PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL 2016... · 2020. 6. 30. · pemerintah daerah kabupaten kendal perubahan rencana strategis (renstra) dinas kelautan dan perikanan kabupaten kendal

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 – 2021

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL

JL. PRAMUKA NO 1 KENDAL TELP/ FAX (0294) 381443

TAHUN 2018

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ………..……………………………………………………….…… i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ………….................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ……………………………………................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan…………………………........................... 5

1.4. Sistematika Penulisan…………………………………….…….... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN KENDAL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Kendal………………………....….. 7

2.2. Sumber Daya Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten

Kendal …….........................................................……….... 10

2.3. Kinerja Payanan Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten

Kendal ……...................................................................... 12

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Kelutan dan Perikanan Kabupaten

Kendal….……………………………………………….……………. 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi…..……………..................................................…… 20

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Terpilih …………………………......……………………............. 20

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah …..………………………........................................ 25

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kendal 38

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………..........……. 42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD………….. 43

BAB V

5.1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan .............................................

45

i

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ...............…………………………………………...

47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……..... 54

BAB VIII PENUTUP ……………….........……………………………………. 57

Pendahuluan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum

di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini

merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di

pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain UU Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

tahun 2015, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah

untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan

daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan

pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada pasal 263 UU 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa

dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran

dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok

pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh)

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan

rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran

dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan

Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat

BAB I

Pendahuluan


Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5

(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD

dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas

pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program

strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah

juga harus menyusun dokumen perencanaan jangka

menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra-PD). Penyusunan Renstra-PD ini mengacu

pada RPJMD, hal tersebut sesuai dengan pasal 272 ayat 1 UU

23 tahun 2014 yang berbunyi “Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”.

Kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa Renstra-PD

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan

Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang

merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh

perangkat daerah dalam menyusun Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021

mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

Pendahuluan


Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Perubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Pendahuluan


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Permendagri Nomo 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018;


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kendal tahun

2005 – 2025

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2011 – 2031

27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal 2016-2021

Pendahuluan


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yaitu menyediakan pedoman bagi

seluruh unsur yang ada di DKP Kabupaten Kendal dalam penyusunan

program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 agar sinergis

dengan kebijakan, visi, dan misi kepala daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra DKP Kabupaten Kendal

Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Mendeskripsikan gambaran pelayanan DKP sebagai dasar perumusan

permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi.

2. Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan DKP tahun 2016-2021,

yang disertai dengan program kegiatan tahun 2016-2021, dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPMPD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;

3. Menetapkan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan

pada tahun 2016-2021.

4. Menetapkan indikator kinerja DKP Kabupaten Kendal mengacu pada

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPMPD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sebagai dasar

pengukuran kinerja DKP periode 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumberdaya,

Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Pendahuluan


Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Telaahan Renstra Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu

Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai

oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang bagaimana strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh

Dinas Kelautan Dan Perikanan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan atas substansi Renstra secara menyeluruh,

harapan terhadap hasil yang diinginkan serta kaidah pelaksanaan.

Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

7

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dibentuk dengan

landasaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159). Adapun

penjabaran tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Bupati Kendal

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kendal berdasarkan peraturan bupati tersebut di atas adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang membawahkan :

1. subbagian perencanaan dan keuangan; dan

2. subbagian umum dan kepegawaian.

c. Bidang Perikanan Tangkap, yang membawahkan :

1. seksi kenelayanan;

2. seksi produksi perikanan tangkap; dan

3. seksi usaha dan bina mutu.

d. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahkan :

1. seksi produksi perikanan budidaya;

2. seksi kesehatan ikan dan lingkungan; dan

3. seksi pemberdayaan pembudidaya ikan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

f. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal 48 Tahun 2016 tentang

BAB II



8

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Tugas :

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan

dan perikanan.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang

sebagai berikut :

1) Sekretariat

Tugas :

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di

bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan

keuangan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;



9

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di

bidang kesekretariatan.

2) Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap

Tugas :

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

dalamperumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di

bidang kenelayanan, produksi perikanan tangkap serta usaha dan

bina mutu.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, bidang kelautan dan perikanan tangkap

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatanbidang perikanan

tangkap;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatanbidang

perikanan tangkap;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatanbidang perikanan tangkap;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatanperikanan tangkap;

dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di

bidangperikanan tangkap .

3) Bidang Perikanan Budidaya

Tugas :

Bidang Perikanan Budidayadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, bidang perikanan budidaya mempunyai

fungsi :



10

a. perencanaanprogram kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan

naskah dinasdi bidang perikanan budidaya;

b. pengoordinasian, pengembangan,dan fasilitasikegiatan bidang

perikanan budidaya;

c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang perikanan budidaya;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang perikanan budidaya.

4) UPTD Tempat Pelelangan Ikan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan dan pengelolaan

operasional Tempat Pelelangan Ikan di wilayah kewenangan

kabupaten.

Fungsi :

a. perencanaan program tata pelayanan Tempat Pelelangan Ikan di

wilayah kewenangan kabupaten;

b. pengoordinasian, fasilitasi, bimbingan teknis dan pembinaan

kegiatan di bidang pelayanan dan pengelolaan Tempat Pelelangan

Ikan di wilayah kewenangan kabupaten;

c. pelaksanaan bimbingan teknis usaha perikanan, pelelangan ikan,

dan pemungutan retribusi di wilayan kerja UPTD TPI;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan UPTD TPI; dan

e. pengelolaan tata usaha Tempat Pelelangan Ikan.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

dalam menunjang tugas pokok Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

1. Sumberdaya Manusia

Upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal didukung

oleh aparatur sumber daya manusia (SDM) sebanyak 38 orang, tediri

dari 27 laki-laki dan 11 perempuan. Dari jumlah pegawai tersebut

diketahui sebagian besar Golongan III sebanyak 29 orang, Golongan II

sebanyak 4 orang, dan Golongan IV sebanyak 5 orang.



11

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah (orang)

1 Golongan I 0

2 Golongan II 4

3 Golongan III 29

4 Golongan IV 5

Jumlah 38

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal,

2016

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan

termasuk baik, dimana sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana

(S-1) sebanyak 22 orang atau 57,9% kemudian berpendidikan Magister

(S-2) dan SMA/Sederajat, masing-masing sebanyak 13,2% dari

jumlah pegawai sebanyak 38 orang. Gambaran secara lengkap profil

pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat

disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal, 2016

2. Aset

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal saat ini

menempati gedung kantor berlantai 2 yang beralamat di komplek

perkantoran Jl. Pramuka No. 1 Kendal 51351 dengan luas 1.940 m².

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki aset sebagai berikut :



12

Tabel 2.1. Daftar Aset yang Dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kendal Per 31 Desember 2015

No GOL KODE

BIDANG

BARANG Nama Bidang Barang

Keadaan per 31 Desember 2015

Ket. Jumlah

Barang Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 01 01 TANAH 3 691.820.000

2 02 PERALATAN DAN MESIN 632 2.502.385.267

02 02 Alat-alat Besar 5 12.200.000

02 03 Alat-alat Angkutan 3 985.994.133

02 04 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

4 30.560.053

02 05 Alat-alat Pertanian/Peternakan

- -

02 06 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

386 1.020.422.532

02 07 Alat-alat Studio dan Komunikasi

31 122.926.517

02 08 Alat-alat Kedokteran 7 8.426.460

02 09 Alat-alat Laboratorium 156 321.855.572

02 10 Alat-alat Keamanan - -

3 03 GEDUNG DAN BANGUNAN

35 5.047.802.501

03 11 Bangunan Gedung 35 5.047.802.501

03 12 Bangunan Monumen - -

4 04 JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN

22 20.203.008.429

04 13 Jalan dan Jembatan 6 766.606.018

04 14 Bangunan Air dan Irigasi 12 19.400.393.761

04 15 Instalasi - -

04 16 Jaringan 4 36.008.650

5 05 ASET TETAP LAINNYA - -

05 17 Buku Perpustakaan - -

05 18 Barang Bercorak - -

05 19 Hewan Ternak dan Tumbuhan

- -

6 06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

- -

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal Tahun 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan urusan

kelautan dan perikanan mencakup perikanan tangkap dan perikanan

budidaya. Kewenangan berkaitan dengan perikanan tangkap meliputi:



13

pemberdayaan nelayan kecil; dan pengelolaan dan penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Produksi perikanan tangkap di Kabupaten

Kendal dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 fluktuatif, dengan

kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2011 produksi perikanan tangkap

sebanyak 1.368.113 Kg, pada tahun 2015 menjadi 1.858.904 Kg. Dalam

upaya peningkatan kapasitas nelayan, Pemerintah Kabupaten Kendal

melakukan pembinaan kelompok nelayan. Cakupan bina kelompok

nelayan Tahun 2011-2015 berkisar antara 6 kelompok hingga 24

kelompok.

Wilayah di Kabupaten Kendal yang memiliki potensi perikanan

tangkap meliputi kawasan di sepanjang pantai utara jawa dengan panjang

42,4 Km. jika dilihat berdasarkan wilayah adminsitratif, maka dapat

diketahui bahwa ada 7 kecamatan yang memiliki potensi perikanan

tangkap, ke tujuh kecamatan tersebut adalah Kaliwungu, Brangsong,

Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, dan Rowosari.

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa masyarakat

Kabupaten Kendal yang berprofesi sebagai nelayan mencapai 10.918

orang. Nelayan Kabupaten Kendal sebagian besar adalah nelayan

tradisional. Adapun alat tangkap yang dipakai berdasarkan jenisnya

adalah sebagai berikut:

Grafik 2.2 Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

Jika dilihat dari jenis kapal atau perahu yang dipakai oleh nelayan,

sebagian besar adalah kapal/perahu dengan mesin motor tempel, dan

hanya sebagian kecil yang memakai kapal motor. Kapal/perahu dengan



14

motor temple sebanyak 1.538 unit, sedangkan kapal motor hanya

sebanyak 31 unit.

Grafik 2.3

Jumah Produksi (Kg) dan Nilai (Ribu Rupiah) Perikanan Tangkap di Laut Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015


Hasil tangkapan nelayan Kabupaten Kendal sebagian besar jenis

ikan pelagis (permukaan) antara lain adalah Teri, Kembung, Juwi dan

Tigowojo. Sebagian besar dipasarkan dlm bentuk ikan segar sedangkan

sisanya berupa ikan olahan seperti : gereh, panggang, pindang dan lain

sebagainya. Sedangkan ikan jenis Teri merupakan komoditi eksport.

Selain potensi perikanan tangkap di laut, KAbupaten Kendal juga

memiliki potensi perikanan tagkap di perairan umum. Perairan umum di

Kabupaten Kendal terdiri dari sungai dan cekdam yang luasnya sekitar

498, 13 ha yang tersebar di 20 kecamatan dengan jumlah nelayan 537

orang dan produksinya mencapai 192.336 Kg, dengan nilai produksi Rp.

3.931.672.000,-.

Berkaitan dengan perikanan budidaya, kewenangan yang dimiliki

kabupaten yaitu: Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan;

pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan pengelolaan

pembudidayaan ikan. Produksi perikanan budidaya tahun 2011-2015

meningkat secara signifikan dari sebesar 7.583.644 kg menjadi sebesar

21.967.096 kg. Peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut

dipengaruhi oleh upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan

pembinaan dan pemberian bantuan kepada kelompok budidaya

perikanan. Tingkat cakupan bina kelompok ikan selama 2011-2015

berkisar antara 6 kelompok hingga 38. Kondisi ini menunjukkan bahwa



15

walaupun cakupan bina kelompok ikan capaiannya relatif kecil, namun

mampu meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya.

Perikanan budidaya dibagi atas dua jenis, yaitu budidaya air payau

dan budidaya air tawar. Budidaya air payau/tambak di Kabupaten Kendal

tersebar di 7 Kecamatan dengan luas total mencapai 3.203,31 Ha.

Sedangkan jumlah pembudidaya pada tahun 2015 mencapai 1.257

orang. 7 kecamatan tersebut adalah:

1. Kec. Kaliwungu : 1.257,11 ha

2. Kec. Brangsong : 300,15 ha

3. Kec. Kendal : 417,64 ha

4. Kec. Patebon : 708,78 ha

5. Kec. Cepiring : 180,69 ha

6. Kec. Kangkung : 241,04 ha

7. Kec. Rowosari : 97,90 ha

Tabel 2.2. Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Payau/Tambak

Di Kabupaten Kendal Tahun 2015

Jenis Ikan Produksi (Kg) Nilai (Rp)

Bandeng 10.807.088 157.809.006.000

Udang Vaname 7.484.884 535.305.050.000

Udang Windu 108.949 7.147.650.000

Udang Lain 1.535.318 37.877.330.000

Nila 54.013 639.705.500

Kepiting 20.545 1.351.564

Rumput Laut 101.900 56.420.000

Jumlah 20.112.697 740.186.725.500


Sedangkan utuk budidaya ikan air tawar (kolam) di Kabupaten

Kendal tersebar di 20 Kecamatan dengan luas 216.238 m2. Dari luas

lahan tersebut masih didominasi dengan produksi ikan lele yang

jumlahnya mencapai ±99 % sedangkan sisanya adalah Ikan Karper, Nila,

Gurameh, Tawes dan Bawal. Untuk budidaya ikan lele terpusat di Desa

Tambaksari Kec. Rowosari. Jumlah pembudidaya kolam pada tahun 2015

sebanyak 1.617 orang.



16

Tabel 2.3. Produksi Ikan Kolam Air Tawar di Kabupaten Kendal Tahun 2015

Jenis Ikan Produksi (kg) Nilai (Rp.)

Karper 6.103 90.310.000

Gurami 62.495 2.007.840.000

Nila 66.835 868.855.000

Tawes 3.485 45.305.000

Lele 1.703.485 26.250.110.000

Bawal 8.446 118.481.500

Patin 3.550 86.725.000

Jumlah 1.854.399 29.467.626.500


Kabupaten Kendal memiliki potensi perikanan yang cukup besar,

namun tingkat konsumsi ikan penduduk relatif rendah. Tingkat konsumsi

ikan penduduk sampai dengan tahun 2015 hanya sebesar 14,53%,

meningkat dari tahun 2010 sebesar 12,56%. Dalam rangka meningkatkan

tingkat konsumsi ikan dan nilai tambah perikanan, Pemerintah

Kabupaten Kendal mendorong masyarakat untuk memproduksi produk

olahan ikan yang memenuhi standar mutu. Jumlah produksi hasil olahan

ikan cenderung meningkat dari sebesar 2.095.920 kg pada tahun 2011

menjadi sejumlah 20.598.649 kg pada tahun 2015. Peningkatan produksi

dan kualitas produk hasil olahan ikan dipengaruhi oleh pembinaan

kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan, dengan cakupan bina

kelompok pengolah dan pemasaran berkisar antara 10 kelompok hingga

18 kelompok. Jumlah usaha pengolahan ikan yang menerapkan standar

mutu meningkat dari sebanyak 73 unit pada tahun 2011 menjadi 81 unit

pada tahun 2015.

Hasil pengolahan ikan yang diproduksi di Kabupaten Kendal


a. Ikan asin, panggang dan pindang

Jenis ikan yang diolah menjadi ikan asin antara lain : Tigowojo, Banyar,

Kembung. Sedangkan ikan yang diolah menjadi panggang/ pindang

antara lain : Kembung, Banyar, Cucut/ Pari. Sentra produksi ikan asin

berada di Gempolsewu, Bandengan, Sendang Sikucing. Sedangkan

sentra produksi ikan panggang/ pindang berada di Korowelang,

Bandengan, Ketapang, Gempolsewu dan Tambaksari.

b. Terasi

Merupakan salah satu bentuk produk perikanan yang telah dikenal

oleh masyarakat, untuk kabupaten Kendal daerah sentra produksi

terasi berada di Desa Korowelang Kulon dan Desa Sendang Sikucing.



17

c. Kerupuk petis

Kerupuk yang diolah dan dicampur dengan petis udang sehingga

kerupuk tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi dan mempunyai cita

rasa yang khas sehingga banyak digemari oleh masyarakat.

d. Teri Nasi

Teri yang diolah melalui proses pengasinan, perebusan dan pengeringan

sehingga dihasilkan teri dengan kualitas tinggi. Sentra produksi teri

nasi terdapat di desa Bandengan dan Pidodo Kulon.

Tabel 2.4. Produk Ikan Olahan Tahun 2015

Jenis Produksi (Kg) Keterangan

Ikan Asin 355.500 perbulan

Panggang 183.375 perbulan

Terasi 675 pertahun

Pindang 942.700 perbulan

Kerupuk Petis 5.513 perbulan

Presto 49.850 perbulan

Bandeng Cabut Duri 5.047,5 perbulan

Teri Nasi 225.000 pertahun

Olahan duri bandeng 1000 pertahun

Olahan Ikan Bandeng 47.069,5 pertahun

Jumlah 1.815.730


Secara rinci kinerja urusan kelautan dan perikanan selama kurun

waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No Indikator Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Program

Pengembangan Perikanan Tangkap

1 Produksi Perikanan

Tangkap (Kg)

1.711.768 2.056.175 1.822.807 2.055.180 1.858.904

2 Presentase Tempat Pelelangan Ikan

(TPI) dalam Kondisi Baik

- - - - -

3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

(Kelompok)

19 17 6 10 24



18

No Indikator Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

1 Produksi Perikanan

Budidaya (Kg)

7.583.644 8.060.480 9.096.600 9.271.985 21.967.096

2 Tingkat Cakupan Bina Kelompok

Ikan (%)

5 5 5 5 0,42

3 Cakupan bina

kelompok pembudidaya

ikan (kelompok)

6 18 38 10 14

4 Jumlah Surat

tanda pencatatan usaha/perijinan usaha

pembudidayaan ikan

1

Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan

1 Tingkat konsumsi ikan

penduduk

12,56 13,95 14 14 14,53

2 Jumlah usaha

pengolahan ikan yang

menerapkan standar mutu (unit)

73 73 74 74 81

3 Jumlah Produksi hasil olahan ikan

(Kg)

2.095.920 22.441.202 26.279.545 20.598.649 20.598.649

4 Cakupan bina

kelompok pengolah dan pemasaran

(kelompok)

10 10 10 10 18

5 Jumlah surat

tanda daftar kapal perikanan yang dikeluarkan

- - 32 86 378

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal, 2016



19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kendal

1. Tantangan

1) Pasar bebas/globalisasi selain memberi dampak posisitf juga

memberikan dampak negatif bagi perkembangan industri

perikanan karena tingkat persaingan akan semakin besar.

2) Peningkatan mutu dan nilai tambah serta pemanfaatan

teknologi perikanan

3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan

4) Penyempurnaan kelembagaan masyarakat kelautan dan

perikanan

5) Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan

2. Peluang

1) Meningkatnya produksi perikanan baik tangkap maupun

budidaya, artinya potensi perikanan di Kabupaten Kendal

masih cukup bagus.

2) Tingginya permintaan pasar terhadap produksi perikanan,

apalagi dengan berlakunya pasar bebas yang semkin membuka

peluang pasar bahkan sampai luar negeri.

3) Adanya kebijakan pemerintah yang berpihak untuk

mengembangkan sector kelautan dan perikanan.

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan


2

PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam hal pembangunan bidang

kelautan dan perikanan di Kabupaten Kendal berdasarkan tugas dan

fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan nelayan, permodalan, dan keterbatasan

sarana prasarana penangkapan ikan;

2. Masih banyaknya jual beli hasil tangkapan di luar TPI;

3. Terbatasnya sarana prasarana TPI;

4. Terjadinya kerusakan lingkungan pada wilayah pesisir dan perairan

laut seperti terjadinya abrasi, rusaknya vegetasi pantai (mangrove),

rusaknya terumbu karang, tidak terjaganya sempadan pantai;

5. Masih adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak

ramah lingkungan;

6. Masih sedikitnya pelaku usaha perikanan yang mengajukan IUP;

7. Masih adanya benih/induk ikan yang tidak berkualitas;

8. Banyaknya usaha kecil pembudidaya ikan yang terkendala

tingginya biaya produksi budidaya (harga pakan);

9. Berkurangnya areal budidaya ikan;

10. Adanya hama dan penyakit pada budidaya ikan;

11. Terbatasnya jangkauan pemasaran produk perikanan;

12. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat pesisir;

13. Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, perikanan

tangkap, pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

14. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten

Kendal.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Dalam penyusunan renstra perangkat daerah, tidak terlepas

dari mencermati visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

BAB III



2

terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa

depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan

selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal

selama lima tahun (2016-2021) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia

Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”

(Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kemajuan

dan Kesejahteraan Masyarakat, Merata Berkeadilan, dan Aparatur

Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia yang

masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, merupakan sebuah

kondisi dimana masyarakat Kabupaten Kendal mampu memiliki daya

saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Selain itu

diharapkan juga masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat terpenuhi

kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau

ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup

sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik,

mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai,

tenteram dan nyaman.

Merata Berkeadilan, adalah kondisi dimana semua hasil

pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten

Kendal. Pembangunan dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten

Kendal sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah.

Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta

Berakhlak Mulia, merupakan landasan dari pengelolaan tata

pemerintahan yang baik dan menjadi semangat bagi seluruh aparatur

pemerintah di lingkungan Kabupaten Kendal dalam memberikan

pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Pelayanan dengan

prinsip-prinsip Good Governance diharapkan akan terinternalisasi ke

dalam semangat pengabdian seluruh aparatur.

Dari penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dengan



2

penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kesejahteraan dan

kemajuan masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat tercapai. Hal

tersebut sesuai dengan intisari dari visi yang ditetapkan yaitu Aparatur

Amanah Masyarakat Maju Sejahtera.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting

untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan

ditempuh untuk mencapai visi.

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN;

2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta

berakhlak mulia;

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian

penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta

penanggulangan kemiskinan;

4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam

pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme;

5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya

lokal;

6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi

pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya;

7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal

serta meningkatkan toleransi antar umat beragama;

8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan

penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan

lapangan kerja.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu perangkat

daerah, memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam upaya

mensukseskan visi dan misi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Kendal. Adapun misi yang terkait langsung dengan tugas

dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah misi ke enam yaitu



2

“memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi

pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya”. Terkait

dengan upaya pencapaian visi, maka misi yang ada tersebut dijabarkan

dalam tujuan dan sasaran. Tujuan yang harus mendapat dukungan

dari Dinas Kelautan dan Perikanan adalah “Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dalam

rangka memperkuat ketahanan pangan”. Sedangkan sasaran yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah

“meningkatnya produksi perikanan”.

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kabupaten Kendal yang

Terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

No Misi

Uraian Misi

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Tahunan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 Memper-kuat ketahanan pangan, mengem-bangkan potensi pertanian, perikanandan sum-berdaya alam lainnya

Meningkatkan pertumbu-han ekono-mi sektor pertanian dalam rangka memper-kuat ke-tahanan pangan.

Mening-katnya produksi pertanian dalam arti luas.

1) Laju pertum-buhan ekonomi sub sektor perikanan (%)

4,1 5 5 5 5 5

Dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan, maka

strategi yang akan diambil adalah Meningkatkan produksi sektor

perikanan melalui penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan,

fasilitasi penyediaan peralatan tangkap dan budidaya, pembangunan

infrastruktur pendukung pengelolaan perikanan tangkap dan

budidaya. Sedangkan kebijakan yang akan diambil adalah Peningkatan

produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, akan disajikan

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan

dan Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah tersebut.



2

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi: Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak

Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi 6 Memperkuat

ketahanan pangan,

mengembang-kan potensi pertanian,

perikanan, dan sumberdaya

alam lainnya

Program

pengembangan perika-

nan tangkap

Program

Pengembangan Budidaya Perikanan

Kurangnya

pengetahuan nelayan, permodalan, dan keterbatasan sarana

prasarana penangkapan ikan

Masih banyaknya jual beli hasil tangkapan di

luar TPI;

Terbatasnya sarana

prasarana TPI

Masih adanya

benih/induk ikan yang tidak berkualitas;

Banyaknya usaha kecil pembudidaya

ikan yang terkendala tingginya biaya

produksi budidaya (harga pakan);

Berkurangnya areal

budidaya ikan;

Adanya hama dan

penyakit pada budidaya ikan;

Terbatasnya jangkauan pemasaran

produk perikanan;

Rendahnya

kemampuan dan ketrampilan

masyarakat pesisir;

Terbatasnya sarana

prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan

dan pemasaran produk perikanan

Sebagian besar

nelayan adalah masyarakat dengan status

kesejahteraan yang rendah

Kemampuan anggaran

daerah untuk pengelolaan TPI terbatas

Berubahnya pemanfaatan

lahan produktif perikanan

menjadi permukiman sebagai akibat

dari perkembangan jumlah

penduduk

Pengetahuan

pelaku usaha perikanan

terkait dengan budidaya masih terbatas

Beberapa kewenangan

terkait dengan kelautan dan

perikanan bukan lagi menjadi

kewenangan kabupaten

Kebutuhan

akan produksi perikanan

semakin menigkat

Sebagian kewenanga

n diambil alih provinsi

sehingga pembangun

an bidang kelautan dan

perikanan di kabupaten

bisa lebih fokus



2

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan berada dibawah pembinaan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Oleh karena

itu, dalam penyusunan dokumen Renstra perlu mengacu dokumen

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Dokumen Renstra tersebut sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan

dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 45/Permen-Kp/2015 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian

Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019. Adapun visi dan misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam dokumen

Renstra tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang

mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan

kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya

kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa

lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan

dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang

inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki

kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari

pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan

menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan

nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun misi yang akan dijadikan pedoman dalam mewujudkan

visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan

kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya



2

kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian

Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang

berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat

kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta

berkepribadian dalam kebudayaan.

Di dalam dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan

Perikanan terdapat bebeberapa sasaran strategis yang ingin dicapai

sampai akhir periode berlakunya Renstra. Sasaran strategis tersebut

sudah dijabarkan ke dalam beberapa indikator dan juga target

tahunannnya. Sasaran tersebut yaitu :

Tabel 3.3 Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2014-2019

SASARAN STATEGIS DAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 1

Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP

40,5

42

45

47,5

51

2

Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,00 8,00 9,50 11,0

0 12,00

CUSTOMERS PERSPECTIVE

SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

3

Persentase kepatuhan

(compliance) pelaku usaha KP

terhadap ketentuan peraturan

perundang undangan yang

berlaku (%)

70

73

76

81

87

4

Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri

5

10

15

25

31

SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif,

bertanggungjawab, dan berkelanjutan

5

Nilai Pengelolaan wilayah KP

yang berkelanjutan

0,20

0,29

0,39

0,57

0,65

6

Nilai peningkatan ekonomi KP

0,59

0,69

0,79

0,90

1,00

7

Produksi perikanan (juta ton)

24,12

26,04

30,29

32,93

39,97

8

Produksi garam rakyat (juta ton)

3,3

3,6

3,8

4,1

4,5



2

9

Nilai ekspor hasil perikanan (USD

miliar)

5,86

6,82

7,62

8,53

9,54

10

Konsumsi ikan (kg/kap/thn)

40,9

43,88

47,12

50,65

54,49

11

Persentase peningkatan PNBP

dari sektor KP (%)

5

7,5

10

12,5

15

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif 12

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

6

6,5

7

7,5

8

SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil,

berdaya saing dan berkelanjutan 13

Efektivitas tata kelola peman-

faatan SDKP yang adil,

berdaya saing dan

berkelanjutan (%)

70

76

82

89

95

SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang

profesional dan partisipatif 14

Persentase penyelesaian tindak

pidana KP secara akuntabel dan

tepat waktu (%)

56,6

65,9

71,2

81,36

83,3

15

Tingkat keberhasilan

pengawasan di wilayah

perbatasan (%)

70

73

76

81

87

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian 16

Indeks kompetensi dan integritas

65

77

75

80

85

SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah

diakses 17

Persentase unit kerja yang

menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar (%)

40

50

60

70

100

SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi

pada layanan prima 18

Nilai Reformasi Birokrasi KKP

BB

B

B

A

A

AA

SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel 19

Nilai kinerja anggaran KKP

Baik

(80-

90)

Baik

(80-

90)

Baik

(80-

90)

Sang

at

Baik

(>90

)

Sanga

t

Baik

(>90) 20

Opini atas Laporan Keuangan KKP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Adapun arah kebijakan yang akan diambil oleh Kememterian

Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan visi dijabarkan



2

dalam 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan

sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian

ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan.

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan

dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan

berkelanjutan.

c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

a. Pengarusutamaan Gender

b. Pembangunan Kewilayahan

c. Adaptasi Perubahan Iklim

d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas,

akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan

perikanan, yakni :

a. Program Pengelolaan Ruang Laut

b. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

c. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

d. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil

Kelautan dan Perikanan

e. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

f. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

h. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan

Keamanan Hasil Perikanan

i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

KKP

j. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

k. Lainnya KKP



2

4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita

dituangkan dalam Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yang

ditugaskan kepada setiap K/L. Quick wins merupakan langkah

inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan

masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan,

sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi

masyarakat. Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:

a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat

b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan

c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa

d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut

e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat

f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan

g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi

dengan Kementerian ESDM

Disamping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang

menjadi tugas KKP antara lain:

a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat

menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan

100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture

Practices.

b. Pemberantasan IUU fishing.

c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi

perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan

peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kendal memiliki kewajiban untuk mendukung

upaya pencapaian target-target yang telah ditentukan. Dalam rangka

mendukung upaya pencapaian target tersebut tentunya ditemui

faktor-faktor penghambat atau faktor pendorong yang ada pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Hal-hal yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah

sebagaimana pada tabel di bawah ini:



2

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan

Visi: Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang

mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Kementerian

Kelautan dan Perikanan

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor :


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat KP

Belum adanya

data yang

menunjukkan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat KP

Belum ada kerjasama

dengan BPS selaku instansi resmi yang

mengeluarkan data

-

2. Terwujudnya kedaulatan dalam

pengelolaan SDKP

Masih

sedikitnya

pelaku usaha

perikanan

yang mengaju-

kan IUP

Kesadaran masyarakat

untuk melaku-kan/penguru-san ijin belum

optimal

Kabupaten

Kendal tidak memiliki pulau-

pulau kecil

Adanya kegiatan sosialisasi

3.

Terwujudnya

pengelolaan SDKP yang partisipatif,

bertanggung-jawab, dan

berkelanjutan

Masih

rendahnya tingkat

konsumsi ikan penduduk

Kabupaten Kendal

Belum ada pengembang

an produksi garam

Kesadaran

masyarakat akan manfaat

ikan masih rendah

Kabupaten

Kendal tidak ada produksi

garam

Produksi

perikanan baik tangkap maupun

budidaya meningkat

4. Tersedianya

kebijakan pembangunan KP

yang efektif

Minimnya

kebijakan

daerah terkait

dengan

kelautan dan

perikanan

Tumpang tindih

kewenangan

antara daerah,

provinsi dan

pusat

Produksi

perikanan menjadi salah

satu indicator kunci pembangunan

daerah

5. Terselenggaranya

tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil,

berdaya saing

Keterbatasan

SDM

Keterbatasan

SDM

-



2

dan berkelanjutan

6. Terselenggaranya

pengendalian dan pengawasan SDKP yang

profesional dan partisipatif

Keterbatasan

SDM

Keterbatasan

SDM

-

7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten,

profesional dan berkepribadian

Terbatasnya

kualitas dan

kuantitas SDM

bidang

kelautan dan

perikanan

Adanya

kebijakan

moratorium ASN

-

8. Tersedianya manajemen pengetahuan

yang handal dan mudah diakses

Kapasitas SDM

belum optimal

Kapasitas SDM

belum optimal

Kegiatan

peningkatan

kapasitas dan

pendukung

lainnya telah

ada

9. Terwujudnya birokrasi KKP

yang efektif, efisien, dan berorientasi pada

layanan prima

Tidak ada

masalah

- Pelaporan dan

evaluasi rutin

dilaksanakan

10.

Terkelolanya Anggaran Pembangunan

secara Efisien dan Akuntable

Tidak ada

masalah

- Pelaporan dan

evaluasi rutin

dilaksanakan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah

Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah

mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun 2013-2018. Di dalam dokumen tersebut terdapat visi, misi,

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan juga strategi serta

kebijakan yang akan diambil dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Visi pembangunan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang

Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”

Adapun misi yang mendukung visi tersebut berjumlah 9, yaitu:



2

1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan

pembudidaya ikan.

2) Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Tengah.

3) Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan

budidaya.

4) Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan

pangan yang berasal dari sumberdaya ikan

5) Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, berdaya saing serta

memiliki nilai tambah.

6) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya

manusia kelautan dan perikanan.

7) Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan

perikanan.

8) Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan.

9) Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan

dalam kegiatan pengawasan.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka

pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah yang harus didukung pelaksanaannya oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1) Membangun perikanan budidaya, melalui:

a. pengembangan kawasan perikanan yang sudah ada

b. penetapan/pencanangan kawasan perikanan baru dengan

mendorong Kab./Kota memiliki dokumen perencanaan

(masterplan dan DED) kawasan budidaya ikan

2) Mengembangkan produk benih dan induk berkualitas unggul

melalui:

a. pengembangan Broodstock Center di BPBIAT (Balai Perbenihan

Budidaya Ikan Air Tawar)

b. pemenuhan jaminan mutu dan keamanan benih dan induk ikan

3) Meningkatkan produksi perikanan budidaya, melalui:

a. optimasi dukungan sarana dan prasarana pendukung yang



2

diperlukan

b. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama

penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

c. peningkatan produktivitas budidaya : demfarm udang vanamei,

penerapan teknologi

d. pengembangan Minapadi dan UGADI (Udang Galah dengan

Padi)

e. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal

4) Meningkatkan produksi perikanan tangkap, melalui:

a. peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan

b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan

tangkap

c. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil, antara

lain melalui: pemberian alat bantu penangkapan ikan bagi

nelayan kecil (GPS, Fish Finder, dan solar cell ), pembuatan

rumah /apartemen ikan, bantuan mesin tempel, bantuan alat

tangkap ramah lingkungan, peralatan perbengkelan, dan cool

box

d. pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan (PP)

5) Menerbitkan Kartu (BBM) Nelayan dan meningkatkan koordinasi

antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan instansi

terkait (Dinas ESDM, BPH Migas, Ditjen KP3K KKP RI,

PERTAMINA, P.T Aneka Kimia Raya, dan HNSI)

6) Memfasilitasi pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) di

pusat-pusat aktivitas nelayan

7) Meningkatkan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam

pengaturan nelayan andon

8) Mengoptimalkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan, yang bertujuan untuk : (i) peningkatan produk yang

memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi,

sanitasi dan higien agar memenuhi mutu ekspor; (ii) pemenuhan

kebutuhan dalam negeri; (iii) peningkatan konsumsi ikan

9) Rehabilitasi dan konservasi eksosistem vital di laut/pesisir baik

dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatkan

pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

menjaga kelestarian eksosistem /lingkungan



2

10) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk

pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan

dengan memperbesar peran serta kelompok masyarakat pengawas

(POKMASWAS)

11) Meningkatkan kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan

masyarakat, utamanya masyarakat pesisir dalam optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mengurangi

ketergantungan terhadap eksploitasi sumberdaya kelautan dan

perikanan

12) Meningkatkan pelatihan bagi masyarakat perikanan melalui

Pendidikan Non Formal dan Informal

13) Menyediakan data dan informasi sektor kelautan dan perikanan

yang berkualitas

14) Meningkatkan kualitas perencanaan program Dinas Kelautan dan

Perikanan

Sedangkan sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam

kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

1) Meningkatnya pendapatan nelayan

2) Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan

3) Meningkatnya pendapatan petani garam

4) Meningkatnya pendapatan taruna pesisir

5) Meningkatnya pendapatan wanita pesisir

6) Meningkatnya pengelolaan, dan penyelenggaraan di bidang

keuangan, umum kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan

tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di

lingkungan Dinas

7) Tersedianya perencanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan

Perikanan

8) Meningkatnya produksi perikanan tangkap

9) Meningkatnya produksi perikanan budidaya

10) Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah

11) Meningkatnya produk olahan hasil perikanan

12) Meningkatnya volume ekspor produk dan nilai ekspor produk

hasil perikanan

13) Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil



2

perikanan dan sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI,

ISO/IEC 17025. 2008 dan memiliki analis pengujian dan

inspektur mutu yang memiliki standar kompetensi

14) Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi nelayan, pembudidaya

ikan, pengolah/pemasar ikan, penyuluh perikanan dan KP3K

15) Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP)

16) Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana UPTD

Bidang Perikanan Budidaya

17) Terlaksananya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

18) Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil

19) Terlaksananya pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

20) Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan

Dalam rangka mendukung apa yang sudah menjadi sasaran strategis DInas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka dapat diidentifikasi

kelemahan dan kkuatan dari DKP Kabupaten Kendal sebagai berikut.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan

Visi: Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang

Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor:


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

pendapatan nelayan

Belum adanya

data yang

menunjukkan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat KP

Belum ada

kerjasama dengan BPS

selaku instansi resmi yang

mengeluarkan data

-

2. Meningkatnya pendapatan

pembudidaya ikan

3.

Meningkatnya pendapatan petani garam



2

4. Meningkatnya pendapatan taruna

pesisir

5. Meningkatnya

pendapatan wanita pesisir

6. Meningkatnya

pengelolaan, dan penyelenggaraan di bidang keuangan,

umum kepegawaian,

hukum, humas, organisasi dan tata laksana,

ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan di lingkungan Dinas

Tidak ada

masalah

Keterbatasan

sumber dana

Adanya

program dan kegiatan yang mendukung

7. Tersedianya

perencanaan program/kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak ada

masalah

Keterbatasan

sumber dana

Bidang

kelautan dan perikanan

menjadi salah satu prioritas dalam rencana

pembangunan jangka

menengah

8. Meningkatnya produksi perikanan

tangkap

Tidak ada masalah

karena produksi

perikanan tangkap trennya naik

Terbatasnya sarana dan

prasarana Kesadaran

nelayan untuk menjual hasil

tangkapan ke TPI masih

belum optimal

Kabupaten Kendal

memiliki 5 TPI

9. Meningkatnya

produksi perikanan budidaya

Tidak ada

masalah karena

produksi perikanan budidaya

trennya naik

Hama dan

penyakit ikan

Terdapat

banyak wilayah yang

meiliki potensi untuk pengembangan

perikanan budidaya

10. Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa

Tengah

Masih rendahnya tingkat

konsumsi ikan penduduk

Kabupaten Kendal

Kesadaran masyarakat akan manfaat

ikan masih rendah

Produksi perikanan cenderung

meningkat



2

11. Meningkatnya produk olahan

hasil perikanan

Menurunnya volume

produksi olahan hasil

perikanan

Pembinaan produksi

olahan tidak lagi menjadi

kewenangan DKP

Ada perangkat daerah yang

memiliki fungsi

pembinaan UMKM

12. Meningkatnya

volume ekspor produk dan nilai

ekspor produk hasil perikanan

Tidak ada

masalah karena

produksi perikanan trennya naik

Manajemen

pemasaran dan

pengelolaan masih kuran optimal

Meningkatnya

produksi perikanan

13. Terlaksananya pengujian mutu,

pengawasan pengolahan hasil perikanan dan

sertifikasi mutu yang sudah

terakreditasi SNI, ISO/IEC 17025. 2008 dan memiliki

analis pengujian dan inspektur

mutu yang memiliki standar kompetensi

Belum terlaksana

Belum ada kegiatan yang

mendukung

-

14. Terlaksananya kegiatan pelatihan

bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar

ikan, penyuluh perikanan dan

KP3K

Tidak ada masalah

Keterbatasan anggaran

Banyak kegiatan

terkait dengan peningkatan kapasitas


15. Terlaksananya Pengembangan

sarana dan prasarana

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Terbatasnya sarana

prasarana TPI


Kewenangan pengolahan

TPI adalah otonomi

kabupaten

16. Terlaksananya Pengembangan

sarana dan prasarana UPTD Bidang Perikanan

Budidaya

Terbatasnya sarana dan

prasarana UPTD


Sudah ada kegiatan

terkait

17. Terlaksananya

pelestarian sumberdaya


Kesadaran

masyarakat masih perlu

ditingkatkan

Masih adanya

penangkapan ikan dengan

peralatan yang tidak ramah

lingkungan

Pembinaan

kelompok masyarakat

kelautan dan perikanan telah

dilakukan



2

18. Terlaksananya pencegahan

kerusakan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil


masih perlu ditingkatkan

Tidak lagi menjadi

kewenangan kabupaten

-

19. Terlaksananya pembinaan

masyarakat pengawas dalam

kegiatan pengawasan sumber daya






Pembinaan kelompok

masyarakat kelautan dan

perikanan telah dilakukan

20. Terlaksananya pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan serta

penegakkan peraturan kelautan dan perikanan

Kesadaran

masyarakat

masih perlu

ditingkatkan

Masih

adanya

penangkapan

ikan dengan

peralatan

yang tidak

ramah

lingkungan

Pembinaan

kelompok

masyarakat

kelautan dan

perikanan

telah

dilakukan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal

Dokumen RTRW Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal menetapkan bahwa rencana

pengembangan kawasan perikanan terdiri dari kawasan

pengembangan perikanan tangkap; kawasan pengembangan

budidaya air payau; kawasan pengembangan budidaya air tawar; dan

kawasan pengembangan budidaya laut.

Kawasan pengembangan perikanan tangkap terdiri dari

perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan

pantai utara; dan perikanan tangkap di perairan umum yang

memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.

Kawasan pengembangan budidaya air payau dengan luas

kurang lebih 3.531 (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar

meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan

Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan

Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu. Sementara itu kawasan



2

pengembangan budidaya air tawar hektar tersebar di seluruh

kecamatan.

Kawasan pengembangan budidaya laut dengan jarak sampai

dengan 4 (empat) mil laut, sepanjang pesisir utara meliputi

Kecamatan Kaliwungu; Kecamatan Brangsong; Kecamatan Kendal;

Kecamatan Patebon; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Kangkung; dan

Kecamatan Rowosari.

Berdasarkan perkembagan kawasan, hal yang perlu

mendapatkan perhatian terkait dengan pengalihan lahan perikanan

adalah alih fungsi ahan di Kecamatan Kaliwungu. Hal tersebut

dikarenakan perkembangan pesisir Kecamatan Kaliwungu menjadi

Kawasan Industri yang berdampak pada peralihan kawasan produktif

perikanan menjadi bangunan industry. Hal tersebut tentunya akan

mempengaruhi produktifitas perikanan khususnya perikanan

budidaya air payau.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kendal

Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Kendal, terdapat 3

program yang terindikasi akan dapat mempengaruhi kondisi

lingkungan. 3 program tersebut adalah Program Pengembangan

Budidaya Perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; dan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Kendal

tehadap 3 program tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 3.6 Hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Program-Program Pembangunan Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

No Indikasi

Program Dampak

Rumusan

Mitigasi Alternatif

1 Program

Pengemba-ngan Budida-ya Perikanan

(-) Hilangnya tanaman

mangrove, limbah air mencemari perairan

(-) Menimbulkan

pencemaran udara dikarenakan bau

limbah air kolam

1. Mematuhi

Perijinan dan non perijinan sesuai yang telah diatur

oleh peraturan daerah maupun

perundang-undangan

2. Memperhatikan

daya dukung dan daya tampung kawasan

-



2

No Indikasi Program

Dampak Rumusan

Mitigasi Alternatif

2 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

(-) Berpotensi menimbulkan

kerusakan lingkungan akibat penggunaan

material

(-) Meningkatkan pencemaran lingkungan :

kebisingan, polusi udara

(-) Berpotensi

menimbulkan konflik sosial

1. Pembuatan drainase (saluran

air) untuk mengalirkan air

agar tidak mengenangi lingkungan dan

badan jalan. 2. Pembuatan SPO

pembangunan jalan dan dermaga untuk

panduan kerja 3. Perencanaan yang

matang

4. Koordinasi dengan pihak –

pihak yang terkait

-

3 Program

Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

(-) Menimbulkan pencemaran air

dan udara

(-) Berpotensi menimbulkan pencemaran air

sungai

1. Pengolahan

sesuai dengan SPO (standar prosedur

operasional) 2. Pembuatan

saluran

pembuangan limbah cair

Pemilihan bahan baku

-

Sumber: KLHS Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

Oleh karena itu dalam penyusunan kegiatan Dinas Kelautan dan

Perikanan kabupaten Kendal akan memperhatikan rekomendasi-

rekomendasi yang ada dalam dokumen KLHS Kabupaten Kendal tahun

2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 3.7 Tabel Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi

Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten KendalTahun

2016-2021

No Indikasi Program

Dampak

KLHS

Renstra SKPD

Rekomendasi

8 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

(-) Hilangnya tanaman mangrove,

limbah air mencemari perairan

(-) Menimbulkan

pencemaran

DKP Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilakukan dengan

memperhatikan : 1. Pendataan potensi

daerah secara tepat dan menyeluruh

2. Memperhatikan daya

dukung dan daya



2

No Indikasi Program

Dampak KLHS

Renstra

SKPD

Rekomendasi

udara

dikarenakan bau limbah air kolam

tampung masing-

masing wilayah 3. Pemberian

penyuluhan tentang

kegiatan budidaya perikanan

9 Program

Pengembangan Perikanan Tangkap


kerusakan lingkungan akibat

penggunaan material

(-) Meningkatkan

pencemaran lingkungan : kebisingan,

polusi udara


konflik sosial

DKP Program

Pengembangan Perikanan Tangkap dilakukan dengan

memperhatikan : 1. Kebutuhan

masyarakat

(nelayan) yang benar-banar

diperlukan sesuai dengan kondisi dilapangan

2. Aspirasi masyarakat sekitar

3. Pelaksanaan dengan prosedur yang baik dan perencanaan

yang matang

10 Program

Optimalisasi Pengelolaa

n dan Pemasaran

Produksi Perikanan

(-) Menimbulkan pencemaran air

dan udara

(-) Berpotensi menimbulkan pencemaran air

sungai

DKP Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dilakukan

dengan memperhatikan :

1. Pendataan potensi daerah secara tepat dan

menyeluruh 2. Memperhatikan

daya dukung atau

potensi sekitar 3. Pemberian

penyuluhan dan pelatihan tentang kegiatan

Pengolahan hasil perikanan

Sumber: KLHS Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021



2

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, Telaah

terhadap visi dan misi kepala daerah, telaah terhadap Renstra

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Telaah terhadap Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan, Telaah terhadap dokumen RTRW Kabupaten

Kendal, dan juga telaah terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kendal,

dapat diambil kesimpulan bahwa isu strategis pembangunan bidang

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal untuk 5 tahun mendatang


1. Belum optimalnya upaya peningkatan produksi perikanan baik

tangkap maupun budidaya dalam rangka meningkatkan ketahanan

pangan daerah.

2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana

pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

3. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha

perikanan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan pelaku

usaha perikanan.

4. Semakin menurunnya kualitas ekosistem perairan yang

berpengaruh terhadap produksi perikanan.

5. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat

Kabupaten Kendal.

Tujuan dan Sasaran


2

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan amanat dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014

dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan

Tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan mengacu pada Visi, misi dan

program Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2016-2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kendal tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tujuan:

1. Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya

yang berdaya saing dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan;

3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka

sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kendal dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil produksi perikanan;

2. Tersedianya tempat pelelangan ikan yang memenuhi syarat;

3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha

perikanan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sebagaimana

disajikan dalam tabel berikut ini :

BAB IV

Tujuan dan Sasaran


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

No Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja

Kondisi Awal Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Mewujudkan peningkatan

produksi perikanan tangkap dan

budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan

Meningkat-nya hasil

produksi perikanan

Produksi

perikanan

budidaya

(kg)

21.967.096 22.883.000 24.027.885 25.229.279 26.490.743 27.815.280 29.206.044

Produksi perikanan

tangkap

(kg)

1.858.904 2.096.288 2.138.213 2.180.977 2.224.596 2.269.087 2.314.469

2.

Meningkatkan sarana dan

prasarana pendukung usaha perikanan

Tersedianya tempat

pelelangan ikan yang memenuhi

syarat

Prosenta-

se Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)

dalam

kondisi

baik (%)

0 20 40 60 80 100 100

3. Meningkatkan

kapasitas pelaku usaha perikanan

Meningkat-

nya pengetahu-

an dan ketrampilan kelompok


Cakupan

bina ke-

lompok

pembudi-

daya ikan (%)

14 10 10 10 10 10 10

Cakupan

bina

kelompok

nelayan

(klp)

24 10 10 10 10 10 10

Tujuan dan Sasaran


Tujuan dan Sasaran


Strategi Dan Arah Kebijakan


2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan amanat dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014

dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan

Tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan mengacu pada Visi, misi dan

program Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2016-2021.

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan

adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk

mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka

menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD

Kabupaten Kendal yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan

Perikanan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran

dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran

adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan produksi sektor perikanan melalui penguatan

kapasitas kelompok usaha perikanan, dan peningkatan kualitas

penanganan pasca panen perikanan tangkap;

b. Meningkatkan kalitas TPI melalui penambahan sarana prasarana dan

penguatan manajemen pengelolaan;

c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui fasilitasi

dan pendampingan akses terhadap lembaga penyedia permodalan.

BAB V



2

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran

adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan produksi perikanan diprioritaskan pada pengelolaan

kualitas TPI dan pemasaran hasil;

b. Peningkatan sarana prasarana kelautan dan perikanan dengan

prioritas pada pengembangan TPI yang berkalitas;

c. Meningkatkan kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan

masyarakat pesisir terutama dalam optimalisasi pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan yang pro lingkungan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan

dan Perikanan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Mewujudkan

peningkatan produksi

perikanan tangkap dan budidaya yang

berdaya saing dan berkelanjutan

Meningkatnya

hasil produksi perikanan

Meningkatkan

produksi sektor

perikanan melalui penguatan

kapasitas kelompok usaha

perikanan, dan peningkatan

kualitas penanganan pasca panen

perikanan tangkap

Peningkatan

produksi perikanan

diprioritaskan pada pengelolaan

kualitas TPI dan pemasaran

hasil

2. Meningkatkan sarana dan prasarana

pendukung usaha perikanan

Tersedianya tempat pelelangan ikan

yang memenuhi syarat

Meningkatkan kalitas TPI melalui

penambahan sarana

prasarana dan penguatan manajemen

pengelolaan

Peningkatan sarana prasarana


dengan prioritas pada pengembangan

TPI yang berkalitas



2

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan


2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten

Kendal Tahun 2016-2021, Dinas Kelautan dan Perikanan melalui tujuan dan

sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu

penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang

disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan

dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kendal menetapkan rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

BAB VI

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


2

KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8

Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang

dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator

kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik

dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun

tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Indikator kinerja

menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu

sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

BAB VII



Tabel 7.1 Indikator Kinerja DKP yang Mengacu pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam RPJMD

No

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

SKPD

Penang

gung

Jawab Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

akhir RPJMD

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1 Meningkatnya

Pertumbuhan Ekonomi Sektor

Pertanian

Dalam Arti Luas

Laju Pertumbuhan

Ekonomi Sub Sektor Perikanan

% 1,75 4,10 5 5 5 5 5 5 DKP

Aspek Pelayanan Umum

1 Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan

budidaya

kg 21.967.096 22.883.000 24.027.885 25.229.279 26.490.743 27.815.280 29.206.044 155.652.231

DKP

2

Tingkat cakupan

bina kelompok

pembudidaya ikan

% 0,42 5 5 5 5 5 5 5

3

Cakupan bina

kelompok

pembudidaya ikan

Kelomp

ok/tah

un

14 10 10 10 10 10 10 10

4 Produksi

perikanan tangkap

Kg 1.858.904 2.096.288 2.138.213 2.180.977 2.224.596 2.269.087 2.314.469 13.223.630

5

Prosentase Tempat Pelelangan Ikan

(TPI) dalam kondisi

baik

% 0 20 40 60 80 100 100 100

6

Cakupan bina

kelompok nelayan

Kelomp

ok/tah

un

24 10 10 10 10 10 10 10



No

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

SKPD

Penang

gung

Jawab Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

akhir RPJMD

7 Tingkat konsumsi

ikan penduduk

kg/kap

/ th

14,53 15,43 16,2 17,01 17,86 18,75 18,75

Penutup


2

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan

merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal selama periode 2016-

2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-

2021.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kedudukan yang

sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam

penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Kelautan dan Perikanan. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan

penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan rencana tahunan

Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode lima tahun 2016 - 2021 dan

akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan didalam pelaksanaannya,

senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian

kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan

Perikanan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban

kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan

kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal.

A. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2016–2021

adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal yaitu 2016–2021.

BAB VIII

Penutup


2

Pada saat Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun

2022-2027 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan

pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka

Renstra Tahun 2016–2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal tahun 2022, dengan

tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan

Perikanan dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan

sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016–2021 dalam

pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik memerlukan dukungan

dari seluruh komponen di PD. Oleh karena itu Sekretariat, bidang, UPTD

dan jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan agar

mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2016-2021, dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang, UPTD dan jabatan

fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menjalin

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga target Dinas Kelautan dan

Perikanan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016–2021 akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman

pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016–2021.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016–2021, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional

dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Kendal, maka dapat

dilakukan perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun

2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Penutup


2

dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN KENDAL

ttd

Ir. AGUNG SETIAWAN, MM.

NIP. 19601221 199103 1 007

20152016

(Target)target Ribu Rp target Ribu Rp target Ribu Rp target Ribu Rp target Ribu Rp target Ribu Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20 21

1. Mewujudkan

peningkatan

produksi

perikanan

tangkap dan

budidaya yang

berdaya saing

dan

berkelanjutan

1. Meningkatnya

hasil produksi

perikanan

1. Produksi

perikanan

budidaya (kg)

2. Produksi

perikanan

tangkap (kg)

Program

Pengembangan

Budidaya Perikanan

5,516,527 3,810,000 3,979,056 4,178,009 4,386,909 21,870,501

2. Meningkatkan

sarana dan

prasarana

pendukung usaha

perikanan

2. Tersedianya

tempat pelelangan

ikan yang

memenuhi syarat

1. Prosentase

Tempat

Pelelangan

Ikan (TPI)

dalam kondisi

baik (%)

Produksi perikanan

budidaya (kg)

kg 21,967,096 22,883,000 24,027,885 25,229,279 26,490,743 27,815,280 29,206,044 155,652,231

3. Meningkatkan

kapasitas pelaku

usaha perikanan

3. Meningkatnya

pengetahuan dan

ketrampilan

kelompok pelaku

usaha perikanan

1. Cakupan

bina kelompok

pembudidaya

ikan (klp)

Tingkat cakupan bina

kelompok

pembudidaya ikan

(%)

kelompok 0.42 5.00 5 5 5 5 5 5

2. Tingkat

cakupan bina

kelompok

pembudidaya

ikan (%)

Jumlah surat tanda

pencatatan / perijinan

usaha pembudidayaan

ikan (bh)

buah 1 5 5 5 5 5 5

3. Cakupan

bina kelompok

nelayan (klp)

Cakupan bina

kelompok

pembudidaya ikan

(klp)

kelomp

ok/tah

un

14 10 10 10 10 10 10 10

Pengembangan dan

Pembinaan Kelompok

Bidang Perikanan

Budidaya

meningkatnya

kapasitas kelompok

bidang perikanan

budidaya

kelomp

ok

14 10 10 75,000 10 75,000 10 75,000 10 75,000 10 75,000 50 375,000

Pembinaan kemampuan

dan ketrampilan kerja

masyarakat di lingkungan

IHT dan / daerah

penghasil bahan baku

IHT

meningkatnya

ketrampilan

masyarakat di

lingkungan IHT dan /

daerah penghasil

bahan baku IHT

orang 150 250,000 150 250,000 150 250,000 150 250,000 150 250,000 750 1,250,000

Pembinaan dan

pengembangan

perikanan

meningkatnya

populasi ikan di

perairan umum

ekor 120,000 75,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 100,000 920,000 475,000

Pengembangan Usaha

Perikanan Budidaya Air

Tawar

meningkatnya

kapasitas kelompok

usaha perikanan

budidaya air tawar

kelomp

ok

26 500,000 6 350,000 6 350,000 5 300,000 5 300,000 48 1,800,000

Pengembangan Usaha

Perikanan Budidaya Air

Payau

meningkatnya

kapasitas kelompok

usaha perikanan

budidaya air payau

kelomp

ok

4 250,000 4 300,000 4 300,000 2 200,000 2 200,000 16 1,250,000

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

4

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ng jawab

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Satuan

Tahun 2017 Tahun 2021

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Pengelolaan tambak

dinas

terkelolanya tambak

milik dinas

unit 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

Penyediaan Induk Unggul tersedianya induk

ungulan

ekor 600 100,000 600 100,000 600 100,000 600 100,000 600 100,000 3000 500,000

Pengendalian hama dan

penyakit ikan

meningkatnya

kapasitas pelaku

usaha perikanan

budidaya dalam hal

penanganan hama dan

penyakit ikan

orang 60 100,000 60 100,000 60 100,000 60 100,000 60 100,000 300 500,000

Monitoring Hama dan

Penyakit Ikan

terlaksananya monev

hama dan penyakit

ikan

kec 20 100,000 20 150,000 20 150,000 20 150,000 20 150,000 100 700,000

Pengelolaan Balai Benih

Ikan

terjaminnya

pelaksanaan

pengelolaan BBI

bulan 12 75,000 12 100,000 12 100,000 12 100,000 12 100,000 60 475,000

Pengembangan Budidaya

Perikanan (APBD

Propinsi)

meningkatnya

produksi perikanan

budidaya

paket 5 1,100,000 2 150,000 2 179,000 2 300,000 2 300,000 13 2,029,000

Pengelolaan Pembenihan

Ikan (DAK)

tersedianya benih

ikan unggulan

paket 1 50,000 1 50,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 400,000

Rehab sedang/berat BBI terpeliharanya BBI paket 2 500,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 6 1,300,000

Pengembangan pakan

mandiri

meningkatnya

kapasitaskelompok

dalam bidang

penyediaan pangan

kelomp

ok

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000

Pengembangan Sarana

dan Prasarana perikanan

Budidaya

meningkatnya sarana

dan prasarana

paket 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 300,000 2 300,000 10 1,200,000

Pengadaan saran dan

prasarana pemberdayaan

usaha skala kecil

masyarakat kelautan dan

perikanan (pembudidaya

ikan) DAK

terlaksananya

percontohan

budidaya perikanan

paket 8 1,921,527 8 1,515,000 8 1,600,000 8 1,717,000 8 1,900,000 32 8,653,527

Penunjang Pengadaan

saran dan prasarana

pemberdayaan usaha

skala kecil masyarakat


(pembudidaya ikan) DAK

terlaksananya

percontohan

budidaya perikanan

paket 8 100,000 8 50,000 8 55,056 8 66,009 8 91,909 32 362,974

Program

pengembangan

kawasan budidaya laut,

air payau dan air tawar

750,000 500,000 300,000 300,000 200,000 2,050,000

Produksi perikanan

budidaya (kg)

kg 21,967,096 22,883,000 24,027,885 25,229,279 26,490,743 27,815,280 29,206,044 155,652,231

Pengembangan sistem

prasarana dan sarana

pembudidayaan ikan

meningkatnya

dukungan terhadap

produksi perikanan

budidaya

paket 5 750,000 2 500,000 2 300,000 2 300,000 1 200,000 12 2,050,000

Program

Pengembangan

Perikanan Tangkap

2,520,000 2,095,000 1,244,748 1,493,698 1,792,437 9,145,883

Produksi perikanan

tangkap (kg)

kg 1,858,904 2,096,288 2,138,213 2,180,977 2,224,596 2,269,087 2,314,469 13,223,630

Cakupan bina

kelompok nelayan

(klp)

kelompok 24 10 10 10 10 10 10 10

Persentase Tempat


dalam kondisi baik

(%)

% 0 20 40 60 80 100 100 100

Penyediaan dan

Pengembangan Sarana

dan Prasarana Perikanan

Tangkap

terpenuhinya sarana

dan prasarana

perikanan tangkap

kelomp

ok

10 500,000 10 525,000 5 300,000 6 450,000 6 500,000 37 2,275,000

Pengelolaan Tempat


terjaminya

pelaksanaan kegiatan

TPI

TPI 5 570,000 5 320,000 5 100,000 5 150,000 5 200,000 25 1,340,000

Rehabilitasi sedang/berat

tempat pelelangan ikan

terpeliharanya TPI paket 1 500,000 1 200,000 1 200,000 1 225,000 1 350,000 5 1,475,000

Pengadaan Sarana dan

prasarana Pemberdayaan

Usaha Skala Kecil

masyarakat Kelautan dan

Perikanan (Nelayan)

(DAK)

terpenuhinya sarana

dan prasarana

perikanan tangkap

unit 30 900,000 25 1,000,000 20 594,748 20 618,698 20 667,437 115 3,780,883

Pembinaan dan

Pengembangan usaha

penangkapan ikan dan

pemberdayaan nelayan

skala kecil

meningkatnya

kapasitas kelompok

nelayan

kelomp

ok

20 50,000 20 50,000 20 50,000 20 50,000 20 75,000 100 275,000

Program peningkatan

mitigasi bencana alam

laut dan prakiraan

iklim laut

120,000 130,000 132,000 145,200 159,720 686,920

kegiatan peningkatan

kapasitas nelayan

dalam bidang

keselamatan

pelayaran

kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 24

Pelatihan keselamatan

pelayaran

terselenggaranya

kegiatan peningkatan

kapasitas tentantng

keselamatan

pelayaran

pelatih

an

4 80,000 4 80,000 4 82,000 4 95,200 4 100,000 20 437,200

Peningkatan Kemampuan

Nelayan dalam

mengakses Teknologi

Informasi Iklim dan

Cuaca

meningkatnya

kapasitas kelompok

nelayan dalam hal

teknologi informasi

iklim dan cuaca

orang 200 40,000 200 50,000 200 50,000 200 50,000 200 59,720 1000 249,720

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan

505,000 365,000 242,000 266,200 292,820 1,671,020

Tingkat konsumsi

ikan penduduk

(kg/kap/th)

kg/kap

/th

14.53 15.43 16.2 17.01 17.86 18.75 18.75

Jumlah surat tanda

daftar kapal

perikanan yang

dikeluarkan (bh)

buah 378 125 150 175 200 225 225

Promosi Pemasaran dan

Peningkatan Mutu

Produk Hasil Perikanan

meningkatnya

jaringan pasar produk

hasil olahan

perikanan

kegiata

n

5 250,000 5 200,000 3 152,000 3 176,200 3 200,000 19 978,200

Fasilitasi Pelayanan

Usaha Perikanan

meningkatnya pelaku

usaha perikanan

orang 200 45,000 200 50,000 0 0 0 0 0 0 400 95,000

Pelatihan Hasil Perikanan

Non Konsumsi

meningkatnya

kapasitas pelaku

usaha pengolahan

hasil perikanan

orang 30 60,000 20 15,000 20 15,000 20 15,000 20 17,820 110 122,820

Peningkatan Mutu Usaha

Perikanan

meningkatnya

kualitas usaha

perikanan

orang 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 150 150,000

Peningkatan Perluasan

Usaha dan Koordinasi

meningkatnya

jaringan usaha hasil

perikanan

unit 5 100,000 3 50,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 14 225,000

Pengembangan dan

Informasi pasar Hasil

Perikanan

tersedianya dokumen

informasi pasar

dok 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

Program

pengembangan sistem

Penyuluhan perikanan

200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 800,000

Produksi perikanan

tangkap (kg)

kg 1,858,904 2,096,288 2,138,213 2,180,977 2,224,596 2,269,087 2,314,469 13,223,630

Pelatihan Perbengkelan

Mesin Kapal Bagi Nelayan

meningkatnya

kapasitas nelayan

dalam bidang teknis

perbaikan mesin

kapal

orang 30 50,000 40 65,000 30 45,000 30 45,000 30 45,000 160 250,000

Pengembangan dan

penyempurnaan statistik

perikanan

tersedainya data

statistik perikanan

budidaya

bulan 12 85,000 12 85,000 12 60,000 12 60,000 12 60,000 60 350,000

Pengembangan dan

penyempurnaan statistik

perikanan tangkap

tersedainya data

statistik perikanan

tangkap

bulan 0 0 0 0 12 45,000 12 45,000 12 45,000 36 135,000

Pendataan Kapal

Perikanan

tersedianya data

kapal perikanan

dok 1 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65,000

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

terjaminnya

kelancaran kegiatan

perkantoran

bulan 12 12 12 608,200 12 627,500 12 621,500 12 683,650 12 752,015 72 3,292,913

Penyediaan jasa surat

menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

bulan 12 12 12 5,000 12 5,500 12 6,000 12 6,000 12 6,500 72 29,000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

tersedainya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

bulan 12 12 12 116,500 12 118,000 12 120,000 12 125,650 12 130,015 72 610,165

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

bulan 12 12 12 65,000 12 70,000 12 75,000 12 80,000 12 90,000 72 380,000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

tersedianya jasa

kebersihan kantor

bulan 12 12 12 36,000 12 40,000 12 40,000 12 42,000 12 45,000 72 203,000

Penyediaan alat tulis

kantor

tersedianya alat tulis

kantor

bulan 12 12 12 30,000 12 35,000 12 33,000 12 35,000 12 40,000 72 173,000

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

tersedainya barang

cetakan dan

penggandaan

bulan 12 12 12 66,000 12 68,000 12 53,000 12 60,000 12 65,000 72 312,000

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

bulan 12 12 12 4,000 12 5,000 12 5,500 12 6,000 12 7,500 72 28,000

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

bulan 12 12 12 5,700 12 6,000 12 7,000 12 8,000 12 8,000 72 34,700

Penyediaan makanan dan

minuman

tersedianya makanan

dan minuman

bulan 12 12 12 30,000 12 30,000 12 32,000 12 34,000 12 40,000 72 166,000

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam dan

luar daerah

terselenggaranya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam dan

luar daerah

bulan 12 12 12 250,000 12 250,000 12 250,000 12 287,000 12 320,000 72 1,357,000

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

terpenuhinya

kebutuhan dan sarana

prarasana kerja

bulan 12 12 12 340,500 12 144,000 12 165,000 12 198,000 12 237,600 72 1,085,148

Pengadaan aset tetap

lainnya

tersedianya aset tetap

lainnya

bulan 12 12 12 90,000 12 90,000 12 90,000 12 118,000 12 120,000 72 508,000

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

dan mesin

terpeliharanya

peralatan dan mesin

bulan 12 12 12 23,500 12 24,000 12 25,000 12 25,000 12 30,000 72 127,500

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung dan

bangunan

terpeliharanya

gedung dan bangunan

bulan 12 12 12 27,000 12 30,000 12 50,000 12 55,000 12 87,600 72 249,600

Pengadaan aset gedung

dan bangunan

tersedianya aset

gedung dan bangunan

paket 1 0 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200,000

Program Peningkatan

Disiplin aparatur

meningkatnya displin

aparatur

bulan 12 12 12 15,000 12 16,000 12 17,500 12 18,500 12 20,000 72 87,048

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian

dinas beserta

kelengkapannya

stell 32 32 32 15,000 32 16,000 32 17,500 32 18,500 32 20,000 192 87,000

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

meningkatnya

kapasitas aparatur

bulan 12 12 12 60,000 12 70,000 12 75,000 12 75,000 12 75,000 72 355,000

Peningkatan dan

pengembangan sumber

daya manusia (SDM)

meningkatnya

kapasitas SDM

orang 38 0 10 60,000 15 70,000 15 75,000 15 75,000 15 75,000 70 355,000

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

terciptanya tertib

administrasi dan

pelaporan

bulan 12 12 12 35,000 12 40,000 12 38,500 12 42,350 12 46,585 72 202,435

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

dok 4 4 5 20,000 5 20,000 5 23,000 5 25,000 5 26,000 29 114,000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

tersusunnya dokumen

perencanaan

dok 3 3 3 15,000 3 20,000 3 15,500 3 17,350 3 20,585 18 88,435

Program Peningkatan

Pelayanan dan Kinerja

Aparatur Pemerintah

meningkatnya kinerja

dan pelayanan

aparatur

bulan 12 12 12 220,250 12 222,000 2 214,775 12 236,253 12 259,878 72 1,153,156

Peningkatan kinerja dan

pelayanan aparatur

meningkatnya kinerja

aparatur

bulan 12 12 12 140,000 12 140,000 12 125,775 12 125,000 12 130,000 72 660,775

Penunjang pelaksanaan

pekerjaan perkantoran

terselenggaranya

kegiatan perkantoran

bulan 12 12 12 50,250 12 52,000 12 54,000 12 71,253 12 80,000 72 307,503

Peningkatan kinerja

pengelolaan arsip

terpeliharanya arsip bulan 12 12 12 30,000 12 30,000 12 35,000 12 40,000 12 49,878 72 184,878

JUMLAH TOTAL 10,890,477 8,169,500 7,180,079 7,786,860 8,372,964 42,400,024

Documents

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL 2016... · 2020. 6. 30. · pemerintah daerah kabupaten kendal perubahan rencana strategis (renstra) dinas kelautan dan perikanan kabupaten kendal