PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

21/08/13 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

www.banyumaskab.go.id/berita/berita_detail/246 1/4

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

OleH : Goto Kuswanto, SIP.MM - WIDYAISWARA MADYA KANTOR DIKLAT KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good

governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan.

Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas

dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa

tercapai. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip

good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan

melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan

masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang sedang dilakukan

Kata kunci : Good Governance

A. PENDAHULUAN

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di

Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya

sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki

kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki

praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi

menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto,

2005).

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin komplek dan semakin sarat. Oknum-

oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah

hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang selama ini

dielukan-elukan faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus

segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi disetiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang

dihasilkan hanya mewadahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang. Padahal seharusnya

penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian serius. Transparansi memang bisa menjadi salah

satu solusi tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai good governance.

Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia

tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan

publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan good

governance. Memang akan melemahkan posisi pemerintah. Namun, hal itu lebih baik daripada perlakukan

otoriter dan represif pemerintah.

B. Good Governance

Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance, yaitu: good

governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean

governance (pemerintahan yang bersih). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin

dicapai atas good governance, maka adapun beberapa pengertian dari good governance, antara lain :

1. Menurut Bank Dunia (World Bank) Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam

mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009).

2. Menurut UNDP (United National Development Planning)

Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan.

Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas,

ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:

a. Kesejahteraan rakyat (economic governance).

b. Proses pengambilan keputusan (political governance).

c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance) (Prasetijo, 2009).

3. Kunci utama memahami good governance, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah

pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur

kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (Hardjasoemantri, 2003):

a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik

secara langsung maupun melalui lembagalembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan

pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk

didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah,

lembaga-lembaga, dan informasi perlu

Google Translate

Pilih Bahasa

Navigasi Menu

Berita Banyumas

Mitra Pilihan

Peraturan

Pariwisata

Seni & Budaya

Pendidikan

Peta Banyumas

Potret Banyumas

Hubungi Kami

Gudril

Artikel

Transparasi Anggaran

Agenda

Belum Ada Agenda

Investasi

Kebang-Cirawas-30 Aug 2012

Pusat-Perdagangan-dan-Jasa-Perikanan30 Aug 2012

Pusat-Budidaya-Perikanan30 Aug 2012

Pengembangan-Kawasan-Minapolitan30 Aug 2012

Bank Data

Bab-IV

Bab-III

Bab-II

Bab-I-

Ikhtisar-Eksklusif-LAKIP

Daftar-Isi-LAKIP

Pengantar-LAKIP

Lowongan-Kerja-Juli.2

Lowongan-Kerja-Juli

Permen-64-Th-2013

Pendopo Banyumas Pemerintah Daerah Fasilitas Bank Data Foto Kontak Site Map



lembaga-lembaga, dan informasi perlu

d. dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar

dapat dimengerti dan dipantau.

e. Peduli dan stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani

semua pihak yang berkepentingan.

f. Berorientas pada consensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang

berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-

kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur

g. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan

kesejahteraan mereka.

h. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai

kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

i. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat

bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

j. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata

pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk

mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas

kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain good

governance, yaitu:

1. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif.

2. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan.

3. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, konomi, politik dan mengajak seluruh anggota

masyarakat berpartisipasi (Efendi, 2005).

Makna dari governance dan good governance pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang

(UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau

management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan

pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti fungsi

pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan

partisipatif. Sedangkan good governance adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). Clean

government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good corporate adalah tata pengelolaan

perusahaan yang baik dan bersih. Governance without goverment berarti bahwa pemerintah tidak selalu di

warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah (Prasetijo, 2009).

Istilah good governance lahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak

itu pula sering diangkat menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap kegiatan pemerintahan. Namun

meski sudah sering terdengar ditelinga legislatif, pengaturan mengenai good governance belum diatur

secara khusus dalam bentuk sebuah produk, UU misalnya. Hanya terdapat sebuah regulasi yaitu UU No. 28

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB).

Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus memiliki beberapa

bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai, yang meliputi (Efendi, 2005):

1. Politik

Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya msalah karena seringkali menjadi penghambat

bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak

pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang saat ini terjadi di Indonesia dewasa ini tidak lepas dari

penataan sistem politik yang kurang demokratis. Maka perlu dilakukan pembaharuan politik yang

menyangkut berbagai masalah penting seperti:

a. UUD NRI 1945 yang merupakan sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan maka

dalam penyelenggaraannya harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance. Konsep good

governance itu dilakukan dalam pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR

dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung dan penambahan pasal-pasal tentang

hak asasi manusia.

b. Perubahan UU Politik dan UU Keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan

keterwakilan rakyat.

c. Reformasi agraria dan perburuhan.

d. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI.

e. Penegakan supremasi hokum.

2. Ekonomi

Ekonomi Indonesia memang sempat terlepas dari krisis global yang bahkan bisa menimpa Amerika Serikat.

Namun keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang belum sejahtera

dengan ekonomi ekonomi rakyat. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial

yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Permasalahan krisis

ekonomi di Indonesia masih berlanjut sehingga perlu dilahirkan kebijakan untuk segera .

3. Sosial

Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover dalam

kepentingan umum adalah perwujudan nyata good governance. Masyarakat selain menuntut perealisasikan

haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai

kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu

memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara. Karena diberbagai bidang yang

didasari kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial. Sesuai dengan UUD NRI Pasal 28 bahwa

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undang-undang. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan

tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan negara. Namun konflik antar golongan yang masih

sering terjadi sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Maka good governance harus

ditegakkan dengan keadaan masyarakat dengan konflik antar golongan tersebut.



4. Hukum

Dalam menjalankan pemerintahan pejabat negara memakai hukum sebagai istrumen mewujudkan tujuan

negara. Hukum adalah bagian penting dalam penegakan good governance. Setiap kelemahan sistem hukum

akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, karena good governanance

tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi

hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Hukum saat ini lebih dianggap

sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan dan kalangan kapitalis lainnya. Kenyataan ini yang

membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat.

C. Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi

antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial,

lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang

dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar

keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap

jenjang proses pengambilan keputusan (Hunja, 2009).

Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan

sosial ekonomi yang baik.

Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya

sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa

setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan

masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu

terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya good governance benturan

kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang

membuat sulit tercapainya kata sepakat.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan

dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang

dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam

suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan

yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Meruju pada 3 (tiga)

pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.

Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat

atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak

tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan

harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih

sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).

Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini.

Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap clean and good governance,

diantaranya (Efendi, 2005):

1. Integritas Pelaku Pemerintahan

Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi

tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.

2. Kondisi Politik dalam Negeri

Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi

terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai

persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja

pemerintahan secara menyeluruh.

4. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan.

Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance.

Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul

masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good

governance bisa ditegakkan.

5. Sistem Hukum

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting

dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja

pemerintahan secara keseluruhan. Good governanance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum

yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak

bagi terwujudnya good governance.

Mencari orang yang jujur dan memilik integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan

jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan

penyelenggaraan negara. Korupsi yang masih tetap eksis sampai saat ini adalah salahsatu faktor yang

mempersulit dicapainya good governance. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi

agenda wajib yang tidak pernah lelah untuk dilakukan. Inilah satu hal yang tidak boleh dilewatkan untuk

mencapai pemerintahan yang baik.

Mencegah (preventif) dan menanggulangi (represif) adalah dua upaya yang dilakukan. Pencegahan dilakukan

dengan memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (open government). Jaminan

kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak

dipenuhi secara memadai. Jaminan yang diberikan jika memang benar-benar bisa disosialisasikan dengan baik

kepada masyarakat (Hardjasoemantri, 2003).

D. SIMPULAN DAN SARAN



TweetTweet 1 2

1. Simpulan

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan clean and good

governance. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip

good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsp-prinsip

tersebut meliputi: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder,

berorientas pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Sehingga apa yang didambakan Indonesia menjadi negara yang Clean and good governance dapat terwujud

dan hilangnya faktor-faktor Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan,

dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik

masih belum bisa tercapai. Masyarakat dan pemerintah yang masih bertolak berlakang untuk mengatasi

masalah tersebut seharusnya menjalin harmonisasi dan kerjasama mengatasi masalah-masalah yang ada.

Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam berbagai bidang

yang memiliki peran yang peting dalam gerak roda pemerintahan di Indonesia yang meliputi: bidang politik,

ekonomi, sosial, dan hukum.

2. Saran

Berbagai permasalahan nasional menjadi alasan belum maksimalnya good governance. Dengan melaksanakan

prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil saling

menjaga, support dan berpatisipasi aktif dalam penyelnggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Terutama antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting tercapainya good governance. Tanpa

good governance sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi.

Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah

tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan

pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah dan

masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus

bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajahmada Universiti

Press.

Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya

Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.

Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.

Mardoto. 2009. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia. Dalam http://mardoto.com.

Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam http://prasetijo.wordpress.com.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Diposting: 30 Aug 2012 | Kategori: Artikel | Oleh: Admin | Dilihat: 31891

Suka 8

Kami di Google Maps

Jl. Kabupaten No. 1

Purwokerto

Banyumas - Jawa Tengah

INDONESIA

Copyright 2013 by Pemkab Banyumas,

All Right Reserved

Email: [email protected]

Enter Email Here SUBMIT

Stay Up to Date With Whats Happening

Subscribe To Our Newsletter:

Template by OS TemplatesMenus by Apycom jQuery Menus

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS