Upload
others
View
17
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
i
PEMBINAAN KELOMPOK SADAR WISATA DIENG PANDAWA OLEH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANJARNEGARA
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Disusun Oleh :
MUSLIMATUN MEILINA TRI WARDANI
15520140
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ”APMD”
YOGYAKARTA
2019
iv
MOTTO
Sky
(langit)
Seseorang petinggi
Seseorang yang berkuasa
Seseorang yang kaya
Semuanya tampak setinggi langit.
Bukan!
Merekalah langit gelap yang mengendalikan kita.
Dimana dan kepada siapa aku akan menjadi langit?
Kita juga ingin menjadi langit, bukan menjadi awan gelap yang menekan orang
lain, melainkan awan yang saling mendukung.
Kuharap dunia ini bisa menjadi dunia dimana kita semua bisa menjadi langit biru
bagi sesama.
Karya: Park No Hae
(Di kutip dari Korea Drama”Man X Man”)
-------------------------------------------
Di bumi banyak orang baik,
Tapi kita masih perlu lebih banyak lagi.
@nkcthi
---------------------------------------------------------------
Ibu tidak berjanji ombaknya akan kecil,
karangnya tidak besar,
dan perampok tidak menghadang.
Lawan takutmu,
Besarkan hatimu,
Kuatkan ragamu,
Sehatkan jiwamu,
Bahagiakan dirimu.
Doa ibu menemani,
Hari ini, hingga nanti.
@nkcthi
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, berkat karunia-Nya saya mampu
menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
Semua ini tidak akan saya capai tanpa orang-orang yang Allah SWT jadikan
perantara untuk membantu dan memberikan semangat kepada saya. Dari hati
paling dalam saya persembahkan Skripsi ini kepada:
1. Kedua orang tua saya, Bapak Sukono dan Ibu Susiyati yang telah mendukung
saya baik moril maupun materil, yang selalu memberi doa terbaik untuk saya,
memberikan semangat dan kepercayaan dalam setiap langkah di hidup saya.
Hingga saya bisa menyelesaikan studi S1 saya di STPMD ”APMD”
Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih untuk semuanya.
2. Kepada saudara perempuan saya yang paling cantik; Noviana Ika Wardani dan
Ervina Dwi Wadani S.T. Kalian selalu menjadi pendukung, membuat hari-hari
saya penuh tawa, membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi saya.
Terima kasih.
3. Keluarga Besar Priyono dan Bani Taryani, yang telah memberikan doa dan
dukungannya yang membuat saya semangat menyelesaikan Skripsi ini.
Terima kasih banyak.
4. Sahabat terbaik saya. Gita, Rima, Linet, Malita, Dimas, Andar, Jaja, Anggi,
Ihan, terima kasih kalian selalu ada dan selalu memberi semangat dan
dukungan yang luar biasa untuk saya.
vi
5. Untuk Delma dan Tina, terima kasih semangat dan dukungannya, untuk selalu
ada dalam setiap masa-masa kuliah saya di Jogja.
6. Ilmi, Ningrum, Nurma, Azim, Elen, Yeni. Sahabat nugas, sahabat berjuang,
sahabat terbaik saya di STPMD”APMD”, terima kasih atas dukungan,
kebersamaan, perjuangan, dan semangat kalian untuk saya.
7. Untuk Marselinus Tanggu Holo. Seluruh dukungan, ide, pikiran, waktu, dan
semangat yang kamu berikan untuk saya. Sangat berarti dalam setiap langkah
hidup saya, terutama dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terima kasih
banyak.
8. Sahabat-sahabat KKN Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten
Gunungkidul, Kelompok 12 di Padukuhan Kerdon; Kak Ina, Kak Detha,
Marsel, Kak Hendra, Kak Jo, Kak Eki, Kak Jonatan. Banyak perjuangan,
pembelajaran, semangat, kebersamaan selama 50 hari yang sangat berkesan.
Terima kasih banyak.
9. Seluruh sahabat seperjuangan saya, angkatan 2015 STPMD “APMD”
Yogyakarta yang membanggakan, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya
dalam segala hal kepada saya. See You On Top!
10. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo BE, M.Si yang telah membimbing saya
dengan sabar.
11. Seluruh Dosen dan karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta.
12. Pemerintah Desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah.
13. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan
baik. Tersusunlah Skripsi dengan judul “Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
Dieng Pandawa oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara”. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat
Sarjana S-1 pada program Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
Dalam menyusun Skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan,
bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini
penulis mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat :
1. Bapak Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo BE, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu
Pemerintahan.
3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo BE, M.Si selaku Dosen Pembimbing
yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam
penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah
menguji skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat disusun menjadi lebih baik.
5. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah menguji
skripsi, sehingga skripsi ini dapat disusun menjadi lebih baik.
viii
6. Ibu Utami Suslistiana, SP, M.P selaku Dosen Wali yang telah memberikan
dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah
memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
8. Dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta yang turut membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara beserta
jajaranya.
10. Bapak Alif Faozi selaku Ketua Pokdarwis Dieng Pandawa dan sebagai
penggagas Pokdarwis di Dieng.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu menyusun skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan
kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon saran
dan kritik yang membangun untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam
penyempurnaan Skripsi ini. Harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat
memberikan sedikit sumbangan ilmu dan bemanfaat bagi semua yang
membacanya.
Yogyakarta, 23 September 2019
Penyusun
Muslimatun Meilina Tri Wardani
NIM. 15520140
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................... iii
MOTTO ................................................................................................................. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii
DAFTAR BAGAN .............................................................................................. xiv
INTISARI .............................................................................................................. xv
BAB I ...................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah ....................................................................................... 10
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .................................................. 10
1.3.1. Tujuan Penelitian ............................................................................ 10
1.3.2. Manfaat Penelitian .......................................................................... 10
1.4. Kerangka Konseptual .................................................................................. 11
1.4.1. Pemerintah....................................................................................... 11
1.4.2. Pembinaan ....................................................................................... 18
1.4.3. Kelompok Sadar Wisata .................................................................. 22
1.5. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................... 35
1.6. Metode Penelitian........................................................................................ 36
1.6.1. Jenis Penelitian ................................................................................ 36
1.6.2. Unit Analisis ................................................................................... 37
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 38
1.6.4. Teknik Analisis Data ....................................................................... 39
BAB II ................................................................................................................... 41
x
PROFIL DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANJARNEGARA DAN
KELOMPOK SADAR WISATA DIENG PANDAWA ...................................... 41
1.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ..................... 41
1.1.1. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan ................................................................................................... 42
1.1.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan ................................................................................................... 42
1.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah ........................................... 43
1.1.4. Uraian Tugas ................................................................................... 43
1.1.5. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara .................................................................................................. 64
1.1.6. Sumber Daya Manusia (Pegawai) ................................................... 65
1.2. Pokdarwis Dieng Pandawa .......................................................................... 66
1.2.1. Visi dan Misi Pokdarwis Dieng Pandawa ....................................... 68
1.2.2. Fungsi dan Peran Pokdarwis Dieng Pandawa ................................. 69
1.2.3. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Pokdarwis Dieng Pandawa70
BAB III ................................................................................................................. 78
ANALISIS PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PEMBINAAN KELOMPOK
SADAR WISATA DIENG PANDAWA .............................................................. 78
1.1. Deskripsi Informan/Narasumber ................................................................. 79
1.1.1. Deskripsi Informan/ Narasumber Secara Umum ............................ 79
1.2. Analisis Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
dalam Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa ......... 81
1.2.1. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan/pedoman oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa ... 82
1.2.2. Penyelenggaraan Sarahsehan/ temu oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa .......... 87
1.2.3. Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa .......... 89
1.2.4. Penyelenggaraan Apresiasi/ pemberian penghargaan oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng
Pandawa 93
1.2.5. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data oleh Dinas
Pariwisata ke Pokdarwis Dieng Pandawa .................................................... 100
xi
1.2.6. Pemantauan dan Evaluasi Program oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan ke Pokdarwis Dieng Pandawa................................................. 102
BAB IV ............................................................................................................... 106
KESIMPULAN ................................................................................................... 106
4.1. Kesimpulan ............................................................................................... 106
4.2. Saran .......................................................................................................... 110
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 113
L A M P I R A N ................................................................................................. 115
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1. Keterkaitan Pemangku Kepentingan 1................................................ 4
Gambar II.1. Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara 1 ..................................................................................................... 41
Gambar II.2. Struktur Organisasi Pokdarwis Dieng 1 .......................................... 70
Gambar III. 1. Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata 1 ...................... 93
Gambar III. 2. Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata 1 ...................... 93
Gambar III. 3. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Lifeguard 1 ......................... 94
Gambar III. 4. Kegiatan PelatihanPemandu Wisata Lifeguard 1 .......................... 94
Gambar III. 5. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan 1 .......................... 95
Gambar III. 6. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan 1 .......................... 95
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Statistik Kunjungan Tahun 2013-2017 1 ................................................. 6
Tabel II.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 1 ................................................. 65
Tabel II.2. Jumlah Pegaiwai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 1 .......................................................... 66
Tabel III.1. Deskripsi Informan/Narasumber Secara Umum 1 ............................. 79
xiv
DAFTAR BAGAN
Bagan I.2. Struktur Organisasi Pokdarwis 1 ....................................................... 30
Bagan II.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1 .................. 44
xv
INTISARI
Indonesia adalah negara yang memiliki potensi wisata yang beragam mulai
dari wisata alam, bahari, budaya, sejarah hingga kuliner. Sektor pariwisata
merupakan penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan kerja untuk masyarakat,
sehingga sektor pariwisata di Indonesia diperhatikan oleh Pemerintah. Dalam
pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan dan keterlibatan pemangku
kepentingan yaitu; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dalam penelitian ini menitik beratkan pada keterlibatan Pemerintah Daerah
melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dan
Masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia dengan Kelompok
Sadar Wisata atau Pokdarwis ini menjadi wadah untuk masyarakat yang memiliki
kepedulian dan kesadaran untuk pengembangan dan peningkatan kepariwisataan
di daerahnya. Salah satunya yaitu Pokdarwis Dieng Pandawa yang terletak di
Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, sebagai Pokdarwis yang berkembang di
Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik suatu
rumusan masalah yaitu “Bagaimana Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Dieng
Pandawa oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara”.
Dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan Pembinaan Kelompok Sadar
Wisata Dieng Pandawa oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan
tahapan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan
Obyek penelitian pembinaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara kepada Pokdarwis Dieng Pandawa. Setelah seluruh data diperoleh
dijabarkan melalui tiga tahapan 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, 3)
Verification atau Conclusion Drawing.
Dari hasil penelitian, pembinaan Pokdarwis Dieng Pandawa oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, dalam pelaksanaan
pembinaan sudah ada yang berjalan dan ada yang belum. Bentuk pembinaan yang
sudah berjalan yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, pendataan dan penyusunan
basis data dan pemantauan dan evaluasi program, sedangkan pembinaan yang
belum berjalan yaitu penyelenggaraan sarahsehan/temu dan apresiasi/pemberian
penghargaan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara. Namun dalam pelaksanaan pembinaan yang sudah
berjalan tersebut hanya dilakukan diawal-awal pembentukan Pokdarwis saja oleh
Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Walaupun tidak
bisa dipungkiri, bahwa pembinaan tersebut memberikan dampak perekonomian
bagi masyarakat sekitar.
Kata Kunci: Pembinaan, Pokdarwis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya
dan keindahan alam. Kekayaan alam dan budaya tersebut yang menjadikan
Indonesia dikenal memiliki banyak potensi wisata, mulai dari wisata alam,
wisata bahari, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner hingga wisata
belanja. Peningkatan di sektor pariwisata menjadi penting bagi Indonesia,
hal ini karena pariwisata merupakan sektor yang banyak memberikan
kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sehingga sektor pariwisata di
Indonesia sangat diperhatikan oleh Pemerintah.
Pemerintah harus peduli dengan pariwisata karena tiga hal.
Pariwisata telah menjadi sumber pendapatan devisa yang penting bagi
Indonesia di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Menteri
Pariwisata Dr. Arief Yahya. Bahkan, Arief Yahya yakin untuk Indonesia,
Pariwisata sebagai penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang
paling mudah dan murah. (Riant Nugroho, 2018:1)
Presiden Joko Widodo membahas hasil kunker Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN ke Cina dan Laos dan kaitannya dengan
perekonomian nasional pada 9 September 2016. Presiden Joko Widodo
menceritakan bahwa persaingan global antar negara saat ini sangat sengit
dan terlihat semakin nyata. Semua negara berlomba-lomba merebut market
2
investasi dan modal ke negaranya masing-masing. Ibarat perusahaan,
masing-masing mempresentasikan portofolio bisnisnya agar diminati pada
investor. Atas dasar realitas itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan
kepada jajarannya untuk menentukan arah perekonomian nasional.
Menurutnya, dengan cara itulah Indonesia dapat membangun keunikan dan
keunggulan Indonesia dalam bersaing dengan negara lainnya.
(Republika.co.id, 2016)
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan usul, terkait Core
Business Negara Republik Indonesia ini. "Negara seperti halnya sebuah
korporasi, harus memiliki core business, sehingga kita dapat dengan tegas
dan jelas menetapkan positioning, differentiating dan branding-nya
dengan tepat. Dan, menurut saya, core business negara ini adalah
pariwisata!” usul Arief Yahya. Mengapa Pariwisata? Arief Yahya
menyebutkan bahwa Pariwisata Indonesia itu memiliki banyak keunggulan
kompetitif dan keunggulan komparatif, sehingga layak menjadi Bangsa
Pemenang melalui industri Pariwisata. Pertama, pariwisata merupakan
penghasil devisa terbesar. Tahun 2019 industri pariwisata diproyeksikan
menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia yaitu USD 24 Miliar,
melampaui sektor migas, batubara dan minyak kelapa sawit. Dampak
devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, terbaik di regional. Tahun 2019, Pariwisata Indonesia ditargetkan
menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN.
Pesaing utama Indonesia adalah Thailand sebagai competitor professional,
3
dengan devisa pariwisata lebih dari 40 miliar dolar AS, sedangkan negara
lainnya relatif mudah dikalahkan. Ketiga, Country Brand Wonderful
Indonesia. Country Branding itu yang semula tidak masuk ranking
branding di dunia, tahun 2015 melesat lebih dari 100 peringkat menjadi
ranking 47, mengalahkan country branding Truly Asia Malaysia (ranking
96) dan country branding Amazing Thailand (ranking 83). Country
branding Wonderful Indonesia mencerminkan Positioning dan
Differentiating Pariwisata Indonesia. Keempat, Indonesia incorporated.
Negara ini hanya akan dapat memenangkan persaingan di tingkat regional
dan global apabila seluruh Kementerian/Lembaga yang ada bersatu padu
untuk fokus mendukung core business yang telah ditetapkan. Kelima,
Indonesia bisa diformat menjadi Tourism Hub Country. Untuk menjadi
Trade dan Investment Hub akan terlalu sulit bagi Indonesia untuk
mengalahkan negara lain, seperti Singapura. Di lain pihak, Indonesia dapat
dengan mudah menjadi destinasi utama pariwisata dunia, sekaligus
Tourism Hub. Keenam, Alokasi Sumber Daya. Setelah ditetapkan sebagai
core business negara, maka alokasi sumber daya, terutama anggaran harus
diprioritaskan. Dan ini pekerjaan Presiden Jokowi dalam membuat desain
penganggaran. (Republika.co.id, 2016)
Dalam pembangunan pariwisata tentu memerlukan dukungan dan
keterlibatan peran dari seluruh pemangku kepentingan di bidang
pariwisata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, pada pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa: “pembangunan
4
kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan”.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menerangkan
bahwa “yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat”. Dari
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan
terdiri dari tiga pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Ketiga
pemangku kepentingan harus berjalan beriringan, saling bersinergi
sehingga terwujud tujuan yang disepakiti. Berikut ialah gambar keterkaitan
antara pemangku kepentingan.
Gambar I.1. Keterkaitan Pemangku Kepentingan 1
Sumber: Pedoman Pokdarwis
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ada hubungan keterkaitan
secara langsung dari ketiga pemangku kepentingan tersebut. Pertama,
pemerintah sebagai pembuat kebijakan (regulator), tentu memiliki
kewenangan dalam membuat peraturan/kebijakan untuk mendorong
pariwisata di Indonesia maju. Kedua, masyarakat memiliki peran penting
dalam pengembangan kepariwisataan, karena masyarakat merupakan
pelaku utama, masyarakat memiliki sumber daya baik adat, tradisi dan
5
budaya serta kapasitasnya, dengan sumber daya yang dimiliki diharapkan
dapat mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan Indonesia.
Ketiga, swasta dengan sumber daya yang dimiliki baik modal, jejaring,
maupun CSR-nya. Swasta memiliki peran juga dalam pengembangan
pariwisata di Indonesia dengan segala sumber daya yang dimiliki.
Masyarakat sebagai pelaku pembangunan kepriwisataan yang
utama tentu dibutuhkan pengkondisian untuk terwujudnya masyarakat
yang sadar wisata. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, membuat
sebuah kebijakan terkait pembentukan kelompok untuk mengkondisikan
kepariwisataan di tingkat daerah, sehingga terorganisir dan dapat
meningkatkan kualitas kontribusi masyarakat dalam pembangunan
kepariwisataan. Selain itu juga terdapat pembinaan dan pemberdayaan
kelompok sehingga dapat lebih kreatif dalam pengembangan
kepariwisataan di daerah. Kelompok ini ialah Kelompok Sadar Wisata
atau yang biasa di sebut Pokdarwis.
Pokdarwis merupakan wadah bagi masyarakat yang memiliki
kepedulian dan kesadaran untuk pengembangan dan peningkatan
kepariwisataan di daerahnya. Sehingga di sini masyarakat sebagai pelaku
utama, harus berperan aktif di dalamnya. Setelah kelompok itu terbentuk
dan berjalan, tentu pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat
terus memberikan kebijakannya dalam pembinaan maupun pemberdayaan
kepada Pokdarwis, sehingga dapat terus berkembang, maju dan mandiri.
Sesuai dalam Pedoman Pokdarwis, bahwa Pokdarwis memiliki Pembina
6
Langsung yakni Pembina di tingkat lokal/ daerah yang berasal dari
Pemerintah Daerah cq. Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi
kepariwisataan. (Pedoman Pokdarwis, 2012:20)
Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten yang
berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki destinasi wisata alam yang
terkenal di Indonesia. Dieng merupakan icon wisata alam di Banjarnegara
yang menarik dan banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun
mancanegara. Berikut tabel statistik kunjungan wisatawan ke wisata-
wisata di Kabupaten Banjarnegara.
Tabel I.1 Statistik Kunjungan Tahun 2013-2017 1
NO. OBJEK WISATA JUMLAH PENGUNJUNG
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
.
1 Dieng 154.689 297.650 348.767 391.469 421.394
2 Curug Pitu 624 373 1.746 3.028 3.880
3 TRMS Seruling Mas 306.639 228.499 294.106 367.416 360.876 Sub jumlah wisatawan pemda 461.952 526.522 644.619 761.913 786.150
.
1 Dieng Culture Festival – 26.000 60.000 200.000 148.000
2 Festival Serayu Indonesia – – 286.616 – 124.000
3 Kuduran Wanayasa, Nyadran
gedhe – – – 114.822 –
4 Desa Wisata – – – – 67.492
5 Event Wisata – – – – 40.700 Sub jumlah wisatawan event – 26.000 346.616 314.822 380.192
.
1 Waduk Mrica 8.061 4.696 9.762 12.764 9.613
2 Kolam Renang Anglir Mendung 24.036 26.788 28.991 24.717 31.127
3 Surya Yudha Park 151.440 105.311 122.817 138.058 149.171
4 Serayu Park – – 14.892 5.000 8.062
5 D’Qiano Dieng – – – 61.339 34.577
6 Serayu Adventure Indonesia 1.339 13.327 16.860 9.482 8.248
7 Pikas Bannyu woong 15.478 17.624 16.754 15.929 13.999
8 Arung Jeram Serayu – – 2.097 1.467 2.163
9 MICE (lainnya) 41.668 72.847 64.395 119.668 124.160
10 Surya Yudha Sport Center – 29.542 30.276 29.746 38.015
Sub jumlah wisatawan objek
lain 242.022 270.135 306.844 418.170 419.135
.
JUMLAH TOTAL 703.974 822.657 1.298.079 1.494.905 1.585.477
Sumber: http://budparbanjarnegara.com
7
Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung objek wisata di
Banjarnegara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Objek Wisata yang
menjadi memiliki jumlah pengunjung terbanyak sepanjang tahun 2014-
2017 yaitu sebanyak Objek Wisata Dieng, Kecamatan Batur Kabupaten
Banjarnegara. Selain objek wisatanya Dieng juga memiliki event tahunan
yaitu Dieng Culture Festifal, yang mendatangkan pengunjung ke
Banjarnegara dan dari tahun ke tahun jumlah pengunjung DCF selalu
mengalami kenaikan.
Dieng atau yang biasa disebut negerinya para Dewa/ Dewi,
memiliki dataran indah melalui keajaiban alamnya dan banyak
peningggalan sejarah. Diantaranya seperti udara/ suhu di Dieng bisa
mencapai 0 ºC bahkan minus 0 ºC yang biasa terjadi pada bulan-bulan
tertentu yaitu bulan Mei s/d bulan Agustus, sehingga embun-embun yang
jatuh ke permukaan terlihat seperti salju. Keindahan lainnya yang
dijadikan wisata yaitu Kawah Sikidang, peninggalan sejarah berupa Candi
antara lain Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Sembadra, Candi
Puntadewa, Candi Semar, Candi Gatutkaca dan Candi Dwarawati, selain
itu terdapat museum untuk menyimpan benda-benda bersejarah seperti
arca/ patung yaitu Musium Kailasa. Selain menikmati tempat wisata di
Dieng, jalan menuju Dieng pun menyuguhkan pemandangan indah alam
yang hijau dengan lahan pertanian terasering yang terlihat indah dari
kejauhan. Tidak jarang Desa Wisata tumbuh di Dieng. Selain itu hal yang
sangat menarik di Dieng ialah fenomena anak rambut gembel yang
8
tumbuh secara alami atau biasa disebut dengan Anak Bajang, dipercaya
bahwa anak-anak ini adalah keturunan leluhur Dieng, yakni Kyai
Kolodathe. Masyarakat percaya bahwa anak yang berambut gembel
merupakan anak yang istimewa, orang tua yang memiliki anak berambut
gembel mesti diperlakukan dengan baik dan istimewa. Apapun yang
diminta sang anak harus terpenuhi. Jika tidak, orang tua mereka percaya
petaka akan datang. Karena secara fisik anak gembel masih kecil, untuk
membebaskan dari rambut gembel itu harus melalui ritual yakni ritual
ruwat rambut gembel. Ruwat rambut gembel ini bertujuan memohon
kepada Tuhan untuk menghilangkan petaka yang mengenai anak tersebut.
Selain itu diharapkan anak terbebas dari pengaruh kesaktian roh Kiai
Kolodete. Oleh karena itu harus diruwat dengan mencukur rambutnya
yang gembel dan memenuhi permintaan anak tersebut. Tidak jarang
keinginannya aneh dan tidak wajar untuk seorang bocah. Setelah
keinginannya terpenuhi dan ritual ruwat sudah dilaksanakan maka rambut
gembel pada anak itu akan tumbuh normal.
Selain dari aspek historis, aspek sosial masyarakat di Dieng sangat
tinggi, masyarakat di Dieng masih kental dengan gotong royong, tolong
menolong, ramah-ramah, dan kreatif, dilihat dari adanya Dieng Culture
Festival yang saat ini berlajan setiap tahunnya, acara ini mewadahi ruwat
rambut gembel di Dieng yang dikemas dengan penampilan-penampilan
Pop, Jazz, dan Keroncong. Acara ini menjadi acara yang dinanti dan
diminati oleh banyak orang. Dieng Culture Festival ini di gagas oleh
9
pemuda desa Dieng yang tergabung dalam Karang Taruna, yaitu Alif
Faozi. Gagasan tersebut merupakan suatu bentuk kreatifitas dari pelaku
pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yaitu masyarakat. Sebagai
bentuk pemberdayaan pemuda dan pemudi Dieng menuju kreatifitas
masyarakat di sekitar objek wisata, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,
menerbitkan SK pada tanggal 27 September 2007 melalui SK Kepala
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara No:
55636.a/2007, sehingga resmi berdiri Pokdarwis Dieng Pandawa di Dieng
Kulon, Batur, Banjarnegara.
Pokdarwis Dieng Pandawa ini merupakan salah satu Pokdarwis
yang pertama di Kabupaten Banjarnegara yang terus berkembang, hingga
lahir Pokdarwis-Pokdarwis lain di Banjarnegara, sesuai pada data yang
diunggah http://opendata.banjarnegarakab.go.id/ pada tahun 2018 terdapat
21 Pokdarwis yang ada di Banjarnegara. Berdasarkan hasil observasi
peneliti, Pokdarwis Dieng Pandawa dengan keseluruhan pencapaiannya
yang luar biasa pada event DCF dan pemberdayaan ekonomi untuk
masyarakat, Pokdarwis Dieng Pandawa masih lemah dalam
kepengurusannya/ internalnya karena keanggotaan yang aktif hanya
beberapa orang saja. Hal ini yang menyebabkan Pokdarwis masih kurang
berhasil dalam menerapakan Sapta Pesona kepada masyarakat di sekitar
objek wisata, sehingga masih ditemui sampah-sampah yang berserakan.
Dari permasalahan ada jika dapat dibina dengan baik maka
Pokdarwis ini akan semakin menguat dan mendukung pembangunan
10
pariwisata di daerah. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai
pembinaan Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana Pembinaan Pokdarwis Dieng Pandawa oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara?
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Untuk menggambarkan Pembinaan Pokdarwis Dieng Pandawa oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
1.3.2. Manfaat Penelitian
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas
wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
kajian bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dan Pokdarwis Dieng
Pandawa.
11
1.4. Kerangka Konseptual
1.4.1. Pemerintah
Menurut Inu Kencana (2014:20) Pemerintahan berasal dari
kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut
memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua
pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah
memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
Menurut C.F Strong, Pemerintahan ialah suatu yang
mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan
keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama,
harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk
mengendalikan angkatan perang. Kedua, harus mempunyai kekuatan
legislative atau dalam arti permbuatan undang-undang. Ketiga, harus
mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi
keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaaan
negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam
rangka penyelenggaraan kepentingan negara. (Inu Kencana,
2014:22)
Wilson berpendapatan bahwa Pemerintah dalam akhir
urainnya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu
berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi
dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang
dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan
12
tujuan bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan
bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. (Inu Kencana, 2014:23)
Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi
atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintan dalam
arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan
dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus
pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan
pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga
yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif)
dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). (Inu Kencana
S, 2014:20)
Berikut penjelasan mengenai eksekutif, legislatif, dan
yudikatif: (Inu Kencana, 2014:118-125)
Pertama, lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan
membuat peraturan perundang-undangan tetapi sudah barang tentu
berbeda bentuknya pada masing-masing negara. Di Indonesia
disebut dengan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia) di Tingkat Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten di Tingkat
Pemerintahan Daerah. Kedua, Lembaga Eksekutif adalah lembaga
yang ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundang-
undnagan yang telah dibuat oleh pihak legislatif, eksekutif berasal
dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Eksekutif
13
adalah pemerintah dalam arti sempit yang melaksanakan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan
perundang-undangan dengan haluan negara, untuk mencapai tujuan
negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah
kabinet atau dewan menteri-menteri, di mana masing-masing
menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan tanggungjawabnya. Ketiga, Lembaga Yudikatif
adalah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan kehakiman. Di
Indonesia kekuasaan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar
1945 sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung (MA) dan lain-lain badan kehakiman menurut
undang-undang”.
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 18
ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai pelaksanaan dari ketentuan
tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ada beberapa
perubahan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.
14
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atau yang disebut
sebagai urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (1), bahwa urusan
pemerintah konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
dan Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi:
1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
15
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. Kelautan Dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan
pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional.
16
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. Daerah Otonom yang selanjutnya
disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal
208 ayat (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Yang
selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) bahwa Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.
17
Pada penelitian ini difokuskan pada Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yaitu Dinas. Dinas dibentuk untuk melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas
dipimpin oleh seorang kepala. Kepala dinas mempunyai tugas
membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 Pasal 217 ayat (2) Dinas diklasifikasikan atas:
1. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban
kerja yang besar;
2. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban
kerja yang sedang; dan
3. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban
kerja yang kecil.
Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk,
luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah
untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi
18
penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan
Pemerintahan Pilihan.
Penelitian ini memfokuskan pada Dinas di Kabupaten
Banjarnegara, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas
Pariwisata dan Kabupaten Banjarnegara menyelenggaran fungsi
yang salah satu fungsinya yaitu menyelenggarakan pembinaan dan
fasilitasi kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manuasia pariwisata serta
kebudayaan.
1.4.2. Pembinaan
Secara etimolgis Pembinaan dalam KBBI Daring memiliki
tiga makna/arti yaitu 1) Proses, cara, perbuatan membina (negara dan
sebagainya) 2) Pembaruan; penyempurnaan 3) Usaha, tindakan, dan
kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk
memperoleh hasil yang lebih baik. Pada makna yang pertama
menunjukkan bahwa proses, cara, perbuatan membina yang
dilakukan oleh negara dan sebagainya artinya merupakan sebuah
pembinaan. Sesuai dengan penelitian ini bahwa Negara membina
berarti ada sebuah pembinaan yang dilakukan oleh Negara.
Menurut Miftah Toha (1993: 7) Pembinaan adalah suatu
tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam
hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan,
evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan
19
atas sesuatu. Ia juga menjelaskan bahwa ada dua unsur dari
pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa suatu tindakan,
proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu
bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.
Berdasarkan pengertian din atas, dapat disimpulkan bahwa
pembinaan adalah proses usaha/ tindakan pembaruan/
penyempurnaan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien
untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Dalam penelitian ini, khusus Pembinaan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
kepada Pokdarwis sebagai Pembina Langsung Pokdarwis. Sesuai
dalam Pedoman Pokdarwis (2012:20), Pembina Pokdarwis dibagi
dalam dua tingkat yaitu Pembina Langsung dan Pembina tak
langsung. Unsur Pembina Langsung Pokdarwis adalah Pembina di
tingkat lokal/ daerah yaitu: Pemerintah Daerah cq. Dinas Kabupaten/
Kota yang membidangi kepariwisataan. Unsur Pembina Tak
Langsung adalah Pembina di tingkat Pusat (yaitu Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif cq. Direktorat Jenderal
Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat) dan/ atau Provinsi (Dinas di tingkat Provinsi yang
membidangi kepariwisataan).
20
Tujuan dilakukan pembinaan Pokdarwis adalah: (Pedoman
Pokdarwis, 2012: 34-35)
1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis
terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks
pembangunan kepariwisataan di daerahnya.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam
pembangunan kepariwisataan di daerahnya, khususnya dalam
mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
Adapun sasaran pembinaan Pokdarwis adalah: (Pedoman
Pokdarwis, 2012: 34-35)
1. Meningkatnya kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam
mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di
daerah.
2. Tumbuhnya Pokdarwis di daerah yang mampu bersinergi
bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam
mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.
3. Terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai
sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan
pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan
kepariwisataan.
21
Bentuk pembinaan Pokdarwis dapat dipilahkan dalam 2 (dua)
model pembinaan, yaitu Pembinaan Langsung dan Pembinaan Tak
Langsung.
1. Pembinaan Langsung
Yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan
tatap muka langsung antara unsur Pembina dengan Pokdarwis
sebagai pihak yang dibina. Bentuk pembinaan langsung tersebut
dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan
pelatihan/ workshop, lomba, jambore, dan lain-lain.
2. Pembinaan Tak Langsung
Yaitu pembinaan yang dilakukan dilakukan oleh unsur Pembina
melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun
elektronik) maupun media publikasi lainnya. Bentuk pembinaan
tak langsung tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan
media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV
atau di media ruang luar (outdoor) lainnya (misalnya: baliho,
poster, spanduk, dan sebagainya).
Uraian mengenai unsur Pembina Langsung (Dinas Kabupaten/
Kota yang membidangi kepariwisataan), berikut kegiatan
pembinaan dapat dijabarkan sebagai berikut:
22
1. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan/ pedoman ke Pokdarwis di
daerah
2. Penyelenggaraan sarasehan/ temu Pokdarwis daerah (tingkat
Kabupaten/ Kota)
3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah
(tingkat Kabupaten/ Kota)
4. Penyelenggaraan apresiasi/ pemberian penghargaan ke
Pokdarwis di daerah (tingkat Kabupaten/ Kota)
5. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis
di daerah (tingkat Kabupaten/ Kota)
6. Pemantauan dan evaluasi program (Kabupaten/ Kota)
1.4.3. Kelompok Sadar Wisata
Dalam buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:11),
Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi
dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong
terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah. Selanjutnya
Kelompok Sadar Wisata atau yang biasa disebut dengan Pokdarwis,
adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri
dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan
tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung
terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan
23
pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya
bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
1. Maksud dan Tujuan Pembentukan Pokdarwis
a. Maksud
Yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat
berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator
dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian
masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya
tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang
baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki
kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat
dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Tujuan dari pembentukan organisasi Pokdariwis ini adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai
subjek atau pelaku penting dalam pembangunan
kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra
dengan pemangku kepentingan terkait dalam
meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di
daerah.
24
2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan
positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui
perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan
berkembangnya kepariwisataan di daerah dan
manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun
kesejahteraan masyarakat.
3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan
potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing
daerah.
2. Fungsi dan Kedudukan Pokdarwis
a. Fungsi
Secara umum fungsi Pokdarwis dalam kegiatan
kepariwisataan adalah sebagai berikut:
1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di
lingkungan wilayah di destinasi wisata.
2) Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah
(kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan
pengembangan Sadar Wisata di daerah.
b. Kedudukan
Kedudukan Pokdarwis ialah berkedudukan di Desa/
Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata.
25
c. Keanggotaan
Terkait dengan Keanggotaan Organisasi Pokdarwis. Syarat-
syarat umum keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai
berikut:
1) Bersifat sukarela.
2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan
kepariwisataan.
3) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi
daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap
pariwisata.
4) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang
berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi
kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak
langsung.
5) Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang.
d. Kepengurusan
Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari Pembina, Penasehat,
Pimpinan, Sekretariat, Anggota, dan Seksi-seksi (antara
lain: Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan,
Daya Tarik Wisata dan Kenangan, Hubungan Masyarakat
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan
Usaha). Besarnya struktur organisasi Pokdarwis ditentukan
26
oleh jumlah anggota. Pokdarwis dengan jumlah anggota
yang cukup besar dapat dilengkapi dengan:
1) Beberapa seksi yang menangani bidang-bidang kegiatan
yang berlainan.
2) Acuan dan peraturan kelompok dalam bentuk Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pokdarwis dengan jumlah anggota yang relatif kecil
dapat dilengkapi dengan hanya dua seksi atau tanpa seksi-
seksi dan tanpa Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART).
Jabaran unsur dari masing-masing pengurus Pokdarwis
tersebut di atas, dapat dilihat dibawah ini:
1) Pembina
Unsur Pembina, dapat dibagi dalam 2 (dua) tingkat
yaitu Pembina Langsung dan Pembina tak langsung.
a) Unsur Pembina Langsung Pokdarwis adalah
Pembina di tingkat lokal/ daerah yaitu: Pemerintah
Daerah cq. Dinas Kabupaten/ Kota yang
membidangi kepariwisataan.
b) Unsur Pembina Tak Langsung adalah Pembina di
tingkat Pusat (yaitu Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif cq. Direktorat Jenderal
Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat
27
Pemberdayaan Masyarakat) dan/atau Provinsi
(Dinas di tingkat Provinsi yang membidangi
kepariwisataan).
2) Penasehat
Penasehat dapat dipilih dan ditunjuk dari tokoh
masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat
menjadi teladan.
3) Pimpinan
Unsur pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Bendahara. Unsur pimpinan Pokdarwis
diutamakan seseorang yang memiliki kesadaran untuk
memajukan dan mengembangkan pariwisata di
daerahnya, membina masyarakat sadar wisata dan turut
melaksanakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-
hari. Pemimpin dipilih berasal dari para anggota itu
sendiri atau yang ditunjuk oleh anggota.
4) Sekretariat
Setiap Pokdarwis memiliki ruang sekretariat yang
berfungsi sebagai tempat kesekretariatan dan tempat
pertemuan para anggota. Sekretariat Pokdarwis
mencatat/ memdokumentasikan setiap kegiatan
organisasinya.
28
5) Anggota
Terdiri dari anggota masyarakat yang berada/ tinggal di
sekitar lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela
menyatakan diri sebagai anggota.
6) Seksi-seksi
Masing-masing seksi Pokdarwis terdiri dari seorang
penanggungjawab/ koordinator dengan dibantu oleh
beberapa anggota Pokdarwis lainnya. Seksi-seksi yang
dapat dibentuk meliputi:
1) Keamanan dan Ketertiban
Merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi
terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar
lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata.
2) Kebersihan dan Keindahan
Merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi
terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar
lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata.
3) Daya Tarik Wisata dan Kenangan
Merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk
mengembangkan berbagai potensi sumber daya
wisata dan kekhasan/ keunikan lokal sebagai daya
tarik dan unsur kenangan setempat.
29
4) Hubungan Masyarakat dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia merupakan seksi yang
bertanggungjawab untuk menyebarluaskan berbagai
informasi terkait dengan potensi kepariwisataan
lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan
mengembangkan kualitas anggota-anggota
Pokdarwis.
5) Pengembangan Usaha
Merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk
menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai
pihak terkait dalam pengembangan usaha
Pokdarwis.
e. Struktur Organisasi
Hubungan dan koordinasi kepengurusan Pokdarwis
dilaksanakan secara intensif dan diterjemahkan dalam suatu
struktur organisasi yang sistematis, sehingga setiap pihak
dapat mengetahui jabaran tugas dan wewenang
masingmasing dengan baik. Struktur Organisasi Pokdarwis
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
30
Bagan I.2. Struktur Organisasi Pokdarwis 1
Sumber: Pedoman Pokdarwis
f. Fungsi dan Tugas Pengurus
Fungsi dan tugas dari masing-masing pengurus Pokdarwis
sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
1) Ketua
a) Memimpin Pokdarwis.
b) Memberikan pengarahan kepada anggota.
c) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta bertanggung
jawab mengenai keuangan dan pelaksanaan
kegiatan.
d) Memimpin pertemuan dan diskusi kelompok.
e) Menandatangani surat-surat keluar.
31
f) Berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas yang membidangi pariwisata.
2) Wakil Ketua
a) Membantu tugas Ketua.
b) Mewakili ketua dalam berbagai kegiatan bila
Ketua berhalangan.
c) Bertanggung jawab kepada ketua kelompok
3) Sekretaris
a) Menyusun dan melaksanakan kegiatan
administrasi.
b) Mempersiapkan bahan-bahan pertemuan
kelompok.
c) Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan
instansi atau pihak luar terkait.
d) Menghimpun seluruh laporan dari anggota.
e) Mencatat seluruh hasil pertemuan-pertemuan
diskusi.
f) Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.
4) Bendahara
a) Bertanggung jawab atas pendapatan dan
pengeluaran uang.
b) Mengusahakan dana bantuan dari pihak lain.
c) Bertanggung jawab kepada Ketua kelompok.
32
5) Seksi Keamanan dan Ketertiban
a) Membantu upaya penciptaan ketertiban dan
keamanan di sekitar lokasi daya tarik wisata/
destinasi pariwisata.
b) Bekerjasama dengan pihak keamanan.
c) Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.
6) Seksi Kebersihan dan Keindahan
a) Menyelenggarakan kegiatan kebersihan dan
keindahan.
b) Mengadakan dan menyelenggarakan penghijauan.
c) Menyusun program kegiatan kebersihan dan
keindahan.
d) Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.
7) Seksi Daya Tarik dan Kenangan
a) Menggali, membina dan mengembangkan berbagai
potensi sumber daya wisata, serta kekhasan/
keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur
kenangan setempat.
b) Mempromosikan berbagai daya tarik wisata dan
keunikan lokal.
c) Bertanggung jawab kepada Ketua kelompok.
33
8) Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan
Sumber Daya
a) Mengembangkan bentuk-bentuk informasi dan
publikasi kepariwisataan dan kegiatan Pokdarwis.
b) Mengembangkan kemitraan untuk kegiatan
pelatihan pariwisata bagi anggota Pokdarwis dan
masyarakat, termasuk hospitality (keramah
tamahan), pelayanan prima, dan sebagainya.
c) Mengikutsertakan anggota kelompok dalam
penataran, ceramah, diskusi yang diselenggarakan
oleh lembaga, organisasi pariwisata.
d) Mengadakan lomba ketrampilan pengetahuan
kepariwisataan.
e) Bertanggungjawab kepada Ketua kelompok.
9) Seksi Pengembangan Usaha
a) Menjalin hubungan dan kerjasama/ kemitraan, baik
di dalam maupun di luar berkaitan dengan
pengembangan usaha kelompok.
b) Membentuk koperasi untuk kepentingan kelompok
dan masyarakat pada umumnya.
c) Bertanggungjawab kepada Ketua kelompok.
34
10) Anggota
Keberadaan anggota merupakan unsur utama dalam
organisasi Pokdarwis, baik secara organisatoris maupun
secara operasional di lapangan, untuk itu perlu
dikoordinasikan dan dikelola dengan baik oleh masing-
masing seksi yang ada dalam organisasi Pokdarwis.
g. Kegiatan Pokdarwis
Lingkup kegiatan Pokdarwis yang dimaksud di sini adalah
berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan
dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan
pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan
tersebut meliputi antara lain:
1) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam
rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para
anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
2) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam
rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para
anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan
usaha terkait lainnya.
3) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk
mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi
tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan
kepariwisataan di daerahnya.
35
4) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk
mendorong dan memotivasi masyarakat untuk
meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik
pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan
Sapta Pesona.
5) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan
informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan
masyarakat setempat.
6) Memberikan masukan-masukan kepada aparat
pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di
daerah setempat.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan/ pedoman oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa.
2. Penyelenggaraan sarasehan/ temu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa.
3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa.
4. Penyelenggaraan apresiasi/ pemberian penghargaan oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis
Dieng Pandawa.
36
5. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa.
6. Pemantauan dan evaluasi program oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ke Pokdarwis Dieng Pandawa.
1.6. Metode Penelitian
1.6.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif.
Penelitian metode deskriptif menurut Moh Nazir (1988:63) adalah
suatu metode meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu
set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah
untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antar fenomena yang diselidiki.
Menurut Whitney (1960) sebagaimana yang dikutip oleh
Moh. Nazir (1988:63-64), jenis penelitian deskriptif adalah
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Peneliti deskriptif
mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk
tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-
pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-
pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif juga ingin
memperlajari norma-norma atau standar-standar, sehingga peneliti
37
deskriptif ini juga disebut survey normatif (normative survey).
Penelitian deskriptif ini dapat diteliti masalah normatif bersama-
sama dengan masalah status dan sekaligus mmembuat perbandingan-
perbandingan antar fenomena.
1.6.2. Unit Analisis
1. Obyek
Obyek dari penelitian ini ialah pembinaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara kepada Pokdarwis Dieng
Pandawa.
2. Subyek
Subyek yang diteliti:
a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
b. Kepala Bidang Pemasaran Pariwsata
c. Staf Bidang Pemasaran Pariwisata
d. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata
e. Pegawai UPT Pengelola Obyek Wisata Kawasan Dieng
f. Ketua Pokdarwis Dieng Pandawa
g. Staf Pemasaran Pokdarwis Dieng Pandawa
h. Masyarakat Pelaku Pariwisata
38
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian
ini sebagai berikut:
1. Observasi Terus Terang atau Tersamar, dalam hal ini peneliti
dalam mengumpulkan pengumpulan data menyatakan terus
terang pada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.
(Sugiyono 2015:312)
2. Wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur yang
digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam (Sugiyono 2015:319). Dalam wawancara ini akan
membahas tentang bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan
kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam Pembinaan
Pokdarwis Dieng Pandawa.
3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penlitian kualitatif. Oleh karna itu hasilnya akan lebih
kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen.
(Sugiyono 2015:329). Dokumen tersebut bisa berupa foto,
39
rekaman suara dan rekaman video, kepengurusan Pokdarwis,
dokumen perencanaan strategis Dinas, dll.
1.6.4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penilitian ini
adalah Kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982)
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Lexy J.
Moleong, 2017:248)
Berikut ialah analisis data model Miles and Huberman
(Sugiyono 2015:15):
1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya dan membuang yang tidak perlu. Sehingga memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu
mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
40
flowchart. Menurut Miles dan Huberman (1984) untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif selain itu mendisplay data juga dapat
berupa grafik, matrik, network dan chart.
3. Verification atau Conclusion Drawing
Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
dapat menjawab rumusan masalah akan tetapi mungkin juga
tidak karena bersifat sementara dan akan berkembang setelah
penelitian di lapangan. Kesimpulan diharapkan dapat
menemukan temuan baru yang sebelumnya belu pernah ada.
(Sugiyono 2015:338-345)
41
BAB II
PROFIL DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANJARNEGARA DAN
KELOMPOK SADAR WISATA DIENG PANDAWA
1.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
Gambar II.1. Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
1
Sumber: Foto Dokumentasi, 2019
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara terletak
di Jalan Selamanik Nomor 35, Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara,
Banjarnegara, Jawa Tengah 53418. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pembentukannya melalui Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:
42
1.1.1. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Kedudukan organisasi perangkat daerah dinas pariwisata dan
kebudayaan adalah sebagai berikut:
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana
unsur pemerintahan bidang pariwisata dan Kebudayaan;
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1.1.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan terdiri dari:
1. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
43
3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata,
terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata;
b. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata.
4. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
a. Seksi Budaya dan Tradisi;
b. Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Pubakala.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnega. Berikut Struktur organisasi
perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai
berikut:
44
Bagan II.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1
Sumber : RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.
Banjarnegara Tahun 2017-2022
Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah Pasal 81, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara, masuk dalam Dinas dengan tipe A. Dinas dengan tipe
A berarti memiliki beban kerja yang banyak, ditunjukan pada
struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara memiliki 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Destinasi
pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia Pariwisata, dan yang terakhir Bidang
Kebudayaan. Bidang dengan tipe A paling banyak terdiri dari 3
(tiga) seksi, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banajrnegara memiliki 2 (dua) seksi disetiap bidangnya, masih
sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016. Pasal 81 ayat (2) PP
Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sekretariat dengan
45
Dinas tipe A terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian, dalam
struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara juga memiliki 3 (tiga) subbagian, yatu subbagian PEP,
Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian.
1.1.4. Uraian Tugas
Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di
atas perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara menyelenggarakan fungsi :
1. Fungsi Kepariwisataan
2. Fungsi Kebudayaan
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja
Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah
sebagai berikut :
46
1. Kepala Dinas
a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepala Daerah.
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan
fungsi :
1) Perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata,
pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya
manusia pariwisata serta kebudayaan;
2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan
sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata,
pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya
manusia pariwisata serta kebudayaan;
4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan
sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;
47
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan
sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;
6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
a. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
c. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan
bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan
administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.
48
d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Seketariat menyelenggarakan fungsi :
1) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan;
2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan
program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan;
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan;
4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan;
5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi
hukum di lingkungan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan;
6) Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian
intern pemerintah (SPIP) dan pengelola informasi dan
dokumentasi;
49
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di
lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan
dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan
program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.
2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan perumusan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang keuangan
dan anggaran di lingkungan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.
50
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai
tugas melakukan penyiapan dan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang ketata usahaan, hukum, kerumah
tanggan, kerjasam, kersipan, dokumen, keoragnisasian
dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan
pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan.
4) Sub bagian–sub bagian sebagaimana dimaksud diatas,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekertaris.
3. Bidang Destinasi Pariwisata
a. Bidang Destinasi Pariwisata adalah unsur pelaksana Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Bidang destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
c. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan
perencanaan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata
51
daerah, kawasan strategis pariwisata daerah, desatinasi
pariwisata daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/
ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi,
berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah,
pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk
pendukung pariwisata.
d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan
daya tarik wisata daerah, kawasan strategis parisiwata
daerah, destinasi pariwisata daerah, penyediaan
prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif)
sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
bagi insan kreatif di daerah, pengelolaan desa wisata
serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang
pengelolaan daya tarik wisata daerah, kawasan strategis
parisiwata daerah, destinasi pariwisata daerah,
penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota
kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan
berinteraksi bagi insan kreatif di daerah, pengelolaan
desa wisata serta pngembangan produk pendukung
pariwisata;
52
3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik
wisata daerah, kawasan strategis parisiwata Daerah,
destinasi pariwisata daerah, penyediaan prasarana (zona
kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang
berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan
kreatif di daerah, pengelolaan desa wisata serta
pngembangan produk pendukung pariwisata;
4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan
daya tarik wisata daerah, kawasan strategis parisiwata
daerah, destinasi pariwisata daerah, penyediaan
prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif)
sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
bagi insan kreatif di daerah, pengelolaan desa wisata
serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang
pengelolaan daya tarik wisata daerah, kawasan strategis
parisiwata daerah, destinasi pariwisata daerah,
penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota
kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan
berinteraksi bagi insan kreatif di daerah, pengelolaan
desa wisata serta pngembangan produk pendukung
pariwisata; dan
53
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
1) Seksi pengembangan Destinasi Pariwisata; mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah,
kawasan strategis pariwisata daerah dan destinasi
pariwisata daerah.
2) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata; mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang penyediaan prasarana (zona kreatif/
ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi,
berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di
daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembagnan
produk pendukung pariwisata.
54
3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Destinasi Pariwisata.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata
a. Bidang Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Bidang Pemasaran Pariwisata di pimpin oleh Kepala
Bidang.
c. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas
melakukakn perencanaan perumusan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemasaran
pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan
kawasan strategis pariwisata daerah serta pelayanan
informasi pariwisata dan kebudayaan.
d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
bidang Destinasi Pariwisata mnyelenggarakan fungsi:
1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pemasaran
pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi
dan kawasan strategis pariwisata daerah serta pelayanan
informasi pariwisata dan kebudayaan;
55
2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang
pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik,
destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah serta
pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
3) pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata
dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan
kawasan strategis pariwisata daerah serta pelayanan
informasi pariwisata dan kebudayaan;
4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemasaran
pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi
dan Kawasan strategis pariwisata daerah serta
pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang
pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik,
destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah serta
pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan; dan
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
1) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
56
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar
negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis
pariwisata daerah.
2) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya;
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan
dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang pelayanan informasi pariwisata dan
kebudayaan.
3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemasaran Pariwisata.
5. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
a. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
adalah unsur pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
b. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
dipimpin oleh Kepala Bidang.
c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan,
57
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang
peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar,
jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha
pariwisata.
d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
menyelenggarakan fungsi :
1) perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan
kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar,
jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha
pariwisata;
2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang
peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat
dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda
daftar usaha pariwisata;
3) pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas
kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha
58
pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha
pariwisata;
4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan
kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar,
jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha
pariwisata;
5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang
peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat
dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda
daftar usaha pariwisata; dan
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pariwisata, terdiri dari :
1) Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata;
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan
dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan
59
pariwisata, jasa usaha pariwisata dan penetapan tanda
daftar usaha pariwisata.
2) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata; mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pariwisata.
6. Bidang Kebudayaan
a. Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana Dinas
Pariwisata dan Kebubudayaan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
c. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan
perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan,
60
museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya
Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal,
pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan
izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu)
provinsi.
d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan
kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan
pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga
adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi,
pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa
cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang
pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan
dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan
lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi,
pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa
cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
3) pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan,
museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar
budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian,
61
sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga
adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan
kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan
pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga
adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi,
pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa
cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang
pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan
dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan
lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi,
pembinaan Lembaga adat, dan penerbitan izin membawa
cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi; dan
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1) Seksi Budaya dan Tradisi; mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
62
kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, pelestarian
tradisi dan pembinaan lembaga adat.
2) Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala;
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan
dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang pengelolaan museum Daerah,
penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah,
pembinaan kesenian dan sejarah lokal serta dan
penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah
dalam 1 (satu) provinsi.
3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kebudayaan.
7. UPTD
a. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.
63
8. Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan dapat ditetapkan menurut
kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.
c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan
perundang-undangan.
e. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat
dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan
penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
f. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh
ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun
jabatan masing- masing.
g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
64
1.1.5. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara
Adapun visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut:
1.1.5.1. Visi
Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Banjarnegara adalah “Terwujudnya Banjarnegara
sebagai daerah Tujuan Wisata”.
Artinya menjadikan Kebupaten Banjarnegara sebagai
salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang didukung
dengan paket wisata berupa Daya Tarik Obyek wisata,
transportasi, akomodasi dan penerapan Sapta Pesona.
1.1.5.2. Misi
Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata.
2. Meningkatkan jaringan pemasaran pariwisata.
3. Meningkatkan pembinaan, pelestarian, dan
pengembangan Kebudayaan Daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran tugas-
tugas Dinas Pariwisata.
65
1.1.6. Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Kondisi sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan
penggolongannya adalah sebagai berikut:
Tabel II.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis
Kelamin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 1
No. Tingkat
Pendidikan
Kategori Jenis Kelamin
Jml PNS
Non PNS Laki-
laki Perempuan
PTT THL
1 SD
Sederajat 11 5 - 16 - 16
2 SMP
Sederajat 15 - 4 18 1 19
3 SMA
Sederajat 33 4 10 40 7 47
4 D3 5 - - 1 4 5
5 S1 20 3 - 14 9 23
6 S2 2 - - 1 1 2
S3 - - - - - -
Jumlah 86 12 14 90 22 112
Sumber: RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayan Tahun
2017-2022
Berdasarkan Tabel di atas komposisi pegawai Dinas
Pariwisata sampai dengan Desember 2016 didominasi oleh PNS
dengan tingkat pendidikan menengah (SMA Sederajat) sebanyak 33
orang yang berikutnya diikuti dengan PNS dengan tingkat
Pendidikan Tinggi (Sarjana) sebanyak 20 orang. Pada sisi lain, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan memiliki PNS dengan tingkat
pendidikan rendah (SD dan SMP) sebanyak 26 orang. Dengan
66
kondisi tersebut rentang pendidikan PNS cukup merata pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, dengan mayoritas pegawainya adalah
laki-laki sebanyak 80,36%.
Tabel II.2. Jumlah Pegaiwai Berdasarkan Golongan dan Jenis
Kelamin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 1
No. Golongan Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 Non PNS – THL 11 3 14
2 Non PNS – PTT 9 3 12
3 Golongan I 19 - 19
4 Golongan II 34 4 38
5 Golongan III 15 10 25
6 Golongan IV 2 2 4
Jumlah 90 22 112
Sumber: RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2017-2022
Komposisi pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
berdasarkan golongan didominasi oleh golongan II sebanyak 33,93%
dan diikuti golongan III 22,32%.
1.2. Pokdarwis Dieng Pandawa
Pokdarwis Dieng Pandawa yang bertempat di desa Dieng Kulon,
Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan hasil observasi,
Pokdarwis Dieng Pandawa merupakan sebuah kelompok yang menjadikan
kelembagaannya untuk forum rembug/komunikasi masyarakat pariwisata
kawasan Dieng berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten
Banjanegara. Pokdarwis ini menjadi sebuah forum rembug desa yang
67
pertama dibentuk di Banjarnegara atas gagasan Alif Faozi selaku ketua
pemuda dan Karang Taruna Desa Dieng Kulon pada tahun 2006 dan
diresmikan pada tanggal 27 September 2007 melalui SK Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara No: 556/36.a Tahun
2007, tepatnya pada tanggal 27 September 2007. Sebagai bentuk
pemberdayaan pemuda dan pemudi Dieng menuju kreatifitas masyarakat
yang berdekatan dengan Daerah obyek wisata, setelah melihat beberapa
permasalahan yang ada di desa Dieng Kulon di antaranya bertambahnya
pengangguran karena ketersediaan lahan untuk pertanian yang tidak
seimbang dengan kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan sebagai
dampak dari pertanian masyarakat dalam hal ini pertanian kentang dan
kegiatan-kegiatan budaya yang semakin berkurang.
Dan pada tahun-tahun berikutnya keberhasilan Pokdarwis ini teryata
tidak hanya mampu memperdayakan pemuda dan pemudi bahkan semua
lapisan masyarakat dari orang tua (Pelaku seni dan budaya), petani, kaum
perempuan dan ibu-ibu (pelaku pengelola Homestay dan Home industry
makanan khas).
Pokdarwis Dieng Pandawa menjadi contoh pemberdayaan
masyarakat pariwisata yang menghasilkan terbentuknya pokdarwis-
pokdarwis lain di kawasan Dieng seperti pokdarwis Desa Karangtengah,
pokdarwis Desa Kepakisan, Pokdarwis Desa Sembungan, Pokdarwis Desa
Dieng Wetan dan Pokdarwis Desa Pekasiran dan masih banyak lagi
68
sehingga saat ini pun Pokdarwis Dieng Pandawa selalu menjadi studi bagi
desa lain.
Pokdarwis Dieng Pandawa memiliki visi, misi, struktur oraganisasi,
kemudian fungsi dan peran, sebagai berikut:
1.2.1. Visi dan Misi Pokdarwis Dieng Pandawa
1.2.1.1 Visi
“Terwujudnya pariwisata Dieng yang bermutu, berdaya
saing, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Dieng
pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya”.
1.2.1.2 Misi
1. Mengembangkan Industri Wisata demi terciptanya
lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengkampanyekan Sapta Pesona (Aman, Tertib, Sejuk,
Indah, Ramah Tamah, Kenangan) kepada masyarakat
Dieng.
3. Meningkatkan SDM masyarakat Dieng terutama hal
kepariwisataan.
4. Memanfaatkan/ menggali potensi SDA Dieng dalam
mendukung pariwisata sehingga ke depan bisa lebih
baik.
69
1.2.2. Fungsi dan Peran Pokdarwis Dieng Pandawa
1.2.2.1. Fungsi
Pokdarwis sebagai perintis Desa Wisata Dieng Kulon
membina dan mengarahkan masyarakat menjadi tuan rumah
yang baik.
1.2.2.2. Peran
1. Mengenalkan Sapta Pesona (Aman, Tertib, Sejuk, Indah,
Ramah Tamah, Kenangan)
2. Bertindak sebagai fasilitator bagi usaha-usaha
masyarakat
3. Bersama Pemerintah Desa membuat link kepada
lembaga-lembaga (lembaga pendidikan, lembaga
pemerintah/dinas terkait, perusahaan melalui CSR).
70
1.2.3. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Pokdarwis Dieng
Pandawa
Gambar II.2. Struktur Organisasi Pokdarwis Dieng 1
Pandawa
Sumber : Data Primer, 2019
Berdasarkan struktur kepengurusan Pokdarwis Dieng di atas,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepala Desa Dieng Pandawa
sebagai Penasehat. Namun berdasarkan Pedoman Pokdarwis, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan seharusnya sebagai Pembina Langsung
bukan sebagai Penasehat, sedangkan untuk Penasehat dapat dipilih
dan ditunjuk tokoh masyarakat setempat yang mampu dan dapat
menjadi teladan dalam hal ini Kepala Desa Dieng Pandawa bisa
sebagai Penasehat.
71
Unsur Pemimpin sudah lengkap yang terdiri dari Ketua yaitu
Alif faozi, kemudian Wakil Ketua yaitu Slamet Hidayat, Sekretaris
yaitu Bambang Riyadi dan Arif Fachrurozi, dan Bendahara yaitu
Dieng Arifin. Selain dari unsur pemimpin terdapat garis yang sejajar
dengan ketua yaitu Pemasaran yang diketuai oleh Chaerul Anam dan
Sekretarisnya Siti Arifah.
Kemudian masing-masing Seksi atau yang disebut Kelompok
Kerja (Pokja). Pokja pada Pokdarwis Dieng Pandawa terdiri dari 7
Pokja dengan setiap Pokja dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan
Bendahara dengan garis koordinasi ke bawah dari seluruh Pokja
yaitu Anggota. Pokja yang pertama yaitu Pokja Home Industry
diketuai oleh Saroji Trisakti. Kedua yaitu Pokja Kerajinan/Souvenir
yag diketuai oleh Untung. Ketiga, Pokja Seni dan Budaya yang
diketuai oleh Yunaedi. Keempat, Pokja Homestay yang diketuai oleh
Tina. Kelima, Pokja Argotourism/Lingkungan Hidup yang diketuai
oleh Kabul Suwoto. Keenam, Pokja Pramuwisata yang diketuai oleh
Suyono. Ketujuh, Pokja Keamanan yang diketuai oleh Riyadi.
Dari Gambar II.2. Struktur Organisasi Pokdarwis Dieng
Pandawa, untuk garis hubung dan koordinasi kepengurusan kurang
jelas, karena tidak menggunakan satu garis hubung melainkan seperti
garis hubung yang tidak putus-putus sehingga sulit untuk
diterjemahkan terkait koordinasi dari setiap kepengurusan yang ada.
72
Dalam sebuah kepengurusan Pokdarwis idelanya bahwa
setiap Pokdarwis memiliki tempat kesekertariatan dan tempat
pertemuan para anggota. Untuk Pokdarwis Dieng Pandawa sendiri
masih belum memiliki kesekertariatan sendiri, sedang dalam proses
pembangunan kesekertariatan di dekat museum Dieng Kailasa.
Untuk selama ini sekretariat Pokdarwis Dieng Pandawa masih
difasilitasi tempat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banjarnegara yaitu gedung milik UPTD Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara di Kawasan Dieng. Berikut
foto dokumentasi, sekretariat Pokdarwis Dieng Pandawa.
Gambar II.3. Sekretariat Pokdarwis Dieng Pandawa 1
Sumber: Foto Dokumentasi, 2019
73
1.2.4. Keanggotaan Pokdarwis Dieng Pandawa
Pokdarwis Dieng Pandawa sekarang beranggotakan semua
stakeholder Pariwisata dan menjadi Forum Rembug Klaster
Pariwisata Dieng dan bersifat sukarela sesuai dengan AD/ART
Pokdarwis Dieng Pandawa. Saat ini jumlah anggota lebih dari 300
orang yang tersebar di 8 kelompok usaha (Pokja) atau Seksi
Pokdarwis Dieng Pandawa.
1. Pokja Home Industri
Ada beberapa industri makanan khas yang dikembangkan dan di
kelola oleh masyarakat Desa Wisata dieng Kulon, seperti
Industri sirup carica, Industri minuman purwaceng, Industri
Keripik kentang, dan lain- lain. Industri- industri tersebut
mempunyai prospek ekonomi yang sangat baik. Bahkan
beberapa hasil produksi telah ikut di pamerkan dalam gelar
Karya Pemberdayaan Masayarakat Nasional di JCC Jakarta.
2. Pokja Kerajinan/Sovenir
Ada beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) Sovenir dibawah
binaan pokdarwis dan menjadi Pokja sendiri seperti dan pernah
difasilitasi pelatihan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah dan PNPM Pariwisata seperti :
a. Batik Kayu Dewa
Batik kayu merupakan salah satu kerajinan khas Dieng
yang mempunyai keunikan yaitu media pembatikannya
74
menggunakan kayu asli Dieng, seperti kayu Cemeti,
Pringgondani, Tengsek, dan lain- lain.
b. Sablon Kaos Dieng
Merupakan UKM yang memproduksi sovenir berupa kaos
yang bertulis dan bergambarkan obyek wisata Dieng
c. Miniatur candi
Miniatur Candi ini dibuat oleh masyarakat Dieng, dengan
menggunakan dua macam bahan yaitu Gibsum dan kayu.
Miniatur candi yang dibentuk adalah miniature candi yang
ada di Dieng.
3. Pokja Seni dan Budaya
Pokja ini beranggotakan para Pelaku Kesenian dan tokoh
Budaya dan dalam rang mengembangkan industri pariwisata
berbasis budaya kearifan lokal tentunya pokja ini berperan
menjadikan daya tarik tersendiri untuk perkembangan pariwisata
di kawasan Dieng seperti :
a. Pentas Budaya Ruwatan Rambut Gembel ( Dieng Culture
Festival )
Prosesi/ Ritual budaya khas Dieng yang biasanya
dilaksanakan pada periode tertentu sesuai dengan
kemampuan ekonomi masing- masing keluarga yang
memiliki anak dengan rambut gembel. Dari tahun 2008
hingga sekarang, Pokdarwis Dieng Pandawa telah
75
menjadikan ritual ini sebagai acara Budaya tahunan yang
masuk dalam program kerja Pokdarwis, yang biasanya di
laksanakan pada bulan juli setiap tahunnya. Acara Budaya
ini ditandai dengan pemotongan rambut Gembel dan di
sertai dengan pentas seni tradisional Dieng.
b. Seni Tari tradisional sebagai penyambutan wisatawan dan
mengisi kegiatan wisatawan Seni & Budaya
4. Pokja Homestay
Pokja Homestay sangat berperan penting dimana Homestay
menjadi tempat bagi wisatawan yang berkunjung untuk
menginap dalam waktu tertentu. Saat ini sudah ada 62 rumah di
Dieng Kulon yang menjadikan rumahya sebagai homestay dan
masuk dalam Pokja ini.
5. Pokja Agrotourism dan LH
Pokja ini beanggotakan masyarakat petani yang siap menjadi
tuan rumah bagi wisatawan dan mengenalkan aktivitas pertanian
kepada wisatawan.
6. Pokja Pramuwisata
Pokja ini lebih banyak beranggotakan pemuda pemudi yang
bergerak di bidang jasa pramuwisata/guide lokal dan wisata
outbound.
76
7. Pokja Kemanan
Pokja ini beranggotakan para Pemuda dan masyarakat yang
bergerak di bidang keamanan dan ketertiban.
8. Pokja Pemasaran
Pokja ini bergerak sebagai Humas, promosi dan memasarkan
potensi anggota forum masyarakat sadarwisata atau Pokdarwis
Dieng pandawa dan bekerja sama dengan media baik cetak
ataupun lainya untuk promosi, bekerja sama dengan biro-biro
wisata dan mengelola beberapa web serta aktif mengikuti
pameran serta mengadakan pameran di event-event tertentu.
1.2.5. Prestasi dan Penghargaan Pokdarwis Dieng Pandawa
Pokdarwis Dieng Pandawa ini juga telah mendapatkan dua
kali penghargaan di tingkat provinsi jawa tengah yaitu pada tahun
2008 sebagai juara 3 lomba Apresiasi Sadar wWisata jateng dan
pada tahun 2009 sebagai juara 1 lomba yang sama. Pada tahun 2008
ketua Pokdarwis juga ditunjuk menjadi ketua klaster pariwisata
Dieng sebagai pogram Pengengembangan Ekonomi Lokal
Kabupaten Banjarnegara oleh FEDEP (Forum for Economic
Development and Equiptmen promotion) Banjarnegara di bidang
Pariwisata sehingga aktif dalam kegiatan pengembangan Klaster di
jawa tengah, Juara I Homestay tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun
2010, ikut serta pameran pemberdayaan bersama kemerntrian
Kebudayaan dan Pariwisata di JCC 2011 dan berhasil mendapatkan
77
penghargaan juara, juara lomba kerajinan di tingkat daerah 2011 dan
2013, serta juara Desa wisata penerima PNPM Nasional tahun 2012.
Penghargaan yang terakhir yang didapat oleh Pokdarwis ialah
mendapat peringkat II dari Pesona Indonesia Event Paling Populer di
Indonesia, yaitu Dieng Culture Festival (DCF).
Gambar II. 3. Prestasi dan Penghargaan Pokdarwis Dieng Pandawa
1
Sumber: diengpandawa.com
113
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulsyani. 2018. “Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan”. PT. Bumi Aksara,
Jakarta
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. “Pedoman Pokdarwis”
M. Henslin, James. 2007. “Sosiologi dengan Pendekatan Membumi”. Penerbit
Elangga
Moleong, Lexy. J. 2017. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. PT Remaja
Rosdakarya, Bandung
Nazir, Mohammad. 1988. “Metode Penelitian”. Ghalia Indonesia, Jakarta
Nugroho, Riant. 2018. “Kebijakan Pariwisata Sebuah Pengantar untuk Negara
Berkembang
Soekanto, Soerjono. 1993. “Kamus Sosiologi”. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Sugiyono. 2015.”Metode Penelitian Pendidikan”. Alfabeta, Bandung
Syafiie, Inu Kencana. “Pengatar Ilmu Pemerintahan”. 2014. PT. Refika Aditama,
Bandung
Peraturan Perundang-undangan:
UUD 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
114
Internet:
www.kemenpar.go.id/userfiles/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf. Diunduh pada
tanggal 16 Januari 2019 Pukul 12.14 WIB
https://www.republika.co.id/berita/kemenpar/berita/kemenpar/16/09/12/oddb9x36
8-jokowi-kita-harus-tentukan-core-ekonomi-indonesia. Diakses pada
tanggal 29 April 2019 Pukul 12.47 WIB
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan . Diakses pada 14 Mei 2019 Pukul
12.20 WIB
http://budparbanjarnegara.com/about/statistik-kunjungan/. Diakses pada tanggal 6
Oktober 2019 Pukul 21.28 WIB
http://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/data-desa-wisata-dan-pokdarwis-di-
kabupaten-banjarnegara-tahun-2017/resource/3a87cf96-308c-4857-a216-
7c5762ba7112 . Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 Pukul 21.39 WIB
http://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/data-pokdarwis-
kabupatenbanjarnegara-tahun-2018 . Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019
Pukul 21.42 WIB
Sumber lain:
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-
2022
Profil Deswita Dieng Kulon