PemerintahKabupatenSiakbappeda.siakkab.go.id/downloads/LKj KAB.SIAK 2014.pdfGambaran Umum Kabupaten Siak I-1 2. Kewenangan, Tugas Pokok, dan Struktur Organisasi I-15 3. Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Siak

Laporan Kiner ja Pemer intah Kabupa ten Siak Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yangselalu menuntun, membimbing serta memberikanrahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehinggaLaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun2014 selesai disusun.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak ini disusunberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah. PenyusunanLaporan ini merupakan upaya kamiuntuk menginformasikan pertanggung-jawaban kinerja PemerintahKabupaten Siak selama tahun 2014,sebagai konsistensi atas komitmenkami untuk menciptakan transparansiyang merupakan salah satu pilarterwujudnya tata pemerintahan yangbaik (Good Governance) serta sebagaibahan evaluasi untuk meningkatkankinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yangmenjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang disusunberdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah(APBN/APBD). Ikhtisar kinerja ini adalah

relevan dengan perubahan paradigmapenganggaran pemerintah yang berbasiskinerja. Untuk keperluan tersebut, perlu

disusun suatu sistem akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah yang terintegrasi

dengan sistem perencanaan strategis, sistempenganggaran, dan Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik, Laporan Kinerja inidisusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Siak Tahun2011–2016, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Siak,serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2014.


Laporan Kiner ja Pemer intah Kabupa ten Siak Tahun 2014 ii

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikanprinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namunsetidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan(stakeholders) memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telahdilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Siak.

Terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telahberpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Siak Tahun 2014 ini. Semoga Allah S.W.T tetap membimbingdan menyadarkan kita untuk dapat berkarya lebih baik lagi.Aamiin Ya Robbal ’Alamiin.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Siak Sri Indrapura, Maret 2015

BUPATI SIAK

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si


Laporan Kine r ja Peme rin t ah Kabupate n Siak Tahun 2014

iii

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN I-1 1. Gambaran Umum Kabupaten Siak I-1 2. Kewenangan, Tugas Pokok, dan Struktur Organisasi I-15 3. Permasalahan dan Isu Strategis I-24 BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Siak 2011 – 2016 II-1 2. Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2014 II-16 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 II-17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1 1. Capaian Kinerja Organisasi III-1 1.1 Capaian Kinerja Indikator Makro III-1 1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III-9

1.3 Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Urusan

Bersama

III-143 1.4 Capaian Prestasi dan Penghargaan III-148 2. Realisasi Anggaran III-150 BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN

1. Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak

Tahun 2014

2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2014

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Siak

4. Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak

Tahun 2014



iv

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Siak

Tahun 2014 ................................. ............... ............... 3

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten

Siak Tahun 2014 ..................................................... 5

Tabel 1.3 Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Bekerja

Menurut Lapangan Usaha Utama Kabupaten Siak

Tahun 2013 ............................................................. 6

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten

Siak Tahun 2014 ...................................................... 7

Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Menurut

Lapangan Usaha (%) Kabupaten Siak Tahun

2011 – 2013 ……………………………………………............ 9

Tabel 1.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tanpa Migas

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten

Siak Tahun 2011 - 2013............................................ 10

Tabel 1.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tanpa Migas

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Siak Tahun

2011 - 2013............................................................... 11

Tabel 1.8 Perkembangan PDRB Per Kapita Tanpa Migas

Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2013

(Juta Rupiah) ............................................................ 13

Tabel 1.9 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas

Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2013

(Juta Rupiah) ........................................................... 14

Tabel 1.10 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Siak

Tahun 2014 ................................................................. 15



v

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Makro Kabupaten

Siak Terhadap Capaian Provinsi Riau dan Nasional

Dari Tahun 2011-2013 ............................................. III-1

Tabel 3.2 Kriteria Keberhasilan Pencapaian Kinerja ……………….. III-9

Tabel 3.3 Pengelompokan Capaian Kinerja sasaran

Tahun 2014 ............................................................ III-9

Tabel 3.4 Rincian Pencapaian kinerja sasaran menurut Kategori

capaian Tahun 2014 …………………………………………... III-10

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun

2014 ………………………………………………………………..

III-151



vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Siak .......................... 2

Gambar 2.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran ...................... 3


Laporan Kiner ja Pemer intah Kabupa ten Siak Tahun 2014

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIAK

1) Keadaan Geografis

a. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis, Kabupaten Siak terletak di antara

116’30” LU sampai dengan 020’49” LU dan 10054’21” BT

sampai dengan 10210’59” BT.

Wilayah Kabupaten Siak berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan

Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar,

Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis,

Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota

Pekanbaru.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Siak

Tahun 2005

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Skala:

1:750000

Sumber :

WILAYAH ADMINISTRASIPETA PEMBAGIAN

Gambar : 2.1

RPJPD KABUPATEN SIAK

Keterangan

U



I - 2

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Siak adalah 8.556,09 Km2 atau

9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah

terluas ke-6 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan pusat

administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Secara administrasi,

Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan, yang terdiri dari 122

desa dan 9 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan dapat

dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Siak Tahun 2014

Kecamatan Ibukota Jumlah

Desa/Kelurahan

Luas

Wilayah (Km2)

Persentase Luas

1. Minas Minas 5 346,35 4,05

2. Kandis Kandis 11 1.493,65 17,45

3. Siak Siak Sri

Indrapura 8 894,17 10,45

4. Sungai Apit Sungai Apit 15 1.346,33 15,73

5. Sungai Mandau

Muara Kelantan 9 1.705,00 19,92

6. Kerinci

Kanan Kerinci Kanan 12 128,66 1,50

7. Lubuk

Dalam Lubuk Dalam 7 155,09 1,81

8. Tualang Perawang 9 343,6 4,01

9. Koto Gasib Pangkalan Pisang

11 704,7 8,24

10. Dayun Dayun 11 232,24 2,71

11. Bunga Raya Bunga Raya 10 151 1,76

12. Mempura Benteng Hilir 8 437,45 5,11

13. Sabak Auh Bandar Sungai 8 73,38 0,86

14. Pusako Dusun Pusaka 7 544,47 6,36

Kabupaten Siak 131 8.556,09 100,00

Sumber : Siak Dalam Angka 2014



I - 3

c. Topografi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan

satuan perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari

dataran rendah, dengan ketinggian 0-50 m dari permukaan laut,

meliputi dataran banjir sungai dan rawa serta terbentuk

endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0°-3° atau bisa

dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan

mempunyai ketinggian antara 50-150 m dari daerah sekitarnya,

dengan kemiringan 3°-15° dan beriklim tropis dengan suhu

berkisar antara 25C - 32C.

2) Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan hasil registrasi

penduduk tahun 2014 berjumlah 471.330 jiwa dengan luas

wilayah sebesar 8.556,09 Km2. Kepadatan penduduk

Kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar 55 jiwa/Km2.

Kecamatan Tualang merupakan kecamatan dengan tingkat

kepadatan penduduk tertinggi sebesar 368 jiwa/Km2,

selanjutnya adalah Kecamatan Kerinci Kanan dengan tingkat

kepadatan penduduk sebesar 201 jiwa/Km2 dan Kecamatan

Sabak Auh dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai

174 jiwa/Km2. Sementara kepadatan terendah berada di

Kecamatan Sungai Mandau dengan tingkat kepadatan

penduduk sebesar 4 jiwa/Km2. Penyebaran penduduk

Kabupaten Siak tahun 2014 cukup merata di wilayah

kecamatan. Sebaran penduduk terbanyak, yaitu 26,83%

penduduk tinggal di Kecamatan Tualang. Sebaran terbanyak

kedua sebesar 17,47% berada di Kecamatan Kandis,



I - 4

dan berikutnya adalah Kecamatan Dayun sebesar 6,91%. Tiga

kecamatan dengan distribusi penduduk terendah yaitu

Kecamatan Sabak Auh (2,71%), Kecamatan Sungai Mandau

(1,58%) dan Kecamatan Pusako (1,41%).

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi Penduduk Kabupaten Siak menurut jenis

kelamin terdiri atas laki-laki 245.429 jiwa (52,07%) dan

perempuan 225.901 jiwa (47,93%). Perbandingan jumlah

penduduk laki-laki dan perempuan menghasilkan sex rasio

Kabupaten Siak sebesar 108 yang berarti jumlah penduduk

laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan.

Lebih rinci sebagaimana tertera dalam Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Siak Tahun 2014

Kecamatan Penduduk

Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. Minas 16.737 15.202 31.939

2. Kandis 42.873 39.476 82.349

3. Siak 14.209 13.339 27.548

4. Sungai Apit 15.983 14.946 30.929

5. Sungai Mandau 3.837 3.608 7.445

6. Kerinci Kanan 13.556 12.271 25.827

7. Lubuk Dalam 10.777 10.023 20.800

8. Tualang 66.102 60.340 126.442

9. Koto Gasib 12.093 11.395 23.488

10. Dayun 17.052 15.539 32.591

11. Bunga Raya 13.699 12.493 26.192

12. Mempura 8.424 7.899 16.323

13. Sabak Auh 6.622 6.167 12.789

14. Pusako 3.465 3.203 6.668

Kabupaten Siak 245.429 225.901 471.330 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 2014



I - 5

c. Jenis Pekerjaan

Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja

menurut lapangan usaha, pilihan bekerja di sektor

Pertanian/Agriculture masih mendominasi pasar kerja di

Kabupaten Siak dengan persentase sebesar 38,48% pada

tahun 2013, kemudian sektor manufaktur/Manufacturing

dengan persentase sebesar 21,09% yang diikuti dengan sektor

perdagangan/Trade sebesar 16,90%. Sementara pekerja di

sektor-sektor jasa-jasa/Services dengan persentase sebesar

13,24% ada di posisi keempat mengingat sektor ini lebih

bersifat padat modal. Meski pertumbuhan sektor pertanian

tidak cukup besar setiap tahunnya namun sektor ini mampu

menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor–

sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Siak. Hal ini antara lain

disebabkan karena sektor ini tidak mensyaratkan

persyaratan–persyaratan tertentu seperti misalnya

pendidikan. Lebih rinci sebagaimana tertera dalam Tabel 1.3

berikut ini :

Tabel 1.3

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan

Usaha Utama Kabupaten Siak Tahun 2013

No Lapangan Usaha Jumlah Persentase

1 Pertanian 62.173 38,5

2 Pertambangan Dan Penggalian 637 0,4

3 Industri 34.078 21,1

4 Konstruksi 6.505 4

5 Perdagangan 27.305 16,9

6 Transportasi 3.720 2,3

7 Keuangan 4.032 2,5

8 Jasa-Jasa 23.103 14,3

Total 161.553 100,0

Sumber : Siak Dalam Angka 2014



I - 6

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih

tergolong rendah. Dari jumlah penduduk Kabupaten Siak

tahun 2014 sebanyak 471.330 jiwa, yang telah menamatkan

pendidikan SLTA/sederajat hanya sebanyak 20,95%,

sedangkan yang telah memiliki ijazah Diploma I-IV/Strata I-III

hanya 3,78%. Dengan demikian penduduk yang berhasil

menyelesaikan pendidikan SLTA atau yang lebih tinggi hanya

24,73% dari jumlah penduduk. Sedangkan yang

menyelesaikan tingkat pendidikan SD/sederajat sebanyak

21,74% dan SLTP/sederajat sebanyak 15,78%. Penduduk

yang tidak/belum sekolah atau belum tamat SD/sederajat

relatif besar yaitu 37,75%. Gambaran jumlah penduduk

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari Tabel 1.4

berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan


No Tingkat Pendidikan Jumlah

Penduduk Persentase

1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 116.356 24,69

2 BELUM TAMAT SD/

SEDERAJAT 61.567 13,06

3 TAMAT SD/ SEDERAJAT 102.449 21,74

4 SLTP/SEDERAJAT 74.376 15,78

5 SLTA/SEDERAJAT 98.755 20,95

6 DIPLOMA I/II 3.475 0,74

7 AKADEMI/DIPLOMA III/ SARMUD

4.374 0,93

8 DIPLOMA IV/ STRATA I 9.570 2,03

9 STRATA II 346 0,07

10 STRATA III 62 0,01

Jumlah 471.330 100,00 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, 2014



I - 7

3) Perekonomian

Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) merupakan indikator pembangunan Kabupaten Siak

setiap tahunnya yang dapat dipantau dan dievaluasi kinerjanya

melalui indikator yang terukur. Salah satu indikator untuk

mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Siak yaitu

melalui pengukuran indikator Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), di mana dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui laju

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB per kapita.

Perkembangan PDRB sektoral yang ditampilkan akan

mengetahui kondisi dan potensi ekonomi Kabupaten Siak. Data

tersebut menjadi strategis sebagai bahan masukan bagi setiap

perencanaan pembangunan ke depan khususnya di sektor

ekonomi.

1) Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Kebijakan pemerintah yang menurunkan subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM) telah membawa dampak yang cukup

besar bagi perekonomian nasional maupun daerah. Akibatnya

inflasi dan suku bunga melambung tinggi. Sektor-sektor

ekonomi juga tidak terlepas terkena dampaknya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak, baik langsung

maupun tidak langsung saling mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi regional maupun

daerah disekitarnya. Sehingga secara tidak langsung kondisi

makro ekonomi sedikit banyaknya juga mempengaruhi

perekonomian Kabupaten Siak. Pertumbuhan ekonomi diukur

dari pergerakan PDRB tanpa migas Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak tumbuh



I - 8

rata–rata sebesar 7,24% selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada

tahun 2013 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak mencapai

sebesar 6,72% mengalami sedikit perlambatan bila dibanding

tahun 2012 yaitu sebesar 7,54%. Hal ini dikarenakan oleh

terjadinya pertumbuhan yang melambat dari sektor

Bangunan dimana sebelumnya pada tahun 2012 sektor

Bangunan tumbuh sebesar 20,17%, kemudian pada tahun

2013 tumbuh melambat sebesar 5,09%. Jika kita lihat pada

Tabel 1.12, sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai

pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 12,21%, kemudian pada

urutan kedua pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

tercatat 11,74% dan pada urutan ketiga yaitu sektor Listrik

dan Air Bersih yakni sebesar 8,69%. Pertumbuhan ekonomi

tanpa migas menurut lapangan usaha Kabupaten Siak dari

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada

Tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha (%)

Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2013

Lapangan Usaha 2011 2012 2013

1. Pertanian 5,89 5,9 6,05

2. Pertambangan dan Penggalian 6,95 7,14 6,26

3. Industri Pengolahan 7 7,01 6,19

4. Listrik dan Air Bersih 8,73 8,99 8,69

5. Bangunan 20,23 20,17 5,09

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 11,64 11,52 11,74

7. Angkutan dan Komunikasi 12,17 12,64 12,21

8. Keuangan 7,74 8,41 8,32

9. Jasa-jasa 8,1 8,06 8,31

Kabupaten Siak 7,46 7,54 6,72

Sumber : Data Olahan



I - 9

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan

Usaha

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah

dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB

tanpa migas Kabupaten Siak atas dasar harga konstan tahun

2000 pada tahun 2013 berjumlah Rp.4.703.265,10 juta.

Kontribusi terbesar pada sektor Industri Pengolahan yaitu

sebesar 51,18% dan terbesar kedua adalah sektor Pertanian

sebesar 30,04% dari total PDRB. Sektor Listrik, Gas & Air

Bersih memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB yaitu

sebesar 0,09%. Perkembangan nilai dan kontribusi sektor

dalam PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan tahun

2000 Kabupaten Siak dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2013 dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tanpa Migas Atas Dasar

Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2013

No Sektor 2011 2012

2013

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

1 Pertanian 1.257.975,94 9,22 1.332.181,67 30,23 1.412.816,31 30,04

2 Pertambangan &

Penggalian 21.868,42 70,11 23429,83 0,53 24897,11 0,53

3 Industri Pengolahan 2.118.446,63 15,53 2.266.949,73 51,44 2.407.299,07 51,18

4 Listrik,Gas & Air Bersih 3.566,95 0,03 3.887,48 0,09 4.225,41 0,09

5 Bangunan/Konstruksi 127.756,19 0,94 153.524,61 3,48 161.337,19 3,43

6 Perdagangan, Hotel & Restoran

262.820,40 1,93 293.084,62 6,65 327.497,65 6,96

7 Pengangkutan & Komunikasi

74.916,63 0,55 84.382,97 1,91 94.689,91 2,01

8 Keuangan, Sewa, &

Jasa Perusahaan 38.529,83 0,28 41.769,73 0,95 45.246,24 0,96

9 Jasa-Jasa 192.449,57 1,41 207.969,94 4,72 225.256,21 4,79

Jumlah 4.098.330,56 100,00 4.407.180,58 100,00 4.703.265,10 100,00

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau 2011 - 2013



I - 10

PDRB tanpa migas Kabupaten Siak atas dasar harga

berlaku tahun 2013 berjumlah Rp.34.802.480,62 juta.

Kontribusi terbesar pada sektor Industri Pengolahan yaitu

sebesar 53,13% dan terbesar kedua adalah sektor Pertanian

sebesar 30,37% dari total PDRB. Sektor Listrik, Gas & Air

Bersih memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB yaitu

sebesar 0,06%. Perkembangan nilai dan kontribusi sektor

dalam PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku

Kabupaten Siak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tanpa Migas Atas Dasar

Harga Berlaku Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2013

No Sektor 2011 2012 2013

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

1 Pertanian 8.216.076,96 31,64 9.370.576,62 31,09 10.570.411,75 30,37

2 Pertambangan & Penggalian

121910,03 0,47 164042,15 0,54 222754,39 0,64

3 Industri Pengolahan 14.213.332,74 54,74 16.218.833,99 53,80 18.489.699,97 53,13

4 Listrik, Gas, & Air

Bersih 13.413,10 0,05 16.717,25 0,06 20.811,93 0,06

5 Konstruksi 1.229.991,62 4,74 1.523.221,63 5,05 1.836.926,01 5,28

6 Perdagangan, Hotel, & Restoran

962.155,41 3,71 1.288.264,23 4,27 1.639.778,06 4,71

7 Pengangkutan &

Komunikasi 150.878,56 0,58 178.455,16 0,59 212.617,13 0,61

8 Keuangan, Sewa, &

Jasa Perusahaan 218.228,27 0,84 284.373,79 0,94 366.038,86 1,05

9 Jasa-Jasa 839.938,58 3,23 1.099.773,50 3,65 1.443.442,52 4,15

Jumlah 25.965.925,27 100,00 30.144.258,32 100,00 34.802.480,62 100,00




I - 11

3) PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita Menurut

Lapangan Usaha

PDRB per kapita adalah salah satu indikator ekonomi

yang cukup penting dan dapat digunakan untuk melihat

tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk pada suatu

daerah. PDRB per kapita dapat dibahasakan sebagai rata-rata

nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk pada

suatu daerah. Bila disajikan secara berkala, data tersebut

akan dapat menunjukkan adanya perubahan kemakmuran

yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat

diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan ke

arah yang semakin membaik atau sebaliknya. Angka PDRB

per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB suatu

daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun

yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian jumlah

penduduk yang ada di suatu daerah sangat berpengaruh

terhadap besar kecilnya nilai PDRB per kapita.

Pada tahun 2013, PDRB per kapita penduduk Kabupaten

Siak atas dasar harga berlaku sebesar 83,60 juta rupiah. Hal

ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2013, setiap penduduk

Kabupaten Siak dapat menciptakan nilai tambah (value

added) sebesar 83,60 juta rupiah dalam setahun. Tabel 1.8

menunjukkan bahwa angka PDRB per kapita tanpa migas

atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2011-2013

terus mengalami peningkatan yaitu dari 66,28 juta rupiah

pada tahun 2011, naik menjadi 74,20 juta rupiah di tahun

2012, kemudian menjadi 83,60 juta rupiah pada tahun 2013.

Dalam periode yang sama secara riil PDRB per kapita atas

dasar harga konstan tahun 2000 juga menunjukkan tren

yang meningkat yakni 10,46 juta rupiah di tahun 2011,



I - 12

kemudian di tahun 2012 menjadi 10,91 juta rupiah dan 11,30

juta rupiah di tahun 2013.

Tabel 1.8 Perkembangan PDRB Per Kapita Tanpa Migas Kabupaten Siak

Tahun 2011 - 2013 (Juta Rupiah)

Uraian 2011 2012 2013

Harga Berlaku 66,28 74,60 83,60

Harga Konstan Tahun 2000 10,46 10,91 11,30


Pendapatan regional per kapita adalah rata-rata

pendapatan yang diterima oleh satu orang penduduk pada

suatu daerah. Angka pendapatan regional per kapita diperoleh

dengan cara membagi nilai pendapatan suatu daerah dengan

jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang ada di

daerah tersebut. Dengan demikian jumlah penduduk yang

ada di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap besar

kecilnya nilai Pendapatan regional Per Kapita. Pada tahun

2013 pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten

Siak atas dasar harga berlaku sebesar 76,43 juta rupiah. Hal

ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2013, setiap penduduk

Kabupaten Siak mempunyai pendapatan sebesar 76,43 juta

rupiah dalam setahun. Tabel 1.9 menunjukkan bahwa angka

pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga

berlaku selama kurun waktu 2011-2013 terus mengalami

peningkatan; yaitu dari 60,81 juta rupiah pada tahun 2011,

naik menjadi 67,90 juta rupiah di tahun 2012, kemudian

menjadi 76,43 juta rupiah pada tahun 2013. Dalam periode

yang sama secara riil pendapatan regional per kapita atas

dasar harga konstan tahun 2000 juga menunjukkan tren



I - 13

yang meningkat yakni 9,60 juta rupiah di tahun 2011,

kemudian di tahun 2012 menjadi 9,93 juta rupiah dan 10,33

juta rupiah di tahun 2013.

Tabel 1.9

Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2013 (Juta Rupiah)

Uraian 2011 2012 2013

Harga Berlaku 60,81 67,90 76,43

Harga Konstan Tahun 2000 9,60 9,93 10,33


4) Pemerintahan

Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Kabupaten Siak membawahi 14 (empat belas) kecamatan yaitu :

Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Siak,

Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan

Kerinci Kanan, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Tualang,

Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Bunga

Raya, Kecamatan Mempura, Kecamatan Sabak Auh dan

Kecamatan Pusako.

Kecamatan Sungai Apit merupakan kecamatan yang memiliki

jumlah kelurahan/desa terbanyak yakni 15 kelurahan/desa,

disusul Kecamatan Kerinci Kanan yang memiliki 12 kelurahan/

desa, sedangkan Kecamatan Minas merupakan kecamatan yang



I - 14

memiliki kelurahan/desa paling sedikit yakni 5 desa

sebagaimana tertera pada Tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10 Luas Wilayah Menurut Kecamatan


Kecamatan Ibukota Jumlah

Kelurahan/

Desa

Luas Wilayah

(Km2)

Persentase Luas

1. Minas Minas 5 346,35 4,05

2. Kandis Kandis 11 1.493,65 17,45

3. Siak Siak Sri

Indrapura 8 894,17 10,45

4. Sungai Apit Sungai Apit 15 1.346,33 15,73

5. Sungai Mandau

Muara Kelantan 9 1.705,00 19,92

6. Kerinci Kanan

Kerinci Kanan 12 128,66 1,50

7. Lubuk

Dalam Lubuk Dalam 7 155,09 1,81

8. Tualang Perawang 9 343,6 4,01

9. Koto Gasib Pangkalan Pisang

11 704,7 8,24

10. Dayun Dayun 11 232,24 2,71

11. Bunga Raya Bunga Raya 10 151 1,76

12. Mempura Benteng Hilir 8 437,45 5,11

13. Sabak Auh Bandar Sungai 8 73,38 0,86

14. Pusako Dusun Pusaka 7 544,47 6,36

Kabupaten Siak 131 8.556,09 100,00 Sumber : Siak Dalam Angka 2014

2. KEWENANGAN, TUGAS POKOK, DAN STRUKTUR

ORGANISASI

1) Kewenangan

Berdasarkan ketentuan Bab III pasal 10 ayat 1 jo. pasal 11

ayat 2 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota



I - 15

mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan

yang dikecualikan dalam ketentuan pasal 10 ayat 3 yaitu dalam

hal pengurusan : (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan,

(3) Keamanan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan Fiskal Nasional, serta

(6) Agama.

Sesuai pasal 14 ayat 1 di atas dinyatakan bahwa urusan

wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/

kota meliputi:

(1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;

(2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

(3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

(4) penyediaan sarana dan prasarana umum;

(5) penanganan bidang kesehatan;

(6) penyelenggaraan pendidikan;

(7) penanggulangan masalah sosial;

(8) pelayanan bidang ketenagakerjaan;

(9) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah;

(10) pengendalian lingkungan hidup;

(11) pelayanan pertanahan;

(12) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

(13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;

(14) pelayanan administrasi penanaman modal;

(15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

(16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.



I - 16

Sedangkan menurut pasal 14 ayat (2) serta penjelasannya

dinyatakan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang

bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan antara lain: pertambangan,

perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Terkait dengan pengelolaan belanja daerah yang

dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang dinyatakan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah pada pasal 32 ayat 2 bahwa klasifikasi belanja daerah

menurut urusan wajib mencakup 25 urusan, yakni :

(1) pendidikan;

(2) kesehatan;

(3) pekerjaan umum;

(4) perumahan rakyat;

(5) penataan ruang;

(6) perencanaan pembangunan;

(7) perhubungan;

(8) lingkungan hidup;

(9) pertanahan;

(10) kependudukan dan catatan sipil;

(11) pemberdayaan perempuan;

(12) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

(13) sosial;

(14) tenaga kerja;

(15) koperasi dan usaha kecil dan menengah;



I - 17

(16) penanaman modal;

(17) kebudayaan;

(18) pemuda dan olah raga;

(19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

(20) pemerintahan umum;

(21) kepegawaian;

(22) pemberdayaan masyarakat dan desa;

(23) statistik;

(24) arsip; dan

(25) komunikasi dan informatika.

Adapun pada pasal 32 ayat 3 dinyatakan bahwa klasifikasi

belanja menurut urusan pilihan mencakup 8 urusan, yakni:

(1) pertanian;

(2) kehutanan;

(3) energi dan sumber daya mineral;

(4) pariwisata;

(5) kelautan dan perikanan;

(6) perdagangan;

(7) perindustrian; dan

(8) transmigrasi.

Dalam perkembangan terakhir, ketentuan mengenai pasal

14 UU No.32 Tahun 2004 tersebut telah diatur lebih lanjut

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 7 ayat (2) PP tersebut

diatur mengenai urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota



I - 18

berkaitan dengan pelayanan dasar yang mencakup 26 urusan

yakni :

(1) pendidikan;

(2) kesehatan;

(3) lingkungan hidup;

(4) pekerjaan umum;

(5) penataan ruang;

(6) perencanaan pembangunan;

(7) perumahan;

(8) kepemudaan dan olahraga;

(9) penanaman modal;

(10) koperasi dan usaha kecil dan menengah;

(11) kependudukan dan catatan sipil;

(12) ketenagakerjaan

(13) ketahanan pangan.

(14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

(15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

(16) perhubungan;

(17) komunikasi dan informatika;

(18) pertanahan;

(19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

(20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian;

(21) pemberdayaan masyarakat dan desa;

(22) sosial;

(23) kebudayaan;

(24) statistik;

(25) kearsipan; dan

(26) perpustakaan



I - 19

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (4) diatur mengenai urusan

pilihan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang secara

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi 8 urusan

yakni :

(1) kelautan dan perikanan;

(2) pertanian;

(3) kehutanan;

(4) energi dan sumber daya mineral;

(5) pariwisata;

(6) industri;

(7) perdagangan; dan

(8) ketransmigrasian.

2) Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Kabupaten Siak, agar terwujud Masyarakat Kabupaten Siak

yang Sejahtera Lahir dan Batin berlandaskan Iman dan Taqwa.

Adapun tugas pokok dan struktur organisasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak diuraikan sebagai berikut :

Sekretariat :

Struktur organisasi Kabupaten Siak telah dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14

tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Siak, yaitu :



I - 20

Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yang meliputi :

1) Sekretaris Daerah

2) Asisten :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahi :

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Bagian Pertanahan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan,

membawahi :

Bagian Administrasi Perekonomian

Bagian Administrasi Pembangunan

Asisten Administrasi Umum, membawahi :

Bagian Hukum

Bagian Organisasi

Bagian Humas

Bagian Umum

Sekretariat DPRD Kabupaten Siak, yang meliputi :

1) Sekretaris DPRD

2) Bagian Umum

3) Bagian Keuangan

4) Bagian Persidangan, Risalah dan Hukum

5) Bagian Humas dan Protokol

Badan dan Kantor Daerah :

Struktur organisasi Badan dan Kantor di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan



I - 21

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Siak, yaitu :

1) Inspektorat

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana

4) Badan Lingkungan Hidup

5) Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

6) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu

7) Badan Kepegawaian Daerah

8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

10) Satuan Polisi Pamong Praja

11) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

12) Kantor Perpustakaan dan Arsip

13) Rumah Sakit Umum Daerah

14) Sekretariat KORPRI

Dinas :

Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai 15 (lima

belas) Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, yang terdiri

dari :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2) Dinas Kesehatan

3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5) Dinas Perhubungan dan Infokom



I - 22

6) Dinas Bina Marga dan Pengairan

7) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

8) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

9) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

10) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

12) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

13) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

15) Dinas Pertambangan dan Energi

Kecamatan :

Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai 14 (empat

belas) Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan, yang terdiri dari :

1) Kecamatan Siak

2) Kecamatan Mempura

3) Kecamatan Bunga Raya

4) Kecamatan Dayun

5) Kecamatan Sei Apit

6) Kecamatan Sabak Auh

7) Kecamatan Sei Mandau

8) Kecamatan Koto Gasib

9) Kecamatan Lubuk Dalam

10) Kecamatan Kerinci Kanan

11) Kecamatan Tualang

12) Kecamatan Minas



I - 23

13) Kecamatan Kandis

14) Kecamatan Pusako

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1) Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas

dan Sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan data/informasi gambaran umum di atas serta

identifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak yang terjadi

pada daerah dapat digambarkan bahwa permasalahan

pembangunan di Kabupaten Siak pada tahun 2014 sebagai

berikut :

Bidang Kesehatan

Permasalahan pembangunan di bidang kesehatan meliputi:

1. Dinamika Internasional; Komitmen internasional

dalam upaya percepatan menurunkan kematian ibu

yang menjadi indikator utama dalam Millenium

Development Goals (MDGs);

2. Masih terbatasnya peningkatan jumlah dan

pemerataan sumber daya kesehatan sesuai

kebutuhan; obat-obatan, tenaga medis dan non-medis

serta akses pelayanan kesehatan masyarakat (RSUD

dan Puskesmas);

3. Tingkat pemanfaatan (utilisasi) dan fungsionalisasi

pelayanan rujukan/RSUD (spesialistik) belum

memenuhi target yang ideal serta rasio ketersediaan

posyandu persatuan balita masih menunjukkan angka

perbandingan yang senjang.



I - 24

4. Masih terbatasnya upaya promosi kesehatan,

terutama kelapisan masyarakat bawah.

Bidang Pendidikan

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

yang belum mencapai APM SD maupun SMP sebesar

100%.

2. Belum terimplementasinya dengan baik Standar

Nasional Pendidikan (SNP) untuk semua jenis dan

jenjang pendidikan sehingga akan berdampak pada

rendahnya daya saing daerah;

3. Belum terimplementasinya dengan baik good

governance dan prinsip desentralisasi dalam tata

kelola pendidikan, baik pada tataran lembaga

pendidikan maupun pada tataran yang lebih tinggi

sehingga berdampak pada efisiensi;

4. Masih terdapat disparitas dalam berbagai aspek

pendidikan (dari sisi perluasan dan akses, dari sisi

mutu dan relevansi, dari sisi pelayanan);

5. Masih belum terpadunya pendidikan nilai dan

kepribadian dengan pendidikan akademis di lembaga-

lembaga pendidikan;

6. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru,

terutama guru sekolah dasar yang setingkat sarjana

(S-1).

Adapun permasalahan disparitas dari sisi

pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai

berikut :



I - 25

1. Masih besarnya kesenjangan antara partisipasi

pendidikan di setiap jenjang pendidikan antar

kecamatan.

2. Rasio pertambahan jumlah penduduk yang lebih tinggi

dibandingkan dengan ketersediaan sarana dan

prasarana penunjang pendidikan.

3. Masih belum tercapainya angka ideal bagi

perbandingan antar jenjang sekolah (TK terhadap

SD/MI; SD/MI terhadap SMP/MTs dan SMP/MTs

terhadap SMA/SMK/MA).

Permasalahan yang berhubungan dengan Mutu,

Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan diantaranya:

1) Masih relatif besarnya kesenjangan mutu pendidikan

di setiap jenjang pendidikan antar kecamatan;

2) Masih besarnya persentase guru yang belum

memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditentukan

(S1), terutama pada jenjang pendidikan dasar;

3) Masih besarnya persentase guru yang

mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai

dengan bidang keahliannya (ijazahnya) di tingkat

SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA;

4) Masih belum meratanya distribusi guru antar

kecamatan pada semua jenjang dan jenis

pendidikan;

5) Masih relatif besarnya angka ketidaklulusan dan

angka putus sekolah (drop-out) di sekolah-sekolah

yang berada di daerah sulit dan terpencil;

6) Belum dimanfaatkannya secara optimal ICT dalam

pembelajaran;



I - 26

7) Masih relatif rendahnya persentase guru yang

memperoleh sertifikasi;

8) Masih belum idealnya perolehan rata-rata nilai Ujian

Nasional pada jenjang SMP/MI dan SMA/SMK/MA;

9) Masih belum terpetakannya standar kompetensi

guru untuk semua mata pelajaran pada semua

jenjang pendidikan;

10) Masih relatif rendahnya persentase ketersediaan

fasilitas sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan

dan rendahnya rasio buku dan siswa.

Sedangkan permasalahan dalam tata kelola,

akuntabilitas dan pencitraan publik yaitu:

1) Belum tersedia data base pendidikan berbasis ICT

dalam pengelolaan data pendidikan dan pemberian

pelayanan;

2) Belum diimplementasikannya manajemen berbasis

sekolah secara utuh di sekolah-sekolah

3) Belum terwujudnya good governance dan pelayaan

prima dalam manajemen pendidikan;

4) Belum efektifnya sistem kepengawasan kependidikan

dan inventori manajemen aset pendidikan;

5) Relatif masih rendahnya angka koefisien efisiensi

pendidikan;

Bidang Perekonomian

Pertanian

Permasalahan di pertanian, antara lain :

1. Masih tingginya serangan dan gangguan hama dan

penyakit



I - 27

2. Terjadinya fungsi lahan tanaman pangan menjadi

non pangan

3. Kurangya tenaga kerja di sub sektor tanaman

pangan

4. Sistem pengairan tanaman pangan yang belum

optimal

5. Produksi pangan belum mencukupi kebutuhan

penduduk

6. Tingginya kehilangan produksi hasil pertanian

khususnya tanaman padi

7. Isu pertanian tradisional di semua sub sektor yang

ditandai : (1) Produkivitas yang rendah; (2)

Pengelolaan usaha subsisten; (3) Investasi

Infrastru(pengembangan, penguasaan dan

penerapan); (4) Upah murah ktur Agribisnis; (5)

Limited Level of technology dan Nilai Tukar Petani.

8. Isu konflik lahan pertanian.

Perkebunan dan kehutanan

Permasalahan di perkebunan dan kelautan, antara lain

:

1. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat

2. Terjadinya fungsi lahan hutan menjadi perkebunan

3. Isu moratorium kehutanan yang belum mengacu

pada RTRW

4. Tumpang tindih kepimilikan lahan perkebunan

terutama dengan masyarakat

5. Pembakaran lahan pembukaan perkebunan

terutama perkebunan kelapa sawit

6. Isu konflik lahan perkebunan dan kehutanan



I - 28

7. Konservasi kawasan hutan dan rehabilitasi

kerusahan hutan.

Perikanan

Belum terpenuhinya tingkat konsumsi ikan

masyarakat per kapita per tahun.

Peternakan

Permasalahan di hadapi peternakan, antara lain :

1. Masihnya tingginya penyakit rabies diakibatkan

masih terbatasnya koordinasi dengan instansi

terkait dalam penanganan penyakit tersebut.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap

penyakit rabies serta cakupan vaksinasi yang

rendah karena kurangnya kemampuan SDM di

tingkat lapang dan tingginya reproduksi HPR.

2. Kebutuhan daging dan telur yang semakin

meningkat.

3. Kebutuhan bibit ternak yang meningkat sebagai

dampak peningkatan populasi dan produksi ternak.

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Permasalahan di penyuluhan dan ketahanan pangan,

antara lain :

1. Belum optimalnya pergerakan

keanekaragaman konsumsi pangan yang

berbasis sumberdaya lokal;

2. Belum terwujudnya pola konsumsi pangan

yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang

diidentifikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan



I - 29

(PPH), sehingga diperlukan sosialisasi diversifikasi

pangan;

3. Masih terdapatnya daerah rawan pangan;

4. Belum terbentuknya lembaga cadangan pangan

daerah;

5. Masih banyaknya produksi pangan kita yang

dibawa keluar daerah sehingga menyebabkan

kelangkaan stok pangan lokal;

6. Turunnya harga pangan terutama padi sampai

harga di bawah standar pada saat panen raya;

7. Belum optimalnya peran dewan ketahanan

pangan;

8. Semakin maraknya ahli fungsi lahan dari lahan

pangan ke sub sektor lainnya;

9. Belum optimalnya pemahaman penyuluh terhadap

tupoksi;

10. Masih minimnya pelatihan teknis bagi penyuluh;

11. Kurangnya kegiatan yang menimbulkan motivasi

bagi penyuluh seperti studi banding, magang dan

fieldtrip;

12. Penempatan tenaga penyuluh belum sesuai

dengan potensi wilayah;

13. Pelaksanaan sistem latihan dan kunjungan (laku)

belum berjalan secara optimal (teratur, tertib dan

berkelanjutan);

14. Belum diisinya Kelompok Jabatan Fungsional

(KJF) pada BPP-KP Kabupaten Siak;

15. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan

penyuluh dalam pengajuan daftar usulan penilaian

angka kredit;



I - 30

16. Belum optimalnya fungsi balai penyuluh

Kecamatan, karena belum terjangkau jaringan

listrik;

17. Kurangnya sarana prasarana penyuluhan dan

ketahanan pangan.

Penanaman Modal

Permasalahan di Penanaman Modal, antara lain:

1. Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan

serta ketidaksta bilan ekonomi makro;

2. Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah;

3. Peraturan ketenagakerjaan, yang lebih

menjadi masalah dibandingkan masalah kualitas

tenaga kerja;

4. Biaya keuangan (financing), lebih menjadi

masalah dibandingkan masalah akses;

5. Pajak tinggi, lebih menjadi masalah

dibandingkan administrasi pajak dan pabean;

6. Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk

kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan,

sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar

tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang

terdidik dan terampil;

7. Infrastruktur mencakup jalan, jembatan dan

pelabuhan (sarana transportasi), telekomunikasi,

listrik dan air.



I - 31

Pariwisata dan Kebudayaan

Pariwisata

Terdapat 31 objek wisata yang dapat

dikembangkan menjadi tujuan destinasi wisata di

Kabupaten Siak namun dari jumlah tersebut yang

baru memberikan konstribusi hanyalah objek wisata

peninggalan Kerajaan Siak seperti Istana Kerajaan dan

makam raja-raja selebihnya belum dikembang dan

dikelola secara maksimal.

Kebudayaan

Peninggalan Sejarah dan benda kebudayaan

Melayu telah menjadi kekayaan Kabupaten Siak,

adapun permasalahan yang dihadapi banyaknya

peninggalan sejarah dan artefak budaya yang perlu

mendapatkan perlindungan dari kepunahan, begitu

juga dengan nilai-nilai budaya melayu yang tidak lagi

menjadi dasar perilaku masyarakat.

Bidang Infrastruktur

Pekerjaan umum

Permasalahan pembangunan yang berkaitan

dengan pekerjaan umum, diantaranya :

1. Permasalahannya kualitas jalan dengan kondisi baik

yang masih rendah.

2. Perlu penambahan lebar jalan karena volume lalu

lintas yang terus bertambah, dari 3-4 m menjadi

minimal lebar 6 m ditambah bahu jalan dan

drainase jalan. Jika ini tidak dilakukan dari

sekarang, maka di masa depan akan sulit



I - 32

dilakukan pelebaran karena lahan sudah

semakin banyak dipakai untuk bangunan.

3. Masih minimnya infrastruktur pengairan (irigasi)

untuk daerah pertanian.

4. Air permukaan yang berasal dari Sungai Siak

berkualitas buruk dengan kandungan unsur-unsur

relatif tinggi dan pH rendah (asam). Demikian pula,

air rawa dan air tanah dangkal memiliki kualitas

yang rendah dibandingkan dengan mutu air baku.

Karena itu, pada daerah pesisir yang dekat dengan

aliran sungai, penyediaan air baku dan air bersih

menjadi masalah besar. Biaya pengolahannya pun

menjadi lebih sulit dan mahal.

Perumahan

Permasalahan perumahan adalah pada kualitas

perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan

seperti sanitasi dan air bersih. Sistem pembuangan

limbah rumah tangga (MCK) masih banyak yang belum

memenuhi standar kesehatan.

Penataan Ruang

Permasalahan yang berkaitan dengan penataan

ruang, diantaranya :

1) Alih Fugsi lahan yang berlangsung sngat cepat,

terutama pengalihan dari hutan menjadi wilayah

perkebunan. Hal ini berjalan seiring dengan

lemahnya sistem pengawasan.

2) Karena perkebunan mendominasi pemanfaatan

lahan setelah pemanfaatan lain-lain maka

pembangunan infrastruktur khususnya



I - 33

transportasi di lingkungan perkebunan harus

mendapat prioritas.

Perhubungan

Permasalahan yang berkaitan dengan

perhubungan, diantaranya :

1. Belum tersedianya transportasi umum antar kota

dan dalam kota di Kabupaten Siak seperti bus kota

yang bisa melayani titik-titik persinggahan penting

di wilayah perkotaan.

2. Hendaknya dibuatkan program khusus untuk

pengembangan transportasi umum yang murah,

layak, aman, dan nyaman baik untuk antar kota

maupun di dalam kota dengan memberikan

subsidi kepada pengusaha dalam bentuk

pembangunan fasilitas tertentu atau memberikan

kemudahan tertentu sehingga pengusaha menjadi

lebih tertarik untuk mengembangkan transportasi

umum ini.

Kelistrikan

Permsalahan dalam bidang kelistrikan adalah

tingkat elektrifikasi pada rumah tangga yang rendah

selain di daerah perkotaan dan daerah yang jauh dari

akses jalan lintas. Rendahnya elektrifikasi ini

menyebabkan menurunnya produktifitas masyarakat

karena waktu beraktifitas yang lebih pendek, dan

ekonomi biaya tinggi karena harus membayar listrik

lebih mahal jika menggunakan genset. Selain itu,

tingkat kesejahteraan masyarakat pun menjadi lebih



I - 34

rendah karena pendidikan dan penghasilan akan

menurun.

Reformasi Birokrasi dan pelayanan Publik

Permasalahan dalam bidang pemerintahan Kabupaten

Siak, diantaranya :

1. Ditunjuknya Kabupaten Siak sebagai salah satu

kabupaten percontohan reformasi birokrasi di

Indonesia;

2. serta upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

2) Isu Strategis

Dari permasalahan yang telah di ungkapkan di atas, maka

dapat disimpulkan isu strategis pembangunan Kabupaten Siak

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyediaan

pelayanan gratis pada masyarakat.

2. Peningkatan akses, mutu dan pemerataan Pendidikan

3. Peningkatan dan pemerataan kulitas dan kuantitas

infrastruktur.

4. Pengembangan sentra produksi padi.

5. Replanting sawit dengan pola inti plasma

6. Pengembangan integrasi ternak dan tanaman.

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat.

8. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan

menuju kemandirian desa.

9. Perwujudan Siak sebagai pusat warisan Budaya Melayu

dan tujuan utama pariwisata Riau.


Laporan Kine r ja Pemerin tah Kabupaten Siak Tahun 2014

II - 1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Stratejik merupakan langkah awal dalam proses

berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah. Rencana stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi

antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap

lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan

langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan

tantangan (threats) yang ada. Analisis tersebut merupakan dasar bagi

perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka

diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana stratejik bersama

pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas

kinerja merupakan tolok ukur penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIAK TAHUN

2011 - 2016

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten

Siak telah menyusun perencanaan pembangunan yang tertuang

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2011-2016. RPJMD tersebut

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu



II - 2

5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2011-2016 sesuai

dengan periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih dengan

memperhitungkan segala potensi, peluang, dan kendala yang ada

atau mungkin timbul.

RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 ini disusun dengan

mengacu pada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Riau. Di samping

itu, RPJMD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencan Strategis

(RENSTRA) bagi masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

RPJMD Kabupaten Siak selanjutnya dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk

selanjutnya dipergunakan sebagai acuan untuk penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan RPJMD tersebut telah melibatkan seluruh

komponen perangkat pemerintah di Kabupaten Siak, yang

menempatkan RPJMD sebagai komitmen bersama Pemerintah

Kabupaten Siak dan seluruh unit kerjanya untuk mewujudkan

kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah

Kabupaten Siak yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat

(stakeholders) atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan

akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

RPJMD yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan

tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Siak dalam

penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan. Dengan

demikian, melalui RPJMD ini akan memudahkan seluruh jajaran

aparatur Pemerintah Kabupaten Siak serta DPRD Kabupaten Siak

dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan

kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



II - 3

Selain itu, RPJMD juga memudahkan untuk memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Secara skematis hubungan antara Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran di atas sebagaimana disajikan berikut ini :

Gambar 2.1

Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sumber data : Diolah dari UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(UU No.25/2004) dan UU Keuangan Negara (UU No.17/2004)

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016,

penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun

2014 merupakan 1 (satu) tahun penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Siak yang didasarkan kepada RPJM

dimaksud.

Sistematika penyajian perencanaan strategis tahun 2014

sebagaimana yang diuraikan pada bagian awal Bab II mengacu



II - 4

kepada RPJMD dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan agar

penyusunan Laporan Kinerja ini dapat sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi

tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, VISI

Pemerintah Kabupaten Siak dijabarkan sebagai berikut :

Misi Pembangunan Daerah

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi Pembangunan

Daerah tersebut dalam realita kehidupan masyarakat didaerah, maka

MISI yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak

dalam jangka waktu tahun 2011-2016 ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta

berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor

pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SIAK YANG

SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN

MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA MELAYU

SERTA SEBAGAI KABUPATEN DENGAN PELAYANAN PUBLIK

PUBLIK TERBAIK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2016 “



II - 5

2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui

pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata,

pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan

peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan

memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.

3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi

kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan,

pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan

pengendalian kependudukan

4. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan

infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan,

jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya

air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan;

5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih (clean government and good governance), menerapkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan

perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada

desa.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan,

maka Pemerintah Kabupaten Siak menjabarkan visi dan misi ke

dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa

perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan (goal) merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir

yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya lebih

dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang



II - 6

penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan

kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan

indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan

Kabupaten Siak (performance indicator).

Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-

perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam

fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas

untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam

melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran (objective) merupakan target kuantitatif yang akan

dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis. Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi

sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Siak dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran Pemerintah Kabupaten Siak merupakan gambaran yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun

waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun,

guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun

ke depan. Atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran,

triwulan ataupun bulanan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor

kunci keberhasilan (key success factors) yang telah diidentifikasikan

sebelumnya, yakni telah memperhitungkan analisis atas kondisi

lingkungan strategis serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga

tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional (rational)

dan dapat dicapai (achievable).

Pemerintah Kabupaten Siak telah merumuskan tujuan dan

sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses



II - 7

Rencana Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak

Tahun 2011-2016 untuk mencapai misi dan rangka merealisasikan

visi yang telah ditetapkan.

TUJUAN dan SASARAN Strategis dikaitkan dengan MISI yang

hendak dicapai Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2011-2016 adalah

sebagai berikut :

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pendidikan

Anak Usia Dini.

1.1 Makin terbukanya akses

pendidikan hingga pada anak

usia dini (PAUD).

2. Mewujudkan pemerataan

pendidikan dasar.

2.1. Terwujudnya pelaksanaan Wajar

9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12

tahun.

3. Mewujudkan sasaran

pembangunan pendidikan

menengah.

6.1. Optimalnya pelaksanaan dan

pencapaian sasaran

pelaksanaan Pendidikan

menengah.


dan kuantitas keluaran

pendidikan non formal.


pencapaian sasaran

pelaksanaan pendidikan non

formal.

MISI 1 “Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi

pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan,

kesehatan, kebudayaan dan keagamaan”.



II - 8

5. Memenuhi rasa keadilan

publik terhadap layanan

pendidikan luar biasa.


pencapaian sasaran

pelaksanaan pendidikan luar

biasa.

6. Meningkatkan jumlah

dan kualitas keluaran

pendidikan tinggi.


pencapaian sasaran

pelaksanaan pendidikan tinggi.

7. Mewujudkan standar

mutu pendidikaan

melalui peningkatan

profesionalisme.

7.1. Meningkatnya kompetensi dan

profesionalisme para pendidik

dan tenaga kependidikan.

8. Mewujudkan pelayanan

bidang pendidikan secara

optimal.

8.1. Optimalnya manajemen

pelayanan Pendidikan.

9. Mewujudkan pelayanan

kesehatan terjangkau dan

berwawasan mutu kepada

seluruh lapisan

masyarakat.

9.1. Terwujudnya peningkatan

kualitas dan aksesabilitas

kesehatan bagi seluruh

masyarakat.


kehidupan perempuan

dan anak-anak.

10.1. Meningkatnya Pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

kepada anak.


hidup masyarakat melalui

perencanaan keluarga

Berencana.

11.1. Terwujudnya pemasaran dan

pelayanan KB serta

berkembangnya sistem

informasi KB.

12. Mewujudkan Budaya

Melayu sebagai basis jati

diri masyarakat Siak

12.1. Terwujudnya masyarakat yang

berbudaya melalui implementasi

nilai-nilai budaya Melayu yang

ditunjang dengan pengelolaan,

pengembangan dan pelestarian

nilai, cagar dan benda budaya



II - 9

13. Meningkatkan

kecerdasan

masyarakatmelalui

ketersediaan bahan

bacaan

13.1. Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan layanan

kepustakaan

13.2. Terwujudnya peningkatan

budaya baca masyarakat

14. Membentuk karakter

pemuda yang mandiri

14.1. Terwujudnya kemandirian

pemuda

15. Meningkatkan prestasi

olahraga daerah.

15.1. Meningkatnya prestasi dalam

dunia olahraga


kehidupan beragama

16.1. Meningkatnya kualitas dan

pemahaman masyarakat

terhadap nilai keagamaan

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik

1.1. Meningkatnya Wisatawan lokal dan wisatawan asing

2. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, pendapatan petani dan ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau

2.1. Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas

2.2. Meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian

MISI 2 “Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui

pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan,

ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif

lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang

terbarukan”.



II - 10

3. Mewujudkan manusia sehat dan produktif

3.1. Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan

4. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan,pendapatan petani dan ketersedian bahan pangan dengan harga

terjangkau

4.1. Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas

5. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau

5.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan

5.2. Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan

6. Meningkatkan kuantitas,

kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau.

6.1. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas produk perikanan

6.2. Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan

7. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

7.1. Terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat

8. Meningkatkan mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.

8.1. Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha

9. Meningkatkan mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal, domestik dan internasional.

9.1. Meningkatnya peran industri kecil menengah.

9.2. Terciptanya iklim investasi yang kondusif



II - 11

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat

1.1. Meningkatnya cakupan penanganan PMKS

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan

2.1. Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan

2.2. Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM

3.1. Meningkatnya Kualitas Usaha mikro Kecil Menengah(UMKM)

4. Menumbuhkan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat

4.1. Meningkatnya Kualitas Koperasi

5. Meningkatkan kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan kerja

5.1. Menurunnya tingkat Pengangguran

6. Meningkatkan standar kesejahteraan pekerja dan pelayanan ketenagakerjaan

6.1. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja

7. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah

7.1. Tertatanya tata kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah

8. Mewujudkan pengelolaan datainformasi hasil pendaftaran penduduk dan pendatatan sipil

8.1. Terbangunnya sistem informasi kependudukan

MISI 3 “Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan,

pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor

ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan”.



II - 12

Tujuan Sasaran

1. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air.

1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

1.2. Meningkatnya kualitas sistem drainase dan irigasi

1.3. Meningkatnya kualitas air baku dan air bersih

1.4. Terkendalinya banjir

1.5. Terbangunnya infrastruktur di wilayah perdesaan

2. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik kepada masyarakat dan daerah

2.1. Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah

3. Membangun, meningkatkan, dan memeratakan pembangunan perumahan berkualitas baik

3.1. Meningkatnya kualitas perumahan

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang

4.1. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang daerah

4.2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang


bidang perhubungan

5.1. Meningkatnya kualitas

layanan perhubungan

5.2. Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

6.1. Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

MISI 4 “Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan

infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan,

pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan

lingkungan, penataan ruang dan perumahan”.



II - 13

6.2. Terlindunginya dan terkonservasinya sumberdaya alam

6.3. Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH

6.4. Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan

6.5. Terkelolanya RTH


pengelolaan bidang pertanahan

7.1. Tersedianya sistem informasi

pertanahan

7.2. Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan

7.3. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

8. Mewujudkan pembangunan

daerah yang terintegrasi,berkesinambungan dan berkelanjutan

8.1. Berjalannya pembangunan

yang terencana, terkordinasidan sinergis

Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan adminitrasi

1.1. Terwujudnya implementasi desentralisasi politik

1.2. Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan

1.3. Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan

2.1. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,dan akuntabel

MISI 5 “Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

(clean government and good governance), menerapkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan

implementasi otonomi kepada desa”.



II - 14

akuntabel 2.2. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah

2.3. Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat

3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah

3.1. Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan secara Optimal

4. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan otonomi Desa

4.1. Adanya kepastian tentang kewenangan yang dimiliki oleh desa, melalui penyerahan sebahagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada

desa serta pelaksanaan kewenangan asli desa.

4.2. Terwujudnya kemadirian keuangan desa

4.3. Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa

Prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2014

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi Pembangunan

serta pencapaian tujuan dan sasaran di atas telah ditetapkan

prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2014 yaitu :

1. Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat;

2. Peningkatan Tingkat Kecerdasan Masyarakat;

3. Pengembangan Perekonomian Daerah dan Ekonomi Kerakyatan;

4. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan;

5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah;

6. Reformasi Birokrasi dan Inisiasi Pelayanan Publik yang Prima



II - 15

Kebijakan

Kebijakan (policy) pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan

keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun Kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Siak

meliputi :

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses, mutu, relevansi

dan daya saing pelayan pendidikan melalui penyediaan sarana

dan prasarana sekolah, pengembangan kapasitas tenaga pendidik

dan kependidikan serta penyelenggaraan wajib belajar sembilan

dan inisiasi 12 tahun menuju masyarakat yang cerdas.

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui

penyediaan sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan

jaringannya/ rumah sakit, obat dan perbekalan kesehatan,

pemerataan tenaga kesehatan serta penyediaan pelayanan

kesehatan gratis menuju masyarakat yang sehat.

3. Mengembangkan nilai budaya, pengelolaan kekayaan, keragaman

dan pelestarian cagar dan benda budaya.

4. Mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

dan mengembangan pelayanan bidang keagamaan kepada

masyarakat

5. Membangun dan mengembangkan daerah tujuan wisata yang

dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan penunjang lainnya.

6. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan melalui

strukturisasi dan optimalisasi penggunaan lahan, peningkatan

infrastruktur sarana pertanian/perkebunan, penyediaan



II - 16

pembenihan dan pembibitan unggul, peningkatan SDM petani

serta penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

7. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan melalui

penyediaan pembenihan dan pembibitan unggul, pengembangan

perikanan tangkap, pengembangan integrasi ternak dan tanaman

serta penerapan teknologi peternakan

8. Membangun dan mengembangkan kawasan industri buton (KITB)

dan pelabuhan buton untuk meningkatkan ekonomi daerah

9. Membangun infrastruktur daerah antara lain jalan desa, jalan

antar desa, jalan menuju sentra pertanian dan perkebunan,

jaringan listrik, penyediaan air bersih, jembatan, terminal dan

pelabuhan serta telekomunikasi.

10. Menerapkan reformasi birokrasi dan SPM dalam bidang

pelayanan dan perizinan serta mengoptimalkan implementasi

otonomi kepada desa.

Program

Pada dasarnya, Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan

nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran

strategis, yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi.

Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan

merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu RPJMD

yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi visi, misi, tujuan

dan sasaran.

Dalam tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Siak telah

menetapkan 168 (seratus enam puluh delapan) program untuk



II - 17

mendukung pencapaian 60 sasaran strategis dengan memanfaatkan

sumber dana yang seluruhnya berasal dari Anggaran Belanja dan

Pendapatan (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2014. Keseluruhan 168

program tersebut dilaksanakan oleh 45 SKPD yang ada di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

2. TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2014

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pembangunan di

berbagai sektor yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah di

Kabupaten Siak dapat diukur melalui capaian indikator makro. Pada

tahun 2014 telah ditetapkan beberapa target indikator makro yang

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD

Kabupaten Siak Tahun 2011-2016. Adapun target indikator kinerja

makro Kabupaten Siak tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Siak Tahun 2014

No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja

1 Pertumbuhan Ekonomi % 7,61

2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 78,11

3 Angka Harapan Hidup Tahun 72,13

4 Angka Melek Huruf % 98,74

5 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,23

6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,39

7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 73,40

8 Persentase Penduduk Miskin % 5,27

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016



II - 18

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Perjanjian Kinerja menjabarkan target kinerja yang

menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir

periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja Tahun 2014 disusun setelah

APBD Kabupaten Siak Tahun 2014 disahkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun

2014 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.

1 Makin terbukanya akses pendidikan hingga pada anak usia dini (PAUD).

APK PAUD % 62,50

2 Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12 tahun.

APM SD/MI % 89,22

APM SMP/MTs % 79,62

AL SD/MI % 100,00

AL SMP/MTs % 100,00

APS SD/MI % 0,00

APS SMP/MTs % 0,00



II - 19

NO SASARAN


1 2 3 4 5

3 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaranp pelaksanaan Pendidikan menengah.

APM SMA/MA/SMK % 65,03

AL SMA/MA/SMK % 100,00

APS SMA/MA/SMK % 0,00

4 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal.

Angka melek huruf % 98,74

Rata-rata lama sekolah Tahun 9,23

5 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan

Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK

% 70,00

Persentase pendidik bersertifikasi

% 40,00

6 Optimalnya manajemen pelayanan Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Rasio 1:294

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

Rasio 1:222

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK

Rasio 1:411

Rasio guru/murid SD/MI Rasio 1:29



II - 20

NO SASARAN


1 2 3 4 5

Rasio guru/murid SMP/MTs

Rasio 1:32

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK

Rasio 1:32

7 Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Angka Harapan Hidup Tahun 72,13

Prevalensi Kasus HIV % <0,5

Rasio posyandu per 100 balita

Rasio 0,92

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk

Rasio 3,40

Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk

Rasio 1,35

Rasio pustu per 10.000 penduduk]

Rasio 1,63

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk

Rasio 0,23

Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio 12,70

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 100,00

Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis

% 100,00



II - 21

NO SASARAN


1 2 3 4 5

Angka Kematian bayi per 1.000

KLH 6

Angka kematian balita

per 1.000 KLH

6

Angka kematian ibu per 1.000

KLH 110

Prevalensi Balita gizi buruk

% 1,00

Prevalensi Balita gizi Kurang

% 2,50

Angka kesakitan Malaria per 1.000 penduduk

< 1

Tingkat kematian karena tuberkulosis

per 100.000

penduduk 2,00

Prevalensi tuberkulosis per

100.000 penduduk

34,50

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 80,00

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 96,00

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 100,00

Cakupan kunjungan bayi % 97,00



II - 22

NO SASARAN


1 2 3 4 5

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

% 98,00

8 Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan kepada anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan

% 36,00

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

% 60,00

9 Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta berkembangnya sistem informasi KB.

Cakupan peserta KB aktif % 73,00

10 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai, cagar dan benda budaya

Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan

Cagar Budaya

24

Jumlah Peristiwa Budaya Event 1

11 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan kepustakaan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

% 27,00

12 Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat

Jumlah pengunjung perpustakaan

orang 26.500

13 Terwujudnya kemandirian pemuda

Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan

kegiatan 9



II - 23

NO SASARAN


1 2 3 4 5

14 Meningkatnya prestasi dalam dunia olah raga

Prestasi olahraga Tingkat Propinsi / PORDA

Peringkat 2

Misi 2 :

Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.

15 Meningkatnya Wisatawan lokal dan wisatawan asing

Kunjungan wisatawan Wisatawan 60.000

Jumlah event pariwisata Event 9

16 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas

Persentase Ketersediaan Pangan Utama Beras

% 54,21

17 Meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Kw/Ha 44,59

18 Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan

Produksi Pangan Utama Beras

Ton 23.659,00

Produksi Komoditi Palawija

Ton 6.566,00

Produksi Komoditi Buah-buahan

Ton 14.510,00

Produksi Komoditi Sayur-sayuran

Ton 4.992,00

Persentase Ketersediaan Pangan Palawija

% 125,38

Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan

% 148,73



II - 24

NO SASARAN


1 2 3 4 5

Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran

% 64,81

19 Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas

Jumlah produksi perkebunan :

- Kelapa Sawit ton 4.700.000,00

- Karet ton 10.000,00

- Kakao ton 21,00

- Kelapa ton 1.100,00

- Sagu ton 19.900,00

20 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan

Jumlah hasil produksi komoditas peternakan:

- Daging ton 2.500,00

- Telur ton 160,00

21 Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan

Konsumsi Daging Ton 942,60

22 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan

Jumlah produksi hasil perikanan tangkap

Ton 2.541

Jumlah produksi perikanan budidaya

Ton 1.150,50

23 Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan

Konsumsi ikan Ton 16,65

24 Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha

Persentase kenaikan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

% 2,5 - 7%

25 Meningkatnya peran industri kecil menengah.

Pertumbuhan Industri % 1,00



II - 25

NO SASARAN


1 2 3 4 5

26 Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Jumlah investor berskala nasional

Investor 15

Jumlah nilai investasi berskala nasional

Milyar Rupiah

750,00

Jumlah izin prinsip yang diterbitkan

Izin prinsip

15

Lama proses perijinan Hari Kerja 14

Misi 3 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

27 Meningkatnya cakupan penanganan PMKS

Persentase Penduduk Miskin

% 5,27

28 Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan

Jumlah UED-SP UED-SP 14

29 Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Jumlah LPM aktif LPM 122

30 Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM 2.550

31 Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi aktif % 73,00

32 Menurunnya tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

% 73,40



II - 26

NO SASARAN


1 2 3 4 5

Tingkat Pengangguran terbuka

% 2,39

33 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek

% 91,00

Persentase UMR terhadap KHL

% 87,00

34 Tertatanya tata kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah

Cakupan kepemilikan akta kelahiran

% 16,00

Cakupan kepemilikan KTP % 58,00

35 Terbangunnya sistem informasi kependudukan

Lama maksimal proses pengurusan:

- KTP hari 30

- Akte pencatatan sipil hari 30

- KK hari 30

Misi 4 : Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

36 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

% 33,15

37 Meningkatnya kualitas sistem drainase, irigasi

Panjang Drainase yang dibangun

Meter 10.764,00

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

% 83,22



II - 27

NO SASARAN


1 2 3 4 5

38 Meningkatnya kualitas air baku dan air bersih

Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

% 61,36

39 Terbangunnya infrastruktur di wilayah perdesaan

Panjang semenisasi jalan desa yang dibangun

meter 13.829,00

40 Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah

Persentase elektrifikasi % 49,00

41 Meningkatnya kualitas perumahan Cakupan Ketersediaan

rumah layak huni % 98,80

42 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang

Persentase rumah ber-IMB % 20,00

43 Meningkatnya kualitas layanan perhubungan

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Hari 1

44 Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman

Persentase angkutan darat % 3,00

45 Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

Persentase penanganan sampah

% 61,00

46 Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Jumlah dokumen database SDA dan LH

Dokumen 6

47 Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan

Jumlah titik panas Hot spot 250

48 Terkelolanya RTH Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% 20,00

49 Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan

Persentase penyelesaian konflik pertanahan

% 100,00



II - 28

NO SASARAN


1 2 3 4 5

50 Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Cakupan lahan bersertifikat

% 100,00

51 Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasidan sinergis

Jumlah dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Dokumen 1

Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Dokumen 1

Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD

% 88,00

Misi 5 : Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa.

52 Terwujudnya implementasi desentralisasi politik

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif

% 75,00

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu PilPres

% 75,00

53 Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan

Persentase tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan)

% 13,44

54 Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif

Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perda 2



II - 29

NO SASARAN


1 2 3 4 5

Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perbup 2

55

Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

Opini WTP

Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Predikat B

56 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah

Rataan Capaian kinerja pembangunan Daerah

% 78,00

57 Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat

Jumlah gangguan kantramtibmas

Gangguan 29

58 Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Optimal

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan desa

Rasio 1 : 1

59 Terwujudnya kemadirian keuangan desa

Persentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan Desa

% 1,5

60 Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa

Rasio Desa Memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati

Rasio 1 : 1



II - 30

Untuk pelaksanaan dan pencapaian target atas 60 sasaran

strategis sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Siak

pada tahun 2014 telah menetapkan 168 program dengan total

Belanja Langsung pada APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun

Anggaran 2014 yakni sebesar Rp. 1.999.600.927.018,00 (Satu

triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus juta

sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan belas rupiah).

Keseluruhan 168 program dilaksanakan oleh 45 (empat puluh lima)

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.


L a p o r a n K i n e r j a P e m e r i n t a h K a b u p a t en S i a k T a h u n 2 0 1 4 III - 1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO

Kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Siak dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian

dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja makro. Akan

tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap

indikator kinerja makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan yang meliputi

Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.

Hasil pengukuran terhadap capaian indikator makro Kabupaten

Siak tahun 2014 belum bisa diukur dikarenakan belum tersedianya data

realisasi tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak.

Untuk perbandingan capaian indikator makro Kabupaten Siak terhadap

capaian Provinsi Riau dan Nasional dari tahun 2011-2013 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perbandingan capaian indikator makro Kabupaten Siak terhadap

capaian Provinsi Riau dan Nasional dari tahun 2011-2013

No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2011 Realisasi 2012 Realisasi 2013

Siak Riau Nasional Siak Riau Nasional Siak Riau Nasional

1 Pertumbuhan

Ekonomi % 7,46 7,63 6,5 7,54 7,82 6,3 6,72 6,13 5,78

2 Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

Indeks 76,92 76,53 72,77 77,27 76,90 73,29 77,44 77,25 73,81

3 Angka Harapan

Hidup Tahun 71,86 71,55 69,65 72,03 71,69 69,87 72,07 71,73 70,07

4 Angka Melek Huruf % 98,65 98,42 92,99 98,68 98,45 93,25 98,69 98,48 94,14

5 Rata-rata Lama

Sekolah Tahun 9,14 8,63 7,94 9,14 8,64 8,08 9,16 8,78 8,14



Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2011 Realisasi 2012 Realisasi 2013

6 Tingkat

Pengangguran

Terbuka

% 4,38 5,32 6,56 4,56 4,30 6,14 5,38 5,50 6,25

7 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja % 68,28 66,38 68,34 63,73 62,90 67,88 61,90 63,62 66,90

8 Persentase

Penduduk Miskin % 5,29 8,17 12,36 5,17 8,05 11,66 5,54 8,42 11,47

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2013 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak

mencapai sebesar 6,72%, di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau

yang sebesar 6,13% dan Nasional yang sebesar 5,78%. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Siak tahun 2013 ini mengalami sedikit

perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar

7,54%. Hal ini dikarenakan oleh terjadinya pertumbuhan yang

melambat dari sektor Bangunan di mana sebelumnya pada tahun 2012

sektor Bangunan tumbuh sebesar 20,17%, kemudian pada tahun 2013

tumbuh melambat sebesar 5,09%. Sektor Angkutan dan Komunikasi

mempunyai pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 12,21%, kemudian

pada urutan kedua pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

tercatat 11,74% dan pada urutan ketiga yaitu sektor Listrik dan Air

Bersih yakni sebesar 8,69%.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak, Riau dan Nasional Tahun 2011 s/d 2013 (%)

Siak Riau Nasional

7,46% 7,63% 7,54% 7,82% 6,50% 6,30%

6,72%

6,13% 5,78%

2011 2012 2013



b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Siak selama 3 (tiga) tahun terakhir terus

mengalami peningkatan, di mana IPM Kabupaten Siak selalu berada

di atas IPM Provinsi Riau dan Nasional. Pada tahun 2013 IPM

kabupaten siak mencapai 77,44 atau naik sebesar 0,52 dari tahun

2011 yakni sebesar 76,92. IPM Kabupaten Siak menempati posisi

ketiga untuk kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

c. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup juga dapat digunakan sebagai alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada

khususnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Siak selama 3 (tiga)

tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun dan selalu berada di atas angka harapan hidup Provinsi Riau

dan Nasional. Pada tahun 2013 angka harapan hidup Kabupaten Siak

sebesar 72,07 tahun atau meningkat sebesar 0,21 tahun dari tahun

2011 yang sebesar 71,86 tahun.



d. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator

AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun ke atas) yang

dapat membaca dan menulis minimal kata-kata atau kalimat

sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya. Angka

melek huruf Kabupaten Siak selama kurun waktu 3 (tiga) tahun

terakhir mengalami peningkatan dan selalu berada di atas angka

harapan hidup Provinsi Riau dan Nasional. Pada tahun 2013 AMH

Kabupaten Siak mencapai 98,69% atau sebesar 1,31% penduduk

Kabupaten Siak masih berada dalam kategori tidak melek huruf. AMH

tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari tahun 2011

sebesar 98,65%.



e. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Siak selama

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan selalu

berada di atas IPM Provinsi Riau dan Nasional. Pada tahun 2013 lama

rata-rata sekolah mencapai 9,16 tahun dibandingkan tahun 2012 dan

2011 yang tidak mengalami perubahan, tetap pada angka 9,14 tahun.

Artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Siak untuk umur 15 tahun

ke atas telah pernah mengenyam pendidikan formal minimal SMP.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan

rata-rata lama sekolah yaitu dengan menjalankan Program Wajib

Belajar 12 tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun.



Siak

9,5

9

8,5

8

7,5

7

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

9,14 9,14 9,16

8,63 8,64 8,78

7,94 8,08 8,14

Riau

Nasional

2011 2012 2013

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Siak selama kurun

waktu 3 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini

menandakan jumlah pengangguran di Kabupaten Siak terus

bertambah tiap tahunnya. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran

terbuka Kabupaten Siak sebesar 5,38% di bawah tingkat

pengangguran terbuka Provinsi Riau yang sebesar 5,50% dan

Nasional yang sebesar 6,25%. Untuk menekan lajunya tingkat

pengangguran terbuka di kabupaten Siak, diperlukan upaya

pemerintah untuk membuka kesempatan kerja baru bagi pencari

kerja dengan melakukan pengembangan kawasan ekonomi baru

seperti pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung

Buton, dan memberikan pelatihan ketrampilan kerja bagi pencari

kerja serta memberikan informasi kesempatan kerja bagi pencari

kerja.



Tingkat Pengangguran Terbuka

Siak Riau Nasional

5,32% 6,56% 6,14% 6,25%

5,38% 5,50% 4,38% 4,56% 4,30%

2011 2012 2013

g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Siak masih

relatif rendah. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tingkat

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Siak cenderung mengalami

penurunan, artinya jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan

dengan jumlah angkatan kerja selalu menurun. Pada tahun 2013

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Siak sebesar

61,90%, di bawah Provinsi Riau yang sebesar 63,62% dan Nasional

yang sebesar 66,90%. Perlu adanya upaya strategis Pemerintah

Kabupaten Siak untuk meningkatkan TPAK, dengan memperluas

kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan meningkatkan kompetensi

bagi pencari kerja.

68,28%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Siak Riau Nasional

68,34% 67,88%

66,38% 63,73%

62,90%

66,90%

63,62% 61,90%

2011 2012 2013



h. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Siak selama 3

(tiga) tahun meskipun naik namun masih di bawah angka kemiskinan

Provinsi Riau dan Nasional. Pada tahun 2013 persentase penduduk

miskin Kabupaten Siak sebesar 5,54% di bawah Provinsi Riau yang

sebesar 8,42% dan Nasional yang sebesar 11,47%. Untuk menekan

lajunya persentase penduduk miskin di Kabupaten Siak, Pemerintah

Kabupaten Siak telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Siak serta telah menetapkan Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 tentang penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Siak serta telah melaksanakan beberapa

program pengentasan kemiskinan diantaranya:

- Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga: subsidi Raskin,

sembako murah, rumah layak huni, beasiswa dan bantuan

peralatan sekolah keluarga miskin, bantuan sosial fakir miskin,

yatim piatu dan penyandang cacat serta bantuan rumah tangga

miskin lansia.

- Program berbasis pemberdayaan masyarakat: pelatihan otomotif,

menjahit, bordir, pengelasan dan manajemen kewirausahaan.

- Program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil:

penyediaan permodalan UED-SP dan KUR, penyelenggaraan

promosi produk, peningkatan kemitraan usaha.

- Program-program lain yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat miskin: bantuan alat dan bibit

pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, bantuan

KUBE, bantuan zakat produktif dan konsumtif dari BAZ serta

bantuan CSR.



1.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Siak telah

menetapkan 60 (enam puluh) sasaran strategis yang ingin dicapai untuk

merealisasikan 44 tujuan dalam rangka pencapaian visi misi

pembangunan Kabupaten Siak. Pencapaian dari 60 sasaran strategis

tersebut diukur dengan menggunakan 120 indikator dan target kinerja.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan

asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 Kriteria Keberhasilan Pencapaian Kinerja

No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian

1 ≥ 85% Sangat Baik

2 70% sampai dengan < 85% Baik

3 55% sampai dengan < 70% Cukup

4 Kurang dari 55% Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Kabupaten Siak tahun

2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap

target masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rincian tingkat

capaian kinerja sasaran pada masing-masing indikator tersebut dapat

dilihat pada lampiran 1. Pengukuran Kinerja.

Dari 60 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 120 indikator

kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Siak Tahun

2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengelompokan Capaian Kinerja sasaran Tahun 2014

No

Kategori Capaian Jumlah Sasaran

Jumlah Indikator Kinerja sasaran

1 Sangat Baik 48 105

2 Baik 1 1

3 Cukup 3 3



No

Kategori Capaian Jumlah Sasaran

Jumlah Indikator Kinerja sasaran

4 Kurang 4 4

5 Belum bisa diukur 4 7

Total 60 120

Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 3.4 Rincian Pencapaian kinerja sasaran menurut Kategori capaian Tahun 2014

NO

SASARAN STRATEGIS

Jumlah indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d < 70%

70 %

s/d < 85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Makin terbukanya akses pendidikan

hingga pada anak usia dini (PAUD).

1

56,30

Cukup

2 Terwujudnya

pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi

WAJAR 12 tahun.

6

99,81

Sangat

Baik

3 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaranp pelaksanaan Pendidikan menengah.

3

99,56

Sangat

Baik

4 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal.

2

-

belum bisa

diukur



NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d <

70%

70 %

s/d <

85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan

2

95,37

Sangat

Baik


6

137,82

Sangat

Baik

7 Terwujudnya

peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

23

94,86

Sangat Baik

8 Meningkatnya Pemberdayaan

perempuan dan perlindungan kepada anak

2

166,67

Sangat

Baik

9 Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta berkembangnya sistem informasi KB.

1

101,51

Sangat Baik

10 Terwujudnya

masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai- nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai, cagar dan benda budaya

2

100,00

Sangat

Baik



NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d <

70%

70 %

s/d <

85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1

100,00

Sangat Baik

12 Terwujudnya

peningkatan budaya baca masyarakat

1

96,86

Sangat

Baik

13 Terwujudnya

kemandirian pemuda

1

122,22

Sangat

Baik

14 Meningkatnya

prestasi dalam dunia olah raga

1

66,67

Cukup

15 Meningkatnya

Wisatawan lokal dan wisatawan asing

2

91,84

Sangat

Baik

16 Terpenuhinya

kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas

1

90,24

Sangat Baik

17 Meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian

1

116,89

Sangat Baik

18 Meningkatnya kualitas gizi dan

keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan

7

103,17

Sangat Baik



NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d <

70%

70 %

s/d <

85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas

5

104,76

Sangat Baik

20 Meningkatnya

kuantitas dan kualitas produk peternakan

2

199,33

Sangat Baik

21 Meningkatnya

pendapatan dari sektor peternakan

1

154,31

Sangat Baik

22 Meningkatnya kuantitas dan


2

114,21

Sangat

Baik


1

90,45

Sangat

Baik

24 Terwujudnya sistem

distribusi kelancaran arus barang dan

jasa, kepastian usaha

1

100,00

Sangat

Baik

25 Meningkatnya peran

industri kecil menengah.

1

500,00

Sangat

Baik

26 Terciptanya iklim investasi yang

kondusif

4

362,36

Sangat Baik

27 Meningkatnya

cakupan penanganan PMKS

1

-

belum bisa

diukur

28 Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan

1

64,29

Cukup



NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d <

70%

70 %

s/d <

85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1

100,00

Sangat

Baik

30 Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1

102,00

Sangat

Baik

31 Meningkatnya Kualitas Koperasi

1

91,78

Sangat

Baik

32 Menurunnya tingkat

Pengangguran

2

-

belum bisa

diukur

33 Meningkatnya perlindungan dan

kesejahteraan pekerja

2

104,98

Sangat

Baik

34 Tertatanya tata

kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah

2

100,10

Sangat

Baik

35 Terbangunnya

sistem informasi kependudukan

3

176,19

Sangat Baik

36 Meningkatnya

kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

1

117,44

Sangat

Baik

37 Meningkatnya kualitas sistem drainase, irigasi

2

200,00

Sangat

Baik


1

94,98

Sangat Baik



NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d <

70%

70 %

s/d <

85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1

100,00

Sangat Baik

40 Meningkatnya

cakupan pelayanan kelistrikan daerah

1

107,69

Sangat Baik

41 Meningkatnya

kualitas perumahan

1

100,24

Sangat Baik

42 Meningkatnya

kualitas pemanfaatan ruang

1

130,50

Sangat Baik

43 Meningkatnya

kualitas layanan perhubungan

1

100,00

Sangat

Baik


1

102,67

Sangat

Baik

45 Meningkatnya pembangunan yang

berwawasan lingkungan

1

138,80

Sangat

Baik


1

100,00

Sangat

Baik

47 Terkendalinya

kebakaran hutan dan lahan

1

38,52

Kurang

48 Terkelolanya RTH 1

44,40

Kurang

49 Terselesaikannya

konflik-konflik pertanahan

1

40,00

Kurang



NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d <

70%

70 %

s/d <

85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1

40,48

Kurang

51 Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasidan sinergis

3

96,64

Sangat Baik

52 Terwujudnya

implementasi desentralisasi politik

2

92,81

Sangat

Baik

53 Terwujudnya

implementasi desentralisasi Keuangan

1

86,46

Sangat Baik

54 Terwujudnya Implementasi

desentralisasi Administratif

2

100,00

Sangat

Baik

55 Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,dan akuntabel

2

-

belum bisa

diukur

56 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah

1

119,21

Sangat Baik

57 Meningkatnya

stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat

1

82,76

Baik



NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

indikator

Rata- rata

capaian

< 55 %

55 %

s/d <

70%

70 %

s/d <

85%

> 85%

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58 Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Optimal

1

100,00

Sangat

Baik

59 Terwujudnya kemadirian keuangan desa

1

100,00

Sangat

Baik


1

100,00

Sangat

Baik

120

4

3

1

48

4

Dari 60 (enam puluh) sasaran dengan 120 (seratus dua puluh)

indikator kinerja pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap

target yang sudah ditetapkan adalah sebagi berikut :

1. Melampaui target (>100%) sebanyak 47 indikator kinerja

2. Sesuai dengan target (=100%) sebanyak 28 indikator kinerja

3. Belum sesuai target (<100%) sebanyak 37 indikator kinerja

4. Belum dapat diukur capaiannya sebanyak 8 indikator kinerja, yaitu:

a. Angka melek huruf

b. Rata-rata lama sekolah

c. Angka Harapan Hidup

d. Persentase Penduduk Miskin

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

f. Tingkat Pengangguran terbuka



g. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

h. Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak untuk tahun

2013 yang mencakup 60 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2014 disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Makin terbukanya akses pendidikan hingga pada anak

usia dini (PAUD)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Makin terbukanya akses

pendidikan hingga pada anak usia dini (PAUD)” dengan 1 indikator

kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 56,30% termasuk

kategori capaian “cukup”.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai

berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Makin

terbukanya akses


usia dini (PAUD).

APK PAUD

%

44,01

49,67

62,50

35,19

56,30

35,19

65,50

Rata-rata capaian kinerja 56,30

Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat

diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator APK PAUD,

diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 35,19% dari target sebesar 62,50%,

sehingga capaian kinerja indikator mencapai 56,30%. APK PAUD tahun

2014 mengalami penurunan sebesar 8,82% dari tahun 2012 yaitu sebesar



44,01%. APK PAUD sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 35,19%,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 65,50%, maka

capaian kinerjanya baru mencapai 53,73%.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 2.004.252.674,00,- atau 88,47% dari target

anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 2.265.385.600,00,-

Sasaran 2 : Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi

WAJAR 12 tahun

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pelaksanaan

Wajar 9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12 tahun” dengan 6 indikator

kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,81%

termasuk kategori capaian “sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Terwujudnya

pelaksanaan Wajar 9

Tahun dan inisiasi WAJAR 12

tahun.

APM SD/MI

%

91,08

89,15

89,22

90,81

101,78

90,81

94,28

APM

SMP/MTs

%

77,92

74,32

79,62

78,39

98,46

78,39

88,86

AL SD/MI

%

99,99

99,99

100,00

99,42

99,42

99,42

100,00

AL SMP/MTs

%

99,97

99,90

100,00

99,34

99,34

99,34

100,00



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

APS SD/MI

%

0,14

0,06

0,00

0,03

99,91

0,03

0,03

APS

SMP/MTs

%

0,41

0,23

0,00

0,09

99,97

0,09

0,09



diuraikan sebagai berikut :

a. APM SD/MI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator APM

SD/MI, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 90,81% dari target

sebesar 89,22%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 101,78%.

APM SD/MI tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,27% dari

tahun 2012 yaitu sebesar 91,08%. APM SD/MI sampai dengan tahun

2014 telah mencapai 90,81%, jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD yaitu sebesar 94,28%, maka capaian kinerjanya telah mencapai

96,32%.

b. APM SMP/MTs


SMP/MTs, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 78,39% dari target


APM SMP/MTs tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,47% dari

tahun 2012 yaitu sebesar 77,92%. Peningkatan yang besar pada capaian

APM jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) menunjukkan pertumbuhan

partispasi penduduk usia 13-15 tahun dalam pendidikan dasar



SMP/MTs dari jumlah siswa 21.972 siswa pada tahun 2012 bertambah

menjadi 23.584 siswa pada tahun 2014. APM SMP/MTs sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai 78,39%, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu sebesar 88,86%, maka capaian kinerjanya telah

mencapai 88,22%.

c. AL SD/MI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator AL

SD/MI, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 99,42% dari target


AL SD/MI tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,57% dari tahun

2012 yaitu sebesar 99,99%. AL SD/MI sampai dengan tahun 2014 telah

mencapai 99,42%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu

sebesar 100,00%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 99,42%.

d. AL SMP/MTs




AL SMP/MTs tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,63% dari



tahun 2012 yaitu sebesar 99,97%. AL SMP/MTs sampai dengan tahun



99,34%.

e. APS SD/MI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator APS

SD/MI, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 0,03% dari target sebesar

0,00%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 99,91%. APS SD/MI

tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,11% dari tahun 2012 yaitu

sebesar 0,14%. APS SD/MI sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

0,03%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar

0,03%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00%.

f. APS SMP/MTs




APS SMP/MTs tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,32% dari

tahun 2012 yaitu sebesar 0,41%. APS SMP/MTs sampai dengan tahun



100,00%.



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh beberapa

kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak antara lain :

1. Proporsi anggaran pendidikan Kabupaten Siak yang telah mencapai

20,78% pada tahun 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh

undang-undang.

2. Menetapkan Perda No.07 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun,

yang menyelenggarakan Sekolah Gratis dari SD sampai SMA/SMK

Negeri.

3. Menyediakan beasiswa bagi Pelajar Kabupaten Siak.

4. Memberikan Bantuan Peralatan Sekolah (Baju seragam, Sepatu

Sekolah, Tas Sekolah) Siswa Keluarga Miskin, untuk Tahun 2014

sebanyak:

SD/SLB : 5.498 siswa

SMP : 1.349 siswa

5. Memberikan Bantuan Hibah Dana Operasional Kepada Seluruh

Sekolah Swasta Berdasarkan Rombongan Belajar.

6. Pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang kelas baru Dan

Pembangunan Laboratorium.



7. Rehab Bangunan Sekolah dengan Ruang Kelas Belajar.

8. Pengadaan Meubelier, Alat-alat Peraga, Praktek Sekolah dan Buku

Pelajaran.

9. Melaksanakan Program Akreditasi Sekolah.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.54.172.862.261,00,- atau 76,09% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar

Rp. 71.196.691.900,00,-

Sasaran 3 : Optimalnya Pelaksanaan dan Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan Pendidikan Menengah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Optimalnya pelaksanaan dan

pencapaian sasaran pelaksanaan Pendidikan menengah” dengan 3

indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar

99,56% termasuk kategori capaian “sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Optimalnya

pelaksanaan

dan pencapaian sasaranp pelaksanaan Pendidikan menengah.

APM SMA/MA/SMK

%

61,61

65,01

65,03

65,57

100,83

65,57

70,67

AL SMA/MA/SMK

%

99,96

100

100,00

98,01

98,01

98,01

100,00

APS SMA/MA/SMK

%

0,43

0,37

0,00

0,15

99,85

0,15

0,3

Rata-rata capaian kinerja

99,56





1. APM SMA/MA/SMK


SMA/MA/SMK, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 65,57% dari

target sebesar 65,03%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

100,83%. APM SMA/MA/SMK tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 3,96% dari tahun 2012 yaitu sebesar 61,61%. APM

SMA/MA/SMK sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 65,57%, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 70,67%, maka

capaian kinerjanya telah mencapai 92,78%.

66,00%

65,00%

64,00%

63,00%

62,00%

61,00%

60,00%

59,00%

61,61%

65,01%

65,57%

2012 2013 2014

APM SMA/MA/SMK

2. AL SMA/MA/SMK


SMA/MA/SMK, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 98,01% dari


98,01%. AL SMA/MA/SMK tahun 2014 mengalami penurunan sebesar

1,95% dari tahun 2012 yaitu sebesar 99,96%. AL SMA/MA/SMK sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai 98,01%, jika dibandingkan dengan



target akhir RPJMD yaitu sebesar 100,00%, maka capaian kinerjanya

telah mencapai 98,01%.

3. APS SMA/MA/SMK


SMA/MA/SMK, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 0,15% dari target


APS SMA/MA/SMK tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,28%

dari tahun 2012 yaitu sebesar 0,43%. APS SMA/MA/SMK sampai


target akhir RPJMD yaitu sebesar 0,3%, maka capaian kinerjanya telah

mencapai 200,00%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh beberapa

kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak antara lain :

1. Menetapkan Perda No.07 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun,

yang menyelenggarakan Sekolah Gratis dari SD sampai SMA/SMK

Negeri.

2. Memberikan Bantuan Peralatan Sekolah (Baju seragam, Sepatu

Sekolah, Tas Sekolah) bagi Siswa Keluarga Miskin, untuk jenjang

pendidikan SMA pada Tahun 2014 kepada 762 siswa.

3. Pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang kelas baru Dan

Pembangunan Laboratorium.

4. Rehab Bangunan Sekolah dengan Ruang Kelas Belajar.

5. Pengadaan Meubelier, Alat-alat Peraga, Praktek Sekolah dan Buku

Pelajaran.



PERKEMBANGAN APS SMA/MA/SMK TAHUN

2012 s/d 2014 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,43% 0,37%

0,15%

APS SMA/MA/SMK

2012 0,43%

2013 0,37%

2014 0,15%

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pendidikan

Menengah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.161.616.689,00,-

atau 80,28% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar

Rp.47.534.962.400,00,-

Sasaran 4 : Optimalnya Pelaksanaan dan Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Optimalnya pelaksanaan dan

pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal” dengan 2

indikator kinerja belum dapat diukur dikarenakan data realisasi untuk

tahun 2014 belum tersedia dari BPS Kabupaten Siak.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET

AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 Optimalnya

pelaksanaan dan

Angka

melek huruf

%

98,68

98,69

98,74

*)

*)

*)

98,80



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan

non formal.

Rata-rata lama sekolah

Tahun

9,14

9,16

9,23

*)

*)

*)

9,28


-

*) Data realisasi dari BPS, belum tersedia.



1. Angka melek huruf

Untuk realisasi serta capaian kinerja tahun 2014 terhadap

indikator Angka melek huruf belum bisa dilakukan pengukuran, karena

data realisasi tahun 2014 belum tersedia dari BPS Kabupaten Siak.

Angka melek huruf tahun 2013 mencapai sebesar 98,69% atau

mengalami peningkatan sebesar 0,01% dari tahun 2012 yaitu sebesar

98,68%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun

ke atas telah dapat membaca dan menulis minimal kata-kata atau

kalimat sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya, hanya

1,31% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih dalam kategori tidak

melek huruf. Angka melek huruf sampai dengan tahun 2013 telah





2. Rata-rata lama sekolah


indikator Rata-rata lama sekolah belum bisa dilakukan pengukuran,

karena data realisasi tahun 2014 belum tersedia dari BPS Kabupaten

Siak. Rata-rata lama sekolah tahun 2013 mencapai sebesar 9,16% atau


9,14%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun

ke atas telah pernah mengenyam pendidikan formal minilmal SMP.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan

rata-rata lama sekolah yaitu dengan menjalankan Program Wajib Belajar

12 tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor

07 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun, yang turut membantu

penduduk miskin dan tidak mampu untuk tetap dapat melaksanakan

pendidikan dasar hingga 12 tahun. Rata-rata lama sekolah sampai



mencapai 98,71%.

Pencapaian kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 12.805.693.270,00,- atau 82,28% dari target anggaran 2014

yaitu sebesar Rp. 15.562.757.375,00,-

Sasaran 5 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Para

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kompetensi

dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan” dengan 2




berikut:



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 Meningkatnya

kompetensi dan profesionalisme para pendidik

dan tenaga kependidikan

Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2

untuk:- SD,SMP,

SMA/SMK

%

58,00

68,00

70,00

78,46

112,09

78,46

79,00


%

25,00

36,00

40,00

31,46

78,65

31,46

43,00


95,37



a. Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk:- SD,SMP,

SMA/SMK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator

Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk SD,SMP,

SMA/SMK, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 78,46% dari target


Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk SD,SMP, SMA/SMK

tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 20,46% dari tahun 2012

yaitu sebesar 58,00%. Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2

untuk:- SD,SMP, SMA/SMK sampai dengan tahun 2014 telah mencapai



b. Persentase pendidik bersertifikasi


Persentase pendidik bersertifikasi, diperoleh realisasi tahun 2014



sebesar 31,46% dari target sebesar 40,00%, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 78,65%. Persentase pendidik bersertifikasi tahun

2014 mengalami peningkatan sebesar 6,46% dari tahun 2012 yaitu

sebesar 25,00%. Persentase pendidik bersertifikasi sampai dengan tahun



73,16%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dipengaruhi oleh

beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak antara

lain :

1) Beasiswa bagi Guru dan Pengawas Sekolah untuk melanjutkan

pendidikan S-1 dan S-2.

2) Sertifikasi bagi tenaga pendidik

3) Menyelenggarakan Workshop, Diklat penguatan Kompetensi,

Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah.

4) Menyelenggarakan Workshop dan Diklat Bidang Studi.

5) Memberikan Insentif bagi guru dan pengawas Sekolah.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran sebesar

Rp.46.719.237.500,00,- atau 92,71% dari target anggaran 2014 yaitu

sebesar Rp. 50.393.456.000,00,-



Sasaran 6 : Optimalnya Manajemen Pelayanan Pendidikan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Optimalnya manajemen

pelayanan Pendidikan” dengan 6 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-

rata capaian kinerja sasaran sebesar 137,82% termasuk kategori capaian

“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Optimalnya

manajemen pelayanan

Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Rasio

1:304

1:296

1:294

1:294

100,00

1:294

1:277

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah SMP/MTs

Rasio

1:224

1:232

1:222

1:206

107,76

1:206

1:212

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia

sekolah SMA/MA/SMK

Rasio

1:398

1:392

1:411

1:352

116,76

1:352

1:398

Rasio guru/murid SD/MI

Rasio

1:18

1:17

1:29

1:17

170,59

1:17

1:28

Rasio guru/murid SMP/MTs

Rasio

1:12

1:13

1:32

1:14

228,57

1:14

1:31

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK

Rasio

1:13

1:14

1:32

1:31

103,23

1:31

1:31


137,82





a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Rasio

ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI, diperoleh realisasi

tahun 2014 dimana 1 sekolah untuk 294 penduduk usia sekolah SD/MI

dari target 1 sekolah untuk 294 penduduk usia sekolah SD/MI, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 100,00%. Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI tahun 2014 mengalami

peningkatan dari tahun 2012 dimana 1 sekolah untuk 304 penduduk

usia sekolah SD/MI menjadi 1 sekolah untuk 294 penduduk usia

sekolah SD/MI pada tahun 2014. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah SD/MI sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 1

sekolah untuk 294 penduduk usia sekolah SD/MI, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu 1 sekolah untuk 277 penduduk usia

sekolah SD/MI, maka capaian kinerjanya telah mencapai 94,22%.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs


ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs, diperoleh

realisasi tahun 2014 dimana 1 sekolah untuk 206 penduduk usia

sekolah SMP/MTs dari target 1 sekolah untuk 222 penduduk usia

sekolah SMP/MTs, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

107,76%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2012 dimana 1 sekolah

untuk 244 penduduk usia sekolah SMP/MTs menjadi 1 sekolah untuk

206 penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2014. Rasio

ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai 1 sekolah untuk 206 penduduk usia sekolah

SMP/MTs, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 1



sekolah untuk 212 penduduk usia sekolah SMP/MTs, maka capaian

kinerjanya telah mencapai 102,91%.

c. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK


ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK, diperoleh

realisasi tahun 2014 dimana 1 sekolah untuk 352 penduduk usia

sekolah SMA/MA/SMK dari target 1 sekolah untuk 411 penduduk usia

sekolah SMA/MA/SMK, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

116,76%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

SMA/MA/SMK tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2012

dimana 1 sekolah untuk 398 penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK

menjadi 1 sekolah untuk 352 penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK

pada tahun 2014. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

SMA/MA/SMK sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 1 sekolah

untuk 352 penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu 1 sekolah untuk 398 penduduk usia

sekolah SMA/MA/SMK, maka capaian kinerjanya telah mencapai

113,07%.

d. Rasio guru/murid SD/MI


guru/murid SD/MI, diperoleh realisasi tahun 2014 dimana 1 guru

untuk 17 murid SD/MI dari target 1 guru untuk 29 murid SD/MI,

sehingga capaian kinerja indikator mencapai 170,59%. Rasio

guru/murid SD/MI tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun

2012 dimana 1 guru untuk 18 murid SD/MI menjadi 1 guru untuk 17

murid SD/MI pada tahun 2014. Rasio guru/murid SD/MI sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai 1 guru untuk 17 murid SD/MI, jika



dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 1 guru untuk 28 murid

SD/MI, maka capaian kinerjanya telah mencapai 164,71%.

e. Rasio guru/murid SMP/MTs


guru/murid SMP/MTs, diperoleh realisasi tahun 2014 dimana 1 guru

untuk 14 murid SMP/MTS dari target 1 guru untuk 32 murid

SMP/MTS, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 228,57%. Rasio

guru/murid SMP/MTS tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun

2012 dimana 1 guru untuk 12 murid SMP/MTS menjadi 1 guru untuk

14 murid SMP/MTS pada tahun 2014. Rasio guru/murid SMP/MTS

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 1 guru untuk 14 murid

SMP/MTS, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 1 guru

untuk 31 murid SMP/MTS, maka capaian kinerjanya telah mencapai

221,43%.

f. Rasio guru/murid SMA/MA/SMK


guru/murid SMA/MA/SMK, diperoleh realisasi tahun 2014 dimana 1

guru untuk 31 murid SMA/MA/SMK dari target 1 guru untuk 32 murid

SMA/MA/SMK, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 103,23%.

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK tahun 2014 mengalami peningkatan

dari tahun 2012 dimana 1 guru untuk 13 murid SMA/MA/SMK menjadi

1 guru untuk 31 murid SMA/MA/SMK pada tahun 2014. Rasio

guru/murid SMA/MA/SMK sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

1 guru untuk 31 murid SMA/MA/SMK, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu 1 guru untuk 31 murid SMA/MA/SMK, maka




Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas di pengaruhi oleh


lain :

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang kelas baru Dan Pembangunan

Laboratorium.

2. Penerimaan guru baru pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan, dengan realisasi anggaran sebesar


sebesar Rp. 13.758.378.200,00,-

Sasaran 7 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesabilitas

Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya peningkatan

kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat” dengan

23 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran

sebesar 94,86% termasuk kategori capaian “sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014 REALISASI s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 Terwujudnya

peningkatan kualitas dan aksesabilitas


masyarakat

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,03

72,07

72,17

*)

*)

*)

72,15

Prevalensi Kasus

HIV

%

0,011

0,011

<0,5

0,011

100,00

0,011

<0,5



NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014 REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rasio posyandu per 100 balita

Rasio

1,03

0,98

0,92

0,87

94,57

0,87

1,10

Rasio puskesmas

per 100.000 penduduk

Rasio

3,51

3,18

3,40

3,05

89,71

3,05

3,60

Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk

Rasio

1,75

1,27

1,35

1,22

90,37

1,22

1,40

Rasio pustu per 10.000 penduduk]

Rasio

1,31

1,59

1,63

1,83

112,27

1,83

1,72

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk

Rasio

0,23

0,21

0,23

0,20

86,96

0,20

0,25

Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio

13,32

12,50

12,70

12,40

97,64

12,40

16,00

Cakupan

pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan

pelayanan kesehatan secara gratis

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Angka Kematian bayi

per 1.000

KLH

6

5

6

6

100,00

6

5

Angka kematian balita

per 1.000

KLH

7

6

6

7

85,71

7

5

Angka kematian ibu

per 1.000

KLH

127

84

110

138

79,71

138

90



NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014 REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prevalensi Balita gizi buruk

%

0,10

0,10

1,00

0,11

100,00

0,11

0

Prevalensi Balita gizi Kurang

%

2,25

1,83

2,50

0,76

100,00

0,76

2,00

Angka kesakitan Malaria

per 1.000 penduduk

1,15

0,05

< 1

0,07

100,00

0,07

< 1

Tingkat kematian karena tuberkulosis

per

100.000 penduduk

0,23

0,20

2,00

1,9

105,26

1,9

1

Prevalensi

tuberkulosis

per

100.000 penduduk

34,12

63,98

34,50

87,00

39,66

87,00

33,5

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

89,16

90,13

80,00

91,68

114,60

91,68

100,00

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

%

94,27

90,26

96,00

93,31

97,20

93,31

100,00

Cakupan

Desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)

%

91,47

86,26

100,00

93,13

93,13

93,13

100,00

Cakupan kunjungan bayi

%

99,73

100,00

97,00

100,00

103,09

100,00

100,00

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

%

94,86

95,07

98,00

95,18

97,12

95,18

100,00


94,86


Berdasarkan data tabel di atas, beberapa pencapaian kinerja sasaran

dapat diuraikan sebagai berikut :



a. Angka Harapan Hidup


indikator Angka Harapan Hidup belum bisa dilakukan pengukuran,

karena data realisasi tahun 2014 belum tersedia dari BPS Kabupaten

Siak. Angka Harapan Hidup tahun 2013 mencapai sebesar 72,07% atau


72,03%.

b. Prevalensi Kasus HIV


Prevalensi Kasus HIV, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 0,011%

dari target sebesar <0,5%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

100,00%. Prevalensi Kasus HIV tahun 2014 sama dengan tahun 2012

yaitu sebesar 0,011%. Prevalensi Kasus HIV sampai dengan tahun 2014

telah mencapai 0,011%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu sebesar <0,5%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00%.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

Prevalensi Kasus HIV

2012

2013

2014

c. Rasio posyandu per 100 balita


posyandu per 100 balita, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 0,87



dari target sebesar 0,92 sehingga capaian kinerja indikator mencapai

94,57%. Rasio posyandu per 100 balita tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 0,16 dari tahun 2012 yaitu sebesar 1,03. Rasio

posyandu per 100 balita sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

sebesar 0,87, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu

sebesar 1,10, maka capaian kinerjanya telah mencapai 79,09%.

d. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk


puskesmas per 100.000 penduduk, diperoleh realisasi tahun 2014

sebesar 3,05 dari target sebesar 3,40, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 89,71%. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tahun 2014

mengalami penurunan sebesar 0,46 dari tahun 2012 yaitu sebesar 3,51.

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk sampai dengan tahun 2014

telah mencapai 3,05, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu sebesar 3,60, maka capaian kinerjanya telah mencapai 84,72%.

e. Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk


poliklinik/polindes per 10.000 penduduk, diperoleh realisasi tahun 2014

sebesar 1,22 dari target sebesar 1,35 sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 90,37%. Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk tahun

2014 mengalami penurunan sebesar 0,53 dari tahun 2012 yaitu sebesar

1,75. Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai 1,22, jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD yaitu sebesar 1,40, maka capaian kinerjanya telah mencapai

87,14%.



f. Rasio pustu per 10.000 penduduk


pustu per 10.000 penduduk, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar

1,83 dari target sebesar 1,63, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 112,27%. Rasio pustu per 10.000 penduduk tahun 2014

mengalami peningkatan sebesar 0,52 dari tahun 2012 yaitu sebesar

1,31. Rasio pustu per 10.000 penduduk sampai dengan tahun 2014


yaitu sebesar 1,72, maka capaian kinerjanya telah mencapai 106,40%.

g. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk


rumah sakit per 100.000 penduduk, diperoleh realisasi tahun 2014

sebesar 0,20 dari target sebesar 0,23, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 86,96%. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk tahun

2014 mengalami penurunan sebesar 0,03 dari tahun 2012 yaitu sebesar

0,23. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk sampai dengan tahun

2014 telah mencapai 0,20, jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD yaitu sebesar 0,25, maka capaian kinerjanya telah mencapai

80,00%.

h. Rasio dokter per 100.000 penduduk


dokter per 100.000 penduduk, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar

12,40 dari target sebesar 12,70, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 97,64%. Rasio dokter per 100.000 penduduk tahun 2014

mengalami penurunan sebesar 0,92 dari tahun 2012 yaitu sebesar

13,32. Rasio dokter per 100.000 penduduk sampai dengan tahun 2014




yaitu sebesar 16,00 maka capaian kinerjanya telah mencapai 77,50%.

i. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Cakupan

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, diperoleh

realisasi tahun 2014 sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%,

sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100,00%. Cakupan

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2014

sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100,00%. Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sampai dengan tahun



100,00%.

j. Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan



Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan

pelayanan kesehatan secara gratis, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 100,00%. Penduduk Kabupaten Siak yang

mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis

tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100,00%. Penduduk

Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan

kesehatan secara gratis sampai dengan tahun 2014 telah mencapai





k. Angka Kematian bayi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Angka

Kematian bayi, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 6 per 1.000 KLH

dari target sebesar 6 per 1.000 KLH, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 100,00%. Angka Kematian bayi tahun 2014 sama dengan

tahun 2012 yaitu sebesar 6 per 1.000 KLH. Angka Kematian bayi sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai sebesar 6 per 1.000 KLH, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 6 per 1.000

KLH, maka capaian kinerjanya telah mencapai 83,33%.

l. Angka kematian balita


kematian balita, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 7 per 1.000 KLH

dari target sebesar 6 per 1.000 KLH, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 85,71%. Angka kematian balita tahun 2014 sama dengan

tahun 2012 yaitu sebesar 7 per 1.000 KLH. Angka kematian balita

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebesar 7 per 1.000 KLH,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar sebesar 5

per 1.000 KLH, maka capaian kinerjanya telah mencapai 71,43%.

m. Angka kematian ibu


kematian ibu, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 138 per 1.000 KLH

dari target sebesar 110 per 1.000 KLH, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 79,71%. Angka kematian ibu tahun 2014 mengalami

peningkatan sebesar 11 per 1.000 KLH dari tahun 2012 yaitu sebesar

127 per 1.000 KLH. Angka kematian ibu sampai dengan tahun 2014

telah mencapai sebesar 138 per 1.000 KLH, jika dibandingkan dengan



target akhir RPJMD yaitu sebesar 90 per 1.000 KLH, maka capaian


n. Prevalensi Balita gizi buruk


Prevalensi Balita gizi buruk, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar

0,11% dari target sebesar 1,00%, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 100,00%. Prevalensi Balita gizi buruk tahun 2014 mengalami

peningkatan sebesar 0,01% dari tahun 2012 yaitu sebesar 0,10%.

Prevalensi Balita gizi buruk sampai dengan tahun 2014 telah mencapai



o. Prevalensi Balita gizi Kurang


Prevalensi Balita gizi Kurang, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar


mencapai 100,00%. Prevalensi Balita gizi Kurang tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 1,49% dari tahun 2012 yaitu sebesar 2,25%.

Prevalensi Balita gizi Kurang sampai dengan tahun 2014 telah mencapai





p. Angka kesakitan Malaria


kesakitan Malaria, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 0,07 per 1.000

penduduk dari target sebesar < 1 per 1.000 penduduk, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 100,00%. Angka kesakitan Malaria tahun

2014 mengalami penurunan sebesar 1,08 per 1.000 penduduk dari

tahun 2012 yaitu sebesar 1,15 per 1.000 penduduk. Angka kesakitan

Malaria sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 0,07 per 1.000

penduduk, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar

< 1 per 1.000 penduduk, maka capaian kinerjanya telah mencapai

100,00%.

q. Tingkat kematian karena tuberkulosis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat

kematian karena tuberkulosis, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar

1,9 per 1.000 penduduk dari target sebesar 2,00 per 1.000 penduduk,

sehingga capaian kinerja indikator mencapai 105,26%. Tingkat kematian

karena tuberkulosis tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,67

per 1.000 penduduk dari tahun 2012 yaitu sebesar 2,23 per 1.000

penduduk. Tingkat kematian karena tuberkulosis sampai dengan tahun



2014 telah mencapai 1,9 per 1.000 penduduk, jika dibandingkan dengan

target akhir RPJMD yaitu sebesar 1 per 1.000 penduduk, maka capaian


r. Prevalensi tuberkulosis


Prevalensi tuberkulosis, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 87,00

per 1.000 penduduk dari target sebesar 34,50 per 1.000 penduduk,

sehingga capaian kinerja indikator mencapai 39,66%. Prevalensi

tuberkulosis tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 52,88 per

1.000 penduduk dari tahun 2012 yaitu sebesar 34,12 per 1.000

penduduk. Prevalensi tuberkulosis sampai dengan tahun 2014 telah

mencapai 87,00 per 1.000 penduduk, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu sebesar 33,50 per 1.000 penduduk, maka capaian


s. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


komplikasi kebidanan yang ditangani, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 114,60%. Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,52% dari tahun

2012 yaitu sebesar 89,16%. Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 91,68%, jika


capaian kinerjanya telah mencapai 91,68%. Realisasi ini juga di atas

target SPM Nasional yaitu sebesar 80,00% pada tahun 2015.



Pencapaian kinerja sasaran didukung melalui Program :

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

5. Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/RS jiwa/RS paru/RS mata

7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas di pengaruhi oleh


lain :

1. Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Siak

2. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk anak usia 6-24

bulan dari keluarga miskin (Tahun 2014 sebanyak 494 orang).

3. Mewujudkan Puskesmas Santun Usia Lanjut (USILA).

4. Program Kesehatan Ibu dan Anak.

5. Program Pemberantasan Penyakit Menular dan Kesehatan

Lingkungan.

6. Membuat program Fit For School, yaitu Sekolah yang peduli

terhadap kesehatan gigi, kesehatan diri dan rutin meminum obat



cacing setiap 6 bulan sekali, program ini telah diakui oleh Kemenkes

RI dan WHO.

7. Pengadaan Alat-alat kesehatan non medis, laboratorium kimia serta

alat-alat kedokteran umum.

8. Pengadaan Ambulance

9. Pengadaan Obat-obatan

10. Pemberian Insentif bagi 2.051 orang kader Posyandu.

11. Pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan posyandu

serta Laboratorium.

12. Rehab/Revitalisasi Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan

Posyandu.

13. Menjadikan RSUD Siak sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan

sebagai BLUD

14. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender.

15. Memprogramkan Kota Layak Anak di Kabupaten Siak.

16. Mempersiapkan semua UPTD Puskesmas Kecamatan menjadi BLUD

17. Mempersiapkan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan

perbup No. 34 tahun 2014.



sebesar Rp. 120.949.632.063,00,-

Sasaran 8 : Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan kepada anak

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan

perempuan dan perlindungan kepada anak” dengan 2 indikator kinerja,

terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 166,67%





berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Meningkatnya

Pemberdayaan perempuan dan


Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

37,00

32,13

36,00

*)

*)

*)

40,00

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak

dari tindakan kekerasan

%

100,00

100,00

60,00

100,00

166,67

100,00

70,00


166,67



1. Partisipasi angkatan kerja perempuan


indikator Partisipasi angkatan kerja perempuan belum bisa dilakukan

pengukuran, karena data realisasi tahun 2014 belum tersedia dari BPS

Kabupaten Siak. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2013

mencapai sebesar 32,13% atau mengalami penurunan sebesar 4,87%

dari tahun 2012 yaitu sebesar 37,00%. Partisipasi angkatan kerja

perempuan sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 32,13%, jika





2. Penyelesaian pengaduan perlindungan


Penyelesaian pengaduan perlindungan, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 166,67%. Penyelesaian pengaduan perlindungan

tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100,00%.

Penyelesaian pengaduan perlindungan sampai dengan tahun 2014 telah



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran disebabkan oleh telah

tersedianya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

(P2TP2A) setiap Kecamatan di Kabupaten Siak.

Pencapaian kinerja sasaran ini juga didukung melalui Program :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

4. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan



sebesar Rp. 5.652.864.500,00,-



Sasaran 9 : Terwujudnya Pemasaran dan Pelayanan KB serta

Berkembangnya Sistem Informasi KB

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pemasaran dan

pelayanan KB serta berkembangnya sistem informasi KB” dengan 1

indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 101,51%



berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 Terwujudnya

pemasaran dan pelayanan KB serta berkembangnya

sistem informasi KB.

Cakupan

peserta KB aktif

%

71,70

73,50

73,00

74,10

101,51

74,10

81,00


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Cakupan

peserta KB aktif, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 74,10% dari target


Cakupan peserta KB aktif tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar

2,40% dari tahun 2012 yaitu sebesar 71,70%. Cakupan peserta KB aktif

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 74,10%, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 81,00%, maka capaian




Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh berfungsinya

peran petugas lapangan keluarga berencana di setiap kecamatan

Kabupaten Siak.

Pencapaian sasaran ini didukung melalui Program :

1. Program Keluarga Berencana

2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

3. Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU



sebesar Rp. 3.459.853.300,00,-



Sasaran 10 : Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya Melalui

Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu yang ditunjang dengan Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai, Cagar dan Benda

Budaya

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya masyarakat

yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang

ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai,

cagar dan benda budaya” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-


“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 Terwujudnya

masyarakat

yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya

Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan

dan pelestarian nilai, cagar

dan benda budaya

Jumlah

Benda Cagar Budaya

yang dilestarikan

Cagar Budaya

15

15

24

24

100,00

24

13

Jumlah Peristiwa Budaya

Event

1

1

1

1

100,00

1

7






a. Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah

Benda Cagar Budaya yang dilestarikan, diperoleh realisasi tahun 2014

sebanyak 24 cagar budaya dari target sebanyak 24 cagar budaya,

sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100,00%. Jumlah Benda

Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2014 mengalami peningkatan

sebanyak 9 cagar budaya dari tahun 2012 yaitu sebanyak 15 cagar

budaya. Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai sebanyak 24 cagar budaya, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 13 cagar

budaya, maka capaian kinerjanya telah mencapai 184,62%.

b. Jumlah Peristiwa Budaya


Peristiwa Budaya, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 1 event dari

target sebanyak 1 event, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

100,00%. Jumlah Peristiwa Budaya tahun 2014 sama dengan tahun

2012 sebanyak 1 event yaitu acara budaya Ghatib Beranyut. Jumlah

Peristiwa Budaya sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak

1 event, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 7

event, maka capaian kinerjanya baru mencapai 14,29%.

Pencapaian Sasaran ini didukung melalui Program :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur





sebesar Rp. 5.230.934.000,00,-

Sasaran 11 : Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Layanan

Kepustakaan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan layanan kepustakaan” dengan 1 indikator kinerja,

terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% termasuk

kategori capaian “sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Terpenuhinya

kebutuhan

masyarakat akan layanan kepustakaan

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

%

27,00

22,00

27,00

27,00

100,00

27,00

30,00


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Koleksi

buku yang tersedia di perpustakaan daerah, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 100,00%. Total koleksi buku di perpustakaan daerah

samapai dengan tahun 2014 sebanyak 44.126 buku dengan jumlah koleksi

judul buku sebanyak 11.933 judul. Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar

27,00%. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sampai





mencapai 90,00%.

Pencapaian sasaran ini didukung melalui Program Pengadaan Bahan

Bacaan dan Sarana Pendukung Perpustakaan



sebesar Rp. 4.541.239.050,00,-

Sasaran 12 : Terwujudnya Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya peningkatan

budaya baca masyarakat” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa

capaian kinerja sasaran sebesar 96,86% termasuk kategori capaian

“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Terwujudnya

peningkatan budaya baca masyarakat

Jumlah pengunjung perpustakaan

orang

22.165

23.115

26.500

25.668

96,86

25.668

35.000


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah

pengunjung perpustakaan, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

25.668 orang dari target sebanyak 26.500 orang, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 96,86%. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun

2014 mengalami peningkatan sebanyak 9.332 orang dari tahun 2012 yaitu



sebanyak 22.165 orang. Jumlah pengunjung perpustakaan sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai sebanyak 25.668 orang, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 35.000 orang, maka capaian


Pencapaian Sasaran ini didukung melalui Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan Program

Pengembangan Manajemen Pelayanan Perpustakaan


Rp.988.102.901,00,- atau 92,61% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar

Rp.1.067.005.000,00,-

Sasaran 13 : Terwujudnya Kemandirian Pemuda

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya kemandirian

pemuda” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja

sasaran sebesar 122,22% termasuk kategori capaian “sangat baik”.


berikut:



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014 REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Terwujudnya

kemandirian pemuda

Pembinaan terhadap pemuda dan

organisasi kepemudaan

kegiatan

7

9

9

11

122,22

11

17


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Pembinaan

terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan, diperoleh realisasi tahun

2014 sebanyak 11 kegiatan dari target sebanyak 9 kegiatan, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 122,22%. Mulai dari kegiatan

pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan ketrampilan bagi

pemuda (pelatihan marching band, musik orkestra), pelatihan dan

pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus, pembinaan organisasi

kepemudaan pada peringatan hari sumpah pemuda serta pelatihan

kewirausahaan bagi pemuda. Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi

kepemudaan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 4 kegiatan dari

tahun 2012 yaitu sebanyak 7 kegiatan. Pembinaan terhadap pemuda dan

organisasi kepemudaan sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

sebanyak 11 kegiatan, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu

sebanyak 17 kegiatan, maka capaian kinerjanya telah mencapai 64,71%.

Pencapaian sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaaan dan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda



sebesar Rp. 11.130.483.080,00,-



Sasaran 14 : Meningkatnya Prestasi Dalam Dunia Olah Raga

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya prestasi dalam

dunia olah raga” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian

kinerja sasaran sebesar 66,67% termasuk kategori capaian “Cukup”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 Meningkatnya

prestasi dalam dunia olah raga

Prestasi olahraga Tingkat Propinsi /

PORDA

Peringkat

5

-

2

3

66,67

3

1


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Prestasi

olahraga Tingkat Propinsi/PORDA, diperoleh realisasi tahun 2014

peringkat 3 dari target peringkat 2, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 66,67%. Prestasi olahraga Tingkat Propinsi/PORDA tahun 2014

mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu peringkat 5 menjadi

peringkat 3. Prestasi olahraga Tingkat Propinsi/PORDA sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai peringkat 3, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu peringkat 1 maka capaian kinerjanya baru mencapai

33,33%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh telah

dilakukannya pembibitan dan pembinaan olahraga (PPLP) seperti PPLP

Atletik, Sepak Takraw dan Sepak Bola.



Pencapaian sasaran ini didukung melalui Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga dan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga



sebesar Rp. 42.947.875.758,00,-

Sasaran 15 : Meningkatnya Wisatawan Lokal dan Wisatawan Asing

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Wisatawan

lokal dan wisatawan asing” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa

rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 91,84% termasuk kategori

capaian “sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN

2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 Meningkatnya

Wisatawan

lokal dan wisatawan asing

Kunjungan

wisatawan

Wisatawan

53.042

45.976

60.000

50.205

83,68

50.205

67.000

Jumlah event

pariwisata

Event

6

9

9

9

100,00

9

7




a. Kunjungan wisatawan


Kunjungan wisatawan, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 50.205



wisatawan dari target sebanyak 60.000 wisatawan, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 83,68%. Kunjungan wisatawan tahun 2014

mengalami penurunan sebanyak 16,795 wisatawan dari tahun 2012

yaitu sebanyak 53.042 wisatawan. Namun jika dibandingkan dengan

tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 4.229 wisatawan. Kunjungan

wisatawan sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 50.205

wisatawan. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu

sebanyak 67.000 wisatawan, maka capaian kinerjanya telah mencapai

74,93%.

b. Jumlah event pariwisata


event pariwisata, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 9 event dari

target sebanyak 9 event, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

100,00%. Jumlah event pariwisata tahun 2014 mengalami peningkatan

sebanyak 3 event dari tahun 2012 yaitu sebanyak 6 event. Jumlah event

pariwisata sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 9 event,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 7 event,

maka capaian kinerjanya telah mencapai 128,57%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran disebabkan oleh beberapa

kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak antara

lain :

1. Penyusunan Grand Design Pengembangan Budaya Melayu.

2. Menjadi tuan rumah acara temu redaktur PWI Bidang Kebudayaan

se-Indonesia dan Jelajah Sejarah Nasional yang dilaksanakan oleh

Kemendikbud RI.

3. Menjadi Tuan Rumah Napak Tilas Jelajah Sejarah Bersepeda yang

dilaksanakan oleh Kemendikbud RI.



4. Menyelenggarakan Festival Siak Bermadah, Pawai Budaya Melayu dan

Festival Kuliner

5. Pembangunan museum Suku Sakai

6. Pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) di setiap

kecamatan

7. Pencanangan pembangunan kampung budaya sebagai kampung adat.

8. Mengikuti pameran dan pawai seni budaya nusantara.

9. Menyelenggarakan event Internasional Balap sepeda “Tour de Siak”.

10. Menjadi Tuan rumah Asian BMX Championship 2014.

11. Menjadi Tuan rumah kejuaraan nasional sepatu roda

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program :

1. Program Pengembangan Kemitraan

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran sebesar Rp.

8.952.818.100,00,- atau 82,57% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar

Rp. 10.843.115.963,00,-

Sasaran 16 : Terpenuhinya Kebutuhan Pangan dari Aspek

Kuantitas dan Kualitas

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terpenuhinya kebutuhan

pangan dari aspek kuantitas dan kualitas” dengan 1 indikator kinerja,

terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 90,24% termasuk kategori



berikut:



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 Terpenuhinya

kebutuhan pangan dari aspek

kuantitas dan kualitas

Persentase Ketersediaan

Pangan Utama Beras

%

42,40

46,57

54,21

48,92

90,24

48,92

56,95


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase

Ketersediaan Pangan Utama Beras, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar


mencapai 90,24%. Pada tahun 2014 ketersediaan beras Kabupaten Siak

mencapai 25.529 ton, sedangkan dengan pertumbuhan penduduk

Kabupaten Siak, kebutuhan beras meningkat menjadi 52.188 ton atau

naik dari tahun 2013 yaitu sebesar 50.181 ton. Persentase Ketersediaan

Pangan Utama Beras tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 6,52%

dari tahun 2012 yaitu sebesar 42,40%. Persentase Ketersediaan Pangan

Utama Beras sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 48,92%, jika






1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan



sebesar Rp. 8.787.061.477,00,-

Sasaran 17 : Meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pendapatan

dari sektor pertanian” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian

kinerja sasaran sebesar 116,89% termasuk kategori capaian “sangat

baik”.


berikut:



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 Meningkatnya

pendapatan dari sektor pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya

Kw/Ha

40,46

44,24

44,59

52,12

116,89

52,12

45,91


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, diperoleh

realisasi tahun 2014 sebesar 52,12% dari target sebesar 44,59%, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 116,89%. Produktivitas padi atau

bahan pangan utama lokal lainnya tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 11,66% dari tahun 2012 yaitu sebesar 40,46%. Produktivitas padi

atau bahan pangan utama lokal lainnya sampai dengan tahun 2014 telah





Pencapaian kinerja Sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani



sebesar Rp. 2.908.529.500,00,-

Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Gizi dan Keanekaragaman

Pangan Melalui Peningkatan Pola Pangan Harapan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas gizi

dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan

harapan” dengan 7 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian


baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 Meningkatnya

kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui

peningkatan pola pangan harapan

Produksi Pangan Utama Beras

Ton

20.412

23.370

23.659

25.529

107,90

25.529

25.000

Produksi Komoditi Palawija

Ton

7.354

6.844

6.566

8.182

124,61

8.182

6.850

Produksi Komoditi Buah- buahan

Ton

8.358

12.262

14.510

16.318

112,46

16.318

11.507

Produksi Komoditi

Sayur- sayuran

Ton

5.113

4.133

4.992

4.864

97,44

4.864

5.100


Pangan Palawija

%

165,55

167,27

125,38

130,69

104,24

130,69

139,97



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase

Ketersediaan Pangan Buah- buahan

%

77,66

109,32

148,73

139,88

94,05

139,88

169,3


Pangan Sayur- sayuran

%

60,18

46,67

64,81

52,81

81,48

52,81

67,09


103,17



a. Produksi Pangan Utama Beras

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Produksi

Pangan Utama Beras, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

25.529ton dari target sebanyak 23.659 ton, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 107,90%. Produksi Pangan Utama Beras tahun 2014

mengalami peningkatan sebanyak 5.117 ton dari tahun 2012 yaitu

sebanyak 20.412 ton. Produksi Pangan Utama Beras sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai sebanyak 25.529 ton, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 25.000 ton, maka capaian


b. Produksi Komoditi Palawija


Komoditi Palawija, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 8.182 ton

dari target sebanyak 6.566 ton, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 124,61%. Produksi Komoditi Palawija tahun 2014 mengalami



peningkatan sebanyak 828 ton dari tahun 2012 yaitu sebanyak 7.354

ton. Produksi Komoditi Palawija sampai dengan tahun 2014 telah

mencapai sebanyak 8.182 ton, jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD yaitu sebanyak 6.850 ton, maka capaian kinerjanya telah

mencapai 119,45%.

c. Produksi Komoditi Buah-buahan


Komoditi Buah-buahan, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 16.318

ton dari target sebanyak 14.510 ton, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 112,46%. Produksi Komoditi Buah-buahan tahun 2014

mengalami peningkatan sebanyak 7.960 ton dari tahun 2012 yaitu

sebanyak 8.358 ton, Produksi Komoditi Buah-buahan sampai dengan




d. Produksi Komoditi Sayur-sayuran


Komoditi Sayur-sayuran, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 4.864

ton dari target sebanyak 4.992 ton, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 97,44%. Produksi Komoditi Sayur-sayuran tahun 2014

mengalami penurunan sebanyak 249 ton dari tahun 2012 yaitu

sebanyak 5.113 ton. Produksi Komoditi Sayur-sayuran sampai dengan






e. Persentase Ketersediaan Pangan Palawija


Persentase Ketersediaan Pangan Palawija, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 104,24%. Persentase Ketersediaan Pangan Palawija

tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 34,86% dari tahun 2012

yaitu sebesar 165,55%. Persentase Ketersediaan Pangan Palawija sampai


target akhir RPJMD yaitu sebesar 139,97%, maka capaian kinerjanya


f. Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan


Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan, diperoleh realisasi tahun

2014 sebesar 139,88% dari target sebesar 148,73%, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 94,05%. Persentase Ketersediaan Pangan

Buah-buahan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 62,00% dari

tahun 2012 yaitu sebesar 77,66%. Persentase Ketersediaan Pangan

Buah-buahan sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 139,88%, jika



g. Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran


Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran, diperoleh realisasi

tahun 2014 sebesar 52,81% dari target sebesar 64,81%, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 81,48%. Persentase Ketersediaan

Pangan Sayur-sayuran tahun 2014 mengalami penurunan sebesar

7,34% dari tahun 2012 yaitu sebesar 60,18 %. Persentase Ketersediaan



Pangan Sayur-sayuran sampai dengan tahun 2014 telah mencapai




1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan



sebesar Rp. 18.520.341.250,00,-

Beberapa penyebab kegagalan pencapaian kinerja sasaran antara lain

semakin sedikitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, menurunnya

tingkat kesuburan tanah akibat meningkatnya keasaman tanah, belum

memadainya jalan usaha tani dan saluran irigasi di beberapa kecamatan,

penyediaan bibit unggul yang sering terlambat serta berkurangnya



ketersediaan air irigasi disebabkan sumber-sumber air yang semakin

berkurang. Khusus masalah irigasi, pada beberapa saluran irigasi,

jaringannya lebih rendah dari permukaan sawah menyebabkan petani

harus menyediakan pompa tambahan untuk menyalurkan air. Begitu pula

dengan permasalahan lahan, keterbatasan lahan terjadi karena sebagian

besar lahan pertanian yang potensial merupakan lahan HGU perusahaan

yang dimanfaatkan oleh petani karena belum dimanfaatkan perusahaan

yang terkait. Sedangkan faktor peralatan penunjang dan tenaga ahli di

bidang pertanian pun ikut berpengaruh pada optimalisasi produksi

pertanian di Kabupaten Siak.

Beberapa solusi terhadap permasalahan di atas, di mana terhadap

ketersediaan lahan pertanian telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

yang salah satu intinya untuk menghindari alih fungsi lahan. Mengenai

penyediaan bibit yang sering terlambat perlu dibuat kebijakan agar ada

jaminan bibit unggul untuk meningkatkan hasil produksi pertanian secara

tepat waktu dan mengaktifkan penangkar benih padi lokal sehingga

mampu memenuhi kebutuhan benih. Selain itu, solusi lain terhadap

permasalahan di atas perlu dilakukannya substitusi pupuk dan rotasi

tanaman (misalnya pola tanam padi-palawija-padi) untuk menjaga kadar

keasaman tanah.

Sasaran 19 : Meningkatnya Produksi Perkebunan dari Aspek

Kuantitas dan Kualitas

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya produksi

perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas” dengan 5 indikator

kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,76%





berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 Meningkatnya

produksi perkebunan dariaspek


Jumlah produksi perkebunan :

- Kelapa

Sawit

Ton

4.609.351,00

4.868.474,00

4.700.000,00

4.997.842,00

106,33

4.997.842,00

4.900.000,00

- Karet

Ton

8.731,00

7.039,00

10.000,00

10.494,00

104,94

10.494,00

10.700,00

- Kakao

Ton

25,00 21,00

21,00

21,00

100,00

21,00

23,00

- Kelapa

Ton

1.554,00

894,00

1.100,00

1.238,00

112,54

1.238,00

1.300,00

-Sagu

Ton

20.379,00

19.904,00

19.900,00

19.904,00

100,02

19.904,00

20.100,00

Rata-ratacapaiankinerja

104,76



a. Jumlah produksi perkebunan kelapa sawit


produksi perkebunan kelapa sawit, diperoleh realisasi tahun 2014

sebanyak 4.997.842,00 ton dari target sebanyak 4.700.000,00 ton,

sehingga capaian kinerja indikator mencapai 106,33%. Jumlah produksi

perkebunan kelapa sawit tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak

388.491 ton dari tahun 2012 yaitu sebanyak 4.609.351,00 ton. Jumlah

produksi perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2014 telah

mencapai sebanyak 4.997.842,00ton, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu sebanyak 4.900.000,00ton, maka capaian kinerjanya




b. Jumlah produksi perkebunan karet


produksi perkebunan karet, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

10.494,00 ton dari target sebanyak 10.000,00 ton, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 104,94%. Jumlah produksi perkebunan karet

tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 1.763 ton dari tahun 2012

yaitu sebanyak 8.731,00 ton. Jumlah produksi perkebunan karet sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 10.494,00 ton, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 10.700,00 ton,


c. Jumlah produksi perkebunan kakao


produksi perkebunan kakao, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

21,00 ton dari target sebanyak 21,00 ton, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 100,00%. Jumlah produksi perkebunan kakao tahun

2014 mengalami penurunan sebanyak 4 ton dari tahun 2012 yaitu

sebanyak 25 ton. Jumlah produksi perkebunan kakao sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai sebanyak 21,00 ton, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 23 ton, maka capaian


d. Jumlah produksi perkebunan kelapa


produksi perkebunan kelapa, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

1.238,00 ton dari target sebanyak 1.100,00 ton, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 112,54%. Jumlah produksi perkebunan kelapa

tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 316 ton dari tahun 2012

yaitu sebanyak 1.554 ton. Jumlah produksi perkebunan sampai kelapa



dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 1.238,00ton, jika



e. Jumlah produksi perkebunan sagu


produksi perkebunan sagu, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

19.904,00 ton dari target sebanyak 19.900,00 ton, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 100,02%. Jumlah produksi perkebunan sagu

tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 475 ton dari tahun 2012

yaitu sebanyak 20.379,00 ton. Jumlah produksi perkebunan sagu

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 19.904,00 ton, jika



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh adanya

dukungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam menyediakan bibit karet

unggul dan bibit kelapa sawit, selain itu juga adanya pembagian kebun

pola KKPA kepada petani.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan

Ketahanan Pangan



sebesar Rp. 3.327.095.940,00,-



Sasaran 20 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk

Peternakan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kuantitas dan

kualitas produk peternakan” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa




berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN

2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 Meningkatnya

kuantitas dan kualitas produk peternakan

Jumlah hasil produksi komoditas peternakan:

- Daging

Ton

2291,40

2362,14

2500,00

2716,44

108,66

2716,44

3500,00

- Telur

Ton

192,00

400,00

160,00

464,00

290,00

464,00

227,00




a. Jumlah hasil produksi komoditas peternakan daging


hasil produksi komoditas peternakan daging, diperoleh realisasi tahun

2014 sebanyak 2.716,44 ton dari target sebanyak 2.500 ton, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 108,66%. Jumlah hasil produksi

komoditas peternakan daging tahun 2014 mengalami peningkatan

sebanyak 425,04 ton dari tahun 2012 yaitu sebanyak 2.291,40 ton.

Jumlah hasil produksi komoditas peternakan daging sampai dengan



tahun 2014 telah mencapai sebanyak 2.716,44 ton, jika dibandingkan



b. Jumlah hasil produksi komoditas peternakan telur


hasil produksi komoditas peternakan telur, diperoleh realisasi tahun

2014 sebanyak 464 ton dari target sebanyak 160 ton, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 290,00%. Jumlah hasil produksi komoditas

peternakan telur tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 272 ton

dari tahun 2012 yaitu sebanyak 192 ton. Jumlah hasil produksi

komoditas peternakan telur sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

sebanyak 464 ton, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu

sebanyak 227 ton, maka capaian kinerjanya telah mencapai 204,41%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh salah

satunya adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak untuk melakukan

pengembangan ternak sapi dengan pola sistem integrasi sapi dengan

kelapa sawit (SISKA) di 4 Kecamatan. Selain itu juga adanya kebijakan

untuk menjadikan Kabupaten Siak sebagai Pusat pembibitan sapi potong

bali.

Pencapaian sasaran ini didukung melalui Program :

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan



sebesar Rp. 9.120.857.040,00,-



Sasaran 21 : Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Peternakan


dari sektor peternakan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa


“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 Meningkatnya

pendapatan dari sektor

peternakan

Konsumsi Daging

Ton

1251,71

1305,47

942,60

1454,49

154,31

1454,49

1143,20


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Konsumsi

Daging, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 1454,49 ton dari target

sebanyak 942,60 ton, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

154,31%. Konsumsi Daging tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak

202,78 ton dari tahun 2012 yaitu sebanyak 1251,71 ton. Konsumsi Daging

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 1454,49 ton, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 1143,20 ton,


Pencapaian sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Peternakan



Rp.818.781.600,00,-



Sasaran 22 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk

Perikanan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kuantitas dan

kualitas produk perikanan” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa




berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 Meningkatnya

kuantitas dan kualitas produk

perikanan

Jumlah produksi hasil perikanan

tangkap

Ton

1.532,00

2.441,00

2.541,00

3.108,00

122,31

3.108,00

2.471,00

Jumlah produksi perikanan budidaya

Ton

854,14

933,97

1.150,50

1.220,71

106,10

1.220,71

1.425,50


114,21



a. Jumlah produksi hasil perikanan tangkap


produksi hasil perikanan tangkap, diperoleh realisasi tahun 2014

sebanyak 3.108 ton dari target sebanyak 2.541 ton, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 122,31%. Jumlah produksi hasil perikanan

tangkap tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 1.576 ton dari

tahun 2012 yaitu sebanyak 1.532 ton. Jumlah produksi hasil perikanan

tangkap sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 3.108 ton,



jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 2.471 ton,


b. Jumlah produksi perikanan budidaya


produksi perikanan budidaya, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

1.220,71 ton dari target sebanyak 1.150,50 ton, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 106,10%. Jumlah produksi perikanan budidaya

tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 366,57 ton dari tahun

2012 yaitu sebanyak 854,14 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 1.220,71 ton, jika



Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pengembangan

Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap



sebesar Rp. 9.128.027.335,00,-

Beberapa penyebab kegagalan pencapaian kinerja sasaran adalah

tingginya ancaman penyakit pada ikan dan belum optimalnya penerapan

teknologi tepat guna perikanan dan kelautan, masih rendahnya kualitas

dan daya saing produk olahan hasil perikanan, kurangnya pengetahuan

pembudidaya ikan serta rendahnya akses permodalan bagi nelayan dan

pembudidaya perikanan.

Beberapa solusi terhadap permasalahan di atas, di antaranya melakukan

upaya penguatan kelembagaan ekonomi kelompok nelayan dan



pembudidaya perikanan, pelatihan kepada pembudidaya perikanan,

jaminan akses permodalan dan pendampingan bagi pembudidaya

perikanan, substitusi sumber pakan ikan yang berasal dari luar daerah

kepada sumber pakan lokal dan bantuan obat-obatan dan nutrisi

pendukung perikanan budidaya.

Sasaran 23 : Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan


dari sektor perikanan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian


baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 Meningkatnya

pendapatan dari sektor perikanan

Konsumsi ikan

Ton

12,48

15,72

16,65

15,06

90,45

15,06

16,97

Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja indikator sasaran

dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator

Konsumsi ikan, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 15,06 ton dari

target sebanyak 16,65 ton, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

90,45%. Konsumsi ikan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak

2,58 ton dari tahun 2012 yaitu sebanyak 12,48 ton. Konsumsi ikan sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 15,06 ton, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 16,97 ton, maka capaian




Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program

Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan



Rp.600.295.000,00,-

Sasaran 24 : Terwujudnya Sistem Distribusi Kelancaran Arus

Barang dan Jasa, Kepastian Usaha

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya sistem

distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha” dengan 1




berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 Terwujudnya

sistem distribusi

kelancaran arus barang dan jasa,

kepastian usaha

Persentase kenaikan rata-rata

koefisien variasi harga

bahan pokok utama

%

5,00

5,00

2,5 – 7

5,00

100,00

5,00

2,5 - 7



kenaikan rata-rata koefisien, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 5,00%

dari target sebesar 2,5-7%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai



100,00%. Persentase kenaikan rata-rata koefisien tahun 2014 sama

dengan tahun 2012 yaitu sebesar 5,00%. Persentase kenaikan rata-rata

koefisien sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 5,00%, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 2,5-7%, maka



Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran disebabkan oleh upaya

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga stabilitas

harga bahan pokok utama dengan melakukan monitoring fluktuasi harga

kebutuhan pokok masyarakat serta memberikan subsidi kebutuhan pokok

bagi masyarakat miskin sebanyak 17.300 Rumah Tangga Sasaran (RTS)



sebesar Rp. 18.209.166.900,00,-

Sasaran 25 : Meningkatnya peran industri kecil menengah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran industri

kecil menengah” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian


baik”.


berikut:



NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 Meningkatnya

peran industri kecil

menengah.

Pertumbuhan Industri

%

1,00

1,00

1,00

5,00

500,00

5

7


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator

Pertumbuhan Industri, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 5,00% dari


500,00%. Pertumbuhan Industri tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 4,00% dari tahun 2012 yaitu sebesar 1,00%. Pertumbuhan

Industri sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 5,00%, jika




Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri.



Rp.1.379.577.500,00,-



Sasaran 26: Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terciptanya iklim investasi

yang kondusif” dengan 4 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata


“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 Terciptanya

iklim investasi yang

kondusif

Jumlah investor

berskala nasional

Investor

7

29

15

26

173,33

62

69

Jumlah nilai investasi berskala

nasional

Milyar Rupiah

9.121,70

10.780,23

750,00

7.627,91

1017,05

27.529,84

3.152,74

Jumlah izin prinsip

yang diterbitkan

Izin

prinsip

7

29

15

26

173,33

62

69

Lama

proses perijinan

Hari Kerja

14

12

14

12

85,71

12

1-14


362,36



a. Jumlah investor berskala nasional


investor berskala nasional, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 26

investor dari target sebanyak 15 investor, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 173,33%. Jumlah investor berskala nasional tahun



2014 mengalami peningkatan sebanyak 19 investor dari tahun 2012

yaitu sebanyak 7 investor. Jumlah investor berskala nasional sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 62 investor, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 69 investor,


b. Jumlah nilai investasi berskala nasional


nilai investasi berskala nasional, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar

7.627,91 milyar rupiah dari target sebesar 750 milyar rupiah, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 1.017,05%. Jumlah nilai investasi

berskala nasional tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1.493,79

milyar rupiah dari tahun 2012 yaitu sebesar 9.121,70 milyar rupiah.

Jumlah nilai investasi berskala nasional sampai dengan tahun 2014

telah mencapai sebesar 27.529,84 milyar rupiah, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 3.152,74 milyar rupiah, maka


c. Jumlah izin prinsip yang diterbitkan


izin prinsip yang diterbitkan, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

26 izin prinsip dari target sebanyak 15 izin prinsip, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 173,33%. Jumlah izin prinsip yang

diterbitkan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 19 izin prinsip

dari tahun 2012 yaitu sebanyak 7 izin prinsip. Jumlah izin prinsip yang

diterbitkan sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 62 izin

prinsip, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak

69 izin prinsip, maka capaian kinerjanya telah mencapai 89,86%.



d. Lama proses perijinan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Lama

proses perijinan, diperoleh realisasi tahun 2014 selama 12 hari dari

target selama 14 hari, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

116,67%. Lama proses perijinan tahun 2014 mengalami peningkatan

selama 2 hari dari tahun 2012 yaitu selama 14 hari. Lama proses

perijinan sampai dengan tahun 2014 telah mencapai selama 12 hari,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu selama 14 hari,


Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran disebabkan oleh beberapa

kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam sektor

investasi antara lain :

1. Membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu

(BPMP2T)

2. Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada camat, melalui

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

pelimpahan kewenangan Bupati kepada BPMP2T.

3. Menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan dan kepastian

hukum bersama FORKOMPINDA Kabupaten Siak.

4. Menyiapkan perangkat peraturan daerah yang mendukung investasi.

5. Melakukan kegiatan promosi investasi daerah.

6. Melaksankan pelayanan yang cepat, mudah dan praktis.

7. Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.

8. Membangun infrastruktur yang mendukung investasi.

9. Melakukan pengendalian pengawasan penanaman modal




Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi.



sebesar Rp. 12.550.195.340,00,-

Sasaran 27: Meningkatnya Cakupan Penanganan PMKS

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya cakupan

penanganan PMKS” dengan 1 indikator kinerja belum dapat diukur

dikarenakan data realisasi untuk tahun 2014 belum tersedia dari BPS

Kabupaten Siak.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET

AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 27 Meningkatnya

cakupan penanganan PMKS

Persentase Penduduk Miskin

%

5,17

5,54

5,27

*)

*)

*)

5,26



diuraikan bahwa Untuk realisasi serta capaian kinerja tahun 2014

terhadap indikator Persentase Penduduk Miskin belum bisa dilakukan


Kabupaten Siak. Persentase Penduduk Miskin tahun 2013 mencapai

sebesar 5,54% atau mengalami peningkatan sebesar 0,37 % dari tahun



2012 yaitu sebesar 5,17%. Persentase Penduduk Miskin sampai dengan

tahun 2013 telah mencapai 5,54%, jika dibandingkan dengan target akhir


94,95%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran disebabkan oleh kebijakan yang

telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam menekan lajunya

persentase penduduk miskin antara lain :

1. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Kabupaten Siak serta telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 10 tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Siak

2. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemberdayaan kepada 33 orang

parkir miskin dan PMKS serta pembinaan kepada 32 orang eks

penyandang penyakit sosial (eks napi)

3. Memberikan pelatihan keterampilan dan pengembangan bakat bagi

anak terlantar dan penyandang cacat serta eks trauma.

4. Melaksanakan beberapa program pengentasan kemiskinan diantaranya:

a) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga: subsidi Raskin,

sembako murah, rumah layak huni, beasiswa dan bantuan peralatan

sekolah keluarga miskin, bantuan sosial fakir miskin, yatim piatu

dan penyandang cacat serta bantuan rumah tangga miskin lansia.

b) Program berbasis pemberdayaan masyarakat: pelatihan otomotif,

menjahit, bordir, pengelasan dan manajemen kewirausahaan.

c) Program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil:

penyediaan permodalan UED-SP dan KUR, penyelenggaraan promosi

produk, peningkatan kemitraan usaha.



d) Program-program lain yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat miskin: bantuan alat dan bibit

pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, bantuan KUBE,

bantuan zakat produktif dan konsumtif dari BAZ serta bantuan CSR.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan Program Jaminan

Sosial.



sebesar Rp. 15.957.615.200,00,-

Sasaran 28 : Meningkatnya Peranan dan Kemandirian Ekonomi

Masyarakat Perdesaan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peranan dan

kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan” dengan 1 indikator


kategori capaian “cukup”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 Meningkatnya

peranan dan kemandirian

ekonomi masyarakat perdesaan

Jumlah

UED-SP

UED-SP

22

15

14

9

64,29

46

56





UED-SP, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 9 UED-SP dari target

sebanyak 14 UED-SP, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

64,29%. Jumlah UED-SP tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 13

UED-SP dari tahun 2012 yaitu sebanyak 22 UED-SP. Jumlah UED-SP

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 46 UED-SP, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 56 UED-SP,

maka capaian kinerjanya telah mencapai 82,14%. Keberhasilan

pencapaian kinerja ini juga didukung melalui kegiatan pelatihan terhadap

pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).


Lembaga Ekonomi Pedesaan



sebesar Rp. 1.708.663.500,00,-

Sasaran 29 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam

Pembangunan Perdesaan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam pembangunan perdesaan” dengan 1 indikator kinerja,

terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% termasuk



berikut:



NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI 2014

REALISASI s/d

TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 29 Meningkatnya

peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Jumlah

LPM aktif

LPM

122

122

122

122

100,00

122

122


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah LPM

aktif, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 122 LPM dari target

sebanyak 122 LPM, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100,00%.

Jumlah LPM aktif tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebanyak

122 LPM. Jumlah LPM aktif sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

sebanyak 122 LPM, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu

sebanyak 122 LPM, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00%.


Keberdayaan Masyarakat Perdesaan



sebesar Rp. 7.215.626.100,00,-

Sasaran 30 : Meningkatnya Kualitas Usaha mikro Kecil Menengah

(UMKM)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM)” dengan 1 indikator kinerja, terlihat

bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 102,00% termasuk kategori





berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 Meningkatnya

Kualitas

Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM)

Jumlah Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

UMKM

1.688

2.522

2.550

2.601

102,00

2.601

2.650



Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), diperoleh realisasi tahun 2014

sebanyak 2.601 UMKM dari target sebanyak 2.550 UMKM, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 102,00%. Jumlah Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 913

UMKM dari tahun 2012 yaitu sebanyak 1.688 UMKM. Jumlah Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

sebanyak 2.601 UMKM, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu sebanyak 2.650 UMKM, maka capaian kinerjanya telah mencapai

98,15%. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini juga didukung

melalui kegiatan sosialisasi informasi penyediaan dana bagi UMKM

sebanyak 50 orang peserta.


Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dan Program

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.





Rp.629.790.000,00,-

Sasaran 31 : Meningkatnya Kualitas Koperasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas

Koperasi” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja



berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 Meningkatnya

Kualitas Koperasi

Persentase

Koperasi aktif

%

60,00

63,00

73,00

67,00

91,78

67,00

75,00



Koperasi aktif, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 67,00% dari target


Persentase Koperasi aktif tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar

7,00% dari tahun 2012 yaitu sebesar 60,00%. Persentase Koperasi aktif



kinerjanya telah mencapai 89,33%. Keberhasilan ini dicapai melaui

beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 antara lain Pelatihan

manajemen pengelola koperasi/ KUD untuk 64 pengurus/ pengawas,



pelatihan akutansi koperasi sistem komputerisasi bagi 40 orang pengurus/

pengelola. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap 109 koperasi serta adanya pemberian penghargaan koperasi

berprestasi untuk 6 koperasi setiap tahunnya.


Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program Peningkatan Kualitas

Sumber daya Manusia.



sebesar Rp. 3.532.704.786,00,-

Sasaran 32 : Menurunnya Tingkat Pengangguran

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya tingkat

Pengangguran” dengan 2 indikator kinerja belum dapat diukur

dikarenakan data realisasi untuk tahun 2014 belum tersedia dari BPS

Kabupaten Siak.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 Menurunnya

tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

63,73

61,90

73,40

*)

*)

*)

79,15

Tingkat Pengangguran terbuka

%

4,56

5,38

2,39

*)

*)

*)

2,37


-






a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja


indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja belum bisa dilakukan


Kabupaten Siak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2013

mencapai sebesar 61,90% atau mengalami penurunan sebesar 1,83%

dari tahun 2012 yaitu sebesar 63,73%. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 61,90%, jika



b. Tingkat Pengangguran terbuka


indikator Tingkat Pengangguran terbuka belum bisa dilakukan

pengukuran, karena data realisasi tahun 2014 belum tersedia dari BPS.

Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2013 mencapai sebesar 5,38%

atau mengalami peningkatan sebesar 0,82% dari tahun 2012 yaitu

sebesar 4,56%. Tingkat Pengangguran terbuka sampai dengan tahun



44,05%.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak untuk menekan

lajunya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan tingkat

partisipasi angkatan kerja melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi

pencari kerja, dengan harapan pencari kerja nantinya memiliki kesiapan



dalam memasuki dunia pekerjaan. Selain itu juga dilakukan peningkatan

kesempatan kerja dilakukan melalui kegiatan penyusunan dan

penyebarluasan formasi bursa tenaga kerja melalui aplikasi web secara

online bagi pencari kerja, sehingga mempermudah memperoleh informasi

lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program peningkatan

kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan Program Peningkatan

Kesempatan Kerja.



sebesar Rp. 2.172.765.200,00,-

Sasaran 33 : Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan

Pekerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya perlindungan

dan kesejahteraan pekerja” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa




berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI s/d

TAHUN

2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 Meningkatnya

perlindungan

dan kesejahteraan

pekerja

Besaran pekerja/buruh

yang menjadi peserta

jamsostek

%

86,40

91,00

91,00

91,08

100,09

91,08

92,00

Persentase UMR terhadap KHL

%

77,48

86,57

87,00

95,59

109,87

95,59

95,00


104,98





a. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Besaran

pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek, diperoleh realisasi

tahun 2014 sebesar 91,08% dari target sebesar 91,00%, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 100,09%. Besaran pekerja/buruh

yang menjadi peserta jamsostek tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 4,68% dari tahun 2012 yaitu sebesar 86,40%. Besaran

pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek sampai dengan tahun


RPJMD yaitu sebesar 92%, maka capaian kinerjanya telah mencapai

99,00%.

b. Persentase UMR terhadap KHL


Persentase UMR terhadap KHL, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar


mencapai 109,87%. Persentase UMR terhadap KHL tahun 2014


77,48%. Persentase UMR terhadap KHL sampai dengan tahun 2014

telah mencapai 95,59%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu sebesar 95,00%, maka capaian kinerjanya telah mencapai

100,62%.



Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Perlindungan

dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program penyuluhan

regulasi ketenagakerjaan kepada pengusaha/perusahaan dan tenaga

kerja serta Program Pengkajian Standar Pengupahan Daerah.



sebesar Rp. 2.014.831.200,00,-

Sasaran 34 : Tertatanya Tata Kelola Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tertatanya tata kelola

administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah” dengan 2




berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 34 Tertatanya

tata kelola

administrasi kependudukan dan catatan

sipil daerah

Cakupan kepemilikan

akta kelahiran

%

13,68

14,31

16,00

16,19

101,19

16,19

18,00

Cakupan kepemilikan

KTP

%

39,00

54,16

58,00

57,43

99,02

57,43

60,00






a. Cakupan kepemilikan akta kelahiran


kepemilikan akta kelahiran, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar


mencapai 101,19%. Cakupan kepemilikan akta kelahiran tahun 2014


13,68%. Cakupan kepemilikan akta kelahiran sampai dengan tahun



89,94%.

b. Cakupan kepemilikan KTP


kepemilikan KTP, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 57,43% dari


99,02%. Cakupan kepemilikan KTP tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 18,43% dari tahun 2012 yaitu sebesar 39,00%. Cakupan

kepemilikan KTP sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 57,43%,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 60,00%,


Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan KTP dan akte kelahiran

telah dilakukan kegiatan pelayanan E-KTP Keliling bagi masyarakat dan

siswa sekolah usia > 17 Tahun serta kegiatan pelayanan langsung akte

kelahiran bagi masyarakat di 12 Kecamatan.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Penataan

Administrasi Kependudukan





sebesar Rp. 10.321.222.400,00,-

Sasaran 35 : Terbangunnya Sistem Informasi Kependudukan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terbangunnya sistem

informasi kependudukan” dengan 3 indikator kinerja, terlihat bahwa




berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 35 Terbangunnya

sistem informasi

kependudukan

Lama maksimal proses

pengurusan:

- KTP

Hari

14

14

30

14

214,29

14

30

- Akte pencatatan sipil

Hari

30

30

30

30

100,00

30

30

- KK

Hari

14

14

30

14

214,29

14

30


176,19



a. Lama maksimal proses pengurusan KTP


maksimal proses pengurusan KTP, diperoleh realisasi tahun 2014



selama 14 hari dari target selama 30 hari, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 214,29%. Lama maksimal proses pengurusan KTP

tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu selama 14 hari. Lama

maksimal proses pengurusan KTP sampai dengan tahun 2014 telah

mencapai selama 14 hari, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu selama 30 hari, maka capaian kinerjanya telah mencapai 214,29%.

b. Lama maksimal proses pengurusan Akte pencatatan sipil


maksimal proses pengurusan Akte pencatatan sipil, diperoleh realisasi

tahun 2014 selama 30 hari dari target selama 30 hari, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 100,00%. Lama maksimal proses

pengurusan Akte pencatatan sipil tahun 2014 sama dengan tahun 2012

yaitu selama 30 hari. Lama maksimal proses pengurusan Akte

pencatatan sipil sampai dengan tahun 2014 telah mencapai selama 30

hari, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu selama 30

hari, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00%.

c. Lama maksimal proses pengurusan KK


maksimal proses pengurusan KK, diperoleh realisasi tahun 2014 selama

14 hari dari target selama 30 hari, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 214,29%. Lama maksimal proses pengurusan KK tahun 2014

sama dengan tahun 2012 yaitu selama 14 hari. Lama maksimal proses

pengurusan KK sampai dengan tahun 2014 telah mencapai selama 14

hari, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu selama 30

hari, maka capaian kinerjanya telah mencapai 214,29%.



Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Penataan

Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Implementasi sistem

administrasi kependudukan dan kegiatan penyediaan informasi yang dapat

diakses masyarakat.



Rp.343.150.000,00,-

Sasaran 36 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan

Jembatan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas

infrastruktur jalan dan jembatan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat




berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 36 Meningkatnya

kualitas infrastruktur jalan dan

jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik

%

27,22

33,34

33,15

38,93

117,44

38,93

39,10


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Proporsi

panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 117,44%. Panjang jalan Kabupaten Siak yaitu



2.880,190 Km, di mana tahun 2014 jalan yang telah diaspal sepanjang

935,320 Km, jalan kerikil/base 961,450 Km, jalan beton 319,960 Km dan

jalan tanah 663,460 Km. Dari keseluruhan total panjang jalan Kabupaten

Siak, jalan dengan kondisi baik sepanjang 1.121,119 Km. Proporsi panjang

jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 11,71% dari tahun 2012 yaitu sebesar 27,22%. Proporsi panjang

jaringan jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2014 telah



Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan.




Rp.540.186.476.246,00,- atau 96,44% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar

Rp. 560.136.277.440,00,-

Sasaran 37 : Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase dan Irigasi


sistem drainase dan irigasi” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa




berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 37 Meningkatnya

kualitas sistem

drainase dan irigasi

Panjang Drainase yang dibangun

Meter

3.826,00

7.934,00

10.764,00

10.764,00

100,00

22.524,00

35.255,00

Persentase jaringan irigasi

dalam kondisi baik

%

67,34

69,93

83,22

83,22

100,00

83,22

93,00


100,00



a. Panjang Drainase yang dibangun

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Panjang

Drainase yang dibangun, diperoleh realisasi tahun 2014 sepanjang

10.764 meter dari target sepanjang 10.764 meter, sehingga capaian

kinerja indikator mencapai 100,00%. Panjang Drainase yang dibangun



tahun 2014 mengalami peningkatan sepanjang 18.698 meter dari tahun

2012 yaitu sepanjang 3.826 meter. Panjang Drainase yang dibangun

sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sepanjang 10.764 meter, jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sepanjang 35.255 meter,


b. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik


Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, diperoleh realisasi tahun


kinerja indikator mencapai 100,00%. Total luas daerah irigasi rawa (DIR)

Kabupaten Siak yaitu 12.541 Ha, dengan luas Daerah Irigasi Rawa (DIR)

kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 10.437 Ha. Persentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar

15,88% dari tahun 2012 yaitu sebesar 67,34%. Persentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2014 telah mencapai






Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.



sebesar Rp. 124.672.181.000,00,-

Sasaran 38 : Meningkatnya Kualitas Air Baku dan Air Bersih

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas air

baku dan air bersih” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian


baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 38 Meningkatnya

kualitas air baku dan air

bersih

Persentase Penduduk yang

mendapatkan akses air minum yang

aman

%

49,92

51,51

61,36

58,28

94,98

58,28

64,66



Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, diperoleh


capaian kinerja indikator mencapai 94,98%. Persentase Penduduk yang

mendapatkan akses air minum yang aman tahun 2014 mengalami




Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman





Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program

Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.



sebesar Rp. 50.188.715.000,00,-



Sasaran 39 : Terbangunnya Infrastruktur di Wilayah Perdesaan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terbangunnya infrastruktur

di wilayah perdesaan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian


baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39 Terbangunnya

infrastruktur di wilayah

perdesaan

Panjang semenisasi jalan desa

yang dibangun

meter

6.899

29.824

13.829

13.829

100,00

50.552

65.088


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Panjang

semenisasi jalan desa yang dibangun, diperoleh realisasi tahun 2014

sepanjang 13.829 meter dari target sepanjang 13.829 meter, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 100,00%. Panjang semenisasi jalan

desa yang dibangun tahun 2014 mengalami peningkatan sepanjang 43.653

meter dari tahun 2012 yaitu sepanjang 6.899 meter. Panjang semenisasi

jalan desa yang dibangun sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

sepanjang 50,552 meter, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu sepanjang 65,088 meter, maka capaian kinerjanya telah mencapai

77,67%.


Infrastruktur Perdesaan.





Rp.937.501.000,00,-

Sasaran 40 : Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya cakupan

pelayanan kelistrikan daerah” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa


“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40 Meningkatnya

cakupan pelayanan kelistrikan

daerah

Persentase elektrifikasi

%

39,71

41,74

49,00

52,77

107,69

52,77

70,00



elektrifikasi, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 52,77% dari target


Data dari PLN dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Siak, dari

total jumlah rumah tangga sebanyak 102.999 pada tahun 2014, sebanyak

54.355 rumah tangga telah menjadi pelanggan PLN. Persentase elektrifikasi

tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 13,06% dari tahun 2012 yaitu

sebesar 39,71%. Persentase elektrifikasi sampai dengan tahun 2014 telah





Keberhasilan ini didukung melalui kegiatan pembangunan jaringan listrik

perdesaan dibeberapa kecamatan serta pengadaan dan pemasangan PLTS

Solar Home System (SHS) bagi masyarakat Perdesaan dibeberapa

Kecamatan.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program pembinaan dan

pengembangan bidang ketenagalistrikan



sebesar Rp. 54.207.754.388,00,-

Sasaran 41 : Meningkatnya kualitas perumahan


perumahan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja



berikut:



NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 41 Meningkatnya

kualitas perumahan

Cakupan Ketersediaan rumah layak huni

%

98,62

98,81

98,80

99,04

100,24

99,04

99,04



Ketersediaan rumah layak huni, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar


mencapai 100,24%. Cakupan Ketersediaan rumah layak huni tahun 2014


98,62%. Cakupan Ketersediaan rumah layak huni sampai dengan tahun



100,00%.




Perumahan dan Program Lingkungan Sehat Perumahan



sebesar Rp. 104.240.252.402,00,-

Sasaran 42 : Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang


pemanfaatan ruang” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian


baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42 Meningkatnya

kualitas pemanfaatan ruang

Persentase rumah ber-

IMB

%

1,21

31,18

20,00

26,10

130,50

26,10

30,00



rumah ber-IMB, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 26,10% dari target


Persentase rumah ber-IMB tahun 2014 mengalami penurunan sebesar

24,89% dari tahun 2012 yaitu sebesar 1,21%. Persentase rumah ber-IMB





kinerjanya telah mencapai 87,00%. Keberhasilan ini didukung dengan

adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang mewajibkan setiap

pembangunan rumah di Kabupaten Siak harus memiliki IMB yang

didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak. Kendala yang

terjadi pada urusan penataan ruang adalah pada legalisasi Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011-2031 yang belum

ditetapkan sebagai peraturan daerah hingga tahun 2014, meskipun pada

tahun 2012 yang lalu telah ada keputusan bersama Pemerintah Kabupaten

Siak dengan DPRD Kabupaten Siak tentang persetujuan terhadap

Ranperda RTRW Kabupaten Siak Tahun 2011-2031. Saat ini Ranperda

tersebut masih dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dengan

keterlambatan pengesahan RTRW berdampak juga pada pengesahan

dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pemanfaatan

Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Program

Perencanaan Tata Ruang.



sebesar Rp. 2.115.720.000,00,

Sasaran 43 : Meningkatnya kualitas layanan perhubungan


layanan perhubungan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian




baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 43 Meningkatnya

kualitas layanan

perhubungan

Lama pengujian kelayakan angkutan umum

(KIR)

Hari

1

1

1

1

100,00

1

1


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Lama

pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), diperoleh realisasi tahun 2014

selama 1 hari dari target selama 1 hari, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 100,00%. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu selama 1 hari. Lama pengujian

kelayakan angkutan umum (KIR) sampai dengan tahun 2014 telah

mencapai selama 1 hari, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu selama 1 hari, maka capaian kinerjanya telah mencapai

100,00%.Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ





sebesar Rp. 40.772.597.850,00,-

Sasaran 44 : Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terciptanya lalu lintas yang

aman dan nyaman” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian


baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44 Terciptanya

lalu lintas

yang aman dan nyaman

Persentase

angkutan darat

%

0,19

3,08

3,00

3,08

102,67

3,08

3,20



angkutan darat, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 3,08% dari target


Persentase angkutan darat tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar

2,89% dari tahun 2012 yaitu sebesar 0,19%. Persentase angkutan darat


dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 3,20%, maka capaian kinerjanya




Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program peningkatan

pelayanan angkutan dan Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas.



sebesar Rp. 13.996.051.000,00,-

Sasaran 45 : Meningkatnya pembangunan yang berwawasan

lingkungan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pembangunan

yang berwawasan lingkungan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa


“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45 Meningkatnya

pembangunan yang

berwawasan lingkungan

Persentase

penanganan sampah

%

39,10

81,40

61,00

84,67

138,80

84,67

64,00



penanganan sampah, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 84,67% dari


138,80%. Persentase penanganan sampah tahun 2014 mengalami




Persentase penanganan sampah sampai dengan tahun 2014 telah




Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.



sebesar Rp. 36.164.734.875,00,-

Sasaran 46 : Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan

LH

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas dan

akses informasi SDA dan LH” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa


“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 46 Meningkatnya

kualitas dan akses informasi

SDA dan LH

Jumlah

dokumen database SDA dan

LH

Dokumen

6

6

6

6

100,00

6

6





dokumen database SDA dan LH, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak

6 Dokumen dari target sebanyak 6 Dokumen, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 100,00%. Dokumen tersebut meliputi : Laporan

Adiwiyata, Data Kualitas air, Data kualitas udara, Laporan Adipura,

Prokasih Superkasih serta Buku data Status Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Siak. Jumlah dokumen database SDA dan LH tahun 2014

sama dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 6 Dokumen. Jumlah dokumen

database SDA dan LH sampai dengan tahun 2014 telah mencapai

sebanyak 6 Dokumen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu

sebanyak 6 Dokumen, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00%.


Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup.



sebesar Rp. 2.791.257.500,00,-

Sasaran 47 : Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terkendalinya kebakaran

hutan dan lahan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian

kinerja sasaran sebesar 38,52% termasuk kategori capaian “Kurang”.


berikut:



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 47 Terkendalinya

kebakaran hutan dan lahan

Jumlah

titik panas

Hot spot

-

399

250

649

38,52

649

150


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah titik

panas, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 649 Hotspot dari target

sebanyak 250 Hotspot, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

38,52%. Jumlah titik panas tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak

250 Hotspot dari tahun 2013 yaitu sebanyak 399 Hotspot. Jumlah titik

panas sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 649 Hotspot,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 150

Hotspot, maka capaian kinerjanya telah mencapai 23,11%.

Faktor utama penyebab tidak tercapainya jumlah titik panas (hotspot)

adalah dikarenakanpada tahun 2014 terjadi banyak kebakaran hutan dan

lahan yang disebabkan musim kemarau yang terjadi di awal tahun 2014

dan dampak dari terjadinya fenomena alam El Nino di Riau yang memicu

terjadinya potensi kekeringan yang diprediksi oleh Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau kering terjadi

pada empat bulan terkahir pada tahun 2014, mulai September sampai

dengan Desember 2014. Selain itu titik panas (hotpost) yang terjadi pada

tahun 2014 juga disebabkan oleh adanya aktivitas masyarakat dalam

perambahan hutan untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan,

dikarenakan biayanya lebih murah dan lebih cepat.



Dalam upaya menurunkan jumlah titik panas (hotspot) Pemerintah

Kabupaten Siak melaui Tim Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Siak bekerjasama dengan TNI, Masyarakat Peduli Api (MPA), perusahaan

dan masyarakat setempat telah melaksanakan upaya

pemadaman/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk

mengantisipasi terjadinya kejadian kebakaran hutan dan lahan di masa

yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Siak memberikan bantuan

peralatan pemadam kebakaran berupa 11 unit mesin pompa portable

untuk 11 kecamatan yang rawan. Selain itu, membentuk satgas balakar

desa yang masing-masing desa terdapat 5 (lima) orang satgas untuk 67

desa yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Begitupun

dilaksanakan juga pelatihan tenaga relawan sebanyak 70 orang dalam

penanggulangan bencana, terdiri dari 50 orang pramuka, 15 orang PMI

dan 5 orang BPBD.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program pengendalian

kebakaran hutan dan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran.



sebesar Rp. 23.099.573.975,00,-

Sasaran 48 : Terkelolanya RTH

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terkelolanya RTH” dengan 1


termasuk kategori capaian “Kurang”.


berikut:



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 48 Terkelolanya

RTH Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

%

0,14

2,31

20,00

8,88

44,40

8,88

30,00



Ruang Terbuka Hijau (RTH), diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 8,88%

dari target sebesar 20,00%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

44,40%. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2014 mengalami


Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai dengan tahun 2014 telah



Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH).



sebesar Rp. 12.456.310.000,00,-

Sasaran 49 : Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terselesaikannya konflik-

konflik pertanahan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian

kinerja sasaran sebesar 40,00% termasuk kategori capaian “Kurang”.


berikut:



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 49 Terselesaikannya

konflik-konflik pertanahan

Persentase penyelesaian

konflik pertanahan

%

33,00

43,00

100,00

40,00

40,00

40,00

100,00



penyelesaian konflik pertanahan, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar


mencapai 40,00%. Persentase penyelesaian konflik pertanahan tahun 2014


33,00%. Persentase penyelesaian konflik pertanahan sampai dengan tahun



40,00%.

Faktor utama penyebab rendahnya Persentase penyelesaian konflik

pertanahan adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah

Kabupaten Siak untuk menyelesaikan konflik lahan yang biasanya terjadi

antara perusahaan pemegang HGU/HPHTI dengan masyarakat secara

hokum. Pemerintah Kabupaten Siak hanya sebagai falititator dalam

penyelesaian konflik pertanahan di Pengadilan.

Dalam upaya meningkatkan Persentase penyelesaian konflik pertanahan,

Pemerintah Kabupaten Siak telah dan terus akan melaksanakan kegiatan

inventarisasi tanah desa dimana sampai dengan tahun 2014 sebanyak 22

(dua puluh dua) desa telah dilakukan inventarisasi, program sertifikasi



tanah masyarakat miskin tahun 2014sebanyak 100 persil lahan,

pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat miskin serta

kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat tempatan melalui

program community development.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program penyelesaian

konflik-konflik pertanahan.



Rp.190.340.000,00,-

Sasaran 50 : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya tertib

administrasi pertanahan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-


“Kurang”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 Terwujudnya

tertib administrasi pertanahan

Cakupan lahan bersertifikat

%

28,00

40,80

100,00

40,48

40,48

40,48

100,00





lahan bersertifikat, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 40,48% dari


40,48%. Cakupan lahan bersertifikat tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 12,48% dari tahun 2012 yaitu sebesar 28,00%. Cakupan lahan

bersertifikat sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 40,48%, jika



Faktor utama penyebab rendahnya capaian cakupan lahan bersertifikasi

dikarenakan salah satunya semakin bertambahnya luas lahan yang

seharusnya bersertifikasi akibat disetujuinya izin HGU maupun Hak Pakai

lahan dari Kementerian Kehutanan untuk pembangunan di daerah

Kabupaten Siak seperti untuk insfrastruktur jalan, perluasan lahan

pertanian dan perkebunan.

Dalam upaya meningkatkan Cakupan lahan bersertifikasi, Pemerintah

Kabupaten Siak telah dan terus melakukan kerjasama dengan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak untuk melaksanakan kegiatan

sertifikasi lahan

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program penataan;

penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah dan

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.



sebesar Rp.7.502.626.520,00,-



Sasaran 51 : Berjalannya pembangunan yang terencana,

terkordinasi dan sinergis

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Berjalannya pembangunan

yang terencana, terkordinasi dan sinergis” dengan 3 indikator kinerja,

terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,64% termasuk



berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET

AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 Berjalannya

pembangunan

yang terencana, terkordinasi dan sinergis

Jumlah dokumen

Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Dokumen

-

-

1

1

100,00

1

1

Jumlah dokumen Perencanaan:

RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA

Dokumen

1

1

1

1

100,00

1

1

Persentase Konsistensi

Penjabaran Program RPJMD

dalam RKPD

%

99,00

87,80

88,00

82,72

94,00

82,72

92,00




a. Jumlah dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA


dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA,



diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 1 dokumen dari target

sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

100,00%. Pada tahun 2011 telah ditetapkan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah Kabupaten Siak (RPJMD) sebagai dasar

penyusunan Renstra SKPD dan RKPD tahunan. Pada tahun 2014

dengan beberapa alasan dilakukan revisi terhadap RPJMD Kabupaten

Siak melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak Tahun 2011-

2016. Jumlah dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA sampai dengan tahun 2014 telah mencapai sebanyak 1

dokumen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak

1 dokumen, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00%.

b. Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn

PERKADA


dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA,

diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 1 dokumen dari target

sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerja indikator mencapai

100,00%. Untuk perencanaan tahunan telah disusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan

Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah tahun 2014 dan Peraturan Bupati Siak Nomor 24 tahun 2014

tentang Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak

Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan KUA, KUPA dan PPAS serta

PPAS Perubahan Kabupaten Siak tahun 2014 untuk pedoman RAPBD

dan RAPBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2014. Jumlah dokumen

Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA tahun 2014 sama



dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 1 dokumen. Jumlah dokumen

Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai sebanyak 1 dokumen, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 1 dokumen, maka capaian

kinerjanya telah mencapai 100,00.

c. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD


Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD,

diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 82,72% dari target sebesar

88,00%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 94,00%.

Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD tahun

2014 mengalami penurunan sebesar 16,28% dari tahun 2012 yaitu

sebesar 99,00%. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD

dalam RKPD sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 82,72%, jika


capaian kinerjanya telah mencapai 89,91%. . Untuk mengevaluasi

sejauh mana pencapaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Siak Tahun

2011-2016, pada tahun 2014 juga telah dilakukan kegiatan evaluasi

pelaksanaan 2 tahun RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

kerjasama BAPPEDA Kabupaten Siak dengan BAPPENAS.


1. Program perencanaan pembangunan daerah

2. Program pengembangan data/informasi

3. Program kerjasama pembangunan





sebesar Rp. 14.746.291.436,00,-

Sasaran 52 : Terwujudnya implementasi desentralisasi politik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya implementasi

desentralisasi politik” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-


“sangat baik”.


berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 52 Terwujudnya

implementasi desentralisasi

politik

Tingkat partisipasi pemilih

dalam Pemilu Legislatif

%

-

-

75,00

73,10

97,47

73,10

75,00

Tingkat partisipasi pemilih dalam

Pemilu PilPres

%

-

-

75,00

66,12

88,16

66,12

75,00




a. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif


partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif, diperoleh realisasi tahun




kinerja indikator mencapai 97,47%. Tingkat partisipasi pemilih dalam

Pemilu Legislatif sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 73,10%,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 75,00%,


b. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu PilPres


partisipasi pemilih dalam Pemilu PilPres, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 88,16%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu

PilPres sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 66,12%, jika



Keberhasilan ini didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan

sosialisasi undang-undang Pemilu bagi Ormas dan LSM di Kabupaten Siak

yang dilaksanakan pada tahun 2014.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pendidikan

Politik Masyarakat dan Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah.



sebesar Rp. 14.845.460.000,00,-

Sasaran 53 : Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya implementasi

desentralisasi Keuangan” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa


“sangat baik”.




berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 53 Terwujudnya

implementasi

desentralisasi Keuangan

Persentase tingkat kemandirian daerah

(PAD/Pendapatan)

%

15,41

15,33

13,44

11,62

86,46

11,62

14,04



tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan), diperoleh realisasi tahun

2014 sebesar 11,62% dari target sebesar 13,44%, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 86,46%. Dari total realisasi Pendapatan tahun 2014

sebesar Rp.2,643 Triliun lebih, besar pendapatan asli daerah (PAD)

mencapai Rp.307,032 Milyar lebih. Persentase tingkat kemandirian daerah

(PAD/Pendapatan) tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,79% dari

tahun 2012 yaitu sebesar 15,41%. Persentase tingkat kemandirian daerah

(PAD/Pendapatan) sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 11,62%,

jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 14,04%, maka

capaian kinerjanya telah mencapai 82,76%. Upaya untuk mencapai

peningkatan Persentase tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan)

terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dengan cara ekstensifikasi

dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan

data PBB P2 serta penagihan PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Siak.


dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah





sebesar Rp. 11.874.765.000,00,-

Sasaran 54 : Terwujudnya Implementasi desentralisasi

Administratif

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Implementasi

desentralisasi Administratif” dengan 2 indikator kinerja, terlihat bahwa




berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 54 Terwujudnya

Implementasi


Peraturan daerah

tentang APBD dan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perda

2

2

2

2

100,00

2

2

Peraturan KDH

tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Perbup

2

2

2

2

100,00

2

2




a. Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang





Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diperoleh realisasi tahun 2014

sebanyak 2 Perda dari target sebanyak 2 Perda, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 100,00%. Peraturan daerah tentang APBD dan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 2 Perda. Peraturan

daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sampai dengan tahun 2014

telah mencapai sebanyak 2 Perda, jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD yaitu sebanyak 2 Perda, maka capaian kinerjanya telah

mencapai 100,00%.

b. Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang

penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang

penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diperoleh realisasi

tahun 2014 sebanyak 2 Perbup dari target sebanyak 2 Perbup, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 100,00%. Peraturan KDH tentang

penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 sama dengan

tahun 2012 yaitu sebanyak 2 Perbup. Peraturan KDH tentang

penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sampai dengan tahun 2014

telah mencapai sebanyak 2 Perbup, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu sebanyak 2 Perbup, maka capaian kinerjanya telah

mencapai 100,00%.




dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan : 1.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, 2. Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, 3. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, 4. Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, 5.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.



sebesar Rp. 3.228.290.000,00,-

Sasaran 55 : Terwujudnya pemerintahan yang responsif,

transparan, dan akuntabel

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pemerintahan

yang responsif, transparan,dan akuntabel” dengan 2 indikator kinerja

belum dapat diukur dikarenakan data realisasi untuk tahun 2014 belum

tersedia dari BPK Perwakilan Riau maupun KemenPAN-RB.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN 2014

TARGET

AKHIR (2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55 Terwujudnya

pemerintahan yang responsif, transparan,dan

akuntabel

Opini BPK terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah

Opini

WTP

WTP

WTP

**)

**)

**)

WTP



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tingkat

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Predikat

C

CC

B

**)

**)

**)

B


-

**) Data realisasi menunggu hasil audit BPK dan Evaluasi MENPAN-RB



a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah


indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

belum bisa dilakukan pengukuran, karena data realisasi tahun 2014

belum tersedia dari BPK Perwakilan Riau. Opini BPK terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah tahun 2013 telah memperoleh opini WTP

atau sama dengan tahun 2012 yaitu opini WTP. Opini BPK terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2013 telah

memperoleh Opini WTP, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

yaitu Opini WTP, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00%.

Pemerintah Kabupaten Siak telah memperoleh Opini WTP dari BPK 3

(tiga) kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak Tahun 2011, 2012 dan 2013.

b. Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah


indikator Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum bisa



dilakukan pengukuran, karena data realisasi tahun 2014 belum tersedia

dari KemenPAN-RB. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah

Kabupaten Siak tahun 2013 yaitu predikat “CC” dengan nilai 50,77

meningkat 12,68 poin dari tahun 2012 yaitu dengan nilai 38,09 dengan

predikat “C”. Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sampai

dengan tahun 2013 telah predikat “CC”, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu predikat “B”, maka capaian kinerjanya telah

mencapai 75,00%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh beberapa

kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak antara

lain :

1. Melaksanakan sistem pengelolaan Keuangan secara teratur dan tertib.

2. Pengesahan APBD tepat waktu.

3. Meningkatkan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten

Siak yang berbasis kinerja.

4. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan

keuangan maupun akuntabilitas kinerja.



sebesar Rp. 342.110.313.146,00,-

Sasaran 56 : Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas

kelembagaan pemerintah daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah” dengan 1 indikator






berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d

TAHUN 2014

TARGET AKHIR

(2016) RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 56 Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas kelembagaan pemerintah

daerah

Rataan Capaian kinerja pembangunan

Daerah

%

85,26

87,34

78,00

92,98

119,21

92,98

85,00


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Rataan

Capaian kinerja pembangunan Daerah, diperoleh realisasi tahun 2014


indikator mencapai 119,21%. Rataan Capaian kinerja pembangunan

Daerah tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,72% dari tahun

2012 yaitu sebesar 85,26%. Rataan Capaian kinerja pembangunan Daerah



kinerjanya telah mencapai 109,39%. Keberhasilan ini didukung melalui

adanya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

sesuai dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah

disusun baik dokumen pada RPJMD, Renstra SKPD maupun Renja SKPD

dan RKPD Kabupaten Siak yang dijadikan pedoman dalam penyusunan

anggaran pada KUA-PPAS dan APBD setiap tahunnya.



Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2. Program Perencanaan Sosial Budaya

3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam



sebesar Rp. 5.777.707.229,00,-

Sasaran 57 : Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban

masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya stabilitas,

keamanan, dan ketertiban masyarakat” dengan 1 indikator kinerja,

terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 82,76% termasuk kategori

capaian “Baik”.


berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 57 Meningkatnya

stabilitas, keamanan, dan

ketertiban masyarakat

Jumlah gangguan kantramtibmas

Gangguan

31

26

29

24

82,76

24

21



gangguan kantramtibmas, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 24



gangguan dari target sebanyak 24 gangguan, sehingga capaian kinerja

indikator mencapai 82,76%. Jumlah gangguan kantramtibmas tahun 2014

mengalami penurunan sebanyak 6 gangguan dari tahun 2012 yaitu

sebanyak 31 gangguan. Jumlah gangguan kantramtibmas sampai dengan

tahun 2014 telah mencapai sebanyak 24 gangguan, jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD yaitu sebanyak 21 gangguan, maka capaian


Keberhasilan dalam mencapai kinerja sasaran ini disebabkan oleh salah

satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yaitu

membangun Pos Babinkamtibmas di Desa sebanyak 83 unit yang dapat

dimanfaatkan oleh seluruh elemen desa baik Babinsa, Satpol maupun

Polisi dan Masyarakat dalam menjaga keamanan dan Ketertiban

dilingkungannya masing-masing.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan gangguan kamtramtibmas

yang terjadi antara lain :

a. Jumlah personil Satpol-PP yang masih kurang bila dibandingkan dengan

luas wilayah dan dinamika penduduk;

b. Kemampuan personil Satpol-PP masih harus ditingkatkan;

c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

Upaya dalam rangka penanggulangan gangguan kantramtibmas yang

terjadi di wilayah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Siak selalu

berkoordinasi dan melibatkan aparat keamanan seperti TNI/POLRI.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan, Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan





sebesar Rp. 22.837.267.800,00,-

Sasaran 58 : Terbentuknya kelembagaan desa sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Optimal

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terbentuknya kelembagaan

desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara

Optimal” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja



berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET

AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 58 Terbentuknya

kelembagaan desa sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan

secara Optimal

Rasio ketersediaan

dokumen perencanaan desa

Rasio

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1

100,00

1 : 1

1 : 1


diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Rasio

ketersediaan dokumen perencanaan desa, diperoleh realisasi tahun 2014

dengan rasio 1:1 yang artinya setiap desa telah menyusun dokumen

perencanaan desa dari target 1:1, sehingga capaian kinerja indikator

mencapai 100,00%. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan desa tahun

2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 1:1. Rasio ketersediaan

dokumen perencanaan desa sampai dengan tahun 2014 telah mencapai



1:1, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 1:1, maka



Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan Pelatihan aparatur

Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa



Rp. 493.105.000,00,-

Sasaran 59 : Terwujudnya kemandirian keuangan desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya kemadirian

keuangan desa” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja



berikut:

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014


TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 59 Terwujudnya

kemadirian keuangan desa

Persentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan

Desa

%

-

-

1,5

1,5

100,00

1,5

2,5



Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan Desa, diperoleh




capaian kinerja indikator mencapai 100,00%. Persentase Pendapatan Asli

Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan Desa sampai dengan tahun 2014

telah mencapai 1,5%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu



Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan Pelatihan aparatur

Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kegiatan

pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.



Rp.990.800.000,00,-

Sasaran 60 : Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan

Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya tata kelola

administrasi pemerintahan Desa” dengan 1 indikator kinerja, terlihat




berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

s/d TAHUN

2014

TARGET AKHIR (2016)

RPJMD

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60 Terwujudnya

tata kelola

administrasi pemerintahan Desa

Rasio Desa Memberikan

laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa kepada Bupati

Rasio

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1

100,00

1 : 1

1 : 1




diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Rasio Desa

Memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati,

diperoleh realisasi tahun 2014 dengan rasio sebesar 1:1 yang artinya

setiap desa telah menyamapaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa kepada Bupati setiap tahunnya dari target sebesar 1:1, sehingga

capaian kinerja indikator mencapai 100,00%. Rasio Desa Memberikan

laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati tahun 2014

sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 1:1. Rasio Desa Memberikan

laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai 1:1, jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu sebesar 1:1, maka capaian kinerjanya telah mencapai

100,00%.


Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan Bimbingan teknis

Pembekalan bagi aparatur Pemerintahan Desa tentang Pemerintahan yang

bersih dan bebas dari KKN.



sebesar Rp. 1.840.403.000,00,-.



1.3 CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN

BERSAMA

11..33..11 PPrrooggrraamm DDaann KKeeggiiaattaann YYaanngg DDiitteerriimmaa ddaann PPeellaakkssaannaaaannnnyyaa

a) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Ditjen Bina

Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan

dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Outcome dari program ini

adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat,

dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan kepada

Pelayanan Kesehatan dengan output berupa jumlah puskesmas

yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan

menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang

pencapaian SPM seperti (pembiayaan Penyuluhan kesehatan,

penimbangan bayi, ibu bersalin dan lansia).

Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

Program Pembinaan Upaya Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Siak. Outcome dari program ini adalah

meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional,

alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan

matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan, dengan kegiatan pembinaan upaya

kesehatan dasar.




penyediaan sarana kesehatan dengan output berupa Alat

Kesehatan/Kedokteran dalam mendukung pelayanan kesehatan

dasar seperti peralatan (laboratorium, kedokteran gigi, poliklinik

set, puskesmas rawat inap, alat PONED dan gawat darurat).

b) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Ditjen

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga

kerja dan Transmigrasi dilaksanakan melalui program sebagai

berikut:

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Siak. Outcome dari program ini adalah meningkatnya

penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitas

pelayanan penempatan tenaga kerja, dengan kegiatan

Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.


pemberdayaan kesempatan kerja dengan output berupa Padat

karya infrastruktur seperti (semenisasi dengan memanfaatkan

tenaga kerja lokal).

c) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Ditjen

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam

Negeri dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Siak. Outcome dari program ini



adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas

Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi proses

pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis,

dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Pedesaan (PNPM).


meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan

pemerintah lokal dalam program nasional pemberdayaan

masyarakat perdesaan dengan output berupa pembangunan

sarana/ prasarana pendidikan (PAUD, TK dan MDA), layanan

kesehatan (Sumur, MCK) dan Simpan Pinjam kelompok

Perempuan (SPP).

11..33..22 SSuummbbeerr ddaann JJuummllaahh AAnnggggaarraann

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima

Pemerintah Kabupaten Siak, dengan sumber dana berasal dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Pusat. Adapun sumber

dan jumlah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang

berhubungan dengan tugas pembantuan pada tahun 2014 dapat

dirinci sebagai berikut:

a) Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Siak dari Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada

Kementerian Kesehatan memperoleh sumber dana dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN. Berdasarkan surat

pengesahan DIPA Tahun 2014 Nomor DIPA-024.03.4.099503/2014

tanggal 05 Desember 2013 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

dan Anak memperoleh anggaran sebesar Rp 1.328.250.000,00

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.327.320.225,00 atau

persentase penggunaan anggaran sebesar 99,93% dan realisasi fisik



sebesar 100 %. Sedangkan Program Pembinaan Upaya Kesehatan

memperoleh anggaran sebesar Rp 1.233.210.000,00 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 1.149.105.000,00 atau persentase

penggunaan anggaran sebesar 93,18 % dan realisasi fisik sebesar

100% yang diperuntukan bagi pelaksanaan kelancaran operasional

Puskesmas.

b) Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Siak dari Ditjen Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi

memperoleh sumber dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) APBN. Berdasarkan surat pengesahan DIPA Tahun 2014

Nomor DIPA-026.04.4.090945/2014 tanggal 05 Desember 2013

memperoleh anggaran sebesar Rp 525.520.000,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 428.192.000,00 atau persentase penggunaan

anggaran sebesar 81,48 % dan realisasi fisik sebesar 100 % yang

dialokasikan pada 2 desa/lokasi di 2 Kecamatan.

c) Tugas Pembantuan yang diterima oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak dari Ditjen

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam

Negeri memperoleh sumber dana dari Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) APBN. Berdasarkan surat pengesahan DIPA Tahun

2014 Nomor DIPA-010.05.5.099504/2014 tanggal 05 Desember

2013 memperoleh anggaran sebesar Rp 4.455.898.000,00 namun

karena adanya defisit anggaran pada APBN Perubahan terjadi

perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 4.009.858.000,00 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 3.950.111.000,00 atau persentase

penggunaan anggaran sebesar 98,51 % dan realisasi fisik sebesar

98,60% yang dialokasikan pada 23 desa/lokasi di 6 Kecamatan.



11..33..33 PPeerrmmaassaallaahhaann ddaann SSoolluussii

PPeerrmmaassaallaahhaann ::

Dari keseluruhan penyelenggaraan tugas pembantuan yang

diterima, tidak ditemui permasalahan yang berarti karena rata-rata

realiasi fisik keseluruhan program maupun kegiatan mencapai 100%

namun ada satu Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Siak yang realisasi fisik hanya

mencapai 98,60%. Hal tersebut dikarenakan tidak dilaksanakannya

item kegiatan berupa pelaksanaan audit terhadap hasil pelaksanaan

kegiatan APBN 2013 yang diterima oleh Kabupaten Siak, sebagai

sebab adanya keterbatasan aparatur dan waktu pengawasan yang

dimiliki Inspektorat Kabupaten Siak dalam membantu melakukan

audit pelaksanaan APBN yang juga bersamaan dengan jadwal

rutinitas inspektorat dalam melakukan audit pelaksanaan APBD

Kabupaten Siak, sehingga pelaksanaan perjalanan dinas untuk

kunjungan ke Kecamatan dan rapat koordinasi pada tingkat Provinsi

Riau tidak digunakan.

SSoolluussii :

Beberapa solusi untuk menjawab permasalahan tersebut di

atas antara lain kedepan diharapkan dalam pelaksanaan audit yang

nantinya dilakukan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan kegiatan

APBN tahun sebelumnya, SKPD terkait dapat segera berkoodinasi

dengan Inspektorat dalam mempersiapkan waktu pelaksanaan audit,

hal ini mengingat keterbatasan personil/aparatur pengawasan, yang

juga melakukan pengawasan terhadap objek pemeriksaan lainnya.

Sedangkan tidak dilaksanakannya perjalanan dinas dari kegiatan



APBN, hendaknya ada sharing budget antara APBN dengan APBD

dalam mengakomodir kekurangan alokasi anggaran perjalanan dinas

yang disediakan dari sumber APBN pada kegiatan APBD yang

mendukung kegiatan dimaksud.

1.4 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Siak telah

mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi Tingkat Nasional atas

hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dalam berbagai sektor.

Adapun penghargaan yang diterima antara lain :

1. Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN) Kategori Pembinaan

Ketahanan Pangan untuk tingkat Bupati/Walikota Tahun 2014 .

2. Penghargaan Indonesia Governance Index (IGI), Kab. Siak sebagai daerah

otonomi baru terbaik se-Indonesia Tahun 2014.

3. Posisi Terbaik Dua Nasional pada Penghargaan Penilaian Kinerja

Pemerintah Daerah (PKPD) Oleh Kementrian Pekerjaan Umum RI

Bidang Infrastruktur Jalan Tahun 2014.

4. Penghargaan Investment Award 2014, meraih peringkat ke-3 pada

nominasi 5 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal

(PTSP-PM) Kabupaten Terbaik tahun 2014.

5. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-

turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran

2011, 2012 dan 2013 yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI.

6. Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) yang kedua kali dari

Kementerian Perhubungan RI kategori kota kecil tertib lalu lintas.



7. Penghargaan Darma Bhakti atas jasa perkembangan dan pengembangan

Pramuka di Kabupaten Siak pada Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-

53 dari Presiden RI.

8. Koperasi terbaik nasional jenis koperasi produsen KUD Jaya Makmur

Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun diberikan oleh Menteri

Negara Koperasi dan UKM tahun 2014.

9. Penghargaan Kategori Desa Pelaksana Terbaik (Desa Seminai Kecamatan

Kerinci Kanan) Peringkat II Nasional pada peringatan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dari Kementerian Dalam Negeri,

tahun 2014.

10. Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari BKKBN pusat

kepada TP PKK Kabupaten Siak, tahun 2014.

11. Penghargaan Anugerah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada

peringatan Bulan Bhakti K3 dari Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi , tahun 2014.

12. Penghargaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Award 2014

sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan UPI bagi daerah yang telah

menjadi mitra kerja dalam membangun pendidikan di daerah, tahun

13. 13. Juara I Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tingkat Nasional atas

nama SAMIRAN Koperasi Karya Tunggal Desa Rawang Kao Kecamatan

Lubuk Dalam, tahun 2014.

14. Koperasi terbaik Nasional jenis koperasi Produsen KUD Jaya Makmur

Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Tahun 2014.

15. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 atas nama SDIP Al-

Hikmah Kandis.



16. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 atas nama SD

Negeri 01 Benteng Hulu, Mempura.

17. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 atas nama SMA

Negeri 1 Lubuk Dalam.

2. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah ditargetkan

Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam

perubahan penetapan kinerja tahun 2014 tidak terlepas dari adanya

dukungan anggaran.Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Siak telah

mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target kinerjaatas 60 sasaran

strategis melalui 168 program dengan total anggaran sebesar

Rp.1.999.600.927.018,00 (Satu triliun sembilan ratussembilan puluh

sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribudelapan

belas rupiah). Keseluruhan 168 program dilaksanakan oleh 45 (empat

puluh lima) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Hasil pengukuran penggunaan anggaran, dari alokasi anggaran yang

tersedia sebesar Rp.1.999.600.927.018,00 (Satu triliun sembilan

ratussembilan puluh sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus dua

puluh tujuh ribudelapan belas rupiah) tersebut, hingga berakhirnya tahun

anggaran 2014 telah terealisir sebesar Rp.1.783.360.136.721,11 (Satu

triliun tujuh ratus delapanpuluh tiga milyar tiga ratus enam puluh

jutaseratus tiga puluh enam ributujuh ratus dua puluh satu koma sebelas

rupiah)atau 89,19% dari alokasi anggaran yang tersedia.

Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2014 untuk

pencapaian kinerja 60 sasaran strategis tersebut diatas dapat dilihat pada

Tabel 3.5 di bawah ini.



Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2014

NO

SASARAN STRATEGIS ANGGARAN DPPA

2014 REALISASI ANGGARAN

DPPA 2014 CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 1 Makin terbukanya akses

pendidikan hingga pada anak usia dini (PAUD).

2,265,385,600.00

2,004,252,674.00

88.47

2 Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12 tahun.

71,196,691,900.00

54,172,862,261.00

76.09

3 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran


menengah.

59,138,662,400.00

44,137,456,689.00

74.63

4 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran

pelaksanaan pendidikan non formal

15,562,757,375.00

12,805,693,270.00

82.28

5 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para

pendidik dan tenaga kependidikan

50,393,456,000.00

46,719,237,500.00

92.71


13,758,378,200.00

7,586,231,783.00

55.14

7 Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas

kesehatan bagi seluruh masyarakat

120,949,632,063.00

110,756,816,816.00

91.57

8 Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan


5,652,864,500.00

4,031,540,000.00

71.32

9 Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta

berkembangnya sistem informasi KB

3,459,853,300.00

2,849,566,300.00

82.36

10 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai, cagar dan benda budaya

5,230,934,000.00

4,453,333,200.00

85.13


4,541,239,050.00

3,909,451,329.00

86.09

12 Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat

1,067,005,000.00

988,102,901.00

92.61

13 Terwujudnya kemandirian pemuda

11,130,483,080.00

10,142,017,632.00

91.12

14 Meningkatnya prestasi dalam dunia olah raga

42,947,875,758.00

38,960,460,135.00

90.72



NO



DPPA 2014 CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 15 Meningkatnya wisatawan

lokal dan wisatawan asing

10,843,115,963.00

8,952,818,100.00

82.57

16 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas

8,787,061,477.00

6,919,366,405.00

78.74

17 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian

2,908,529,500.00

2,463,995,527.00

84.72

18 Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman

pangan melalui peningkatan pola pangan harapan

18,520,341,250.00

15,696,874,627.11

84.75

19 Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek


3,327,095,940.00

2,846,972,069.00

85.57

20 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan

9,120,857,040.00

8,101,157,700.00

88.82

21 Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan

818,781,600.00

739,948,450.00

90.37

22 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan

9,128,027,335.00

7,320,187,875.00

80.19


600,295,000.00

497,676,500.00

82.91

24 Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha

18,209,166,900.00

16,622,407,520.00

91.29

25 Meningkatnya peran industri kecil menengah.

1,379,577,500.00

929,355,115.00

67.37

26 Terciptanya iklim investasi yang kondusif

12,550,195,340.00

11,067,890,641.00

88.19

27 Meningkatnya cakupan penanganan PMKS

15,957,615,200.00

13,258,044,005.00

83.08

28 Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi

masyarakat perdesaan

1,708,663,500.00

1,359,733,040.00

79.58


7,215,626,100.00

6,114,169,920.00

84.74

30 Meningkatnya Kualitas Usaha mikro Kecil Menengah

(UMKM)

629,790,000.00

599,232,360.00

95.15

31 Meningkatnya Kualitas Koperasi

3,532,704,786.00

2,849,587,544.00

80.66

32 Menurunnya tingkat Pengangguran

2,172,765,200.00

1,990,940,806.00

91.63

33 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja

2,014,831,200.00

1,661,265,420.00

82.45

34 Tertatanya tata kelola 10,321,222,400.00 7,684,405,730.00 74.45



NO



DPPA 2014 CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 administrasi kependudukan

dan catatan sipil daerah

35 Terbangunnya sistem informasi kependudukan

343,150,000.00

338,426,250.00

98.62

36 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan

jembatan

560,136,277,440.00

540,186,476,246.00

96.44

37 Meningkatnya kualitas sistem drainase dan irigasi

124,672,181,000.00

116,208,839,216.00

93.21


50,188,715,000.00

46,010,116,545.00

91.67


937,501,000.00

361,516,004.00

38.56

40 Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah

54,207,754,388.00

47,238,770,640.00

87.14

41 Meningkatnya kualitas perumahan

104,240,252,402.00

99,412,576,349.00

95.37

42 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang

2,115,720,000.00

1,615,390,600.00

76.35

43 Meningkatnya kualitas layanan perhubungan

40,772,597,850.00

37,033,917,129.00

90.83


13,996,051,000.00

12,356,263,000.00

88.28

45 Meningkatnya pembangunan yang berwawasan

lingkungan

36,164,734,875.00

32,361,667,941.00

89.48


2,791,257,500.00

2,355,248,700.00

84.38

47 Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan

23,099,573,975.00

18,385,281,451.00

79.59

48 Terkelolanya RTH 12,456,310,000.00 11,965,073,600.00 96.06 49 Terselesaikannya konflik-

konflik pertanahan

190,340,000.00

175,707,500.00

92.31


7,502,626,520.00

6,656,580,178.00

88.72

51 Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasi dan sinergis

14,746,291,436.00

10,946,596,648.00

74.23

52 Terwujudnya implementasi desentralisasi politik

14,845,460,000.00

10,484,191,680.00

70.62

53 Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan

11,874,765,000.00

9,546,596,247.00

80.39

54 Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif

3,228,290,000.00

2,511,973,100.00

77.81

55 Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,

dan akuntabel

342,110,313,146.00

289,150,382,469.00

84.52



NO



DPPA 2014 CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 56 Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah

5,777,707,229.00

4,522,775,500.00

78.28

57 Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban

masyarakat

22,837,267,800.00

19,273,490,220.00

84.39

58 Terbentuknya kelembagaan desa sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan secara Optimal

493,105,000.00

373,995,000.00

75.84

59 Terwujudnya kemandirian keuangan desa

990,800,000.00

921,595,800.00

93.02


1,840,403,000.00

1,773,636,864.00

96.37

TOTAL = 1,999,600,927,018.00 1,783,360,136,721.11 89.19

Masih belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran tersebut

disebabkan :

keterbatasan sumber daya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan

kegiatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas; serta keterbatasan

sarana dan prasarana pendukung lainnya;

kurang matangnya pihak SKPD maupun pihak-pihak terkait lainnya

dalam menetapkan rencana kegiatan;

belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, sinergi, dan

sinkronisasi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya dalam pelaksanaan

kegiatan lintas SKPD maupun antara SKPD dengan instansi terkait

lainnya (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah

Kabupaten/Kota lainnya ataupun dengan pihak lainnya).


Laporan Kiner ja Pemer in tah Kabupat en Siak Tahun 2014IV - 1

BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2014

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan

APBD Kabupaten Siak Tahun 2014 dalam rangka perwujudan good

governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten

Siak dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 60 sasaran,

disimpulkan bahwa 48 sasaran (80%) tercapai dengan kategori capaian

“Sangat Baik”, 1 sasaran (1%) tercapai dengan kategori capaian “Baik”,

3 sasaran (5%) tercapai dengan kategori capaian “Cukup”, 4 sasaran

(7%) tercapai dengan kategori capaian “Kurang” dan 4 sasaran (7%)

belum diketahui hasilnya di Tahun 2014. Sasaran yang belum

diketahui hasilnya tersebut adalah (1) Optimalnya pelaksanaan dan

pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal,

(2) Meningkatnya cakupan penanganan PMKS, (3) Menurunnya tingkat

Pengangguran, (4) Terwujudnya pemerintahan yang responsif,

transparan,dan akuntabel.

Dari 60 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja sasaran

sebanyak 120 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa 105 indikator

kinerja atau 87,5% dengan kategori capaian “Sangat Baik”, 1 (satu)

indikator kinerja atau 0,84% dengan kategori capaian “Baik”, 3 (tiga)

indikator kinerja atau 2,50% masuk dalam kategori capaian “Cukup”,

4 (empat) indikator kinerja atau 3,33% masuk dalam kategori capaian

“Kurang” dan 7 (tujuh) indikator kinerja atau 5,83% belum diketahui

hasilnya. Indikator kinerja yang belum diketahui hasilnya pada tahun

2014 adalah (1) Angka melek huruf, (2) Rata-rata lama sekolah,



(3) Angka Harapan Hidup, (4) Persentase Penduduk Miskin, (5) Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja, (6) Tingkat Pengangguran terbuka, (7) Opini

BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, (8) Tingkat

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja

yang capaian kinerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan, yang

masuk dalam kategori “Kurang” sehingga perlu perhatian pada tahun-

tahun berikutnya. Indikator kinerja dengan kategori capaian ”Kurang”

yaitu:

1. Jumlah titik panas (hotspot) dengan target sebanyak 250 hotspot

sedangkan realisasinya adalah sebanyak 649 hotspot, dengan

capaian kinerja sebesar 38,52%.

Faktor utama penyebab tidak tercapainya jumlah titik panas

(hotspot) adalah dikarenakan pada tahun 2014 terjadi banyak

kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan musim kemarau yang

terjadi di awal tahun 2014 dan dampak dari terjadinya fenomena

alam El Nino di Riau yang memicu terjadinya potensi kekeringan

yang diprediksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

(BMKG) puncak musim kemarau kering terjadi pada empat bulan

terkahir pada tahun 2014, mulai September sampai dengan

Desember 2014. Selain itu titik panas (hotpost) yang terjadi pada

tahun 2014 juga disebabkan oleh adanya aktivitas masyarakat

dalam perambahan hutan untuk membuka lahan dengan cara

membakar hutan, dikarenakan biayanya lebih murah dan lebih

cepat.

Dalam upaya menurunkan jumlah titik panas (hotspot) Pemerintah

Kabupaten Siak melaui Tim Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Siak bekerjasama dengan TNI, Masyarakat Peduli Api

(MPA), perusahaan dan masyarakat setempat telah melaksanakan

upaya pemadaman/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian kebakaran hutan dan



lahan di masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Siak

memberikan bantuan peralatan pemadam kebakaran berupa

11 unit mesin pompa portable untuk 11 kecamatan yang rawan.

Selain itu, membentuk satgas balakar desa yang masing-masing

desa terdapat 5 (lima) orang satgas untuk 67 desa yang rawan

bencana kebakaran hutan dan lahan. Begitupun dilaksanakan juga

pelatihan tenaga relawan sebanyak 70 orang dalam

penanggulangan bencana, terdiri dari 50 orang pramuka, 15 orang

PMI dan 5 orang BPBD.

2. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan target sebesar 20%,

sedangkan realisasinya adalah sebesar 8,88%, dengan capaian

kinerja sebesar 44,40%.

Faktor utama penyebab tidak tercapainya ruang terbuka hijau

(RTH) adalah adanya beberapa perubahan konsep penanganan

kawasan mengikuti perkembangan pengembangan RTH yang lebih

baik, seperti pada saat ini yang menjadi percontohan kawasan yang

baik di Indonesia yaitu Surabaya ibukota Provinsi Jawa Timur

Kawasan RTH Taman Bungkul.

Dalam upaya meningkatkan persentase RTH, Pemerintah

Kabupaten Siak telah dan terus melakasanakan kegiatan penataan

RTH sampai dengan tahun 2014 adalah pentaan RTH

pembangunan taman sepanjang turap (suak santai – mesjid

syahabudin), Penataan taman kota tengku mahratu, penataan

taman syarif ali. Pembuatan penutup tebing dan tangga naik turap

kampung rempak, pemasangan paving blok depan mesjid radatus

salam, rehab paving blok taman syeh abdurahman kampung

rempak, rehab paving blok parkir depan makam koto tinggi,

pembangunan wc umum samping gedung maha ratu, pembuatan

letter huruf nama taman kecamatan siak, rehab jalan masuk taman



jembatan miniatur, kegiatan yang ditunda pembangunan tugu

adipura.

3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan, dengan target sebesar

100,00%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 40,00%, dengan

capaian kinerja sebesar 40,00%.

Faktor utama penyebab rendahnya Persentase penyelesaian konflik

pertanahan adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki

Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyelesaikan konflik lahan

yang biasanya terjadi antara perusahaan pemegang HGU/HPHTI

dengan masyarakat secara hukum. Pemerintah Kabupaten Siak

hanya sebagai falititator dalam penyelesaian konflik pertanahan di

Pengadilan.

Dalam upaya meningkatkan Persentase penyelesaian konflik

pertanahan, Pemerintah Kabupaten Siak telah dan terus akan

melaksanakan kegiatan inventarisasi tanah desa dimana sampai

dengan tahun 2014 sebanyak 22 desa telah dilakukan

inventarisasi, program sertifikasi tanah masyarakat miskin tahun

2014 sebanyak 100 persil lahan, pembangunan kebun kelapa sawit

untuk masyarakat miskin serta kemitraan antara perusahaan

dengan masyarakat tempatan melalui program community

development.

4. Cakupan lahan bersertifikasi, dengan target cakupan lahan

bersertifikat sebesar 100,00%, sedangkan realisasinya adalah

sebesar 40,48%, dengan capaian kinerja sebesar 40,48%.

Faktor utama penyebab rendahnya capaian cakupan lahan

bersertifikasi dikarenakan salah satunya semakin bertambahnya

luas lahan yang seharusnya bersertifikasi akibat disetujuinya izin

HGU maupun Hak Pakai lahan dari Kementerian Kehutanan untuk

pembangunan di daerah Kabupaten Siak seperti untuk

insfrastruktur jalan, perluasan lahan pertanian dan perkebunan.



Dalam upaya meningkatkan Cakupan lahan bersertifikasi,

Pemerintah Kabupaten Siak telah dan terus melakukan kerjasama

dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak untuk

melaksanakan kegiatan sertifikasi lahan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, dan khususnya untuk tahun

2014 yang juga dituangkan dalam Perubahan Penetapan Kinerja

Kabupaten Siak Tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan

harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum

memenuhi target yang telah ditetapkan, diharapkan dengan adanya

upaya-upaya strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah

kabupaten Siak di masa yang akan datang, dapat memperbaiki

kinerja menjadi lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

Sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja sasaran tahun

2014 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi

pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu

pertimbangan di masa yang akan datang dalam meningkatkan

kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Siak. Adapun upaya

strategis yang dapat ditempuh tersebut secara umum antara lain :

1) Lebih meningkatkan kecermatan dalam penetapan rencana

kegiatan yang diikuti dengan pengawasan dan atau

pengendalian agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih

berdayaguna dan berhasilguna.

2) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan

kegiatan dan program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan

kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana yang telah ditetapkan.

3) Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada

ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang

berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.



4) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang ada

sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus

selaku pelayan masyarakat.

5) Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga

pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih

akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang

disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik

di tingkat regional maupun nasional, maka perencanaan

pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi

yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah

yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi

dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa

instansi akan lebih diberdayagunakan.

6) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi

antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak maupun

dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau,

Pemerintah Kabupaten/Kota lain serta pihak-pihak terkait

lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan

pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten

Siak Tahun 2014 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada

stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

LAMPIRAN 1. PERUBAHAN PENETAPANKINERJA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

: SIAK

: 2014

1 2 3 4 5

1 Makin terbukanya akses


usia dini (PAUD).

APK PAUD % 62,50

2APM SD/MI % 89,22

APM SMP/MTs % 79,62

AL SD/MI % 100,00

AL SMP/MTs % 100,00

APS SD/MI % 0,00

APS SMP/MTs % 0,00

3APM SMA/MA/SMK % 65,03

AL SMA/MA/SMK % 100,00

APS SMA/MA/SMK % 0,00

4Angka melek huruf % 98,74

Rata-rata lama sekolah Tahun 9,23

5Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1,

S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK% 70,00

Persentase pendidik bersertifikasi % 40,00

6 Optimalnya manajemen

pelayanan Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah SD/MI Rasio 1:294


usia sekolah SMP/MTsRasio 1:222

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk

usia sekolah SMA/MA/SMKRasio 1:411

Rasio guru/murid SD/MI Rasio 1:29

Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio 1:32

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK Rasio 1:32

PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA

KABUPATEN

TAHUN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

Terwujudnya pelaksanaan Wajar


tahun.

Optimalnya pelaksanaan dan

pencapaian sasaranp


menengah.


pencapaian sasaran


formal.

Meningkatnya kompetensi dan



1 2 3 4 5


7Angka Harapan Hidup Tahun 72,13

Prevalensi Kasus HIV % <0,5

Rasio posyandu per 100 balita Rasio 0,92

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk Rasio 3,40

Rasio poliklinik/polindes per 10.000

pendudukRasio 1,35

Rasio pustu per 10.000 penduduk] Rasio 1,63

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio 0,23

Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio 12,70

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin% 100,00

Penduduk Kabupaten Siak yang

mendapatkan jaminan pembiayaan


% 100,00

Angka Kematian bayi per 1.000 KLH 6

Angka kematian balita per 1.000 KLH 6

Angka kematian ibu per 1.000 KLH 110

Prevalensi Balita gizi buruk % 1,00

Prevalensi Balita gizi Kurang % 2,50

Angka kesakitan Malaria per 1.000

penduduk< 1

Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000

penduduk 2,00

Prevalensi tuberkulosis per 100.000

penduduk34,50

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani % 80,00

Terwujudnya peningkatan



masyarakat

1 2 3 4 5


Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

% 96,00

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) % 100,00

Cakupan kunjungan bayi % 97,00

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 % 98,00

8Partisipasi angkatan kerja perempuan % 36,00

Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan

% 60,00

9 Terwujudnya pemasaran dan

pelayanan KB serta


informasi KB.

Cakupan peserta KB aktif % 73,00

10

Jumlah Benda Cagar Budaya yang

dilestarikanCagar Budaya 24

Jumlah Peristiwa Budaya Event 1

11 Terpenuhinya kebutuhan


kepustakaan


perpustakaan daerah% 27,00

12 Terwujudnya peningkatan

budaya baca masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan orang 26.500

13 Terwujudnya kemandirian

pemuda Pembinaan terhadap pemuda dan

organisasi kepemudaan kegiatan 9

14 Meningkatnya prestasi dalam

dunia olah raga Prestasi olahraga Tingkat Propinsi /

PORDAPeringkat 2

15Kunjungan wisatawan Wisatawan 60.000

Jumlah event pariwisata Event 9


pangan dari aspek kuantitas

dan kualitas

Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Beras % 54,21

17 Meningkatnya pendapatan dari

sektor pertanian


utama lokal lainnya Kw/Ha 44,59

Meningkatnya Pemberdayaan


kepada anak

Terwujudnya masyarakat yang






Meningkatnya Wisatawan lokal

dan wisatawan asing

1 2 3 4 5


18Produksi Pangan Utama Beras Ton 23.659,00

Produksi Komoditi Palawija Ton 6.566,00

Produksi Komoditi Buah-buahan Ton 14.510,00

Produksi Komoditi Sayur-sayuran Ton 4.992,00

Persentase Ketersediaan Pangan Palawija % 125,38

Persentase Ketersediaan Pangan Buah-

buahan % 148,73

Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-

sayuran % 64,81

19Jumlah produksi perkebunan :

- Kelapa Sawit ton 4.700.000,00

- Karet ton 10.000,00

- Kakao ton 21,00

- Kelapa ton 1.100,00

- Sagu ton 19.900,00


kualitas produk peternakan

Jumlah hasil produksi komoditas

peternakan:

- Daging ton 2.500,00

- Telur ton 160,00


sektor peternakan Konsumsi Daging Ton 942,60


kualitas produk perikanan Jumlah produksi hasil perikanan tangkap Ton 2.541

Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 1.150,50


sektor perikanan Konsumsi ikan Ton 16,65

24 Terwujudnya sistem distribusi

kelancaran arus barang dan

jasa, kepastian usahaPersentase kenaikan rata-rata koefisien

variasi harga bahan pokok utama% 2,5 - 7%

25 Meningkatnya peran industri

kecil menengah. Pertumbuhan Industri % 1,00

Meningkatnya kualitas gizi dan

keanekaragaman pangan

melalui peningkatan pola

pangan harapan

Meningkatnya produksi

perkebunan dari aspek


1 2 3 4 5



kondusif Jumlah investor berskala nasional Investor 15

Jumlah nilai investasi berskala nasional Milyar Rupiah 750,00

Jumlah izin prinsip yang diterbitkan Izin prinsip 15

Lama proses perijinan Hari Kerja 14

27 Meningkatnya cakupan

penanganan PMKS Persentase Penduduk Miskin % 5,27

28 Meningkatnya peranan dan

kemandirian ekonomi

masyarakat perdesaanJumlah UED-SP UED-SP 14

29 Menigkatnya peran serta

masyarakat dalam

pembangunan perdesaanJumlah LPM aktif LPM 122

30 Meningkatnya Kualitas Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM)UMKM 2.550

31 Meningkatnya Kualitas KoperasiPersentase Koperasi aktif % 73,00


Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 73,40

Tingkat Pengangguran terbuka % 2,39


kesejahteraan pekerjaBesaran pekerja/buruh yang menjadi

peserta jamsostek % 91,00

Persentase UMR terhadap KHL % 87,00

34Cakupan kepemilikan akta kelahiran % 16,00

Cakupan kepemilikan KTP % 58,00

35 Terbangunnya sistem informasi

kependudukanLama maksimal proses pengurusan:

- KTP hari 30

- Akte pencatatan sipil hari 30

- KK hari 30

36 Meningkatnya kualitas

infrastruktur jalan dan

jembatan


kondisi baik % 33,15

37Panjang Drainase yang dibangun Meter 10.764,00

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi

baik % 83,22

Tertatanya tata kelola

administrasi kependudukan dan

catatan sipil daerah

Meningkatnya kualitas sistem

drainase, irigasi

1 2 3 4 5


38 Meningkatnya kualitas air baku

dan air bersihPersentase Penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman % 61,36

39 Terbangunnya infrastruktur di

wilayah perdesaanPanjang semenisasi jalan desa yang

dibangunmeter 13.829,00


pelayanan kelistrikan daerah Persentase elektrifikasi % 49,00


perumahan Cakupan Ketersediaan rumah layak huni % 98,80


pemanfaatan ruang Persentase rumah ber-IMB % 20,00

43 Meningkatnya kualitas layanan

perhubunganLama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)Hari 1

44 Terciptanya lalu lintas yang

aman dan nyaman Persentase angkutan darat % 3,00

45 Meningkatnya pembangunan

yang berwawasan lingkungan Persentase penanganan sampah % 61,00

46 Meningkatnya kualitas dan

akses informasi SDA dan LH Jumlah dokumen database SDA dan LH Dokumen 6

47 Terkendalinya kebakaran hutan

dan lahan Jumlah titik panas Hot spot 250

48 Terkelolanya RTHPersentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 20,00

49 Terselesaikannya konflik-konflik

pertanahanPersentase penyelesaian konflik

pertanahan% 100,00

50 Terwujudnya tertib administrasi

pertanahan Cakupan lahan bersertifikat % 100,00

51 Berjalannya pembangunan yang

terencana, terkordinasidan

sinergis

Jumlah dokumen Perencanaan: RPJMD yg

telah ditetapkan dgn PERDADokumen 1

Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg

telah ditetapkan dgn PERKADADokumen 1

Persentase Konsistensi Penjabaran

Program RPJMD dalam RKPD% 88,00

52 Terwujudnya implementasi

desentralisasi politikTingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu

Legislatif% 75,00

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu

PilPres% 75,00


desentralisasi KeuanganPersentase tingkat kemandirian daerah

(PAD/Pendapatan) % 13,44

1 2 3 4 5



desentralisasi AdministratifPeraturan daerah tentang APBD dan

peraturan daerah tentang


Perda 2

Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

dan peraturan KDH tentang penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perbup 2

55 Terwujudnya pemerintahan

yang responsif, transparan,dan

akuntabel

Opini BPK terhadap laporan keuangan

pemerintah daerahOpini WTP

Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah

daerahPredikat B

56 Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas kelembagaan

pemerintah daerah


Daerah% 78,00

57 Meningkatnya stabilitas,

keamanan, dan ketertiban

masyarakatJumlah gangguan kantramtibmas Gangguan 29

58 Terbentuknya kelembagaan

desa sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan

secara Optimal

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan

desaRasio 1 : 1

59 Terwujudnya kemadirian

keuangan desaPersentase Pendapatan Asli Desa (PA

Desa) terhadap Pendapatan Desa% 1,5

60 Terwujudnya tata kelola

administrasi pemerintahan DesaRasio Desa Memberikan laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

kepada Bupati

Rasio 1 : 1

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2014 : Rp. 1.999.600.927.018,00

BUPATI SIAK,


LAMPIRAN 2. PENGUKURAN KINERJAKABUPATEN SIAK 2014

: SIAK

: 2014

1 2 3 4 7 8 9



usia dini (PAUD).

APK PAUD % 62,50 35,19 56,30

2APM SD/MI % 89,22 90,81 101,78

APM SMP/MTs % 79,62 78,39 98,46

AL SD/MI % 100,00 99,42 99,42

AL SMP/MTs % 100,00 99,34 99,34

APS SD/MI % 0,00 0,03 99,91

APS SMP/MTs % 0,00 0,09 99,97

3APM SMA/MA/SMK % 65,03 65,57 100,83

AL SMA/MA/SMK % 100,00 98,01 98,01

APS SMA/MA/SMK % 0,00 0,15 99,85

4Angka melek huruf % 98,74 *) *)

Rata-rata lama sekolah Tahun 9,23 *) *)

5Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1,

S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK% 70,00 78,46 112,09

Persentase pendidik bersertifikasi % 40,00 31,46 78,65


pelayanan Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah SD/MI Rasio 1:294 1:294 100,00


usia sekolah SMP/MTsRasio 1:222 1:206 107,76


usia sekolah SMA/MA/SMKRasio 1:411 1:352 116,76

Rasio guru/murid SD/MI Rasio 1:29 1:17 170,59

Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio 1:32 1:14 228,57

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK Rasio 1:32 1:31 103,23

7Angka Harapan Hidup Tahun 72,17 *) *)

Prevalensi Kasus HIV % <0,5 0,011 100,00

Rasio posyandu per 100 balita Rasio 0,92 0,87 94,57

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk Rasio 3,40 3,05 89,71


pendudukRasio 1,35 1,22 90,37

Rasio pustu per 10.000 penduduk] Rasio 1,63 1,83 112,27

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio 0,23 0,20 86,96

Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio 12,70 12,40 97,64

KABUPATEN

TAHUN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET REALISASI

% CAPAIAN

KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

2014

Terwujudnya pelaksanaan Wajar


tahun.


pencapaian sasaranp


menengah.


pencapaian sasaran


formal.

Meningkatnya kompetensi dan



Terwujudnya peningkatan



masyarakat

1 2 3 4 7 8 9


% CAPAIAN

KINERJA

2014


pasien masyarakat miskin% 100,00 100,00 100,00




% 100,00 100,00 100,00

Angka Kematian bayi per 1.000 KLH 6 6 100,00

Angka kematian balita per 1.000 KLH 6 7 85,71

Angka kematian ibu per 1.000 KLH 110 138 79,71

Prevalensi Balita gizi buruk % 1,00 0,11 100,00

Prevalensi Balita gizi Kurang % 2,50 0,76 100,00


penduduk< 1 0,07 100,00


penduduk 2,00 1,9 105,26


penduduk34,50 87,00 39,66


ditangani % 80,00 91,68 114,60




% 96,00 93,31 97,20


Immunization (UCI) % 100,00 93,13 93,13

Cakupan kunjungan bayi % 97,00 100,00 103,09

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 % 98,00 95,18 97,12

8Partisipasi angkatan kerja perempuan % 36,00 *) *)



kekerasan

% 60,00 100,00 166,67


pelayanan KB serta


informasi KB.

Cakupan peserta KB aktif % 73,00 74,10 101,51

10


dilestarikanCagar Budaya 24 24 100,00

Jumlah Peristiwa Budaya Event 1 1 100,00



kepustakaan


perpustakaan daerah% 27,00 27,00 100,00


budaya baca masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan orang 26.500 25.668 96,86


pemuda Pembinaan terhadap pemuda dan

organisasi kepemudaan kegiatan 9 11 122,22


dunia olah raga Prestasi olahraga Tingkat Propinsi /

PORDAPeringkat 2 3 66,67

15 Kunjungan wisatawan Wisatawan 60.000 50.205 83,68

Jumlah event pariwisata Event 9 9 100,00

Meningkatnya Pemberdayaan


kepada anak

Terwujudnya masyarakat yang






Meningkatnya Wisatawan lokal

dan wisatawan asing

1 2 3 4 7 8 9


% CAPAIAN

KINERJA

2014


pangan dari aspek kuantitas

dan kualitas


Beras % 54,21 48,92 90,24


sektor pertanian


utama lokal lainnya Kw/Ha 44,59 52,12 116,89

18Produksi Pangan Utama Beras Ton 23.659,00 25.529,00 107,90

Produksi Komoditi Palawija Ton 6.566,00 8.182,00 124,61

Produksi Komoditi Buah-buahan Ton 14.510,00 16.318,00 112,46

Produksi Komoditi Sayur-sayuran Ton 4.992,00 4.864,00 97,44

Persentase Ketersediaan Pangan Palawija % 125,38 130,69 104,24


buahan % 148,73 139,88 94,05


sayuran % 64,81 52,81 81,48

19 Jumlah produksi perkebunan :

- Kelapa Sawit ton 4.700.000,00 4.997.842,00 106,34

- Karet ton 10.000,00 10.494,00 104,94

- Kakao ton 21,00 21,00 100,00

- Kelapa ton 1.100,00 1.238,00 112,55

- Sagu ton 19.900,00 19.904,00 100,02




peternakan:

- Daging ton 2500,00 2716,44 108,66

- Telur ton 160,00 464,00 290,00


sektor peternakanKonsumsi Daging Ton 942,60 1454,49 154,31


kualitas produk perikanan Jumlah produksi hasil perikanan tangkap Ton 2.541,00 3.108,00 122,31

Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 1.150,50 1.220,71 106,10


sektor perikananKonsumsi ikan Ton 16,65 15,06 90,45




Persentase kenaikan rata-rata koefisien

variasi harga bahan pokok utama% 2,5 - 7 5,00 100,00


kecil menengah. Pertumbuhan Industri % 1,00 5,00 500,00


kondusif Jumlah investor berskala nasional Investor 15 26 173,33

Jumlah nilai investasi berskala nasional Milyar Rupiah 750,00 7.627,91 1017,05

Jumlah izin prinsip yang diterbitkan Izin prinsip 15 26 173,33

Lama proses perijinan Hari Kerja 14 12 116,67


penanganan PMKSPersentase Penduduk Miskin % 5,27 *) *)


kemandirian ekonomi

masyarakat perdesaanJumlah UED-SP UED-SP 14 9 64,29


masyarakat dalam

pembangunan perdesaanJumlah LPM aktif LPM 122 122 100,00


Mikro Kecil Menengah (UMKM)Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM)UMKM 2.550 2.601 102,00

31 Meningkatnya Kualitas KoperasiPersentase Koperasi aktif % 73,00 67,00 91,78


keanekaragaman pangan

melalui peningkatan pola

pangan harapan




1 2 3 4 7 8 9


% CAPAIAN

KINERJA

2014


PengangguranTingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 73,40 *) *)

Tingkat Pengangguran terbuka % 2,39 *) *)


kesejahteraan pekerjaBesaran pekerja/buruh yang menjadi

peserta jamsostek % 91,00 91,08 100,09

Persentase UMR terhadap KHL % 87,00 95,59 109,87

34Cakupan kepemilikan akta kelahiran % 16,00 16,19 101,19

Cakupan kepemilikan KTP % 58,00 57,43 99,02


kependudukanLama maksimal proses pengurusan:

- KTP hari 30 14 214,29

- Akte pencatatan sipil hari 30 30 100,00

- KK hari 30 14 214,29


infrastruktur jalan dan

jembatan


kondisi baik % 33,15 38,93 117,44

37Panjang Drainase yang dibangun Meter 10.764,00 10.764,00 100,00


baik % 83,22 83,22 100,00


dan air bersihPersentase Penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman % 61,36 58,28 94,98



dibangunmeter 13.829,00 13.829,00 100,00


pelayanan kelistrikan daerah Persentase elektrifikasi % 49,00 52,77 107,69


perumahan Cakupan Ketersediaan rumah layak huni % 98,80 99,04 100,24


pemanfaatan ruang Persentase rumah ber-IMB % 20,00 26,10 130,50


perhubunganLama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)Hari 1 1 100,00


aman dan nyaman Persentase angkutan darat % 3,00 3,08 102,67


yang berwawasan lingkungan Persentase penanganan sampah % 61,00 84,67 138,80


akses informasi SDA dan LH Jumlah dokumen database SDA dan LH Dokumen 6 6 100,00


dan lahan Jumlah titik panas Hot spot 250 649 38,52

48 Terkelolanya RTHPersentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 20,00 8,88 44,40


pertanahanPersentase penyelesaian konflik

pertanahan% 100,00 40,00 40,00


pertanahanCakupan lahan bersertifikat % 100,00 40,48 40,48



sinergis


telah ditetapkan dgn PERDADokumen 1 1 100,00


telah ditetapkan dgn PERKADADokumen 1 1 100,00


Program RPJMD dalam RKPD% 88,00 82,72 94,00


desentralisasi politikTingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu

Legislatif% 75,00 73,10 97,47

Meningkatnya kualitas sistem

drainase, irigasi

Tertatanya tata kelola



1 2 3 4 7 8 9


% CAPAIAN

KINERJA

2014


PilPres% 75,00 66,12 88,16


desentralisasi KeuanganPersentase tingkat kemandirian daerah

(PAD/Pendapatan) % 13,44 11,62 86,46


desentralisasi AdministratifPeraturan daerah tentang APBD dan



Perda 2 2 100,00



Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perbup 2 2 100,00

55 Terwujudnya pemerintahan yang

responsif, transparan,dan

akuntabel

Opini BPK terhadap laporan keuangan

pemerintah daerahOpini WTP **) **)


daerahPredikat B **) **)



pemerintah daerah


Daerah% 78,00 92,98 119,21

57 Meningkatnya stabilitas,


masyarakatJumlah gangguan kantramtibmas Gangguan 29 24 82,76

58 Terbentuknya kelembagaan desa

sehingga penyelenggaraan


secara Optimal


desaRasio 1 : 1 1 : 1 100,00


keuangan desaPersentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa)

terhadap Pendapatan Desa% 1,5 1,5 100,00


administrasi pemerintahan DesaRasio Desa Memberikan laporan


kepada Bupati

Rasio 1 : 1 1 : 1 100,00


BUPATI SIAK,

*) Data realisasi dari BPS, belum tersedia

**) Data realisasi menunggu hasil audit BPK dan Evaluasi MENPAN-RB

LAMPIRAN 3. PENETAPAN IKU

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 31 Tahun 2014

Tanggal : 20 Agustus 2014

1 2 3 4 5 6



usia dini (PAUD).

APK PAUD % Jumlah Siswa dijenjang

TK/RA/Penitipan Anak

-------------------------------- x 100%

Jumlah penduduk usia 4 – 6 tahun

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

2 Terwujudnya pelaksanaan Wajar


tahun.

APM SD/MI % Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang

SD/MI

------------------------------ x 100 %

Jumlah penduduk usia 7-12 thn


Kebudayaan

APM SMP/MTs % Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang

SMP/MTs

-------------------------------- x 100 %



Kebudayaan

AL SD/MI % Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

-------------------------------- x 100%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada

jenjang SD/MI pada tahun ajaran

sebelumnya


Kebudayaan

AL SMP/MTs %Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs

----------------------------------- x 100 %


jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran

sebelumnya


Kebudayaan

APS SD/MI % Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat &

jenjang SD/MI

----------------------------------- x 100 %

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan

jenjang SD/MI pd tahun ajaran

sebelumnya


Kebudayaan

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUANRUMUS/FORMULA

PERHITUNGAN IKUPENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6

APS SMP/MTs %

Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat

& jenjang SMP/MTs

------------------------------------- x 100 %

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan

jenjang SMP/MTs


Kebudayaan

3 Optimalnya pelaksanaan dan

pencapaian sasaranp


menengah.

APM SMA/MA/SMK %Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang

SMA/SMK/MA

--------------------------------- x 100 %



Kebudayaan

AL SMA/MA/SMK % Jumlah lulusan pada jenjang

SMA/SMK/MA

---------------------------------- x 100%


jenjang SMA/SMK/MA pada tahun

ajaran sebelumnya


Kebudayaan

APS SMA/MA/SMK %Jumlah siswa putus sekolah pada

jenjang SMA/SMK/MA

----------------------------------- x 100 %

Jumlah siswa pada jenjang

SMA/SMK/MA pd tahun ajaran

sebelumnya


Kebudayaan


pencapaian sasaran


formal.

Angka melek huruf %Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas

dapat baca tulis

---------------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas


Kebudayaan

Rata-rata lama sekolah TahunJumlah lama sekolah penduduk usia 15

thn ke atas

------------------------------------

Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas


Kebudayaan


pencapaian sasaran

pelaksanaan pendidikan luar

biasa.

Angka Partisipasi penduduk

Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan

Formal

% Jumlah penduduk Berkebutuhan

Khusus Yang mengenyam pendidikan

formal -

--------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk Berkebutuhan

Khusus


Kebudayaan


pencapaian sasaran

pelaksanaan pendidikan tinggi

Rasio lulusan Diploma, S1, S2 dan S3

perjumlah penduduk

Rasio Jumlah penduduk lulusan Diploma, S1,

S2 dan S3

------------------------------------

Jumlah penduduk


Kebudayaan

1 2 3 4 5 6

7 Meningkatnya kompetensi dan



Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1,

S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK%

Jumlah pendidik berkualifikasi D4, S1,

S2

---------------------------- x 100 %

Jumlah seluruh pendidik SD, SMP, SMA


Kebudayaan


%Jumlah pendidik yang bersertifikasi

---------------------------- x 100 %

Jumlah seluruh pendidik SD, SMP, SMA


Kebudayaan


pelayanan Pendidikan


usia sekolah SD/MI

RasioJumlah Sekolah SD/MI

-------------------------------- x 10.000

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12

thn


Kebudayaan


usia sekolah SMP/MTs

Rasio Jumlah Sekolah SMP/MTs

--------------------------------- x 10.000


thn


Kebudayaan


usia sekolah SMA/MA/SMK

RasioJumlah Sekolah SMA/SMK/MA

--------------------------------- x 10.000


thn


Kebudayaan

Rasio guru/murid SD/MI RasioJumlah Guru SD/MI

--------------------- x 10.000 Jumlah

Murid SD/MI


Kebudayaan

Rasio guru/murid SMP/MTs RasioJumlah Guru SMP/MTs

------------------------ x 10.000 Jumlah

Murid SMP/MTs


Kebudayaan

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK RasioJumlah Guru SMA/SMK/MA

--------------------------- x 10.000 Jumlah

Murid SMA/SMK/MA


Kebudayaan




masyarakat

Angka Harapan Hidup Tahun Angka perkiraan lama hidup rata-rata

penduduk dengan asumsi tidak ada

perubahan pola mortalitas menurut

umur

Dinas Kesehatan

1 2 3 4 5 6

Prevalensi Kasus HIV % Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

------------------------- x 100% Jumlah

penduduk di satu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

Dinas Kesehatan

Rasio posyandu per 100 balita Rasio Jumlah posyandu

----------------------------- x 100

Jumlah balita

Dinas Kesehatan

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk Rasio Jumlah puskesmas

----------------------------- x 100.000

Jumlah total penduduk

Dinas Kesehatan


penduduk

Rasio Jumlah poliklinik / polindes

----------------------------- x 10.000


Dinas Kesehatan

Rasio pustu per 10.000 penduduk] Rasio Jumlah pustu

----------------------------- x 10.000


Dinas Kesehatan

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio Jumlah Rumah Sakit

----------------------------- x 100.000


Dinas Kesehatan

Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio Jumlah tenaga dokter

----------------------------- x 100.000


Dinas Kesehatan


pasien masyarakat miskin

% Jumlah kunjungan pasien maskin di

sarana Kesehatan Strata 1

--------------------------------- x 100 %

Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota

Dinas Kesehatan




% Jumlah penduduk yang mendapatkan

pelayanan kesehatan gratis

--------------------------------- x 100 %


Dinas Kesehatan

Angka Kematian bayi per 1000 KLH Jumlah bayi yang meninggal di wilayah

tertentu

--------------------------- x 1000 Jumlah

bayi di wilayah tertentu

Dinas Kesehatan

1 2 3 4 5 6

Angka kematian balita per 1000 KLH Jumlah anak berumur < 5 tahun yang

meninggal di suatu wilayah tertentu

selama 1 tahun

------------------------------ x 1000 Jumlah

kelahiran hidup di wilayah pada kurun

waktu yang sama

Dinas Kesehatan

Angka kematian ibu per 1000 KLH Jumlah Ibu hamil yang meninggal

karena hamil, bersalin dan nifas di suatu

wilayah tertentu selama 1 tahun

------------------------------- x 1000 Jumlah

kelahiran hidup di wilayah dan pada

kurun waktu yang sama

Dinas Kesehatan

Prevalensi Balita gizi buruk % Jumlah balita gizi buruk

-------------------- x 100% Jumlah

balita

Dinas Kesehatan

Prevalensi Balita gizi Kurang % Jumlah balita gizi kurang

---------------------- x 100% Jumlah

balita

Dinas Kesehatan


pendudukJumlah Malaria Positif di suatu wilayah

dalam kurun waktu tertentu

------------------------- x 1000 Jumlah

penduduk Berisiko di wilayah yang sama

Dinas Kesehatan


penduduk

Jumlah pasien TB yang meninggal

------------------------ x 100.000

Jumlah penduduk pada kurun waktu

yang sama

Dinas Kesehatan


penduduk

Jumlah pasien TB

------------------------ x 100.000

Jumlah penduduk pada kurun

waktu yang sama

Dinas Kesehatan


ditangani

%Jumlah komplikasi kebidanan yg

mendapat penanganan difinitif di satu

wilayah kerja pd kurun waktu tertentu

--------------------------- x 100 %

Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di

satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg

sama

Dinas Kesehatan

1 2 3 4 5 6




% Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh

tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja

pd kurun waktu tertentu

----------------------------- x 100 %

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg

sama

Dinas Kesehatan


Immunization (UCI)

% Jumlah Desa / Kelurahan UCI

---------------------------- x 100 % Jumlah

Seluruh Desa / Kelurahan

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan bayi % Jumlah kunjungan bayi memperoleh

pelayanan kesehatan sesuai standar di

satu wilayah kerja pd Kurun waktu

tertentu

----------------------------- x 100% Jumlah

seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah

kerja pd kurun waktu yang sama

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 %Jumlah kunjungan ibu hamil K-4

------------------------------ x 100% Jumlah

sasaran ibu hamil dalam 1 tahun

Dinas Kesehatan

10 Meningkatnya Pemberdayaan


kepada anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan %persentase pekerja perempuan

------------------------------- x 100 %

Persentase angakatan kerja perempuan

Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga

Berencana



kekerasan

% Jumlah pengaduan perlindungan

perempuan dan anak yang terselesaikan

---------------------------- x 100 % Jumlah

pengaduan perlindungan perempuan dan

anak

Badan Pemberdayaan


Anak dan Keluarga

Berencana


pelayanan KB serta

berkembangnya sistem informasi

KB.

Cakupan peserta KB aktif %Jumlah peserta Program KB aktif

---------------------------- x 100 % Jumlah

pasangan usia subur

Badan Pemberdayaan


Anak dan Keluarga

Berencana

1 2 3 4 5 6

12 Terwujudnya masyarakat yang







dilestarikan

Cagar Budaya

Jumlah Benda cagar budaya yang

dilestarikan


Kebudayaan

Jumlah Peristiwa Budaya Event Jumlah peristiwa budaya yang

diselenggarakanDinas Pendidikan dan

Kebudayaan



kepustakaan


perpustakaan daerah

% Jumlah koleksi judul buku yang tersedia

di perpustakaan daerah

------------------------- x 100%

Jumlah koleksi jumlah buku yang

tersedia di perpustakaan daerah

Kantor Perpustakaan dan

Arsip


budaya baca masyarakat

Jumlah pengunjung perpustakaan orang Jumlah pengunjung perpustakaan

pertahunKantor Perpustakaan dan

Arsip


pemuda

Pembinaan terhadap pemuda dan

organisasi kepemudaan

kegiatan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap

pemuda dan organisasi kepemudaan

(LSM, Ormas dan OKP)

Dinas pariwisata pemuda

dan olahraga


dunia olah raga

Prestasi olahraga Tingkat Propinsi /

PORDA

PeringkatCukup jelas


dan olahraga


pemahaman masyarakat

terhadap nilai keagamaan

Angka melek aksara Quran % Jumlah penduduk muslim yang mampu

baca quran

------------------------- x 100%

jumlah penduduk muslim

Bag. Kesra Setda

18 Meningkatnya Wisatawan lokal

dan wisatawan asing

Kunjungan wisatawan Wisatawan Menunjukkan jumlah total wisatawan

per tahun


dan olahraga

Jumlah event pariwisata EventCukup jelas


dan olahraga


pangan dari aspek kuantitas dan

kualitas


Beras

% Ketersediaan pangan/ beras untuk

dikonsumsi manusia (ton/tahun)

------------------------------- x 100%

Konsumsi beras untuk bahan makanan

(ton/tahun)

Dinas tanaman pangan dan

hortikultura

1 2 3 4 5 6


sektor pertanian


utama lokal lainnya Kw/HaProduksi padi (Kw)

------------------

Luas panen padi (Ha)


hortikultura

21 Produksi Pangan Utama Beras TonCukup jelas


hortikultura

Produksi Komoditi Palawija TonCukup jelas


hortikultura

Produksi Komoditi Buah-buahan TonCukup jelas


hortikultura

Produksi Komoditi Sayur-sayuran TonCukup jelas


hortikultura

Persentase Ketersediaan Pangan Palawija % Ketersediaan pangan/ umbi-umbian

untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun)

------------------------------ x 100%

Konsumsi umbi-umbian untuk bahan

makanan (ton/tahun)


hortikultura


buahan

%Ketersediaan pangan/ buah-buahan


------------------------------- x 100%

Konsumsi buah-buahan untuk bahan

makanan (ton/tahun)


hortikultura


sayuran

% Ketersediaan pangan/ sayur-sayuran


------------------------------- x 100%

Konsumsi sayur-sayuran untuk bahan

makanan (ton/tahun)


hortikultura

22 Jumlah produksi perkebunan :

- Kelapa Sawit ton Cukup jelas

- Karet ton Cukup jelas

- Kakao ton Cukup jelas

- Kelapa ton Cukup jelas

- Sagu ton Cukup jelas


keanekaragaman pangan melalui

peningkatan pola pangan

harapan




Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

1 2 3 4 5 6




peternakan:

Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan

- Daging ton Cukup jelas

- Telur ton Cukup jelas


sektor peternakan

Konsumsi Daging Ton Konsumsi per kapita per tahun x Jumlah

penduduk

Dinas Peternakan,




Jumlah produksi hasil perikanan tangkap TonCukup jelas

Dinas Peternakan,


Jumlah produksi perikanan budidaya TonCukup jelas

Dinas Peternakan,



sektor perikanan

Konsumsi ikan TonKonsumsi per kapita per tahun x Jumlah

penduduk

Dinas Peternakan,


27 Terpenuhinya kebutuhan energi

bagi masyarakat

Persentase elektrifikasi yang

memanfaatkan Energi Baru Terbarukan

(EBT)

% Persentase elektrifikasi Energi Baru

Terbarukan

---------------------------------- x 100 %

Total Persentase Elektrifikasi

Dinas Pertambangan dan

Energi




Persentase kenaikan rata-rata koefisien

variasi harga bahan pokok utama

%

Cukup jelas

Dinas Koperasi,

Perindustrian dan

Perdagangan


kecil menengah.

Pertumbuhan Industri % Jumlah Industri tahun n - Jumlah

industri tahun n - 1

--------------------------------- x 100 %

Jumlah industri tahun n - 1

Dinas Koperasi,

Perindustrian dan

Perdagangan


kondusif

Jumlah investor berskala nasional Investor

Cukup jelas

Badan Penamaman Modal

dan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Jumlah nilai investasi berskala nasional Milyar Rupiah

Cukup jelas



Terpadu

1 2 3 4 5 6

Jumlah izin prinsip yang diterbitkan Izin prinsip

Cukup jelas



Terpadu

Lama proses perijinan Hari Kerja

Cukup jelas



Terpadu


penanganan PMKS

Persentase Penduduk Miskin % Jumlah penduduk yang masuk dalam

kategori miskin

---------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk

Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi


kemandirian ekonomi

masyarakat perdesaan

Jumlah UED-SP UED-SP

Cukup jelas

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


masyarakat dalam

pembangunan perdesaan

Jumlah LPM aktif LPM

Cukup jelas

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM)

UMKM

Cukup jelas

Dinas Koperasi,

Perindustrian dan

Perdagangan

35 Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi aktif % Jumlah Koperasi aktif

--------------------- x 100 %

Jumlah seluruh Koperasi

Dinas Koperasi,

Perindustrian dan

Perdagangan


Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja %Jumlah penduduk Angkatan Kerja

---------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)


dan Transmigrasi

Tingkat Pengangguran terbuka %Jumlah Pengangguran

------------------- x 100 %

Jumlah Angkatan Kerja


dan Transmigrasi

1 2 3 4 5 6


kesejahteraan pekerja

Besaran pekerja/buruh yang menjadi

peserta jamsostek

% Jumlah pekerja/ buruh yang menjadi

peserta jamsostek

----------------------- x 100%

jumlah pekerja/buruh


dan Transmigrasi

Persentase UMR terhadap KHL % UMR

---------- x 100%

KHL


dan Transmigrasi

38 Tertatanya tata kelola



Cakupan kepemilikan akta kelahiran % Jumlah penduduk yang memiliki akte

kelahiran

---------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Cakupan kepemilikan KTP % Jumlah Penduduk yang memiliki KTP

----------------------------- x 100 % Jumlah

penduduk wajib KTP (>17

dan atau Pernah/sudah menikah)


Pencatatan Sipil


kependudukan

Lama maksimal proses pengurusan:

- KTP hari Cukup jelas

- Akte pencatatan sipil hari Cukup jelas

- KK hari Cukup jelas


infrastruktur jalan dan jembatan


kondisi baik

% Jumlah panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik

--------------------------- x 100%

Jumlah seluruh panjang jaringan jalan di

daerah tersebut

Dinas Bina Marga dan

Pengairan

41 Meningkatnya kualitas sistem

drainase, irigasi

Panjang Drainase yang dibangun Meter

Cukup jelas


Pengairan


baik

% Jumlah jaringan irigasi dlm kondisi baik

--------------------------- x 100%

Jumlah seluruh jaringan irigasi di daerah

tersebut


Pengairan


Pencatatan Sipil

1 2 3 4 5 6


dan air bersih

Persentase Penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman

% Penduduk yang berakses air minum yang

aman

--------------------------- x 100%

Jumlah penduduk

Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang

43 Terkendalinya banjir Cakupan pengendalian banjir %Panjang leoning yang dibangun

--------------------------- x 100%

Total kebutuhan pembangunan leoning


Pengairan



dibangun

meterCukup jelas


Ruang


pelayanan kelistrikan daerah

Persentase elektrifikasi % Jumlah pelanggan PLN

--------------------------- x 100%

Jumlah perumahan

Dinas Pertambangan dan

Energi


perumahan

Cakupan Ketersediaan rumah layak huni %Jumlah rumah layak huni

--------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh rumah di wilayah Pemda


Ruang


perencanaan tata ruang daerah

Jumlah dokumen RTRW yg telah

ditetapkan dgn PERDA Dokumen Cukup jelas

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


pemanfaatan ruang

Persentase rumah ber-IMB % Jumlah rumah ber-IMB

------------------------------- x 100 %

Jumlah total rumah wajib IMB


Ruang


perhubungan

Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)

Hari Cukup jelas

Dinas Perhubungan dan

Infokom


aman dan nyaman

Persentase angkutan darat % Jumlah angkutan darat

----------------------------- x 100 % Jumlah

penumpang angkutan darat

Dinas Perhubungan dan

Infokom


yang berwawasan lingkungan

Persentase penanganan sampah % Volume sampah yang ditangani (m3)

------------------------------ x 100 %

Volume produksi sampah (m3)

Dinas pasar, kebersihan

dan pertamanan

52 Terlindunginya dan

terkonservasinya sumberdaya

alam

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % Luas hutan dan lahan kritis yang

direhabilitasi

------------------------------ x 100 %

Luas total hutan dan lahan kritis

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

Kerusakan kawasan hutan % Luas kerusakan kawasan hutan

------------------------------ x 100 %

Luas kawasan hutan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

1 2 3 4 5 6


akses informasi SDA dan LH

Jumlah dokumen database SDA dan LH DokumenCukup jelas

Badan Lingkungan Hidup


dan lahan

Jumlah titik panas Hot spotCukup jelas

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

55 Terkelolanya RTH Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Luas ruang terbuka hijau

----------------------- x 100%

Luas wilayah ber HPL / HGB

Dinas pasar, kebersihan

dan pertamanan

56 Tersedianya sistem informasi

pertanahan

Jumlah sistem informasi pertanahan

daerah

SistemCukup jelas

Bag. Pertanahan Setda


pertanahan

Persentase penyelesaian konflik

pertanahan

%Jumlah konflik pertanahan yang

diselesaikan

----------------------------- x 100 % Jumlah

konflik pertanahan yang terdaftar



pertanahan

Cakupan lahan bersertifikat %Luas lahan bersertifikat di suatu daerah

----------------------------x 100 %

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat




sinergis

Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dgn PERDA

Dokumen

Cukup jelas

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


telah ditetapkan dgn PERDA

Dokumen

Cukup jelas

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


telah ditetapkan dgn PERKADA

Dokumen

Cukup jelas

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Program RPJMD dalam RKPD

%Jumlah program RKPD

--------------------- x 100 %

Jumlah program RPJMD

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 2 3 4 5 6


desentralisasi politik

Tingkat partisipasi pemilih dalam

pemilihan kepala daerah

% Jumlah pemilih yang menggunakan hak

pilih pada Pilkada (Kab / Prov)

----------------------------- x 100 % Jumlah

penduduk wajib memilih

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik


Legislatif


pilih pada Pemilu Legislatif

----------------------------- x 100 % Jumlah



dan Politik


PilPres


pilih pada Pemilu PilPres

----------------------------- x 100 % Jumlah



dan Politik


desentralisasi Keuangan

Persentase tingkat kemandirian daerah

(PAD/Pendapatan)

%Nilai PAD

----------------------x 100 % Nilai

pendapatan daerah

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah



Peraturan daerah tentang APBD dan


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda Cukup jelas

Dinas Pendapatan,


Aset Daerah



Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perbup Cukup jelas

Dinas Pendapatan,


Aset Daerah

63 Opini BPK terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah Opini Cukup jelas

Dinas Pendapatan,


Aset Daerah


daerah Predikat Cukup jelasBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah



pemerintah daerah


Daerah%

Jumlah capaian kinerja sasaran

----------------------- x 100%

Jumlah sasaran kinerja

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terwujudnya pemerintahan yang

responsif, transparan,dan

akuntabel

1 2 3 4 5 6

65

Meningkatnya stabilitas,


masyarakat

Jumlah gangguan kantramtibmas Gangguan Cukup jelas Satuan Polisi Pamong Praja

66 Terbentuknya kelembagaan desa

sehingga penyelenggaraan


secara Optimal


desa

RasioJumlah desa memiliki dokumen rencana

desa (RPJMDes & RKPDes)

---------------------------

Jumlah desa

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

67 Adanya kepastian tentang

kewenangan yang dimiliki oleh

desa, melalui penyerahan

sebahagian kewenangan

pemerintah kabupaten kepada

desa serta pelaksanaan

kewenangan asli desa.

Perda tentang pembagian kewenangan

Kabupaten dan Desa

Perda

Cukup jelas

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


keuangan desa

Persentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa)

terhadap Pendapatan Desa

% PADesa

---------------------- x 100%

Pendapatan Desa

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


administrasi pemerintahan Desa

Rasio Desa Memberikan laporan


kepada Bupati

RasioJumlah Desa Memberikan laporan


kepada Bupati

----------------------

Jumlah Desa

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa/

Kecamatan se-Kabupaten

Siak

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN 4. REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

Documents

PemerintahKabupatenSiakbappeda.siakkab.go.id/downloads/LKj KAB.SIAK 2014.pdfGambaran Umum Kabupaten Siak I-1 2. Kewenangan, Tugas Pokok, dan Struktur Organisasi I-15 3. Permasalahan