BAB 26

PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah merupakan masalah penting yang harus diatasi secara nasional karena (1) upaya pemerataan dan penciptaan kemakmuran yang merata secara nasional adalah menjadi tugas Pemerintah dan (2) ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kawasan serta antarperkotaan dan perdesaan sangat berbahaya bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada bab ini akan diuraikan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, baik yang sudah dilaksanakan sampai dengan pertengahan tahun 2005 maupun upaya tindak lanjut yang diperlukan. Uraian difokuskan pada hasil pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selain itu, diuraikan pula upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarkota, dan kesenjangan

pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan aspek penataan ruang dan pertanahan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun pengurangan kesenjangan antarwilayah sudah diadopsi menjadi salah satu agenda kebijakan (policy agenda) oleh hampir semua departemen dan instansi pemerintah pusat maupun daerah, pada kenyataannya pengarusutamaan dan penargetan dana pembangunan (anggaran) yang dilakukan oleh departemen-departemen (pemerintah pusat) melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan perbantuan atau oleh daerah melalui dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, sampai saat ini hasilnya belum mampu mengurangi secara signifikan kesenjangan yang ada. Namun, perlu juga disadari bahwa upaya mengatasi ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah memang memerlukan waktu yang relatif lama.

Di samping itu, juga harus dilaksanakan dengan strategi dan program pembangunan yang didukung komitmen untuk mengalokasikan dana yang memadai oleh semua tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Pada tataran perencanaan, dokumen RPJMN 2004–2009 dan RKP Tahun 2005 sudah memberikan arahan yang cukup jelas kepada departemen dan instansi pusat, terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di daerah-daerah yang masih tertinggal. Namun, karena mekanisme dana dekonsentrasi masih berjalan secara parsial berdasarkan prioritas sektor masing-masing, dan

26 - 2

ditambah dengan masih lemahnya koordinasi antara departemen dan pemerintah daerah yang bersangkutan akibatnya adalah lemahnya sinergitas dan keterpaduan kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan perbantuan dengan yang didanai dari APBD.

Selain itu, keterbatasan APBD pemerintah daerah provinsi, terutama di daerah daerah yang relatif kurang maju, justru menyebabkan pemerintah daerah yang bersangkutan menempatkan skala prioritas yang rendah terhadap pembangunan wilayah yang relatif tertinggal, seperti wilayah perbatasan, wilayah pedalaman, dan terisolasi, kepulauan terpencil, serta pesisir dan laut. Mereka menganggap bahwa investasi di daerah ini tidak akan membawa dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal itu diperburuk oleh adanya masalah penataan ruang, yang masih belum ada dasar hukum bagi keterpaduan antar lembaga dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di kawasan perbatasan.

Di samping itu, belum tersedia peta rupabumi dan peta wilayah pada skala yang memadai sebagaimana diatur di dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang bermanfaat bagi penyusunan rencana tata ruang.

Sementara itu, dalam melaksanakan pembangunan di wilayah-wilayah yang potensial, strategis, dan cepat tumbuh, keterkaitan dan integrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya yang masih tertinggal masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kemajuan yang berlangsung di wilayah strategis dan cepat tumbuh belum mampu memberikan pengaruh positif kepada wilayah tertinggal di sekitarnya.

Dalam kaitan dengan pembangunan perdesaan, pemerintah daerah pada umumnya cenderung masih

26 - 3

belum memberikan perhatian yang besar. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan dan memfokuskan kepada pembangunan fisik di perkotaan. Konsekuensinya, pembangunan kota-desa menjadi makin tidak seimbang dan berakibat pada makin tingginya kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan yang berimplikasi pada munculnya berbagai masalah terkait dengan urbanisasi, eksternalitas negatif, dan lain-lain.

Permasalahan lain terkait dengan masih lemahnya peran pemerintah daerah di dalam mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan, serta dalam menyediakan pelayanan sarana dan prasarana permukiman perkotaan. Pertumbuhan kota yang kurang terkendali sangat terkait, antara lain, dengan masih lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang serta belum terwujudnya kelembagaan penataan ruang dan pertanahan yang efektif dan efisien.

Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien diperlukan untuk meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang dan sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dipengaruhi oleh belum maksimalnya kejelasan hak atas tanah dan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Isu pertanahan yang strategis dan terkini adalah adanya pro dan kontra terhadap terbitnya Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Oleh karena itu, pemerintah akan menjamin pelaksanaan kebijakan itu sesuai dengan aturan dan menjamin hak rakyat atas tanah.

26 - 4

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Terdapat beberapa langkah kebijakan utama yang telah disusun dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Langkah-langkah kebijakan utama tersebut adalah sebagai berikut.

1) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain;

2) mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang strategis yang mempunyai potensi untuk cepat tumbuh, terutama di luar Pulau Jawa, dengan membuka peluang dan kerja sama dengan pihak swasta sehingga diharapkan dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya;

3) mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui upaya percepatan penyediaan infrasruktur dan mendorong masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan kegiatan usaha kecil dan menengah lainnya;

4) menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar seperti pendidikan dan sarana kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertinggal serta melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui skema public service obligation (PSO), universal service obligation (USO), dan keperintisan khususnya untuk penyediaan dan pelayanan transportasi di wilayah-

26 - 5

wilayah tertinggal;

5) mendorong dan membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa melalui pemenuhan fasilitas pelayanan dasar perkotaan yang dibutuhkan sesuai dengan tipologi kota masing-masing, serta mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di samping itu, perlu pula upaya mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan yang padat, nyaman, dan efisien dalam pengelolaan pembangunan;

6) terkait dengan masalah penataan ruang, langkah kebijakan utama yang diambil adalah:

a) melengkapi dan menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait;

b) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

c) melengkapi dan menyerasikan berbagai peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait guna pemantapan kelembagaan penataan ruang dan penguatan sistem pengendalian pemanfaatan ruang;

d) menyelesaikan cakupan peta rupabumi Indonesia sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah;

7) terkait dengan masalah pertanahan, langkah kebijakan yang diambil adalah:

a) mengkaji, menyempurnakan, dan menyusun berbagai peraturan perundang-

26 - 6

undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor dan penyelesaian konflik dan sengketa sumber daya agraria yang terjadi;

b) menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;

c) menguatkan kelembagaan pertanahan dan kewenangannya melalui kerja sama yang intensif dengan instansi dan lembaga pemerintah yang lain.

Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai antara lain adalah sebagai berikut.

1) dalam rangka mengembangkan wilayah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil, hasil yang diperoleh adalah (a) tersusunnya konsep kebijakan, strategi nasional pembangunan daerah tertinggal yang berisi uraian definisi, konsep kebijakan, dan program prioritas bagi percepatan pembangunan di daerah tertinggal; (b) teridentifikasinya 199 kabupaten tertinggal untuk jangka perencanaan 2006–2009; (c) terbentuknya kerja sama antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Bappenas, kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan program percepatan pembangunan di daerah tertinggal; (d) tersusunnya kebijakan PKPS BBM bidang infrastruktur perdesaan yang lebih berpihak kepada daerah tertinggal; (e) tersusunnya kebijakan penyerasian pembangunan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; (f) pelaksanaan pemberdayan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam hal peningkatan SDM, penataan permukiman, kerja sama pengembangan; (g)

26 - 7

tertanganinya jalan pada kawasan perbatasan di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dengan panjang efektif sekitar 200 km jalan dan 560 m jembatan; (h) tertanganinya jalan di pulau-pulau kecil dan kawasan yang relatif masih tertinggal dengan panjang efektif sekitar 100 km dan 400 m jembatan, penanganan sebagian jalan di lintas tengah dan lintas barat Sumatra, lintas Kalimantan, lintas selatan Jawa, lintas Sulawesi, serta ruas-ruas strategis di Papua dan lintas Flores; dan (i) pendataan dan penyediaan data spasial melalui pemotretan udara untuk mengetahui potensi sumber daya alam di pulau-pulau kecil terluar.

2) dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan, hasil yang diperoleh adalah antara lain (a) tersusunnya konsep naskah akademik RUU tentang Batas Wilayah RI dan konsep kebijakan strategi pengelolaan kawasan perbatasan; (b) tersusunnya rancangan Keppres tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perbatasan; (c) tersusunnya kebijakan, strategi, dan rencana tata ruang wilayah kawasan perbatasan negara termasuk rencana aksi pembangunan tujuh wilayah perbatasan (Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Nunukan, Talaud, Merauke, dan Belu); (d) finalisasi MoU lintas batas RI-Malaysia; (e) terlaksananya pembinaan pos lintas batas dan kelembagaan di propinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur; (f) terlaksananya kerja sama ekonomi melalui penanaman modal dalam pengembangan kawasan khusus di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dalam kerangka Sosek Malindo; (g) tersusunnya pangkalan data wilayah perbatasan antarnegara;

26 - 8

(h) tersusunnya informasi dan peta garis batas dan pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan; (i) Rencana Tata Ruang Perbatasan KASABA yang sedang diproses legalisasinya di Sekretariat Negara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.

3) hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah (a) tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator pembangunan terpadu pengembangan kawasan; (b) tersusunnya revitalisasi manajemen pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet); (c) peningkatan investasi dan kerja sama pada kawasan cepat tumbuh dan Kapet. Pada tahun 2004 telah disiapkan masuknya investasi di Kapet Pare-pare sebesar US $7,110,320 dan US$ 1 miliar di Kapet Bima dan 39 MoU yang menunggu tindak lanjut; (d) terlaksananya fasilitas kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan dan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di beberapa Kapet, antara lain Semparuk (Kapet Sanggau), Blang Ulam (Kapet Banda Aceh), Lappade (Kapet Pare-pare), Kariangau dan Pendingin (Kapet Sasamba), Kawasan Industri Pulang Pisau (Kapet DAS Kakab), (e) terlaksanakannya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang; (f) ditingkatkannya status kawasan berikat Otorita Batam menjadi kawasan perdagangan bebas (free trade zone); (g) berkembangnya konsep dan terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan cepat tumbuh melalui kerja sama terpadu dan kemitraan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat pelaku lain di daerah; (h)

26 - 9

terbentuknya dan terlaksananya forum-forum lintas pelaku dan kerja sama ekonomi subregional, baik dalam pengelolaan potensi daerah maupun pengembangan ekonomi wilayah; (i) terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kewenangan daerah di Kawasan Otorita, dan fasilitasi penanganan masalah kewenangan daerah di wilayah kawasan pelabuhan, bandar udara, perumahan, industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan kawasan lain sejenis.

4) untuk meningkatkan aksesibilitas dan membuka keterisolasian wilayah terpencil, pulau-pulau terpencil, dan perbatasan antarnegara, telah dilakukan penyerahan operasional kapal perintis kepada beberapa pemerintah daerah serta penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan laut dan sarana bantu navigasi pelayaran di wilayah perbatasan. Pada saat ini telah dilakukan serah operasi 14 unit kapal laut perintis kepada Pemerintah Provinsi Papua (4 kapal), Nusa Tenggara Timur (2 kapal), Jawa Timur (1 kapal), Sulawesi Utara (2 kapal), Maluku (2 kapal), dan Maluku Utara (3 kapal). Selain itu, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kawasan terisolasi dan perbatasan pada pertengahan Tahun Anggaran 2005 ini, telah direalisasikan pengadaan bus perintis dan kapal penyeberangan perintis di beberapa daerah tertinggal.

5) dalam rangka memberdayakan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, telah dilaksanakan skim pemberian bantuan langsung kepada masyarakat di kecamatan dan desa untuk membangun prasarana dan sarana lokal (jalan, irigasi, sanitasi, air minum, dan pasar), termasuk pemberian modal awal (capital seed) langsung kepada masyarakat

26 - 10

dengan menggunakan mekanisme dana bergulir. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain (a) Program Pengembangan Kecamatan (PPK); (b) Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D); (c) Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL); dan (d) Program Pengembangan Masyarakat (Community Empowerment Program/(CEP). Selain itu, khusus di Provinsi Bengkulu terdapat program serupa, yaitu Proyek Pengembangan Regional Terpadu Bengkulu (Bengkulu Regional Integrated Development Project). Khusus untuk PPK, hasil-hasil penting yang telah dicapai, antara lain, adalah (a) terbangunnya prasarana perekonomian untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif penduduk miskin, yakni jalan desa (835,48 km), jembatan desa (4.439 unit), dermaga desa (26 unit), sarana air bersih (4.072 unit), prasarana sanitasi (1.670 unit), prasarana irigasi (6.1438 unit), pasar desa (629) unit), listrik desa (308 unit), tempat pelelangan ikan (6 unit); dan (b) terbangunnya prasarana lain yang mendukung aktivitas penduduk miskin di perdesaan, yakni balai desa (166 unit), posyandu (774 unit), gedung sekolah dasar (pembangunan baru 573 unit dan rehabilitasi 573 unit), serta bantuan sarana pendidikan bagi siswa sekolah dasar.

6) dalam rangka pengembangan wilayah, terutama di wilayah-wilayah yang potensial untuk dikembangkan di luar Pulau Jawa, pada Tahun Anggaran 2005 ini telah dan sedang diselesaikan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan program transmigrasi yang meliputi (a) fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di Unit Pemukiman Transmigrasi baru melalui kegiatan pembukaan lahan, pembangunan jalan dan jembatan,

26 - 11

pembangunan drainase, pembangunan rumah transmigran, dan pembangunan fasilitas umum; (b) terlaksananya fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran sejumlah 9.134 kepala keluarga (KK) dan penataan penduduk sejumlah 1.682 KK; dan (c) terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sejumlah 82.006 KK di 368 UPT; (d) terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah pengungsi transmigran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, dan Maluku Utara melalui skim pemulangan pengungsi sejumlah 1.322 KK, sisipan perdesaan sejumlah 1.983 KK dan pemberdayaan pengungsi sejumlah 1.767 KK.

7) untuk mempercepat dan mendorong kerjasama pembangunan ekonomi sub-regional dengan negara-negara tetangga, hasil yang dicapai adalah (a) terbentuknya sekretariat bersama Kerja Sama Ekonomi Sub Regional (KESR) BIMP-EAGA; dan (b) terselenggaranya forum pertemuan antara investor dan negara-negara yang tergabung dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional.

8) dalam rangka pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota, telah dilaksanakan (a) fasilitasi pengembangan pola-pola kerja sama antarkota; (b) pengembangan prasarana dan sarana perhubungan antarkota. Selain itu, dalam rangka pengembangan kota-kota menengah dan kecil telah dilaksanakan (a) revitalisasi kawasan perkotaan/permukiman; (b) penanganan air limbah melalui pengembangan sistem terpusat di kota menengah, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas; (c) pemberian bantuan rintisan penanganan persampahan dan drainase di kota-kota menengah. Selanjutnya, telah dilakukan pula upaya untuk mengendalikan

26 - 12

pembangunan kota-kota besar dan metropolitan melalui: (a) revitalisasi kawasan perkotaan; (b) penanganan air limbah; (c) pemberian bantuan rintisan penanganan persampahan dan drainase pada beberapa kota besar; (d) pemberian bantuan teknis berupa Penyusunan Rencana Induk Sistem Prasarana Perkotaan Metropolitan dan Penyusunan Strategi Pengembangan Perkotaan Metropolitan.

9) dalam rangka pelaksanaan program penataan ruang nasional, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut.

a) untuk memantapkan kelembagaan penataan ruang, mendayagunakan rencana tata ruang dan memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang, telah dilaksanakan (1) penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Kalimantan; (2) penyelesaian RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, RUU Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar; (3) penyusunan rencana tata ruang di kawasan strategis nasional, seperti RTR Koridor Pantai Barat Sumatra, Pantai Timur Kalimantan Timur, dan Pantai Selatan Jawa, serta kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan cekungan Bandung; (4) pemantapan kelembagaan penataan ruang dan penyelenggaraan pembinaan teknis kepada daerah untuk perkuatan kelembagaan dan kapasitas aparat legislatif dan eksekutif penataan ruang di daerah; (5) revisi PP No. 10/2000 tentang ketelitian peta untuk mendukung pelaksanaan UU No. 32/2004. Selain itu, juga telah dihasilkan spesifikasi teknis pemetaan rupa

26 - 13

bumi 1:1.000, 1:2.500, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan 1:250.000, panduan teknis penyusunan basis data tata ruang, pedoman transformasi peta antarsistem proyeksi.

b) memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah, dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kawasan. Hasil yang telah dicapai adalah (1) koordinasi penataan ruang nasional melalui Rakernas Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) pada Maret 2005; (2) terselenggaranya koordinasi penataan ruang antara Ditjen Penataan Ruang dan Dinas Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (3) terbentuknya jejaring kelembagaan Pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang penataan ruang.

c) meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan perkuatan sistem informasi. Adapun hasil yang telah dicapai adalah (1) pemantapan portal sistem informasi; (2) penataan ruang berbasis web; (3) penyiapan iklan layanan masyarakat tentang penataan ruang; dan (4) peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundangan dan produk-produk penataan ruang kepada masyarakat serta

26 - 14

pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli tata ruang;

10) untuk pertanahan, hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2005 adalah:

a) dalam rangka pembaruan agraria telah dilakukan penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain, penyusunan RUU Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Sumber Daya Agraria, RUU tentang Hak Tanah, RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, dan RPP tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai penyempurnaan PP No. 224 Tahun 1961. Di samping itu, telah diselesaikan PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

b) pengaturan penguasaan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penguasaan/pemilikan tanah guna meminimalisasi konflik dan sengketa agraria salah satunya melalui kegiatan redistribusi tanah obyek land reform.

c) pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dengan penetapan pedoman baku berupa standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) pertanahan, penerbitan surat keputusan hak atas tanah yang memperhatikan kepastian hukum dan fungsi sosial hak atas tanah, batas pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta pencegahan penelantaran tanah, serta penerbitan sertifikat tanah melalui kegiatan Proyek

26 - 15

Operasi Nasional Agraria (PRONA), P3HT (Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak atas Tanah), redistribusi tanah, konsolidasi tanah, ajudikasi dan program transmigrasi.

d) inventarisasi dan registrasi pertanahan melalui kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sertifikasi tanah yang dilaksanakan secara terpadu.

e) pengembangan kelembagaan pertanahan menuju terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan, inventarisasi, dan pengolahan data-data pertanahan serta sistem informasi pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

f) penyediaan peta rupa bumi untuk wilayah Kalimantan 1:25.000 sebanyak 100 Nomor Lembar Peta (NLP) dan skala 1:250.000 sebanyak 10 NLP; Papua 1:250.000 sebanyak 30 NLP, wilayah Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Bali skala 1:500.000 sebanyak 25 NLP, Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Gorontalo dan Kalimantan 1:50.000 dan 1:250.000 sebanyak 21 NLP; Peta Batas RI-RDTL skala 1:1.000 sebanyak 66 NLP; Peta Batas RI-Malaysia skala 1:2.000 sebanyak 20 NLP, Peta Batas Maritim skala 1:200.000 sebanyak 61 NLP dan peta rancangan batas wilayah sebanyak 2 NLP.

g) penyediaan peta tematik yang terdiri atas: peta liputan lahan nasional 1:1.000.000

26 - 16

sebanyak 36 NLP; peta liputan lahan provinsi skala 1:250.000 Sumatra, Jawa, Maluku, Bali, Nusa Tenggara sebanyak 103 NLP; Peta tematik SDA dan LH skala 1:250.000 Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 444 NLP; peta tematik sumber daya laut nasional skala 1:1.000.000 sebanyak 252 NLP; peta tematik sumber daya laut wilayah ALKI I dan III 1:250.000 sebanyak 268 NLP; peta integrasi Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku 32 NLP untuk 4 (empat) tema (lahan, hutan, air, mineral); Peta neraca SDA laut nasional 1: 1 juta sebanyak 4 NLP, skala 1:250.000 sebanyak 16 NLP dan skala 1:50.000 sebanyak 16 NLP.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kebijakan yang diuraikan di atas, di samping adanya kebijakan yang sudah terlaksana dengan baik, masih ada kebijakan yang belum secara efektif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lebih lanjut agar kebijakan yang sudah ditentukan dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Tindak lanjut dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) dalam rangka percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, perlu (a) meningkatkan kesepahaman dan komitmen dalam penanganan wilayah tertinggal antara berbagai pihak terkait di pusat dan daerah dan di semua tingkat pemerintahan; (b) meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (c) mendorong penyusunan kebijakan yang memprioritaskan penanganan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (d) mendorong

26 - 17

penanganan wilayah tertinggal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah dan pengalokasian anggaran program dalam APBD; (e) menangani lanjutan pemberdayan KAT secara lebih terkoordinasi dan terpadu antarsektor mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan politik serta mengembangkan kemandirian agar mereka mampu melakukan perubahan sosial dengan membudidayakan sumber dan potensi lingkungan, (g) dipertimbangkan adanya kebijakan Dana Alokasi Khusus wilayah tertinggal (DAK Wilayah tertinggal); (8) melengkapi pembangunan permukiman transmigrasi dengan prasarana dan sarana permukiman di wilayah tertinggal (9) melanjutkan kebijakan pemberian dana subsidi di wilayah-wilayah tertinggal, melalui skema public service obligation (PSO), universal service obligation (USO) dan keperintisan khususnya untuk penyediaan dan pelayanan transportasi di wilayah-wilayah tertinggal.

2) memperkuat peran Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerjasama antardaerah dan antarwilayah;

3) dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah-wilayah tertinggal, terisolasi, dan perbatasan, pembangunan transportasi sangat diperlukan, terutama untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antarwilayah, serta meningkatkan mobilitas sumber daya terutama tenaga kerja;

4) dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan perlu: (1) menetapkan tapal batas antarnegara secara jelas dan sah secara hukum internasional; (2) meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan

26 - 18

melalui pembangunan sarana dan prasarana garis perbatasan darat dan laut; (3) menyusun kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu dan ditetapkan melalui UU, Keppres, dan peraturan perundangan lain; (4) merumuskan lembaga koordinasi kawasan perbatasan antarnegara yang terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan; (5) menyusun kebijakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di sepanjang perbatasan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat kawasan perbatasan, termasuk perlunya kebijakan kompensasi bagi wilayah konservasi di perbatasan; (6) menyusun rencana induk pengelolaan pulau kecil terluar melalui pelibatan masyarakat (7) melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mencakupi: penyediaan prasarana dan sarana air bersih, jalan kota dan poros desa, sanitasi, drainase dan perumahan di kawasan perbatasan di 7 provinsi perbatasan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, terutama di kabupaten/kota Sanggau, Sintang, Sambas, Kapuas Hulu, Nunukan, Bulungan, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Talaud, Sangihe, Belu, Kupang, Jayapura, Bovendigoel, Merauke, Peg. Bintang, Keerom, Tanjungpinang, Natuna, Karimun, dan lain-lain serta penanganan PS perdesaan termasuk air minum, dan perumahan pulau-pulau kecil/terpencil, pengembangan perumahan di 26 provinsi pada 40 kawasan;

5) dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan strategis diperlukan (1) fasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing wilayah, khususnya

26 - 19

pengarahan investasi publik dan swasta melalui koordinasi dan sinkronisasi program-program pengembangan lintas sektor/institusi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh, termasuk kawasan andalan cepat tumbuh, Kapet, dan kawasan strategis lain; (2) pengembangan produktivitas kawasan dengan orientasi pada sistem pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri, dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lain, secara berkesinambungan; (3) fasilitasi dalam menterpadukan dan mengembangkan program-program pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka kewirausahaan dan ketrampilan teknis, melalui kegiatan yang berkesinambungan; (4) penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (5) pengembangan jaringan informasi dan komunikasi modern antara pusat-daerah-internasional, khususnya terkait dengan informasi dan jaringan pasar dan pemasaran; (6) promosi dan publikasi secara agresif dengan mengembangkan kerjasama dengan perwakilan bangsa di luar negeri, dalam mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah;

6) mengembangkan daerah untuk mendukung perkembangan kota metropolitan dan besar yang berkembang pesat melalui pengembangan kota-kota baru/pengembangan kota satelit maupun permukiman berskala besar guna mengurangi urban sprawl (pembangunan perkotaan yang tidak terkendali);

7) melaksanakan program Pemberdayaan Komunitas meliputi: (a) penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh seluas 2.268 ha, melalui perbaikan rumah dan prasarana dan sarana permukiman sebanyak 42.000 unit PSD; (b) perbaikan dan penataan kembali

26 - 20

lingkungan permukiman tradisional pada 79 kawasan; (c) penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) pada 2.058 kelurahan; (d) peningkatan kapasitas Pemda dan masyarakat dalam penataan permukiman (NUSSP) di 16 provinsi;

8) menggunakan rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah untuk menjamin keterpaduan pemanfaatan ruang antarwilayah, antarsektor dan antarpelaku dalam mendukung upaya pengurangan ketimpangan wilayah;

9) mempercepat penyelesaian Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan dan Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur;

10) mendorong Kerja Sama Ekonomi Subregional (KESR) untuk mewujudkan kawasan yang atraktif bagi investasi dan mendorong pengembangan wilayah;

11) upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan, memerlukan tindak lanjut sebagai berikut:

a) memantapkan jaminan kepastian hukum melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa pertanahan, dan penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah;

b) mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), melalui pelaksanaan land reform, pengaturan keseimbangan dan keserasian antara ketersediaan dan kebutuhan atas tanah, serta

26 - 21

pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;

c) membangun dan mengembangkan pengelolaan data dan informasi pertanahan, melalui penyusunan data tanah-tanah aset negara, inventarisasi lokasi pulau-pulau kecil, peningkatan penggunaan, dan pemanfaatan bersama data dan informasi bidang-bidang tanah, percepatan pendataan pertanahan melalui pemetaan dasar bidang-bidang tanah dengan menggunakan rektifikasi, citra satelit, penyusunan sistem informasi pertanahan, inventarisasi dan evaluasi potensi dan mutasi sawah irigasi teknis di seluruh Indonesia sehubungan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional, inventarisasi dan pemetaan penggunaan dan kemampuan tanah detail, dan penyusunan neraca penatagunaan tanah;

d) menguatkan kelembagaan pertanahan melalui:

(1) pembentukan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pemekaran dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pertanahan di daerah;

(2) kerja sama yang intensif antarinstansi dan lembaga pemerintah serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pertanahan serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.

26 - 22