Upload
lalu-riza-ihwandi
View
101
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
makalah
Citation preview
MODUL PILOT PROJECT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
(Student’s Book)
Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia
DAFTAR ISI
Daftar Isi .......................................................... 2Daftar Tabel ..................................................... 4Daftar Gambar ................................................. 5BAB I Pendahuluan ...................................... 1
A Latar Belakang ........................... 1B Deskripsi Singkat ....................... 3C Hasil Belajar ............................... 3D Indikator Hasil Belajar ................ 4E Materi Pokok .............................. 4F Manfaat ...................................... 5
BAB II Penjelasan tentang Korupsi dan Penyebabnya..................................... 6A Pengertian Korupsi ..................... 6B Ciri-Ciri Korupsi .......................... 9C Penyebab Korupsi ...................... 11
BAB III Penjelasan Peraturan Perundangan .. 19
BAB IV Dampak Negatif Korupsi ..................... 41
BAB V Sikap Anti Korupsi .............................. 45A Anti Korupsi (Pencegahan,
Preventif).................................... 48
4
B Kontra Korupsi (Penindakan, Represif)..................................... 53
C Peran Serta Masyarakat MemberantasKorupsi................ 53
BAB VI Identifikasi Tindakan Korupsi .............. 54
BAB VII Prosedur Pelaporan Korupsi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi ........................ 60A Landasan Hukum ........................ 60B Format Pelaporan ....................... 62C Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan
Korupsi ............. 62D Pelaporan Tindak Pidana Korupsi
.................................................... 64E Syarat Laporan Pengaduan TPK yang Baik
................................... 66F Penghargaan bagi Pelapor ........ 67
BAB VIII Penutup ............................................ 68A Simpulan .................................... 68B Tindak Lanjut ............................. 69
DAFTAR PUSTAKA ................................................. 70
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU no. 31 Th. 1999 jo UU 20 Th. 2001 ... 31
Tabel 2 Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa................................................. 40
Tabel 3 Wewenang Penegak Hukum dalam Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Perkara Korupsi
................................ 45Tabel 4 Perlindungan Hukum bagi Masyarakat
.......................................................... 47Tabel 5 Kewajiban dan Sanksi bagi Penyelenggara
................................. 60
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK ..................... 70
Gambar 2 Identitas Pelapor dan Bukti Permulaan.................................... 72
Gambar 3 Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi .. 73
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.
Berdasarkan hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005, Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. Peringkat negara terkorup setelah Indonesia,
1
2 Pemberantasan Korupsi
berdasarkan hasil survei yang dilakukan PERC, yaitu India (8,9) dan Vietnam (8,67). Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar di peringkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Ini merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh PERC untuk menilai kecenderungan korupsi di Asia dari tahun ke tahun.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, di mana masing-masing instansi memiliki Internal Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping pengawasan internal, ada juga
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 3
pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
Dengan telah berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai landasan hukum pemberantasan korupsi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan komitmen politik pemerintah melalui Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diharapkan dari waktu ke waktu korupsi di Indonesia berhasil diberantas dan dihilangkan.
B. Deskripsi Singkat
Modul ini memuat makna korupsi dan penyebabnya, peraturan perundangan tentang korupsi, dampak negatif korupsi, sikap anti korupsi, pengidentifikasian korupsi, serta penjelasan prosedur pelaporan Tindak Pidana Korupsi.
Uraian juga mencakup bagaimana upaya pemerintah dari masa ke masa, dengan berbagai peraturan perundangan Tindak Pidana Korupsi yang telah dikeluarkan, dalam memberantas korupsi yang sudah mendarah daging di negara Indonesia.
C. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta sebagai aparatur pemerintah diharapkan mampu menjelaskan tentang korupsi dan penyebabnya, menjelaskan peraturan perundangan mengenai korupsi, menjelaskan
4 Pemberantasan Korupsi
dampak negatif korupsi, mampu bersikap anti korupsi, mampu mengidentifikasi tindakan korupsi, serta mampu menjelaskan prosedur pelaporan korupsi terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
Lebih jauh lagi, modul ini disusun agar para penyelenggara negara/ pegawai negeri pada khususnya, akan selalu peduli dengan masalah korupsi, karena korupsi yang meluas dan tidak terkendali adalah bencana besar. Korupsi menghancurkan negeri dan menyengsarakan rakyat.
D. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:1. Menjelaskan tentang korupsi dan penyebabnya.2. Menjelaskan peraturan perundangan tentang korupsi3. Menjelaskan dampak negatif korupsi4. Bersikap anti korupsi5. Mengidentifikasi tindakan korupsi6. Menjelaskan prosedur pelaporan korupsi terjadinya Tindak
Pidana Korupsi
E. Materi Pokok
Materi pokok yang dibahas dalam modul Percepatan dan Pemberantasan Korupsi ini adalah:BAB I : PendahuluanBAB II : Penjelasan Tentang Korupsi dan PenyebabnyaBAB III : Penjelasan Peraturan Perundangan
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 5
BAB IV : Dampak Negatif KorupsiBAB V : Sikap Anti KorupsiBAB VI : Identifikasi Tindakan KorupsiBAB VII : Prosedur Pelaporan Korupsi Terjadinya Tindak Pidana
KorupsiBAB VIII : Penutup
F. Manfaat
Setelah mengikuti mata diklat ini para peserta diklat diharapkan dapat turut serta berperan aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia.
BAB IIPENJELASAN TENTANG KORUPSI DAN
PENYEBABNYA
Indikator keberhasilan kompetensi yang dicapai dari bab ini:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tentang korupsi dan penyebabnya.
A. Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruption berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Perancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi (Andi Hamzah, 2005:4).
Beberapa pengertian korup dan korupsi dari berbagai kamus:
6
Indikator Keberhasilan :
Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, peserta diklat
diharapkan dapat menjelaskan tentang korupsi dan penyebabnya.
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 7
1. Korup berarti:a. busuk; palsu; suap (Kamus Bahasa Indonesia, 1993)b. buruk; rusak; suka menerima uang sogok;
menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (Kamus Hukum, 2002)
2. Korupsi berarti:a. kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan
dari kesucian (The Lexicon Webster Dictionary, 1978)b. penyuapan pemalsuan (Kamus Bahasa Indonesia, 1993)c. penyelewengan atau penggelapan uang negara atau
perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Hukum, 2002)
Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan- kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Dengan pernyataan lain korupsi adalah adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman.
8 Pemberantasan Korupsi
Juniadi Suwartojo (1997) menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.
Sementara Brooks memberikan pengertian korupsi yaitu: “Dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.”
Selanjutnya Alfiler menyatakan bahwa korupsi adalah: “Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertake nevertheless with a view to attain materials or other rewards.”
Klitgaard membuat persamaan sederhana untuk menjelaskan pengertian korupsi sebagai berikut:
C = Corruption / Korupsi
C = M + D - A
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 9
M = Monopoly / MonopoliD = Discretion / Diskresi / KeleluasaanA = Accountability / Akuntabilitas
Persamaan di atas menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi atau keleluasaan dalam menggunakan kekuasaan sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam pertanggung jawaban kepada publik (akuntabilitas). Pengertian di atas menyoroti korupsi sebagai perilaku merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak dan tidak secara eksplisit disebutkan apakah dari unsur birokrasi, swasta, maupun masyarakat. Karena pada dasarnya tindakan korupsi bukan saja terjadi di sektor pemerintahan tetapi juga dalam dunia bisnis dan bahkan dalam masyarakat.
B. Ciri-Ciri Korupsi
Ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut:1. dilakukan lebih dari satu orang2. merahasiakan motif; ada keuntungan yang ingin diraih3. berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu4. berlindung di balik pembenaran hukum5. melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum6. mengkhianati kepercayaan
10 Pemberantasan Korupsi
Kiat memahami korupsi adalah dengan memahami pencurian dan penggelapan. Pencurian (berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP) adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku.
Rumus:Pencurian = secara melawan hukum + mengambil sebagian atau
seluruhnya barang atau hak orang lain + tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan.
Penggelapan (berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP) adalah pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku.
Rumus:Penggelapan = pencurian barang/hak yang dipercayakan atau
berada dalam kekuasaan si pelaku + penyalahgunaan kewenangan/kepercayaan.
Korupsi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap.
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 11
Rumus:Korupsi = (secara melawan hukum + mengambil hak orang lain +
tujuan memiliki atau mendapat keuntungan) + ada penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan + menimbulkan kerugian negara
= (pencurian + penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan) + kerugian negara
= penggelapan + kerugian negara
Jadi korupsi bisa kita pahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara.
C. Penyebab Korupsi
Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi:1. Penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya
sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
12 Pemberantasan Korupsi
5. Kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan
korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.Rumus:Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap
8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika: ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 13
korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk (indopos.co.id, 27 Sept 2005).
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu: aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu, dan korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk.
1. Aspek Individu Pelaku Korupsi Korupsi yang disebabkan oleh individu, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.
Aspek-aspek individu tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Sangatlah ironis, bangsa kita yang mengakui dan memberikan ruang yang leluasa untuk menjalankan ibadat menurut agamanya masing-masing, ternyata tidak banyak membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula dengan hidup konsumtif dan sikap malas. Perilaku konsumtif tidak saja mendorong untuk melakukan tindakan kurupsi, tetapi menggambarkan rendahnya sikap solidaritas sosial, karena terdapat pemandangan yang kontradiktif antara gaya hidup mewah di satu sisi dan kondisi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin pada sisi lainnya.
14 Pemberantasan Korupsi
2. Aspek OrganisasiPada aspek organisasi, korupsi terjadi karena kurang adanya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta manajemen yang lebih mengutamakan hirarki kekuasaan dan jabatan cenderung akan menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi. Hal ini ditandai dengan adanya resistensi atau penolakan secara kelembagaan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi. Manajemen yang demikian, menutup rapat bagi siapa pun untuk membuka praktek korkupsi kepada publik.
3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi BeradaAspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada juga turut menentukan, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang kondusif untuk melakukan korupsi. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa akibat tindakannya atau kebiasaan dalam organisasinya secara langsung maupun tidak langsung telah menanamkan dan menumbuhkan perilaku koruptif pada dirinya, organisasi bahkan orang lain. Secara sistematis lambat laun perilaku sosial yang koruptif akan berkembang menjadi budaya korupsi sehingga masyarakat terbiasa hidup dalam kondisi ketidaknyamanan dan kurang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.
4. Korupsi yang Disebabkan oleh Sistem yang Buruk Sebab-sebab terjadinya korupsi menggambarkan bahwa perbuatan korupsi tidak saja ditentukan oleh perilaku dan sebab-sebab yang sifatnya individu atau perilaku pribadi yang koruptif, tetapi
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 15
disebabkan pula oleh sistem yang koruptif, yang kondusif bagi setiap individu untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan perilaku korupsi, sebagaimana yang umum telah diketahui adalah korupsi banyak dilakukan oleh pegawai negeri dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan. Tetapi korupsi dalam artian memberi suap, juga banyak dilakukan oleh pengusaha dan kaum profesional bahkan termasuk Advokat.Lemahnya tata-kelola birokrasi di Indonesia dan maraknya tindak korupsi baik ilegal maupun yang ”dilegalkan” dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara, merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara ini. Kualitas tata kelola yang buruk ini tidak saja telah menurunkan kualitas kehidkupan bangsa dan bernegara, tetapi juga telah banyak memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya lost generation bagi Indonesia. Efek dari buruknya tata kelola di negara ini mulai terlihat seperti persistensi tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya penerapan standar keselamatan moda transportasi serta ketimpangan antara kalangan masyarakat yang semakin nyata dipertontonkan.
Dalam kaitannya dengan korupsi oleh lembaga birokrasi pemerintah, beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggajian pegawai yang ditandai dengan kurangnya penghasilan, sistem penilaian prestasi kerja yang tidak dievaluasi, serta tidak terkaitnya antara prestasi kerja dengan penghasilan.
16 Pemberantasan Korupsi
Pelanggaran aturan main dan kaidah hukum yang mestinya dijunjung tinggi ini menggambarkan gagalnya tata kelola untuk dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang koruptif inilah yang pada akhirnya akan menghambat tercapainya clean and good governance. Jika kita ingin mencapai pada tujuan clean and good governance, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang terkait dengan pembenahan sistem birokrasi tersebut. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terkait dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.
Jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem, yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korkupsi, pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah.
Tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh banyak hal. Singh (1974) dalam penelitiannya menemukan penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), dan hambatan struktur sosial (7,08 %). Sedangkan menurut Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:a. Peninggalan pemerintahan kolonial.b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.c. Gaji yang rendah.
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 17
d. Persepsi yang populer.e. Pengaturan yang bertele-tele.f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.
Lebih lanjut Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu:a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat
pemerintah dengan upeti atau suap. Di mana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.
d. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.
Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab mendasar terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:a. Landasan iman yang rapuhb. Perilaku dan sifat serakah yang ingin mengusasai c. Perilaku yang koruptif yang terbentuk sejak dini dan tumbuh
secara perlahan seperti: tidak disiplin, tidak tepat waktu, dan berpikir pendek
18 Pemberantasan Korupsi
d. Gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya hidup minimal
e. Kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan yang memberi peluang terjadinya korupsi
f. Kurangnya transparan sistem pengelolaan sumberdaya dan adminstrasi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi
g. Terbatasnya pelayanan informasi dan lambatnya proses perijinanh. Kurang transparan dan kurang keadilan dalam jenjang karir
pegawai
Motivasi korupsi menurut Abdullah Hehamahua (2005):1. Korupsi karena kebutuhan2. Korupsi karena ada peluang3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah5. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara
BAB IIIPENJELASAN PERATURAN
PERUNDANGAN TENTANG KORUPSI
Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat
(1);2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. UU no. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. UU no. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
19
Indikator Keberhasilan :
Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, peserta diklat
diharapkan dapat menjelaskan peraturan perundangan tentang
korupsi.
20 Pemberantasan Korupsi
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 Th. 2001;
6. UU no. 30 Th. 2002;7. PP no. 71 Th. 2000;8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;10. Keputusan Pimpinan KPK no. KEP–06/ P.KPK/ 02/ 2004;11. Keputusan Pimpinan KPK no. KEP–07/ P.KPK/ 02/ 2004;12. dan berbagai ketentuan hukum lainnya.
Hukum internasional yang berhubungan langsung dengan penanganan korupsi, termasuk yang berlaku untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara adalah:1. Anti Corruption Action Plan for Asia and The Pacific Action
Plan (Konferensi Tokyo 2001).2. MoU on Cooperation for Preventing and Combating Corruption
2004 (Singapura, Indonesia, Brunei, Malaysia).3. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC),
yang terbentuk pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida (Mexico).
4. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC).
Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU no. 31 Th. 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU no. 20 Th. 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 21
Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya (penjelasan tentang korupsi dan penyebabnya), pasal 362 KUHP mengemukakan bahwa pencurian adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang/ hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku.Rumus:Pencurian = secara melawan hukum + mengambil sebagian atau
seluruhnya barang atau hak orang lain + tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan.
Sedangkan pasal 372 KUHP mengemukakan bahwa penggelapan adalah pencurian barang/ hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku.
Rumus:Penggelapan = pencurian barang/ hak yang dipercayakan atau
berada dalam kekuasaan si pelaku + penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan.
Tabel 1 Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU no. 31 Th. 1999 jo UU 20 Th. 2001
Pelaku Jenis perbuatan Ancaman Pidana (Hukuman)
DasarHukum
Keterangan
Perseorangan/korporasi
Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
Penjara seumur hidup; penjara min. 4 th max. 20 th; denda min. Rp. 200 juta max. Rp. 1 milyar
Pasal 2 Dalam keadaan tertentu Pidana Mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang memberiatkan pidana yaitu bila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada dana-dana bagi penanggulangan bahaya/bencana, penanggulangan kerusuhan, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan korupsi.
Perseorangan/korporasi
Menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/Sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan,Untuk menguntungkan diri sendiri/orang
Penjara seumur hidup; penjara min 1 th max. 20 th; denda min. Rp. 50 juta max. Rp. 1 milyar
Pasal 3
22
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 23
Pelaku Jenis perbuatan Ancaman Pidana (Hukuman)
DasarHukum
Keterangan
lain, yang dapat merugikan keuangan/perekonomian NegaraMemberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggaranegara supaya mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam jabatannya atau tidak dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
Penjara min. 1 th max. 5 th; denda min. Rp. 50 juta max. Rp. 250 juta
Pasal 5 ayat 1
Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima pemberian/janji juga dipidana, dianggap menerima suap.
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara
Penjara min. 3 th max. 15 th; denda min. Rp. 150 juta max. Rp. 750 juta
Pasal 6 ayat 1
Hakim atau advokat yang menerima pemberian/janji juga dipidana, dianggap menerima suap.
Pemborong/ahli bangunan; penjual bahan bangunan
Melakukan pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, secara curang,
Penjara min. 2 th max. 7 th; denda min. Rp. 100 juta max. Rp. 350 juta
Pasal 7 Pengawas dan penerima bahan/barang yang membiarkan terjadinya perbuatan
24 Pemberantasan Korupsi
Pelaku Jenis perbuatan Ancaman Pidana (Hukuman)
DasarHukum
Keterangan
yang dapat membahayakan keamanan orang/barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang
curang tersebut juga dipidana
Perseorangan/korporasi
Menyerahkan barang keperluan TNI atau POLRI, secara curang, yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang
Pegawai negeri;
Menggelapkan uang atau Surat berharga, atau membiarkan barang tersebut diambil/digelapkan, atau membantu mengambil/menggelapkan
Penjara min. 3 th max. 15 th; denda min. Rp. 150 juta max. Rp. 750 juta
Pasal 8 Selain pegawai negeri juga dapat dipidana
Memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi
Penjara min. 1 th max. 5 th; denda min. Rp. 50 juta max. Rp. 250 juta
Pasal 9
Menggelapkan, Penjara min. 2 th Pasal 10
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 25
Pelaku Jenis perbuatan Ancaman Pidana (Hukuman)
DasarHukum
Keterangan
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai/merusakkan alat bukti
max. 7 th; denda min. Rp.100 juta max. Rp. 350 juta
Membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan alat bukti
Pegawai negeri/penyelenggara negara;
Menerima hadiah atau janji karena kewenangan/kekuasaan jabatannya
Penjara min. 2 th max. 7 th; denda min Rp. 100 juta max. Rp. 250 juta
Pasal 11 Dianggap menerima suap
Menerima hadiah atau janji, supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Penjara seumur hidup; penjara min. 4 th max. 20 th; denda min. Rp. 200 juta max. Rp. 1 milyar
Pasal12 a
Menerima hadiah karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
Pasal12 b
26 Pemberantasan Korupsi
Pelaku Jenis perbuatan Ancaman Pidana (Hukuman)
DasarHukum
Keterangan
dengan kewajibannya.
Hakim Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
Pasal12 c
Advokat Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi nasihat yang akan diberikan
Pasal12 d
Pegawai negeri/penyelenggara negara;
Menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (secara melawan hukum), memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu
Pasal12 e
Meminta, menerima,
Pasal12 f
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 27
Pelaku Jenis perbuatan Ancaman Pidana (Hukuman)
DasarHukum
Keterangan
memotong pembayaran seolah-olah merupakan utangMeminta, menerima pekerjaan atau barang seolah-olah merupakan utang
Pasal12 g
Menggunakan tanah negara (di atasnya ada hak pakai) seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan padahal bertentangan, dan merugikan yang berhak
Pasal12 h
Turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal tugasnya mengawasi
Pasal12 i
Menerima gratifikasi karena jabatannya, yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
Pasal12 b
Dianggap menerima suap
28 Pemberantasan Korupsi
Pelaku Jenis perbuatan Ancaman Pidana (Hukuman)
DasarHukum
Keterangan
Perseorangan/korporasi
Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan/kedudukannya
Penjara max. 3 th; denda max. Rp. 150 juta
Pasal 13 Dianggap memberisuap
Sumber: Arya Maheka, 2009. ’Mengenali dan Memberantas Korupsi’, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 29
Pasal 12 B UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001 menjelaskan tentang gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d dan pasal 13 UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001 menjelaskan bahwa suap merupakan tindak pidana. Gratifikasi kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan/ kedudukannya dianggap sebagai suap.
Rumus:Suap = Gratifikasi + Jabatan
Kemudian, pasal 16 UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001 mengatur tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi.
30 Pemberantasan Korupsi
Tabel 2 Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa
Tahun Produk Hukum Lembaga Keterangan1957 Peraturan
penguasa Militer No. PRT/PM/061957
1958 Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat No. PRT/Peperpu/013/1958
1860 UU No. 24/ Prp/ 1960 tentang pemberantasan korupsi
1967 Keppres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967
Tim Pemberantasan Korupsi
Tugas: membantu pemerintahan memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan)
1970 Keppres No. 228/1967 tanggal 31 Januari 1970
Komisi Empat (Januari–Mei 1970)
Tugas: menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer; memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 31
Tahun Produk Hukum Lembaga Keteranganswasta; meminta bantuan aparatur pusat dan daerah
Komite Anti Korupsi(2 bulan)
Tugas: kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu presiden
1977 Inpres No. 9/1977 Operasi penertiban(1977–1981)
Tugas: pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen
1982 Tim Pemberantas Korupsi
TPK dihidupkan kembali tanpa keluarnya Keppres yang baru
1998 Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
1999 UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan
32 Pemberantasan Korupsi
Tahun Produk Hukum Lembaga Keterangannegara yang bersih dan bebas KKNUU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiKeppres No. 27/1999
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
Tugas: pemeriksaan kekayaan pejabat negara.Lembaga ini kemudian menjadi subbagian pencegahan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi
2000 PP 19/2000 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000–2001)
Tugas: mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung.Berdasarkan putusan hak uji materiil (judicial review/toetsingrecht) Mahkamah Agung,
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 33
Tahun Produk Hukum Lembaga KeteranganTGPTPK terpaksa bubar
2002 UU No. 30/2002 KPK (Des 2003– )
Tugas: Menyelidiki kasus korupsi yang nilainya di atas Rp. 1 milyar dan menarik perhatian masyarakat; melakukan koordinasi, supervisi penegak hukum dalam penanganan korupsi; memonitor penyelenggaraan negara; melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi; melakukan upaya pencegahan korupsi
2004 Keppres 59/2004 Pengadilan Tipikor
Wewenang: memeriksa dan memutus kasus korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK
34 Pemberantasan Korupsi
Tahun Produk Hukum Lembaga Keterangan2005 Keppres 11/2005 Tim
Koordinasi Pemberantasan Tipikor
Tugas: Koordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan; menelusuri, mengamankan aset korupsi untuk pengembalian kerugian negara secara optimal
Sumber: Arya Maheka, 2009. ’Mengenali dan Memberantas Korupsi’, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 35
Pasal 8 UU No. 28 th. 1999 mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
KUHAP (UU No. 8 th. 1981), UU No. 14 th. 1985 tentang MA dan UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001 mengatur tentang penanganan perkara korupsi.
Pasal 21 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001 mengemukakan bahwa setiap orang yang mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam kasus korupsi dapat dipidana penjara min. 3 th. max. 12 th. dan denda min. Rp. 150 juta max. Rp. 600 juta.
36 Pemberantasan Korupsi
Tabel 3Wewenang Penegak Hukum dalam Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Perkara Korupsi
Penegak Hukum
Wewenang Dasar Hukum
Keterangan
Penyidik, penuntut umum dan hakim
Meminta keterangan kepada bank mengenai keadaan keuangan tersangka/terdakwa korupsi
Pasal 29 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001
Permintaan diajukan kepada Bank Indonesia (“BI”), dan paling lambat dalam 3 hari kerja BI wajib memenuhi permintaan tersebut
Meminta bank untuk memblokir rekening tersangka/terdakwa korupsi
Pemblokiran dicabut apabila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup
Penyidik Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman pos/telekomunikasi lain yang diduga terkait perkara korupsi
Pasal 30 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 37
Sumber: Arya Maheka, 2009. ’Mengenali dan Memberantas Korupsi’, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta
38 Pemberantasan Korupsi
UU No. 30 th. 2002 mengatur mengenai pembentukan pengadilan khusus korupsi (Pengadilan Tipikor). Untuk pertama kalinya berdasarkan Keppres No. 59 th. 2004 Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 53 UU No. 30 th. 2002 menjelaskan bahwa Pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.
Pasal 22 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001 mengemukakan bahwa mereka yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dapat dipidana penjara min. 3 th max. 12 th dan denda min. Rp. 150 juta max. Rp. 600 juta.
Pasal 38c UU No. 31 th 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 th 2001, mengatur tentang gugatan perdata dan putusan verstek.
Pasal 63 UU No. 31 th. 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 th. 2001 mengatur tentang pengajuan gugatan rehabilitasi dan/ atau kompensasi ke Pengadilan Tipikor.
KUH Acara Pidana mengatur tentang pengajuan gugatan praperadilan.
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 39
Tabel 4 Perlindungan Hukum bagi Masyarakat
Jenis Perlindungan Dasar Hukum
Keterangan
Larangan menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor
Pasal 24 dan 31 ayat (1) UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001
Pelanggar dapat dipidana penjara max. 3 th.; denda max. Rp. 150 juta
Perlindungan hukum yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pelapor pada saat mencari, memperoleh dan memberikan informasi terjadinya korupsi, atau pada saat diminta hadir menjadi saksi
Pasal 41 huruf e UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001
Perlindungan KPK terhadap saksi atau pelapor. Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dapat berupa pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evaluasi
Pasal 15 huruf a UU 30/2002
40 Pemberantasan Korupsi
Jenis Perlindungan Dasar Hukum
Keterangan
Perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Yang dimaksud dengan “status hukum” adalah status seseorang sebagai pelapor dijamin tetap, tidak diubah menjadi tersangka
Pasal 5 PP No. 71 th. 2000
Perlindungan tidak diberikan apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pelapor terlibat korupsi tersebut atau dikenai tuntutan perkara lain
Penegak hukum dan KPK wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi informasi, saran, pendapat yang disampaikan. Atas permintaan pelapor, penegak hukum dan KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya
Pasal 6 PP No. 71 th. 2000
Sumber: Arya Maheka, 2009. ’Mengenali dan Memberantas Korupsi’, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta
Berkaitan dengan peran masyarakat dalam mengungkap korupsi, Bab III PP No. 71 th. 2000 mengatur tentang penghargaan bagi masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.
BAB IVDAMPAK NEGATIF KORUPSI
Kita harus peduli dengan masalah korupsi karena korupsi yang meluas dan tidak terkendali adalah bencana. Korupsi menghancurkan negeri dan menyengsarakan rakyat.
Koruptor mengambil kekayaan atau kesempatan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Akibatnya, krisis ekonomi berkepanjangan, penderitaan di mana-mana, muncul ketidakpastian akan masa depan, angka kejahatan/ kriminalitas meningkat.
Korupsi menghambat pembangunan dan menghambat perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Korupsi menimbulkan “ekonomi biaya tinggi”, maksudnya harga jual barang dan jasa di Indonesia menjadi tinggi. Kalangan dunia usaha terkena dampaknya. Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha menjadi amat mahal, sebab setiap proses ekonomi harus melewati pintu yang namanya
41
Indikator Keberhasilan :
Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, peserta diklat
diharapkan dapat menjelaskan dampak negatif korupsi.
42 Pemberantasan Korupsi
korupsi (Salomo Simanungkalit/ Indrawan Sasongko, Kompas, 17 Maret 2002).
Rakyatlah yang menderita, terutama rakyat yang miskin dan belum berkecukupan. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga-harga barang dan jasa serba mahal, biaya kesehatan dan pendidikan mahal, harga bahan bakar minyak (BBM) setinggi langit (itu karena pemerintah tidak mampu lagi mensubsidi rakyat). Korupsi menjadikan beban hidup yang harus dipikul melampaui kemampuan rakyat.
Kalau sudah demikian rupa maka dapat dipastikan rakyat miskinlah yang akan merasakan penderitaan yang paling dalam atau dengan kata lain merupakan pihak yang paling dirugikan oleh tindakan-tindakan korupsi (dikutip dari Global Corruption Report, 2005).
Pejabat selama ini menganggap diri sebagai penguasa (authorities), jarang yang menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat (public servant/ service provider). Budaya kekeluargaan (paternalistic) juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik, karena menimbulkan kecenderungan untuk memberikan keistimewaan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat yang bersangkutan (Wahyudi Kumorotomo, 2005).
Penyelenggara negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme, menimbulkan dampak negatif di bidang ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Rencana pembangunan bangsa menjadi terhambat dan
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 43
negara dirugikan bila penyelenggara negara tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi kolusi nepotisme. Dengan pertimbangan itulah disusun sebuah pedoman penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dengan melibatkan peran masyarakat sebagai kontrol sosial.
Kolusi adalah kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau rekannya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya:1. Tata ekonomi seperti: pemborosan sumber-sumber, larinya
modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal, mundurnya sponsor maupun pendukung dana dan mitra
2. Tata sosial budaya seperti: revolusi sosial dan ketimpangan sosial3. Tata politik seperti: ketidakstabilan politik, pengambilalihan
kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah
4. Tata administrasi seperti: tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber
44 Pemberantasan Korupsi
negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif.
Lebih lanjut Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum.
BAB VSIKAP ANTI KORUPSI
Berdasarkan hasil penelitian Transparency International, ditemukan adanya keterkaitan antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan/ kriminalitas. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi meningkat pula (Global Corruption Report, 2005). Sebaliknya ketika korupsi berhasil dikurangi, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum bertambah. Kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Jadi kita bisa katakan bahwa dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain.
Idealnya, kejahatan berkurang karena kesadaran masyarakatnya sendiri, inilah yang disebut dengan Marginal Detterence (Lopa, 2001). Kondisi ini bisa terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat memadai. Memiliki kesadaran hukum yang dalam artian seseorang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan dapat berakibat hukum bagi orang lain dan masyarakat luas. Dalam
45
Indikator Keberhasilan :
Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, peserta diklat
diharapkan dapat bersikap anti korupsi.
46 Pemberantasan Korupsi
konteks yang demikian tidaklah berlebihan apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Kesejahteraan yang memadai dalam artian bahwa kejahatan tidak lagi timbul karena faktor kesulitan ekonomi.
Salah satu cara yang paling jitu supaya rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Rakyat harus mengubah cara berpikir dan merumuskan kembali siapa sebenarnya musuh rakyat. Koruptorlah musuh rakyat yang sesungguhnya. Jika koruptor ditangkap dan hartanya disita untuk negara maka kemungkinan besar masalah kemiskinan dapat teratasi. Kemudian masalah-masalah lain bisa dipecahkan satu per satu. Pemberantasan korupsi bisa menjadi awal penyelesaian krisis di Indonesia.
Kita (rakyat) perlu belajar mengenali korupsi. Salah satu sebab mengapa korupsi sukar diberantas karena baik pemerintah maupun anggota masyarakat kurang memahami dan mengenali secara baik, jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Jangan sampai kita berteriak “berantas korupsi” tapi tidak sadar bahwa kita sendiri sebetulnya sering melakukan korupsi, ibarat maling teriak maling.
Hak dan kewajiban kita di dalam hukum terutama yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi perlu diketahui dan dipahami. Kalau kita tahu aturan mainnya (proses hukum), kita tidak
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 47
mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang terlibat korupsi, sebaliknya kita bisa melakukan pengawasan (kontrol sosial) dan berperan serta secara aktif menanggulangi maupun mencegah korupsi.
Berkaitan dengan gratifikasi dan suap, dalam praktek sehari-hari tidak jarang kita jumpai pegawai negeri/ pejabat/ penyelenggara negara/ pelayan bangsa yang berharap menerima hadiah dari pelayanan yang mereka berikan. Terkadang pelayanan baru diberikan bila ada uang pelicin atau uang jasa. Jangan harap pelayanan publik akan lancar bila tidak menyerahkan uang pelicin (Vincentia Hanny S, Kompas, 1 September 2005).
Menyikapi hal itu, seorang Plato (427 SM – 347 SM) mempunyai gagasan “para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang harus, kalau terbukti bersalah, dibunuh tanpa upacara”.
Ada benarnya gagasan Plato itu, tidak sepantasnya pegawai negeri/ pejabat menerima hadiah dari pelayanan yang mereka berikan.
Segera lapor bila anda menerima gratifikasi, agar tidak dianggap melakukan tindak pidana suap. Ingat, pemberi dan penerima suap diancam dengan pidana!
Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
48 Pemberantasan Korupsi
sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberantasan korupsi terbentuk dari tiga unsur pembentuk, yaitu pencegahan (antikorupsi/ preventif), penindakan (penanggulangan/ kontra korupsi/ represif) dan peran serta masyarakat.
Rumus:Pemberantasan korupsi = pencegahan + penindakan + peran masyarakat
Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerjasama bisa dilakukan secara bilateral (dua negara), regional (negara-negara dalam satu wilayah) maupun multilateral (banyak negara). Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi, salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi Anti Korupsi, kemudian menyelaraskan peraturan perundangan di negaranya agar dapat mengimplementasikan pedoman anti korupsi dengan baik. Pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida (Mexico), Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention against Corruption).
A. Anti Korupsi (pencegahan, preventif)
Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 49
yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan).
Berikut adalah langkah-langkah anti korupsi:1. Perbaikan Sistem
Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.
Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi.
Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas.
Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil
terjadinya human error.2. Perbaikan manusianya
Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi.
50 Pemberantasan Korupsi
Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.
Memperbaiki moral sebagai suatu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/ klan/ suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah (Klitgaard, 2001). Morele herbewapening, yaitu mempersenjatai/ memberdayakan kembali moral bangsa (Frans Seda, 2003).
Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi.
Mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan. Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi,
pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.
Hak, Kewajiban dan Sanksi bagi Penyelenggara Negara
Hak Penyelenggara Negara adalah:1. menerima gaji, tunjangan dan fasilitas,2. menggunakan hak jawab atas teguran serta kritik,3. menyampaikan pendapat di muka umum sesuai wewenang, dan4. hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 51
Tabel 5 Kewajiban dan Sanksi bagi Penyelenggara
Kewajiban SanksiMengucapkan sumpah/janji sebelum menjabatBersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabatMelaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabatTidak Korupsi, Kolusi, Nepotisme Sanksi Pidana
Sanksi terhadap pelaku Korupsi mengacu pada Bab II UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001Sanksi terhadap pelaku Kolusi dan atau Nepotisme berdasarkan pasal 21 dan 22 UU No. 28 th. 1999 adalah hukuman penjara min. 2 th. max. 12 th., dan denda min. Rp. 200.000.000,- max. Rp. 1.000.000.000,-
Non diskriminasi (tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan) dalam menjalankan tugasMelaksanakan tugas secara bertanggung jawab, tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan
52 Pemberantasan Korupsi
Kewajiban SanksiBersedia menjadi saksi Sanksi Pidana
Berdasarkan pasal 159 (2) KUH Acara Pidana, pada prinsipnya menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang. Dalam perkara korupsi kewajiban tersebut ditegaskan dalam pasal 35 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001. Dan menurut pasal 22 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001 bagi mereka yang tidak memberikan keterangan (kesaksian) atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dikenai pidana penjara min. 3 th. max. 12 th., dan atau denda min. Rp. 150.000.000,- max. Rp. 600.000.000,-
Sumber: Arya Maheka, 2009. ’Mengenali dan Memberantas Korupsi’, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta
Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU No. 28 th. 1999, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Masyarakat berhak mencari, memperoleh, memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, dan memberikan saran serta pendapat secara bertanggung jawab kepada penyelenggara negara. Masyarakat
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 53
juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara dan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan haknya tersebut.
B. Kontra Korupsi (Penindakan, Represif)
Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitikberatkan aspek penindakan.
Proses penindakan yang dilakukan sifatnya bisa dipaksakan. Akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya, kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas.
C. Peran Serta Masyarakat Memberantas Korupsi
Korupsi sungguh menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Sebaliknya jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi pun bisa diakhiri.
Setiap orang berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan
54 Pemberantasan Korupsi
pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) atau kepada KPK.
BAB VIIDENTIFIKASI TINDAKAN KORUPSI
Suatu tindakan dapat diidentifikasikan sebagai korupsi siapapun pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur:1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau
masyarakat umumnya.3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk
kepentingan khusus.4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan di mana
orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang
atau yang lain.7. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki
keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-
bentuk pengesahan hukum.
55
Indikator Keberhasilan :
Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, peserta diklat
diharapkan dapat mengidentifikasi tindakan korupsi.
56 Pemberantasan Korupsi
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.
Pada dasarnya praktek korupsi dapat dikenal dalam berbagai bentuk umum yaitu: bribery (penyuapan); embezzlement (penggelapan/ pencurian); fraud (penipuan); extortion (pemerasan); dan favouritism (favoritisme). Kelima bentuk ini secara konsep seringkali overlapping satu sama lain, di mana masing-masing istilah digunakan secara bergantian.
Dilihat dari tipologi korupsi, ada dua tipe tindak korupsi yang biasanya terjadi di birokrasi pemerintahan yakni korupsi yang kasat mata (apparent) dan korupsi yang tersembunyi (hidden). 1. Korupsi kasat mata
Korupsi kasat mata terjadi biasanya terjadi dalam bentuk sederhana, namun apabila telah terjadi dalam lingkungan yang luas akan berdampak negatif yang besar. Sebagai contoh pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah yang terjadi di jalan raya, pengurusan perijinan, pengurusan administrasi kependudukan dan pendidikan. Korupsi jenis ini yang tiap hari tampak di depan mata dan dirasakan sudah menjadi penyakit masyarakat.
2. Korupsi tersembunyiTindak korupsi tersembunyi yang dilakukan secara tak kasat mata (hidden corruption) skala dan signifikansi korupsinya sudah sistematik dan besar. Tindak korupsi yang sudah sistematik ini sudah jauh memasuki dan berpotensi merusak operasionalisasi negara dan memainkan peran penting akan penguasaan segelintir
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 57
elit atas negara di mana proses formulasi kebijakan yang dibuat hanya untuk menguntungkan segelintir elit tertentu. Adanya tindak korupsi dalam konteks ini sering merupakan suatu manifestasi dari kurangnya penghormatan terhadap aturan main yang mengatur hubungan interaksi mereka baik oleh di pelaku tindak korupsi dan institusi yang dikorupsi.
Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 th. 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 th. 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.
Sehingga unsus-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah:(1) secara melawan hukum;(2) memperkaya diri sendiri/orang lain; dan(3) “dapat” merugikan keuangan/perekonomian negara
Memahami korupsi dapat dimulai dengan memahami pencurian dan penggelapan (seperti yang telah dipaparkan pada bagian A dari pembahasan ini). Pencurian adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku.
58 Pemberantasan Korupsi
Rumus:Pencurian = secara melawan hukum + mengambil sebagian atau
seluruhnya barang atau hak orang lain + tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan.
Penggelapan adalah pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku.
Rumus:Penggelapan = pencurian barang/ hak yang dipercayakan atau
berada dalam kekuasaan si pelaku + penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan.
Korupsi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap.
Rumus:Korupsi = (secara melawan hukum + mengambil hak orang lain +
tujuan memiliki atau mendapat keuntungan) + ada penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan + menimbulkan kerugian negara
= (pencurian + penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan) + kerugian negara
= penggelapan + kerugian negara
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 59
Jadi korupsi bisa kita pahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara.
BAB VIIPROSEDUR PELAPORAN KORUPSI
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
A. Landasan Hukum
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002). Secara khusus peran serta masyarakat diatur dalam PP No. 71/ 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 30/ 2002, KPK mempunyai fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan korupsi, dan sesuai Pasal 11 UU No. 30/ 2002, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
60
Indikator Keberhasilan :
Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, peserta diklat
diharapkan dapat menjelaskan prosedur pelaporan korupsi
terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
Melibatkan aparat penegak hukum,
penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negaraMendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
dan/atau
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah)
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 61
Gambar 1 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK
1
2 3
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi”, Brosur
B. Format Pelaporan
Nama dan alamat pelapor, pimpinan ormas atau LSM,
dengan melampirkan
fotokopi KTP atau identitas lainnya
Keterangan mengenai dugaan
pelaku tindak pidana korupsi dan
dilengkapi bukti-bukti permulaan sesuai PP No.
71/2000 Pasal 3 ayat 1
62 Pemberantasan Korupsi
Untuk lebih meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas suatu perkara korupsi yang dilaporkan, sebaiknya pengaduan disampaikan secara tertulis.
Pengaduan melalui telepon, faksimili, e-mail dan SMS akan ditindaklanjuti apabila telah disusulkan dengan data lengkap, sesuai dengan PP No. 71/2000 Pasal 2 dan 3. Laporan setidaknya mengungkapkan jenis penyimpangan, fakta/ proses kejadian, penyebab dan dampak (kerugian negara).
C. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
Anggota masyarakat (perorangan, ormas, LSM) berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK). Informasi, saran atau pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab (PP No. 71/200 Pasal 2 ayat 2). Disertai dengan identitas pelapor dan bukti permulaan.
Gambar 2 Identitas Pelapor dan Bukti Permulaan
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 63
1
2
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi”, Brosur
Untuk memudahkan penindaklanjutan laporan dan jika diperlukan penjelasan lebih dalam tentang laporan, identitas pelapor wajib menyertakan: nama, pekerjaan, alamat rumah dan alamat tempat kerja, nomor telepon yang dapat dihubungi.
D. Pelaporan Tindak Pidana Korupsi
KPK wajib melindungi kerahasiaan identitas pelapor sepanjang pelapor tidak mempublikasikan identitas dirinya (Pasal 15 UU No.
Alat Bukti berupa:Keterangan saksiKeterangan terdakwaKeterangan ahliSuratPetunjukAlat bukti lain berupa informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara bisa atau secara elektronik atau optik
64 Pemberantasan Korupsi
30/ 2002 dan Pasal 6 ayat (1) Bab II PP No. 71/ 2000) dan apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, dapat diberikan pengamanan secara fisik (PP No. 71/ 2001 Bab II Pasal 6 ayat (2)).
Laporan disertai bukti permulaan yang mengacu pada alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26A UU No. 31/ 1999 jo UU No. 20/ 2001.Gambar 3 Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi”, Brosur
Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 65
Dalam rangka menemukan pelaku korupsi penegak hukum harus dapat membuktikan salah tidaknya seseorang di dalam pengadilan. Oleh karena itu untuk membuktikan seseorang bersalah diperlukan alat bukti yang sah yang terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, surat dan petunjuk.1. Keterangan Saksi
Keterangan Saksi adalah, Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu
2. Keterangan Ahli adalah, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Keterangan Tersangka adalah, apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri. Perlu diperhatikan bahwa penilaian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya.
4. Surat merupakan alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat tersebut secara resmi ditentukan oleh undang-undang yaitu dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat atas sumpah jabatan.
5. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yg karena persesuaianya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh
66 Pemberantasan Korupsi
hanya dengan cara mengolah alat bukti yang berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP dengan memperhatikan korelasi bukti segitiga antara saksi, pelaku, barang bukti. Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan,
dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
E. Syarat Laporan Pengaduan TPK yang Baik
1. Disampaikan secara tertulis2. Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas3. Memuat informasi dugaan TPK4. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana (mengapa)
dan bagaimana5. Dilengkapi dengan informasi nilai kerugian negara/ penyuapan/
pemerasan/ penggelapan6. Dilengkapi dengan bahan bukti yang mendukung/ menjelaskan
adanya TPK (gambar, dokumen tertulis, rekaman)7. Dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 67
8. Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/ lembaga pengawasan (jika ada)
9. Laporan/ pengaduan tidak dipublikasikan
F. Penghargaan Bagi Pelapor
Kepada setiap orang, ormas atau LSM yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diberikan penghargaan berupa piagam/ premi, setelah keputusan pengadilan yang mempidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (PP No. 71/ 2000 Bab III Pasal 7 s/d Pasal 11).
BAB VIIIPENUTUP
Modul ini memberikan pengetahuan mengenai makna korupsi dan penyebabnya, serta berbagai upaya penberantasannya.
Bagi para peserta diharapkan dapat mengambil intisari dari modul ini, dan menerapkannya dalam keseharian mereka, baik di tempat kerja maupun di luar lingkungan kerja, sehingga Indonesia yang bebas korupsi dapat terwujud.
Apabila dipandang perlu, akan dilakukan penyempurnaan secara berkala terhadap modul ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam modul ini sesuai dengan perkembangan yang ada.
A. Simpulan
Korupsi tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap. Korupsi bisa kita pahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Kita, khususnya para penyelenggara negara/ pegawai negeri perlu belajar mengenali korupsi, memahami dan mengenali secara baik jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Turut aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi, dan menjadi contoh dalam penggalakan anti korupsi.
68
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 69
B. Tindak Lanjut
Pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002).
DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Buku
Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Baharuddin Lopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Penerbit Kompas
Kartono, Kartini, 1983, Pathologi Sosial, Jakarta: CV Rajawali Press.Klitgaard, Robert, 2001, Membasmi Korupsi (terjemahan), Jakarta:
Yayasan Obor IndonesiaKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Mengenali dan
Memberantas KorupsiSoerjono Soekanto, 1983, Efektivitas Hukum dan Peran Sanksi,
Remaja KaryaSudarsono, 2002, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka CiptaT. Heru Kasida Brataatmaja, 1993, Kamus Bahasa Indonesia,
Yogyakarta: KanisiusWahyudi Kumorotomo, 2005, Akuntabilitas Birokrasi Publik,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
2. Daftar Peraturan
UUD 1945TAP MPR RI No. XI/ MPR/ 1998Kitab Undang undang Hukum Pidana
70
Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III 71
Kitab Undang undang Hukum Acara PidanaUU No. 14 th. 1985UU No. 28 th. 1999UU No. 31 th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 th.
2001UU No. 30 th. 2002UU No. 18 th. 2003PP No. 71 th. 2000Keppres No. 59 th. 2004Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-06/ P.KPK/ 02/ 2004Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/ P.KPK/ 02/ 2004
3. Konvensi
UN Convention against Corruption 2003
4. Artikel Koran
Salomo Simanungkalit dan Indrawan Sasongko, “Nama Permainannya: Duit, Duit, Duit..”, Kompas, 17 Maret 2002
Vincentia Hanny S, “Pelayan Bangsa versus Pungli”, Kompas, 1 September 2005
5. Makalah
Abdullah Hehamahua, 2005, “Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari Ini”, Makalah, Semiloka, BEM ITB, Bandung
72 Pemberantasan Korupsi
6. Dokumen Internet
Anonim, 27 September 2005, “Menggugat Peran Agama dalam Pemberantasan Korupsi”, indopos.co.id
Frans Seda, 31 Desember 2003, “Korupsi (Sebuah Refleksi/Renungan Akhir Tahun)”, kompas.com
7. Lain-lain
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi”, Brosur
Transparency International, 2005, “Global Corruption Report 2005”