PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA

Muhammad Rico Firmansyah

Kelas 7A Program Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang SelatanEmail : ricko.ace@gmail.com

Abstrak – Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya kasus korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran teknologi. Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global, bukan lagi nasional atau regional.

Kata Kunci : Korupsi, Singapura, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUANSingapura memiliki sebuah pasar ekonomi yang

maju dan terbuka, dengan PDB per kapita kelima tertinggi di dunia. Bidang ekspor, perindustrian dan jasa merupakan hal yang penting dalam ekonomi Singapura. Untuk mendukung kesuksesan Singapura dalam bidang ekonomi, juga dibutuhkan adanya suatu sistem pemberantasan korupsi yang baik. Menurut sebuah survey yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Singapura menduduki peringkat kelima dunia negara terbersih dari korupsi. Peringkat yang didapat oleh Singapura ini tidak terlepas dari keberhasilan pemberantasan korupsi.

2. PEMBAHASANPemberantasan korupsi di Singapura sendiri

memiliki sejarah yang panjang. Pemberantasan korupsi di Singapura berawal dari kegagalan Bagian Antikorupsi Kepolisian Singapura. Apalagi, setelah seorang pejabat senior kepolisian ditangkap sebab menerima suap dari pedagang opium. CPIB yang semula menjadi bagian kepolisian pun dijadikan lembaga mandiri. Gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu People's Action Party di bawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959. Lee Kwan Yew memproklamirkan 'perang terhadap korupsi'. Beliau menegaskan: 'no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption'. 'Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'.

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) didirikan pada tahun 1952 sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi, bertugas untuk menginvestigasi seluruh kasus korupsi sebagai sebuah lembaga yang independen. Lembaga ini beranggotakan investigator sipil dan anggota polisi senior. CPIB bergerak berdasarkan Prevention of Corruption Act (PCA). Undang-undang ini memberi kekuasaan pada CPIB untuk menginvestigasi dan menangkap para koruptor. Lembaga inilah yang

bertugas melakukan pemberantasan korupsi di Singapura. Kepada lembaga ini diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi. Namun, bukan berarti Kepolisian Singapura, sebagai penegak hukum di Singapura, kehilangan kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Mereka tetap memiliki kewenangan itu. Namun, setiap kali penyelidikan dan penyidikan itu mengarah pada korupsi, Kepolisian Singapura menyerahkannya pada CPIB. Bahkan, untuk pemeriksaan internal anggota polisi, jika terindikasi korupsi, akan diserahkan ke CPIB pula. CPIB sebagai organisasi pemerintah juga melakukan kegiatannya di sektor privat. Biro ini diketuai oleh seorang direktur yang bertanggung jawab langsung pada perdana mentri. CPIB bertugas untuk :a. Menjaga intergritas dari public service dan

memastikan ada nya transaksi yang bebas korupsi di sektor publik. Biro ini juga memastikan tidak adanya mal praktek yang dilakukan aparat publik dan apabila terjadi mal praktek, biro ini harus melaporkannya pada departemen pemerintah yang bersangkutan dan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai aksi mendisiplinkan aparat. Walaupun tugas utama dari biro ini adalah melakukkan investigasi korupsi, biro ini juga melakukan investigasi terhadap hal lain yang sejenis dengan korupsi berdasarkan undang-undang.

b. Melakukan pencegahan korupsi dengan menganalisa cara kerja dan prosedur dari lembaga-lembaga publik untuk mengidentifikasi kelemahan administrasi yang ada di lembaga tersebut yang dapat menimbulkan peluang melakukan korupsi dan mal praktek kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepala lembaga badan yang bersangkutan sehingga sistem dapat diperbaiki dan pencegahan korupsi dapat dilakukan.Untuk memperjelas mengenai bagaimana

mekanisme kerja dari CPIB maka diambil contoh kasus korupsi yang berhasil diselesaikan oleh CPIB khususnya korupsi yang dilakukan Departemen Bea Cukai yang meluas pada tahun 1950-an. Korupsi

dalam departemen ini dapat berbentuk adanya uang pelicin demi pelayanan yang cepat, perijinan untuk memasukkan barang-barang ilegal, penyelundupan barang kena pajak untuk bisa masuk ke Singapura dengan membayar pajak yang lebih sedikit daripada yang seharusnya atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Untuk memberantas korupsi yang terjadi di departemen ini, CPIB yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, memberlakukan beberapa undang-undang pemberantasan korupsi yang keras pada tahun 1960, misalnya:a. Memberi kekuasaan penuntut umum untuk

memerintahkan penyidikan oleh perwira-perwira senior terhadap setiap bank, saham, pembelian, rekening pengeluaran, deposito dan menuntut orang untuk memberitahukan atau menunjuk dokumen yang diminta

b. Memberi wewenang penuntut umum yang sama untuk memeriksa catatan semacam itu milik istri dan anak-anak pejabat atau siapa saja yang diyakini menjadi wali atau agen, dan untuk menyalin catatan tadi

c. Memperluas kekuasaan tersebut hingga dapat meminta orang-orang untuk memberikan pernyataan dengan sumpah tentang harta benda dan uang yang dikirim keluar Singapura

d. CPIB berhak memeriksa segala catatan yang berhubungan dengan kekayaan dan aset masyarakatnya (misalnya pemilikan rumah, mobil, dan barang modal lainnya)Selain tindakan pemberantasan, CPIB juga

melakukan tindak pencegahan korupsi dengan cara:a. Memberikan imbalan berupa uang, surat pujian

dan masa depan kenaikan pangkat yang lebih baik kepada pejabat yang menolak korupsi dan melaporkan klien yang mencoba melakukan tindak penyuapan tersebut

b. Memberikan tidak hanya hukuman pidana tapi juga hukuman administratif bagi seseorang yang melanggar aturan yang berlaku

c. Memberikan hukuman penjara dan denda bukan hanya bagi mereka yang melakukan korupsi tapi juga bagi pengawas mereka

d. Mengurangi peluang untuk melakukan korupsi di tempat kerja, misalnya memeriksa dan mencatat uang tunai serta barang-barang pribadi yang dibawa pegawai sebelum menjalankan tugas mereka, adanya pemeriksaan yang mendadak dan pengawasan yang ketat

e. Mencari informasi dari masyarakat dengan cara mengadakan dengar pendapat dengan masyarakatBerkat adanya usaha pemberantasan korupsi ini,

maka pada tahun 1981, Departemen Bea dan Cukai Singapura berhasil mengurangi tindak korupsi sampai hampir 80 %.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka CPIB membutuhkan adanya struktur yang dapat mendukung kerjanya. Berikut ini adalah struktur dari CPIB:a. Unit administrasi

b. Unit pencegahan dan reviewc. Unit sistem informasi dan komputerisasid. Unit proyek dan perencanaan

3. PENUTUPKeberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura

selain dikarenakan struktur yang baik juga didukung oleh beberapa faktor lain. Misalnya, political will yang tinggi dari pemerintah Singapura untuk memberantas korupsi ditunjukkan melalui pembentukan CPIB. Kuatnya hukum terutama peraturan mengenai anti korupsi. Adanya hukuman yang berat bagi para koruptor. Seseorang yang terbukti melakukan korupsi dapat dikenai hukuman hingga $100,000 atau hukuman penjara selama 5 tahun. Apabila koruptor tersebut berasal dari sektor publik yang artinya ia akan merugikan Negara dengan korupsinya maka hukuman bisa dinaikkan hingga 7 tahun. Adanya pendidikan anti-korupsi. Pemerintah Singapura menyadari bahwa sikap anti-korupsi harus ditanamkan semenjak dini. Oleh sebab itu CPIB sebagai lembaga pemberantas korupsi melakukan Learning Journey Briefing bagi siswa-siswi sekolah menengah pertama di Singapura. Adanya analisis mengenai metode kerja. CPIB memiliki wewenang untuk menganalisis metode kerja dan prosedur suatu lembaga untuk meminimalkan tingkat korupsi. Deklarasi asset dan investasi. Setiap aparat publik harus memberitahukan, saat dia diangkat dan setiap tahunnya, mengenai daftar kekayaan dan investasi yang dimilikinya termasuk jumlah tanggungan yang dimilikinya. Larangan menerima hadiah. Aparat publik tidak diperbolehkan untuk menerima segala bentuk hadiah dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya dari orang yang memiliki kepentingan terhadap pekerjaan aparat tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi penyuapan.

Semakin diperkuat dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka menyuarakan pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, mendorong pemerintah untuk membangun negara yang bersih dari segala macam bentuk penyelewengan uang negara. Masyarakat berpartisipasi mengamati dan melaporkan jika ada indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Daftar Referensi:[1] Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Perbandingan

Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

[2] Pemerintah Singapura Dukung Berantas Korupsi. http://merdekainfo.com/kajian-utama/item/813-pemerintah-singapura-dukung-berantas-korupsi Diakses pada hari selasa, 16 Juli 2013

[3] Perbandingan Pemberantasan Korupsi, Singapore, China, dan Indonesia

http://allaboutadministration.blogspot.com/2012/04/perbandingan-pemberantasan-korupsi.htmlDiakses pada hari selasa, 16 Juli 2013