Embed Size (px)
Citation preview
PEMBUBARAN GERAKAN FATHULLAH GULEN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
MUHAMMAD RIDHO ILAHI
NIM : 11140450000051
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/1440 H
ABSTRAK
Muhammad Ridho Ilahi. NIM 11140450000051. PEMBUBARAN
GERAKAN FATHULLAH GULEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA. Progam Studi Hukum
Tata Negara (Siyasah Syariyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M. lx + 54 halaman.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh gerakan Fathullah Gulen
yang telah beroperasi secara global, dengan awal munculnya di negara Turki.
Gerakan Fathullah Gulen dikenal dengan paham altruisme yang telah memberikan
kontribusi dalam problem solving terhadap isu sosial dan agama. Namun, pada
Juli 2016 lalu gerakan tersebut dibubarkan oleh otoritas Turki, atas tuduhan upaya
kudeta terhadap pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah Turki melakukan
pembersihan dan pembubaran yang berhubungan dengan Gerakan Gulen.
Pembubaran tersebut masif dilakukan di bebagai negara, terkhusus negara
Republik Indonesia (RI). Demikian menjadikan polemik yang berkaitan dengan
hukum atau kebijakan yang berimplikasi terhadap hubungan diplomatik RI-Turki
dan ketidaksepahaman terhadap pemerintahan.
Penelitian ini mengunakan jenis penelitian normatif-empiris dan dengan
melakukan pengkajian terhadap peraturan Perundang-undangan, buku, dan kitab
yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pembubaran gerakan Fathullah
Gulen yang masif dilakukan oleh pemerintah Turki, bahkan pemerintah Turki
menyebutkan bahwa gerakan tersebut adalah organisasi teroris. Dengan demikian,
mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia-Turki.
Kata kunci : Sosiologi Hukum, Diplomasi, Organisasi Masyarakat, Kebijakan
Luar Negeri.
Pembimbing
Daftar Pustaka
: Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis, M.A
: 1987 s.d 2017
i
يم رح رحمن ال سب هللا ال م
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur Penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT atas segala
nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini yang berudul “Pembubaran Gerakan Fathullah Gulen Dan
Implikasinya Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia” Shalawat serta
salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW,
keluarga dan para sahabatnya.
Dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung,
Penulis telah mendapatkan motivasi dan batuan dari berbagai pihak. Karena itu
sudah sepantasnya, jika Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Asep Saepudin Jahar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Maskufah, M.A, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara
dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag, selaku Seketaris Progam Studi Hukum Tata
Negara.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis, M.A, yang telah membimbing
skripsi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
dengan baik.
4. Bapak Dr. Khamami Zada, M.A, selaku pembimbing akademik penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu selaku orang tua penulis, yang telah memberikan kontribusi,
doa dan harapan kepada penulis.
6. Segenap teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2014.
ii
Semoga segala amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis
mendapat ganjaran dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca
dan penulis. Semoga kita semua berada dalah kasih sayang Allah SWT. Amin.
Jakarta, Januari 2019
iii
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah ................................................ 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................................. 4
D. Kajian Terdahulu............................................................................................................ 4
E. Metode Penelitian .......................................................................................................... 5
F. Sistematika Penulisan ................................................................................................... 6
BAB II PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM DIPLOMASI ...... 8
A. Diplomasi dalam Pengembangan Masyarakat ....................................................... 8
1. Kebijakan Politik Luar Negeri dalam Pemberdayaan Masyarakat. .......... 12
2. Landasan Hukum Organisasi Keormasan Islam ............................................. 16
B. Demokrasi dan Gerakan Sosial Transnasional .................................................... 18
1. Gerakan Sosial Bidang Pendidikan ........................................................................ 24
2. Media dan Masyarakat Madani ............................................................................... 26
BAB III GERAKAN FATHULLAH GULEN ............................................................ 28
A. Profil Fathullah Gulen dan Perkembangan Sosial-Politik ............................... 28
B. Gerakan Fathullah Gulen di Turki .......................................................................... 31
1. Pengaruh Gerakan Gulen Terhadap Sosial-Politik di Turki........................ 31
2. Peran Fathullah Gulen sebagai Ulama (Hocaefendi) .................................... 32
3. Orientasi Gerakan Fathullah Gulen .................................................................... 32
C. Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia .................................................................. 34
1. Sekolah yang Terinspirasi dari Gulen di Indonesia ....................................... 34
2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Gerakan Fathullah Gulen. . 36
3. Pengaruh Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia........................................... 37
iv
BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA PASCA UPAYA KUDETA TURKI PADA 16 JULI 2016 ....................................................................... 39
A. Eksistensi Gerakan Gulen Pasca Adanya Upaya Kudeta Turki pada 16 Juli 2016 di Indonesia ................................................................................................................. 40
B. Upaya Pembubaran Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia ............................ 43
C. Prospek Diplomasi RI-Turki..................................................................................... 48
BAB V PENUTUP .................................................................................................................. 50
A. Kesimpulan .................................................................................................................... 50
3. Rekomendasi ................................................................................................................. 51
DAFTAR PUSTAKA ... ………………………………………………………..……52
v
iv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Gerakan Gulen adalah kumpulan dari beberapa orang yang dipenggaruhi
oleh ajaran Fathullah Gulen yang mana memiliki ideologi gerakan altruisme.
Gerakan tersebut berfokus pada perkembangan masyarakat modern, membina
masyarkat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan tersebut
mengunakan konsep moderenisasi yang disertai dengan prilaku religius.
Pendidikan merupakan akar dari permasalahan, karena pendidikan sebagai bentuk
pola pikir dalam masyarakat. sehingga masyarakat sebagai subjek perubahan
dalam suatu negeri. Dengan masyarakat yang tercerahkan dapat mewujudkan
negeri yang sejehtera.
Masyarakat merupakan elemen yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi
oleh setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Akan tetapi, pada beberapa
kebijakan dan praktik yang diterapkan, seringkali memicu ketidaksesuaian antara
hubungan masyarakat dengan pemerintah. Padahal kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah merupakan bentuk representasi dari kehendak masyarakat. Salah
satunya tentang perlindungan terhadap ide-ide dan hak asasi manusia (HAM).
Perlindungan terhadap hak-hak tersebut awalnya dinyatakan dalam
Declaration of Indenpedence of the United States tahun 1776, bahwa seluruh
manusia diciptakan sama, mereka diberkati oleh Pencipta mereka dengan hak-hak
tertentu yang tidak dapat dicabut. Di antara hak ini adalah, hak hidup, hak untuk
merdeka, dan hak mencari kebahagiaan1. Dalam sistem Ketatanegaraan adanya
perlindungan terhadap masyarakat, sebagai warga negara memiliki kebebasan
berekspresi dan berpendapat di lingkungannya, karena untuk memenuhi
kebutuhan HAM. Meliputi kebutuhan yang bersifat individu maupun kebutuhan
yang kolektif. Menurut Aswanto selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, HAM
1Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011), h., 15.
1
2
memiliki hubungan erat dengan konstitusi. Persoalan ketatanegaraan mencakup
seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.2
Pemenuhan HAM bisa dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya
adalah penyatuan visi dan misi agar hak-hak tersebut dilakukan secara kolektif.
Biasanya berbentuk aktivitas seperti organisasi, komunitas, ataupun gerakan
lainnya3. Cita-cita dalam pemenuhan hak tersebut dapat segera tercapai. Menurut
Quraish Shihab perubahan masyarakat yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti
melalui hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan-Nya.4Fenomena HAM dalam
ketatanegaraan yang memberikan kebebasan berpendapat dan menunjukan
eksistensinya salah satunya negara Mesir. Terdapat Jamaah Ikhwanul Muslimin.
Gerakan Ikhwanul Muslimin5 di negara Mesir memberikan dampak geopolitik
yang menjadi media yang efektif bagi perubahan sosial dan mendorong
kemerdekaan Mesir dari penjajahan asing. Turut mengembangkan lembaga-
lembaga sosial ekonomi alternatif dan berpartisipasi dalam proses politik.
Adapun Negara Turki terdapat suatu gerakan yang dipelopori oleh seorang
tokoh bernama Fathullah Gulen. Gerakan tersebut membawa misi dakwah dalam
bidang agama, pendidikan, dan gerakan sosial lainnya. Salah satu faktor semangat
dakwah yang dilakukan Fathullah Gulen adalah karena keresahan terhadap
kondisi negara Turki yang memisahkan agama dan negara, yang dikenal sebagai
negara sekularisme. Paham tersebut berawal dari revolusi bentuk pemerintahan
kesultanan Usmani menuju Republik Turki. Republik Turki diproklamasikan pada
Oktober 1923, dengan Mustafa Kemal Atatruk sebagai presiden pertamanya.6
Namun seiring berjalannya waktu, negara Turki mengalami darurat sipil dan
militer. Disinyalir adanya upaya kudeta pemimpin negara, yang menyebabkan
2Website Mahkamah Konstitusi RI, pada profil Hakim,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=672&menu=3. Diakses pada 08 April 2018, Pukul 05.00 WIB.
3Abudin Nata, Kajian Tematik Al-Quran Tentang Konstruksi Sosial, (Bandung: Angkasa,
2008), h., 21. 4M.Quraish Shihab, Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, (Bandung:Mizan, 1992), h., 246. 5Umma Farida, Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir, dalam
Jurnal Penelitian, Vol 8, No.1 Februari 2014. 6Yafiq Mursyid, Nabila Ghassani, Khifdi Ridho, dkk, Kirimizi Beyazi Warna-Warni
Kehidupan Turki (Lampung:Aura Publishing, 2017), h., 189.
3
kekacauan sistem pemerintahan dan kondisi masyarakat di sana. Upaya kudeta
tersebut dituduhkan kepada salah satu gerakan yaitu gerakan Gulen. Sehingga
adanya kebijakan dari pemerintah Turki untuk membubarkan gerakan Gulen.
Jika meninjau kondisi negara Turki pasca upaya kudeta 16 Juli 2016, yang
memberikan Implikasi dari gejolak politik di negara tersebut, dan menyebabkan
keresahan bagi negara Indonesia. Sebab terdapat keterkaitan antara Indonesia-
Turki, seperti penduduk Indonesia yang menetap di Turki atau sebagai turis, dan
juga mengenai hubungan bilateral Indonesia-Turki. Adagium Foreigen policy
begins at home7. Berdasarkan hal tersebut suatu keniscayaan bahwa Indonesia
sangat memperhitungkan dinamika geopolitik global. Sesuai berita siaran pers8
bahwasanya terdapat sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di Turki, saat ini
berjumlah sekitar 2.700 jiwa diantaranya 800 jiwa di Istanbul dan 400 jiwa di
Ankara.
Latar belakang tersebut, menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti dan
dikaji secara komprehensif, yang dapat memberikan pengetahuan baru. Sehinga
penulis mengangkat judul; “Pembubaran Gerakan Fathullah Gulen dan
Implikasinya Terhadap Kebijakkan Politik Luar Negeri Indonesia”
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah
dalam penelitian ini diantaranya :
1. Mengenai regulasi kebijakan dan Implikasi pembubaran Gerakan Fathullah
Gulen.
2. Maksud dan tujuan Gerakan Fathullah Gulen.
3. Konsep gerakan Fathullah Gulen.
4. Ideologi politik hukum Gerakkan Fathullah.
Dari daftar masalah tersebut, penelitian ini memilih salah satu pokok
permasalahan. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah kebijakan
7Genawati, Wuryandari, Indonesian Foreign Policy in Dealing with International
Terrorsim Issue, dalam Jurnal Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 22 Oktober 2014, Volume 11 No. 2.
8Website Kementerian Luar Negeri RI, pada berita Siaran Pers Kemenlu 16 Juli 2016,
https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/istanbul-coup-.aspx.
4
pembubaran Gerakan Fathullah Gulen dan implikasinya di Indonesia. Karena
luasnya penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah, yaitu
pegerakkan Fathullah Gulen pasca kudeta 15 Juli 2016 dan hubungan bilateral
Indonesia-Turki serta kebijakan yang ada di Indonesia terkait tersebut.
Berdasarkan pokok permasalahan, maka dapat ditarik beberapa rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana eksistensi Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia Pasca Kudeta?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia akibat pembubaran Gerakan
Fathullah Gulen?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa
bentuk gerakkan Fathullah Gulen dan kebijakan yang ada di Indonesia terkait
hubungan Indonesia-Turki, terutama pasca upaya kudeta 16 Juli 2016. Dalam
penulisan skripsi ini ada beberapa manfaat penelitian ;
1. Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan, dan sebagai tugas akhir
untuk mendapatkan gelar sarjana di UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.
2. Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan, terkhusus bagi bangsa dan
negara Indonesia.
D. Kajian Terdahulu
Ada beberapa penelitian yang membahas dan mengkaji Gerakan Fahtullah
Gulen. Diantaranya adalah Muhamad Mulki Mulyadi Noor, yang menulis
“Perjuangan Dakwah Fathullah Gulen di Turki 1956-1976”. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa Fathullah Gulen dengan semangat membentuk karakter
bangsa dan menumbuhkan syariat Islam di negara Turki.9
Jurnal penelitian Usman Syihab menulis judul “Peran Agama dalam
Restorasi Peradaban Umat Islam Menurut Muhammad Fathullah Gulen” hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa agama adalah unsur terpenting dalam hidup
manusia. Agama memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan jati diri
sebuah peradaban. Gulen merumuskan empat dasar utama renaissance sekaligus
9Muhammad Mulki Mulyadi Noor, Perjuangan Dakwah Fathullah Gulen di Turki 1956-
1976, dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2015.
5
sebagai syarat-syarat penting peradaban yang ideal yaitu; a) moral b) ilmu
pengetahuan c) estetika dan d) cinta.10
Skripsi dengan judul “Dampak Upaya Kudeta Militer Turki Terhadap
Lembaga Fathullah Gulen di Jakarta” yang ditulis oleh Acep Muhlis dengan
kesimpulan penelitiannya adalah sosok Fathulah Gulen dikenal sebagai ulama
karismatik yang membawa misi dakwah keislaman dengan gerakan sosial. Namun
namanya dikaitkan atau dituduhkan sebagai dalang upaya kudeta pada Juli 2016.
Semenjak upaya kudeta pada Juli 2016 negara Turki menjadi negara keadaan
darurat.11
Berdasarkan kajian terdahulu di atas, para peneliti mengkaji mengenai
bentuk gerakan Fathullah Gulen dengan semangat dakwah keislaman membangun
jati diri umat. Lalu terkait pembubaran gerakan tersebut kebijkan yang diambil
Indonesia belum ada yang mengkaji. Khususnya, bentuk kerjasama Turki-
Indonesia, pasca upaya kudeta 16 Juli 2016 di Turki. Dalam hal ini penulis
berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penulis mengfokuskan kepada bahasan
kebijakan pemerintah Indonesia dan hubungan politik luar negeri Indonesia-Turki.
E. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah mengunakan pola kualitatif12
karena dapat digunakan
untuk mempelajari suatu organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini
dengan pendekatan sosiologi hukum dan kebijakan pemerintah.
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sebagai
berikut13
:
1. Data primer yaitu data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, data-
data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuesioner, wawancara,
observasi, dokumentasi, dan sebagaimnya.
10
Usman Syihab, Peran Agama dalam Restorasi Peradaban Umat Islam Menurut Muhammad Fathullah Gulen, dalam Jurnal Tsaqofah Peradaban Islam , November 2014, No. 2 Volume 10.
11Acep Muhlis, Dampak Upaya Kudeta Militer Turki Terhadap Lembaga Fathullah Gulen
di Jakarta, dalam Skipsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2017. 12
Ruslam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h., 14.
13Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2016), h., 32.
6
2. Data sekunder yaitu data yang mendukung proyek penelitian yang mendukung
data primer, yang melengkapi data primer, disebut juga dengan nama data
derivatif.
Dalam hal ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data dengan studi
pustaka, wawancara, dokumentasi, jurnal, surat kabar serta website. Langkah
analisis yang dilakukan diawali dengan mengklasifikasikan data-data yang telah
diperoleh, lalu mendeskripsikan data-data yang telah diklasifikasikan, untuk
selanjutnya dikorelasikan dan dibandingkan secara sistematis dan komprehensif.
Analisis data akan menjelaskan hubungan pembubaran gerakan Fathulah Gullen
dengan keadaan kebijakan hukum dan politik di Indonesia.
Teknik Penulisan penelitian ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan
Skripsi 2017 Fakultas Syariah dan Hukum” yang diterbitkan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, cetakan
tahun 2017.
F. Sistematika Penulisan
Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan
gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi ini
dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II : Menjelaskan tentang teori kebijakan politik luar negeri, teori
gerakan sosial.
BAB III : Menjelaskan tentang Profil Fathullah Gulen, Gerakan Fathullah
Gulen di Turki, Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia, dan
Kebijan Politik Luar Negeri Indonesia.
BAB IV : Merupakan analisis masalah bentuk kebijakan pembubaran
gerakan Fathullah Gulen, eksistensi pasca adanya upaya kudeta
pada 16 Juli 2016, dan hubungan bilateral pemerintah Turki-
Indonesia.
7
BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab
rumusan masalah dan saran yang berguna untuk perbaikan di
masa kini dan masa yang akan datang.
8
BAB II
PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM DIPLOMASI
Dalam sistem ketatanegaraan, masyarakat merupakan subjek hukum, yang
menjadi pilar utama dalam berlangsungnya kehidupan bernegara. Bagi negara
yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, bahwa setiap warga negara
memilki hak bersuara yaitu hak menyatakan pendapat di depan publik guna
memenuhi kepentingan serta kebutuhannya. Amanat ini telah tertulis dalam
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagaimana diatur dalam Pasal 28A.
Bahkan, warga negara Indonesia menempati kedudukan di atas Konstitusi
Republik Indonesia.
Dengan demikian, salah satu perwujudan dari hak menyatakan sikap,
masyarakat tersebut membentuk kelompok atau gerakan yang memiliki visi dan
misi yang sama kemudian ikut berperan aktif dalam sistem ketatanegaraan.
Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan warga
negara, baik ruang lingkup nasioanal maupun transnasional.
Adapun bentuk dan jenis gerakan yang dilakukan oleh sekelompok warga
negara dalam memenuhi kebutuhan yang mereka anggap penting, ini menjelaskan
juga sebagai peran gerakan/organisasi tersebut terhadap diplomasi antar negara
bagian, guna menciptakan kedamaian dan kerukunan, dengan itu menarik untuk
dikaji lebih lanjut.
A. Diplomasi dalam Pengembangan Masyarakat
Diplomasi14
adalah kata yang diadopsi dari bahasa Inggris yaitu diplomacy
dan dari kata Belanda diplomatie asal kata tersebut berawal dari bahasa Yunani.
Arti sebenarnya dari “diploma” ialah “saya melipat” atau “saya mengulung”
(kertas atau dokumen). Pada zaman Yunani kuno diplomasi dimaksudkan duplikat
14A. Masyhur Efendi, Hukum Diplomatik Internasional;Hubungan Politik Bebas Aktif Asas
Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), h., 121.
8
9
atau salinan dari suatu pernyataan keputusan dari penguasa negara. Namun seiring
berjalannya waktu, diplomasi secara istilah mengalami perkembangan yang pada
pokoknya sebagai tugas dan kegiatan orang yang mewakili negaranya secara
politis terhadap negara lain.
Adanya hubungan antar bangsa-bangsa tersebut, baik itu secara gerakan
sosial transnasional di berbagai jenis bidang gerakan. Maka berkembang pula
kebiasaan, ataupun aturan-aturan hukum yang merupakan hasil kesepakatan
bersama untuk mengatur keberlangsungan hubungan antar negara. Kesepakatan
yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa tersebut masuk dalam disiplin
hukum internasional dalam arti luas.
Dalam rangka menetapkan sumber hukum formal dalam hukum diplomatik,
bermula dari resolusi Majelis Umum PBB No. 1450 (XIV) pada tanggal 7
Desember 1959 yang menetapkan untuk menyelenggarakan konferensi
internasional tentang gabungan dan kekebalan diplomatik. Kemudian PBB
mengadakan konferensi tentang hubungan diplomatik dan hak-hak kekebalan di
Neue Hofbunrg, Wina, Austria pada tanggal 2 Maret sampai dengan 14 April
1961. Kemudian di lanjutkan konvesi di New York pada than 1969.15
Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum positif internasional, dan bagi
Indonesia kedua konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Dengan demikian Indonesia telah turut serta dan sebagai pihak dari kedua
konvensi tersebut, sehingga dalam menyelenggarakan hubungan internasioanal,
konvensi tersebut sebagai landasan utama.
Melalui UU No. 1/1982 dan UU No. 2/1982 pada tanggal 25 Januari 1982,
kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional, lebih-lebih penerimaan
tersebut tanpa reservasi/persyaratan-persyaratan khusus, sehingga seluruh Pasal
dari kedua konvensi tersebut mengikat Indonesia
Adapun aturan hukum internasional, seperti asas hukum yang merupakan
faktor pengintegrasi. Dalam kualitas serta fungsinya yang demikian itu, maka asas
15
A. Masyhur Efendi, Hukum Diplomatik Internasional;Hubungan Politik Bebas Aktif Asas
Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), h., 101.
10
hukum memadukan peraturan suatu sistem, bidang hukum menjadi satu kesatuan
yang bulat, demikian pendapat Satjipto Rahardjo seorang pakar hukum Indonesia.
Berikut asas-asas hukum Internsional:16
1. Asas Pacta Sunt Servanda (persetujuan antarbangsa harus ditaati)
2. Asas Bonafide (asas iktikad baik)
3. Asas Emunitas (asas kedudukan /posisi yang tak dapat diganggu gugat)
4. Asas Resiprositas (asas timbal balik)
5. Asas Aequo et Bono (asas berdasarkan keadilan)
6. Asas Contractus Bilateris (asas persetujuan timbal balik)
7. Asas Clasula Rebus sic Stantibus (asas persetujuan hanya berlaku bila keadaan
tetap sama)
8. Asas Privalegium (asas adanya hak-hak istimewa),
9. Asas Persamaan Derajat
10. Asas Kesepakatan bersama dan lain-lain.
Diplomasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan urusan kepentingan
sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negeri lain. Urusan tersebut
untuk tercapainya maksud dan tujuan dari suatu negara dan kemudian dapat
direspon secara baik oleh negara lain. Sehingga hubungan Internasional tersebut
semakin dekat dan memiliki cita-cita bersama.
Fungsi Diplomatik/perwakilan dalam Hukum Interasional, sesuai pada
konvensi Wina 1961 Pasal 3 yaitu17
:
a. Sebagai representasi kedaulatan suatu negara dan media penyampaian
informasi/pesan.
b. Sebagai pelindung dalam kedaulatan negara untuk menarik pesan nasional
tanpa batasan sebagai hukum Internsional.
c. Sebagai media untuk negosiasi antar kepentingan kedua belah negara.
d. Sebagai media pembangunan untuk perolehan informasi serta pengetahuan
antar pemerintahan di kedua negara.
16
A. Masyhur Efendi, Hukum Diplomatik Internasional, h., 104. 17
A. Masyhur Efendi, Hukum Diplomatik Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas
Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993),h., 110.
11
e. Sebagai promosi dan hubungan persahabatan antar negara dengan tujuan
mengembangkan perekonomian, budaya, sains.
Dengan itu hubungan internasional menjadi pokok penting dari suatu negara
agar dapat hidup berdampingan dengan negara lain. Melihat sejarah mengenai
hubungan Internasional ada dua faktor penting,18
yaitu faktor dari aktor dan
faktor isu, di ranah aktor bermunculan aktor-aktor bukan negara non state actors
atau gerakan sosial “Social Movement” yang melakukan berbagai praktek
hubungan internasional baik yang mengarah pada kerjasama dan perdamaian,
maupun arah konflik dan pertikaian. Posisi negara tidak menjadi dominan namun
menjadi primary aktor.
Sedangkan faktor di ranah isu bahwa, tidak lagi terfokus pada high politics
berupa persoalan keamanan nasional dan militer semata, tetapi isu-isu yang
semula masuk kategori low politics justru semakin mengemuka. Seperti ancaman
non tradisional yaitu isu lingkungan hidup, penyebaran penyakit, kejahatan
transnasional dan lainnya, juga mengancam perdamaian global. Terutama
mengenai conflicts of commumnal identity yang biasanya berbasis agama,
etnisitas, ras, klan suku, atau ide ntitas lainnya. Salah satu contoh yang mendasari
gerakan sosial transnasional ialah aspek agama. Pada abad ke-21 memperhatikan
persoalan agama dalam kajian hubungan Internasional. Sebagaimana terjadinya
tragedi 11 September 2001 di Wangshinton DC dan juga konflik muslim
Rohingya di Myanmar. Artinya, sering berkembangnya global, agama semakin
diyakini sebagai peranya dalam hubungan Internasional.
Maka dari itu negara Indonesia dengan menjalankan amanat pembukaan
UUD 1945 menuntun kita untuk terus berupaya memainkan peran aktif dalam
menciptakan perdamaian dunia. Ancaman keamanan internasional yang berkaitan
dengan isu agama juga tidak luput dari diplomasi kita, sesuai fakta Indonesia
sebagai negara yang berpeduduk beragama Islam terbesar di dunia yang
menguatkan hal itu.
18
Andi Purwono, Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional:Beberapa Prinsip
dan Praktik Diplomasi Nahdatul Ulama (NU) Indonesia, dalam Jurnal Politik Profetik Vol 2 No. 2 Tahun 2003.
12
1. Kebijakan Politik Luar Negeri dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai
penangungjawab atas masyarakat negara memiliki pemerintahan
yang membuat kebijkan-kebijkan untuk menguntungkan masyarakatnya.
Kebijakan tersebut melingkupi dalam negeri ataupun luar negeri. Berhubung
dengan luar negeri maka kebijakan tersebut bersifat diplomasi antarnegara.
Kebijakan politik luar negeri yang dijalankan pemerintah suatu negara
memang tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang
diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu
ditentukan oleh siapa yang berkuasa19
. Menurut Rosenau, pengertian kebijakan
luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya
untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999
tentang hubungan luar negeri Pasal 1 ayat 2 Politik Luar Negeri adalah kebijakan,
sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam
melakukan hubungan luar dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek
hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional
guna mencapai tujuan nasional.
Pada dasarnya politik luar negeri itu adalah proses untuk menyakinkan
pihak/negara lain dengan berbagai cara salah satunya dengan bernegosiasi.20
Ada
pun prosesnya prinsip-prinsip pelaksanaan politik luar negeri Indonesia telah
dinyatakan dalam UUD 1945 alenia pertama, yaitu “Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan
peri keadilan”. Prinsip tersebut ternyata kemudian menjadi semangat politik luar
negeri Indonesia yang tercetus dalam politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti
bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sikap menghadapi masalah-masalah
yang ada tanpa berpihak pada blok-blok kekuatan atau persekutuan militer yang
19
Mocthar Masud, Ilmu Hubungan Internasional,Disiplin dan Metodelogi, (Jakarta: LP3ES,
1994), h., 184. 20
A. Masyhur Efendi, Hukum Diplomatik Internasional;Hubungan Politik Bebas Aktif Asas
Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), h., 115.
13
ada di dunia. Aktif berarti bahwa Indonesia selalu memperjuangkan
“kemerdekaan hak segala bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia”
Demikian dapat ditarik benang merahnya pada kebijakan politik yang
ditetapkan oleh negara dengan mempertimbangkan pengaruh kewenangannya21
,
yaitu mempertimbangkan dari sisi hard power dan soft power. Hard power adalah
kekuatan atau pengaruh yang bersifat tangible seperti militer, geografi, dan
ekonomi. Sedangkan soft power bersumber pada atraksi budaya, ideologi, dan
institusi internasional dan diasumsikan sebagai kemampuan negara dalam
beradaptasi dengan negara lain dengan memperjuangkan apa yang diinginkannya,
sehingga meuruti arahan kita.
Disamping itu, politik luar negeri Indonesia memiliki teori peran, yang
akhir-akhir ini sering digunakan untuk menjadi acuan dalam menganalisis
perilaku negara dunia ketiga. Teori peran dianggap cocok dan mampu menjadi
kerangka analisis bagi negara dunia ketiga dan emerging country. Selama ini,
kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti mengunakan analisis dari
prespektif negara-negara adikuasa karena menganggap negara-negara berkembang
dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh negara-negara adikuasa. Oleh karena
itu, pengunakan teori peran akan mampu menjelaskan bagaimana perilaku politik
luar negeri di negara berkembang.22
Berikut Fokus Pemerintahan Indonesia Terhadap Kebijakan Luar Negeri:
1. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan
Sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia
serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tujuan peningkatan sumber daya
manusia telah tercantum antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN 2005-2025). Secara lebih spesifik di dalam RPJPN 2005-2025
menyatakan: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keungulan kompetitif perokonomian yang berasis
sumber daya alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan
21
Sartika Soessilowati, Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Jurnal Unair Global & Strategi, Th, 9. No. 2.
22Agus Haryanto, Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negri Indonesia:Prespektif
Teori Peran, Jurna Ilmu Poltik dan Komunikasi, Vol IV No.11, Desember 2014.
14
IPTEK” (Kemendikbud 2014). Dalam kerangka ini maka diplomasi pendidikan
menjadi salah satu strategi yang efektif dalam rangka membuka peluang untuk
merealisir tujuan tersebut.
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam praktik dari RPJPN 2005-
2025 meliputi23
:
a. Mengirimkan pelajar, mahasiswa, staf pengajar, tenaga pendidik Indonesia ke
luar negeri;
b. Meningkatkan pemberian beasiswa pada mahasiswa asing;
c. Melakukan Memorandum of Understanding (MoU);
d. Mengikutsertakan para pejabat tinggi dalam berbagai forum internasional dan
pertemuan dengan pihak asing;
e. Mengalang kerjasama dalam publikasi, riset dan alih teknologi;
f. Pelatihan dan pendirian sekolah untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar
negeri;
g. Memfasilitasi pertukaran kurikulum, double degree dan sister city
Sebagai menguatkan pengaruh Indonesia di luar negeri, Kemendikbud pada
tahun 2013 membuka Rumah Budaya Indonesia di hampir 10 negara. Dalam
menjalankan kebijakan tersebut Atase Pendidikan RI menjadi salah satu agen
utama yaitu sebagai fasilitator, coordinator, dan server dalam menjalankan
aktivitas di luar negeri. Untuk menunjang pelaksanaan diplomasi, pemerintah RI
pada tahun terakhir juga telah menambah jumlah Atase pendidikan dari 16 Atase
yang suda ada. Pemerintah jua berupaya membuka Atase Pendidikan di negara
yang berminat menjalin hubungan bilateral yag lebih dekat, seperti Korea Selatan.
Penguatan dan perluasan fungsi Atase Pendidikan RI ini sesunguhnya menandai
telah terjadi upaya penguatan neo-diplomacy atau diplomasi yang dilakukan oleh
people to people , untuk membedakan dari diplomatic klasik yang hanya
melibatkan elit negara.
2. Kebijakan dalam Bidang Sosial dan Budaya
23
Sartika Soessilowati, Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Jurnal Unair Global & Strategi, Th, 9. No. 2.
15
Sesuai amanat UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan
bahwa semua aspek diplomasi dan hubungan luar negeri, termasuk kebudayaan di
luar negeri, berada di bawah kewenangan Kementrian Luar Negeri.
Penyebaran budaya sama dengan upaya penyebaran informasi atau promosi
advertising sehingga dipelukan sarana keuangan yang cukup besa untuk
mendukung kegiatan ini.
3. Kebijakan dalam Bidang Keamanan
Pemerintah Indonesia dalam menciptakan keamanan negara membuat suatu
kebijakan sebagai bentuk pertahanan negara. Adapun kebijakan tersebut
kerjasama dalam intelijen, seperti pertukaran intelijen grup. Pertukaran intelijen
sebagai usaha menumbuhkan rasa saling percaya dan meningkatkan kapabilitas
militer. Dengan itu pertahanan antarnegara juga melakukan diplomasi. Diplomasi
pertahanan suatu negara memiliki tiga karakteristik utama yaitu24
:
a. Defense diplomacy for confidence bulding measure (CBMs).
CBMs dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-
negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan keteganggan atau
menghilangkan mispresepsi antarpihak dengan cara saling terbuka dalam
kebijkannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga
anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap sebagai
ancaman bagi negara lain.
b. Defense diplomacy for defense capabilities.
Tujuan diplomasi ini untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara
secara material dapat dilakukan dalam tataran internal dan eksternal.
c. Defense diplomacy for defense industry.
Tujuan diplomasi ini untuk menjaga kerjasama serta institusi terkait
antarpihak negara yang terkait.
24
Thomas HK. Sinaga, Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerjasama Intelligence
Exchange Group (IEG) di Selat Malaka, dalam Jurnal Prodi Universitas Pertahanan, http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/articl/84/68.
16
2. Landasan Hukum Organisasi Keormasan Islam
Suatu tatanan negara, rakyat memiliki hak untuk menyatakan sikap,
pendapat untuk memenuhi kebutuhannya dan mengakomodir kepentingannya.
Pun dalam berorganisasi/berhimpun guna menyatukan visi misi yang bersifat
kolektif. Aktivitas tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”
Juga terdapat UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM).
Kemudian terdapat tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya UU No. 11
Tahun 2005 dan tentang hak-hak Sipil dan Politik UU. No.12 Tahun
2005. Demikian juga keorganisasian masyarakat yang berbasis keislaman,
masyarakat memiliki hak dan kewenangan berorganisasi untuk menjalankan
aktivitas bersama dalam praktik keagamaan. sebagai landasan dalam surat Ali-
Imaran 104:
ن
لتك
ه
أمت د م مىك
ن ع
ن ى ف ع ر ن ببل م ر أ م ر إل الخ
أ ل ع ه ر م ال مف لح ال مىك ئك
Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa segolongan umat mu’min diwajibkan
mengikuti jejaknya/mengkuti sunnah Rasullullah SAW untuk menyebarkan
kebaikan. Sebagaimana deskripsi dari hadis Rasullullah SAW dalam
riwayat Imam Muslim25
.
كمب لم حح مس رة قبل : قبل ع ث بت ف ص ر ل لال صل لال ه أب سلم رس " مه ر أ مىكم مى ك را ع ل
26
بن م
ي ر فل غ تط ي ف إن ل م س ب د ع ف ا ل لك أض ذ ع ف بقل ب تط ف إن ل م س ع ف ب لس بو
Artinya : Dari Abi Hurairah R.A berkata : telah bersabda Rasulluah SAW “Barang
siapa dari kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan (kekuasaan),
maka apabila tidak sanggup ubahlah dengan lisan (perkataan ), pun apabila juga
25Abu Fada Ismail bin Umar bin Katsir Quraisyi Dimasyqi, Tafsir Al-Quran Azim, ( Mauqi
al-Islam, Al Maktubah As-syamilah).
26Tarqim Abdul Baqi, Shahih Muslim, (Al-Maktubah As-Syamilah)
17
tidak sanggup maka ubahlah dengan hati (doa) dan terakhir itu adalah selemah-
lemah iman.
Ayat tersebut menjadi prinsip yang diyakini umat Islam sebagai sosial
kontrol dalam menjalani kehidupan bersama, baik dilakukan secara individu
apalagi dalam suatu kelompok atau golongan.
Namun dalam beberapa tahun terakhir ini adanya penyimpangan yang
melangar konstitusi negara, atas terdapatnya Ormas Islam yang menyalahi sistem
pemerintahan di Indonesia. Maka dari itu landasan hukum ormas Islam yang
sebelumnya yaitu UU No.17 Tahun 2013 mengalami perubahan untuk diatur
secara lebih komprehensif, yaitu terdapat pada UU No. 16 Tahun 2017.
Tujuan dari adanya ormas Islam, selain dari pengembangan praktik agama
juga untuk menjaga stabilitas negara yang mana menjadi kontrol atas tindakan-
tindakan dari pemerintah. Sebab ormas Islam adalah kumpulan dari beberapa
orang yang ingin mengemukakan pendapat dan gagasannya dalam bernegara yang
berbasis keislaman. Maka dari itu ormas Islam dapat memberi pengaruh yaitu
sebatas interprestasi hukum dalam menghadapi suatu masalah negara.
Sebagai kelompok civil society ormas Islam memiliki peran sebagai
berikut27
:
1. Pengembangan masyarakat (community development).
2. Advokasi bagi masyarakat yang “teraniaya” dan tak berdaya membelah hak-
hak dan kepentingan mereka.
3. Kontrol terhadap negara dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang
tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan umum.
4. Menjadi kelompok kepentingan (interest group) atau kelompok penekan
(pressure group), dengan ikut terlibat memberikan input dalam proses
pengambilan kebijkan publik.
Begitulah suatu tatanan negara demokrasi, hukum atau peraturan dari rakyat
dan untuk rakyat lalu diutus sebagian rakyat untuk bertangungjawab yaitu
pemerintah dalam pelaksanaannya. Jadi hukum atau peraturan sebagai alat kontrol
27
Masykuri Abdilah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h., 131.
18
negara. Juga terdapat suatu konsep tentang social control. Konsep social control
merupakan gagasan oleh seorang ahli hukum yaitu Roscoe Pound,28
menurutnya
hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan
khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam konteks dan
proses hukum serta administrasi. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari
hukum yaitu sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social
engineering). Hukum juga merupakan suatu proses untuk mengadakan
keseimbangan antar kepentingan yang saling bertentangan dan selain itu juga
untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan29
.
Dengan itu, sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap
praktik-praktik hukum, baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat.
seperti dalam pembuatan Undang-Undang, praktik peradilan, dan sebagainya.
Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik demikian itu terjadi,
Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empirik.30
B. Demokrasi dan Gerakan Sosial Transnasional
Wacana mengenai demokrasi begitu kentara di abad 20-an. Akar dari
gagasan demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani Kuno. Hanya saja prinsip-
prinsipnya mulai dianut setelah Barat menganggap sistem monarki absolut tidak
sesuai dengan masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo bahwa demokrasi
mempunyai asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the
28
Nama lengkapnya adalah Nathan Roscoe Pound. Dilahirkan pada tanggal 27 Oktober
1890 di Lincon, Nebraska, Amerika Serikat. Ayahnya Stephen Bosworth Pound adalah seorang hakim. Sebelum terjun ke dunia hukum, Pound adalah doctor botani lulusan Universitas Nebraska (1888) bahkan dalam penelitiannya ia menemukan spesies jamur langka kemudian dikenal “roscoupoundia”. Pound juga meraih Master of Arts dari Universitas Nebraska (1889), dan kemudian melanjutkan kuliah hukum di Universitas Harvard (1889-1890). Karir Pound di dunia hukum sebagai anggota Komisi Banding pada Mahkamah Agung Nebraska dan menghasilkan 102 pendapat hukum. Pernah menduduki posisi sebagai anggota komisi Univikasi Hukum untuk Nebraska (1904-1907). Dan juga, ia mengajar hukum di berbagai Universitas, salah satunya di Harvad. Bahkan ia diangkat sebagai Guru Besar Hukum dan sebagai dekan priode 1916-1936. Kepemimpinnan Pound sebagai masa keemasan Fakultas Hukum Harvad.(Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Volume 1 No. 2 Tahun 2014.).
29A. Masyhur Efendi, Hukum Diplomatik Internasional;Hubungan Politik Bebas Aktif Asas
Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), h., 115.
30Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat,(Jakarta:
Kencana, 2016), h., 85.
19
people (Kata Yunani demos berarti rakyat. Kratos/kratein berarti
kekuasaan/berkuasa).
Setelah Perang Dunia II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi
merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang
diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka “mungkin untuk pertama
kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar
untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh
pendukung-pendukung yang berpengaruh”.31
Secara definisi menurut Giovani Sartori bahwa demokrasi adalah suatu
sistem politik dimana pengaruh kelompok mayoritas dijamin oleh kelompok
minoritas yang didelegasikan. Kepadanyalah sistem itu dipercayakan. Inilah yang
dimaksud dengan demokrasi elitis. Sedangkan menurut John Dewey yang masih
percaya adanya demokrasi partisipasi, yaitu dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut; pertama, perubahan kesadaran masyarakat yang tadinya
memandang diri mereka sebagai penerima pasif segala bentuk kekuasaan menjadi
aktif dalam partisipasi positif dalam proses pengambilan keputusan oleh negara,
kedua, pengurangan secara besar-besaran segala ketimpangan yang ada.32
Dengan demikian garis besarnya dapat diukur tingkat demokrasi ada
beberapa indikator yang dapat digunakan. Dengan gagasan dari Robert A. Dahl33
yaitu : 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan. 3. Rekuitmen politik yang terbuka, 4.
Pemilihan Umum, 5. Menikmati hak-hak dasar.34
Dewasa ini, kita menyaksikan gerakan masyarakat atau gerakan sosial sosial
movement dalam upaya mendorong kebijakan publik, perubahan politik dan sosial
secara luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun transnasional yang terorganisir
dengan baik. Definisi untuk tingakat transnasional bahwa, sesuai Undang-Undang
No. 24 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 7 bahwa untuk organisasi Internasional atau
31Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972),
h., 50 32
SP Varma, Teori Politik Modern, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h., 223. 33
Robert A. Dahl merupakan seorang ahli ilmu politik, ia pernah menjadi Proffessor ilmu politik di Universitas Yale. Salah satu gagasannya adalah mempelopori teori pluralis demokrasi. Ia terpilih sebagai Presiden American Political Science Association pada tahun 1966.
34Idil Akbar, Demokrasi dan Gerakan Sosial, dalam Jurnal Wacana Politik Unpad Vol 1
No. 2 Oktober.
20
Transnasional adalah organisasi antar pemerintahan yang diakui sebagai subjek
hukum internasional,35
dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian
internasional.
Penjelasan untuk definisi gerakan sosial itu sendiri, memiliki beragam
pendapat dari para cendikiawan. Salah satunya gerakan sosial menurut Singh,
yaitu mobilisasi untuk menentang negara dan sistem pemerintahannya, yang tidak
selalu menggunakan kekerasan, pemberontakan, dan revolusi. Umumnya gerakan
sosial menyatakan dirinya di dalam kerangka nilai demokratik. Jika menurut
Tarrow, mendefinisakan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan
sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks
interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa. Jikalau
sebagai penekanan atau cara-cara yang tidak melembaga, gerakan ini tidak
ditujukan untuk memperoleh posis-posisi kekuasaan, tetapi sebagai negosiasi
untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, mengambil solusi yang menguntungkan
bagi mereka.36
Dalam teori gerakan sosial, hal penting yang musti dilakukan adalah
mengklasifikasikan atau memperhitungkan spesifikasi dan tindakan sosialnya,
karena itu dapat memberikan karakter atau warna terhadap gerakan sosial tersebut.
Seperti gerakan berdasarkan perjuangan kelas, kesadaran kolektif, politik dan
birokrasi dan lain sebagainya.37
Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya
gerakan sosial diantaranya fenomena alam, peluang, organisasi dan faktor-faktor
manusiawi/psikologis dan lain sebagainya.
Sedangkan tujuan dari gerakan ini lebih tepat dilihat sebagai sebuah role
model atau budaya, mereka berpratisipasi dalam tindakan kolektif karena tidak
dapat mengekspresikan gagasannya secara individu disebabkan karena hambatan
35
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional,(Bandung: PT. Alumni, 2015), h., 101.
36Dimpos Manulu, Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik; Kasus Perlawanan
Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara, dalam Jurnal Populasi, 18(1), 2007, ISSN:0853-0262.
37Muhammad Cetin, Pencerahan Gulen Gerakan Sosial Tiada Batas, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia(UI-Press, 2013), h., 4.
21
politik konvensional, dengan adanya kolektivitas mereka dapat lebih mudah
mewujudnya cita-cita yang hendak di maksudkan. Teori-teori Gerakan Sosial :
Pertama, teori ketidakpuasan (discontent theory). Teori ini menyatakan
bahwa akar munculnya gerakan sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan.
Mulai dari luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidak
adilan yang kejam, sampai dengan kadar kejengkelan terendah dari orang-orang
yang tidak menyukai perubahan sosial tertentu.38
Kedua, teori ketidakmampuan penyesuain diri pribadi (personal
maldjusment theory). Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan
tempat untuk menyalurkan kegagalan pribadi. Orang yang merasa kecewa dan
gagal lebih tertarik untuk ikut serta dalam gerakan sosial daripada orang yang
sudah merasa puas dan senang.
Ada dua teori munculnya gerakan sosial:
1. Teori deprivasi relative (relative deprivation theory), konsep ini dikembangkan
oleh Stouffer. Menurut teori ini, seorang merasa kecewa karena adanya
kesenjangan antara harapan dan kenyatan. Faktor ini juga dipicu oleh proses
melemahnya kendali dan tradisi kesukuan yang biasanya disertai dengan
meningkatnya kadar keinginan.
2. Teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory). Teori ini
menenkankan pada faktor teknis, bukan penyebab munculnya gerakan sosial.
Teori ini mejelaskan mengenai pentingnya pendayagunaan sumber daya secara
efektif dalam menunjang gerakan sosial, karena gerakan sosial yang berhasil
memerlukan organisatoris dan teknik yang efektif.
Ketiga, teori proses politik, teori ini erat kaitannya dengan Mobilisasi
Sumber Daya. Pendekatan teori proses politik menekankan pada peluang-peluang
bagi gerakan, yang diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar.39
Pada tahun 1960-an pemahaman tentang gerakan sosial, condong dikaitkan
kepada Marxistme, hal ini disebabkan banyak para ilmuan sosial berasal dari latar
38Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial;Perspektif Klasik, Moderen, Posmodern,
dan Poskolonial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h., 228. 39
Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, h., 229.
22
belakang Marxist, yang melakukan kajian intelektual pada tahun 1960-1970-an.
Disamping itu bersamaan berkembangnya teori sosial Marxist, juga terdapat teori–
teori psikologi yang memberikan penekanan khusus pada kajian anti-Semitisme,
teori-teori paranoid conspiracy dan authoritarian personality structure serta
exaggerated deference dalam mengkaji gerakan sosial.
Bermula di pertengahan tahun 1960-an, sekelompok para sosiolog yaitu
Gamson, Tilly, and Zald, membuat konsep secara lebih rinci mengenai organisasi
dan politik terkait kegelisahan sosial, merubah fokus terdahulu pada “perilaku
kolektif” menjadi “tindakan kolektif”, lalu “gerakan sosial” dan bahkan “gerakan
sosial perserikatan”.40
Akademisi gerakan sosial membingkai ulang pandangan aktivis dari prilaku
yang tidak wajar, yaitu terhadap penentangan, dan menganggap sebuah
ketidakadilan alam semesta. Merubah pandangan tersebut menjadi aksi yang lebih
baik sehingga memiliki nilai-nilai instrumental, yaitu dengan meghilangkan
keluhan, dengan fokus perhatiannya pada mekanisme mobilisasi dan
memanfaatkan kesempatan (kondisi), untuk memperbaikinya menjadi lebih baik.
Padahal kedua variable (mobilisasi dan kesempatan) itu berbeda dalam
pendekatannya, yaitu diukur dari awal muncu;nya dan proses perkembangannya.
Akademisi gerakan sosial telah membuat kerangka yang dapat
dibandingkan, sebagai petunjuk terhadap penelitian gerakan sosial. Seperti:
McAdam, McCarthy, and Zald telah mengidentifikasi tiga faktor yang mencakup
dalam pengujian tersebut “sebuah kemunculan dan perkembangan pada gerakan
sosial”yaitu41
:
a. Struktur mobilisasi merupakan bentuk dari perserikatan (tidak formal serta
yang formal), terdapat pemberontak
Suatu struktur termasuk semua ini perserikatan dan hubungan yang tidak
formal meliputi pembangunan bersama blok gerakan sosial.
b. Peluang Politik merupakan suatu struktur dari peluang politik dan
ketidakleluasaan menghadapi gerakan. Poin konsep ini untuk melancarkan
40Doug McAdam and W. Richard Scott, Social Movement and Organization Theory,(New
York: Cambride University Press, 2005), h., 6. 41
Doug McAdam and W. Richard Scott, Social Movement and Organization Theory, h., 7.
23
hubungan antara kelembagaan politik. yang menetapkan struktur peluang dan
ketidakleluasaan, dan gerakan sosial itu muncul sebagai tantangan dan
membentuk sistem kembali.
c. Proses pembingkaian merupakan suatu proses kebersamaan terhadap
penafsiran atribusi, dan konstruksi sosialism. Yaitu mediasi antara peluang dan
aksi.
Teori tersebut sebagai mediasi parameter dan aktor sosial, sebagai aktor
(sosiolog) kebersamaan mereka pada situasi tersebut membentuk serta merancang
perbaikan, terhadap garis-garis yang telah dibuat untuk dapat dilaksanakan. Oleh
karena itu, teori tersebut memiliki prespektif historis yang sempit dan
sesunguhnya sangat berorientasi pada penjelasan tindakan jangka pendek, spontan
atau sekedar bentuk „protes‟. Dengan demikian gerakan transnasional dapat
berada dalam tahapan yang berbeda-beda di berbagai negara.
Ada beberapa klasifikasi gerakan sosial yaitu: pertama, menurut bidang
perubahan yang diinginkan, kedua, menurut kualitas perubahan yang diinginkan.
Ketiga, menurut target perubahannya. Keempat, menurutnya arah perubahan yang
diinginkan. Kelima, menurut strategi yang mendasari atau “logika tindakan
mereka”. Keenam, menurut sejarah perkembangannya.
Pertama, menurut bidang perubahan yang diinginkan. Tipe gerakan sosial
ini dibendakan menjadi dua. Pertama, gerakan sosial dengan tujuan terbatas hanya
untuk mengubah aspek tertentu dalam masyarakat tanpa menyentuh struktur
lembaganya. Gerakan ini dinamakan gerakan reformasi. Kedua, menurut kualitas
peruabahannya yang diinginkan . kelompok ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
pertama, gerakan konservatif. Gerakan ini merupakan gerakan yang mengarah ke
masa lalu. Gerakan ini berupaya memperbaiki lembaga, hukum, cara hidup serta
keyakinan yang telah mapan di masa lalu tetapi mengalami erosi dan dibuang
dalam perjalanan sejarah kedua, geraka progresif, yaitu gerakan yang menekankan
pada inovasi mengenalkan lembaga baru yang berorientasi pada masa depan.
Ketiga, menurut target perubahannya. Tipe gerakan sosial ini dibedakan menajdi
dua. Pertama, gerakan sosial yang memusatkan target perubahannya pada
perubahan struktur sosial. Misalnya gerakan reformasi di Indonesia pada tahun
24
1966 dan 1998. Kedua, gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan diri
individu. Gerakan sosial ini misalnya adalah gerakan keagamaan yang
menginginkan perubahan dalam diri individu, Gerakan Disiplin Nasional serta
Gerakan Menanam Seribu Pohon.
Keempat, menurut arah perubahan yang diinginkan . tipe gerakan sosial ini
dibagi menjadi dua. Pertama gerakan sosial positif dan negatif. Kelima, menurut
strategi yang mendasari atau “logika” tindakan mereka”. gerakan yang mengikuti
gerakan instrumental, yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik.
Sedangkan gerakan sosial menurut karakteristiknya ada empat, yakni:
a. Jaringan interaksi informal;
b. Perasaan dan solidaritas bersama;
c. Konflik sebagai fokus aksi kolektif;
d. Mengedepankan bentuk-bentuk protes.42
1. Gerakan Sosial Bidang Pendidikan
Sebagaimana dari pemaparan sebelumnya bahwa dalam gerakan sosial
memiliki teori dan sebab munculnya. Begitu pun dengan variasi bidang gerakan
sosial. Salah satunya gerakan sosial bidang pendidikan. Gerakan ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pengetahuan terhadap civil society agar dapat
mengahadapi masa depan dengan meng-update ilmu pengetahuan.
Pada abad 20-an ilmu pengetahuan berkembang pesat terutama dalam
bidang teknologi. Banyak dari ilmuan menciptakan barang baru dengan berbasis
teknologi untuk memperluas jangkauan serta mudah diakses di kalangan civil
society. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi mereka yang update akan
teknologi. Namun di sisi lain bagi mereka yang tak tersentuh dengan ilmu
pengetahuan tidak dapat mengikuti peradaban maju dari sebagian kalangan
tersebut. Mereka banyak didapati di daerah yang terpencil dan di negara yang baru
berkembang.
42
Dimpos Manulu, Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik; Kausu Perlawanan
Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, sumatera Utara, dalam Jurnal Populasi, Vol. 18 No. 1 2007.
25
Salah satu cendikiawan Ivan Illich43
sistem pendidikan harus memiliki
tujuan44
seperti:
1. Pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan
mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat.
2. Pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan
pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah, demikian pula bagi
orang yang ingin mendapatkannya.
3. Menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan.
Maka dari itu, timbullah kegelisahan dari sebagian kalangan civil society
untuk dapat berkontribusi dalam menghadapi isu pendidikan tersebut. Dengan
berasaskan kolektivitas, civil society menyatukan visi dan misi dalam skala waktu
tertentu agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan.
Gerakan sosial terbagai atas dua bentuk yaitu, gerakan sosial dari
pemerintahan dan gerakan sosial dari non pemerintahan. Kalau gerakan sosial
pendidikan dari pemerintahan ia dinaugi oleh negara atau bidang yang terhubung
dengan pemerintahan, sedangkan gerakan sosial pendidikan non pemerintahan
merupakan perhimpunan dari beberapa orang yang memiliki visi dan misi
kemudian donasinya pun dari kalangan mereka sendiri. Berikut contoh gerakan
sosial pendidikan:
1. Unicef of education (aliansi dari PBB)
2. ASEAN of education
3. Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (aliansi dari organisasi masyarakat Islam
di Indonesia)
4. 100 guru Indonesia (aliansi dari komunitas peduli pendidikan di
Indonesia) Dan lain sebaginya.
43IIvan Illich dilahirkan di Wina pada tahun 1926 adalah seorang filsuf dengan berlatar
pendidikan di Universitas Gregonia, Roma Itala, bidang teologi kemudia melanjutkan Universitas Salzburg hingga mendapat gelar doctor di bidang ilmu sejarah dan menjadiprofessor 1981 di Berlin Jerman.. Ia melakukan banyak penelitian di Institusional Alternative In a Technological Society dengan fokus tentang Amerika Latin. Salah satu gagasannya tentang pendidikan yang studi empirisnya di Amerika Latin. Dikenal atas kritiknya terhadap sistem sekolah, menurutnya banyak terjadi penyimpangan dalam menagani krisis pendidikan. Bahkan ia membuat buku terkait pendidikan yaitu Deschooling Society tahun 2002. (baca: https://www. Britannica.com/biography/Ivan-Illich)
44http://learning.media.mit.edu/courses/mas713/readings/DESCHOOLING.pdf
26
2. Media dan Masyarakat Madani
Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan
kebudayaan, termasuk budaya dalam pengertian tatacara, mode, gaya hidup dan
norma-norma.45
Media Massa dapat dijadikan sarana untuk perkembangan
terhadap tingkah laku masyarakat di suatu negara. Sebab media massa memiliki
sifat yang general dan inklusif, sehingga memiliki jaringan yang luas dan dapat
diakses oleh seluruh masyarakat madani.
Konsep masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab. Sebagaimana
dalam bahasa arab dengan asal kata Madinah-Madaniyah yang berarti
peradaban.46
Peradaban dalam suatu negeri dapat dibentuk oleh adanya peran
media massa. Karena opini yang disampaikan secara aktual dan terkadang dapat
mempengaruhi secara massal. Sebagaimana, Tugas dan Fungsi pers adalah
mewujudkan keinginan kebutuhan informasi melalui media cetak maupun media
elektronik seperti radio, televisi dan internet. Fungsi informative yaitu
memberikan informasi, atau berita kepada masyarakat secara actual dan berskala.
Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat
modern telah memainkan peranan yang amat penting. Menurut McQuail dalam
bukunya Mass Communication Theories, ada enam perspektif yaitu:47
1. Window on event and experience yaitu media massa merupakan sarana belajar
untuk mengetahui berbagai peristiwa.
2. A Mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection yaitu
media menyingkap berbagai peristiwa yang merefleksikan apa adanya (bersifat
jujur).
3. Gatekeeper yaitu media massa sebagai filter yang meyeleksi berbagai hal
untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau
bentuk content berdasar standar para pengelolanya.
45
McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa,(Bandung: Erlangga, 1987), h., 1 46
Nurcholis Madjid, Menuju Masyarakat Madani, dalam Jurnal Ulumul Quran, No. 2/VII/1996, h., 55
47Aria Aditya Setiawan, Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Kualitas
Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura, dalam jurnal https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/5096/4621, h., 2
27
4. Guide yaitu media massa sebagai penunjuk atau interpreter atas ketidakpastian,
atau alternative yang beragam.
5. Institution yaitu media massa sebagai wadah mempersentasikan informasi dan
ide-ide.
6. Interlocutor yaitu media massa sebagai penghubung partner komunikasi.
BAB III
GERAKAN FATHULLAH GULEN
A. Profil Fathullah Gulen dan Perkembangan Sosial-Politik
Syekh Muhammad Fathullah Gulen lahir pada tahun 1938 M di desa kecil
yaitu Korchuk, provinsi Erzurum. Beliau hidup di lingkungan keluarga taat
beragama. Ayahnya, Ramiz Afandi, dikenal sebagai ulama yang santun. Dialah
yang mengajarkan Al-Quran kepada sang anak. Sang ibu biasa
membangunkannya pada tengah malam lalu mengajarkannya Al-Quran.48
Kelahiran Gulen ketika maraknya pemahaman nasionalisme dan sekularisme dari
pemimpin Kemal Attarturk (1922), pada tahun 1924 ketika itu seluruh lembaga
pendidikan keagamaan di Turki dilarang dan digantikan dengan pendidikan
sekuler. Pelarangan ini terus berlanjut hingga 1949 (pendidikan keagamaan
sebagai pilihan) dan pada tahun 1950 pendidikan keagamaan mulai diwajibkan
kembali.49
Rumah ayahnya sebagai tempat jamuan seluruh ulama dan sufi terkenal
wilayah itu. sebab itu, Gulen biasa duduk dengan para tokoh besar dan
mendengarkan pembicaraaan mereka. Dan juga, ayahnya mengajarkan bahasa
Arab dan Persia untuk memperkaya bahasanya. Pada masa kanak-kanak ia belajar
di sekolah agama. Di samping itu, ia sering pergi ke surau untuk menerima
pembinaan ruhani dan ilmu-ilmu agama dari para ulama terkenal. Di antara
mereka adalah Utsman Bektasy, fakih paling menonjol pada masanya. Dari
beliau-lah Muhammad (Gulen) mempelajari ilmu nahwu, balagah, ushul fikih, dan
akidah. Ia juga belajar tentang ilmu-ilmu umum dan filsafat.
Pada masa studinya ia berkenalan dengan risalah al-Nur dan gerakan santri
al-Nur serta sangat terpegaruh olehnya. Gerakan al-Nur adalah gerakan
48
Muhammad Fathullah Gulen, Islam Rahmatan lil ‘almain,(Jakarta:Republika, 2013), h., 2.
49John L. Eposito, Islam dan Politik, ter. Joesoef Sou‟yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h., 56.
28
29
pembaharu dan kebangkitan integral yang dipelopori dan dipimpin oleh seorang
ulama besar, Badiuzzaman Said Nursi (penulis risalah al-Nur). Dari forum diskusi
itu, Gulen mendapatkan banyak pelajaran, baik terkait keagamaan, spritualitas,
modernitas, dan penalaran. Dari forum ini pula Gulen diperkenalkan dengan
pemikiran dan karya-karya Said Nursi oleh para guru spiritual, terutama Syeikh
Muhammad Lutfi Efendi, yang sangat mempengaruhi Gulen. Said Nursi adalah
seorang dai’ sekaligus tokoh sufi modern (non-tarekat) terkemuka yang
memperjuangkan agar Islam mampu selaras dengan modernisasi (Barat). Dia
menyatakan bahwa agama (Islam) dan ilmu pengetahuan tidaklah bertentangan.
Gerakan Nursi ini, yang disebut Nurcu, menyebar luas ke seluruh Turki setelah
tahun 1950 dan mendapat pelajaran di sekolah sekuler. Setelah perkenalannya ini,
kemudian Gulen sangat aktif mengikuti kajian-kajian yang digelar oleh para
pengikut Nursi tersebut.50
Seiring bertambahnya usia, bacaannya meningkat, wawasannya semakin
beragam dan luas. Ia mempelajari budaya, pemikiran, serta filsafat Barat dan
Timur. Selain itu, ia pun membaca ilmu-ilmu umum, seperti fisika, kimia,
astronomi, dan biologi. Ketika mencapai usia dua puluh, ia ditunjuk sebagai imam
di masjid Ujj Syarfeli di Kota Edirne. Di sana ia menetap dua tahun setengah
dalam nuansa zuhud dan olah jiwa. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di masjid
dan tidak keluar kecuali untuk keperluan penting.
Lalu, tibalah saatnya wajib militer. Ia melaksanakannya di Mamak dan
Iskandruna. Setelah itu, ia kembali ke Edirne. Dari sana ia kemudian dipindahkan
ke Qarqilar Uli, lalu dipindahkan lagi ke Izmir pada 1966 M, ia mulai mendirikan
pondokan untuk para pemuda, lewat tempat itu dan lewat ceramah-ceramahnya. Ia
mendidik jiwa para pemuda, membersihkan dari kotoran, mengingatkannya pada
Sang Pencipta, serta menuntunnya kembali kepada-Nya. Jiwa mereka haus.
Rohani mereka dahaga. Mereka membutuhkan pembimbing seperti dirinya yang
menerangi jalan mereka menuju Allah dan Rasul-Nya.
50
Bulent Aras dan Omer Caha, Fathullah Gulen and His Liberal ‘Turkis Islam’ Movement, dalam Jurnal Middle East Review of Internasional Affairs, Vol. 4 No. 4, Desember 2000.
30
Setelah ancaman militer pada 12 Maret 1971 yang ditujukan kepada
pemerintahan saat itu, Syekh Fathullah ditahan. Ia dituduh berusaha mengubah
prinsip-prinsip sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku kala itu serta
menghembuskan semangat keagamaan kepada masyarakat.
Disamping itu, ia menggelar sejumlah seminar, diskusi, dan pertemuan
khusus sebagai wadah untuk menjawab berbagai pertanyaan pelik yang terlintas di
benak banyak orang, khususnya para pemuda. Mereka tidak mengetahui jawaban
dari masalah yang menggiringi mereka ke jurang keraguan dan ateisme. Karena
itu, jawaban-jawabannya menjadi obat mujarab bagi akal dan hati para pemuda
dan masyarakat. tidak aneh bila mereka berkumpul disekitarnya dan meminta
petunjuknya. Tanpa mengharapkan materi atau duniawi, dengan perlindungan
payung hukum yang berlaku di Turki, komunitas tersebut mendirikan sejumlah
sekolah dan kelas-kelas internal, menerbitkan koran dan majalah, mendirikan
percetakan, menyusun buku, serta membangun stasiun penyiaran dan jaringan
televise, bahkan memiliki media masa Zaman yang menjadi media masa teratas di
negara Turki. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sekolah-sekolah mereka tersebar di
berbagai tempat di dunia. Menjadi perhatian khusus mereka adalah negara-negara
Asia Tengah yang telah menderita akibat penjajahan Rusia dan komunis selama
kurang tujuh puluh tahun.
Terutama setelah tahun 1990-an, syekh Fathullah Gulen memulai sebagai
gerakan yang memelopori dialog dan saling pengertian antaragama dan pemikiran
dengan diwarnai nuansa kesejukan, jauh dari sikap fanatisme dan kebencian.
Ternyata gerakannya itu diterima secara luas, baik di Turki maupun di luar Turki.
Gerakan ini mencapai puncaknya pada pertemuan yang berlangsung di Vatikan
antara Syeikh Fathullah dan Paus mengundangnya. Ia percaya bahwa kemajuan
sarana komunikasi telah membuat dunia tak ubahnya sebuah desa global sehingga
gerakan apa pun yang berlandaskan permusuhan dan kebencian tidak akan
mendatangkan hasil positif. Ia juga percaya bahwa kita harus terbuka terhadap
seluruh dunia sekaligus menyampaikan bahwa Islam tidak tegak di atas gerakan
terorisme, sebagaimana digambarkan oleh musuh dan bahwa kesempatan
membentang luas bagi kerja sama antara Islam dan agama-agama lain.
31
Saat ini Fetullah Gulen sendiri berada di Pennyslavenia, Amerika Serikat.
Gulen telah berada di sana semenjak tahun 199951
. Selain bertempat tinggal di
sana beliau juga mengisi majelis ilmu dan zikir. Memperdalam kajian kelimuan
dan berbagi dengan murid-muridnya. Sebagaimana dikenal ajaranya yang
altruisme memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar.
B. Gerakan Fathullah Gulen di Turki
1. Pengaruh Gerakan Gulen Terhadap Sosial-Politik di Turki
Secara garis besar, situasi sosial-politik Turki, di era Gulen hidup, adalah
bahwa tampuk pemerintahan Turki sudah tidak lagi dipegang oleh para Kemalis
yang memperjuangkan sekularisasi yang sangat ketat, bahkan hingga sekolah-
sekolah keagamaan, tarekat-tarekat sufi, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya
dihapus dan dilarang. Ketika itu, pasca diterapkannya politik demokrasi multi-
partai (1946), tampuk kekuasaa beralih ke tangan Partai Demokrat, salah satu rival
partai RPP-Kemalis.52
Adapun untuk pemilu pada tahun 1950, Partai Demokrat berusaha
mengambil hati para kelompok agama degan memberikan toleransi dan
kebebasan. Sehigga pada priode 1950-an untuk mata pelajaran keagamaan
diajarkan di sekolah-sekolah bahkan itu menjadi wajib. Dan juga, pada tahun
tersebut dalam ruang lingkup Universitas dibentuk Fakultas Teologi berguna
untuk mendidik para imam. Maneuver politik yang diterapkan berhasil menarik
hati kelompok agama, terutama kelompok agama the Followers of Light yang
dipimpin oleh Said Nursi.53
Gerakan Fathullah Gulen memiliki jutaan pengikut
dan simpatisan yang tak terhingga, tapi secara pasti bahwa gerakan sipil ini
menjadi gerakan paling besar di negara Turki. Sehingga Gulen menjadi rujukan
51
https://yle.fi>Uutiset>News/Coup Plotter or moderate religius leader?Yle meet Turke‟s most wanted man, News, 08 April 2018.
52Aly Mashar, Fathullah Gulen dan Gerakan Islam Turki Kontemporer, dalam Jurnal Vol.
22 Nomor 1 Januari 2011. 53
John L. Esposito, Islam dan Politik, terj. Joesoef Sou‟yub, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h., 138.
32
atas pendapat-pendapatnya di Turki. Bahkan, pernah sewaktu itu menjadi rujukan
dalam koran sipil swasta sebagai pemimpin ulama bagi Turki.54
2. Peran Fathullah Gulen sebagai Ulama (Hocaefendi)
Ceramah-ceramah Fathullah Gulen tidak hanya bersifat retorik atau hanya
ceramah, namun juga, mendorong para pendengar atau para pengikutnya untuk
menyadari impian untuk diamalkan. Bahkan pendukung Gulen sebagai pemimpin
intelektual, pengikutnya menyesuaikan ajarannya sebagai bentuk ijtihad.
Meskipun dia tidak melakukan pelabelan dengan nama ijtihad Gulen. Para
pengikut Gulen juga berhasil membangun banyak perserikatan wakaf yang
berhubungan dengan pendidikan, yayasan dan juga banyak perusahaan yang
menyediakan layanan pendidikan. Para pelaku bisnis dari pengikut Gulen sering
terlibat aktif dalam layanan pendidikan tersebut.
Secara umum gerakan Gulen menekankan kepada moderasi, dan
mempertimbangkan nuansa modern, itu tergambarkan ketika penyongkong sudut
pandang di sekelilingnya membentuk refleksi dan partisipasi politik secara
individual kepada kesadaran kepentingan pribadi, meskipun mengikuti identitas
kolektifitas, dan memperjuang gerakan suasana jaringan secara lokal dan institusi
yang terlibat dalam relasi pengetahuan global yang demokrasi. Perjuangan
tersebut berupa hak asasi manusia, sains, dan perkembangan modern (teknologi).
Sehingga pencapain gerakan Gulen dalam promosi pendidikan hingga level
tertinggi dan menjadi nomor satu di Turki.
3. Orientasi Gerakan Fathullah Gulen
Fatullah Gulen menyadari atas pluralitas, serta bersifat inklusif atas itu
untuk membangun cita-cita kedamaian. Gerakan Fathullah Gulen mengupayakan
kesukseskan dalam tindakan moral (akhlak), spriritual, intelektual, finansial, dan
sumber daya manusia yang mampu dalam kehidupan sosial, sehingga membangun
sekolah sebagai tempat pendidikan dari tingkat dasar hingga level universitas.
Gerakan memiliki prinsip kedepan yaitu pluralism, diversity, toleransi, menerima
54
Ihsan Yilmaz, State, law, Civil Society and Islam in Contemporary, dalam Jurnal The Muslim Word Volume 95 July 2005.
33
keberagaman, sebagai masyarakat madani, untunk membangun dan mendirikan
kedamaian yang berkelanjutan.55
Gerakan Gulen tidaklah gerakan politik. melainkan gerakan dengan
orientasi pembangunan sosial. Prestasinya tersebut diakui sebagai warna bentuk
dari demokrasi yang bersifat pluralis. Adapun aktivitas dialognya, untuk
membangun toleransi. Dan juga projek pendidikan membuktikan secara langsung
menolong kondisi sosial-ekonomi, mendorong penduduk lokal untuk bekerjasama
dalam wakaf/yang bersifat kedermawanan. Fungsi dari pojek tersebut untuk
menuntaskan kemiskinan di negara Turki. Sebagai aktor masyarakt sipil, gerakan
Gulen yang bersifat sukarela dan berasaskan kolektivitas. Dan juga gerakan
tersebut dikenal dengan gerakan alturistik, yang mana sesuai dengan sloganya dari
gerakan Gulen yaitu mendahului kepentingan orang lain. dan juga oreintasi
gerakannya pun untuk pengabdian kepada masyarakat yang bercita-cita memberi
kontribusi terhadap kemanjuan dan kesejahteraan negara. Dalam gerakan gulen
lebih menekankan pada gerakan pendidikan, mereka menganggap bahwa
pendidikan adalah akar dari permasalahan dan awal dari kemajuan. Dengan
demikian, dampak dari pengabdiannya bersifat jangka panjang.56
Prestasi dari gerakan pendidikan gerakan Gulen, mengibaratkan atas
kontribusinya merubah kezaliman pada urat nadi. Mereka meyakini bahwa
pendidikan merupakan elemen suatu perubahan menuju kesejahteraan. Mereka
percaya bahwa pada masa depan akan terjadi kegemilangan karena sumber daya
manusia telah dibina dari bentuk pola pikirnya.
55
John L. Eposito and Ihsan Yilmaz, Transnational Muslim faith-based peacebuilding:Initiavesof the Gulen Movement, dalam jurnal Eropean of Economic and political Studies, No. 3 Tahun 2010.
56Muhammad Cetin, terj Pipin Sophian dan Wage setia Budi, Pencerahan Gulen Gerakan
Sosial Tiada Batas, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2013), h., 258.
34
C. Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia
1. Sekolah yang Terinspirasi dari Gulen di Indonesia
Gerakan Fathullah Gulen dikenal dengan Hizmet dalam bahasa Turki
dengan artian service atau melayani. Salah satu upaya yang mereka lakukan
dengan membangun sekolah dan lembaga binaan, baik itu sekolah dasar, sekolah
menegah pertama, dan sekolah menegah atas. Sekolah-sekolah tersebut dibangun
dengan kesadaran kolektivitas dengan konsep amal jariyah, seperti
beasiswa/donasi. Diketahui bahwa sekolah-sekolah tersebut mengunakan sistem
yang mengkombinasikan antara standar internasional modern, etika/akhlak dan
spiritualitas. Dengan demikian, prestasi yang mereka raih dari kompetisi sains di
tingkat nasional dan internasional. Di sisi lain, gerakan tersebut berakar dari
pengetahuan agama yang mendalam. Bahkan, sekolah-sekolah yang mereka
dirikan telah diterima dan sukses diberbagai tempat, juga berbagai latar belakang
budaya yang berbeda. Sekarang, lebih dari 1000 sekolah, terdapat lebih dari 140
negara di Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika.57
Adapun di Indonesia, sekolah-sekolah yang terinspirasi dari Gulen, telah
berkembang begitu pesat. Berawal pada tahun 1995, dan sekarang telah ada
sepuluh sekolah yang telah didirikan, yang mana mereka memberi nama dengan
Bilingual Boarding Schools. Sekolah tersebut menyebar di berbagai provinsi dan
pulau. Sedangkan di pulau Jawa, mereka memiliki di daerah Depok, Banten,
Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Sragen, dan Semarang. Mereka juga ada di
Aceh, dan di Kalimantan Selatan. Sekolah-sekolah tersebut pernah dinaugi oleh
suatu institusi yang bernama PASIAD58
, institusi PASIAD merupakan institusi di
kawasan Asia Pasifik singkatan dari Association of Social and Economic
Solidarity with Pacific Nations. Institusi tersebut berasal dari gerakan Hizmet yang
bekerja pada swasta dan pemerintahan. Bahkan, sekolah yang terinspirasi dari
Gulen itu membangun jaringan dan membuat kolaborasi dengan berbagai
57
Ihsan Yilmaz, State, law, Civil Society and Islam in Contemporary, dalam Jurnal The Muslim Word Volume 95 July 2005.
58Aly Mashar, Fathullah Gulen dan Gerakan Islam Turki Kontemporer, dalam Jurnal Vol.
22 Nomor 1 Januari 2011, juga terdapat di Zulfahmi, Fathullah Gulen Sang Inspirator Gerakan Damai Masyarakat Sipil di Turki, (Jakarta: UI-Press, 2014), h., 68.
35
institusi lainnya. Keberadaan PASIAD dimaksudkan membangun jaringan kerja
sama ekonomi.
Sekolah-sekolah yang mereka miliki telah sukses meraih berbagai apresiasi.
Salah satunya dari publik figure di Indonesia seperti Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) selaku presiden pada priode 1999-2001 M. Juga dari, Hidayat Nur Wahid
mantan ketua Majelis Permusyawaratan dan Perwakilan. Mereka memandang
sekolah inspirasi dari Gulen telah berhasil mengkombinasi nilai-nilai moral
dengan kurikulum Internasional sains yang mana, banyak sekolah di Indonesia
mengalami masalah hal demikian.
Berikut Institusi-Instusi yang terinspirasi dari Fathulah Gulen di Indonesia.
No Nama Lembaga Jumlah Wilayah
1. Sekolah Pribadi II Depok, Kab.Bogor
dan Bandung
2. Sekolah Semesta I Semarang
3. Sekolah Kharisma Bangsa I Tangerang Selatan
4. Sekolah Kesatuan Bangsa I Yogyakarta
5. Sekolah Fatih I Banda Aceh
6. Sekolah Teuku Nyak Arif I Banda Aceh
7. SBBS I Sragen
8. Sekolah Banoa I Kalimantan Selatan
9. Majalah Mata Air I Jakarta
10. Yayasan Bina Insan Kamil I Tangerang Selatan
36
2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Gerakan Fathullah Gulen.
Pemerintah Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara Turki
dalam berbagai bentuk, di antaranya:59
1. Diplomasi Politik.
Kedua negara sepakat untuk berdeklarasi ter hadap peningkatan hubungan
persahabatan dalam New Word Setting.
2. Diplomasi ekonomi dan pendidikan.
Kedua negara sepakat memperkuat pertumbuhan hubungan anatara Indonesia-
Turki bahwa berkomitmen untuk membantu perkembangan secara bersama
bilateral maupun multilateral.
3. Diplomasi sosial-budaya dan penerangan.
4. Diplomasi Hankam (Pertahanan dan keamanan), dsb.
Sebelum terjadinya kudeta Turki pada 2016 lalu Indonesia –Turki banyak
menjalin hubungan diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.
Hubungan tersebut baik dari pihak institusi pemerintah Turki maupun dari Non
Government Organisation. Kerjasama Turki dengan Indonesia cukup banyak,
karena hubungan persahabatan kedua negara dapat dibilang dekat. Berikut area
kerjasamanya60
dari berbagai bidang yaitu :
1. Bidang Industrial
Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan Turki dalam
mengadakan Ships kontraktor (Tender).
2. Bidang Energi
Membangung power plan yaitu geothermal energy.
3. Bidang parawisata
Mendapatkan izin serta mendatangkan pelancong (Turism) untuk pertukaran
budaya dan meningkatkan nilai jual perdagangan di Indonesia.
59 Website dari: https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM2018%20MENLU%20RI%20ENG.pdf merupakan Joint Statement RI-Turki pada 31 Juli 2015.
60Penulis menghadiri Stadium General “Prespectif Relation Between Indonesia-Turkey in th
Context of Geopolitik and Geoeconomics”dengan pembicara H.E.Dr. Mehmet Kadri Sander Gurbuz selaku Duta Turki untuk Indonesia, acara ini dilaksanakan pada 20 Maret 2018 di Universitas Pertamina Jakarta.
37
4. Bindang pendidikan
Pertukaran pelajar dan beasiswa bagi mahasiswa Indoneisa yang berprestasi
untuk dapat kuliah ke Turki. Juga terdapat lembaga binaan dari progam Turki
di Indonesia untu k mahasiswa seperti Sulaimaniyah. Sulaimaniyah layaknya
ma‟had yang menampung serta membina mahasiswa-mahasiswa di Indonesia.
Adapun sebelum terjadinya kudeta di Turki pada tahun 2016 lalu, kerjasama
pemerintah Indonesia dengan Turki dari Non Government Organisation, seperti
Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Nations yang di
singkat PASIAD, menjalin kerjasama bidang peningkatan pendidikan dan
pembangunan keadaan sosial-ekonomi di Indonesia. PASIAD tersebut beraliansi
kepada Gerakan Fathullah Gulen/Hizmet, merupakan pembangunan dalam bidang
pendidikan sehingga banyak di Indonesia sekolah Internasional yang berbasis
Turki.
3. Pengaruh Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia.
Sebagai gerakan Transnasional, gerakan Gulen pun memberikan dampak
dan pengaruhnya di negara Indonesia. sebagimana yang kita ketahui bahwa
gerakan Gulen yang berorientasi pada bidang pendidikan telah banyak
membangun lembaga pendidikan di Indonesia. Pembangunan tersebut berupa
sekolah, lembaga sosial, dan media massa. Pembangunan yang dilakukan gerakan
Gulen memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidpan sosial di
Indonesia. Salah sarunya pembangunan sekolah yang berstandar Internasional,
rumah ilmu bagi mahasiswa Indonesia, dan media massa. Pengaruh gerakan
Gulen di Indonesia berdampak pada hubungan persahabatan negara Turki dengan
Indonesia, dari sisi kebudayaan. Gerakan Gulen telah membangun diplomasi
antarnegara yang bersifat non pemerintahan. Diplomasi tersebut telah melingkupi
pengenalan budaya dan informasi pengetahuan.
Disamping itu, menginggat pentingnya generasi muda terpelajar sebagai
generasi masa depan. Komunitas Gulen pun membangun asrama-asrama
mahasiswa dalam bentuk Dershane (Rumah Ilmu/Rumah Cahaya). yang
38
menjadikan Risalah Nur (karya ulama Turki terkemuka Bediuzaman Said Nursi)
sebagai bacaan utama dalam binaan komunitasnya.
Dershane adalah istilah dalam bahasa Turki yang secara harfiah berasal dari
dua kata yakni dars yang berarti pelajaran hane yang mengandung pengertian
rumah. Menurut Dr. Ali Unsal, Direktur Fathulah Gulen Chair Indonesia terakhir
priode 2016. Dershane adalah asrama mahasiswa atau pelajar di mana para
pemuda dapat tinggal dan belajar di sana. Disamping itu, mereka juga di bekali
pelajaran pelajaran dan pembiasaan pada akhlak Islami, agar mereka memahami
dan memiliki kesadaran pada kewajiban agama, cinta kasih, toleransi serta
dedikasi pada agama dan bangsanya. Begitu juga, timbulnya beberapa yayasan
solidaritas yang mana terinspirasi dari ajaran Gulen dan juga media cetak berbasis
dakwah dan pengetahuan.61
Di sisi lain, gerakan Gulen di Indonesia memilki media masa sebagai wadah
literasi pertukaran pikiran melalui majalah cetak, website dan channel youtube
(dalam terjemahan bahasa Indonesia). Melalui media tersebut memberi pengaruh
eksistensinya gerakan Gulen di Indonesia dan memperkenalkan gagasan-
gagasannya. Dalam teori diplomasi hal demikian dikategorikan diplomasi soft
power.
Dengan demikian, gerakan Fathullah Gulen memberikan dampak positif
terutama dalam peningkatan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Terutama
dalam membina siswa, karena beberapa sekolah yang telah dibangun terinspirasi
dari Gulen dan juga asrama bagi mahasiswa.
61
Zulfahmi, Fathullah Gulen Sang Inspirator Gerakan Damai Masyarakat Sipil di Turki, (Jakarta: UI-Press, 2014), h., 85.
BAB IV
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA PASCA UPAYA
KUDETA TURKI PADA 16 JULI 2016
Gerakan sosial transnasional yang dipelopori oleh Fethulah Gulen di Turki
merupakan gerakan yang menyebarkan ajaran altruisme dengan memegang
prinsip amar ma’ruf nahi mungkar sebagai bentuk dari pengamalan yang
berlandasan pada kitab suci Al-Quran. Gerakan Gulen dikenal dengan Hizmet
yaitu tindakan melayani dan pengabdian kepada umat. Sebagai Hoca (dibaca
Hoja) yang berarti syekih, kiayi atau pemuka agama, beliau merupakan ulama
terkenal yang telah mempengaruhi banyak pengikutnya di negara Turki. Bahkan,
pengikut Gulen telah medominasi dalam struktur pemerintahan Turki, serta telah
mendirikan institusi, sekolah, universitas, bank, dan media massa sebagai
perkembangan modern di Turki. Ajaran Gulen dikenal dengan spiritualitas dan
modernitas. Mengkaji agama dan ilmu pengetahuan seperti sanis dan tekonologi.
Rujukan Fathullah Gulen terhadap ilmu pegetahuan dan spiritual seperti62
ustad
yang ditujukan oleh kalangan Gulen untuk seorang ulama Badiuzaman Said Nursi.
Juga Fathullah Gulen sering menyadur dari ajaran Jalaludin Rumi, Yunus Emre,
dan Ahmed Yesevi. Beliau merupakan guru yang telah mempengaruhi pola pikir
Fathullah Gulen.
Faktor awal yang mendorong Fathullah Gulen membuat gerakan adalah
kegelisahan beliau terhadap negara sekuler Turki pada zamannya, yaitu zaman
peradaban Kemal Attatruk, yang mana memisahkan agama dengan negara
(lingkungan publik). Dengan adanya persoalan itu beliau membuat gagasan untuk
bagaimananya agar eksistensi agama dapat timbul di permukaan publik. Menapaki
gagasan tersebut dimulai dengan jalan dakwah, membentuk majelis ilmu serta
membangun asrama pelajar. Sehingga ajaran Gulen membentuk suatu komunitas
62
M. Fathullah Gulen, Toward A Global Civilization of Love and Tolerance, (New Jersey:
The Light Inc, 2004), h., 179.
39
40
dan gerakan yang memiliki banyak pengikut di santreo Turki, bahkan terdapat di
140 negara.
Namun, perjalanan dakwah beliau mengalami lika-liku dan konflik yang
dihadapinya. Persoalan tersebut dengan pemerintahan (era Erdogan), titik panas
konflik pada tahun 2013 dan puncaknya pada tuduhan upaya kudeta terhadap
Turki yang dialamatkan ke Fethulah Gulen Organisation (FETO) pada 16 Juli
2016.
A. Eksistensi Gerakan Gulen Pasca Adanya Upaya Kudeta Turki pada 16
Juli 2016 di Indonesia
Awal masuknya orang-orang Gulen di Indonesia pada tahun 1995, ketika
sejumlah mahasiswa asal Turki menempuh pendidikannya di Universitas
Indonesia. Kemudian mahasiswa tersebut menjalin kerjasama dengan pengusaha
Indonesia untuk membangun sebuah institusi pendidikan. Sebagaimana jaringan
Gulen memiliki institusi di kawasan Asia Pasifik Association of Social and
Ekonomi Solodarity with Pasific Nations dalam bahasa Turki Pasisfik Ulkeleri ile
Sosyal ve Iktisadi Dayanisma Denegi lalu lebih dikenal dengan singkatannya
PASIAD, yang mana institusi PASIAD menjadi donatur terbesar dalam
pembangunan institusi pendidikan atau sekolah-sekolah Turki yang ada di
Indonesia.
Beberapa tahun kemudian, institusi pendidikan yang terinspirasi dari Gulen
berkembang di Indonesia. Sekolah yang terinspirasi dari ajaran Gulen tersebut
dikenal dengan Bilingual Boarding School. Sekolah tersebut terdapat di pulau
Jawa yaitu: Depok, Banten, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Sragen, dan
Semarang. Pun terdapat di Aceh dan Kalimantan Selatan.63
Selain dari
pembangunan sekolah-sekolah gerakan Gulen yang disebut Hizmet juga
mendirikan asrama-asrama bagi mahasiswa. Asrama-asrama ada di kawasan
perguruan tinggi Indonesia. salah satunya di Depok, Tangerang, dan Bandung dll.
Asrama itu dikenal dengan sebutan Dershane (rumah ilmu).
63
Heri Setyawan, Nurturing Religious and Humanistic Values to Young Generation in
Gulen and Juseuit School in Indonesia, dalam Jurnal Studi Agama-agama Universitas Gajah Mada Vol. 6, No. 1 Maret 2016.
41
Disamping itu, orang Gulen atau Hizmet juga memiliki media massa di
Indonesia, salah satunya media cetak seperti majalah bulanan, nama majalahnya
ialah Mata Air. Majalah itu memiliki orientasi bahasan mengenai spiritualitas,
budaya, dan sains. Biasanya dalam kolom spiritualitas memuat artikel-artikel yang
disadur dari tulisan dan ceramah Fetullah Gulen. Selain majalah juga terdapat
media dakwah melalui internet yaitu channel Youtube dengan namanya Dawai
Kalbu, dalam channel ini dapat ditemukan ceramah-ceramah Fathullah Gulen
yang telah di berikan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Media massa
dimanfaatkan bagi gerakan Gulen sebagai sarana pengembangan kebudayaan,
termasuk gaya hidup dan norma-norma agama. Sebab media massa memiliki sifat
yang general dan inklusif, sehingga cakupan jaringan yang luas dan dapat diakses
oleh seluruh masyarakat madani.
Namun keberadaan Gerakan Gulen di Indonesia pasca adanya tuduhan
upaya kudeta Turki 16 Juli 2016 menjadi terancam. Sebagaimana terdapatnya
upaya pemboikotan terkait dengan Gulen di Turki maupun di Indonesia. Upaya
pemboikotan tersebut bernuansa paksaan dan otoritatif, begitupun tindakan serupa
di Indonesia. Padahal, menimbang apabila kepentingan negara lain terhadap
Indonesia harus melewati prosedur hukum internasional. Sebab negara Indonesia
memiliki marwah dan berasaskan persamaan derajat. Sebagaimana prinsip politik
luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang mana Indonesia menentukan sikap
dan ideologi bangsa tanpa ada intervensi dari negara lain, serta apabila ada urusan
hukum yang berkaitan antarnegara atau hukum internasional harus memenuhi asas
hukum, salah satunya asas Bonafide yaitu asas iktikad baik dan asas Pacta Sunt
Servanda yaitu asas persetujuan antarbangsa. Tetapi kenyataannya, ketika
pemerintahan Turki yang dipimpin oleh Racep Tayib Erdogan meminta sekolah-
sekolah yang terjaring dengan gerakan Gulen harus ditutup, permintaan tersebut
melalui Kedutaan Besar Turki di Indonesia. seharusnya ada persetujuan terlebih
dahulu dan itu menunjukan seolah memberi intervensi pemerintahan Indonesia.
Juru bicara kementrian luar negeri
42
Arrmanantha Nasir priode 2014-2019 pun menyatakan bahwa negara Turki agar
dapat menghormati sistem pemerintahan pendidikan di Indonesia.64
Menurut pengamat dunia Islam Din Syamsudin menilai bahwa, meluasnya
gerakan Hizmet memiliki kemiripan dengan ormas Islam di Indonesia seperti
Muhammadiyah, kemiripanya dapat dilihat dari gerakan sosial dan pembangunan
sekolah. Sebagai pengamat dunia Islam, Din Syamsudin pun pernah dimintai oleh
salah satu tokoh Turki, mereka minta agar pemerintah Indonesia bisa membantu
penyelesaian masalah terkait Hizmet. Kemudian beliau pun hanya menjanjikan
untuk disampaikan kepada presiden dan wakil presiden Indonesia.65
Ditinjau dari aspek hukum keberadan gerakan Fathullah Gulen di Indonesia
dapat diatur pada UU No. 17 Tahun 2013 kemudian diikuti oleh PP No. 59 Tahun
2016 tentang aturan organisasi asing di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa
organisasi asing di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan tunduk pada aturan hukum di Indonesia, serta
tertib administrasi.
Pasca terjadinya insiden kudeta Turki 2016 lalu, gerakan Fathullah Gulen
dilabeli gerakan teroris.. Semua hal yang berhubungan dengan Fathullah Gulen
dianggap illegal, dan melanggar konstitusional Turki. Maka terjadilah
pembersihan atas gerakan tersebut. Demikian juga di gerakan Fathullah Gulen di
Indonesia terkena pengaruhnya. Ada indikasi pemboikotan instansi Gulen di
Indonesia. seperti sekolah-sekolah yang dibangun di Indonesia, lembaga
penelitian Gulen (Gulen Chair Indonesia di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta).
64
https://news.detik.com/berita/3266680/tegaskan-9-sekolah-tak-terkait-gulen-kemlu-minta-turki-hormati-ri.
65www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/11/29/p054o4396-
din-pemerintah-Indonesia-selesaikan-gerakan-hizmet pada Rabu 29 November 2017.
43
B. Upaya Pembubaran Gerakan Fathullah Gulen di Indonesia
Sejak kejadian upaya kudeta Turki 2016 lalu, pemerintah Turki telah
melabeli gerakan Fathullah Gulen atau hizmet ialah organisasi teroris yaitu
Fethulah Terorist Organisations (FETO) seperti dilansir di media Turki, Daily
Sabah, Jumat (29/7/2016). Otoritas Turki terus berupaya melakukan pembersihan
dan pembubaran pendukung ulama Fathullah Gulen yang diyakini sebagai dalang
utama percobaan kudeta. Bahkan Turki menyerukan kepada 50 negara untuk
menutup sekolah-sekolah yang dicurigai terkait pendukung Gulen. Termasuk di
dalamnya negara Indonesia.66
Otoritas Turki menyebut gerakan pendukung Gulen berawal dari kelompok
religius yang kemudian berubah menjadi kelompok bermotif politik dan terakhir
menjadi organisasi teroris, manuver gerakan tersebut pada sektor pendidikan
untuk mengembangkan ideologi serta pendanaan mereka. Seperti yang dilansir di
Daily Sabah salah satu media Turki.
Selain negara Indonesia, pembersihan terkait Gulen di belahan negara
seperti di kamboja bahwa Turki meminta Kamboja menutup Zaman International
School di Phnom Penh, ditutup karena diduga berkaitan dengan Gulen. Dalam
jumpa persnya, duta besar Turki di Kamboja Ilhan Tug mengklaim sudah
berkomunikasi dengan pemerintahan dan parlemen Kamboja terkait hal ini.
Pemerintah Turki memang gencar membersihkan segala sesuatu yang berkaitan
dengan Gulen. Guardian melaporkan, Presiden Racep Tayyip Erdogan
mengeluarkan keputusan untuk menutup untuk menutup 1.4043 sekolah, 1.229
yayasan, 35 institusi medis, 19 perkumpulan dan 15 universitas. Aset-aset mereka
dibekukan di negara Turki.67
Bahkan lebih dari 42.000 personel militer (termasuk
secara umum dan administrasi) polisi dan penegak hukum dipecat. Lebih dari
23.400 pegawai pemerintah dicabut surat izinnya, yaitu guru, doctor, dan
pengacara. Terakhir gejolak pembersihan ini pada April 2017, meliputi pegawai
pemerintah dan militer dibersikan sekitar 160.000 orang. Demikian juga otoritas
66https://news.detik.com/berita/3264243/selain-di-indonesia-turki-minta-50-negara-
tutup-sekolah-terkait-gulen. 67
https://news.detik.com/berita/3264053/turki-juga-minta-sekolah-terkait-gulen-di-thailand-dan-kamboja-ditutup.
44
Turki menutup seluruh sekolah Gulen, menutup media massa dan perusahaan
bisnis. Seluruh aset berharga tersebut berkisaran US$13 bilion yang dimiliki
gerakan Gulen di Turki.68
Upaya pembubaran gerakan Fathullah Gulen mengambarkan sikap otoriter
dari pemerintahan Turki. sebagimana dilihat Index demokrasi negara Turki dari
tahun 2013 hingga 2018 meningkat. Dan juga, dari fenomena otoritas Turki
terhadap gerakan Gulen dapat diukur dengan konsep Erich Fromm69
bahwa
terjadinya ke-otoriteran adalah apabila salah satu pihak sewenang-wenang dan
pihak yang lain tidak dapat mewujudkan eksistensinya yaitu dalam keadaan
lemah. Sebagaimana diketahui prinsip yang dianut oleh gerakan Gulen adalah
altruisme menjadikan teridentifikasi fenomena tersebut dapat dikategorikan ke-
otoriteran..
Begitu pun di Indonesia, upaya pembubaran Gerakan Gulen gencar
dilakukan, dengan penutupan sekolah basis Gulen dan institusi basis Gulen yang
memayungi kegiatan sosial dan pendidikan di kawasan asia pasifik. Demikian
negara Indonesia merupakan salah satu target pembersihan gerakan Gulen dari
otoritas Turki. Dilansir dalam surat kabar bahwa pemerintah Turki melalui
kedubesnya memerintahkan untuk menutup sekolah yang telah dicurigai oleh
otoritas Turki. Berikut sembilan sekolah yang dicurigai, kemudian diliris oleh
kedutaan Turki untuk Indonesia yaitu70
:
1. Sekolah Pribadi Depok
2. Sekolah Pribadi Bandung
3. Sekolah Semesta Semarang
4. Sekolah Kharisma Bangsa, Tangsel
5. Sekolah Kesatuan Bangsa, Yogyakarta
6. Sekolah Fatih Banda Aceh
68
Simon P. Watmough dan Ahmet Erdi Ozturk, The Future of th Gulen Movement in
Transnational Political Exile: Introduction to the Special Issue, dalam Jurnal Routldge Taylor & Francais Group terkait Politik, Religion & Ideology Vol 19 No. 1-10.
69Seorang akademisi abad ke-19 dalam bidang sosiologi, humanisme, sosialis demokrat dan
filsuf berkebangsaan Jerman. Memiliki masterpiece yaitu Escape from Freedom pada tahun 1941 70
Heri Setyawan, Nurturing Religious and Humanistic Values to Young Generation in
Gulen and Juseuit School in Indonesia, dalam Jurnal Studi Agama-agama Universitas Gajah Mada Vol. 6, No. 1 Maret 2016.
45
7. Sekolah Teuku Nyak Arif Banda Aceh
8. SBBS Sragen
9. Sekolah Banoa, Kalimantan Selatan
Demikian juga terhadap upaya pembubaran gerakan Gulen berdampak atas
penutupan dan tidak adanya perpanjangan kontrak Gulen Chair di Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya Gulen Chair merupakan
lembaga penelitian yang berbasis Gulen yang bekerjasama dengan pihak kampus,
atas kejadian tersebut menarik perhatian bagi kementrian luar negeri Indonesia
dan juga kementrian pendidikan Indonesia.
Sangat disayangkan upaya pembubaran dari otoritas Turki tersebut, padahal
gerakan Gulen atau Hizmet merupakan gerakan pengabdian, sebagaimana dalam
bukunya Muhammad Cetin bahwa tujuan dari gerakan Gulen adalah71
:
1. Bidang pendidikan, yaitu membangun dan mengelola taman-kanak-kanak,
pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menegah atas,
perhuruan tinggi. Juga membangun kursus bahasa, kursus computer,
bimbingan belajar, pusat kajian untuk semua usia, asrama mahasiswa dan
tempat penginapan.
2. Bidang kesehatan, yaitu membangun rumah sakit, poliklinik kesehatan dan
diagnostik.
3. Bidang media massa, yaitu mendirikan dan mengelola media massa televisi,
majalah bulanan, dan media online, serta menertbitkan jurnal. Bahasanya
tentang : agama, sosial, kesusasteraan, ilmiah, popular, ekologi.
4. Bidang penerbitan, yaitu mendirikan perusahaan penerbitan, perusahaan
percetakan, toko buku, dan perusahaan desain seni dan grafik.
5. Bidang bisnis dan keuangan yaitu, mendirikan dan mengelola bank,
perusahaan asuransi, asosiasi pengusaha, biro sumber daya manusia dan
konsultasi, resort penginapan dan akomodasi.
71Muhammad Cetin, terj Pipin Sophian dan Wage setia Budi, Pencerahan Gulen Gerakan
Sosial Tiada Batas, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2013), h., 274.
46
6. Bidang bantuan dan pertolongan kemanusian yaitu organisasi bantuan kemanusian
di tingkat lokal, nasional, dan transnasional, yayasan pusat budaya,
pusat dialog antarkepercayaan.
Maka untuk menilai atas gerakan tersebut, dapat diketahui dari pelopornya
atau tokohnya sebagai ukuran. Diteliti dari Fethulah Gulen itu sendiri,
bagaimananya tokoh tersebut dalam menjalani kegiatannya, diukur juga pola pikir
dan karakter tokoh tersebut. Apabila di analogikan dalam ilmu riwayat hadis,
ketika seorang rawi hendak menerima dan menyebarkan hadis mereka musti
mengetahui keadaan personal dari seorang muhadis tersebut. Sehingga dalam
periwayatan dan penyampaian pesan-pesan kenabian dapat diuji kevaliditasannya.
Pun dengan tokoh Fathullah Gulen, sejauh data Penulis dapat bahwa Fathullah
Gulen merupakan tokoh sufistik yang berpaham altruisme bahwa mendahulukan
kepentingan orang lain merupakan tindakan untuk melayani agar dapat
menyampaikan dakwah kenabian. Tindakan tersebut merupakan akhlak yang
direpresentasikan dari ajaran Rasullullah SAW. Hal demikian, menjadi suatu
kejanggalan apabila seorang Fathullah Gulen bertindak radikal, bahkan disebut
teroris. Di sisi lain, penelitian seorang antropolog sosial dari Universitas
Cambridge yang melakukan penelitian dan berkunjung langsung ke
Pennsylavenia, Amerika (tempat Fathullah Gulen berada sekarang) mengatakan
bahwa, tidak mungkin pendukung Gulen terlibat militer atas tindakan kudeta
tanpa persetujuan pemimpin mereka72
. Demikian Fathullah Gulen dengan
gerakannya fokus dalam aksi sosial dan pendidikan, sebagaimana penjabarannya
dalam bab sebelumnya.
Menimbang atas kejadian upaya pembubaran Hizmet ini bernuansa politis,
menurut hemat Penulis negara Turki kala itu mendekati pemilihan umum kepala
negara, bahkan adanya upaya amandemen sistem pemerintahan. Dimuat dalam
surat kabar Internasional Reuters bahwa kelompok hak asasi dan sekutu barat
Turki menyatakan keprihatinan tentang pembubaran atau pembersihan gerakn
Gulen. Karena otoritas Turki telah mengunakan kejadian kudeta tersebut sebagai
72
https://yle.fi>Uutiset>News/Coup Plotter or moderate religius leader?Yle meet Turke‟s most wanted man, News, 08 April 2018.
47
alasan untuk menutupi perbedaan pendapat, dan tidak ada proses hukum yang
jelas.73
Merujuk dari pendapatnya Aristoteles mengatakan bahwa “politik adalah
upaya seseorang atau sekelompok untuk memperoleh kehidupan yang layak dan
menyelesaikan masalah demi kepentingan umum maupun kepentingan pribadi”.
Maka dari itu Hizmet/gerakan Gulen tersebut menjadi suatu kekawatiran bagi
otoritas Turki dalam meraup suara/konstituen. Sebab mayoritas dari gerakan
Gulen telah berbeda pendapat dan berselisih semenjak kasus skandal korupsi yang
terjerat beberapa dari anak mentri pada 2013 lalu,74
dan pencucian uang dari putra
Erdogan (Bilal Erdogan) pada tahun Februari 2016, mendapati pemerintah Italia
atas petisi dari pengusaha juga politikus Turki Murat Hakan Uzan.75
Maka dari
itu, sebagai gerakan yang memiliki pengikut yang banyak menjadikan ancaman
serta menurunkan elektabilitas untuk kemenangan pada pemilihan umum yang
dilaksanakan pada tahun 2017.
Padahal, setelah amandemen konstitusi Turki yang merubah sistem
pemerintahan negara menjadi presidensial, yang sebelumnya parlementer. Dan
mengakui dengan sifat demokrasi. Seharusnya negara demokrasi menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat sehingga masyarakat dalam suatu negara memiliki hak
asasi serta kewenangannya sebagai masyarakat hukum, agar masyarakat berhak
menyatakan pendapat dan berpartisipasi di ruang publik, alasannya karena
masyarakat sebagai kontrol sosial, sebagaimana konsep yang digagas oleh Roscoe
Pound, yaitu kontrol sosial merupakan upaya dari masyarakat dalam berpartisipasi
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ada di wilayah atau
negara mereka. Kontrol sosial berfungsi sebagai penyeimbang masyarakat
terhadap pemerintahan.
Maka di negara Indonesia dalam menyikapi pembubaran/pembersihan
gerakan Gulen memiliki keputusan atau kebijakan tersendiri. Mengingat negara
Indonesia menghormati demokrasi dan memiliki hak keputusan atas negara
73https://www.reuters.com/Turkey sentences 74 to life in priseon in post-coup case:
Anadoulu/21 November 2018. 74
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/17/turkish-ministers-sons-arrested-corruption-investigation.
75https://internasional.kompas.com/read/2016/02/18/16460331/Italia.Selidiki.Putra.Erdogan .dalam.Dugaan.Pencucian.Uang
48
sendiri yaitu menganut sistem politik bebas aktif, hal tersebut menjadikan negara
Indonesia dimaksudkan agar jauh dari intervensi negara lain dalam
keberlangsungan kehidupan bernegara.
C. Prospek Diplomasi RI-Turki
Negara Turki memberikan pengakuan diplomatik terhadap Indonesia pada
tanggal 29 Desember 1949 dan hubungan bilateral Indonesia Turki dimulai pada
tahun 1950.76
Indonesia dan Turki telah melaksanakan tiga kali pertemuan forum
konsultasi bilateral pada tingkat pejabat eselon I guna membahas kerjasama
bilateral dan isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan
bersama. Kerjasama Indonesia Turki terhitung semenjak priode pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 2010, presiden
SBY telah melakukan kunjungan kenegaraaan. Kunjungan dalam delapan
perjanjian kerjasama di bidang Industri Pertahanan, Tenaga Kerja, Industri Kecil
dan Menegah, Pertukaran Budaya, dll.
Begitu juga pada pemerintahan priode Joko Widodo telah melakukan Joint
Press StatementI dengan negara Turki pada 31 Juli 2015 di Jakarta. Berikut hasil
kesepatannya:
1. Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan dan Presiden Indonesia Joko Widodo
bersepakat untuk membicarakan hubungan persahabatan “Indonesia and
Turkey: Towards an Enhanced Partnership in a New Word Setting”.
2. Kedua Presiden telah bersepakat untuk berkomitment atas kerjasama tingkat
bilateral maupun multilateral. Prioritas isu yang mereka sepakati adalah bidang
ekonomi, pertahanan industry dan pendidikan.
3. Kedua belah pihak negara berkomitment untuk memegang prinsip mutual
respect, sovereignty, national unity and territorial integrity.
4. Kedua pemimpin memiliki komitment pada peningkatan trade value pada 2014
mencapai US$ 2.47 bilion. Indonesia meningkatkan komoditi ekspor, dan
Turki sebagai lokasi stategis gerbang masuk pasar benua Eropa dan Timur
76 https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=78.
49
Tengah. Negara Turki juga menunjukan ketertarikan terhadap Indonesia
sebagai pasar ekspor Asia-Pasifik.
5. Kedua pemimpin juga sepakat dalam mendorong kerjasama investasi. Presiden
Widodo mengapresiasi pertumbuhan komunitas bisnis Turki di Indonesia.
terkhusus pada sektor terbaru bidang energy dan infrastruktur77
. Dsb Kedutaan
Turki pun menyatakan hubungan kerjasama Indonesia-Turki telah
berkomitmen untuk mewujudkannya. Sebagaimana H.E.Dr Mehmet Kadri Sander
Gurbuz menyampaikan pointnya78
:
1. Bidang Industrial Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan
perusahaan Turki dalam mengadakan Ships kontraktor (Tender).
2. Bidang Energi
Membangung power plan yaitu geothermal energy.
3. Bidang parawisata
Mendapatkan izin serta mendatangkan Turis untuk pertukaran budaya dan
meningkatkan nilai jual perdagangan di Indonesia.
4. Bindang pendidikan
Pertukaran pelajar dan beasiswa bagi mahasiswa Indoneisa yang berprestasi untuk
dapat kuliah ke Turki. Juga terdapat lembaga binaan dari progam Turki di
Indonesia untuk mahasiswa seperti Sulaimaniyah. Sulaimaniyah layaknya ma’had
yang menampung serta membina mahasiswa-mahasiswa di Indonesia.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia-Turki mengunakan konsep soft
power sebagimana teori yang dijabarkan pada bab dua. Maka dari itu banyak
ditemukan kerjasama di bidang-bidang atraksi kultural. Banyak aspek diplomasi
antara Indonesia dengan Turki, bahkan dari non pemerintahan. Seperti adanya
gerakan Gulen di Indonesia. Perkembangan gerakan Gulen di Indonesia
berkembang dan telah memberikan dampak positif bagi kemajuan di Indonesia.
77Website dari:
https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM2018%20MENLU%20RI%20ENG.pdf merupakan Joint Statement RI-Turki pada 31 Juli 2015.
78Penulis menghadiri Stadium General “Prespectif Relation Between Indonesia-Turkey in
th Context of Geopolitik and Geoeconomics”dengan pembicara H.E.Dr. Mehmet Kadri Sander Gurbuz selaku Duta Turki untuk Indonesia, acara ini dilaksanakan pada 20 Maret 2018 di Universitas Pertamina Jakarta.
50
Sebagaimana orientasi dari gerakan Gulen adalah pengabdian masyarakat dengan
memengang prinsip spiritualitas, akhlak dan mengikuti perkembangan sains dan
teknologi (pendidikan). Demikian dapat dilihat dari hasil pembangunan sekolah-
sekolah dengan visi-misinya.
Adapun prospek diplomasi RI-Turki dari non pemerintah seperti gerakan
Gulen adalah kemajuan bidang pendidikan dan sarana pengembangan sosial atau
bantuan kemanusian di Indonesia. Sebelumnya ada institusi Gulen yang berbasis
Asia Pasifik yaitu PASIAD merupakan institusi besar yang menghimpun banyak
donatur dari belahan negara. Sehingga dengan adanya PASIAD diplomasi
antarnegara terutama Turki-Indonesia terjalin dengan baik. Keuntungan dari
diplomasi tersebut adalah pertukaran budaya dan berbagi informasi ilmu
pengetahuan serta kerjasama dalam aktivitas sosial lainnya seperti bantuan
kemanusian yaitu berupa yayasan. Serta terdapat juga lembaga penelitian yaitu
Gulen Chair di tingkat perguruan tinggi untuk mengembangkan khazanah ilmu
pengetahuan di Indonesia.
Namun setelah adanya tuduhan upaya kudeta Turki pada tahun 2016 lalu,
pegerakan dan perkembangan gerakan Gulen di Indonesia menjadi terhambat.
Tidak hanya berdampak di negara Turki. gerakan Gulen di Indonesia pun
mengalami dekadensi akbibat dari tudahan tersebut. Oleh karena itu prospek
opportunity dari gerakan Gulen di Indonesia terancam hilang.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan rumusan masalah dan pembahasan yang telah
dipaparkan tentang pembubaran gerakan Fathullah Gulen yang terjadi pada 16 Juli
2016, yang berimplikasi terhadap kondisi sosial politik di berbagai negara,
termasuk di Indonesia. Sesuai faktanya gerakan Gulen merupakan gerakan
transnasional. Maka dari itu pada rumusan masalah terkhusus negara Indonesia
dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Eksistensi gerakan Gulen di Indonesia pasca adanya kejadian upaya kudeta
Turki 2016 tersebut, tetap melakukan aktivitas sebagai gerakan kemanusian
yang berorientasi pada pendidikan islami. Gerakan dakawahnya masih dapat
ditemukan dalam media masa seperti Mata Air, dan juga tetap beroperasi
asrama mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia yang di dalamnya dibina
untuk menjadi pemuda yang berkarakter islami dan peduli terhadap isu sosial
di sekitarnya. Adapun mengenai beberapa sekolah-sekolah yang terinspirasi
dari ajaran Gulen tersebut, sudah tidak ada kaitannya langsung dengan instansi
Gulen. Sebab secara administrasi instansi Gulen untuk Indonesia yaitu
PASIAD sudah habis kontrak sejak 2015 lalu. Aktivitas sekolah berjalan sesuai
prosedur hukum yang telah mengikuti aturan pemerintah Indonesia yang
dipayungi oleh Kemendikbud. Meskipun secara ideologis banyak disadur dari
ajaran Gulen salah satunya sema ngat alturistik, pendidikan yang modern dan
semua itu berasaskan keislaman.
2. Adapun dari pemerintah Indonesia dalam merespon pembubaran gerakan
Gulen yaitu menghimbau otoritas Turki untuk memberikan perlindungan
terhadap warga negara Indonesia yang ada di Turki atas ditetapkannya negara
darurat setelah upaya kudeta tersebut. Namun adanya upaya pembersihan atau
50
51
pembubaran gerakan Gulen secara global dan terkhusus Indonesia memberikan
tanggapan bahwa, Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik bebas
aktif dengan itu pemerintah Indonesia tidak dapat didikte atas
pemerintahannya. Adapun himbauan dari pemerintah Turki untuk Indonesia
untuk menutup sekolah-sekolah yang telah diberi catatan hitam oleh otoritas
Turki tidak dianulir, karena sekolah tersebut telah mengikuti aturan
administrasi hukum di Indonesia. tetapi di sisi lain, terdapat lembaga penelitian
yaitu Gulen Chair berbasis Gulen di Indonesia ditutup setelah pasca kejadian
kudeta Turki, namun penutupan tersebut dengan alasan habisnya kontrak dan
tidak memberikan dampak hasil yang memuaskan.
B. Rekomendasi
1. Kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengambil inisiatif
membahas permasalahan pemberisihan atau pembubaran gerakan Gulen, yang
terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan aksi genosida di negara Turki.
Seyogyanya muslim Indonesia yang merupakan negara salah satu penduduk
mayoritas dan terbesar di dunia, hal demikian, pemerintah Indonesia dapat
mengambil prakarsa mengajak anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
lainnya untuk melakukan pertemuan khusus mengkaji/meneliti situasi
kemanusian yang terjadi di Turki.
2. Pemerintah RI secara mandiri pun dapat mengambil langkah diplomatik
mencegah atau membahas isu kemanusian terkait pembubaran gerakan Gulen
tersebut. Seyogyanya pemasalahan ini terkait kemanusian dan HAM, bukan
ingin mencampuri urusan dalam negeri Turki.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdillah, Masykuri, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011).
Abdul Baqi, Tarqim, Shahih Muslim, (Al-Maktubah As-Syamilah)
Ahmadi, Ruslam, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
Budiarjo, Mariam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,1972).
Cetin, Muhammad, terj Pipin Sophian dan Wage setia Budi, Pencerahan Gulen
Gerakan Sosial Tiada Batas, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2013).
Denis, McQuail, Teori Komunikasi Massa,(Bandung: Erlangga, 1987).
Efendi, A. Masyhur, Hukum Diplomatik Internasional;Hubungan Politik Bebas Aktif
Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, (Surabaya:
Usana Offset Printing, 1993).
Eposito, John L, ter. Joesoef Sou‟yb, Islam dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang,
1990).
Fethullah, M Gulen, Toward A Global Civilization of Love and Tolerance, (New
Jersey: The Light Inc, 2004).
Fethullah, Muhammad Gulen, Islam Rahmatan lil ‘almain,(Jakarta:Republika, 2013).
Ismail, Abu Fada bin Umar bin Katsir Quraisyi Dimasyqi, Tafsir Al-Quran Azim,
(Mauqi al-Islam, Al Maktubah As-syamilah).
Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum
Internasional,(Bandung: PT. Alumni, 2015).
Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial;Perspektif Klasik, Moderen,
Posmodern, dan Poskolonial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
Masud, Mocthar, Ilmu Hubungan Internasional,Disiplin dan Metodelogi, (Jakarta:
LP3ES, 1994).
McAdam, Doug, and W. Richard Scott, Social Movement and Organization
Theory,(New York: Cambride University Press, 2005).
Mursyid, Yafiq, Nabila Ghassani, Khifdi Ridho, dkk, Kirimizi Beyazi Warna-Warni
Kehidupan Turki, (Lampung:Aura Publishing, 2017).
Nata, Abudin, Kajian Tematik Al-Quran Tentang Konstruksi Sosial, (Bandung:
Angkasa, 2008).
52
53
Shihab, M, Quraish, Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat, (Bandung:Mizan, 1992),.
SP Varma, Teori Politik Modern, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
Syukri, Muhammad, Albani Nasution, dkk, Hukum Dalam Pendekatan
Filsafat,(Jakarta: Kencana, 2016).
Prastowo, Andi, Memahami Metode-Metode Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2016.
Zulfahmi, Fethullah Gulen Sang Inspirator Gerakan Damai Masyarakat Sipil di
Turki, (Jakarta: UI-Press, 2014).
Jurnal
Aria Aditya Setiawan, Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Kualitas
Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura, dalam jurnal
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/5096/4621.
Andi Purwono, Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional:Beberapa Prinsip
dan Praktik Diplomasi Nahdatul Ulama (NU) Indonesia, dalam Jurnal Politik
Profetik Vol 2 No. 2 Tahun 2003.
Agus Haryanto, Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negri
Indonesia:Prespektif Teori Peran, Jurnal Ilmu Poltik dan Komunikasi, Vol IV
No.11, Desember 2014.
Aly Mashar, Fethullah Gulen dan Gerakan Islam Turki Kontemporer, dalam Jurnal
Vol. 22 Nomor 1 Januari 2011.
Bulent Aras dan Omer Caha, Fethullah Gulen and His Liberal „Turkis Islam‟
Movement, dalam Jurnal Middle East Review of Internasional Affairs, Vol. 4
No. 4, Desember 2000.
Dimpos Manulu, Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik; Kasus Perlawanan
Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara,
dalam Jurnal Populasi, 18(1), 2007, ISSN:0853-0262.
Genawati, Wuryandari, Indonesian Foreign Policy In Dealing with International
Terrorsm Issue, dalam Jurnal Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, 22 Oktober 2014, Volume 11 No. 2.
Heri Setyawan, Nurturing Religious and Humanistic Values to Young Generation in
Gulen and Juseuit School in Indonesia, dalam Jurnal Studi Agama-agama
Universitas Gajah Mada Vol. 6, No. 1 Maret 2016.
54
Ihsan Yilmaz, State, law, Civil Society and Islam in Contemporary, dalam Jurnal The
Muslim Word Volume 95 July 2005.
John L. Eposito and Ihsan Yilmaz, Transnational Muslim faith-based
peacebuilding:Initiavesof the Gulen Movement, dalam jurnal Eropean of
Economic and political Studies, No. 3 Tahun 2010.
Nurcholis Madjid, Menuju Masyarakat Madani, dalam Jurnal Ulumul Quran, No.
2/VII/1996.
Robert A. Dahl, Demokrasi dan Gerakan Sosial, dalam Jurnal Wacana Politik Unpad
Vol 1 No. 2 Oktober.
Sartika Soessilowati, Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan
dan Kebudayaan, dalam Jurnal Unair Global & Strategi, Th, 9. No. 2.
Simon P. Watmough dan Ahmet Erdi Ozturk, The Future of th Gulen Movement in
Transnational Political Exile: Introduction to the Special Issue, dalam Jurnal
Routldge Taylor & Francais Group terkait Politik, Religion & Ideology Vol 19
No. 1-10.
Syihab, Usman, Peran Agama dalam Restorasi Peradaban Umat Islam Menurut
Muhammad Fathullah Gulen, dalam Jurnal Tsaqofah Peradaban Islam No. 2
Volume 10 November 2014.
Thomas HK. Sinaga, Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerjasama Intelligence
Exchange Group (IEG) di Selat Malaka, dalam Jurnal Prodi Universitas
Pertahanan, http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/articl/84/68.
Umma Farida, Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir,
dalam Jurnal Penelitian, Vol 8, No.1 Februari 2014.
Khazanah dalam Jurnal Nathan Roscoe Pound Ilmu Hukum Padjajaran Volume 1 No.
2 Tahun 2014.
Website
Berita Siaran Pers Kemenlu 16 Juli 2016, https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-
pers/Pages/istanbul-coup-.aspx.
Mahkamah Konstitusi RI, pada profil Hakim,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=6
72&menu=3.
https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM2018%20MENLU%20RI%20
ENG.pdf merupakan Joint Statement RI-Turki pada 31 Juli 2015.
55
https://news.detik.com/berita/3266680/tegaskan-9-sekolah-tak-terkait-gulen-kemlu-
minta-turki-hormati-ri.
www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/11/29/p054o4396-din-
pemerintah-Indonesia-selesaikan-gerakan-hizmet pada Rabu 29 November
2017.
https://news.detik.com/berita/3264243/selain-di-indonesia-turki-minta-50-negara-
tutup-sekolah-terkait-gulen.
https://news.detik.com/berita/3264053/turki-juga-minta-sekolah-terkait-gulen-di-
thailand-dan-kamboja-ditutup.
https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=78.
https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM2018%20MENLU%20RI%20
ENG.pdf merupakan Joint Statement RI-Turki pada 31 Juli 2015.
https://www.reuters.com/Turkey sentences 74 to life in priseon in post-coup case:
Anadoulu/21 November 2018.
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/17/turkish-ministers-sons-arrested-
corruption-investigation
https://internasional.kompas.com/read/2016/02/18/16460331/Italia.Selidiki.Putra.Erd
ogan.dalam.Dugaan.Pencucian.Uang
