Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan · Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan . BAST dan Perpindahan Gaji Dinas terkait agar

PEMBINAAN PENYULUH PERIKANAN DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2018

Oleh:

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur,

Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Maros, 29 Agustus 2018

Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si

Kepala Subbagian Jabatan Fungsional III, Bagian Jabatan Fungsional, Biro SDM Aparatur 1. Kepala Subbagian Jabatan Fungsional III (2017 – sekarang); 2. Analis Kepegawaian Muda (2016 – 2017) 3. Pengadministrasi Umum (2005 – 2016)

PROFILE

[email protected]

08111373977

Penata Tk. I, III/d

Out Line Dasar Hukum

Profil SDM Aparatur

Pengalihan Personel

Manajemen Kinerja

Visi dan Misi

DASAR HUKUM

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

1

2

3

4

5

VISI DAN MISI

LAUT ADALAH

MASA DEPAN

BANGSA

“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk

mengembalikan Indonesia sebagai negara

maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk

adalah masa depan peradaban kita. Kita telah

terlalu lama memunggungi laut, memunggungi

samudera dan memunggungi selat dan teluk.

Ini saatnya kita mengembalikan semuanya

sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru

kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang

kita di masa lalu bisa kembali lagi

membahana”.

Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014

3 PILAR MISI KKP

Kedaulatan

Keberlanjutan

Kesejahteraan

TRISAKTI & NAWA CITA

VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan

perikanan Indonesia yang mandiri,

maju, kuat dan berbasis kepentingan

nasional

1

2

3

Visi dan Misi

PSDKP :

Pengawasan

sumberdaya kelautan

dan perikanan

BKIPM :

Perkarantinaan ikan,

pengendalian mutu,

keamanan hasil

perikanan, dan

keamanan hayati

ikan

DJPRL :

Penataan ruang laut, konservasi

dan keanekaragaman hayati laut

DJPT DAN DJPB :

Keberlanjutan usaha perikanan

tangkap dan budidaya

DJPDS :

Daya saing dan sistem logistik hasil

kelautan dan perikanan

Penanggungjawab

Misi MISI

Kedaulatan (Sovereignty)

MISI

Keberlanjutan (Sustainabiltiy)

MISI

Kesejahteraan (Prosperity)

1

2

3

4

5

BRSDM :

Inovasi iptek

kelautan dan

perikanan,

SDM Aparatur dan

masyarakat

6

Pengelompokan Berdasarkan Unit Kerja

PROFIL SDM

Profil SDM Aparatur

Jumlah PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal

28 Agustus 2018 sebanyak 13.433 orang, terdiri dari: 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : 63 orang (0,47%) 2. Jabatan Fungsional (JF) : 6.940 orang (51,66%) 3. Jabatan Administrasi (Es.III, IV, dan V) : 1.282 orang (9,54%) 4. Jabatan Pelaksana (JFU) : 5.148 orang (38,32%)

Sumber: Data SIMPEG tanggal 28 Agustus 2018

PENGALIHAN PERSONEL

Pengajuan PEMDA

• Luhkan: 3.392 org

• Waskan MHP: 65 org

Penetapan SK Kepala BKN



Validasi Ulang



3.457 3.427 3.226

BAST SKPP Pembayaran Gaji

MD : 3 Org Pensiun/BUP

28 org Tdk Sesuai

Kriteria 76 org

Tdk ada BAST 92 org

?? 201

Sudah Belum

3.061 org 101 org

61 org 4 org*

Sudah Belum

2.977 org 84 org

61 org 0

Sudah Belum

2.977 org 0

61 org 0

Luhkan

Waskan

NB:*2 org mundur, 1 org pensiun dini, 1 org struktural

PNS Pusat

2 org

BERMASALAH

Perkembangan Pengalihan Personel

Data Per 30 Juni 2018

Permasalahan: 1. Daerah tidak

menyerahkan 2. Personel tidak

bersedia dialihkan 3. Menduduki JF Lain 4. Menduduki jabatan

pelaksana 5. Menduduki Jabatan

Struktural

Tindak Lanjut Permasalahan Pengalihan Personel

KKP telah mengajukan Usul Peninjauan Kembali (3 Mei 2018)

• Tdk sesuai kriteria*): 68 org

• Pensiun: 29 org

• Meninggal: 3 org

• Sesuai kriteria*), tdk diserahkan: 90 org

• Sesuai kriteria*), Tdk bersedia: 7 org

BKN sedang memverifikasi Usul Peninjauan Kembali

• BKN akan membatalkan SK bagi personel yang telah meninggal dunia, pensiun, dan tidak sesuai kriteria

• BKN tidak akan memproses usulan apabila jabatan yang diduduki sesuai dengan kriteria Perka BKN No. 7 Tahun 2016*)

PEMDA dapat mengajukan usulan mutasi antar instansi

• Bagi personel yang sesuai kriteria*) namun tidak diserahkan / tidak ada BAST dapat diajukan mutasi kembali ke daerah agar status kepegawaiannya menjadi jelas

*) Kriteria sesuai Pasal 1 Perka BKN No. 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAST dan Perpindahan Gaji

Dinas terkait agar segera

menyelesaikan BAST

Surat Kapuslatluh Nomor

804/BRSDM.05/DL.144/VI/2017

tanggal 21 Juni 2017 hal. BAST dan

Pembayaran Gaji Penyuluh

Perikanan

Gaji tetap di Daerah apabila

BAST belum diserahkan

Batas Waktu Penyampaian BAST

BAST diterima paling lambat bulan November 2017

PENGALIHAN PERSONEL: DUKUNGAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN KINERJA

PENYULUH PERIKANAN

17

Surat Mendagri ke Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan

Pemantauan Kinerja Penyuluh Perikanan

LATAR

BELAKANG

Surat Men KP

8 peran Kepala

Dinas/SKPD

dalam rangka

Pemantauan

Kinerja Penyuluh

Perikanan sesuai

Surat Mendagri

Nomor

520/934/OTDA

tanggal 8

November 2017

19

Surat MKP Nomor: B.236/SJ/KP.530/III/2018 tanggal 19 Maret 2018

tentang Pembinaan Kinerja Penyuluh Perikanan pada Dinas yang Membidangi Urusan Perikanan

Peran Kepala Dinas/SKPD

Kepala Dinas/SKPD berperan dalam menandatangani:

Surat Tugas

Target Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

Capaian/realisasi SKP

setiap bulan

Daftar Usulan

Penetapan Angka Kredit

(DUPAK)

Laporan kehadiran

setiap bulan

Usul cuti pegawai

Usul pensiun

Usul administrasi kepegawaian

lainnya

Agar para Penyuluh Perikanan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar tugas pokoknya sebagai seorang Penyuluh

Sebagai bahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan

Sebagai bahan dalam pengajuan usul penilaian angka kredit, karena tanpa adanya surat tugas, usulan DUPAK tidak akan dinilai oleh Tim Penilai

Untuk kelengkapan administrasi kepegawaian apabila terjadi sesuatu di lapangan, misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Penyuluh Perikanan cidera atau meninggal dunia, surat tugas tsb merupakan salah satu bahan pertimbangan BKN untuk menetapkan KP Anumerta dan Uang Duka

Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan

Mengapa surat tugas itu HARUS ada ????:

1. Menandatangani Surat Tugas

1

2

3

4

TARGET SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Mengusulkan SKP Penyuluh Perikanan dan menyampaikan kepada SATMINKAL:

Kepala Dinas KP mengusulkan dan menyampaikan SKP yang

telah disusun oleh Penyuluh sesuai wilayah kerjanya

2. Mengusulkan Target Sasaran Kerja Pegawai

CAPAIAN REALISASI/SKP SETIAP

BULAN

Menyampaikan Capaian SKP Penyuluh Perikanan Setiap Bulan kepada SATMINKAL

Wajib Mengisi Kegiatan harian pada aplikasi e-SKP

Laporan Bulanan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Dasar Pembayaran Tunjangan Kinerja

3. Menyampaikan Capaian Sasaran Kerja Pegawai

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Mengusulkan DUPAK kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan:

Mengusulkan DUPAK Persyaratan

penilaian angka kredit,

usul harus ditandatangani

oleh Kepala Dinas

Diketahui oleh Koordinator

Penyuluh Perikanan

Tanpa usul Kadis, Dupak

tidak akan dinilai

4. Mengusulkan DUPAK

Memonitor kehadiran dan menandatangani daftar hadir Penyuluh dan menyampaikan

kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan:

Sebagai Komponen Pembinaan Disiplin

Harus melakukan presensi online (bagi yang sudah tersedia)

Secara Manual (daerah belum terjangkau)

Sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja

1

2

3

5. Memonitor kehadiran

Sebelum

tanggal 5

setiap

bulan

Mengusulkan cuti Penyuluh Perikanan kepada Kepala SATMINKAL:

Cuti Terdiri dari 7 Jenis

Diberikan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Dapat didelegasikan

Pemberian cuti oleh Kepala SATMINKAL Penyuluhan

6. Mengusulkan permohonan cuti

Mengusulkan pensiun Penyuluh Perikanan yang akan memasuki BUP

kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan:

Penyuluh Perikanan yang akan pensiun sesuai BUP secara berjenjang diusulkan oleh Kepala Dinas untuk proses pemensiunan

Kepala Dinas dapat juga menyampaikan usul pensiun kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan bagi Penyuluh yang mengajukan pensiun atas permintaan sendiri

7. Mengusulkan pensiun

Pengusulan Kepada Kepala SATMINKAL:

Tugas Belajar/Izin Belajar

Pernikahan/Perceraian

KARIS/KARSU/KARPEG

Tunjangan Keluarga, dst….

8. Mengusulkan administrasi kepegawaian lainnya

MANAJEMEN KINERJA

Menteri KP

Level I KKP

Level II KKP

Level I KKP Level I KKP

Level III KKP

Level II KKP

Level III KKP

Level IV KKP Level IV KKP

Pelaksana/JFU/JFT

Target dan Indikator Kinerja di cascadiing hingga Level Unit Kerja terkecil & ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta ke Individu yang ditetapkan dalam Form SKP

SS, IKU dan Target level 1 diturunkan ke Provinsi sesuai kewenangan dan ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja

Manajemen Kinerja Cascading & Alignment Indikator Kinerja

DAPAT DIUKUR

2

JELAS

1

DAPAT DICAPAI

4

MEMILIKI TARGET WAKTU

5

RELEVAN

3

Prinsip Penyusunan SKP

Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN TUGAS JABATAN

Mengacu pada TAPJA/RKT IKU

Tugas dibagi Habis

1

ANGKA KREDIT

Satuan/Akumulasi Butir Kegiatan Jml

AK 1 Tahun

2

Kuantitas

Kualitas

3

Waktu

Biaya

TARGET

Unsur-unsur SKP

Penilaian

Prestasi Kerja PNS

(P2KP)

Sasaran Kerja pegawai

(SKP) = 60%

Perilaku Kerja Pegawai

(PKP) = 40%

PNS yang tidak menyusun SKP

dijatuhi hukuman disiplin

(PP 53 Tahun 2010)

Aspek Penilaian SKP: 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Waktu 4. Biaya

Aspek Penilaian PKP : 1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Displin 5. Kerjasama 6. Kepemimpinan

30 Agustus 2018 32

Penilaian Prestasi Kerja PNS

Contoh SKP Penyuluh Perikanan

Capaian

Kinerja

Organisasi

Kelas

Jabatan

Disiplin

Presensi

Perilaku

Non

Disiplin

Presensi

Capaian

Kinerja

Pegawai

Dasar Pemberian Tunjangan Kinerja

Besaran Tunjangan Penyuluh Perikanan

Jenjang Jabatan Kelas Jabatan

Tunjangan (Rp)

Fungsional Kinerja

Ahli Utama 13 1.500.000 10.936.000

Ahli Madya 11 1.260.000 8.757.600

Ahli Muda 9 960.000 5.079.200

Ahli Pertama 8 540.000 4.595.150

Penyelia 8 780.000 4.595.150

Mahir/P.Lanjutan 7 450.000 3.915.950

Terampil/Pelaksana 6 360.000 3.510.400

Pemula/P.Pemula 5 300.000 3.134.250

KOMPENSASI ATAS

CAPAIAN KINERJA

MOTIVASI DALAM

BEKERJA

KONTRIBUSI

TERHADAP KINERJA

ORGANISASI

TUKIN = ( 60% x [KINERJA] ) + ( 40% x [PERILAKU] )

TANGGUNG RENTENG

PENILAIAN 3600

CAPAIAN SKP

PRESENSI

Pembayaran TUNKIN Pada Aplikasi SKP

[Perilaku Non Displin Presensi]

[Disiplin Presensi]

[Kinerja Pegawai]

+

[Kinerja Organisasi]

+

Capaian AK: 0% - 25%, tunkin dipotong 75%



Capaian AK: 76% - 99,9%, tunkin dipotong 10%

37

Target AK & Tunkin

Jabatan Target AK

Ahli Pertama 12,5

Ahli Muda 25

Ahli Madya 37,5

Ahli Utama 50

Jabatan Target AK

Pemula 3,75

Terampil 5

Mahir 12,5

Penyelia 25

Target AK/Th

1

II

III

IV

Disiplin

PNS

Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban &

menghindari larangan yg ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan

Apabila tidak ditaati/dilanggar

Dijatuhi Hukuman Disiplin

setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban

dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di

dalam maupun di luar jam kerja.

Pelanggaran disiplin adalah:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45,

NKRI dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan per-uu-an; 5. Melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,

dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada

kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;

KEWAJIBAN (Pasal 3)

8. Memegang rahasia jabatan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan

bersemangat untuk kepentingan negara. 10.Melaporkan kepada atasan apbl mengetahui ada

hal yg dpt membahayakan/merugikan negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;

11.Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12.Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13.Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dengan sebaik-baiknya;

14.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

3-permen-kp-2016-ttg-harijam-kerja-di-ling.kkp.pdf

3-permen-kp-2016-ttg-harijam-kerja-di-ling.kkp.pdf

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan karier;

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang.

WAKTU PRESENSI Masuk kantor: Pukul 08.00 waktu setempat; Pulang kantor: Senin - Kamis: Pukul 16.00 waktu setempat Jumat : Pukul 16.30 waktu setempat

* Pengecualian: Unit-unit pelayanan masyarakat

TIDAK MELAKUKAN PRESENSI ...?

Pegawai yang tidak melakukan

presensi masuk dan pulang kantor

dikategorikan tidak masuk kantor/

tidak hadir.

1. Menyalahgunakan wewenang;

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dgn menggunakan kewenangan orang lain;

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing;

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang berharga milik negara;

LARANGAN (Pasal 4)

6. Melakukan kegiatan bersama di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya utk keuntungan yg merugikan negara;

7. Memberi/menyanggupi akan memberi

sesuatu kpd siapapun baik secara langsung/tdk utk diangkat dlm jabatan;

8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa

saja dari siapapun yg berhubungan dgn jabatan dan /pekerjaannya;

9. Bertindak Sewenang-wenang Terhadap

Bawahannya;

10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan

suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani

sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang

dilayani;

11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. Memberikan dukungan kepada calon

presiden/wkl. Presiden, dpr, dpd, atau dprd


Presiden/wakil Presiden

LARANGAN (Pasal 4)


anggota dpd atau calon kepala

daerah/wakil kepala daerah; dan


kepala daerah/ wakil kepala daerah.

49

1. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

2. Tingkat Hukuman Disiplin:

A. Hukuman Disiplin Ringan

B. Hukuman Disiplin Sedang

C. Hukuman Disiplin Berat

SANKSI

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

•Teguran Lisan

•Teguran Tertulis

•Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis RINGAN

•Penundaan KGB selama 1 Tahun

•Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun

•Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun

SEDANG

•Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 Tahun

•Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

•Pembebasan Dari Jabatan

•Pemberhentian Dengan Hormat TAPS Sebagai PNS, dan

•Perberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS

BERAT

Tdk msk kerja

Hukuman Disiplin

5 hr Teguran lisan

6 – 10 hr Teguran tertulis

11 – 15 hr Pernyataan tdk puas scr trtulis

16 – 20 hr Tunda KGB 1 th

21 – 25 hr Tunda KP 1 th

26 – 30 hr Turun pangkat 1 tkt slma 1 th

31 – 35 hr Turun pangkat 1 tkt slma 3 th

36 – 40 hr Pemindahan - Turun jabt 1 tkt

41 – 45 hr Pembebasan dr jabatan

46 hr /lbh Berhenti tdk atas permintn sndr/PTDH

Ringan

Sedang

Berat

Disiplin Menaati Jam Kerja

PENGENAAN HUKUMAN

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menghukum.

Apabila Pejabat tersebut tidak menghukum maka pejabat itu sendiri harus dihukum oleh atasannya lagi, bersamaan dengan PNS yang melanggar disiplin.

Hukuman Pejabat tersebut adalah sama dengan hukuman yang seharusnya dia jatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin.

Disiplin Ringan

di potong 20% selama 1 Bulan Teguran Lisan

Teguran Tertulis di potong 30% selama 2 Bulan

di potong 40% selama 3 Bulan

Pernyataan Tdk Puas

Disiplin Sedang

dipotong 40% selama 6 Bulan

Penundaan KGB

Penundaan KP 1 tahun

dipotong 50% selama 8 Bulan


Turun Pangkat 1

tahun

Pemotongan Tunkin karena Hukdis

Disiplin Berat

dipotong 60% selama 12 Bulan Penurunan Pangkat selama 3 tahun

Pemindahan dalam rangka Penurunan

Jabatan dipotong 70% selama 12 Bulan


Pembebasan dari Jabatan

Pemotongan Tunkin karena Hukdis

TERIMA KASIH

Documents

Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan · Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan . BAST dan Perpindahan Gaji Dinas terkait agar