bisnis yang sehat

seperti efektif, efisien, optimalisasi, benefit dan cost harus menjadi

indikator dalam pelaksanaannya.

Upaya untuk menempatkan RSUD Pagelaran sebagai rumah sakit

wisata perlu juga untuk terus diupayakan dan diperjuangkan sehingga

RSUD Pagelaran dapat turut serta dalam pencetakan sumber daya

manusia kesehatan yang unggul dan dapat diandalkan dalam upaya

peningkatan kesehatan masyarakat.

Menghadapi perubahan dan tantangan tersebut di atas, diperlukan

manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang

dengan perencanaan yang matang agresif yaitu suatu perencanaan yang

proaktif dan berkesinambungan, bukan hanya perencanaan yang reaktif.

Agar dalam pengelolaan rumah sakit dapat fleksibel dan responsif

diperlukan suatu tata kelola keuangan yang fleksibel dan responsif.

Ruang pengelolaan tata keuangan yang fleksibel ini tersedia dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Penerapan peraturan ini di rumah sakit akan mengakibatkan pola

pengelolaan keuangan yang statis menjadi fleksibel yaitu adanya

keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

RSUD Pagelaran merupakan salah satu rumah sakit milik

Pemerintah Kabupaten Cianjur yang terletak di Kecamatan Pagelaran,

merupakan rumah sakit tipe D dengan jumlah karyawan sebanyak 246

orang yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga farmasi,

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keteknisan medis,

Lampiran IV


tenaga kesehatan lingkungan, tenaga radiografer, tenaga fungsional

kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan lainnya.

Sejarah Singkat

RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur awalnya

merupakan Puskesmas Pagelaran yang berdiri pada tahun 1952, awalnya

berupa Balai Pengobatan Pagelaran di Jl. Pagelaran Desa Pagelaran

dengan luas bangunan 86 m2, dan personil yang bertugas hanya 4 orang,

sedangkan dokternya berkunjung 1 (satu) bulan sekali. Seiring dengan

perkembangannya Puskesmas Pagelaran sejak tahun 1991, Puskesmas

Pagelaran menambah pelayanan dengan tempat perawatan dan menerima

persalinan.

Pada tahun 2004, Puskesmas Pagelaran mendapat bantuan dari

Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan PONED (Pelayanan Obstetric

dan Neonatal Emergency Dasar) untuk rujukan persalinan puskesmas

sekitarnya. Seiring dengan demand atau kebutuhan masyarakat Cianjur

Selatan akan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan spesialistic maka

Puskesmas DTP Pagelaran dikembangkan menjadi RSUD Pagelaran

dengan ijin mendirikan No. 504/RSU/BPPTPM/2015 dan ijin operasional

No. 503/5943/RSU-Operasional/BPPTPM/2016 tentang penetapan

klasifikasi dan ijin operasional RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur

dengan wilayah kerja 14 desa. RSUD Pagelaran dengan pelayanan

unggulan yaitu Rumah Sakit Tanpa Kelas diresmikan oleh Bupati Cianjur

H. Irvan Rivano Muchtar, S. Ip, SH, M. Si. pada tanggal 26 Mei 2016.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD

Pagelaran Tahun 2016-2021 didasarkan pada ketentuan peraturan

perundangan-undangan sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan BLU;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah;

Lampiran IV


11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan

Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

16 Peraturan Menteri Keuangan Nomr 9 Tahun 2006 tentang

Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;

17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan

Pegawai Badan Layanan Umum;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

19 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 tentang

klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

20 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2015

tentang Penetapan Kelas;

21 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 08 Tahun 2009 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten

Cianjur;

22 Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang RPJMD 2016 – 2021

Kabupaten Cianjur

23 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang RPJP 2005 – 2025;

24 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tupoksi;

25 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2015 tentang

Struktur dan Kedudukan RSUD Pagelaran.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis RSUD Pagelaran Tahun 2016-2021 disusun

dengan maksud untuk menyediakan sebuah rencana pembangunan

RSUD Pagelaran dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat

gambaran pelayanan RSUD Pagelaran, permasalahan strategis yang ada

dalam konteks tugas dan fungsi RSUD Pagelaran, serta program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang

bersifat indikatif.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis RSUD Pagelaran

adalah sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh

sumber daya yang ada di RSUD Pagelaran, sehingga seluruh unsur dapat

dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program guna

mewujudkan visi dan misi RSUD Pagelaran dengan periode 5 (lima) tahun

Lampiran IV


dalam kerangka pembangunan jangka panjang daerah secara

berkesinambungan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis RSUD Pagelaran Tahun

2016-2021 adalah :

1. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan

dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum

Daerah Pagelaran.

2. Sebagai landasan bagi aparat pengawas fungsional dalam

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Rumah Sakit.

3. Tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang dijadikan pedoman

bagi penyelenggara pembangunan (stakeholder) sehingga kegiatan

berjalan secara optimal.

1.3.2. Tujuan

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama lima tahun yang akan datang.

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien

dan berkelanjutan.

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

pembangunan di Kabupaten Cianjur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis RSUD Pagelaran Tahun 2016-2021 disusun

berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Renstra, Dasar Hukum, Maksud dan

Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD PAGELARAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD

Pagelaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

RSUD Pagelaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan

dinilai perlu diatasi melalui Renstra RSUD Pagelaran ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan butir-butir penting Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Pagelaran, Telaahan Visi,

Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Pagelaran,

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD

Pagelaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor

inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu

strategis pelayanan RSUD Pagelaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran

jangka menengah RSUD Pagelaran, serta rumusan pernyataan

Lampiran IV


strategi dan kebijakan RSUD Pagelaran dalam lima tahun

mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA RSUD PAGELARAN YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Pagelaran

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

RSUD Pagelaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Lampiran IV


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PAGELARAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 22 Tahun 2016 Tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah RSUD Pagelaran mempunyai

Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

(1) Kedudukan RSUD Pagelaran dalam Pemerintah Kabupaten

Cianjur yaitu merupakan RSUD Kelas D sebagai unsur

pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.

(2) RSUD Pagelaran dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di

bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekda.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD

PAGELARAN

(1) RSUD Pagelaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan

kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), RSUD Pagelaran menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis RSUD Pagelaran dalam

penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan

laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan

kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan RSUD

Pagelaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang pelayanan RSUD Pagelaran sesuai dengan

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan RSUD Pagelaran

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah :

1. Direktur

Direktur menjalankan tugas pokok membantu Bupati dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah di bidang

pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan,

pencegahan dan peningkatan kesehatan, pelayanan rujukan serta

memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan RSUD Pagelaran.

Direktur menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;

Lampiran IV


b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan

kewenangannya;

c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;

d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas

dan fungsi unsur organisasi;

e. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan rumah sakit;

dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugas aparatur sipil negara.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag.

Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan

operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

kegiatan ketatausahaan, pengelolaan data dan administrasi

kepegawaian serta keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan

kualitas pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya,

Kasubbag Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasubbag Tata Usaha;

c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasubbag Tata Usaha;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kasi.

Kasi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menunjang

kegiatan pelayanan medis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk meningkatkan pelayanan medis kepada pasien.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasi Pelayanan Penunjang

Medis mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang Medis;

b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasi Pelayanan

Penunjang Medis;

c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasi Pelayanan Penunjang

Medis;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan

Penunjang Medis; dan



4. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kasi.

Kasi Keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan dan

melaksanakan kegiatan bimbingan, pengawasan, pelaporan kegiatan

dan pengendalian pelaksanaan penerapan standar asuhan

keperawatan pada seluruh pelayanan keperawatan berdasarkan

Lampiran IV


kebijakan rumah sakit untuk menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasi Keperawatan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keperawatan;

b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasi Keperawatan;

c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasi Keperawatan;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi

Keperawatan; dan



5. Komite

a. Komite merupakan satuan organisasi non struktural yang

dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-

undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.

b. Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

c. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan

oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis

yang bekerja di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

d. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun

dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan

Minimal, Standar Operasional Prosedur dan melaksanakan

pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan

dalam pengembangan pelayanan profesi.

e. Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

f. Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite

dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang

ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

6. SPI

a. SPI merupakan unsur organisasi yang bertugas membantu

Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal

RSUD Pagelaran.

b. SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

c. SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan

oleh Direktur.

d. Dalam melaksanakan tugas, SPI dapat menyelenggarakan fungsi :

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di RSUD

Pagelaran;

f. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan

pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam

bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan

keuangan;

g. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang

ditugaskan oleh Direktur;

h. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak

lanjut atas laporan hasil audit; dan

Lampiran IV


i. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan

pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah

sakit.

7. Instalasi

a. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis,

penunjang non medis, keperawatan, dan pemeliharaan sarana

prasarana RSUD Pagelaran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada dan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur.

c. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan RSUD Pagelaran dan perubahannya ditetapkan oleh

Peraturan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

d. Perubahan dan/atau penambahan jumlah dan jenis instalasi

dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beban tugas,

kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah serta ditetapkan

dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Pada RSUD Pagelaran dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang

keahliannya.

d. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.

e. Jumlah dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.

f. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagan susunan RSUD Pagelaran dapat dilihat pada gambar 2.1

berikut:

Lampiran IV


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD PAGELARAN

DIREKTUR

SEKSI

KEPERAWATAN

SEKSI

PELAYANAN

PENUNJANG

MEDIS

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SPI

SUB BAGIAN TATA

USAHA

KOMITE

INSTALASI

PERSON 15

2.2. SUMBER DAYA RSUD PAGELARAN

2.2.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil RSUD Pagelaran sampai dengan

bulan Maret 2017 adalah sebanyak 256 orang, dengan komposisi pegawai

menurut jenis kelamin berdasarkan kedudukan dalam organisasi adalah

sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Daftar Tenaga PNS

Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Pagelaran

Per 1 Maret 2017

No Pangkat Golongan Tenaga Jumlah

PNS CPNS

1 Pembina Utama IV/e 0

2 Pembina Utama Madya IV/d 0

3 Pembina Utama Muda IV/c 0

4 Pembina Utama Tingkat I IV/b 1 1

5 Pembina IV/a 0

6 Penata Tingkat I III/d 3 3

7 Penata III/c 3 3

8 Penata Muda Tingkat I III/b 2 2

9 Penata Muda III/a

10 Pengatur Tingkat I II/d 0

11 Pengatur II/c 5 5

12 Pengatur Muda Tingkat I II/b

13 Pengatur Muda II/a

14 Juru Tingkat I I/d

15 Juru I/c

16 Juru Muda TK.I I/b

17 Juru Muda I/a

JUMLAH 14 14

Tabel 2.2.

Daftar Tenaga Non PNS

Berdasarkan Status Kepegawaian di RSUD Pagelaran

Per 1 Maret 2017

No Status Kepegawaian Jumlah

1 PTT ( Pegawai Tidak Tetap) 10

2 Tenaga Honorer 249

3 PHL ( Pegawai Harian Lepas ) 3

JUMLAH 256

PERSON 16

PTT (Pegawai Tidak Tetap) adalah tenaga dengan perjanjian kontrak di RSUD

Pagelaran yang penggajiannya berasal dari APBD.

Tenaga Honorer adalah tenaga kerja kontrak RSUD Pagelaran yang

pengajiannya berasal dari Dana Operasional Rumah Sakit dan jika tidak

mencukupi, pengajuan biaya penggajian ke APBD.

PHL (Pegawai Harian Lepas) adalah tenaga kerja kontrak RSUD Pagelaran

yang pengajiannya berasal dari Dana Operasional Rumah Sakit.

Tabel 2.3

Daftar Tenaga Berdasarkan Pendidikan di RSUD Pagelaran

PER 01 Maret 2017

No Pendidikan Jumlah

1 Dr. Sp.A 1

2 Dr.Sp.OG 1

3 Dr.Sp.PD 0

4 Dr.Sp.B 0

5 Dr.Sp.An 0

6 Dr.Sp.PK 0

7 Dr.Sp.R 1

8 Dr.Sp. Jiwa 0

9 Dr.Sp. Syaraf 0

10 Dr.Sp. 0

11 Dr.Gigi. 1

12 Dr.Umum. 5

13 S.1 Apoteker 2

14 S.1 Keperawatan 3

15 S. Kep, Ners 5

16 S.1 Kesmas 4

17 S.1 Farmasi 1

18 S.1 Pendidikan 8

19 S.1 Teknik Informatika 1

20 S.1 Komputer 3

21 S.1 Ilmu Administrasi Negara 1

22 S.1 Hukum 1

23 S.1 Hubungan Internasional 1

24 S.1 Manajemen Akuntasi 3

25 S.1 Ekonomi 5

26 S.1Psikologi 1

27 S.1Sains 1

28 D.4 Teknik Informatika 1

29 D.3 Keperawatan 64

30 D.3 Farmasi 1

31 D.3 Kebidanan 61

32 D.3 Aknes

33 D.3 Analisis Kesehatan 1

34 D.3 Fisioterapi

PERSON 17

Keberhasilan seluruh layanan di RSUD Pagelaran sangat ditunjang oleh

ketenagaan yang cukup dan memiliki kompetensi serta profesional

dibidangnya sesuai kebutuhan yang ada. Di suatu rumah sakit pada

umumnya terbagi menjadi dua jenis ketenagaan yaitu tenaga kesehatan dan

tenaga non kesehatan. Yang dimaksud tenaga kesehatan adalah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan. Sedangkan di luar itu adalah tenaga non kesehatan atau pegawai

yang bekerja di bidang kesehatan (rumah sakit).

2.2.2. Sarana Prasarana

RSUD Pagelaran berdiri diatas lahan seluas 4 Ha dengan luas

bangunan 20.000 M2. Dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan pada RSUD

Pagelaran dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan

sarana dan prasarana RSUD Pagelaran dapat dilihat dari tabel berikut Sarana

yang dimiliki adalah :

Ruang Rawat Inap Kelas VIP tersedia 0 tempat tidur

Ruang Rawat Inap Kelas I, tersedia 6 tempat tidur

Ruang Rawat Inap Kelas II tersedia 20 tempat tidur

Ruang Rawat Inap Kelas III tersedia 30 tempat tidur

Ruang Rawat Inap HCU sebanyak 2 tempat tidur

Ruang Rawat Inap Isolasi sebanyak 1 tempat tidur

2.2.2.2. Rawat Jalan

Klinik Kesehatan Anak

Klinik Kebidanan dan Kandungan

Klinik Penyakit Dalam

Klinik Bedah

Klinik Kesehatan Jiwa

35 D.3 Rekam Medik 1

36 D.3 Optisien

37 D.3 Gizi 2

38 D.3 Radiologi 1

39 D.3 Teknik Elektromedik

40 D.3 Kesehatan Lingkungan 1

41 D.3 Perawat gigi 1

42 D.3 Analisis Kimia

43 D. 3 Perpustakaan 1

44 D.3 Manajemen Informatika 1

45 D. 4 Teknik Informatika 1

46 SMA 34

47 SLTP 4

48 SD 2

Jumlah 226

PERSON 18

Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut

Klinik Gizi

Klinik DOTS

Klinik Umum

2.2.2.3. Unit Gawat Darurat

Pelayanan Bedah

Pelayanan Non Bedah

Pelayanan Resusitasi

Pelayanan Observasi

2.2.2.4. Penujung Medik dan Non Medik

Instalasi Patologi Klinik

Instalasi Farmasi

Instalasi Radiologi

Instalasi Kamar Jenazah

Instalasi Gizi

Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Gudang Barang

Loundry

2.2.2.5. Sarana Ibadah

Mushola di Ruang Obgyn dan di Ruang IGD umum

2.2.2.6. Sarana Parkir

2.2.2.7. Pelayanan Bank dan ATM

2.2.2.8. Saran Transportasi

Mobil Ambulance 4 Unit

Kereta Jenazah 1 Unit

Mobil Operasional 2 Unit

2.2.2.9. Sarana Medis Dan Penunjang Diagnostik

Pesawat Rontgen

Mesin Anastesi

Surgery Set

Obgin set

USG set

EKG set

EEG set

ICU set

THT set

PERSON 19

Laboratorium set

Radiologi

2.2.2.10. Prasarana

Listrik

Sumber Air Bersih

Telepon

Genset

Saluran Gas Medik

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN

Dalam menetapkan strategi untuk pengembangan RSUD Pagelaran

diperlukan adanya suatu parameter yang dapat melihat kekuatan internal dan

pengaruh eksternal sehingga strategi pengembangan yang akan dilakukan

lebih tepat pada sasaran. Pola yang digunakan adalah dengan menggunakan

diagram analisis SWOT. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara

sistematis yang berguna bagi pengembangan RSUD Pagelaran, diperlukan

adanya analisis yang dapat memetakan posisi RSUD Pagelaran saat ini yang

akan mengembangkan pelayanan dan menggali potensi sumber pendapatan

rumah sakit secara optimal. Analisis yang umum digunakan adalah analisa

SWOT dimana analisis ini akan membandingkan antara faktor eksternal

peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan faktor internal

kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Analisis SWOT ini

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang,

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Tabel.2.6

Analisa lingkungan Internal

Kritikal Faktor Sukses Bobot Rating Skor

Kekuatan

Lokasi

SDM Spesialis Cukup Lengkap sesuai kelas

RS

Tarif Lebih Murah

Rumah Sakit Rujukan

Peralatan cukup lengkap

Trend Revenue meningkat

Kuantitas SDM

Fleksibilitas Penggunaan Anggaran

Master Plan Bangunan

Kompetensi SDM Cukup

0,1

0,15

0,1

0,01

0,09

0,01

0,05

0,01

0,03

0,05

5

10

5

6

9

5

8

8

5

8

0,5

1,5

0,5

0,06

0,81

0,05

0,4

0,08

0,15

0,14

4,45

PERSON 20

Kratikal Faktor Sukses Bobot Rating Skor

Bobot

Kelemahan

Sistem jenjang karier tidak jelas

Remunerasi belum memadai

Kurangnya Komitmen

Sop belum lengkap

Perfomance SDM masih kurang

Kapasitas tempat tidur kurang

Tarif dibawah unit cost

Budaya Organisasi belum mendukung

Brand name belum familiar

Prasarana pendukung yang kurang

0,1

0,02

0,01

0,02

0,05

0,01

0,07

0,01

0,01

0,1

7

7

10

8

3

6

5

9

4

7

0,7

0,14

0,1

0,06

0,15

0,06

0,35

0,09

0,04

0,7

2,49

b. Peluang dan Tantangan

Tabel.2.7.

Analisa Lingkungan Eksternal

Kritkal Faktor Sukses Bobot Rating Skor

Bobot

Peluang

Status PPK BLUD

Paket peraturan omnibus regulasi

Banyaknya manajer swasta

Dokungan Pemda cukup tinggi

UU no.40 Sistem Jaminan Nasional

Proporsi luas lahan yang belum

dimanfaatkan

KSO

Kerjasama dengan institusi pendidikan

0,2

0,15

0,1

0,07

0,05

0,02

0,1

0,01

9

9

8

6

5

4

6

7

1,8

1,35

0,8

0,42

0,25

0,08

0,6

0,07

5,37

PERSON 21

Kritikal Faktor Sukses Bobot Rating Skor

Bobot

Ancaman

Disharmonis dengan masyarakat

UU Pengaduan Konsumen no.8 tahun 1999

UU Praktek Kedokteran no.29 tahun 2004

Tumbuhnya rumah sakit pesaing

Tuntutan masyarakat

Intervensi politis

0,01

0,1

0,05

0,02

0,02

0,1

10

5

6

5

9

3

0,1

0,5

0,3

0,1

0,18

0,3

1,48

Dari hasil matriks internal dan eksternal diatas, maka diketahui skor

yang diperoleh RSUD Pagelaran. Skor kekuatan : 4,45 dan skor kelemahan

2,49 (Skor kekuatan-kelemahan : 4,45-2,49= 1,97) dan untuk 19 faktor

eksternal, skor peluang 5,37 dan skor ancaman 1,48 (Skor peluang-skor

ancaman : 5,39-1,48=3,91)>. Ini berarti RSUD Pagelaran berada dikuadran I,

yaitu berada diposisi mendukung strategi yang agresif.

Dari kedua analisis tersebut diatas yakni ALE analisis SWOT, maka apabila

ingin Menjadi Rumah Sakit terbaik, pilihan dan kebanggaan masyarakat.

Dapat melalui asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Harus ada kestabilan politik dan ekonomi di masyarakat serta political

will pemerintah Daerah sebagai pemilik rumah sakit.

2. Meraih peluang pasar menengah keatas, perlu ada fasilitas yang memadai

dan kualitas layanan perlu ditingkatkan untuk melayani kebutuhan pasar

tersebut.

Tantangan berdasarkan analisis SWOT Pengembangan RSUD Pagelaran

sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Pengaduan Konsumen

yang mempunyai bobot 0,5 dimana RSUD Pagelaran harus responsive

terhadap masukan dari pelanggan dan memberikan pelayanan sesuai

harapan pasien.

2. Undang-undang No.29 tentang Praktek Kedokteran dimana dokter dapat

melaksanakan praktek di 3 (tiga) tempat oleh karena itu Rumah Sakit

harus mempunyai SOP yang jelas yang dipakai oleh semua unsur

pelayanan dan harus memberikan penghasilan tambahan bagi dokter-

dokter spesialis dengan membuka praktek sore

3. Adanya intervensi politik, diharapkan penetapan status BLUD RSUD

Pagelaran melalui peraturan daerah agar tidak terjadi intervensi politis

dan legislatif.

4. RSUD Pagelaran diharapkan dapat menambah jumlah dan jenis

pelayanan sesuai yang diharapkan atau tuntutan masyarakat.

PERSON 22

5. Untuk masalah disharmonis dengan masyarakat, diharapkan rumah sakit

dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar.

6. Tumbuhnya rumah sakit pesaing, diharapkan rumah sakit pagelaran

jangan menganggap sebagai pesaing akan tetapi jadikanlah mereka

sebagai mitra kerja pelayanan.

Peluang berdasarkan analisas SWOT pengembangan RSUD Pagelaran

sebagai berikut :

1. Status PPK BLUD

Dengan ditetapkan RSUD Pagelaran menjadi Badan Layanan Umum

Daerah, diharapkan RSUD Pagelaran dapat lebih fleksibel dalam

pengelolaan keuangan khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada

pasien.

2. Adanya Peraturan OMBUDSMEN

Regulasi ini menjelaskan tentang transparansi pengelolaan keuangan dan

akuntabilitas kinerja pelayanan public

3. Banyaknya Manajemen Swasta

Dalam hal ini manajer swasta dapat dijadikan sebagai salah satu

pendapatan pelayanan kesehatan berupa kerjasama pelayanan kesehatan

antara rumah sakit sebagai penyedia jasa dengan perusahaan swasta

sebagai pengguna jasa layanan.

4. KSO (Kerja Sama Operasional)

Diharapkan peningkatan pelayanan kepada pasien biasa meningkat

dalam hal waktu dan biaya

5. Dukungan PEMDA cukup tinggi

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Cianjur masih memberikan dana

untuk peningkatan kualitas sarana dan prasana rumah sakit khusus

untuk pelayanan keluarga miskin dan penggadaan bangunan.

PERSON 23

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

program/kegiatan di atas antara lain adalah :

1. Perlu adanya Status kemandirian RS yakni terlaksananya PPK-BLUD

2. Perlu adanya sistem organisasi yang berkapibilitas.

3. Tuntutan pelayanan yang lebih berkualitas pada aspek sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan rujukan

4. Pemenuhan jumlah, jenis dan kualitas SDM masih belum sesuai standard

pelayanan kesehatan fasilitas rujukan

5. Perlu adanya peningkatan kualitas proses layanan kepada pelanggan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi Kepala Daerah Terpilih adalah “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.

Secara fisolosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat

kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam

penyelengaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang

pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan

ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-

nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan

pembangunan di berbagai bidang.

3.2.2. Misi

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dituangkan ke

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-

2021 selama lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mencapai visi,

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.

3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Isu-isu yang selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap

Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka

menengah, antara lain meliputi :

1. Peningkatan Infrastruktur;

2. Peningkatan Ekonomi;

3. Peningkatan Kondisi Sosial;

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

5. Peningkatan Kualitas Pendidikan;

6. Peningkatan Kualitas Kesehatan;

7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata.

PERSON 24

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dtuangkan dalam Sapta

Cipta sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan hidup

2. Program Peningkatan Ekonomi

3. Program Peningkatan Sosial Keagamaan

4. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

5. Program Peningkatan Pendidikn dan Kebudayaan

6. Program Peningkatan Kesehatan

7. Program Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

Tabel.3.2

Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Terpilih

periode 2016-2020

Visi ‘’ Cianjur Lebih Maju dan Agamis “

No Misi dan

Program

Bupati dan

Wakil Bupati

terpilih

Permasalahan

Pelayanan

RSUDPagelaran

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1

Peningkatan

pembangunan

Infrastruktur

Berhubungan

RSUD Pagelaran

terletak di

wilayah selatan

yang notabene

letak geografis

bukit dan

pegunungan

maka,

permasalahan

utama akses

jalan terhadap

pelayanan sangat

sulit. Mutlak

- Tanah

cenderung

tidak stabil

- Berkelok –

kelok

Persentase

kondisi

mantap jalan

kabupaten

PERSON 25

pembangunan

insfrastruktur

sangat

dibutuhkan.

2 Misi 2

Peningkatan

pembangunan

religius

keagamaan

Jenis pelayanan

kesehatan

tertentu dikaitkan

dengan norma

agama dan

budaya

Pemahaman

agama kurang

Penyalahgunaa

n teknologi

Banyak

pondok

pesantren

Adanya

pengajian dan

tausiah rutin

Adanya

perawat

rohani (warois)

3 Misi 3

Peningkatan

Akselerasi

pembangunan

manusia

melalui

peningkatan

pembangunan

bidang

ekonomi,

kesehatan

dan

pendidikan.

Jumlah dokter

umum dan

spesialis kurang

(tidak ada minat)

Kompetensi

bidang

perumahsakitan

dan

kegawatdaruratan

masih kurang

Masih kurang

dokter umum

dan dokter

spesialis

Fasilitas

pendukung

untuk dokter

Bidan dan

perawat sudah

cukup tempat

strategis

untuk rujukan

pelayanan

kegawat

daruratan di

wilayah

Cianjur

Selatan

Percepatan

pembangunan

kesehatan bg

masyarakat

3.4. TELAAHAN RENSTRA Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pelaksanaan

Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

PERSON 26

Lingkungan Hidup. Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau

program. Pasal tersebut juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk

penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta

rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten. Prosedur

penyusunan KLHS untuk mengkaji RPJMD selanjutnya diatur dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 tahun 2012 dan juga Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup No 9 tahun 2011 tentan Pedoman Umum

Penyusunan KLHS.

Telaahan KLHS mengidentifikasi intensitas keterkaitan Kebijakan,

Rencana dan Program-program (K/R/P) pembangunan yang termuat dalam

RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dengan isu strategis yang telah

teridentifikasi, yakni Pemanfaatan Ruang, Kedekatan dengan Wilayah

Bopuncur, Konversi Lahan Pertanian Produktif, Penurunan Kuantitas dan

Kualitas Sumber Air, Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan,

Peningkatan Volume Limbah Domestik, Pertambahan Jumlah Penduduk,

Kerentanan Bencana serta Pesisir dan Pantai. Isu-isu pembangunan di

Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh kebijakan dan rencana pembangunan

sebagai berikut :

1. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pemanfaatan Ruang

a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis

b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.

c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasaran

airigasi.

d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih

e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan

f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman

g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran

h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup

i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah

j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya,

toleransi dan tenggang rasa

k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana serta kurikulum

pendidikan

m. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

n. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir

o. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi

perdesaan

PERSON 27

p. Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan

keunggulan local

q. Pengembangan Koperasi usaha mikro,kecil dan menengah (KUMKM)

serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung

perekonomian daerah dan KUMKM

r. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata

s. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel

dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan

demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Keterkaitan Kebijakan Rencana danKedekatan dengan Wilayah

Bopuncur



c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana

irigasi.






i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah



k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan

manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu

m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir (khususnya

pertanian)

n. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi

pedesaan serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis

potensi dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang

kondusif

o. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)


perekonomian daerah dan KUMKM

p. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga

kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja

q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata

r. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan

pemasaran

PERSON 28

s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah

t. Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta

peningkatan pemasaran pariwisata.

u. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan

daerah

v. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel




demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Konversi Lahan Pertanian

Produktif




irigasi.






i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa salingpercaya,


k. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan

manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu.

l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir


perdesaan

o. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)


kerja

q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata

r. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan

pemasaran

s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta

percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta

peningkatan pemasaran pariwisata

t. Meningkatkanketahanan pangan daerah yang berkelanjutan

u. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel

dan terjangkau, Peningkatankapasitas kelembagaan dan

PERSON 29




4. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Penurunan Kuantitas dan

Kualitas Sumber Air




irigasi.










manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu

l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan

penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan

sikap, perilaku dan kesadaran masyarakatdalam pelaksanaan pola

hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program

penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan

dan keluarga berencana

m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir

n. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga

kerja

o. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata

p. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah

q. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan

daerah

r. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel





5. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Penurunan Kualitas Udara

dan Peningkatan Kebisingan

a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.

(Tahap Kontruksi)

PERSON 30


(Tahap Kontruksi)


irigasi. (Tahap Kontruksi)

d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih. (Tahap Kontruksi)

e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan. (Tahap

Kontruksi)

f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.

g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.

h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.



toleransi dan tenggang rasa.

k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. (Tahap Konstruksi)

l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan

manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu.

m. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam.

(Tahap Konstruksi)

n. Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai,

Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam

pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan

mutu program penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan

kependudukan dan keluarga berencana.

o. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.

p. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi



kondusif.

q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.

r. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah.

s. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel





6. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Peningkatan Volume Limbah

Domestik

a. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.

b. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.

c. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.

d. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.

e. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.

PERSON 31

f. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

g. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya,


h. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS.

i. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan

manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu,

j. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan

penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai,




kependudukan dan keluarga berencana

k. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga

kerja

l. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”,

Peningkatan kapasitas dan keterampilanmasyarakat kurang mampu

serta Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat

perdesaan Tidak mempengaruhi secara langsung terhadap

pemanfaatan ruang.

m. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.

n. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan

daerah.

7. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pertambahan Jumlah

Penduduk




irigasi.

d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.

e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.



h. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

i. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya,


j. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.



Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi

peningkatan kualifikasi guru, Penyediaan bantuan pendidikan,

khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan

keperguruan tinggi lokal yang berada di Kabupaten Cianjur,

PERSON 32

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan

budaya, serta Pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.


penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai,




kependudukan dan keluarga berencana.

m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.


perdesaan, serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar

berbasis potensi dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim

usaha yang kondusif.

o. Pengembangan koperasiusaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)


perekonomian daerah dan KUMKM.


kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja.

q. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”,

Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu

serta Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat

perdesaan akan mempengaruhi peningkatan pertambahan jumlah

penduduk.

r. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.

s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta



t. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat.

u. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel





8. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Kerentanan Bencana




irigasi

d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.




PERSON 33

h. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

i. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu.



k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.



sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola



dan keluarga berencana.

m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.

n. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga

kerja.

o. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel





9. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pesisir dan Pantai




irigasi.



f. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.


h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.


j. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu

k. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya,


l. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

m. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan


Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi

peningkatan kualifikasi guru, Penyediaan bantuan pendidikan,

khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan

keperguruan tinggi lokal yang berada di kabupaten Cianjur,

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan

budaya,

PERSON 34

serta Pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.

n. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan


sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola



dan keluarga berencana

o. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.

p. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi



kondusif.

q. Pengembangan koperasi usaha mikro,kecildan menengah (KUMKM)

serta Pengembangan

kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah

dan KUMKM.

r. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga

kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja peningkatan

keterampilan dan keahlian tenaga kerja (SDM).

s. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”,

Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu

serta peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup

masyarakat perdesaan.

t. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.

u. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan

jaringan usaha, Peningkatan daya saing produk dan pengembangan

diversifikasi produk olahan dan peningkatan standarisasi dan

sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen.

v. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta



w. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel





3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan

memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dari semua di atas

PERSON 35

maka, disimpulkan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah

RSUD Pagelaran sebagai berikut:

Tabel 3.4

Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria*) Bobot**)

1 Perlu adanya SDM yang berdaya saing tinggi

(profesional, produktif dan berkomitmen)

30

2 Tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai.

30

3 Perlu adanya Status kemandirian RS yakni

terlaksananya PPK-BLUD

10

4 Sistem organisasi yang berkapibilitas. 10

5 Perlu peningkatan kualitas proses layanana

kepada pelanggan

20

Total 100

Tabel 3.5

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke– Total

Skor

1 2 3 4 5 6 Dst

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Terbatasnya

aksebelitas terhadap

pelayanan kesehatan

yang berkualitas,

terutama pada

kelompok rentan

seperti : penduduk

miskin, daerah

tertinggal, terpencil,

perbatasan, dan

kepulauan terdepan

4

2 Pelayanan kesehatan

ibu dan anak yang

sesuai standar masih

terbatas

4

3 Belum teratasinya

pemasalahan gizi

secara menyeluruh

3

PERSON 36

4 Masih tingginya

kesakitan dan

kematian akibat

penyakit menular dan

tidak menular

3

5 Belum terlindunginya

masyarakat secara

maksimal terhadap

beban pembiayaan

kesehatan

5

6 Belum terpenuhinya

jumlah, jenis kualitas,

serta penyebaran

sumberdaya manusia

kesehatan, dan belum

optimalnya dukungan

kerangka regulasi

ketenagaan kesehatan.

5

7 Belum optimalnya

ketersediaan,

pemerataan, dan

keterjangkauan obat

esensial, penggunaan

obat yang tidak

rasional, dan

penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

yang berkualitas.

5

8 Masih terbatasnya

kemampuan

manajemen dan

informasi kesehatan,

meliputi pengelolaan

administrasi dan

hokum kesehatan.

5

9 Permasalahan

manajerial dalam

singkronisasi

perencanaan

kebijakan, program,

dan anggaran serta

masih terbatasnya

6

PERSON 37

koordinasi dan

integrasi lintas sector

10 Disparitas antar

wilayah, golongan

pendapatan, dan

urban-ruralmasih

terjadi dan belum

terjadi perbaikan

secara signifikan. Perlu

pendekatan

pembangunan sesuai

kondisi wilayah

3

11 Pemberdayaan

masyarakat dalam

pembangunan

kesehatan belum

dilakukan secara

optimal.

4

12 Belum tersedia biaya

operasional yang

memadai di Rumah

Sakit

6

Isu strategis RSUD Pagelaran, berdasarkan analisis internal dan

eksternal adalah sebagai berikut :

a. Related Diversifikasi (keanekaragaman) merupakan strategi untuk

memaksimalkan keuntungan karena RSUD Pagelaran yang berada di

wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur mempunyai 10

jenis tenaga kesehatan dari berbagai profesi diantaranya dokter

spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan,

asisten apoteker, analis kesehatan, tenaga gizi, tenaga sanitarian.

Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk

pelayanan kesehatan dengan cara menambah menu pelayanan yang

menjadi isu yang banyak dibutuhkan oleh konsumen atau pasien

sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh

RSUD Pagelaran, diantaranya : Ruang Perawatan VIP, Pelayanan

Pemasangan Gigi Palsu, Kawat Gigi, Pemeriksaan USG, Pelayanan

Fototherapi, Pelayanan Ambulance 24 Jam dll.

b. Market Developement (pengembangan pasar) merupakan isu strategi

pilihan yang harus dilakukan oleh RSUD Pagelaran melalui penjualan

produk lama di pasar baru. Strategi ini ditempuh dengan cara :

PERSON 38

1) Membuka pasar geografis baru terutama untuk wilayah

Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan

Kadupandak, Kecamatan Tanggeung dan kecamatan – kecamatan

wilayah cianjur selatan bisa memanfaatkannya.

2) Memikat segmen pasar lain diantaranya adalah kepesertaan BPJS.

Dimana RSUD Pagelaran Kepesertaan BPJS yang banyak,

sehingga bisa dijadikan segmen pasar yang sangat Potensial.

3) Memetakan kekuatan dan kelemahan produk pelayanan RSUD

Pagelaran, yang menjadi Kekuatan RSUD Pagelaran adalah

mempunyai kamar operasi dan dokter spesialis, Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Gigi dan kebidanan yang lengkap. Akan

tetapi Kelemahan RSUD Pagelaran adalah SDM. Jadi antara

Produk Pelayanan yang dimiliki tidak diimbangi dengan SDM yang

memadai. Sehingga Produk Pelayanan yang dihasilkan Kurang

Optimal.

c. Product Developement (pengembangan produk Pelayanan) merupakan

isu strategi pilihan yang harus dilakukan oleh RSUD Pagelaran

melalui pengembangan produk pelayanan baru untuk pasar lama.

Strategi ini ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1) Mengembangkan Produk Pelayanan yang baru yang akan

dilakukan oleh RSUD Pagelaran, diantaranya adalah Pelayanan

Perawatan VIP untuk Rawat Inap, Pemasangan Gigi Palsu dan

Pemasangan Kawat Gigi.

2) Mengembangkan beragam tingkat mutu, yang akan

dilaksanakan di RSUD Pagelaran adalah dengan penerapan

Pola Tarif Perbub BLUD.

3) Mengembangkan modeling dan special services yang akan

diterapkan di RSUD Pagelaran adalah pengembangan dalam

hal service Ambulance 24 Jam, Pelayanan Laboratorium 24

Jam.

d. Vertical Integration (integrasi vertical) merupakan strategi yang

dilakukan dengan cara meningkatkan harmonisasi hubungan antara

RSUD Pagelaran dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dalam

perolehan bantuan dari pemerintah daerah, propinsi dan pusat serta

pihak lain yang akan mengembangkan Rumah Sakit.

PERSON 39

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH PAGELARAN

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi.

Tujuan yang dikristalkan dari visi dan misi jangka menengah RSUD

Pagelaran adalah :

1. Terwujudnya PPK-BLUD sebagai bentuk kemandirian RS

2. Terwujudnya system organisasi yang berkapabilitas

3. Terpenuhinya tuntutan pelayanan yang lebih berkualitas pada aspek

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan

4. Terpenuhinya jumlah, jenis dan kualitas Sumber Daya Manusia yang

sesuai standar pelayanan kesehatan dan fasilitas rujukan

5. Meningkatnya wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi

dengan mutu layanan.

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA

TAHUN KE -

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan dan

rujukan

Rumah Sakit

Meningkat

nya

kualitas

pelayanan

kesehatan

dan

rujukan

Rumah

Sakit

Persentase

indikator

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM)

yang mencapai

target tahun

berjalan

60% 75% 78% 80% 83%

Persentase

elemen

akreditasi

pelayanan yang

memenuhi

standar

akreditasi RS

tahun berjalan

60% 65% 70% 75% 80%

PERSON 40

Rata-rata

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM) terhadap

pelayanan

Rumah Sakit

75% 80% 81% 82% 83%

Persentase

pelayanan

terhadap

pasien keluarga

miskin yang

datang ke

rumah sakit

60% 65% 70% 75% 80%

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD PAGELARAN

Perencanaan stategik instansi Pemerintah harus mampu menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Analisis terhadap

lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah

yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths),

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang

ada.

Tabel 4.2

Strategi dan Kebijakan RSUD Pagelaran 2017-2021

I. Visi : Menjadi Pusat Rujukan dan Memberikan Pelayanan Prima Untuk

Pelanggan/ Masyarakat

NO. SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN KEBIJAKAN TAHUNAN

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

MISI 1 : 1. Memberikan tempat rujukan yang aman,

2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan Sumber Daya

Manusia yang Profesional,

3. Menciptakan manajemen Rumah Sakit yang Optimal.

1

Meningkatnya

mutu

pelayanan

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

Ketersediaan

Tenaga dokter

PTT dan Bidan

PTT

√ √ √ √ √

PERSON 41

kesehatan dan

rujukan

sumber daya

penunjang

pelayanan

kesehatan

rumah sakit

Ketersediaan

obat dan

perbekalan

kesehatan

sesuai

kebutuhan

√ √ √ √ √

Rumah sakit

yang

terakreditasi

versi 2012

√ √ √ √ √

Meningkatkan

standarisasi

rumah sakit

Penyelenggara

an pendidikan

dan pelatihan

pegawai RS

√ √ √ √ √

Meningkatkan

profesionalisme

dan disiplin

sumber daya

manusia

rumah sakit

Ketersediaan

perlengkapan

gedung kantor

√ √ √ √

Meningkatkan

pemeliharaan,

pengembangan,

dan

pembangunan

sarana dan

prasarana

rumah sakit

yang memadai

Ketersediaan

fasilitas

perawatan

kesehatan bagi

penderita

akibat dampak

asap rokok √ √ √ √ √

Pembangunan

gedung rumah

sakit

√ √ √ √

PERSON 42

Pembangunan

ruang laundry

dan CSSD

rumah sakit

√

Pembangunan

gudang obat √

Pembangunan

ruang OK

rumah sakit

√

Ketersediaan

peralatan

kesehatan

sesuai

kebutuhan

√ √ √ √ √

Sebagai implementasi dari kebijakan RSUD Pagelaran tahun 2017 –

2021 maka disusunlah rencana operasional dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran yang akan dicapai sampai akhir tahun 2021 dengan cara

mengoptimalkan semua sumber daya (Tenaga, sarana, prasarana, peralatan,

peraturan-peraturan yang mendukung/terkait serta majemen rumah sakit

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat/pelanggan

terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit, yaitu dengan

salah satunya melaksanakan program peningkatan pelayanan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

PERSON 43

Tabel 4.3 Program peningkatan pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) RSUD Pagelaran 2017-2021

KEGIATAN TAHUN KE PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

1. Peningkatan

pelayanan

kamar operasi

√

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

2. Penambahan

20 tempat

tidur lantai 2 √

Bidang Pelayanan

Medis dan Keperawatan

3. Penambahan

poliklinik

spesialis

prostodonti,

konservasi,

periodonti

√

Bidang Pelayanan


4. Pengembangan

gedung rawat

inap anak,

ICU, dan OK

√

Bidang Pelayanan


5. Penambahan

IPAL kapasitas

10m3/jam,

WTP/sumur

dalam

kapasitas 10

m3/jam dan

generator set

kapasitas 350

kva

√ √

Bidang Penunjang

Medis

6. Pengembangan

gedung

laboratorium

√ √ √

Bidang Penunjang

Medis

7. Penambahan

peralatan

kesehatan dan

non kesehatan

√ √ √ √ √

Bidang Penunjang

Medis

8. Pengembangan

gedung CSSD,

laundry,

√ √

Bidang Penunjang

Medis

PERSON 44

gudang obat

dan gudang

umum

9. Penambahan

tenaga medis

subspesialis

√ √ √ √

Bagian Umum dan Keuangan

10. Penambahan

tenaga medis

dan non medis

√ √ √ √ √


11. Diklat pegawai √ √ √ √ √ Bagian Umum dan Keuangan

12. Penambahan

dokter

spesialis jaga

onsite

√ √ √ √


13. Terintegrasiny

a sistem

informasi

untuk seluruh

pelayanan

rumah sakit

√ √ √ √

Bidang Program dan

Pemasaran

14. Pendaftaran

sistem online √ √ √ √

Bidang Program dan

Pemasaran

15. Website atau

blog rumah

sakit

√ √ √ √ √

Bidang Program dan

Pemasaran

16. Kajian

organisasi RS

menjadi type C

√


17. Realisasi

rumah sakit

menjadi type C

√


18. Menyusun,

menjalankan,

monitoring

dan evaluasi

tata kelola

organisasi

rumah sakit

yang sehat,

efektif dan

efisien

√ √ √ √


PERSON 45

19. Evaluasi hasil

survey

kepuasan

pelanggan

√ √ √ √ √

Bidang Program dan

Pemasaran

Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit pada RSUD Pagelaran

meliputi jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja

pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan

oleh rumah sakit, yang meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat;

2. Pelayanan intensif care unit;

3. Pelayanan laundry;

4. Pelayanan rawat inap;

5. Pelayanan rawat jalan;

6. Pelayanan pengelolaan limbah;

7. Pelayanan laboratorium;

8. Pelayanan bedah central;

9. Pelayanan farmasi;

10. Pelayanan gizi;

11. Pelayanan pemulasaraan jenazah;

12. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;

13. Pelayanan radiologi;

14. Pelayanan pencegahandan pengendalian infeksi (PPI);

15. Pelayanan persalinan dan perinatologi;

16. Pelayanan administrasi manajemen;

17. Pelayanan rekam medis;

18. Pelayanan ambulance;

19. Pelayanan transfusi darah;

20. Pelayanan keluarga miskin;

PERSON 46

Tabel 4.4

Penjelasan Kegiatan Pelayanan Yang Dilakukan Di RSUD Pagelaran

Visi : Menjadi Pusat Rujukan dan Memberikan Pelayanan Prima Untuk

Pelanggan/ Masyarakat

No Kegiatan Pelayanan

Target Capaian

Setiap tahun

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

1 2 3 4 5 6 7

1. Pelayanan Gawat

Darurat

1. Kemampuan

menangani Life

saving anak dan

dewasa.

2. Pemberi pelayanan

kegawat daruratan

yang bersertifikat

BLS/PPGD/GELS/A

CLS/ATLS

3. Waktu tanggap

pelayanan petugas

instalasi gawat

darurat maksimal 5

menit

92

75

<5meni

t

94

81

<5meni

t

96

87

<5meni

t

99

93

<5meni

t

100

100

<5men

it

4. Jam buka pelayanan

gawat darurat 24 jam

terus menerus

5. Ketersediaan tim

penanggulangan

bencana 1(satu) tim

6. Kepuasan pelanggan

7. Kematian pasien

kurang daru sama

dengan 24 jam

kurang dari 2 per

100

100

76

<2/100

0

100

100

100

77

<2/100

0

100

100

100

78

<2/100

0

100

100

100

79

<2/100

0

100

100

100

80

<2/100

0

100

PERSON 47

seribu

8. Tidak adanya pasien

yang diharuskan

membayar uang

muka

2. Pelayanan Intensive

Care Unit

1. Rata-rata pasien

yang kembali ke

perawatan intensif

dengan kasus yang

sama <72 jam


unit intensif dokter

spesialis Pemberi

pelayanan unit

intensif perawat D3


unit intensif perawat

D3 dengan sertifikat

mahir ICU/setara

<3%

100

100

52

<3%

100

100

64

<3%

100

100

76

<3%

100

100

88

<3%

100

100

100

3. Laundry

1. Kesesuaian

pengambilan linen

ke ruangan

berdasarkan jumlah

dan jenisnya

2. Ketepatan waktu

penyediaan linen

untuk ruangan

maksimal 48 jam

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Pelayanan Rawat Inap

PERSON 48


di rawat inap adalah

dokter spesialis


di rawat inap adalah

perawat dengan

minimal pendidikan

D3

3. Angka kejadian

infeksi nosokomial

kurang dari 1,5%

100

100

<1,5

100

100

<1,5

100

100

<1,5

100

100

<1,5

100

100

<1,5

4. Dokter penanggung

jawab pasien rawat

inap

5. Ketersediaan

pelayanan rawat

inap

6. Jam visite dokter

spesialis pkl. 08.00

s.d 14.00 setiap hari

kerja

7. Kejadian infeksi

pasca operasi

kurang dari 1.5 %

8. Tidak adanya

kejadian pasien

jatuh yang berakibat

kecacatan/kematian

9. Kematian pasien >

48 jam

10. Kejadian pulang

paksa


12. Rawat inap TB :

100

100

100

1,5

100

<0,24

<5

90

100

100

100

1,5

100

<0,24

<5

90

100

100

100

1,5

100

<0,24

<5

90

100

100

100

1,5

100

<0,24

<5

90

100

100

100

1,5

100

<0,24

<5

90

PERSON 49

a. Penegakan

diagnose TB

melalui

pemeriksanaan

mikroskopis TB

b. Terlaksananya

kegiatan

pencatatan dan

pelaporan TB di

rumah sakit

25

100

43

100

61

100

79

100

97

100

5. Pelayanan Rawat

Jalan

1. Dokter pemberi

pelayanan di

Poliklinik Spesialis

adalah dokter

spesialis

2. Jam buka

pelayanan Pkl 08.00

s.d 13.00 WIB

setiap hari kerja,

kecuali hari Jum’at

pkl 08.00 s.d 11.00

WIB

3. Waktu tunggu di

rawat

jalan 60 menit

4. Kepuasan

pelanggan

5. Pasien rawat jalan

tubercolosis yang

ditangani dengan

strategis DOTs

100

100

60

menit

87

89

100

100

60

menit

88

91

100

100

60

menit

89

93

100

100

60

menit

90

96

100

100

60

menit

90

100

6. Pengolahan Limbah

1. Baku mutu limbah

cair CCD BOD

2. Pengolahan limbah

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PERSON 50

medis padat sesuai

dengan aturan

7. Laboratorium Patologi

Klinik

1. Pelayanan

laboratorium

patologi klinik buka

24 jam

2. Tidak adanya

kesalahan

penyerahan hasil

pemeriksaan

laboratorium


4. Pelaksana ekspertise

oleh dokter Sp.PK

5. Waktu tunggu hasil

pelayanan

laboratorium <140

menit (kimia darah

dan darah rutin)

100

100

80

100

<140mn

t

100

100

80

100

<140m

nt

100

100

80

100

<140mn

t

100

100

80

100

<140m

nt

100

100

80

100

<140m

nt

8. Bedah Central

1. Waktu tunggu

operasi efektif

maksimal 14 hari

2. Tidak adanya

kejadian operasi

salah sisi/sayatan

operasi

3. Tidak adanya

kejadian

salah tindakan pada

operasi

4. Tidak adanya

kejadian

tertinggalnya benda

≤14

hari

100

100

100

≤14

hari

100

100

100

≤14

hari

100

100

100

≤14

hari

100

100

100

≤14

hari

100

100

100

PERSON 51

asing pada tubuh

pasien setelah

operasi

5. Monitoring pasien

pre, durante, dan

post anasthesi

6. Tidak adanya

kejadian operasi

salah orang

7. Kejadian kematian di

meja

operasi

100

100

<1%

100

100

<1%

100

100

<1%

100

100

<1%

100

100

<1%

9. Farmasi

1. Waktu tunggu

pelayanan obat :

a. Waktu tunggu

pelayanan obat jadi

maksimal 30 menit

b. Waktu tunggu

pelayanan obat

racikan 60 menit

2. Tidak adanya

kejadian kesalahan

pemberian obat


4. Penulis resep sesuai

formularium

≤30

menit

≤60

menit

100

77

100

≤30

menit

≤60

menit

100

78

100

≤30

menit

≤60

menit

100

79

100

≤30

menit

≤60

menit

100

80

100

≤30

menit

≤60

menit

100

80

100

10. Gizi

1. Ketepatan waktu

pemberian makanan

kepada pasien

2. Tidak adanya

kesalahan dalam

80

100

82

100

84

100

86

100

90

100

PERSON 52

pemberian diet

3. Sisa makanan yang

tidak termakan oleh

pasien

<20

<20

<20

<20

<20

11. Pemulasaraan

Jenazah

1. Waktu tanggap

pelayanan

pemulasaraan

jenazah maksimal 15

menit

98 98 98 99 100

12. Pemeliharaan sarana

rumah sakit / IPSRS

1. Kecepatan waktu

menanggapi

kerusakan alat

2. Ketepatan waktu

pemeliharaan alat

3. Peralatan

laboratorium dan

alat ukur yang

digunakan dalam

pelayanan

terkalibrasi tepat

waktu sesuai

dengan ketentuan

100

99

61

100

100

71

100

100

81

100

100

91

100

100

100

13. Radiologi

1. Waktu tunggu hasil

pelayanan foto

rontgen maksimal 24

jam

2. Pelaksana expertise

hasil pemeriksaan

rontgen

3. Kejadian kegagalan

24 jam

100

<2

24 jam

100

<2

24 jam

100

<2

24 jam

100

<2

24 jam

100

<2

PERSON 53

pelayanan rontgen


80

80

80

80

80

14. Pencegahan Dan

Pengendalian

Infeksi (PPI)

1. Tersedia tim PPI RS

yang terlatih

2. Tersedia APD di

setiap instalasi

3. Kegiatan pencatatan

dan pelaporan infeksi

nosokomial /HAI

(Healthcare

Associated Infection)

di RS (min 1

parameter)

30

≥60

100

41

≥60

100

52

≥60

100

63

≥60

100

75

≥60

100

15.

Persalinan Dan

Perinatologi (Kecuali

Rumah Sakit Khusus

Di Luar Rumah Sakit

Ibu DanAnak)


persalinan normal

oleh dokter terlatih

atau bidan

2. Kemampuan

menangani

BBLR 1500 gr 2500

gr tanpa penyulit

3. Kejadian kematian

ibu karena

persalinan :

a. Pendarahan

100

80

<1

100

85

<1

100

90

<1

100

95

<1

100

100

<1

PERSON 54

b. Preeklampsi

c. Sepsis


persalinan dengan

penyulit oleh Tim

PONEK yang terlatih


persalinan dengan

tindakan operasi

oleh dokter spesialis

Obgyn, anak dan

anestesi

6. Pertolongan

persalinan

memalui seksio

cesaria

7. Keluarga berencana :

a. Presentase KB

(vasektomi &

tubektomi) yang

dilakukan oleh

tenaga kompeten

dr. SpOG, dr.

SpB, dr. SpU,

dokter umum

terlatih

b. Presentase

peserta KB

mantap yang

mendapat

konseling KB

mantap oleh

<30

<0,2

100

100

<20

100

100

80

<30

<0,2

100

100

<20

100

100

80

<30

<0,2

100

100

<20

100

100

80

<30

<0,2

100

100

<20

100

100

80

<30

<0,2

100

100

<20

100

100

80

PERSON 55

bidan terlatih


16. Administrasi Dan

Manajemen

1. Tindak lanjut

penyelesaian hasil

pertemuan/rapat

direksi

2. Kelengkapan laporan

akuntabilitas kinerja

RS

3. Ketepatan waktu

penyelesaian

kenaikan pangkat

pilihan

4. Ketepatan waktu

penyelesaian

kenaikan pangkat

reguler

5. Ketepatan waktu

penerbitan SK

kenaikan gaji berkala

6. Karyawan yang

mendapat

/terpapar

pelatihan

minimal 1 kali

setahun

7. Ketepatan waktu

penyusunan laporan

keuangan

8. Ketepatan waktu

penyetoran penerima

100

100

80

100

94

59

94

70

100

100

85

100

96

61

95

70

100

100

90

100

98

64

96

70

100

100

95

100

100

66

97

70

100

100

100

100

100

70

98

70

PERSON 56

tunai

9. Kecepatan waktu

pemberian informasi

tentang tagihan

pasien rawat inap <2

jam

10. Ketepatan waktu

pemberian imbalan

(insentif) sesuai

kesepakatan waktu

<2 jam

68

<2 jam

76

<2 jam

80

<2 jam

92

<2 jam

100

17. Rekam Medis

1

.

2

.

3

.

4

.

1. Kelengkapan informed

concent setelah

mendapatkan

informasi yang jelas

2. Waktu penyediaan

dokumen rekam

medis pelayanan

rawat jalan

maksimal 10 menit

3. Waktu penyediaan

dokumen rekam

medis pelayanan

rawat inap maksimal

10 menit.

4.Kelengkapanpengisian

rekam medis 24 jam

setelah selesai

pelayanan.

100

10 menit

10 menit

95

100

10

menit

10 menit

96

100

10 menit

10 menit

97

100

10

menit

10

menit

98

100

10 menit

10 menit

99

18. Pelayanan Ambulance

1. Waktu buka

pelayanan

ambulance/kereta

jenazah 24 jam

2. Kecepatan /

ketanggapan

24 jam

100

24 jam

100

24 jam

100

24 jam

100

24 jam

100

PERSON 57

memberikan

pelayanan

ambulance / kereta

jenazah di rumah

sakit <30 menit

19. Pelayanan Transfusi

Darah

1. Kebutuhan darah

bagi setiap

pelayanan transfusi

2. Kejadian reaksi

transfusi

100

<0,01

100

<0,01

100

<0,01

100

<0,01

100

<0,01

20. Pelayanan Keluarga

Miskin

1. Pelayanan terhadap

pasien GAKIN yang

datang ke RS pada

setiap unit

pelayanan

100 100 100 100 100

Lampiran IV


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RSUD PAGELARAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan serta

memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi

dikembangkan dengan 6 program dan kegiatannya. Program-program

tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan

dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan

program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan

kegiatan dapat diuraikan di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini dicapai dengan kegiatan :

a. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

b. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi

perkantoran/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.


a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b. Kegiatan pengadaan reagencia

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat


a. Kegiatan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak

termasuk peserta PBI BPJS

5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dasar dan Rujukan.


a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

6. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.


a. Kegiatan akreditasi RS

b. Kegiatan pengadaan dan pembinaan kepegawaian, sumber daya

kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Tabel 5.1 memuat seluruh rencana program prioritas Kabupaten

Cianjur baik yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi

maupun mendukung secara tidak langsung. Program ini dilengkapi

dengan indikator kinerja sehingga pencapaian kinerja setiap program

dapat terukur dan dikendalikan serta dievaluasi secara periodik.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif di RSUD Pagelaran dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah

55

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif di RSUD Pagelaran

Tahun 2017-2021

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program

dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

a-an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

Jawab

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

SKPD

Target Rp Targe

t Rp

Targ

et Rp

Targe

t Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatka

n kualitas

pelayanan

kesehatan

dan rujukan

Rumah Sakit

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan dan

rujukan

Rumah Sakit

Persentase

indikator

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM) yang

mencapai

target

tahun

berjalan

Program Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan

Persentase

pemenuhan

obat di

RSUD,

puskesmas

dan

jaringannya

(%)

100%

100% 5 M 100% 15 M 100% 15 M 100% 15 M 100% 15 M 100% 65 M RSUD

Pagelara

n

Pengadaan

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Jumlah obat

dan

perbekalan

kesehatan

4 jenis

4 jenis 4,5 M 4 jenis 6,5 M 4 jenis 8,5 M 4 jenis 10,5 M 4 jenis 12,5 M 4 jenis 42,5 M RSUD

Pagelaran

Pengadaan

Reagencia

Jumlah

reagen

pemeriksaan

laboratorium

7 jenis 7 jenis 1,5 M 7 jenis 3 M 7 jenis 4,5 M 7 jenis 6 M 7 jenis 7,5 M 7 jenis 22,5 M RSUD

Pagelaran

Program

Pengadaan

Peningkatan

dan Perbaikan

Sarana dan

Prasarana

Kesehatan

Dasar dan

Rujukan

Cakupan

sarana dan

prasarana

Rumah

Sakit

136 pkt

136 pkt 15 M 79 jns 15 M 70 jns 15 M 65 jns 15 M 60 jns 15 M 60 jns 75 M RSUD

Pagelara

n

Program

Pengadaan

Peningkatan dan

Perbaikan

Sarana dan

Prasarana

Kesehatan Dasar

dan Rujukan

Jumlah

sarana dan

prasarana

kesehatan

dasar dan

rujukan

136 pkt

136 pkt 15 M 79 jns 15 M 70 jns 15 M 65 jns 15 M 60 jns 15 M 60 jns 75 M RSUD

Pagelaran


56


Sasaran Kode

Program

dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

a-an


Kerja

SKPD

Penangg

ung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

SKPD

Target Rp Targe

t Rp

Targ

et Rp

Targe


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatka

n kualitas

pelayanan

kesehatan

dan rujukan

Rumah Sakit

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan dan

rujukan

Rumah Sakit

Persentase

elemen

akreditasi

pelayanan

yang

memenuhi

standar

Kebijakan dan

Manajemen

Pembangunan

Kesehatan

Persentase

sarana dan

Sumber

Daya

Kesehatan

yang

terstandar

60% 60% 700 jt 65% 750 jt 70% 800 jt 75% 850 jt 80% 900 jt 80% 4 M RSUD

Pagelara

n

akreditasi

RS tahun

berjalan

Akreditasi

Rumah Sakit

Jumlah

elemen

akreditasi

pelayanan

yang

memenuhi

standar

akreditasi RS

-

- 60% 240jt 65% 280 jt 70% 330 jt 75% 400 jt 80% 1,25 M RSUD

Pagelaran

Pengadaan

pembinaan &

kepegawaian,

serta

peningkatan

mutu

pelayanan

kesehatan

Jumlah

pegawai

kesehatan

yang terlatih

180 org 500 jt 200 org 525 jt 220

org

550 jt 240

org

575 jt 260

org

600 jt 260

org

2,75 M RSUD

Pagelaran

Rata-rata

Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t (IKM)

terhadap

pelayanan

Rumah

Sakit

Upaya

Kesehatan

Perorangan

dan

Kesehatan

Masyarakat

Kepuasan

pasien yang

dilayani di

RS

1000 org 1000

org

2 M 2000

org

3,5 M 3000

org

4,5 M 4000

org

5,5 M 5000

org

6,5 M 5000

org

22 M RSUD

Pagelara

n

Persentase

pelayanan

terhadap

pasien

Jaminan

Kesehatan bagi

Keluarga

Miskin yang

Jumlah

masyarakat

miskin yang

mendapat

- - 2000

org

3,5 M 3.000

org

4,5 M 4.000

org

5,5 M 5.000

org

6,5 M 5.000

org

20 M RSUD

Pagelaran


57


Sasaran Kode

Program

dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

a-an


Kerja

SKPD

Penangg

ung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

SKPD

Target Rp Targe

t Rp

Targ

et Rp

Targe


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

keluarga

miskin

yang

datang ke

rumah

sakit

Tidak

Termasuk

Peserta PBI

BPJS

pelayanan

dan tidak

termasuk

peserta PBI

BPJS


58

BAB VI

INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH UMUM PAGELARAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-

2021

Berikut dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Pagelaran

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan indikator kinerja

tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Pagelaran yang

secara langsung menunjukkan pula kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun ke depan terkait dengan pencapaian Misi Ketiga Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 yaitu

“Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi”.

Adapun indikator kinerja utama (IKU) RSUD Pagelaran yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam tabel 6.1.


59

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER

DATA

PENANG

GUNG

JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi

Jumlah elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan

Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada𝑥100%

Laporan Tahunan

Bidang Rekam Medik dan Evapor

standar Akreditasi RS tahun berjalan

Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012.

Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS tahun berjalan (mencapai 100%) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada.

Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.

Persentase indikator StandarPelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target tahun

Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target tahun berjalan

Jumlah seluruh indikator SPM RS 𝑥 100%

Laporan Tahunan

Bidang Rekam Medik dan

Evapor

Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan


60

KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER

DATA

PENANG

GUNG

JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5)

berjalan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit

Nilai Rata − rata IKM =Jumlah responden yang menyatakan puas

Jumlah seluruh responden

Laporan Tribulanan

Bagian Umum

IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.

Persentase

pelayanan

terhadap

pasien

keluarga

miskin yang

datang ke RS

Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin dapat dihitung dengan :

Yankes Maskin = Jumlah kunjungan pasien keluarga miskin ke RS X 100%

Jumlah seluruh kunjungan pasien ke RS

Laporan Tribulanan

Bagian Umum


1

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH fileRencana Strategis Perangkat Daerah DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PPK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2016 – 2021 PEMERINTAH