Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Yosep Adi Prasetyo

Wakil Ketua

Polda Sulsel, 19 Juli 2012

1

Bagian SatuBagian Satu

2

KEBEBASAN KEBUTUHAN

Kebebasan Dasar/HakYang

Tak Dapat Ditangguhkan

(Freedom/Right In Itself)

Kebebasan/Hak Sosial

(Freedom/Right For Itself)Berhak Atas

Mutlak: Kemauan/Niat:Relatif:

Hak Individu/Kerlompok

Mutlak:

Tak boleh ditangguhkan

(ditunda) maupun dibatasi

atau dikekang

Melalui:

Norma hak-hak manusia,

konstitusi

Kemauan/Niat:

Batas minimum tertentu, dapat

ditunda pemenuhannya

berdasar prioritas tp hrs direa-

lisasikan scr bertahap

Melalui:

Perencanaan, kebijakan, atau

program pengembangan

sumber daya

Relatif:

Dalam situasi dan alasan

tertentu boleh dibatasi atau

dikekang berdasarkan hukum

(UU)

Melalui:

Konstitusi, UU, sistem

peradilan ,dan pengadilan

MelindungiMenghormati Memenuhi

Kewajiban Negara(-) tanpa intervensi (ommission) Intervensi penuh (commission) (+)

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur

pembatasan mengenai kebebasan dan HAM

(Pasal 73) dengan menyebutkan bahwa

kebebasan dan HAM hanya bisa diatur oleh

dan berdasarkan undang-undang, semata-mata

untuk menjamin pengakuan dan penghormatan

terhadap HAM serta kebebasan dasar orang

lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan

kepentingan bangsa.

4

Dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak

termasuk non-derogable rights dapat dilakukan pembatasan

dan pengurangan. UUD 45 amandemen ke dua Pasal 28 J

menyatakan (juga Pasal 73 UU No 39 Tahun 1999) :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.

5

Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 kemudian menegaskan

tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh

diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak

manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau

menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar

yang diatur dalam undang-undang ini

Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan

pemerintah harus tetap menjamin, bahkan

memperkuat, perlindungan HAM. Selanjutnya,

pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU

No. 39/1999 harus dilakukan melalui undang-undang

6

Pembatasan terhadap hak untuk bebas

menyatakan pendapat dan memperoleh

informasi memang boleh dilakukan, asal

berdasar hukum dan dibutuhkan untuk berdasar hukum dan dibutuhkan untuk

menghormati hak atau nama baik orang lain

dan melindungi keamanan nasional atau

ketertiban umum atau kesehatan atau moral

masyarakat.

7

Pembatasan dan pengurangan HAM yang diatur di

dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

(KIHSP) diterjemahkan secara detil di dalam Prinsip-

Prinsip Siracusa (Siracusa Principles)

Pembatasan hak tak boleh membahayakan esensi hak Pembatasan hak tak boleh membahayakan esensi hak

Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara

tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua

pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam

konteks hak-hak tertentu yang terkait

Pembatasan hak tak boleh diberlakukan secara

sewenang-wenang

8

Pembatasan itu tak boleh membahayakan hak itu

sendiri

Tak seorang pun boleh menjadi subyek pembatasan

dan sanksi, serta dirugikan karena pendapat atau

kepercayaannya

Ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman keamanan

nasional jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa

ekspresi itu ditujukan atau dapat memotivasi kekerasan

yang akan terjadi atau ada hubungan langsung dan

dekat antara ekspresi dan kekerasan tersebut.

Namun tak seorang pun boleh dihukum karena

ekspresi yang mengandung kritik atau penghinaan

terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik.

9

Tidak satupun pembatasan terhdp kebebasan

berekspresi atau informasi dengan alasan

keamanan nasional dapat diterapkan kecuali

jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa

pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan

hukum dan diperlukan dalam masyarakat

demokratis untuk melindungi kepentingan

keamanan nasional yang sah. Pemerintah harus

menunjukkan validitas dari pembatasan

tersebut.

10

Untuk melindungi hak dan kebebasan orang

lain (rights and freedom of others)

Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus

diutamakan hak dan kebebasan yang paling diutamakan hak dan kebebasan yang paling

mendasar

Klausul ini tidak bisa digunakan untuk

melindungi negara dan aparatnya dari kritik

dan opini publik

11

Suatu pembatasan yang dijustifikasi dengan alasan

keamanan nasional tidak sah jika tujuan yang

sesungguhnya dan dampak yang dihasilkannya adalah

untuk melindungi keberadaan suatu negara atau untuk melindungi keberadaan suatu negara atau

integritas teritorialnya dari penggunaan atau ancaman

kekerasan, atau kapasitasnya untuk bereaksi terhadap

penggunaan atau ancaman kekerasan, baik yang

berasal dari sumber eksternal seperti ancaman militer,

maupun dari sumber internal seperti provokasi

penggulingan pemerintah dengan cara kekerasan.

12

Khususnya, pembatasan yang dijustifikasi dengan

alasan keamanan nasional tidak sah jika tujuan yang

sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah

untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak

berhubungan dengan keamanan nasional, termasuk berhubungan dengan keamanan nasional, termasuk

misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari

rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau

pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk

menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi

institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan

suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan

industrial.

13

Pada saat keadaan darurat publik yang mengancam

kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang

dinyatakan secara resmi dan sesuai dengan hukum

nasional dan internasional, suatu negara dapat

menerapkan pembatasan terhadap kebebasan menerapkan pembatasan terhadap kebebasan

berekspresi dan informasi tetapi hanya sampai pada

batasan sebagaimana dibutuhkan oleh situasi tersebut

dan hanya ketika hal tersebut tidak bertentangan

dengan kewajiban pemerintah berdasarkan hukum

internasional.

14

Bagian DuaBagian Dua

15

Menjaga keamanan

Membasmi kejahatan (crime fighters)

Melindungi masyarakat dari tindakan hukum yang semena-mena

Menanggulangi kejahatan terhadap keamanan negara, seperti makar atau

pemberontakan

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Law Enforcement

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

khusus, penyidik pegawai negari sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

leboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian

16

Memelihara ketertiban masyarakat

Pembasmi kejahatan (crime fighters)

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari ganguan

Order Maintenance

masyarakat, dan lingkungan hidup dari ganguanketertiban dan/atau bencana termasukmemberikan bantuan dan pertolongan

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatanmasyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

Menjamin kelancaran lalulintas di jalan

17

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk

sementara sebelum ditangani oleh instansi

dan/atau pihak yang berwenang

To Serve the

People

Memberikan pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan kepentingannya dalam, lingkup

tugas kepolisian

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

18

Lembaga Eksekutif/

Pemerintah

Birokrasi

Militer

Polisi

Kejaksaan

Intelijen

Political SocietyRegulasi

BUMN

Partai Politik

Regulasi

State

Posisi Ideal

Polri

19

Civil SocietyEconomic Society

BUMNOrmas

Orsos Ornop/NGO

Orag

Gerakan Sosial

Organisasi

Profesi

Organisasi

Buruh

Perusahaan

PMAPasar

Pasar ModalLegislatif

Regulasi UUD

UU

Negara (N)

20

Masyarakat (M) Pasar (P)

Polri

N21

PM

m

Polisi

NPolisi

22

PM

N23

PMPolisi

Bagian TigaBagian Tiga

24

Sikap

Perilaku

Sistem

Kekerasan yg

terlihat

Perilaku sebagai kekerasan fisik secara

langsung: Intimidasi, pemukulan,

penyiksaan, pembunuhan

terlihat

Kekerasan Yang Tak

Terlihat (di bawah

permukaan)

Sikap sebagai sumber kekerasan:

Kebencian, kecurigaan, prasangka,

ketakutan ketakpercayaan, rasialisme,

seksisme, intoleransi, nilai-nilai budaya

yang sempit

Sistem sebagai model kekerasan yang

melembaga: diskriminasi dalam pendidikan,

pekerjaan, ekonomi, pelayanan umum,

penyangkalan hak dan kemerdekaan,

segregasi sosial oleh negara, kebijakan

pemukiman, perlindungan politis, dll

26

Adanya jaminan perlindungan danpemenuhan hak atas kebebasanberekspresi/berunjuk rasa

Ada pengaturan tentang kontrolpengendalian secara situasionalpengendalian secara situasional

Adanya kontrol terhadap situasi kamtibmas

Adanya alih tanggungjawab secaraberjenjang

Adanya tahapan mengenai penggunaankekuatan secara bertahap

27

Prosedur Tetap

Kapolri No:

Protap/1/X/2010

ttg

Penanggulangan

PERKAP No. 16 Tahun

2006 tentang Pedoman

Pengendalian Massa

KondisiTertib

KondisiMemanas

KondisiAnarkis

28

Penanggulangan

Anarki

PERKAP No 8 Th 2009

ttg Implementasi

Prinsip Dan Standar

HAM dlm

Penyelenggaraan Tugas

Kepolisian Negara RI

PERKAP No 14 Th

2011 ttg Kode Etik

Profesi Polri

Kapolsek

Kapolres

Kapolda

A. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:

Legalitas (harus sesuai hukum)

Nessesitas (keperluan dalam penggunaan kekuatan)

Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antaraancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)

Kewajiban Umum (Petugas bertindak denganpenilaiaannya sendiri berdasarkan situasi & kondisiyang bertujuan menciptakan kamtibmas)

Preventif (mengutamakan pencegahan)

Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)

29

B. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan:

Kekuatan yang memiliki dampak deteren (berupa kehadiran

aparat POLRI atau kendaran dengan atribut POLRI atau lencana)

Perintah lisan (ada komunikasi atau perintah, contoh : "POLISI,

jangan bergerak!")

Kendali tangan kosong lunak (dengan gerakan membimbing atau

kuncian tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)

Kendali tangan kosong keras (ada kemungkinan timbulkan

30

Kendali tangan kosong keras (ada kemungkinan timbulkan

cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang

melumpuhkan)

Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka,

berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air

mata dan tongkat polisi)

Kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir

dengan pertimbangan membahayakan korban, masayarakat dan

petugas)

C. Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa:

Perlawanan tingkat 1 (contoh diam di tempat dengan duduk di

tengah jalan)

Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidakpatuhan lisan dengan tidak

mengindahkan imbauan polisi)

Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan

diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat

petugas)

31

petugas)

Perlawanan tingkat 4 (bertindak defensif dengan menarik,

mengelak atau mendorong)

Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau

menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)

Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman yang dapat

sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan

masyarakat)

Dengan mengacu pada prinsip dan level-level tindakan danperlawanan yang ada , maka POLRI dalam melaksanakantugasnya dapat penggunaan kekuatan dengan tetapberpedomani 6 prinsip .

Apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api harus merupakan opsi terakhirmaka penggunaan senjata api harus merupakan opsi terakhirkarena dalam kondisi demikian keselamatan korban, petugasdan masyarakat lain sudah terancam.

Hal lain yang menarik dalam Perkap ini adalah dalam Pasal 13 Ayat (2 ) dinyatakan bahwa petugas POLRI di lapangan saatmenerima perintah dari atasannya namun tidakmelaksanakannya karena si petugas beranggapan bahwatindakan sang atasan bertentangan dengan peraturan, makadalam kondisi demikian, dibenarkan untuk tidak mengikutinya.

32

POLISI Disiplin tinggi, terlatih Bertindak sesuai perintah/komando

Bertindak sesuai kode etik profesi, Protap, dan Perkap

PENDEMO

Massa cair, kerap chaos Spontan dan tak memiliki komando

Mudah terprovokasiTak memiliki peralatan, dan

profesi, Protap, dan Perkap Dalam bertindak menggunakan peralatan sesuai standar

Bekerja sebagai aparat penegak hukum (bisa bedakan posisi pasif dan aktif)

Melumpuhkan sasaran sesuai target yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan

Tak memiliki peralatan, dan kerap memungut benda sekitar

Ingin menyampaikan aspirasu yang tersumbat

Kerap terprovokasi untuk merusak fasum dan membuat kemacetan guna menarik perhatian

33

34

35

Terlibat tawuran dengan massa pendemo

Menggunakan senjata di luar standar untuk membalas aksi pendemo (lempar batu, lempar molotov dll)

Menganiaya orang yang berstatus surrenderMenganiaya orang yang berstatus surrender

Merusak barang-barang , alat pendukung, kendaraan yang digunakan pendemo

Melakukan sweeping dan merusak sasaran sipil

Menyerang dan merampas alat kerja wartawan (yang dijamin haknya berdasar UU)

36

Bagian TigaBagian Tiga

37

Norma umum dan prinsip tentang

penggunaan kekerasan dan senjata api

oleh aparat kepolisian (universal,

internasional, dan nasional)internasional, dan nasional)

Norma dan prinsip ini sebetulnya

mengatur tentang pemberian diskresi

bagi Polri dalam bertindak

38

Hak atas imunitas dimiliki Polri saat

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

dalam menjada kamtibmas

Hak imunitas (berdasar diskresi) dapat

diterapkan sepanjang tak menghasilkan pola

perilaku aparat polisi yang bertentangan

dengan HAM mengabaikan aspek

perlindungan dan penghormatan terhadap

HAM)

39

Kode etik profesi memberikan payung

perlindungan hukum kepada setiap anggota

Polri yang sedang bertugas terhadap ancaman

untuk dibawa ke proses peradilan secara untuk dibawa ke proses peradilan secara

langsung

Kesalahan yang dilakukan akan diperiksa dan

diadili secara internal (profesi) terlebih dulu

Bagian dari mekanisme perlindungan profesi

40

Aturan dalam berbagai bentuk RoE

bertujuan mengatur tata cara, tahapan,

dan proporsi penggunaan kekuatan

(preemtif, preventif, dan represif)

RoE dijabarkan dalam berbagai Protap

dan Perkap

41

Penyerangan kepada anggota Polri

yang sedang menjalankan tugas

diancam dengan ancaman

pemberatan hukuman (Pasal 211-

216 KUHP)

Rancangan revisi KUHP

42

Sesuai

Norma dan

Etik Sesuai RoE

ProporsionalAkuntabel

Kekerasan adalah

pilihan paling

ekstrem

43

Target

Proporsional

LegitimateUntuk melindungi

kehidupan

Necessity

Akuntabel

Untuk membela

diri dan melindungi

orang lain

Afeksi (sikap dan

Menghargai perbedaan, menerima the others, tak

diskriminatif, meng-hargai kesetaraan, membantu &

melindungi kel. rentan, memiliki sikap toleransi, bisa

membela diri, memilih kehidupan, dll

44

Tempat

Pendidikan

Tempat

Tinggal

Lingkungan

Masyarakat

Psikomotorik

Kognisi (berpikir)

Afeksi (sikap dan

perilaku)

Memiliki pengetahuan HAM,

mengidentifikasi & mendefinisikan

peristiwa, menganalisis, memban-

dingkan kasus, menyusun/meng-

usulkan/ merencanakan tindakan,

menghindari tindakan,

memecahkan masalah

Berkomunikasi dgn cara

mengapresiasi HAM,

melakukan tindakan yang

sesuai dengan nilai HAM,

menolong kelompok

diffable/rentan