PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan PanganBadan Ketahanan PanganKementerian Pertanian

1

TUGAS PENDAMPING & TIM PANGAN DESADESA MANDIRI PANGAN

22

1) PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN ADALAH AWAL MULA PERADABAN 2) MERUPAKAN INVESTASI SOSIAL DAN EKONOMI. Pemenuhan kecukupan

pangan bukan hanya merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial maupun hukum (termasuk pemenuhan HAM), tetapi juga merupakan investasi dalam pembentukan SDM yang lebih baik dimasa datang

3) MERUPAKAN PEMENUHAN HAK YANG PALING AZASI. Pemenuhan kecukupan pangan merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya (pendidikan, pekerjaan, dsb)a) Bagamaina dapat mencapai hasil pendidikan yang maksimal apabila

anak-anak kesekolah dengan perut lapar?b) Bagaimana dapat menghasilkan produktivitas kerja yang maksimal

apabila para pkerja berangkat kerja dengan perut yng lapar?

PERAN PENTING:

URUSAN WAJIB PEMERINTAH: Dapat dituntut apabila tidak melaksanakan urusan wajib

A. Latar BelakangI. PENDAHULUAN

333

KETAHANAN PANGAN:

Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap RUMAH TANGGA, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (UU No. 7/1996)

IMPLEMENTASI UU No. 7/1996 tentang Pangan:

harus diartikan dalam arti seluruh wilayah/rumah tangga dan sepanjang waktu.

pasal 50: Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama MASYARAKAT

DESA MANDIRI PANGAN untuk:1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan

(masyarakat/kelompok) dalam memenuhi baik kepentingan kelompok masyarakat maupun kepentingan individual anggota2nya

2. Pemenuhan, penghargaan dan perlindungan budaya lokal

44

B. Tujuan Proksi Desa Mapan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian

pangan rumah tangga dan masyarakat.

B. Tujuan Proksi Desa Mapan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian

pangan rumah tangga dan masyarakat.

C. Sasaran Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.

C. Sasaran Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.

Dasar pelaksanaan kegiatan Desa Mapan :Dasar pelaksanaan kegiatan Desa Mapan :

•FIA 2005/FSVA 2009/2010FIA 2005/FSVA 2009/2010•Data Kemiskinan Desa (BPS/BKKBN/SKPG/BLT)Data Kemiskinan Desa (BPS/BKKBN/SKPG/BLT)•Listing Data Dasar rumah Tangga (DDRT)Listing Data Dasar rumah Tangga (DDRT)

Output :Output :

• Peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki kelompok dan perorangan;

• Peningkatan kemampuan daya beli dan akses pangan rumahtangga;

• Perkembangan ketersediaan pangan masyarakat.

5

D. Indikator KeberhasilanD. Indikator Keberhasilan

Outcome :Outcome :•Perkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh Lembaga Perkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh Lembaga Keuangan Desa (LKD);Keuangan Desa (LKD);•Perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang Perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;dan aman;•Penambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaanPenambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaan;;•Penurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untuk Penurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)Masyarakat Miskin (Raskin)..

66

E. Pengertian Desa Mandiri Pangan

adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

F. KRITERIA SELEKSI DESA PELAKSANA :

a. Desa rawan pangan, dengan jumlah Keluarga miskin lebih dari 30 % dari jumlah Rumah Tangga di desa.

II. KERANGKA PIKIR DESA MAPANII. KERANGKA PIKIR DESA MAPANPELATIHAN dan PENDAMPINGAN

Pengembangan kerjasama dan partisipasi inklusif Pengembangan kapasitas individu Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat Pengembangan sosial dan ekonomi Pengembangan ketahanan pangan

DUKUNGAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

- ekonomi (jalan desa, irigasi desa, air bersih, listrik, transportasi, dll)- kesehatan - pendidikan- Kemasyarakatan

Integrasi dengan Program Pemberdayaan lain (PNPM, PUAP, Desa Siaga, dll)

OUTPUT

1. Berkembangnya usaha produktif berbasis sumber daya lokal.

2. Meningkatnya ketersediaan dan produksi pangan.

3. Meningkatnya daya beli rumah tangga

4. Meningkatnya akses pangan rumah tangga.

OUTCOME :Berkurangnya kerawanan pangan dan gizi tingkat rumah tangga

7

A

B

C

D

7

8

Desa-desa mandiri pangan memiliki kekhasan kegiatan ekonomi sebagai pengungkit kemandirian sesuai dengan kondisi sosial dan sumberdaya alam yang dikuasainya:• Garut : simpan pinjam dan peranan leader lokal• Ciamis : pengolahan pangan dan peranan pemuda• Magelang : partisipasi masyarakat dan peranan birokrasi

provinsi dan kabupaten• Bantul : modernisasi tradisi dan pemanfaatan pangan

lokal• Malang : Pemanfaatan SDA dan peranan

swasta/koperasi• Bukittinggi : pemupukan modal masyarakat. Kelompok masyarakat (kelompok afinitas) mampu berkembang dengan baik dalam pengelolaan organisasi dan manajemen.

Perhatian, perlindungan, dan keberpihakan pemerintah (provinsi, kab, desa) kepada masyarakat rawan pangan dan miskin cukup tinggi.

1. Kelompok afinitas menjadi (Gapoktan) untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;

2. TPD sebagai koordinator dan penggerak pembangunan ketahanan pangan tingkat desa;

3. LKD menjadi lemabaga Keuangan mikro pedesaan yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif perdesaan menjadi lembaga pelayanan usaha produktif masyarakat desa;

4. Desa Mapan yang telah mandiri akan menjadi laboratorium lapangan, dan menjadi contoh bagi desa-desa sekitarnya.

9

C. Strategis Keberlanjutan Desa Mapan C. Strategis Keberlanjutan Desa Mapan (Exit Strategy)(Exit Strategy)::

101010

Tahap Persiapan

Tahap Penumbuhan

Tahap Kemandirian

Tahap Pengembangan

Seleksi Lokasi & pendamping/penyuluh, Sosialisasi Program, Pendampingan, Penyusunan Data Dasar Desa, Pelatihan, Penumbuhan & Pemberdayaan kelpk afinitas, TPD, LKD, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Mapan Partisipatif

1. Penumbuhan kelpk lumbung pangan, Penguatan Kelembagaan Masyarakat (Pemberdayaan kelompok afinitas, Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi perdesaan), Pemberdayaan Kelembagaan Pelayanan

2. Pemanfaatan dana bansos sesuai RUK3. Pelatihan administrasi & teknis

TAHAPANKEGIATAN

III. TAHAPAN KEGIATAN

1. Pengembangan Lembaga Masyarakat (Pengembangan dan pemeliharaan prasarana, Pengembangan dan penerapan teknologi untuk perbaikan produksi, Pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi, Pengembangan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan)

2. Pengembangan Lembaga pelayanan Masyarakat (Gerakan konsumsi beragam, bergizi, berimbang dan aman, Pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan)

3. Pelatihan teknis & magang

1. Peningkatan peran masyarakat dalam ketersediaan & distribusi pangan2. Berkembangnya usaha yang mapan, 3. Mantapnya organisasi/kelembagaan yang ada4. Pembentukan jaringan usaha/kemitraan, pemupukan sumber permodalan

masyarakat5. Exit strategi pendamping kepada TPD6. Koordinasi & kerjasama lintas sektor utk dukungan sarana prasarana

1010

11

IV. PENGORGANISASIAN IV. PENGORGANISASIAN DESA MANDIRI PANGANDESA MANDIRI PANGAN

1.1. Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagai Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagai

koordinator pelaksana program.koordinator pelaksana program.

2.2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan

kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

3.3. Pokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksana Pokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksana

kegiatan Desa Mapan. kegiatan Desa Mapan. Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.

4.4. KoordinatorKoordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten/provinsi yang dapat melakukan fungsi sebagai koorditor pendampingan, yang ditunjuk oleh Kepada Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Koordinator pendamping diupayakan mendapatkan honor dari APBD I/APBD II

5.5. Camat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana Kegiatan Desa Mapan di Camat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana Kegiatan Desa Mapan di

wilayah kerjanya.wilayah kerjanya.

6.6. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional

7.7. Kegiatan Desa Mapan di tingkat desa .Kegiatan Desa Mapan di tingkat desa .

8.8. Tim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di Tim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di

DesaDesa

12

Penerima ManfaatKelompok Afinitas

Kepala BKP

Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan

Tingkat Provinsi

Menteri Pertanian

Gubernur

Bupati/Walikota

Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan

Tingkat Kabupaten/Kota

Pokja

Camat :BPP ; KCD/POPT ; TPDDesa Mapan + Kades;LKD desa, pengelola Lumbung dan P2KP

Tim Pangan DesaPendamping

Pokja

Pokja

BAGAN PENGORGANISASIAN DESA MANDIRI PANGAN

PELAKSANA KEGIATANPENANGGUNG

JAWAB KEGIATAN KOMANDO

Keterangan :

Hubungan koordinasi

Hubungan integrasi dari instansi terkait

Hubungan komando

Hubungan Pembinaan

Koordinator Pendamping

131313

1. Seleksi Lokasi Sasaran

Kriteria : Memiliki unit kerja yang menangani ketahanan pangan Telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bersedia menyediakan dana pendamping dari APBD Merupakan kabupaten rawan pangan

a. Kabupaten

Seleksi kabupaten dilakukan BKP/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat Propinsi kemudian diusulkan dan disetujui oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat

Pelaksanaan :

pada saat pengalokasian dana tugas pembantuan (TP)

Waktu :

V. PELAKSANAAN KEGIATANV. PELAKSANAAN KEGIATANDESA MANDIRI PANGAN DESA MANDIRI PANGAN

1414

b. KecamatanKriteria :

Adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dan lain-lain)

Memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program

Pelaksanaan :

Seleksi kecamatan dilakukan oleh Badan/Kantor/ Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan diverifikasi oleh propinsi

Januari

Waktu

1515

c. DesaKriteria:

Termasuk desa rawan pangan (minimal 30 persen penduduknya termasuk KK miskin) berdasarkan Survei DDRT

Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan

Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan.Pelaksanaan :

Membuat nominasi 5 (lima) desa rawan pangan yang dipilih oleh Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan ditingkat Kabupaten berdasarkan data SKPG/BLT (untuk kabupaten lama pelaksana Desa Mapan) atau data BPS/BKKBN (untuk kabupaten baru pelaksana Desa Mapan) dan diverifikasi oleh Provinsi.

161616

Melakukan identifikasi ulang dengan memilih 2 desa yang memiliki KK Miskin tertinggi, kemudian dilakukan survey DDRT

Desa yang sudah terpilih kemudian ditetapan oleh Surat Keputusan Bupati/Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagai lokasi pelaksana Kegiatan Desa Mandiri Pangan.

Pelaksanaan (Lanjutan)

Februari

Waktu

1717

2. Penetapan Pendamping, Koordinator Pendamping, dan TPD a. Pendamping

Kabupaten melakukan penetapan penyuluh/pendamping lokal/mantan pendamping sebagai pendamping Demapan sesuai wilayah binaan.

Tenaga pendamping ditetapkan dengan SK Kepala Badan/Dinas/Unit kerja Ketahanan Pangan sesuai wilayah binaan, pelaksanaan pada bulan Februari

Kabupaten menyampaikan biodata penyuluh/pendamping desa sasaran ke provinsi dan pusat dengan dilampiri: SK, Daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, foto.

Provinsi melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi pendamping baru dan penyuluh yang membina Desa Mapan.

1). Penetapan Pendamping

1818

2). Syarat Tenaga Pendamping : Pendamping Demapan bisa berasal dari: (1) penyuluh

pertanian dengan pendidikan minimum Sekolah Pertanian

Menengah Atas (SPMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) pertanian, peternakan, perikanan, (2) masyarakat lokal

yang memiliki pengalaman/kompetensi dalam pemberdayaan

masyarakat, (3) pendamping Demapan tahun 2006 s/d 2008

yang bersedia memberdayakan masyarakat.

Pendamping Demapan TA. 2009 yang merupakan tenaga

kontrak memiliki pengalaman/kompetensi dalam

pemberdayaan masyarakat dan memiliki latar belakang

minimal S1 jurusan pertanian, sosial, atau ekonomi.

1919

Pendamping Demapan TA. 2009 yang merupakan tenaga

kontrak memiliki pengalaman/kompetensi dalam

pemberdayaan masyarakat dan memiliki latar belakang

minimal S1 jurusan pertanian, sosial, atau ekonomi.

Pernah mengikuti pelatihan PRA, serta menguasai substansi

ketahanan pangan. Bagi penyuluh pertanian: sudah menjadi

Pegawai Negeri Sipil (PNS), disertai surat tugas sesuai

wilayah desa binaan, dan berpengalaman minimal 5 tahun;

Bersedia tinggal di desa pelaksana kegiatan.

Memiliki komitmen, profesionalitas, dan motivasi untuk

menggerakkan pembangunan masyarakat desa.

Syarat Pendamping (Lanjutan)

202020

3). Tugas Pendamping : Mengumpulkan data dasar kondisi sosial –

ekonomi masyarakat setempat Menumbuhkan kelompok-kelompok afinitas. Membimbing kelompok dalam mengembangkan

usaha produktif Membimbing dan bekerjasama dengan Tim

Pangan Desa (TPD) agar dapat berperan sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa

Bersama TPD dan kelompok-kelompok afinitas menumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD)

Menumbuhkan kader pangan desa.

21

No Kegiatan Output

1 Identifikasi kondisi sarana dan prasarana, SDA, SDM, kelembagaan, permasalahan ketahanan pangan di wilayahnya

Tersedianya data KK miskin, data potensi desa, profil desa

2 Sosialisasi Program pemahaman kegiatan Desa Mapan, pelaksanaan pendampingan kepada kelompok afinitas.

3 Memfasilitasi penumbuhan kelompok KK miskin menjadi kelompok afinitas

Terbentuknya kelompok afinitas

4 Memfasilitasi dalam menumbuhkan kelompok afinitas & pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD)

Terbentuknya organisasi dan kepengurusan kelompok afinitas & LKD

5 Mendampingi kelompok dalam memantapkan organisasi.

• Kemimpinan dan komunikasi• Penyusunan AD/ART organisasi• Manajemen Administrasi• Pengelolaan Keuangan• pengembangan SDM RT

6 Memfasilitasi kelompok membuat rencana kerja kelompok afinitas (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, tepat waktu)

• Rencana Kegiatan Kelompok• Rencana Usaha Kelompok

7 Memfasilitasi kelompok dalam pencairan dana bantuan sosial (bansos)

Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana bansos sudah dilengkapi oleh kelompok.

8 Memantau pencairan dana untuk kelompok afinitas

Dana bansos dari KPKN masuk ke rekening kelompok

9 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kelompok

Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan kinerja kelompok.

3.1. Tugas Tenaga Pendamping Tahap Persiapan

22

3.2. Tugas Pendamping Tahap Penumbuhan

No Kegiatan Output

1 Menyiapkan data statistik kelompok binaan.

Data statistik kelompok mandiri pangan (organisasi, juml angt & gender, jenis usaha, simpanan/modal)

2 Mendampingi kelompok & LKD dalam membuat pembukuan dan administrasi kelompok.

pembukuan & pencatatan yang dibuat kelompok : Buku pertemuan kelompok, Daftar kehadiran anggota, Agenda pertemuan, Hasil pertemuanAdministrasi keuangan kelompok, Buku kas, Buku kas harian, Buku pas anggota(buku simpan pinjam anggota), Arsip tanda bukti, Buku simpan pinjam, Kwitansi penerimaan, Kwitansi pembayaran, Perjanjian pembayaran.

3 Memantau dan melaksanakan kegiatan sesuai program kerja pendamping

Laporan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa mapan .

4 Mendampingi kelompok dalam menyalurkan & mengembangkan dana bansos

Laporan perkembangan dan pemanfaatan dana bansos.

23

No Kegiatan Output

5 Mendampingi kelompok dalam menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan kelompok

6 Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kelompok afinitas, kelompok wanita, kelompok lumbung.

- Perubahan perilaku dan perkembangan organisasi kelompok.

- Peningkatan pendapatan.- Peningkatan ketrampilan on

farm/off farm/non farm)

7 Mengembangkan sistem ketahanan pangan (ketersediaan – distribusi – konsumsi) dalam lingkup kelompok rumahtangga miskin dan masyarakat desa sasaran.

Kegiatan dan laporan pengembangan cadangan pangan, pemantauan dan pengembangan sistem distribusi dan harga pangan, perilaku konsumsi pangan yang sehat, beragam, bergizi dan seimbang.

8 Bersama Tim Pangan dan Aparat desa merancang program kerja di desa berdasarkan perencanaan desa partisipatif.

Rencana kerja dan time schedule pengembangan sarana prasarana pendukung desa mandiri pangan.

9 Membuat evaluasi kegiatan dari aspek sosial/budaya, ekonomi dan lingkungan.

Hasil evaluasi apek sosial/budaya, kegiatan perekonomian, pengelelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA.

10 Bersama Tim Penggerak PKK meningkat ketrampilan untuk pemanfaatan pekarangan.

Pemanfaatan pekarangan untuk usaha produktif dan konsumsi rumahtangga.

24

No Kegiatan Output

11 Bersama penyuluh & aparat meningkatkan teknologi budi daya produksi pangan

Hasil pengembangan teknologi budi daya atau produksi pangan wilayah

12 Memantau ketersediaan saprodi & permodalan usaha.

Jalur distribusi saprodi dan alternatif sumber permodalan.

13 Bersama aparat melakukan pemantauan SKPG

Laporan kondisi pangan dan gizi.

14 Bersama aparat mengembangkan pasar Pasar komoditas unggulan spesifik lokasi

15 Memantau dan memutus rantai distribusi pangan & pedagang pengepul yang merugikan petani.

Koordinasi pedagang perantara dan petani produsen.

16 Mengembangkan jaringan pemasaran. Jaringan pasar antar wilayah

17 Mengembangkan produk pangan lokal dan pangan olahan kerjasama dengan pihak terkait (perindustrian, pabrikan, Perguruan Tinggi, dll)

Pangan olahan yang aman, berkualitas dan bergizi.

18 Merencanakan perbaikan sarana transportasi yang dibutuhkan.

Laporan pelaksanaan perbaikan sarana transportasi

19 Bersama Tim Pangan Desa memperkuat LKD.

Optimalisasi peran Lembaga Permodalan Perdesaan

25

3.3 Tugas Pendamping Tahap Pengembangan

No Kegiatan Output

1 Pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas anggota kelompok:

- Penyuluhan tentang pangan dan gizi- Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan- Pengembangan kelembagaan dan jaringan

usaha- penerapan teknologi tepat guna

- Pengetahuan bidang pangan dan gizi & perubahan perilaku

- Pengetahuan & perilaku sehat

- Perluasan jaringan usaha

- Penggunaan teknologi tepat guna

2 Pendampingan dalam rangka pengembangan usaha produktif kelompok yang meliputi usaha on farm, off farm, maupun non farm, melalui langkah-langkah :-Memperluas jaringan pemasaran-Membangun kemitraan dengan lembaga, instansi atau stakeholders lain yang terkait-Memperluas jaringan akses permodalah untuk mengembangkan usaha.

Berkembangnya usaha produktif kelompok yang meliputi usaha on farm, off farm, maupun non farm

26

3.4.Tugas Pendamping Tahap Kemandirian

No Kegiatan Output

1 Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

- Perubahan perilaku dan perkembangan organisasi kelompok.

- Peningkatan pendapatan.- Peningkatan ketrampilan on farm/off

farm/non farm)

2 Evaluasi pelaksanaan pendampingan dari aspek pemberdayaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan pengembangan sarana prasarana fisik serta dampaknya bagi kelompok afiitas pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

- Hasil evalusi pelaksanaan pendampingan.- Perkembangan kegiatan usaha produktif

anggota kelompok afinitas.- Evaluasi pelaksanaan kegiatan dari aspek

ketersediaan, distribusi dan konsumsi.- Tingkat pelaksanaan pembangunan

sarana prasarana pedesaan.

3 Melakukan phase out (serah terima) kegiatan pendampingan masyarakat kepada Tim Pangan Desa (TPD) dengan menyusun rencana kerja yang masih perlu dilanjutkan.

- Program Kerja Pendampingan dan rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

4 Membuat rancangan strategi peningkatan kemandirian kelompok berdasarkan evaluasi pendampingan yang telah dilakukan.

Strategi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat lanjutan.

27

b. Koordinator Pendamping1). Penetapan Koordinator PendampingKoordinator Pendamping adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2). Syarat Koordinator Pendamping Aparat yang menangani Demapan tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, memiliki pengalaman/kompetensi dalam

pemberdayaan masyarakat.

Memiliki komitmen, profesionalitas, dan motivasi untuk

menggerakkan pendamping.3). Tugas Koordinator Pendamping

(a). Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota1. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja pendampingan.

28

2. Melakukan penilaian bersama penanggungjawab kabupaten/kota.

3. Membuat laporan kinerja pendampingan dan memberikan rekomendasi kinerja pendampingan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

4. Laporan disampaikan pada Koordinator Pendamping Provinsi.5. Mengadakan pertemuan dengan pendamping desa minimal 2

bulan sekali.

(b). Koordinator Pendamping Provinsi

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pendamping kabupaten/kota.

2. Mengadakan pertemuan dengan koordinator pendamping kabupaten/kota minimal 4 bulan sekali.

3. Membuat laporan pelaksanaan kinerja pendampingan dan disampaikan ke Pusat

292929

C. Tim Pangan Desa Tim Pangan Desa terdiri dari 5 orang yaitu aparat

desa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), ketua tim penggerak PKK (1 orang), dan perwakilan dari masyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang), dan 2 orang perwakilan LKD.

Kelembagaan TPD ditetapkan dengan SK. Kepala Badan, namun keanggotaan dapat berubah apabila tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

TPD menggantikan peran pendamping, setelah tahapan kegiatan Desa Mandiri Pangan berakhir (tahap kemandirian).

30

Tugas Tim Pangan Desa

Menemukenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan

Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan. Bersama pendamping, Tomas, perwakilan masyarakat, Badan

permusyawaratan desa, menyusun rencana pembangunan wilayah pedesaan (RPWD)

Bersama pendamping, memverifikasi usulan RUK untuk pemanfaatan dana bansos

Bersama pendamping menumbuhkan LKD. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi Bersama pendamping melaporkan perkembangan proksi mapan. Bersama pendamping mendampingi kelompok dalam menjalankan

dan mengembangkan usaha kelompok. Bersama pendamping memperkuat dan meningkatkan peran

kelembagaan masyarakat. Melanjutkan kegiatan pendampingan masyarakat.

Menemukenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan

Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan. Bersama pendamping, Tomas, perwakilan masyarakat, Badan

permusyawaratan desa, menyusun rencana pembangunan wilayah pedesaan (RPWD)

Bersama pendamping, memverifikasi usulan RUK untuk pemanfaatan dana bansos

Bersama pendamping menumbuhkan LKD. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi Bersama pendamping melaporkan perkembangan proksi mapan. Bersama pendamping mendampingi kelompok dalam menjalankan

dan mengembangkan usaha kelompok. Bersama pendamping memperkuat dan meningkatkan peran

kelembagaan masyarakat. Melanjutkan kegiatan pendampingan masyarakat.

31

No Kegiatan Output

1 a. Mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.

b. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan.

c. Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

d. Bersama pendamping menumbuhkan LKD

a. Data potensi desa b. Laporan situasi

pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan.

c. Integrasi program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

d. Tumbuhnya LKD

4.1. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Persiapan

32

No Kegiatan Output2 a. Mengumpulkan data-data potensi dan

permasalahan ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.

b. Menyusun rencana pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa bersama-sama dengan kelompok afinitas dan pendamping.

c. Memverifikasi usulan rencana usaha yang diajukan oleh kelompok dalam kaitannya dengan pemanfaatan dana bansos

a. Laporan Situasi Pangan dan Gizi di desa tersebut

b. Rencana pembangunan ketahanan pangan ditingkat desa

c. Hasil Verifikasi usulan rencana usaha kelompok

4.2. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Penumbuhan

33

4.3. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Pengembangan

No Kegiatan Output

3 a. Bersama pendamping mendampingi kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kelompok

b. Bersama pendamping memperkuat dan meningkatkan peran kelembagaan masyarakat

a. Terjadinya diversifikasi usahab. Terjadinya peningkatan

pendapatan usahac. Peningkatan peran

kelembagaan masyarakat

4.4. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Kemandirian No Kegiatan Output

4 a. Melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat

b. Memantau dan melaporkan masalah pangan kepada aparat desa/pokja menyusun rencana tindak lanjut

c. Memantau dan melanjutkan kegiatan proksi mapan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

a. Lahirnya kader pangan desab. Tumbuhnya usaha produktif

di masyarakatc. Terwujudnya cadangan

pangan tingkat rumahtangga dan masyrakat

34

1. Menerima dan mengelola dana bansos (APBN dan APBD) atau dana yang disalurkan kepada kelompok-kelompok afinitas untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.

2. Menerima pengembalian dana PMUK dari kelompok afinitas.

3. Menyalurkan kembali dana penguatan modal kepada kelompok yang lama atau kelompok baru atas rekomendasi tim pangan desa dan pendamping.

4. Pengajuan dana oleh kelompok afinitas didasarkan RUK dan kelengkapan organisasi, tertib administrasi, dan tabungan kelompok.

5. Ketua LKD memberikan laporan perkembangan keuangan kepada badan/kantor/dinas/unit ketahanan pangan setiap bulan sekali kepada kabupaten.

D. TUGAS LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)

35

Bendaharawan Pengeluaran

KPPN Kabupaten

Pendamping

Tim Pangan Desa dan Kepala Desa

Menteri Pertanian

Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kepala Badan/ Kantor/ Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan

pangan Kabupaten/Kota selaku KPA

Gubernur/Bupati/Walikota

Kelompok Afinitas

Kelompok afinitasKelompok afinitas

Kelompok afinitasSubkelompok

afinitas

Rekening Bank

LKD

1

2

4

3

5

9

1114

10

6

7

12

134

12

8

VI. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana Bansos

36

Keterangan :1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa dana

dekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan.2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan

Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok afinitas. 4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok afinitas

menumbuhkan LKD yang pengurusnya terdiri dari perwakilan sub-sub kelompok afinitas.

5. Pendamping memfasilitasi subkelompok afinitas yang tergabung dalam kelompok afinitas untuk menyusun RUK.

6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok afinitas, diajukan ke Tim Teknis Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pendamping, TPD, dan Kepala Desa.

7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok afinitas membuat rekening bank.

36

37

lanjutan mekanisme bansos …

8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota :

a. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok/LKDb. Membuat Surat Berita Acara Serah Terima Paket Bansos Usaha Produktif

dengan kelompok penerima manfaat/ LKD c. Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan diajukan

ke Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan :

(1) Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran;

(2) Rekapitulasi RUK/RUB;(3) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan kelompok,

diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan Bendaharawan yang bersangkutan;

(4) Surat Perjanjian Kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok/gabungan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana Bansos kelompok/gabungan kelompok.

d. Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau kabupaten/kota kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4).

38

9. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota: a. Menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

provinsi atau kabupaten/kota, dan ; b. Memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi

atau Satker TP di kabupaten.

10.Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten mengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan Pengeluaran Negara (KPPN) provinsi atau kabupaten/kota.

11.KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan mentransfer dana Bansos ke rekening kelompok afinitas/LKD pada paling lambat tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan

12.Dana Bansos yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh kelompok afinitas setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan TPD.

13.Kelompok afinitas mendistribusikan dana Bansos kepada masing-masing subkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah diverifikasi oleh pendamping dan TPD. Pemanfaatan dana Bansos oleh subkelompok dapat dilakukan mulai bulan Agustus, sesuai dengan kesiapan kelompok.

14.Kelompok afinitas bersama LKD menyampaikan laporan penyaluran dana Bansos kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA.

39

Pemanfaatan Dana Bansos

• Usaha on-farm : budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;

• Usaha off-farm : pengolahan hasil-hasil pertanian;

• Usaha non-farm : usaha lainnya diluar pertanian.

Dana Bansos Desa Mapan

Bersumber dari APBN, yang dialokasi sebesar : - Rp. 100 juta/desa untuk Desa Mapan Reguler TA. 2012-Rp. 0 / desa replikasi TA. 2012 (diharapkan bersumber dari dana APBD I dan APBD II)

VII. VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN, PENGAWASANPENGENDALIAN, PENGAWASAN, , DAN DAN

PELAPORANPELAPORAN

40

1. Pemantauan dan Evaluasi 1. Pemantauan dan Evaluasi • Pemantauan, adalahPemantauan, adalah penilaian yang sistematis dan terus penilaian yang sistematis dan terus

menerus terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu menerus terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangka waktu. jangka waktu.

• Evaluasi Evaluasi untuk mengetahui secara langsung perkembangan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatan segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang. yang akan datang.

• Pelaksanaan Evaluasi : Pelaksanaan Evaluasi : a. Per Tahapan Kegiatan (Persiapan, Penumbuhan, a. Per Tahapan Kegiatan (Persiapan, Penumbuhan,

Pengembangan, Kemandirian) Pengembangan, Kemandirian) dilakukan tiap akhir tahun dilakukan tiap akhir tahun kegiatan (bln Nov)kegiatan (bln Nov)b. Kemandirian b. Kemandirian dilakukan akhir kegiatan Mapan pada Th V dilakukan akhir kegiatan Mapan pada Th V

• Kualifikasi Penilaian Kualifikasi Penilaian : Rendah ; Sedang ; Tinggi: Rendah ; Sedang ; Tinggi• Ruang Lingkup Evaluasi Ruang Lingkup Evaluasi : Dinamika usaha kelp.afinitas, kinerja : Dinamika usaha kelp.afinitas, kinerja

TPD, LKD, pendampingTPD, LKD, pendamping

2. Pengendalian dan Pengawasan2. Pengendalian dan Pengawasan

• Pengendalian dilakukan oleh Pengendalian dilakukan oleh Pengguna Anggaan (Pengguna Anggaan (PAPA)) dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan, dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembanganpengembangan,, dan kemandirian. dan kemandirian.

• Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi penanggung dan diatur oleh masing-masing instansi penanggung jawab kegiatan di pusat, provinsijawab kegiatan di pusat, provinsi,, dan kabupaten. dan kabupaten.

• Aktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untuk Aktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untuk memberikan kepastian tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko. mengantisipasi dan menangani risiko.

• Aktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatan Aktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatan berlangsungberlangsung..

• Penilaian resiko, all : penentuan lokasi, penetapan Penilaian resiko, all : penentuan lokasi, penetapan pendamping, pemanfaatan bansos, dllpendamping, pemanfaatan bansos, dll

41

42

Survey DDRT/SRT

Penetapan Desa,Pendamping,Koordinator Pendam

ping, TPD

Penetapan Kelom

pok Sasaran

Sosialisasi

Kegiatan

Pelatihan dan PendampinganPenyusunan RUKPenumbuhan LKD

Kontrak Kerja dan Pencairan

Bansos

Evaluasi dan

PelaporanKEGIA

TAN

PENYEBAB

ANTISIP

ASI

Kesiapan DIPA dan kelengkapannya

Mutasi Pejabat Ybs dan/ Bupati Partisipasi Masy

Rendah

Kelengkapan Adm dan Lokasi KPPN, kesesuaian

dengan RUK

Pemahaman aparat

tentang instrument

kurang

Inisiatif daerah

dan/APBD

Surat dari Pusat untuk segera menetapkan , proses pembinaan serta pendampingan berkelanjutan, dan kelengkapan administrasi dan teknis lainnya

BULAN 1 2 3 4 5 6 7 118

Pemanfaatan

Bansos

Aktivitas SPI pada kegiatan Desa Mandiri Aktivitas SPI pada kegiatan Desa Mandiri PanganPangan

43

3. Pelaporan3. Pelaporan

• Tujuan pelaporan : mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan.

• Jenis Pelaporan: 1.Laporan Evaluasi Desa Reguler (Tahapan &

Kemandirian) dan Evaluasi Desa Replikasi (tahunan)

2.Laporan hasil isian Database perkembangan pelaksanaan Demapan (diisi triwulan)

3.Laporan Akhir Demapan ( tahunan)

44

a. Pelaporan Tingkat Desaa. Pelaporan Tingkat Desa

• Pendamping melaporkan aktivitasnya dan kegiatan Pendamping melaporkan aktivitasnya dan kegiatan kelompok kelompok

setiap bulan kepada kabupaten.setiap bulan kepada kabupaten.• TPD melaporkan aktivitasnya setiap 3 bulan kepada TPD melaporkan aktivitasnya setiap 3 bulan kepada

kabupaten.kabupaten.• LKD melaporkan kegiatannya setiap semester.LKD melaporkan kegiatannya setiap semester.• Kepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan Kepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan

Desa Mapan Desa Mapan kepada bupati setiap semester.kepada bupati setiap semester.b. Pelaporan di Tingkat Kabupatenb. Pelaporan di Tingkat Kabupaten• Kabupaten membuat dan melaporkan isian Database Kabupaten membuat dan melaporkan isian Database

setiap 3 bulan sekali (dimulai bulan Maret 2012) ke setiap 3 bulan sekali (dimulai bulan Maret 2012) ke Provinsi.Provinsi.

• Kabupaten membuat dan melaporkan hasil kegiatan Kabupaten membuat dan melaporkan hasil kegiatan DemapanDemapan

ke Provinsi pada Awal November 2012 (Minggu I).ke Provinsi pada Awal November 2012 (Minggu I).• Kabupaten melaporkan realisasi keuangan Kabupaten melaporkan realisasi keuangan (Dana Tugas Pembantuan) ke pusat setiap bulan (Dana Tugas Pembantuan) ke pusat setiap bulan menggunakan format SAI dan Simonev.menggunakan format SAI dan Simonev.

lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan ...Pelaporan ...

45

b.b. Pelaporan di Tingkat ProvinsiPelaporan di Tingkat Provinsi

• Provinsi membantu kabupaten dalam mengisi dan Provinsi membantu kabupaten dalam mengisi dan melaporkan isian Database setiap 3 bulan sekali melaporkan isian Database setiap 3 bulan sekali (dimulai bulan Maret 2012).(dimulai bulan Maret 2012).

• Provinsi melaporkan hasil verifikasi isian database Provinsi melaporkan hasil verifikasi isian database kabupaten ke pusat setiap 3 bulan sekali.kabupaten ke pusat setiap 3 bulan sekali.

• Provinsi membuat dan melaporkan hasil kegiatan Provinsi membuat dan melaporkan hasil kegiatan DemapanDemapan

ke Pusat pada Akhir November 2012 (Minggu III).ke Pusat pada Akhir November 2012 (Minggu III).• Provinsi membuat laporan evaluasi akhir kegiatan Provinsi membuat laporan evaluasi akhir kegiatan

Desa Mapan setiap tahun kepada Pusat.Desa Mapan setiap tahun kepada Pusat.

lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan ...Pelaporan ...

464646