Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyursilemkerma.kemdikbud.go.id/assets/panduan/Panduan2018/...1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

Prosedur Pendirian PTN dan Penyelenggaraan Program StPPudi PTN 0

P E R S Y A R A T A N D A N P R O S E D U R

Pembukaan Program Studi

Program Profesi Insinyur

Periode 2 Tahun 2018

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D

Jakarta Pusat


Kata Pengantar Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan berbagai peraturan antara lain Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan

menteri tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Panduan Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Selain itu, telah ditetapkan beberapa aturan tentang keinsinyuran yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tanggal 22 Maret 2014 tentang Keinsinyuran, b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 254/M/KPT/2016 tanggal

9 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Ahli Keinsinyuran, c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 30

Mei 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dan d. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan Tinggi Nomor

1462/C/KEP/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur.

Pada tahun 2016 juga telah ditandatangani kerjasama (MoU) antara Kemenristekdikti dengan Kemenpupera sebagai bentuk kerjasama di bidang keinsinyuran infrastruktur sebagai wahana praktik keinsinyuran bagi para insinyur.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2018 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membuka kesempatan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mengusulkan pembukaan program studi Program Profesi Insinyur.

Proses administrasi Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur bagi Perguruan Tinggi dilakukan secara daring (on-line), sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku pedoman ini dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan Pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur. Terhitung sejak buku pedoman ini diterbitkan, pembukaan program studi Program Profesi Insinyur di Perguruan Tinggi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diuraikan dalam buku ini.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 29 Maret 2018

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

TTD

Patdono Suwignyo


Kata Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Program studi Program Profesi Insinyur merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 22 Maret 2014 tentang Keinsinyuran. Seorang insinyur sebagai seorang professional wajib mempunyak kompetensi dalam bidang keinsinyuran yang mengacu pada standar kompetensi insinyur sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ayat 1 dinyatakan bahwa Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh

perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan inustri dengan dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur yang terdiri dari standar layanan Insinyur, standar kompetensi insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tersebut maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi membuka kesempatan bagi perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan program studi Program Profesi Insinyur dengan mengajukan usul pembukaan program studi Program Profesi Insinyur melalui online di laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan panduan dalam bentuk Persyaratan Dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur. Semoga panduan tersebut dapat menjadi rujukan untuk pembukaan program studi Program Profesi Insinyur.

Jakarta, 29 Maret 2018

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

TTD

Ridwan


Daftar Isi

halaman

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 3

Bab I Pendahuluan 4

1. Latar Belakang 4

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 4

3. Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur 4

Bab II Persyaratan dan Prosedur 5

1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur 5

2. Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur 7

3. Jadwal 9

Lampiran: 10

********


Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pembukaan Program Studi. Sebelum UU Dikti ditetapkan, izin pembukaan Program Studi diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, Perguruan Tinggi wajib meminta akreditasi. Setelah UU Dikti berlaku, izin pembukaan Program Studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan Program Studi telah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Pengaturan pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

a. Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

b. Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Penerbitan izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi didasarkan pada UU. No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

a. Ayat (1) huruf a: Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. Ayat (2): Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan standar minimum akreditasi untuk pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi. Dengan demikian, izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat minimum akreditasi yang berarti pula harus memenuhi SN Dikti.

3. Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menristekdikti dengan mengajukan proposal pembukaan Program Studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan sebagaimana yang diuraikan di dalam buku ini. Proposal tersebut dikirimkan secara daring ke laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari Program Studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi tersebut akan dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Kemenristekdikti dan BAN PT.

Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi telah dipenuhi, maka Kemenristekdikti akan menerbitkan izin pembukaan Program Studi tersebut.


Bab II Persyaratan dan Prosedur

1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

1.1. Persyaratan Umum

Persyaratan Pembukaan Program Studi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari Perguruan Tinggi yang akan membuka

prodi beserta semua perubahan yang telah dilakukan (khusus PTS); b. Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara

Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan prodi sebagai badan hukum (khusus PTS);

c. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS);

d. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

e. Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS); f. Pertimbangan Senat mengenai penambahan program studi dari Perguruan Tinggi

Pengusul; g. Usul Penambahan program studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi; h. Rencana penambahan Program Studi telah dicantumkan dalam Rencana Strategis

Perguruan Tinggi yang bersangkutan; i. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bila L2 Dikti telah ada, Kopertis khusus

PTS; j. Referensi Bank (khusus PTS); k. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan merujuk SN-Dikti,

Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dan Keputusan Dirjen Iptek dan Dikti Nomor 1462/C/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

l. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimum Insinyur Profesional Madya (IPM) dan telah lulus dari program studi Program Profesi Insinyur, dengan ketentuan umum: a) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35

tahun apabila berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTN;

b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTS;

c) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

d) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di PTN atau PTS yang akan membuka program studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan;

e) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan


dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain f) bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan g) bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTS. h) Memiliki tenaga kependidikan minimal 4 orang berijazah D3, satu diantaranya

berijazah pustakawan

1.2 Persyaratan Khusus

a. memiliki peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi unggul atau A;

b. memiliki paling sedikit 5 (lima) program studi teknik (sesuai cakupan disiplin teknik

dalam Pasal 5 (1) UU No 11 tahun 2014);

c. jumlah program studi teknik (sesuai cakupan disiplin teknik dalam Pasal 5 (1) UU No 11

tahun 2014) peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (limapuluh persen)

dari keseluruhan Program Studi Teknik;

d. dosen yang ditetapkan telah memiliki pengalaman kerja di industri (paling sedikit 2 (dua)

tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja praktek keinsinyuran);

e. untuk calon dosen yang ditetapkan atas permintaan bantuan dari Perguruan Tinggi

kepada PII diperlukan rekomendasi dari PII;

f. memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, PII, dan/atau kalangan

industri, himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII;

g. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus untuk pemenuhan persyaratan institusi

pengusul di wilayah tertentu, Menteri dapat memberikan izin pembukaan Program

Studi Program Profesi Insinyur kepada Perguruan Tinggi tertentu dapat melalui kerja

sama dengan Perguruan Tinggi lain yang telah menyelenggarakan Program Studi

Program Profesi Insinyur dengan memenuhi seluruh persyaratan yang dicantumkan

dalam persyaratan umum maupun khusus.

1.3 Jenis Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur dibuat dengan format pdf hasil copy scan atau hasil alihrupa berkas pengolah kata ke berkas pdf. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas pada kondisi normal tanpa perbesaran. Dokumen yang kabur atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut. Dokumen yang harus diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id terdiri atas:

a. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari Perguruan tinggi yang akan membuka program studi beserta semua perubahan yang telah dilakukan (khusus PTS);

b. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (khusus PTS);

c. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS dan Izin pembukaan setiap program studi (khusus PTS);

d. Surat persetujuan pembukaan program studi dari badan penyelenggara (khusus PTS), Badan Penyelenggara yang memberikan persetujuan harus sama persis dengan Badan Penyelenggara pada Izin Pendirian PTS (khusus PTS);

e. Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi mengenai penambahan Program Studi; f. Surat permohonan pembukaan Program Studi yang disusun oleh Pemimpin Perguruan

Tinggi; g. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang mencantumkan rencana penambahan Program


Studi Program Profesi Insinyur; h. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis apabila L2 Dikti

belum terbentuk di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka program studi; i. Referensi Bank (khusus untuk PTS); j. Proposal Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen akreditasi minimum

pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur dari BAN PT/LAM dan lampiran-lampirannya yang sudah diisi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;

k. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi unggul atau A; l. Surat Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan program studi dalam cakupan

disiplin teknik (UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran pasal 5 ayat 1) paling sedikit 5 (lima) program studi yang sedang berjalan;

m. Sertifikat akreditasi dari program studi teknik dimaksud pada poin l dengan peringkat akreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan program studi teknik yang sedang berjalan;

n. Untuk calon dosen yang ditetapkan atas permintaan bantuan dari Perguruan Tinggi kepada PII diperlukan surat rekomendasi dari PII;

o. Surat perjanjian kerjasama dengan: a) Kementerian terkait yang dapat direpresentasikan oleh kerjasama antara

Kemenristekdikti dan kementerian terkait tertentu atau kalangan industri nasional atau di wilayah masing-masing,

b) Pengurus Pusat PII dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh Pengurus Pusat PII;

p. Surat perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi yang telah menyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (dalam hal kebutuhan khusus untuk pemenuhan persyaratan institusi pengusul di wilayah tertentu);

2. Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur 2.1 Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

a. Pemimpin Perguruan Tinggi meminta Rekomendasi dari L2 Dikti di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah ada (Kopertis Khusus Perguruan Tinggi Swasta);

L2 Dikti/Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:

a) rekam jejak Badan Penyelenggara (khusus PTS) dan kinerja Perguruan Tinggi yang akan menambah Program Studi;

b) tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka oleh Perguruan Tinggi tersebut di wilayah L2 Dikti/Kopertis terkait;

c) tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan ditambahkan jika diberi izin oleh Pemerintah;

d) Kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara khusus bagi PTS sebagaimana dimaksud pada poin 1.3;

e) Kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik minimal 6 (enam) calon dosen; b. Pemimpin Perguruan Tinggi menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai sebagaimana

dimaksud dalam poin 1.3., dengan susunan sebagai berikut:


No Dokumen Contoh di Lampiran

Bentuk

1 Surat permohonan pembukaan Program Studi (lihat poin 1.3. huruf f)

Lihat Lampiran 1a dan 1b

Semua dokumen:

• Dibuat dalam file pdf;

• Dipindai (scan);

• Dikirim secara daring ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: silemkerma.ristekdikti. go.id

2 Surat persetujuan pembukaan program studi dari badan penyenggara (lihat poin 1.3. huruf d)

Lihat Lampiran 2

3 Surat pertimbangan Senat (lihat poin 1.3. huruf e)

Lihat Lampiran 3

4 Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara (lihat poin 1.3. huruf a)

Lihat Lampiran 4

5 Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara (lihat poin 1.3. huruf b)

Lihat Lampiran 5

6 Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti Tentang Izin Pendirian PTS (lihat poin 1.3. huruf c)

Tidak diberi contoh

7 Rencana Strategis dari Perguruan Tinggi yang mencantumkan rencana akan menambah Program Studi (lihat poin 1.3. huruf g)

Tidak diberi contoh

8 Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi dan lampiran (lihat poin 1.3. huruf j)

Dapat diunduh di laman silemkerma

9 Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis (lihat poin 1.3. huruf h)

Lihat Lampiran 6

10 Referensi Bank (khusus untuk PTS) ( lihat poin 1.3. huruf i)

Tidak diberi

contoh

11 Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat unggul atau A (lihat poin 1.3. huruf k)

Tidak diberi

contoh

12 Sertifikat akreditasi program studi (lihat poin 1.3. huruf m)

Tidak diberi

contoh

13 Surat Keputusan Menteri tentang izin

penyelenggaraan program studi teknik (lihat

poin 1.3. huruf l)

Tidak diberi

contoh

14 Surat rekomendasi dari PII untuk calon dosen (lihat poin 1.3. huruf n)

Tidak diberi contoh

15 Surat perjanjian kerjasama dengan kementerian

terkait, PP PII dan/atau himpunan keahlian

keinsinyuran (lihat poin 1.3. huruf o)

Tidak diberi contoh

16 Surat perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi (apabila menggunakan,lihat poin 1.3. huruf p)

Tidak diberi contoh


Perhatian: Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Pemimpin Perguruan Tinggi memberikan data dan informasi yang tidak benar, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital;

d. Bagi usul program studi yang disetujui, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan ke Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur dalam rangka memvalidasi data dan informasi (dokumen lengkap harus tersedia pada saat visitasi) yang dicantumkan dalam Rancangan Program Studi dengan fakta lapangan. Apabila evaluasi lapangan dilakukan di kampus utama perguruan tinggi swasta (PTS) maka tim evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat dan diterima oleh pemimpin perguruan tinggi atau Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan), dengan susunan acara sebagai berikut: a) Pembukaan dan presentasi oleh pemimpin perguuan tinggi atau Ketua Pengurus

Badan Penyelenggara; b) Pencocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul

dengan fakta di lapangan; e. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluator, Direktur

Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan validasi pemenuhan akreditasi minimal bersama BAN PT atau LAM;

f. Setelah memenuhi akreditasi minimum, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin kepada Menteri;

g. Menteri menetapkan izin sesuai jenis usul, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara online. Setelah penetapan Menteri, PT tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi pada program studi yang diizinkan..

h. Setelah penetapan izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perguruan Tinggi sudah dapat menyelenggarakan Program Studi.

Bagi usul program studi yang belum disetujui (sesuai jenis usul), jika masih berminat, pengusul dapat mengusulkan kembali pada periode berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;

3. Jadwal Masa pengusulan penambahan Program Studi dengan jadwal sebagai berikut:

No Waktu Kegiatan

1 April 2018 Penerimaan dokumen usul penambahan Program Studi secara digital

2 Mei 2018 evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital

3 Juni 2018 a. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen

b. Penetapan Akreditasi minimal bersama BAN-PT/LAM dan penerbitan Surat Keputusan Menristekdikti


Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi Negeri XYZ Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: [email protected]

Nomor : 7/PT../../20.. Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik……… Lampiran : 10 (sepuluh) Dokumen Kepada yang terhormat, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I Senayan Jakarta Dengan hormat, Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik ............................ mengusulkan pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik ...................... Bersama ini kami unggah 10 (sepuluh) dokumen sebagai berikut: 1. Surat permohonan pembukaan Program Studi (lihat poin 1.3. huruf f); 2. Surat pertimbangan Senat (lihat poin 1.3. huruf e); 3. Rencana Strategis dari Perguruan Tinggi (lihat poin 1.3. huruf g); 4. Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi dan lampiran (lihat poin 1.3. huruf j); 5. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat unggul atau A (lihat poin 1.3. huruf k); 6. Sertifikat akreditasi program studi (lihat poin 1.3. huruf m); 7. Surat Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan program studi teknik (lihat poin 1.3. huruf l); 8. Surat rekomendasi dari PII untuk calon dosen (lihat poin 1.3. huruf n); 9. Surat perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, PP PII dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran (lihat poin 1.3. huruf o); 10. Surat perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi (apabila menggunakan, lihat poin 1.3. huruf p).

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, ..................... 20... Pemimpin PTN,

...............................

Lampiran

Lampiran 1a : Surat permohonan pembukaan Program Studi yang disusun oleh

Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri


Lampiran 1b : Surat permohonan pembukaan Program Studi yang disusun oleh

Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi Swasta XYZ Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: [email protected]

Nomor : 7/PT../../20.. Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik……… Lampiran : 16 (enam belas) Dokumen Kepada yang terhormat, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I Senayan Jakarta Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik ............................ mengusulkan pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik ......................

Bersama ini kami unggah 16 (enam belas) dokumen sebagai berikut: 1. Surat permohonan pembukaan Program Studi (lihat poin 1.3. huruf f); 2. Surat persetujuan pembukaan program studi dari badan penyenggara (lihat poin 1.3. huruf d); 3. Surat pertimbangan Senat (lihat poin 1.3. huruf e); 4. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara (lihat poin 1.3. huruf a); 5. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara (lihat poin 1.3. huruf b); 6. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti Tentang Izin Pendirian PTS (lihat poin 1.3. huruf c); 7. Rencana Strategis dari Perguruan Tinggi (lihat poin 1.3. huruf g); 8. Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi dan lampiran (lihat poin 1.3. huruf j); 9. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis (lihat poin 1.3. huruf h); 10. Referensi Bank (khusus untuk PTS) (lihat poin 1.3. huruf i); 11. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat unggul atau A (lihat poin 1.3. huruf k); 12. Sertifikat akreditasi program studi (lihat poin 1.3. huruf m); 13. Surat Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan program studi teknik (lihat poin 1.3. huruf l); 14. Surat rekomendasi dari PII untuk calon dosen (lihat poin 1.3. huruf n); 15. Surat perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, PP PII dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran (lihat poin 1.3. huruf o); 16. Surat perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi (apabila menggunakan,lihat poin 1.3. huruf p).

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, ..................... 20... Pemimpin PT, ...............................


Lampiran 2 : Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan

Penyelenggara (khusus PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain

Playuningbanyu Ngeli Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon: 020 –

54378 Fax: 020 – 54987 – Email: [email protected]

Nomor

Hal

Lampiran

: ../YYS/.../20...

: Persetujuan Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur

:

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua/Direktur

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik Ngeli Ning Aja Keli

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas

/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain ............................ setelah

mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi

Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik Ngeli Ning Aja

Keli.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi

tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, .... Desember 20...

Ketua,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

mailto:[email protected]


Lampiran 3: Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat PT

Senat

Perguruan Tinggi XYZ Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: [email protected]

Nomor : ../SU/.../20...

Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang

Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur

Lampiran : ……….

Kepada yang terhormat,

Rektor

Universitas ..........

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur

pada Universitas ......., melalui surat ini Senat Universitas ...... dalam Rapat Pleno tanggal

.......................... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi

penambahan program studi pada Universitas ........

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut

kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, .... Desember 20...

Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM


Lampiran 4: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara


Lampiran 5: Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan

Badan Penyelenggara


Lampiran 6: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Documents

Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyursilemkerma.kemdikbud.go.id/assets/panduan/Panduan2018/...1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur