PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKINBerdasarkan konstitusi dan UU No.23 / 1992 dan 40 / 2004 Departemen Kesehatan melaksanakan Penjaminan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak tahun 2005 dengan nama ASKESKIN yang kemudian tahun 2008 menjadi JAMKESMAS. Pendanaan berasal dari APBN sebagai dana bantuan sosial sektor kesehatan. Sedangkan untuk penyaluran dana, langsung ke pemberi pelayanan kesehatan. Dari kas negara ke Puskesmas dan jaringannya melalui PT Pos Indonesia, sedangkan ke Rumah Sakit langsung ke rekening bank Rumah Sakit yang bersangkutan Tujuan penyelenggaraan JAMKESMAS adalah : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta diseluruh jaringan PPK JAMKESMAS.

Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta dan tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Peserta JAMKESMAS adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia, tidak termasuk penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam program JAMKESMAS 2009 adalah jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan berjalannya proses pengabsahan peserta oleh petugas PT ASKES (Persero) dan verifikasi oleh verifikator independen.Manfaat JAMKESMAS bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medik meliputi :1. Rawat jalan tingkat pertama pada Puskesmas dan jaringannya.

2. Rawat inap tingkat pertama pada Puskesmas Rawatan.3. Pelayanan Kesehatan di RS yaitu pada Poliklinik Spesialis RS Pemerintah (Rawat Jalan Tingkat Lanjut) dan perawatan kelas III RS Pemerintah (Rawat Inap Tingkat Lanjut).Alur registrasi dan distribusi kepesertaan

Beberapa kendala / masalah dalam pelaksanaan JAMKESMAS :

1. Kepesertaan Belum semua data base sasaran dapat didistribusikan kartunya seperti gelandangan, pengemis, dan anak terlantar.

Terjadinya double entry pada saat pembuatan kartu.

Peserta pindah rumah ke daerah lain.

Adanya kelahiran baru dan peserta yang meninggal dunia.

2. Pelayanan Kesehatan

Kurangnya pemahaman secara utuh dilingkungan Penyedia Pelayanan Kesehatan (dokter, dokter ahli,petugas administrasi ) tentang pelaksanaan JAMKESMAS.3. Pendanaan programPertanggungjawaban pendanaan PPK yang masih belum tepat waktu.4. Masih kurang optimalnya peran fungsi tim pengelola dan tim koordinasi

5. Belum semua pemerintah daerah mempunyai komitmen dalam pendanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diluar kotaPemerintah kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2009 memprogramkan gratis berobat di Puskesmas ditambah Rp 2.000 ongkos pulang bagi pasien dari keluarga miskin (gakin), satu bentuk kepedulian pemerintah kota dalam meringankan beban keuangan warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Dana Rp 2000 itu diambil dari zakat yang dikumpulkan oleh Bazda Kota Padang yang berasal dari warga kota, dan dikembalikan kepada warga kota lagi.

Sasaran Nasional

78,4 juta jiwa

Sasaran Kab/Kota

Penetapan SK Bupati/walikota peserta Kab/ Kota

Sinkronisasi data BPS Kab/Kota

UPDATING DATA

Entry data kepesertaan UPDATING DATA

Terbit kartu

Distribusi kartu kepada peserta