Upload
trankhanh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-1
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
RENCANA STRATEGIS
2016-2021
PERUBAHAN
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dapat menyusun Rencana
Strategis Perubahan Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk menata manajemen
Sumberdaya manusia Aparatur di Kabupaten Bandung agar dapat memberikan pelayanan kepada publik
secara profesional, dengan demikian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan di bidang kepegawaian. Arah ini
tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas
setiap program dan kegiatan BKPPD lebih konkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa
ditindaklanjut dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan
mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami RENSTRA ini dapat dijadikan acuan
pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan.
Mudah-mudahan dengan disusunnya RENSTRA ini dapat lebih memacu gerak dan langkah
Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung untuk
meningkatkan Kinerja yang lebih baik di masa mendatang.
Soreang, Mei 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640603 198603 1 010
EXECUTIVE SUMMARRY
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-3
Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021 berisi
tentang rencana dan kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan manajemen
aparatur sipil serta negara memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh perangkat
daerah Kabupaten Bandung yang di rancang untuk mencapai tujuan, sasaran dan stategis jangka
menengah lima tahun.
Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah : “Mewujudkan
Kualitas Asn Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan Melayani”. Untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi
Dengan Berbasis Teknologi Informasi
3. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN melalui penilaian penilaian prestasi kerja
4. Memantapkan tatakelola instansi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah
Daerah Kapupaten Bandung
Penajaman visi dan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
diimplementasikan dalam konsepsi yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang harus
tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan dan
cara pencapaiannya.
Rencana Stratejik merupakan manifestasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung dalam merespon kondisi lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah,
diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi,sehingga tercapai visi dan
misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang pada hakikatnya merupakan
cita-cita bersama dalam mengkontribusikan akselerasi pencapaian visi Kabupaten Bandung.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, ada tiga acuan yang bisa dipedomani yaitu
kebersamaan, keharmonisan dalam melaksanakan tugas, kemitraan dalam mengembangkan hubungan
interaktif dengan berbagai stakeholders, serta realistis mengukur kemampuan potensi sumber daya yang
di miliki.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-4
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..………..………………………………….……………………...…… i
Eksecutife Sumary…..…………………………………………………………………..ii
Daftar Isi ......................................................................................................................... iii
Bab. I Pendahuluan …………………………………………….…………………..I-1
1.1. Latar Belakang …….………………………………… ……………….....I-1
1.2. Landasan Hukum ………..……………………… ………………….….. I-3
.3. Maksud dan Tujuan ..………………………………………… ……..........I-4
1.4. Sistematika Penulisan …………….…………………………………...... I-4
Bab. II GAMBARAN UMUM BKPPD Kab.Bandung ..........................................II-1
2.1. TUPOKSI & Struktur BKPPD Kab.Bandung …………………..…….... II-1
2.2 Sumber Daya Manusia .............................................................................II-14
2.3 Kinerja Pelayanan BKPPD ……………………………………………..II-17
2.4. Tantangan dan Peluang BKPPD Kab. Bandung ………………………..II-23
Bab. III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi……………………….....III-1
3.1. identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pelayan…………………..III-1
3.2. Telaah Visi, Misi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah …………………………………………………………………. III-1
3.3. Telaah Renstra K/L …………………………………………………….III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis………...………………………………….III-4
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ……………………………………………..III-4
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-5
Bab. IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis & Kebijakan………………....IV-1
4.1. Visi & Misi BKPPD Kab. Bandung …………………………………... IV-1
4.2. Tujuan & Saran Jangka Menengah BKPPD ...................………………IV-2
4.3. Strategi Kebijakan BKPPD …..…………………………........……......IV-5
Bab. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………….. V-1
BAB VI. PENUTUP …………………………………………….…………………. VI-1
Lampiran
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga
daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan
yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta
dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana
Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman
pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan
bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan
daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian
kegiatan, berupa rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan visi, misi, tujuan
dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif dan
mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi
pada pencapaian hasil. Rencana strategis PD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKPPD
Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal
serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman
eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan
program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-7
penyusunan Renstra BKPPD sekurang-kurangnya memperhatikan/mengacu pada perspektif keuangan,
perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan
perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKPPD. Proses penyusunan Renstra BKPPD diawali
dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKPPD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan
kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra BKPPD, orientasi mengenai Renstra BKPPD,
penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKPPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKPPD, penyusunan
rancangan akhir Renstra BKPPD dan penetapan Renstra BKPPD.
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Sumber: Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPPD Tahun 2016-2021 ini berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Keselarasan Renstra
BKPPD Kabupaten Bandung dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terkait dalam MISI-
8 Meningkatkan reformasi birokrasi, dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kelembagaan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas kinerja
aparatur. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui
perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan
dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKPPD disusun
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-8
dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra BKPPD. Sejalan dengan hal tersebut
di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung menyusun pedoman pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2011-2016:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025.
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Jawa Barat.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-9
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKPPD Tahun 2016-2021 yaitu sebagai landasan
operasional BKPPD dalam mewujudkan aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera melalui
penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang mampu dicapai dalam kurun waktu
2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta mempertimbangkan isu-isu
strategis yang berkembang.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BKPPD
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Kinerja Pelayanan BKPPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-10
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan pelatihan daerah
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
3. Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. PENUTUP
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-11
BAB II
GAMBARAN UMUM BADAN BKPPD KABUPATEN BANDUNG
2.1 Tupoksi dan Struktur BKPPD
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam
Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.
Pembentukan BKPP mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian
Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden
RI. Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten
Bandung mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun
mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi
pemerintahan. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
Gambar II.1 Struktur Organisasi BKPPD
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
mempunyai tugas
pokok melaksanakan
penyusunan dan
pelaksanaan
kebijakan daerah
yang bersifat
spesifik di bidang
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-12
pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta
melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah
:
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya;
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung secara lebih rinci berdasarkan susunan organisasi adalah sebagai berikut :
I. Kepala Badan
Kepala BKPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur
penunjang urusan pemerintahan meliputi Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala BKPPD menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Kepala BKPPD membawahkan:
1. Sekretariat;
2. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur;
3. Bidang Pengembangan Karier Aparatur;
4. Bidang Mutasi Aparatur;
5. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
II. Sekretariat
A. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-13
meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian
serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Badan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
g. Sekretaris, membawahkan :
1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
II.1 Subbagian Penyusunan Program
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas
pokok Subbagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan.
pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Badan;
c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
d. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang
pelaksanaan tugas Badan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-14
II.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi
umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas
pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum
dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
b. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas dinas;
c. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
II.3 Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, Subbagian
Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
c. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Badan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Badan;
e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.
III. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-15
Bidang Formasi dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Formasi dan
Informasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di
Bidang Formasi dan Informasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Formasi dan Informasi
Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Formasi dan Informasi
Aparatur, meliputi Formasi Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan Informasi
Aparatur;
b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, meliputi Formasi
Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan Informasi Aparatur;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Formasi dan
Informasi Aparatur, meliputi Formasi Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan
Informasi Aparatur.
e. Kepala Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Formasi Aparatur ;
2. Subbidang Pengadaan Aparatur;
3. Subbidang Data dan Informasi Aparatur.
III.1 Subbidang Formasi Aparatur
Subbidang Formasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang; Subbidang Formasi
Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Formasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas
pokok Subbidang Formasi Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang ;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Formasi Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Formasi
Aparatur.
III.2 Subbidang Pengadaan Aparatur
Subbidang Pengadaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang;Subbidang
Pengadaan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Bidang Pengadaan Aparatur. Dalam
melaksanakan tugas pokok Subbidang Pengadaan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-16
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengadaan
Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengadaan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbidang Pengadaan
Aparatur.
III.3 Subbidang Data dan Informasi Aparatur
Subbidang Data dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang
Data dan Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Data dan Informasi
Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Data dan Informasi Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Data dan
Informasi Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Data dan Informasi
Aparatur.
IV. Bidang Pengembangan Karier Aparatur
Bidang Pengembangan Karier Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang
Pengembangan Karier Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas – tugas di Bidang Pengembangan Karier Aparatur. Dalam melaksanakan tugas
pokok Bidang Pengembangan Karier Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengembangan karier
Aparatur, meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur, Subbidang Pola
Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang
Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Kareir Aparatur, meliputi
Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan
Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang Penilaian Kinerja
dan Penghargaan Aparatur;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-17
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang
Pengembangan Karier Aparatur meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional
Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
Aparatur serta Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
i. Bidang Pengembangan Karier Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur;
2. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
Aparatur;
3. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
IV.1 Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur
Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur oleh seorang Kepala Subbidang.
Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan
Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang
Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pola Karier
Jabatan Fungsional Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional
Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pola
Karier Jabatan Fungsional Aparatur.
IV.2 Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi Aparatur
Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Pola Karier Jabatan
Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang
Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur menyelenggarakan fungsi :
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-18
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pola Karier
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pola
Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur.
IV.3 Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
Subbidang pengembangan Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas
pokok Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Penilaian Kinerja
dan Penghargaan Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penilaian
Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
V. Bidang Mutasi Aparatur
Bidang Mutasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Mutasi Aparatur
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di
Bidang Mutasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Mutasi Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Mutasi Aparatur ,
meliputi Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang Kepangkatan
Aparatur dan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-19
b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Mutasi Aparatur, meliputi Subbidang Pemindahan
dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang Kepangkatan Aparatur dan Subbidang
Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Mutasi
Aparatur, meliputi Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang
Kepangkatan Aparatur dan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
e. Bidang Mutasi, Disiplin Dan Fasilitasi Kelembagaan Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur,
2. Subbidang Kepangkatan Aparatur,
3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
V.1 Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengembangan Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur. Dalam melaksanakan tugas
pokok Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pemindahan dan
Pemberhentian Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemindahan dan
Pemberhentian Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur.
V.2 Subbidang Kepangkatan Aparatur
Subbidang Kepangkatan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang
Kepangkatan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Kepangkatan Aparatur.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-20
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Kepangkatan Aparatur menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kepangkatan
Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Kepangkatan Aparatur.
V.3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Subbidang
Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Kesejahteraan
dan Disiplin Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kesejahteraan
dan Disiplin Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin
Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
VI. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas – tugas di Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Dalam melaksanakan
tugas pokok Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur, meliputi Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Dan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-21
Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur dan
Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, meliputi
Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Dan Teknis Aparatur,
Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur, Subbidang Pendidikan
Formal Aparatur;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur, meliputi Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural,
Fungsional Dan Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan
Aparatur, Subbidang Pendidikan Formal Aparatur.
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis
Aparatur;
2. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
3. Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;
VI.1 Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Fungsional dan Teknis Aparatur
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan
Teknis Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pendidikan dan
Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
Struktural, Teknis dan Fungsional;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-22
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional.
VI.2 Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang. Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengembangan Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.Dalam melaksanakan
tugas pokok Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi
:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
VI.3 Subbidang Pendidikan Formal Aparatur
Subbidang Pendidikan Formal Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang
Pendidikan Formal Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Pendidikan Formal Aparatur.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Pendidikan Formal Aparatur menyelenggarakan fungsi
:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pendidikan Formal
Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pendidikan
Formal Aparatur.
VII. UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur adalah sebagai
berikut :
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-23
1. Tugas Pokok
UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, mengendalikan, dan melaporkan
pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan sebagian fungsi Badan di bidang pelayanan
fasilitasi dan pembinaan pengelolaan teknis operasional administrasi Lembaga-lembaga Profesi
Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Fungsi
Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala UPT Fasilitasi Kelembagaan
Profesi Aparatur, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Menetapkan program kerja, Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana
operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap program fasilitasi
kelembagaan profesi aparatur;
b. Melaksanakan program kerja , Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan
rencana operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap program
fasilitasi kelembagaan profesi aparatur;
c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi ; serta
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja dengan tugas
pokok dan fungsi.
VIII. Jabatan Fungsional
(1) Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Badan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta
disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
2.2. Sumber Daya Manusia
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-24
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPPD tidak terlepas dari faktor tersedianya Potensi Sumber
Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran .
1. Potensi Sumber Daya Manusia BKPP
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
berjumlah 65 (enam puluh lima) orang, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel II.1
Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin
NO. GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH AGAMA JUMLAH JENIS
KELAMIN JUMLAH
I/A - SD - ISLAM 65 LAKI-LAKI 44
I/B - SLTP KATHOLIK - PEREMPUAN 21
I/C - SLTA 19 PROTESTAN -
I/D - DI 1 HINDU -
II/A 8 DII 0 BUDHA -
II/B 3 DIII 5
II/C 5 DIV 4
II/D 4 S1 23
III/A 8 S2 10
III/B 14 S3 3
III/C 7
III/D 5
IV/A 4
IV/B 3
IV/C 1
IV/D 3
IV/E
Tabel II. 2
Jumlah Pegawai Bedasarkan Eselon
NO. ESELON JUMLAH
I.A -
I.B -
II.A -
II.B 1
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-25
NO. ESELON JUMLAH
III.A 1
III.B 4
IV.A 11
IV.B -
V.A -
V.B -
Tabel II.3
Potensi Sarana BKPPD
NO. NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG
1 Tanah 0
Tanah 0
2 Peralatan dan Mesin 758
Alat-alat Besar 0
Kendaraan/Alat Angkutan 19
Alat Kantor dan Rumah
Tangga 707
Alat Studio dan Alat
Komunikasi 31
Alat Laboratorium 1
3 Gedung dan Bangunan 1.436
Bangunan Gedung 1.436
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
Jalan dan Jembatan 0
5 Asset tetap lainnya 505
Buku Perpustakaan 498
Barang bercorak kebudayaan 7
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung pada Tahun dari tahun 2011-
2015 mempunyai anggaran sebesar Rp. 174.112.131.131,- dan realisai anggaran sebesar Rp.
165.330.992.384,- dengan perincian sebagai berikut :
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-26
Tabel II. 4
Anggaran BKPP Tahun Anggaran 2011-2015
Rencana Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.)
Belanja Daerah 24,268,594,420.00 23,808,184,499.00 28,363,587,809.00 27,049,926,058.00 30,632,671,100.00 28,958,417,607.00 42,359,663,856.00 39,150,989,408.00 48,487,613,946.00 46,363,474,812.00 174,112,131,131.00 165,330,992,384.00 94.96
Belanja Tidak Langsung 18,802,404,620.00 18,546,238,460.00 20,846,316,309.00 20,123,905,926.00 21,209,398,160.00 20,196,779,548.00 31,288,425,870.00 30,167,839,427.00 35,932,714,427.00 35,011,276,299.00 128,079,259,386.00 124,046,039,660.00 96.85
Belanja Pegawai 18,802,404,620.00 18,546,238,460.00 20,846,316,309.00 20,123,905,926.00 21,209,398,160.00 20,196,779,548.00 31,288,425,870.00 30,167,839,427.00 35,932,714,427.00 35,011,276,299.00 128,079,259,386.00 124,046,039,660.00 96.85
Belanja Tidak Langsung 5,466,189,800.00 5,261,946,039.00 7,517,271,500.00 6,926,020,132.00 9,423,272,940.00 8,761,638,059.00 11,071,237,986.00 8,983,149,981.00 12,554,899,519.00 11,352,198,513.00 46,032,871,745.00 41,284,952,724.00 89.69
Belanja Pegawai 916,261,000.00 891,291,000.00 988,394,000.00 924,109,100.00 1,334,516,000.00 1,071,616,000.00 1,042,382,000.00 961,908,000.00 931,834,000.00 804,284,000.00 5,213,387,000.00 4,653,208,100.00 89.25
Belanja Barang Jasa 4,495,704,800.00 4,317,274,039.00 6,034,884,575.00 5,524,212,599.00 7,048,281,940.00 6,707,368,468.00 9,377,079,020.00 7,434,123,031.00 11,371,605,519.00 10,324,011,980.00 38,327,555,854.00 34,306,990,117.00 89.51
Belanja Modal 54,224,000.00 53,381,000.00 493,992,925.00 477,698,433.00 1,040,475,000.00 982,653,591.00 651,776,966.00 587,118,950.00 251,460,000.00 223,902,533.00 2,491,928,891.00 2,324,754,507.00 93.29
Total Rencana
Anggaran 2011-2015
Total Realisasi
Anggaran 2011-2015
Presentasi
(%)Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-27
2.3 Kinerja Pelayanan BKPPD
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah Kabupaten
Bandung dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat
di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah
pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah daerah Kabupaten Bandung akan lebih
bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai
sesuai harapan.
Hasil Telaah Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Daerah Tahun 2016-2021 dapat uraikan sebagai berikut :
Tabel II.5 Indikator Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Daerah Tahun 2016-2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Urusan Rutin
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas keberihan dan sopir
Jumlah peralatan/bahan kebersihan
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan
Jumlah penyediaan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat alat listrik 17 jenis
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makan minum
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-28
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luar provinsi jawa barat
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Jumlah peran serta BKPPD dalam peringatan hari bersejarah
Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun
Program peningkatan disiplin aparatur Persentase penunjang kerja aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri bagi aparatur BKPPD
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah pegawai yang pensiun
Pemindahan tugas PNS Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimtek Implementasi peraturan perundangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan akhir keuangan
Penunjang Urusan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-29
Penunjang Urusan
Kepegawaian
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat Jumlah Dokumen kebutuhan diklat
Penyelenggaraan Assesment ASN Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase ASN yang memenuhi sasaran penilaian Kinerja minimal
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
Pengadaan Aparatur Sipil Negara Seleksi Penerimaan Calon Pegawai PNS dan PPPK
Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah Pemutahiran Data ASN
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Formasi ASN
Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani
Pembinaan Organisasi Profesi ASN Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Profesi ASN
Sedangkan ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
dengan sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel II.6 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah
No Nama Kegiatan/Jenis Belanja
Target Output
Realisasi % Satuan Indikator Program
BELANJA DAERAH
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-30
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
II BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bulan Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan
Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan
100
b Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Orang
Jenis
jumlah petugas kebersihan dan sopir
3 Orang
Jumlah
peralatan/bahan kebersihan 32 Jenis
jumlah petugas kebersihan dan
sopir 3 Orang
Jumlah
peralatan/bahan kebersihan 32
Jenis
100
100
c Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Jumlah penyediaan alat tulis kantor 67
Jumlah penyediaan alat tulis kantor 67
100
d Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis
Lembar
Jumlah penyediaan bahan cetakan 31
Jenis
Jumlah penyediaan
penggandaan 89.390
Lembar
Jumlah penyediaan bahan
cetakan 27 Jenis
Jumlah
penyediaan
penggandaan 89.338 Lembar
87,09
99,9
e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Paket Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 1 Paket
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 1 Paket
100
f Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Unit jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 32 Unit
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 32 Unit
100
g Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Paket Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 Paket
Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 Paket
100
i Penyediaan Makanan dan Minuman
Dus
Dus
Org/ Bulan
Jumlah penyediaan makan dan minum
rapat dan tamu sebanyak 586 dus
Jumlah penyediaan
snack yang tersedia sebanyak 300 dus
Jumlah penyediaan
makan dan minum
kegiatan Sebanyak 432 Org/ Bulan
Jumlah penyediaan
makan dan minum rapat dan
tamu sebanyak
339 dus
Jumlah penyediaan snack
yang tersedia
sebanyak 193 dus
Jumlah penyediaan
makan dan
minum kegiatan Sebanyak 432
Org/ Bulan
57,84
64,3
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-31
j Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 402 HOK
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 347 HOK
86,31
k Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Arsip Jumlah Berkas Arsip Kepegawaian Sebanyak 152.830 Arsip
Jumlah Berkas Arsip Kepegawaian Sebanyak 152.830 Arsip
100
l rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 424 HOK
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 267 HOK
62,97
m Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kali
Stell
terlaksananya peran BKPP dalam
peringatan hari-hari
bersejarah Sebanyak 10 Kali
Tersedianya Pakaian Adat Sebanyak 60
Stel
BKPP dalam peringatan hari-
hari bersejarah
Sebanyak 5 Kali
Tersedianya Pakaian Adat
Sebanyak 60 Stel
50
100
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
a Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Paket Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Sebanyak 2 Paket
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Sebanyak 2 Paket
100
b Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jenis Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat (7 unit) dan roda (11 unit) dan biaya eksploitasi
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat (7 unit) dan roda (11 unit) dan biaya eksploitasi
100
c Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Sebanyak 192 jenis
Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Sebanyak 120 jenis
62,5
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Potong
stel
Jumlah penyediaan
seragam batik 60
Potong
Jumlah
penyediaan
seragam batik 60 Potong
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-32
Jumlah penyediaan
Training Park 60 Stell
Jumlah
penyediaan Training Park 60
Stell
100
4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
a Pemulangan pegawai yang pensiun
Orang Jumlah pegawai yang pension Sebanyak 551 Orang
Jumlah pegawai yang pension Sebanyak 551 Orang
100
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
Kali Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 7 Kali
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 7 Kali
100
b Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kali Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 1 Kali
Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 1 Kali
100
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Buku Jumlah dokumen
LAKIP sebanyak 1 Buku
Jumlah Laporan
Tahunan sebanyak 1 Buku
Jumlah Dokumen Renja sebanyak 1
Buku
Jumlah Dokumen Renstra sebanyak 1
Buku
Jumlah laporan
kinerja SKPD Triwulan ( I s/d IV )
sebanyak 1 Buku
Jumlah dokumen
LAKIP sebanyak 1 Buku
Jumlah Laporan
Tahunan sebanyak 1 Buku
Jumlah Dokumen Renja sebanyak 1
Buku
Jumlah Dokumen Renstra sebanyak
1 Buku
Jumlah laporan
kinerja SKPD Triwulan ( I s/d
IV ) sebanyak 1
Buku
100
b Penyusunan laporan keuangan semesteran
Buku
Dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan
semester I dan II sebanyak 2 Buku
Jumlah dokumen laporan keuangan
bulanan Sebanyak 10
Dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan
semester I dan II sebanyak 2 Buku
Jumlah dokumen laporan keuangan
bulanan
Sebanyak 10 Dokumen
100
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-33
c Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Sebanyak 1 Dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Sebanyak 1 Dokumen
100
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
a Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD
Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan Sebanyak 1076 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan Sebanyak 1004 Orang
93,3
b Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan Sebanyak 76 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan Sebanyak 76 Orang
100
c Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Sebanyak 498 orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Sebanyak 409 orang
83
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kali
Kali
Kegiatan
kegiatan
kali
Jumlah terlaksananya
sidang BAPERJAKAT Sebanyak 20 Kali
Jumlah terlaksananya
pembinaan terhadap tim
PAK jabatan fungsional
sebanyak 1 kali
Jumlah terlaksananya psikotes, pengambilan
data metode biometric
dan medical chek up bagi para calon pejabat
struktural di lingkungan
PEMKAB Bandung 2 kegiatan 160 Orng
Jumlah pengambilan data metode biometrik,
MCU, dan ujiu kinerja sebanyak 1 kegiatan
Jumlah workshop penyusunan standar
kompetensi jabatan
sebanyak 2 kali
Jumlah
terlaksananya sidang
BAPERJAKAT
Sebanyak 20 Kali
Jumlah
terlaksananya
pembinaan terhadap
tim PAK jabatan fungsional sebanyak
0 kali
Jumlah
terlaksananya psikotes,
pengambilan data
metode biometric dan medical chek
up bagi para calon
pejabat struktural di lingkungan
PEMKAB Bandung
2 kegiatan 153 orang
Jumlah pengambilan data
metode biometrik, MCU, dan ujiu
kinerja sebanyak 1
kegiatan
Jumlah workshop penyusunan standar
kompetensi jabatan
sebanyak 2 kali
100
100
95,65
100
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-34
kegiatan
kali
Jumlah seleksi calon
auditor Sebanyak 1 Kegiatan
Jumlah seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama
Sebanyak 2 Kali
Jumlah seleksi calon auditor
Sebanyak 1
Kegiatan
Jumlah seleksi
jabatan pimpinan tinggi pratama
Sebanyak 2 Kali
100
100
b Seleksi penerimaan calon PNS Orang Penyelesaian Proses Pemberkasan Cpns sebanyak 1.013 Orang
Penyelesaian Proses Pemberkasan Cpns sebanyak 944 Orang
93,18
c Penempatan PNS Kali
Frekwensi pelantikan pejabat struktural dan Fungsional sebanyak 3 kali
Frekwensi pelantikan pejabat struktural dan Fungsional sebanyak 3 kali
100
d Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Orang Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS dan KGB Sebanyak 5000 Orang
Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS dan KGB Sebanyak 4330 Orang
86,6
e Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Orang
Orang
Program
Buku
Orang
orang
Jumlah data PNS yang
diperbaharui sebanyak
2000 orang
Tersusunnya arsip takah PNS sebanyak 500
orang
Program aplikasi
pengembangan WebSite BKPP sebanyak 1
program
Buku profile
kepegawaian sebanyak 95 buku
Terinputnya e-
LHKASN Pejabat Struktural
dilingkungan Pemkab
Bandung sebanyak 1343 orang
Terfasilitasinya
penginputan ePUPNS Bagi PNS
Dilingkungan Pemkab
Bandung sebanyak 1390
pns
Jumlah data PNS
yang diperbaharui
sebanyak 2000 orang
Tersusunnya arsip takah PNS sebanyak
500 orang
Program aplikasi
pengembangan WebSite BKPP
sebanyak 1 program
Buku profile kepegawaian
sebanyak 95 buku
Terinputnya e-
LHKASN Pejabat
Struktural
dilingkungan
Pemkab Bandung sebanyak 1343
orang
Terfasilitasinya penginputan
ePUPNS Bagi PNS
Dilingkungan
Pemkab Bandung
sebanyak 1390 pns
100
f Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Orang Jumlah PNS yang mendapat penghargaan sebanyak 225 Orang
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan sebanyak 225 Orang
100
g Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kasus
Kasus
Jumlah proses
penanganan kasus-kasus pelanggaran
disipllin PNS
sebanyak 20 kasus
Jumlah proses
penanganan kasus-kasus
pelanggaran
disipllin PNS sebanyak 20 kasus
100
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-35
Kali
kartu
Jumlah proses
penyelesaian izin perkawinan dan
perceraian PNS
sebanyak 50 kasus
Jumlah kegiatan
pengambilan sumpah/janji PNS
sebanyak 3 kali
Jumlah penyelesaian Karpeg, karis/Karsu,
Taspen, ASKES, dan Taperum sebanyak
500 kartu
Jumlah proses
penyelesaian izin perkawinan dan
perceraian PNS
sebanyak 50 kasus
Jumlah kegiatan
pengambilan sumpah/janji PNS
sebanyak 2 kali
Jumlah penyelesaian
Karpeg, karis/Karsu,
Taspen, ASKES,
dan Taperum sebanyak
665kartu
67
133
h Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Orang Jumlah PNS yang difasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar 83 (TB 15 orang, 68 orang ujian dinas)
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar 80 (TB 37 orang, 43 orang ujian dinas)
97
i Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
orang Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN sebanyak 150 Orang
Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN sebanyak 157 Orang (yang lulus sebanyak 6 orang)
105
j Formasi Pegawai Skpd
Orang
skpd
Jumlah SKPD yang menyampaikan
dokumen formasi
sebanyak 72 skpd
pegawai Jumlah Data
Profil Bakat Minat dan Potensi CPNSD
dari Tenaga Honorer K1
dan K2 sebanyak 536 Orang
Jumlah Peserta Yang
Mengikuti Bimtek Analisis
Kebutuhan Pegawai (E-
Formasi) sebanyak 72 orang
Jumlah SKPD yang menyampaikan
dokumen formasi
sebanyak 72 skpd
pegawai Jumlah
Data Profil Bakat Minat dan Potensi
CPNSD
dari Tenaga Honorer K1 dan K2
sebanyak 486 Orang
Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Bimtek Analisis Kebutuhan Pegawai
(E-Formasi)
sebanyak 72 orang
100
90,67
100
k Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
Kali Jumlah pelaksanaan
senam kesegaran jasmani sebanyak 44
kali
Jumlah pelaksanaan pembinaan mental
pegawai berupa
pembinaan mental dan
rohani sebanyak 12
kali
Jumlah pelaksanaan
senam kesegaran jasmani sebanyak
44 kali
Jumlah pelaksanaan pembinaan mental
pegawai berupa
pembinaan mental
dan rohani sebanyak
12 kali
100 100
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pengembangan
yang diinginkan dan proyeksi yang diharapkan dimasa depan yang dimulai tahun 2016
adalah selain sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasara yang menunjang serta
anggaran yang memadai dan peningkatan pelayanan kepada aparatur di bidang
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-36
kepegawaian yang optimal diantaranya menjalankan Renstra tahun 2016 – 2021 sebagai
berikut :
1. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegritas
Dengan Berbasis Teknologi Informasi dengan strateginya yaitu :
a. Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur dengan
memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi;
b. Optimalisasi Lembaga dalam Proses Reformasi Birokrasi;
c. Peningkatan hubungan Kerjasama dengan Mitra Kerja;
d. Peningkatan Kesejahtreraan Pegawai untuk menumbuhkan Disiplin dan Motivasi Kerja;
e. Peningkatan Pemahaman Aparatur terhadap ketentuan peraturan Kepegawaian.
2. Memantapkan Pembinaan dan Pengembangan ASN dengan strateginya yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Pembinaan Pegawai Melalui Penerapan Peraturan
Kepegawaian Secara Konsisten;
b. Perumusan Pola Karir Aparatur Sipil Negara;
c. Optimalisasi Reward Dan Punishment;
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui Pengelolaan Pendidikan
Dan Pelatihan Yang Berkualitas;
e. Peningkatan Moralitas, Mentalitas Dan Etos Kerja Pegawai;
f. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai;
g. Peningkatan Kualitas Administrasi Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai;
h. Peningkatan Kealitas Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai;
i. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Data, Sistem Informasi Dan
Dokumentasi Kepegawaian;
j. Peningkatan Sarana Dan Prasarana dalam Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan
Dokumentasi Kepegawaian;
k. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Data, Sistem
Informasi Dan Dokumentasi Kepegawaian.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-37
2.4 Tantangan Dan Peluang BKPPD Kabupaten Bandung
Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi
secara cepat dan tepat;
2. Jumlah Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 (lima) tahun ke depan yang
perlu disiapkan penggantinya;
3. Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN;
4. Peningkatan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai ASN;
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan publik;
Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah:
a. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada
aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional;
c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangakan dan mengelola pegawai yang
profesional dalam penataan manajemen pegawai;
d. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan
tepat.
Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi
Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah disinkronkan
dan sinergi dengan Renstra Badan Kepegawaian pada tingkat yang lebih Atas, sehingga program
dan kegiatan yang terlah tercantum pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung mengikuti program dan kegiatan pada pusat dan propinsi. Seperti
contoh, pada tingkat Pusat dan Provinsi, terdapat kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK), maka Kabupaten/Kota di wajibkan untuk menyiapkan kegitan tersebut
sehingga pelayanan anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota terintegrasi.
Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-38
Tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah
melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung tidak berkaitan dengan
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung.
Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
Seperti halnya dengan Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Bandung, karena tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung tidak berkaitan langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-39
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan
Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun ke
depan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia Aparatur adalah:
a. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang
ditetapkan;
b. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan
manajemen kepegawaian;
c. Belum optimalnya pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS;
d. Belum tertatanya personil secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan karier
pegawai.
Faktor penentu keberhasilan
Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga memperjelas hubungan Visi, Misi dan
nilai Asumsi, sebagai berikut:
1. Adanya Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian;
2. Adanya Manajemen kepegawaian yang memadai;
3. Dukungan anggaran pembiayaan yang dinamis;
4. Teknologi informasi yang terus berkembang;
5. Fasilitasi sarana/prasarana yang memadai;
6. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah Visi Kabupaten Bandung adalah : “Memantapkan
Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-40
yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan
Lingkungan” Dengan Misi :
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan;
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta
memperhatikan aspek kebencanaan;
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif;
6. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kemandirian desa;
8. Meningkatkan reformasi birokrasi;
9. Meingkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi,
program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dihadapkan kepada kajian
yang menjadi bahan pertimbangan, adapun yang menjadi kajian tersebut adalah faktor pendorong
dan penghambat pada aspek reformasi birokrasi, uraian faktor-faktor yang menjadi pendorong dan
penghambat terhadap pencapaian visi, misi, program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih dapat dilihat pada tabel III.1.
Tabel III.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,
Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
I. Misi 8
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-41
"Meningkatkan reformasi birokrasi".
Pelayanan di bidang Kepegawaian masih di rasa kurang maksimal
Belum memiliki sarana dan prasarana yang layak dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi
Dengan kondisi yang ada, pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokoknya dengan rasa tanggung jawab. rasa
1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Anggaran untuk peninagkatan kapasitas sumber daya aparatur belum memadai sesuai ketentuan dan belum memiliki sarana dan prasarana penunjang kediklatan.
Belum memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelenggaran peningkatan kapasitas melalui diklat yang sesuai dengan standar LAN
Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan memiliki hak untuk meningkatkan kapasitasnya dan pengetahuan lain yang lebih tinggi.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Belum terpenuhinya standar kompetensi jabatandalam memenuhi kebutuhan karir ASN
Belum memiliki fasilitas guna menunjang kelancaran program pembinaan dan pengembangan Aparatur.
BKPPD telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
3.3 Telaah Renstra K/L
Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan kegiatan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-42
pembangunan yang mengarah pada pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara untuk
mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dengan melaksanakan pembinaan
dan pengembangan aparatur yang profesional dan proporsional.
3.3 Telaah Rtrw Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis
Pengembangan pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat
terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Bandung diharapkan memiliki fungsi
utama penunjang sistem metropolitan sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi. Kebijakan
strategisnya adalah pengembangan sistem jaringan Prasarana Wilayah. Dari isu strategis tersebut,
sasaran yang diharapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung ke depan adalah peningkatan kapasitasumber daya aparatur untuk menjaga
kecakapan aparatur yang mampu memberikan daya dukungnya terhadap pengembangan karier.
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Penentuan isu-isu Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 yang harus di tangani secara berkesinambungan untuk
mendukung isu strategis daerah yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kepegawaian.
4. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-43
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
Guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu : “Memantapkan
Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan
Berwawasan Lingkungan” Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung menetapkan visinya sebagai berikut :
“Mewujudkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan
Melayani”
Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Dalam rangka mendukung program nasional Reformasi Birokrasi , maka Badan Kapegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun Kedepan diharuskan
dapat mewujudkan kualitas ASN yang lebih baik dan mampu bersaing dalam melaksanakan tugas.
b. Integritas yang berarti memiliki sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi dan
menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dengan demikian dalam 5
(lima) tahun kedepan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
turut mendukung pemberantasan korupsi dan penyakit-penyakit moral lainnya.
c. Melayani dengan artian Badan Kapegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung merupakan pelayanan bagi seluruh masyarakat ASN di Kabupaten Bandung dalam
pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan ASN baik itu secara administrasi maupun
peningkatan kapasitas ASN .
Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan visi tersebut, maka di tetapkan misi Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung sebagai berikut :
1. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-44
2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan
Berbasis Teknologi Informasi
3. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN melalui penilaian penilaian prestasi kerja
Setelah dilakukan kajian terhadap renstra BKPPd maka misi kabupaten Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah kabupaten bandung di ubah menjadi :
5. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
6. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan
Berbasis Teknologi Informasi
7. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN melalui penilaian penilaian prestasi kerja
8. Memantapkan tatakelola instansi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah
Daerah Kapupaten Bandung
8.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah
Kabupaten Bandung
Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi
ke 8 Bupati Bandung yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana tujuan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-
2021 adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik’.
Setelah dilakukan kajian internal maka tujuan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah
Daearah Kabupaten Bandung ditambah dengan “Meningkatkan Kapabilitas Internal Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Kapupaten Bandung”.
Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikatror Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud,
maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPPD 2016-2021 Setelah Kajian
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-45
Tujuan Sasaran Indikator
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Sebelum Kajian Setelah
Kajian
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Meningkatkan
kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggara
pelayanan
publik
Meningkatkan
kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggara
pelayanan
publik
Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi
Pegawai Melalui
Pendidikan dan
Pelatihan Yang
Berkualitas
Meningkatnya
kompetensi
pegawai
melalui
pendidikan
dan pelatihan
Persentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Terwujudnya
peningkatan
pelayanan naik
pangkat,
pensiun, gaji
berkala, karpeg,
karis, karsu,
askes, taperum
dan taspen
dengan mudah
cepat dan tepat
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat
Waktu
Persentase
penyelesaian
administrasi
kepegawaian
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
Terwujudnya
peningkatan
sasaran prestasi
kerja pegawai
minimal < 50%
Meningkatnya
sasaran
prestasi kerja
pegawai
minimal
Presentase
Pegawai
Yang
Menduduki
Jabatan dan
Memenuhi
Sasaran
Penilaian
Prestasi
Kerja
Minimal
(>50%)
Prosentase
Pegawai
yang
memenuhi
sasaran
penilaian
prestasi
kerja
minimal
Meningkatkan
Kapabilitas
Internal Badan
Kepegawaian
Meningkatkan
Akuntabilitas
dan
Kapabilitas
Prosentase
Peningkatan
Capaian
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-46
Tujuan Sasaran Indikator
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Sebelum Kajian Setelah
Kajian
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Pendidikan dan
Pelatihan
daerah Daerah
Kapupaten
Bandung
internal
BKPPD
Kinerja
BKPPD
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dapat
dilihat pada tabel IV.2. di bawah ini.
Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Tahun 2016 – 2021 Sebelum Kajian
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatk
an kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelengga
ra pelayanan
publik
Meningkatnya kompetensi pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan
Persentase PNS yang memenuhi kompetensi
jabatan
Terwujudnya Peningkatan Sasaran
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Minimal
Presentase Pegawai Yang Menduduki Jabatan
dan Memenuhi Sasaran Penilaian Prestasi Kerja
Minimal (>50%)
Meningkatnya pelayanan naik pangkat,
pensiun, gaji berkala, karpeg, karis,
karsu, askes, dan taspen dengan
mudah, cepat dan tepat
Persentase penyelesaian administrasi
kepegawaian
Tabel IV.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Tahun 2016 – 2021 Setelah Kajian
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-47
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggara
pelayanan publik
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
pemerintah
Prosentase PNS yang memenuhi
kompetensi jabatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Yang Tepat Waktu
Prosentase penyelesaian
administarsi Kepegawaian Tepat
Waktu
Meningkatnya sasaran prestasi kerja
pegawai minimal
Prosentase Pegawai yang memenuhi
sasaran penilaian prestasi kerja
minimal
Meningkatkan
Kapabilitas Internal
Badan Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan daerah
Daerah Kapupaten
Bandung
Meningkatkan Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal BKPPD
Capaian Nilai AKIP
Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik
Nilai Rata-rata SKP Pegawai BKPPD
8.3 Strategi Dan Kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Kabupaten Bandung
Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalah yang penting
dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.
Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. serta
kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten
Bandung serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai
bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Bandung mencapai
tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan
komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi,
reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan
aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-48
masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki
kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas,
selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :
Tabel IV.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke 8 Tahun 2016 – 2021
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan
Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan
Misi 8 : Meningkatkan reformasi birokrasi
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
penyelenggara
pelayanan publik
Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
pemerintah
Penyelenggaran
manajemen
kepegawaian
daerah berbasis
kompetensi;
Meningkatkan kompetensi dan
pemahaman terhadap peraturan
dibidang kepegawaian
Meningkatkan
efisiensi
pelayanan
administrasi
publik
Penerapan
System Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian
secara
menyeluruh dan
bersinergi
dengan
Pemerintah,
Pemerintah
Propinsi Dan
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah Di
Lingkungan
Pemerintah
Meningkatkan kualitas pelayanan
kepegawaian daerah yang baik
melalui pembangunan system
pelayanan kepegawaian yang berbasis
teknologi informasi.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-49
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Kabupaten
Bandung;
Meningkatkan
efisiensi
kinerja dan
fungsi
kelembagaan
Meningkatkan
kapasitas aparatur
pemerintah
.
Peningkatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan aparatur
pemerintah
Meningkatkan
pemanfaatan
potensi daerah
Meningkatkan
efisiensi
pelayanan
administrasi
publik
Meningkatkan
efisiensi
pelayanan
administrasi
publik
Meningkatkan
pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
(TIK)
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Terwujudnya
regulasi
penyelengaraan
pemerintahan
daerah
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-50
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Memantapkan
Pembinaan Dan
Pengembangan
ASN
Terbangunnya
aparatur yang
memiliki
kemampuan,
keterampilan
dan perilaku
kerja produktif
Peningkatan
keimanan dan
ketakwaan
aparatur
pemerintah
daerah untuk
mendukung
terciptannya
masyarakat yang
Religius, Maju
dan Sejahtera
Memberikan wawasan dan
pengetahuan keagamaan sehingga
memiliki kecerdasan spiritual
Terbangunnya
aparatur
pemerintah
daerah yang
agamis sebagai
wujud jatidiri
bangsa
Indonesia
Peningkatan
kualitas
sumberdaya
aparatur
pemerintah
daerah berbasis
kompetensi;
Meningkatkan pola-pola
pengembangan karier pegawai
melalui pendidikan kedinasan,
memberikan bantuan tugas belajar
dan ijin belajar
Terbangunnya
aparatur
pemerintah
daerah yang
mempunyai
daya tanggap
terhadap
kepentingan
publik
Peningkatan
integritas, budaya
kerja dan etos
kerja aparatur
pemerintah
daerah sehingga
mempunyai daya
tanggap terhadap
kepentingan
public
Meningkatkan disiplin pegawai
dengan pemberian punish and reward
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-51
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai
lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan kwalitas sumber
daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua)
unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.
I. Program SKPD Terdiri Dari :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
13 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
14 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-52
C. Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
1 2
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Pemindahan tugas PNS
E. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
F. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
II. Program Urusan Wajib yang terdiri dari
G. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
4 Pembangunan Gedung Diklat
H. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
2 Seleksi penerimaan calon PNS
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
7 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-53
8 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
9 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
10 Formasi Pegawai
11 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
12 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
13 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
14 FasilitasiPenyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
15 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
indikatif pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-
2020 dapat dilihat pada lampiran .
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-54
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-55
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-56
BAB VI
PENUTUP
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-57
Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan melakukan
sumberdaya manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan
terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan
dengan baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur.
Amanat Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai
bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur hendaknya lebihj profesional dalam
menjalankan tugasnya baik sebagai pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan
masyarakat dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan.
Hakekat otonomi Daerah memberikan ruang interaksi yang mendekatkan masyarakat dengan
pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan
sumberdaya Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat.
Desentralisasi manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara
profesional dalam rangka memberdayakan Pegawai ASN, sehingga mampu menyelenggarakan
Otonomi Daerah secara akuntabel dalam rangka Negara Kesatuan republik Indonesia.
Untuk memberdayakan manajemen Pegawai ASN sebagai bagian dari menejemen
kepegawaian nasional, di perlukan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian secara
komprehensif berdasarkan:
1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai ASN harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian
dengan manajemen kepegawaian nasional, dengan menerapkan pronsip koordinasi, integritas,
sinkronisasi dan simplikasi.
2. Pengembangan manajemen Pegawai ASN yang rasional perlu dilakukan analisis jabatan, evaluasi
jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja.
Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun
2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategis
pembangunan, sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan
mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian Renstra
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi
penyusunan Rencana kerja tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui
monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
SKPD.