PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

BAB XIV

PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan daerah dalam Repelita III merupakan kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Repelita Peranan pembangunan daerah dalam Repelita III bertambah besar, karena dalam melanjutkan pelaksanaan Trilogi Pemba-ngunan tekanan lebih diberikan kepada usaha pemerataan, khu-susnya pemerataan pembangunan diseluruh wilayah tanah air.

Dalam GBHN dinyatakan bahwa kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang pembangunan daerah ditujukan untuk mening-katkan pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air, meningkatkan laju pertumbuhan setiap daerah, mem-perkuat kesatuan serta ikatan ekonomi dan sosial wilayah, dan lebih meningkatkan semangat dan gairah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan hasilguna dan dayaguna kegiatan pembangun-an di daerah.

Pembangunan daerah juga diarahkan untuk menanggulangi ma-salah-masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah minus dan re-latif terbelakang, daerah pedesaan, dan daerah perkotaan, serta usaha lain dalam rangka meningkatkan keserasian dan la-ju pertumbuhan antara kota dan daerah-daerah pedesaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, maka pemanfaatan tanah harus diusahakan secara optimal sesuai de-ngan. kemampuan dan peruntukkannya, dengan cara penataan kem-bali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melak-sanakan pembangunan terus meningkat. Hal tersebut tercermin dengan makin bertambah besarnya dana pembangunan yang dikelo-la dan makin besarnya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah, khususnya Bappeda dalam menyusun rencana pembangunan dan me-laksanakannya.

Pada tanggal 29 Maret 1980 telah dikeluarkan Surat Kepu-tusan Presiden Nomor 27 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang memberikan landasan hukum yang baru bagi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, baik untuk Daerah Tingkat I maupun untuk Daerah Tingkat II.

813

Keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar berbagai instansi tingkat pusat dan daerah di satu daerah, sangat menentukan tingkat kemanfaatan kegiatan-kegiatan pem-bangunan tersebut. Untuk mencapai keserasian dimaksud, diada-kan forum Konsultasi Regional dan forum Konsultasi Nasional. Yang pertama terutama ditujukan untuk mengusahakan keserasian antar daerah, sedang yang kedua untuk mengusahakan keserasian antar kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Forum-fo-rum konsultasi tersebut penting bagi pengembangan hubungan timbal balik baik untuk kepentingan antar sektor, antar dae-rah, maupun antara kepentingan nasional dan kepentingan dae-rah. Forum konsultasi tersebut diselenggarakan dalam rangka penyusunan rencana tahunan dan anggaran, baik daerah maupun pusat.

Selain mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di dae-rah, Bappeda juga bertugas untuk melakukan pengendalian/moni-toring pelaksanaan proyek-proyek pembangunan nasional di dae-rah. Kegiatan tersebut dapat memberikan data umpan balik yang sangat penting baik bagi pelaksanaan maupun perencanaan pem-bangunan selanjutnya.

Untuk merangsang pembangunan di daerah, meningkatkan par-tisipasi daerah dalam pembangunan, serta meningkatkan kesera-sian antara pembangunan sektoral dan regional, maka Pemerin-tah Pusat memberikan bantuan pembangunan kepada berbagai tingkat pemerintahan daerah melalui Program Bantuan Pemba-ngunan Daerah Tingkat I, Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Program Bantuan Pembangunan Desa, Program Bantuan Penunjangan Jalan, Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi, Program Bantuan Kredit Pembangun-an/Pemugaran Pasar, Program Pembangunan Daerah Timor Timur dan beberapa bantuan lainnya.

Bantuan-bantuan tersebut telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunannya sendiri dan sekaligus melaksanakannya. Untuk memajukan daerahnya. Dengan demikian diharapkan masalah-masa-lah yang dihadapi daerah dapat diatasi sendiri, dan kebutuhan serta aspirasi daerah dapat dipenuhi oleh kemampuan daerah di samping kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pe-merintah di daerah.

Besarnya Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I setiap ta-hun ditingkatkan. Untuk tahun anggaran 1983/84 jumlah bantuan tersebut adalah Rp. 253 milyar, sedang untuk seluruh Repelita

814

III jumlahnya mencapai Rp. 989,722 milyar. Demikian pula ban-tuan minimum untuk Propinsi Daerah Tingkat I mengalami ke-naikan sehingga pada tahun terakhir Repelita III, jumlah itu mencapai Rp. 9 milyar. Dengan makin meningkatnya bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, maka pembangunan yang di-laksanakan di daerah, dapat lebih disesuaikan dengan priori-tas dan keperluan daerah sendiri.

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diberikan dengan tujuan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di Daerah-daerah Tingkat II. Besarnya bantuan ditentu-kan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing Daerah Ting-kat II. Besarnya bantuan per penduduk ini terus meningkat da-ri; tahun ke tahun. Dalam tahun 1983/84 bantuan per penduduk menjadi Rp. 1.150,- sedang bantuan minimum telah menjadi Rp. 160 juta untuk Daerah Tingkat II. Jumlah seluruh Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk tahun 1983/84 adalah Rp. 189.719,6 juta, sedang selama Repelita III adalah Rp. 731,829 milyar dan telah digunakan untuk melaksanakan 2.686 buah proyek, berupa prasarana perhubungan, prasarana pengairan dan proyek-proyek lain seperti pasar, riool, terminal bus dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk di pedesaan serta mempercepat pembangunan pedesaan, maka jum-lah bantuan melalui Program Bantuan Pembangunan Desa yang di-berikan kepada setiap desa terus ditingkatkan. Pada tahun ang-garan 1983/84 jumlah tersebut telah menjadi Rp. 1.250.000,- per desa, termasuk Rp. 250.000,- untuk kegiatan Pembinaan Ke-sejahteraan Keluarga (PKK). Di samping itu diberikan pula bantuan-bantuan lain yang berupa bantuan keserasian, bantuan hadiah pemenang lomba desa, dan bantuan untuk pembinaan dan pengendalian pembangunan desa tingkat kecamatan. Jumlah selu-ruh bantuan yang telah diberikan untuk pembangunan desa pada tahun anggaran 1983/84 adalah sebesar Rp. 91,611 milyar, se-dang untuk selama Repelita III adalah Rp. 332,255 milyar. De-ngan biaya tersebut telah dilaksanakan sebanyak 861.862 buah proyek prasarana desa.

Dalam rangka tertib penggunaan, penguasaan, dan pemilikanatas tanah, kegiatan program pengembangan tataguna tanah danprogram tata agraria terus ditingkatkan. Kegiatan pemetaantataguna tanah dalam tahun 1983/84 mencapai luas 85.872 Km2,sedang sampai pada tahun terakhir Repelita III telah mencapai605.638 km2. Kegiatan pemetaan situasi tanah dan penerbitanSK berbagai hak atas tanah telah meningkat dari tahun ke ta-

815

hun, sehingga makin meningkat jumlah anggota masyarakat yang memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka.

Dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan yang di-laksanakan di daerah, makin diperlukan dukungan kemampuan dan keterampilan aparatur pembangunan yang memadai. Untuk itu te-lah dilakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan dan keteram-pilan aparatur pemerintah daerah melalui berbagai kursus dan latihan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi, maupun oleh Pemerin-tah Daerah sendiri. Selama Repelita III telah dilatih kurang lebih 25.659 orang aparat Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II melalui berbagai kursus dan latihan.

Untuk pembangunan Timor Timur, yang terutama diarahkan pada peningkatan taraf hidup rakyatnya, dalam tahun 1983/84 telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 41.963,266 juta, sedang-kan selama Repelita III adalah Rp. 141.204,5 juta. Dengan usaha ini diharapkan dalam waktu yang relatif singkat taraf hidup masyarakat di daerah tersebut dapat sejajar dengan ta-raf hidup, masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia.

Kegiatan lain dalam rangka pembangunan daerah berupa pe-nelitian regional dan daerah, yang terutama dimaksudkan untuk mempelajari berbagai potensi daerah, aspek sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan pemerintahan di daerah. Di samping itu diadakan juga penelitian pada bidang pertanahan dan agra-ria terutama dalam rangka mempersiapkan penyusunan Rencana Undang-Undang Tata Guna Tanah. Untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan tentang penyelenggaraan dan pembinaan Daerah Otonom, selama Repelita III telah diadakan penelitian di beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di 15 Pro-pinsi Daerah Tingkat I.

B. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

1. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I

Guna lebih memanfaatkan potensi pembangunan yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia, Pemerintah berusaha meningkat-kan pembangunan di daerah melalui berbagai program yang ter-arah, baik yang dilaksanakan oleh berbagai departemen melalui aparaturnya di daerah maupun oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Untuk merangsang pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, sejak Repelita II Pemerintah telah

816.

memberikan bantuan pembangunan langsung kepada tiap-tiap Pro-pinsi Daerah Tingkat I dengan tujuan untuk meningkatkan ke-mampuan Daerah dalam pembangunan, tercapainya keselarasan pembangunan sektoral dan regional, dan tercapainya keserasian pembangunan antar Daerah. Jumlah bantuan pembangunan terse-but baik secara keseluruhan maupun untuk setiap Propinsi Daerah Tingkat I, setiap tahun terus meningkat sejak pro-gram ini dimulai pada tahun 1974/75. Pada tahun 1974/75 yaitu tahun pertama Repelita II, jumlah bantuan adalah Rp. 43.950 pada tahun 1978/79 meningkat menjadi Rp. 85.674 juta, berarti kenaikan sebesar 94,9%. Kemudian pada tahun 1979/80 yaitu awal Repelita III bantuan menjadi Rp. 102.222 juta, berarti naik sebesar 19,3%. Kemudian tahun 1980/81 diting-katkan lagi menjadi Rp. 166.950 juta, yaitu naik 62,9 % dan pada tahun 1981/82 naik lagi 29,1 % menjadi Rp. 215.000 juta dan seterusnya pada tahun 1982/83 meningkat 17,7 % menjadi Rp 253.000 juta. Pada tahun 1983/84 tetap sebesar Rp. 253.000 juta. Selama Repelita III jumlah seluruh Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp. 989.812 juta. Perincian jumlah bantuan masing-masing Daerah Tingkat I selama Repelita II yaitu dari tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1983/84 ter-cantum dalam Tabel XIV - 1.

Guna lebih menjamin berhasilnya penggunaan dana-dana ter-sebut, dalam rangka mencapai keselarasan antara tujuan pem-bangunan nasional dan daerah, memanfaatkan potensi daerah serta sekaligus memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah, maka bantuan tersebut dibagi atas dua bagian, yaitu :

1). Dana bantuan yang ditetapkan dipergunakan untuk membiayai penunjangan jalan dan jembatan, peningkatan dan penyem-purnaan irigasi serta biaya eksploitasi dan pemeliharaan pengairan;

2) Dana bantuan yang diarahkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, memba-ngun proyek-proyek yang bersifat ekonomis produktif, pe-ngembangan daerah minus, pembangunan perkotaan, pening-katan aparatur pemerintah, pembinaan generasi muda, pem-binaan golongan ekonomi lemah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh dae-rah yang bersangkutan.

Guna memperlancar pelaksanaan tersebut disusun berbagai kebijaksanaan, antara lain pengaturan mekanisme perencanaan yang mengatur tata cara pengajuan rencana dan penilaian pro-yek, penyusunan dan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan

817

TABEL XIV – 1PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I 1)

1978/79 - 1983/84(dalam jutaan rupiah)

1) Angka APBN, termasuk bantuan unruk fasilitas Universitas,pengembangan wilayah dan monitoring proyek.

820

dan Belanja Daerah kepada DPRD, sistem pengendalian pelaksa-naan proyek serta sistem pengawasannya.

Untuk tahun anggaran 1983/84 besarnya bantuan berjumlah R p. 253.000 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp. 77.188 juta (30,5%) penggunaannya ditetapkan untuk kegiatan-kegiat-an sebagai berikut:

1) Penunjangan jalan dan jembatan Propinsi, dengan biaya se-besar Rp. 35.080 juta meliputi pembiayaan penunjangan ja-lan 7.352,783 km, penunjangan jembatan 8.321,5 m, go-rong-gorong 1.742 m dan penggantian jembatan 2.650,5 m.

2) Perbaikan dan peningkatan ir ig as i dengan biaya sebesar Rp. 9.138 juta meliputi pembiayaan untuk sekitar 57 buah bendung, saluran 280,669 km, bangunan bagi 375 buah dan bangunan pelengkap 438 buah.

3) Eksploitasi dan pemeliharaan pengairan sejumlah Rp. 32.970 juta meliputi pembiayaan bendung 11.954 buah, bangunan a i r 112.082 buah, saluran pembawa 61.748,20 km, saluran pembuang 16.880,63 km, fasilitas eksploitasi 3.907 buah, tanggul banjir 5.225,05 km, jalan inspeksi 7.047,95 km, pompa a i r 11.850 PK, waduk 1.774,223 juta M3 dan jaringan telepon 3.728,193 km.

Perincian jumlah bantuan yang ditetapkan dan diarahkan tahun 1983/84 untuk masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I tercantum pada Tabel XIV - 2. Bantuan yang diarahkan penggu-naannya berjumlah Rp. 175.812 juta, digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan pembangunan baik di bidang ekonomi sosial maupun kebudayaan dan olah raga yang dilaksanakan oleh a p a r a t u r Pemda, seluruhnya berjumlah 2.532 proyek sebagai berikut

a. Proyek-proyek dilingkungan Sekretariat Daerah 800 buah;b. Proyek-proyek dilingkungan Pekerjaan Umum 646 buah;c. Proyek-proyek dilingkungan Pertanian 380 buah;d. Proyek-proyek dilingkungan Perhubungan dan

Pariwisata 54 buah;e. Proyek-proyek dilingkungan Pertambangan, dan

Perindustrian 95 buah;f. Proyek-proyek dilingkungan Sosial Budaya 276 buah;g. Proyek-proyek dilingkungan Pembangunan Desa 69 buah;h. Proyek-proyek dilingkungan lainnya 212 buah.

Sebagian dana yang diarahkan, sebesar Rp. 4.662,912 juta

819

TABEL XIV - 2JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I*)

MENURUT DAERAH TINGKAT I DAN JENIS KEBUTUHAN, 1983/84(ribu rupiah)

*) Angka APBN

820

digunakan sebagai dana pendamping (biaya rupiah) bagi proyek bantuan luar negeri yang berasal dari Pemerintah Amerika Se-rikat, Bank Dunia, Republik Federasi Jerman, untuk melaksana-kan kegiatan-kegiatan pengembangan wilayah yang meliputi ke-giatan peningkatan aparatur pemerintahan, penyempurnaan i r i -gasi, pertanian pangan, perkebunan, perkebunan rakyat, per-ikanan, peternakan, industri kecil dan kehutanan yang dilak-sanakan di 10 Propinsi Daerah Tingkat I yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Dae-rah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian jum-lah bantuan kepada Propinsi Daerah Tingkat I menjadi lebih besar dari Rp. 253.000 juta, karena ditambah dengan bantuan-bantuan dari luar negeri.

Dengan adanya Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang dilaksanakan sejak Repelita II, Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat I semakin mampu untuk melaksanakan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

2. Pengembangan Wilayah

Program Pengembangan Wilayah yang dikenal dengan PPW, mempunyai beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah meningkatkan secara langsung, pendapatan anggota masyarakat yang relatif miskin dengan melaksanakan berbagai proyek pembangunan yang sederhana yang dapat menyentuh penghidupan masyarakat terse-but, baik berupa peningkatan keterampilan, penyediaan prasa-rana dan memberikan kredit permodalan, dengan cara yang sa-ngat sederhana agar dapat diikuti oleh mereka. Tujuan kedua adalah meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Tingkat I, maupun Pemerintah Daerah Tingkat I I dalam merencanakan, mengendalikan dan memonitor pelaksana-an serta mengadakan evaluasi dampak pembangunan tersebut bagi masyarakat, melalui pelaksanaan kegiatan dilapangan. Tujuan ketiga adalah mengisi kekosongan (gaps) dalam kegiatan-ke-giatan pembangunan yang belum terlaksana oleh berbagai ke-giatan yang telah ada. Melalui program ini kekosongan dimak-sud dapat diisi sehingga keseluruhan pembangunan dalam wila-yah yang bersangkutan bersambung dan saling menunjang sehing-ga dapat memberikan manfaat yang optimal.

Program Pengembangan Wilayah mulai dilaksanakan menjelang Repelita III dengan memilih lokasi di Propinsi Daerah Istime-wa Aceh dan Jawa Tengah. Berdasarkan pengalaman dari dua dae-rah tersebut, kemudian diperluas ke Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan

821

Selatan. Pada masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I dipilih beberapa Kabupaten Daerah Tingkat II, dan pada Kabupaten Dae-rah Tingkat II dipilih beberapa Kecamatan yang relatif ke-tinggalan. Pada Kecamatan yang terpilih, diadakan penelitian yang intensif terhadap keluarga-keluarga yang dianggap memer-lukan bantuan, serta jenis bantuan yang akan diberikan. De-ngan cara demikian diharapkan bantuan tersebut betul-betul dapat bermanfaat dan dapat menjangkau anggota masyarakat yang paling memerlukan.

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah, Pemerintah mendapat bantuan dari beberapa negara donor, baik berupa bantuan teknik maupun bantuan proyek, dalam bentuk hibah dan pinjaman.

Sejak dilaksanakannya program tersebut pada tahun 1978/79, sampai dewasa ini jumlah Kabupaten Daerah Tingkat II yang mendapat bantuan terus bertambah. Pada tahun 1978/79 meliputi 7 Kabupaten Daerah Tingkat II di 2 Propinsi Daerah Tingkat I, pada tahun berikutnya (1979/80) meningkat menjadi 21 Kabupa-ten Daerah Tingkat II di 7 Propinsi Daerah Tingkat I yang me-liputi 209 proyek dengan biaya Rp. 4.183,6 juta. Pada tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 28 Kabupaten Daerah Tingkat II di 10 Propinsi Daerah Tingkat I dengan biaya sebesar Rp. 8.829,8 juta untuk melaksanakan 450 proyek dan pada tahun 1983/84 meningkat menjadi 32 Kabupaten Daerah Tingkat II di 10 Propinsi Daerah Tingkat I dengan biaya sebesar Rp. 10.402,62 juta untuk melaksanakan 448 proyek. Selama Repelita III jum-lah proyek yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan wila-yah adalah 1.836 proyek dengan jumlah biaya sebesar Rp. 45.554,62 juta. Tabel XIV - 3 menunjukkan perkembangan jumlah Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II dan jumlah proyek dalam rangka Pengembangan Wilayah tersebut.

Negara donor dan Lembaga Internasional yang membantu ada-lah Amerika Serikat, Republik Federasi Jerman, Belanda dan Bank Dunia. Melalui program ini, Pemerintah Daerah dapat le-bih meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, mengendali-kan, memonitor serta mengevaluasi dampak manfaat berbagai ke-giatan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

1. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah bantuan yang disediakan di dalam anggaran pembangunan nasional untuk mem-

822

TABEL XIV – 3JUMLAH ANGGARAN DAN JUMLAH PROYEK PEMBANGUNAN WILAYAH,

1978/79 – 1983/84(juta rupiah)

1) Termasuk tambahan dana untuk Proyek DAS di Jawa Tengah sebesar Rp.90,0 juta;2) Termasuk tambahan dana untuk Proyek DAS di Jawa Barat sebesar Rp.135,0 juta;3) Termasuk tambahan dana untuk Proyek Central Java Enterprise Development di Jawa Tengah

sebesar Rp.364,4 juta;4) Termasuk tambahan dana untuk Proyek DAS di Jawa Barat sebesar Rp.132,3 juta;5) Termasuk tambahan dana untuk Proyek CJEDP sebesar Rp.143,0 juta dan DAS Citanduy

Jawa Tengah sebesar Rp.344,0 juta;6) Termasuk tambahan dana untuk Proyek DAS Citanduy di Jawa Barat sebesar Rp.516,12 juta;

823

bantu Pemerintah Daerah Tingkat II dalam melaksanakan pemba-ngunan, dalam rangka memanfaatkan potensi pembangunan yang ada di daerahnya, serta mengatasi berbagai masalah yang diha-dapi oleh daerah yang bersangkutan. Bantuan ini telah dilak-sanakan sejak tahun kedua Repelita I yaitu tahun anggaran 1970/71.

Bantuan tersebut bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dengan melaksanakan pembangunan/rehabilitasi prasarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan demikian Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II mempu-nyai tujuan ganda, yaitu memperluas kesempatan kerja dan se-kaligus memperbaiki serta membangun berbagai prasarana, teru-tama prasarana ekonomi di daerah. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan tercipta lapangan kerja baik secara lang-sung maupun tidak langsung, sedang melalui penciptaan lapang-an kerja diharapkan adanya pemerataan pendapatan dikalangan masyarakat luas.

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diseleng-garakan sedemikian rupa sehingga keputusan-keputusan tentang pemilihan proyek, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Daerah Tingkat II sendiri. Oleh sebab itu maka alokasi keuangan yang tersedia disalurkan secara langsung ke-pada masing-masing Daerah Tingkat II sekaligus sebagai sumber keuangan untuk pembangunan Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka besarnya bantuan yang diterima oleh masing-masing Daerah Tingkat II, baik Kabupaten maupun Kotamadya, dihitung berda-sarkan atas jumlah penduduk yang ada. Kepada Daerah Tingkat II yang ternyata mempunyai jumlah penduduk kurang dari suatu jumlah tertentu, disediakan bantuan keuangan minimum yang cu-kup besar jumlahnya, dengan maksud agar Daerah Tingkat II tersebut dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan daerahnya.

Dengan tersedianya bantuan keuangan dari Bantuan Pemba-ngunan Daerah Tingkat II maka masing-masing Daerah Tingkat II dapat lebih leluasa melaksanakan pembangunan daerahnya, ter-utama dalam rangka memanfaatkan potensi alam dan tenaga kerja yang tersedia di daerahnya masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan semakin baiknya prasarana dan saran ekonomi yang terdapat di daerah-daerah berarti se-makin leluasa pula masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya. Dengan tersedianya prasarana produksi seperti sa-luran, bangunan irigasi dan sebagainya, yang sangat penting

824

untuk kegiatan pertanian maka masyarakatpun dapat meningkat-kan usaha dan produksi pertaniannya. Usaha ini semakin lancar dengan tersedianya prasarana perhubungan yang lebih baik. Berbagai keperluan pertanian seperti bibit, pupuk, anti hama dan sebagainya dengan mudah dibawa ke sawah dan ladang. Seba-liknya hasil pertanian dengan mudah pula dibawa ke pusat-pu-sat pengumpulan dan pasar. Secara keseluruhan maka tersedia-nya kemudahan-kemudahan ini telah dapat meningkatkan pereko-nomian dan penghasilan masyarakat di daerah-daerah.

Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat telah pula di-tunjang dengan pembangunan berbagai fasilitas umum seperti los-los pasar, terminal bus, pelabuhan sungai dan lain-lain. pembangunan juga telah dilaksanakan untuk memperbaiki ling-kungan hidup penduduk, terutama untuk lingkungan hidup mereka yang tergolong berpenghasilan rendah. Dengan lingkungan yang lebih sehat maka gairah masyarakat untuk lebih aktif dan kre-atif didalam usaha pembangunan akan semakin meningkat pula.

Keadaan yang bertambah baik seperti tersebut diatas se-cara keseluruhan telah pula meningkatkan kesadaran dan kemam-puan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya didalam mem-bayar pajak, terutama Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) mengi-ngat bahwa pajak ini mempunyai hubungan langsung dengan ke-naikan produksi dan produktifitas tanah. Walaupun pajak ini adalah pajak Pemerintah namun hampir seluruh hasilnya dise-rahkan kepada Daerah Tingkat II untuk keperluan pembiayaan pembangunan. Dengan semakin tersedianya keuangan dari sumber i n i maka semakin lebih leluasa pula Daerah Tingkat II melak-sanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dengan me-ningkatnya kemampuan membangun maka wibawa Pemerintah Daerah T i ngkat II pun menjadi semakin tinggi pula dan pembangunanpun menjadi bertambah lancar. Dorongan untuk meningkatkan hasil Iuran Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan memberikan dana rangsangan bagi Daerah Tingkat II yang dapat melampaui target hasil pajak yang ditentukan bagi masing-masing daerah.

Mengingat Daerah Tingkat II pada umumnya masih sangat kekurangan peralatan kerja yang penting bagi pelaksanaan konstruksi proyek-proyek, seperti mesin gilas, mesin pemadat tanah dan sebagainya, maka didalam alokasi keuangan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II disediakan pula dana untuk pe-ngadaan alat-alat tersebut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah dikemukakan terdahulu dengan sebaik-baiknya maka diperlukan serangkaian langkah-langkah dan kebijaksanaan. Mengenai proyek-proyek

825

yang dapat dibiayai dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II telah digariskan sedemikian rupa meliputi proyek-proyek prasarana fisik perhubungan, seperti jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya; proyek-proyek prasarana fisik produksi seperti saluran, bangunan irigasi serta bangunan pe-lengkap lainnya; proyek-proyek prasarana lingkungan terutama lingkungan masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti riool, jalan-jalan di perkampungan, gang dan sebagainya; dan proyek-proyek prasarana serta fasilitas umum yang sangat di-butuhkan oleh masyarakat banyak seperti los-los pasar, sta-siun bus, pelabuhan sungai dan lain-lain.

Proyek-proyek yang dibiayai dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II meliputi berbagai tingkat penanganan seper-ti pembangunan baru, peningkatan, perbaikan, penunjangan ser-ta pemeliharaan. Mengingat tingkat kerapatan jalan yang ada sudah relatif tinggi maka pembangunan jalan baru di daerah-daerah di pulau Jawa sangat dibatasi, sebaliknya prioritas diberikan kepada kegiatan pemeliharaan jalan-jalan yang sudah ada.

Untuk mengarahkan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II kepada sasaran-sasaran dimaksud di atas, maka se-tiap proyek yang akan dilaksanakan harus memenuhi syarat-sya-rat sebagai berikut :

(1) Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dalam pem-bangunan;

(2) Menggunakan tenaga kerja dan bahan yang tersedia setempat dan sesedikit mungkin menggunakan bahan impor;

(3) Mempertinggi produksi dan memperlancar distribusi hasil pertanian serta memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah;

(4) Meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan;

(5) Secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

(6) Pembangunannya dilakukan atas dasar pengupahan yang wajar dan bukan dengan gotong-royong;

(7) Dapat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh tenaga teknis yang ada di daerah;

(8) Pelaksanaannya tidak tergantung pada proyek-proyek lain;

826

(9) Dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan;

(10) Serasi dengan proyek-proyek lain, yaitu proyek-proyek Daerah Tingkat II, proyek-proyek Daerah Tingkat I dan proyek-proyek Nasional di daerah.

Seperti juga proyek-proyek Daerah Tingkat II lainnya ma-ka proyek-proyek yang dibiayai dari Bantuan Pembangunan Dae-rah Tingkat II adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ren-cana pembangunan masing-masing Daerah Tingkat II. Agar pro-yek-proyek tersebut serasi dengan proyek-proyek Daerah Ting-kat I dan proyek-proyek sektoral Nasional maka usulan pro-yek-proyek Dati II tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dan disetujui oleh tingkat Propinsi Daerah Tingkat I. Pene-laahan ini meliputi segi-segi perencanaan umum, perencanaan teknis, dan kesempatan kerja.

Agar supaya dana yang disediakan dapat tersalurkan de-ngan lancar ke Daerah Tingkat II maka penyaluran dana Bantuan pembangunan Daerah Tingkat II dilaksanakan melalui sistem perbankan. Kecuali untuk Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Ti-mur maka penyaluran Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di-lakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan sistem ini maka tagihan-tagihan dari pihak ketiga dapat dibayarkan dengan prosedure yang sangat sederhana oleh masing-masing Ca-bang BRI di masing-masing Daerah Tingkat II. Penyaluran untuk Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur dilakukan masing-masing melalui Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) dan Bank Dagang Negara (BDN).

Melalui sistem penyaluran seperti tersebut di atas maka monitoring terhadap realisasi keuangan dapat dilaksanakan de-ngan lebih seksama, di samping pelaporan-pelaporan yang seca-ra berkala disampaikan oleh Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat I dan dari Daerah Tingkat I kepada Pemerintah.

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II telah di-tingkatkan tahun demi tahun sejak dilaksanakannya pada tahun anggaran 1970/71. Besarnya alokasi keuangan per penduduk te-lah ditingkatkan dari Rp. 50,- pada tahun 1970/71, menjadi Rp.150,- pada tahun terakhir Repelita I, menjadi Rp.450,- pa-da tahun terakhir Repelita II, dan menjadi Rp. 1.150,- pada tahun terakhir Repelita III. Bersamaan dengan itu, juga di-tingkatkan jumlah bantuan pembangunan minimum kepada Daerah

8 2 7

Tingkat II tertentu. Selama Repelita III jumlah seluruh Ban-tuan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah sebesar Rp. 731.829,3 juta. Perincian perkembangan jumlah Bantuan Pembangunan Dae-rah Tingkat II setiap tahunnya selama Repelita III dapat di-lihat pada Tabel XIV - 4.

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk tahun 1983/84 adalah sebesar Rp. 197.167 juta. Dari jumlah tersebut, Rp. 189.719,551 juta atau 96,25% telah disalurkan kepada Daerah Tingkat II secara langsung. Dari jumlah ini, Daerah Tingkat II menerima sebesar Rp. 181.969,551 juta atas dasar Rp. 1.150,- per penduduk dan dengan bantuan pembangunan mini-mum sebesar Rp. 160 juta bagi 61 Daerah Tingkat II. Sisanya yaitu sebesar Rp. 7.750 juta, diterima oleh 220 Daerah Ting-kat II sebagai dana perangsang IPEDA karena telah berhasil memungut IPEDA lebih besar dari target yang telah ditentukan.

Lebih kurang 3,75% dari Bantuan Pembangunan Daerah Ting-kat II tahun 1983/84 telah digunakan untuk pengadaan 189 buah mesin gilas jalan serta biaya pembinaan pada tingkat Propinsi Daerah Tingkat I.

Dari seluruh bantuan pembangunan yang diterima oleh se-luruh Daerah Tingkat II, telah dipergunakan untuk melaksana-kan 4.325 buah proyek dengan perincian sebagai berikut :

(1) 3.236 buah proyek prasarana perhubungan yang terdiri atas:

- 2.673 proyek jalan dengan berbagai jenis penanganan-nya untuk jalan sepanjang 17.580 Km;

- 563 proyek jembatan dengan berbagai jenis penanganannya untuk jembatan sepanjang 22.812 M;

(2) 341 buah proyek prasarana pengairan yang terdiri atas berbagai macam dan jenis penanganannya, antara lain untuk mengairi areal persawahan seluas 44.316 Ha;

(3) 748 buah proyek lain-lain seperti pasar, riool, pelabuhan sungai, pengendalian banjir, terminal bus dan lain-lain.

Perkembangan hasil fisik dari proyek-proyek yang dilak-sanakan selama Repelita III dapat dilihat pada Tabel XIV - 5.

Seperti telah digariskan, maka dari dana yang disediakan pada tahun 1983/84 dapat pula digunakan oleh Daerah Tingkat II

828

TABEL XIV - 4PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II *)

MENURUT DAERAH TINGKAT I1978/79 - 1983/84

(Rp. juta)

*) Angka APBN tidak termasuk bantuan mesin gilas jalan dan pembinaan

829

TABEL XIV - 5HASIL FISIK PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II,

1978/79 - 1983/84

830

untuk membiayai kegiatan perencanaan proyek-proyek untuk t a h u n 1984/85, dan berbagai kegiatan dalam rangka penyeleng-araan proyek-proyek tahun 1983/84 sendiri. Jumlah dana yang disediakan untuk kedua kegiatan ini meliputi lebih kurang 6% dari seluruh Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I I .

Selanjutnya atas dasar rencana biaya proyek-proyek yang telah disusun oleh Daerah Tingkat II diperoleh kesimpulan bahwa 17,6% diantaranya adalah biaya untuk pembayaran upah kepada mereka yang bekerja di proyek-proyek, 36,0% adalah b i a y a pembelian bahan-bahan setempat, sedangkan sisanya ada-lah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan-bahan non lokal, penggantian tanaman yang terkena proyek dan biaya lain-lain, termasuk pajak.

Mereka yang terserap bekerja, baik sebagai pekerja ka-sar tukang, tukang kepala maupun para pegawai bidang admi-nistrasi selama pelaksanaan proyek-proyek tersebut di atas, diperkirakan meliputi lebih dari 245.810 orang. Mereka yang terlibat di dalam pengadaan bahan-bahan lokal, termasuk peng-angkutannya meliputi 240.795 orang. Dengan demikian maka se-luruh kesempatan kerja yang dapat tercipta dalam rangka pe-laksanaan proyek-proyek itu meliputi jumlah sebanyak 486.605 orang.

2. Koordinasi Pembangunan di Daerah Tingkat II

Penyediaan bantuan keuangan untuk Daerah Tingkat II te-rus ditingkatkan untuk berbagai bidang tugas Daerah Tingkat II. Sejak tahun anggaran 1973/74 telah disediakan pula bantu-an keuangan untuk pelaksanaan Program-program Pembangunan Se-kolah Dasar, Pembangunan Sarana Kesehatan dan Penghijauan. Bantuan Kredit Pembangunan/Pemugaran Pasar telah disediakan s e j a k tahun anggaran 1976/77, sedang Bantuan Penunjangan Ja-lan telah disediakan sejak tahun anggaran 1979/80.

Peningkatan dan perluasan kegiatan pembangunan yang me-rupakan tugas-tugas Daerah Tingkat II memerlukan peningkatan kemampuan Daerah Tingkat II sendiri, baik di bidang perenca-naan, maupun pelaksanaan dan pengawasannya. Agar berbagai program tersebut benar-benar mencapai sasarannya, maka kemam-puan koordinasi kegiatan-kegiatan tersebut harus pula diting-katkan. Dalam hubungan ini maka dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 telah dibentuk Badan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat I I . Badan ini merupakan satuan staf yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota

831

madya Kepala Daerah Tingkat II dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk tujuan yang dimaksud diatas maka secara bertahap telah dilaksanakan penataan kembali unit-unit organisasi di Daerah Tingkat II sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tu-gas masing-masing unit. Pemimpin proyek-proyek konstruksi se-cara bertahap diserahkan kepada para petugas dari instansi teknis yang bersangkutan. Tugas pengendalian pelaksanaan proyek merupakan tugas dari Bagian Pembangunan, sedang tugas perencanaan umum dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pem-bangunan Daerah Tingkat II. Demikian pula dengan tugas penga-wasan menjadi wewenang Instansi Inspektorat. Dengan demikian maka Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II lebih da-pat melaksanakan tanggungjawab umumnya secara lebih intensif.

Mengingat dana pembangunan yang disediakan dari Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dan program-program bantuan lainnya sekaligus merupakan bagian yang tidak terpi-sahkan dari rencana, kegiatan dan biaya pembangunan Daerah Tingkat II sendiri, maka sudah sepantasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, berpartisipasi aktif mengawasi pemanfaatan dana yang tersedia secara optimal untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Prinsip pengelolaan proyek secara ter-buka diterapkan sehingga masyarakat dapat segera mengetahui isi proyek dari papan nama proyek, yang memuat perincian pro-yek, dan dipasang di setiap lokasi proyek. Dengan demikian masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terhadap pelak-sanaan pembangunan di daerah.

3. Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten

Mengingat bahwa Program Bantuan Pembangunan Daerah Ting-kat II ternyata lebih berorientasi kepada daerah-daerah padat penduduk, maka sejak tahun anggaran 1979/80 Pemerintah melak-sanakan Program Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten sebagai semacam kompensasi untuk daerah-daerah yang jarang penduduk-nya. Dengan program ini, diusahakan agar daerah-daerah yang dimaksud di atas dapat dibantu membuka bagian-bagian daerah-nya yang masih terisolasi dan menunjang pembukaan daerah yang dilaksanakan melalui program-program lain, seperti perkebun-an, transmigrasi dan sebagainya.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka dana yang tersedia dari Program Bantuan Penunjangan Jalan dapat dipergunakan un-tuk hal-hal sebagai berikut :

832

(1) Pembangunan baru dan perbaikan badan jalan serta perkera-san jalan Kabupaten Daerah Tingkat II yang tingkat pela-yanannya sudah berkurang;

(2) Perbaikan serta penggantian jembatan dan gorong-gorong yang sudah tua pada jalan kabupaten Daerah Tingkat II; dan

(3) Pendidikan dan Latihan tenaga Dines Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang teknis pembangunan jalan dan administrasi proyek.

Seperti juga halnya dengan proyek-proyek yang dibiayai dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, maka proyek-proyek yang dibiayai dengan Bantuan Penunjangan Jalan dipilih dan direncanakan oleh Daerah Tingkat II sendiri. Proyek-pro-yek tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan dan kebijaksanaan tahunan masing-masing Daerah Tingkat II. Dengan demikian maka proyek-proyek terse-but harus diserasikan dengan proyek-proyek lain yang dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan dan dengan proyek-proyek dae-rah-daerah tetangga. Untuk kepentingan ini maka proyek-proyek yang diusulkan itu, perlu terlebih dahulu dikaji dan dinilai tingkat Propinsi Daerah Tingkat I.

Besarnya bantuan yang disediakan untuk sesuatu Daerah Tingkat II melalui Bantuan Penunjangan Jalan ditentukan oleh besarnya kebutuhan untuk menunjang berbagai kegiatan produk-si, pembukaan daerah baru dan penyelesaian terhadap masalah-masalah tertentu. Di masa mendatang kebutuhan tersebut akan diukur dengan cara dan ukuran yang lebih baik antara lain dengan mempertimbangkan luas areal dan panjang jalan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Di dalam tahun anggaran 1979/80 yaitu tahun pertama di-laksanakannya program Bantuan Penunjangan Jalan, jumlah ban-tuan disediakan sebesar Rp. 13 milyar. Jumlah ini ditingkat-kan menjadi Rp. 15 milyar pada tahun anggaran 1981/82. Jika pada tahun anggaran 1979/80 jumlah kabupaten yang memperoleh bantuan sebanyak 60, maka pada tahun anggaran 1981/82 mening-kat menjadi 231 Kabupaten. Pada tahun anggaran 1981/82 juga disediakan bantuan peralatan berupa peralatan berat sebanyak 766 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 45 buah. Bantuan pera-latan ini diberikan sebagai pelaksanaan bantuan yang diterima dari Jepang.

Di samping dari Jepang bantuan peralatan dan konstruksi diberikan pula oleh Bank Dunia sejak tahun 1982/83, di sam-

833

ping juga untuk konstruksi. Pada tahun 1982/83 jumlah bantuan yang diterima oleh 235 Daerah Tingkat II melalui Bantuan Pe-nunjangan Jalan meliputi Rp. 80,1 milyar, 20 diantaranya ada-lah Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pada tahun terakhir Repelita III, yaitu tahun anggaran 1983/84 jumlah bantuan yang diberikan melalui program Penun-jangan Jalan meliputi Rp. 80,1 milyar. Jumlah yang disediakan oleh Bank Dunia adalah Rp. 2,54 milyar. Pada tahun anggaran yang sama, bantuan juga diterima dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar Rp. 1,78 milyar. Dengan demikian jumlah selu-ruhnya menjadi Rp. 84,418 milyar. Di samping itu, khusus ke-pada 14 kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ADB juga te-lah memberikan bantuan berupa peralatan masing-masing 1 pe-rangkat untuk tiap kabupaten. Selama Repelita III jumlah se-luruh Bantuan Penunjangan Jalan adalah sebesar Rp. 261.996,5 juta. Perkembangan alokasi keuangan dan bantuan peralatan me-lalui Bantuan Penunjangan Jalan dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel XIV - 6a, Tabel XIV - 6b.

Adapun bantuan penunjangan yang tersedia melalui program ini dalam tahun anggaran 1983/84 seluruhnya berjumlah Rp. 84,418 milyar, telah disalurkan secara langsung kepada 234 Kabupaten dan 25 Kotamadya sebesar Rp. 82,250 milyar. Si-sanya, sejumlah Rp. 1,2 milyar telah digunakan untuk menye-lenggarakan pendidikan dan latihan tenaga teknis Dinas Peker-jaan Umum Daerah Tingkat II, sejumlah Rp. 0,3 milyar diguna-kan untuk kegiatan Proyek Sekretariat di tingkat Pusat, dan Rp. 0,7 milyar digunakan untuk pembangunan bengkel kerja di 14 Kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Bantuan Penunjangan Jalan yang diterima oleh 259 Daerah Tingkat II tersebut di atas telah dipergunakan untuk 858 buah proyek sebagai berikut :

(1) 7,414 km jalan dengan biaya seluruhnya Rp. 61.525,73 juta;

(2) 59.658 m gorong-gorong dengan biaya seluruhnya sebanyak Rp. 4.934,47 juta;

(3) 14.023 m pembangunan, 1.341 m penggantian, 841 m pening-katan, 3.113 m penunjangan dan 415 m pemeliharaan jembat-an yang seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp. 15.790,1 juta.

Perincian dari hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel XIV - 6c.

834

TABEL XIV - 6.a.

JUMLAH DAN SUMBER BANTUAN PENUNJANG JALAN KABUPATEN 1)TAHUN 1979/1980 – 1983/84

(Rp. Juta)

1) Angka APBN2) Mulai tahun 1979/80

835

TABEL XIV - 6.b.

PENGGUNAAN BANTUAN PENUNJANGAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN,1978/79 - 1983/84

(Rp. juta)

836

TABEL XIV - 6.c.PERKEMBANGAN HASIL FISIK PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK

BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN,1978/79 - 1983/84

837

D. PEMBANGUNAN PEDESAAN

1. Umum

Program Pembangunan Pedesaan merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan yang dewasa ini meliputi lebih kurang 80% dari penduduk Indonesia.

Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meletakkan lan-dasan yang kokoh kuat bagi masyarakat pedesaan untuk ber-kembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri di dalam melak-sanakan pembangunan desanya, sedangkan peranan Pemerintah da-lam hal ini hanyalah memberikan bantuan, pengarahan, bim-bingan dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan desa swasembada.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran pembangunan Pedesaan dalam jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Sasaran pem-bangunan pedesaan dalam jangka panjang adalah untuk meletak-kan landasan pembangunan nasional yang sehat dan kuat agar desa-desa mampu melaksanakan pembangunan desanya sendiri se-cara swadaya dan gotong-royong.

Seluruh kegiatan pembangunan itu dilaksanakan dengan mem-perhatikan kelestarian lingkungan dan keserasian antara per-kembangan pedesaan dan perkotaan didalam rangka pembangunan regional dan nasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam Repe-lita III tersebut, Pemerintah telah mendorong pembangunan pedesaan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Memberikan Bantuan Pembangunan Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan mendorong dan menggerakkan potensi swadaya gotong-royong masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desanya.

b. Membangun dan membina Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) sebagai suatu wadah dan sistem perencanaan dan pelaksana-

838

an pembangunan secara menyeluruh, terkoordinasi dan ter-padu yang dimulai dari bawah di wilayah kecamatan.

c. Meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa dengan membentuk Kader-ka-der Pembangunan Desa (KPD) sebagai motor penggerak Lemba-ga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang merupakan wadah peranserta masyarakat dalam pembangunan.

d. Melaksanakan pemukiman kembali penduduk (resettlement) desa dengan tujuan memukimkan kembali kelompok-kelompok penduduk yang hidup terpencil dan terpencar di pedalaman dengan mata pencaharian bercocok tanam secara berpindah-pindah, ke lokasi pemukiman baru yang lebih baik sehingga dapat tinggal menetap dan mengusahakan mata pencaharian-nya secara teratur.

e. Mengusahakan pemugaran perumahan dan lingkungan desa, se-bagai salah satu usaha Pemerintah untuk membantu masyara-kat desa yang miskin dan tidak mampu membangun atau mem-perbaiki rumahnya sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat perkembangan desa, sehingga dapat diikuti dan diketahui tingkat per-tumbuhan dan perkembangannya dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan swasembada.

2. Bantuan Pembangunan Desa

a. Pendahuluan

Bantuan Pembangunan Desa merupakan salah satu kebijaksa-naan Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan di de-sa. Oleh karena itu Bantuan Pembangunan Desa diberikan lang-sung kepada desa-desa/kelurahan, dengan maksud dapat mendo-rong peningkatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat de-sa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan desanya/kelura-hannya.

Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan desa/kelurahan itu, maka peranan wanita akan lebih ditingkatkan dengan mem-berikan bantuan khusus yang disisihkan dari Bantuan Pemba-ngunan Desa.

Keberhasilan pembangunan desa akan lebih dirasakan apabi-la kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebu-tuhan masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan. Oleh kare-

839

na itu pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa harus direncana-kan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara hasilnya oleh ma-syarakat/kelurahan itu sendiri secara bergotong-royong.

Tatacara penyusunan rencana dan pelaksanaan Bantuan Pem-bangunan Desa dilakukan dengan sistem perencanaan dari bawah. Kepala Desa/Kepala Kelurahan dibantu oleh LKMD membuat suatu daftar kebutuhan masyarakat desa/kelurahan yang sangat mende-sak dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian diadakan penelitian untuk memperoleh data guna penyusunan rencana pro-yeknya.

Rencana proyek tersebut dibahas di dalam musyawarah LKMD dan selanjutnya ditetapkan dalam rapat Lembaga Musyawarah De-sa (LMD) untuk desa-desa, dan oleh rapat paripurna LKMD untuk kelurahan. Di dalam musyawarah LKMD tersebut, sekaligus diten-tukan pula bentuk, jenis dan besarnya swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi pembangunan desanya/kelurahannya. Hasil keputusan musyawarah LKMD tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Rencana kegiatan PKK, disusun oleh Ketua Seksi PKK dalam LKMD dibantu oleh pengurus dan anggota PKK. Kemudian rencana tersebut dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PKK, dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara keputusan musyawa-rah PKK. Berdasarkan keputusan tersebut, Ketua Seksi PKK me-nyampaikan rencana proyek tersebut kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Berdasarkan rencana proyek yang telah disahkan tersebut, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Ketua Seksi PKK dari suatu wilayah kecamatan, menerima langsung bantuan dari bank yang ditunjuk Pemerintah pada rapat dinas di kantor Camat yang di-hadiri oleh pengurus LKMD, Kepala Urusan Pembangunan Desa dan Camat.

b. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa

Bantuan Pembangunan Desa diberikan langsung kepada setiap desa di, seluruh Indonesia. Jumlah desa dan bantuan tiap desa, setiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu jumlah bantuan setiap tahun terus meningkat pula.

Pada tahun 1978/79 yaitu tahun terakhir Repelita II, jum-lah desa 60.645 desa dengan bantuan Rp. 350.000,- tiap desa. Kemudian pada tahun 1979/80 (awal Repelita III) jumlah desa telah menjadi 62.875 desa dengan bantuan Rp. 450.000,- tiap

840

desa. Pada tahun 1981/82 jumlah desa menjadi 64.650 desa de-ngan bantuan Rp. 1.000.000,- tiap desa termasuk bantuan untuk PKK sebesar Rp. 200.000,-, pada tahun 1982/83 jumlah desa bertambah menjadi 65.127 desa dengan bantuan Rp. 1.250.000,- tiap desa termasuk bantuan untuk PKK sebesar Rp. 250.000,- dan pada akhir Repelita III (tahun 1983/84) jumlah desa telah meningkat lagi menjadi 66.437 desa dengan bantuan tiap desa R p . 1.250.000,- termasuk bantuan untuk PKK Rp. 250.000,-.

Bertambahnya jumlah desa setiap tahun tersebut, disebab-kan adanya penyerahan desa-desa transmigrasi/resettlement yang terjadi diluar Jawa, sedang pemekaran desa terutama ter-jadi di pulau Jawa.

Di samping bantuan yang diberikan langsung kepada desa/ kelurahan tersebut, diberikan pula bantuan lainnya yang beru-pa bantuan keserasian, bantuan khusus untuk hadiah bagi peme-nang perlombaan desa juara kesatu, kedua dan ketiga pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II dan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, dan bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.

Dengan berbagai jenis bantuan tersebut, maka jumlah Ban-tuan Pembangunan Desa untuk setiap tahunnya selama Repelita cukup besar seperti terlihat pada Tabel XIV - 7. Dari ta-bel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah bantuan selama Re-pelita III telah mencapai sebesar Rp. 332.255 juta.

I Jumlah Bantuan Pembangunan Desa pada tahun 1983/84 adalah

sebesar Rp. 91.611 juta, telah disalurkan kepada desa-desa/ kelurahan di seluruh Indonesia melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), kecuali untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya me-lalui Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII), dan untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur melalui Bank Dagang Negara (BUN).

Untuk pembiayaan pembangunan pedesaan, di samping meng-gunakan bantuan yang diperoleh dari Pemerintah, juga diper-oleh dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 250 juta dan dari ha-sil swadaya gotong-royong masyarakat bernilai sebesar kurang lebih Rp. 29.753 juta. Dengan demikian jumlah investasi untuk pembangunan proyek-proyek desa tersebut mencapai jumlah Rp. 78.417 juta, sedang jumlah proyek yang telah dibangun adalah 102.739 buah proyek yang terdiri dari proyek prasarana pro-duksi 30.113 buah (29,3%), proyek prasarana perhubungan 17.512 buah proyek (17,0%), proyek prasarana pemasaran 3.241

841

TABEL XIV - 7PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN DESA, 1)

1978/79 - 1983/84

1) Bantuan Pemerintah Pusat dalam angka APBN2) Belum termasuk jumlah desa di Propinsi Timor Timur3) Termasuk bantuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 100.000,- per desa4) Termasuk bantuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 200.000,- per desa5) Termasuk bantuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 250.000,- per desa6) Digunakan untuk provisi Bank

842

buah proyek ( 3 , 2 % ) dan proyek prasarana sosial sebanyak 5 1 . 8 7 3 buah proyek ( 5 0 , 5 % ) .

Sekalipun Bantuan Pembangunan Desa ini untuk setiap desa-nya masih relatif kecil, namun hasil yang dicapai telah cukup meningkat baik dalam bentuk fisik seperti prasarana desa mau-pun dalam bentuk non fisik seperti semakin berfungsinya ke-lembagaan yang ada di desa seperti LKMD, LMD dan PKK serta terpeliharanya sifat kegotong-royongan masyarakat desa secara lestari.

Peranserta masyarakat dalam pembangunan desa selama Repe-lita III yang diperlihatkan dalam bentuk swadaya gotong-royong adalah cukup besar, yaitu bernilai sekitar Rp. 166,466 milyar atau 5 0 , 0 % dari jumlah bantuan Pemerintah. Besarnya swadaya gotong-royong masyarakat setiap tahun terlihat pada T a b e l XIV-8.

3. Pembangunan dan Pembinaan Unit Daerah Kerja Pemba-ngunan (UDKP)

Dalam Repelita III pembangunan desa diarahkan kepada pe-merataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh penjuru tanah air dengan tata cara yang semakin baik, yaitu melalui UDKP.

UDKP adalah suatu wadah dan sistem perencanaan dan pelak-sanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terkoordi-nasikan dan terpadu di suatu wilayah kecamatan.

Penerapan sistem UDKP dimaksudkan untuk melaksanakan sis-tem penyusunan rencana dari bawah yang didasarkan atas kebu-tuhan dasar masyarakat desa di wilayah kecamatan. Dengan ada-nya keterpaduan pembangunan yang dibiayai dari berbagai sum-ber dana dan dengan rencana yang terkoordinasi pada wilayah kecamatan tersebut, diharapkan dapat memberikan hasil pemba-ngunan yang nyata bagi wilayah atasannya secara keseluruhan sampai pada tingkat Propinsi Daerah Tingkat I.

Pelaksanaan pembangunan dengan sistem UDKP ini, diutama-kan pada wilayah-wilayah kecamatan yang tergolong miskin/min-us, rawan, terbelakang, daerah perbatasan atau kepulauan dan daerah padat penduduk, sedang rata-rata pendapatan penduduk-nya sangat rendah. Dengan demikian diharapkan agar kecamat-an-kecamatan tersebut dapat berkembang lebih pesat dan serasi dengan tingkat perkembangan kecamatan-kecamatan lainnya.

843

TABEL XIV - 8PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH PUSAT, BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

DAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DESA,1978/79 - 1983/84(ribu rupiah)

*) Angka sementara

844

Sampai dengan tahun 1983/84; jumlah kecamatan diseluruh Indonesia adalah 3.427 kecamatan, sedang yang telah melaksa-nakan sistem UDKP adalah 2.045 kecamatan (60,0%).

Untuk mengisi wilayah kecamatan UDKP tersebut dengan pro-gram pembangunan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain penataran para Camat UDKP.. Pada tahun 1983/84 telah di-tatar 290 orang Camat, dan penempatan 520 orang TKS BUTSI. Dalam Repelita III telah diadakan penataran camat sebanyak 1093 orang, penempatan TKS-BUTSI sebanyak 1.183 orang, kur-sus para Kepala Urusan Pembangunan Desa tingkat kecamatan se-banyak 3.429 orang, kegiatan musyawarah LKMD, diskusi UDKP/ Temu Karya LKMD di kecamatan dan rapat-rapat koordinasi di tingkat Propinsi.

Dengan pengisian kegiatan-kegiatan tersebut, maka laju pertumbuhan desa swasembada di wilayah kecamatan UDKP rata-rata mencapai 6,7% setiap tahun, sedangkan laju pertumbuhan desa swasembada di wilayah kecamatan non-UDKP rata-rata hanya mencapai sekitar 3,2% setiap tahun. Rata-rata kegiatan pem-bangunan yang berasal dari berbagai sumber dana yang mengisi wilayah kecamatan UDKP baru 25 proyek setiap tahun.

4. Peningkatan Prakarsa dan Swadaya Masyarakat

Desa adalah landasan bagi ketahanan nasional. Agar desa tersebut menjadi kuat, maka setiap desa harus memiliki lemba-ga yang mampu menggerakkan dan mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara ber-gotong-royong. Dengan adanya lembaga di desa seperti LKMD, dapat ditumbuhkan dan dikembangkan peran aktif swadaya masya-rakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pem-bangunan.

Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk mendorong pengem-bangan, peningkatan dan pembinaan LKMD. Dalam tahun 1983/84 telah terbentuk sebanyak 1.428 buah LKMD, sedang selama Repe-lita III telah terbentuk sebanyak 63.698 LKMD atau 96.0 % da-ri seluruh jumlah desa. Pembentukan LKMD di desa-desa lainnya akan terus dilaksanakan setelah berbagai hambatan diatasi dan syarat-syarat terpenuhi, seperti adanya prasarana perhubungan yang baik, aparatur desa yang memadai, dan sebagainya.

Dilihat dari tingkat perkembangannya, dari 63.698 LKMD itu dapat dikelompokkan menjadi 3 katagori yaitu katagori pa-sif sebanyak 10.207 LKMD (16.0%), katagori berkembang 25.297 LKMD (39,7%) dan katagori aktif 28.194 LKMD (44,3%).

845

Untuk mempercepat terwujudnya LKMD yang benar-benar aktif berfungsi, selama Repelita III telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu dengan mengembangkan LKMD percontohan sebanyak 4.755 LKMD yang diharapkan nantinya akan menjadi LKMD tela-dan, meningkatkan bimbingan dan pengembangan/pembinaan oleh Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK untuk semua tingkat pemerintahan, menyelenggarakan latihan/kursus untuk para Pe-latih Kader Pembangunan Desa. (KPD). Dalam usaha meningkatkan fungsi LKMD telah diselenggarakan latihan pelatih tingkat propinsi sebanyak 526 orang, latihan untuk pelatih/instruk-tur PL-LKMD sebanyak 6.488 orang, Kader LKMD/KPD sebanyak 34.167 orang, latihan orientasi Kepala Instansi Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Camat sebanyak 1.475 orang, latihan pembina teknis LKMD/KPD tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebanyak 1.298 orang dan petugas lapangan serta Kepala Desa/Kelurahan sebanyak 337 orang.

Dalam rangka usaha tersedianya tenaga terlatih dan teram-pil dalam pembangunan pedesaan, telah dilaksanakan latihan/ kursus di bidang perekonomian desa, teknologi desa, tata desa dan prasarana desa. Selama Repelita III, kursus ini telah di-ikuti oleh 734 orang. Latihan untuk pengurus LKMD, pemuka/to-koh dan anggota masyarakat telah diikuti oleh sebanyak 23.748 orang. Latihan teknologi desa untuk masyarakat, latihan kete-rampilan dalam pembangunan/pemugaran perumahan desa, latihan keterampilan dalam pelaksanaan pemukiman kembali penduduk dan ketrampilan dalam rangka penciptaan lapangan kerja telah di-ikuti oleh sebanyak 42.315 orang.

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, telah pula dilak-sanakan penyuluhan dan peningkatan motivasi terutama untuk desa-desa yang relatif terbelakang. Latihan sosiodrama diiku-ti oleh 9.575 peserta dari kelompok kesenian rakyat. Pemen-tasan kegiatan LKMD melalui TVRI, siaran pedesaan melalui RRI diikuti oleh sebanyak 39.200 kelompok pendengar. Kecuali itu telah diterbitkan dan disebarkan berbagai folder/poster serta brosur-brosur penyuluhan.

Berkaitan dengan pembinaan LKMD, telah dilaksanakan ber-bagai usaha untuk meningkatkan Pembinaan Kesejahteraan Kelu-arga (PKK), melalui kursus-kursus guna membentuk kader-kader PKK. Jumlah peserta yang telah mengikuti berbagai kursus ter-sebut sampai akhir Repelita III adalah 256.608 orang, sedang yang mengikuti kursus PKK tahun 1983/84 adalah 33.990 orang. Dalam tahun 1983/84 telah pula dilaksanakan pembinaan kepada Team-team Penggerak PKK di daerah oleh Team Pusat.

846

5. Pemukiman Kembali Penduduk (Resettlement) Desa

Program Pemukiman Kembali Penduduk Desa dilaksanakan da-l a m usaha untuk meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok penduduk yang hidupnya masih terpencil dan terisolasi, mempu-nyai mata pencaharian bercocok tanam secara berpindah-pindah.

Cara tinggal dan bercocok tanam yang demikian itu, dapat merusak dan mengganggu keutuhan atau kelestarian hutan serta merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang demikian itu, maka kelompok-kelompok penduduk tersebut perlu dimukimkan kembali pada lokasi-lokasi pemukiman baru yang lebih baik dengan menyediakan rumah, tempat ibadah, se-kolah, balai kesehatan, lahan pertanian, sarana air minum, MCK, prasarana jalan dan sebagainya. Dengan demikian diharap-kan mereka akan dapat bertempat tinggal dan mengusahakan mata Pencahariannya secara menetap, sehingga taraf hidup dan kese-jahteraannya dapat meningkat. Pada tahun 1983/84 kelompok penduduk yang telah dimukimkan sebanyak 5.007 KK.

Dalam Repelita III kelompok penduduk yang telah dimukim-kan sebanyak 15.258 KK pada 115 lokasi yang tersebar di 21 propinsi, sedang mereka yang dibina berjumlah 20.713 KK.

6. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka usaha mengembang-kan pembangunan dan perbaikan rumah-rumah penduduk desa yang tergolong miskin, sehingga mereka mampu membangun atau mem-perbaiki rumah dan lingkungannya dengan baik sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.

Melalui program ini, Pemerintah mendorong masyarakat un-tuk melaksanakan sendiri pemugaran atau perbaikan rumah dan lingkungannya secara swadaya gotong-royong. Bantuan Pemerin-tah yang diberikan berbentuk peralatan pertukangan, bahan ba-ngunan non lokal, penyuluhan, latihan dan bimbingan. Pada ta-hun 1983/84 telah dipugar sebanyak 8.000 rumah pedesaan di 23 propinsi.

Dalam Repelita III jumlah rumah yang telah dipugar menca-pai 26.880 buah, tersebar di 672 desa pada 23 propinsi.

7. Perlombaan Desa dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa

Perlombaan desa diadakan dengan tujuan untuk mendorong

847

dan menggairahkan desa-desa agar lebih giat melaksanakan pem-bangunan desanya, sehingga menjadi desa yang maju baik di bi-dang administrasi pemerintahan maupun di bidang ekonomi, so-sial budaya dan ketahanan wilayahnya.

Perlombaan desa diadakan setiap tahun. Desa-desa yang di-pilih sebagai pemenang perlombaan desa juara kesatu, kedua dan ketiga pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, adalah desa-desa yang telah menunjukkan prestasi tinggi dalam melaksanakan pemba-ngunan desanya pada tahun yang bersangkutan. Kepada Desa-desa juara tersebut diberikan penghargaan dan hadiah oleh Pemerin-tah, dalam bentuk proyek yang dapat bermanfaat bagi kepen-tingan pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan akan dapat menggugah desa-desa lainnya untuk me-ningkatkan pembangunan desanya masing-masing.

Hasil penilaian terhadap 27 propinsi menunjukkan bahwa desa-desa yang menjadi juara perlombaan desa, telah dapat me-ngembangkan desanya lebih cepat dan berhasil baik. Sampai akhir Repelita III jumlah desa yang telah menjadi juara per-lombaan desa dari semua kejuaraan tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Propinsi Daerah Tingkat I adalah seba-nyak 4.791 desa.

Dengan dilaksanakannya perlombaan desa ini, akan memper-cepat pertumbuhan desa dari desa swadaya menjadi desa swakar-ya dan desa swasembada.

Sampai akhir Repelita III, dari 65.127 desa termasuk 1..717 desa. di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, tercatat 13.281 desa swadaya (20,4%), 35.461 desa swakarya (54,4%) dan 16.385 desa swasembada (25,2%).

8. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan

Di samping pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan se-perti tersebut di atas, dilaksanakan pula pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa pemerintahan kepada masya-rakat di daerah sampai pada tingkat desa/kelurahan.

Untuk meningkatkan effektivitas kerja dalam pelayanan ke-pada masyarakat yang sebaik-baiknya, diperlukan penyempurnaan prasarana fisik. Oleh karena itu maka kegiatan pembangunan prasarana fisik perkantoran dan penyediaan fasilitas serta mobilitas perlu dilakukan. Selama Repelita III telah dilaksa-nakan pembangunan, gedung baru untuk kantor Direktorat Jenderal

848

Pembangunan Desa di Pusat dan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kecuali itu telah dilaksanakan pula rehabilitasi Pusat-pusat Pendidikan di Malang dan Medan, serta penyediaan fasilitas perkantoran dan mobilitas untuk pusat dan daerah.

E. PEMBINAAN TATA RUANG

1. Pendahuluan

Dengan semakin meningkatnya usaha-usaha pembangunan yangtelah dilaksanakan dalam Repelita III, maka pembinaan tataruang semakin dirasakan pentingnya. Pembinaan tata ruang se-bagai salah satu usaha untuk menciptakan keserasian antara berbagai sektor pembangunan dalam satu wilayah, merupakan hal yang semakin meminta perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya kegiatan pembinaan tata ruang yang telah dilaksanakan selama Repelita III, merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Repelita-Repelita sebelumnya.

Pembinaan tata ruang yang telah dilaksanakan, telah ber-hasil mengurangi akibat sampingan yang negatif dari pengaruh-pengaruh pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan kese-rasian tata ruang. Dalam pada itu melalui pembinaan tata ru-ang diharapkan penguasaan dan penggunaan tanah akan lebih se-rasi dan bermanfaat optimal sesuai dengan kemampuan lahan dan peruntukannya, sehingga dengan demikian akan lebih mendorong lagi usaha-usaha pembangunan, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.

Kegiatan pembinaan tata ruang yang telah dilaksanakan da-lam Repelita III meliputi pengembangan tataguna tanah, tata kota dan tata daerah serta tata agraria.

2. Pelaksanaan Program. Pengembangan Tata Guna Tanah 1979/80 - 1983/84

Pelaksanaan pembangunan keagrariaan dilaksanakan dalam dua program, yaitu program pengembangan tata guna tanah dan program tata agraria. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan keagrariaan guna menunjang program pembangunan sek-tor lain, seperti transmigrasi, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan sebagainya.

Dalam rangka program pengembangan tata guna tanah, sela-ma Repelita III penyusunan rencana tata penggunaan tanah di-

849

teruskan dan ditingkatkan bagi masing-masing daerah, untuk menetapkan daerah-daerah yang direncanakan bagi berbagai ke-pentingan pembangunan yang erat hubungannya dengan penggunaan tanah seperti daerah pertanian, kehutanan,, transmigrasi, in-dustri, pemukiman dan lain sebagainya. Penataan penggunaan tanah yang telah dilaksanakan juga ditujukan untuk kepenting-an pelestarian lingkungan hidup, agar sumber daya alam tanah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik sekarang maupun dima-sa yang akan datang sesuai dengan kemampuannya.

Kegiatan-kegiatan pemetaan. penggunaan tanah pedusunan dan perkotaan, pemetaan kemampuan tanah, pemetaan penggunaan ta-nah detail dan revisi pemetaan penggunaan tanah, merupakan rangkaian kegiatan di bidang pengembangan tata guna tanah. Dalam kegiatan program ini dilaksanakan pula penyusunan ren-cana tata guna tanah kabupaten, perhitungan produktifitas ta-nah, monitoring lokasi daerah kritis, serta monitoring daerah penghijauan.

Dalam Repelita III telah dapat diselesaikan pemetaan penggunaan tanah seluas 605.638 km2 yang tersebar di seluruh propinsi (Tabel XIV - 9) sedang dalam tahun 1983/84 telah da-pat dilaksanakan pemetaan penggunaan tanah seluas 85.872 km2. Di samping itu dalam Repelita III telah dapat diselesaikan pemetaan penggunaan tanah kota di 110 kota kabupaten/kota-madya, sedang dalam tahun 1983/84 diselesaikan 13 kota. Sela-ma Repelita III pemetaan penggunaan tanah kota kecamatan di-selesaikan sebanyak 565 kota kecamatan, sedang dalam tahun 1983/84 diselesaikan untuk 84 kota; perencanaan tataguna ta-nah kabupaten sebanyak 150 kabupaten yang dalam tahun 1983/84 selesai 12 kabupaten. Selama Repelita III diselesaikan perhi-tungan produktifitas tanah untuk 174 kabupaten, sedang dalam tahun 1983/84 diselesaikan untuk 25 Kabupaten serta monito-ring penghijauan dan reboisasi untuk daerah seluas 1.132.606 ha.

Kegiatan lainnya adalah meliputi pengukuran dan pemetaan skala besar terdiri dari pemetaan topografi, penggunaan ta-nah, kemampuan tanah, gambaran umum status tanah, kerapatan pohon, analisa tata guna tanah, yang kesemuanya dilaksanakan dalam rangka menunjang program transmigrasi. Selama Repelita III telah dapat diselesaikan pengukuran dan pemetaan tata gu-na tanah daerah transmigrasi seluas kurang lebih 1.801.130 ha yang tersebar di 18 propinsi. Sedang dalam tahun 1983/84 pengukuran dan pemetaan tata guna tanah daerah transmigrasi yang dapat diselesaikan ialah seluas 91.780 ha. Selain dari-pada itu, untuk menunjang kegiatan sektor-sektor pembangunan

850

TABEL XIV - 9PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH

MENURUT DAN TINGKAT I,1978/79 - 1983/84

(dalam km2)

1) Angka sementara

851

lainnya, telah dilaksanakan perencanaan tata guna tanah bagi kepentingan pengembangan perkebunan seperti NES/PIR, PRPTE, perkembangan pertanian tanaman pangan seperti pencetakan sa-wah baru, dan lain sebagainya.

3. Pelaksanaan Program Tata Kota dan Tata Daerah 1979/80-1983/84

Dalam GBHN, disebutkan bahwa pembangunan dan pengembang-an kota akan lebih memperhatikan keserasian hubungan antara kota dengan lingkungannya dan antara kota dengan daerah pede-saan sekitarnya. Dalam hubungan ini maka dalam Repelita III, pelaksanaan program tata kota dan tata daerah semakin diting-katkan, baik mengenai jumlahnya maupun mengenai mutu rencana-nya.

Pada hakekatnya kegiatan program tata kota dan daerah adalah penyusunan rencana tata ruang dalam berbagai ruang lingkup, antara lain wilayah, daerah, kota dan kawasan-kawas-an. Rencana tata ruang ini dimaksudkan akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan nasional baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat, dalam rangka pemanfaatan ruang secara optimal. Di samping itu juga sebagai alat untuk mengkoordinasikan dan menyerasikan peren-canaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di dae-rah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan akan tetap tera-rah kepada terselenggaranya lingkungan hidup manusia yang le-bih baik dan terpeliharanya keserasian hubungan antara kota dan desa sekitarnya.

Dalam Repelita II, kegiatan program ini diarahkan kepada perencanaan wilayah, daerah, kota dan kawasan beserta kegiat-an penunjangan berupa pelaksanaan studi potensi wilayah/kota, penyusunan masukan pengaturan serta pembinaan institusi pe-rencanaan di pusat dan daerah. Pelaksanaan diprioritaskan an-tara lain untuk pengaturan tata ruang kota/daerah yang ber-kembang dengan laju yang cepat, menunjang pelaksanaan program transmigrasi, peningkatan produksi pangan, perkembangan in-dustri dan pelestarian sumber daya alam.

Dalam rangka menunjang program transmigrasi, dalam tahun 1983/1984 telah disusun Rencana Tehnis Satuan Pemukiman di 111 Satuan Kawasan Pemukiman tersebar di 10 Propinsi. Dalam Repelita III telah diselesaikan penyusunan Rencana Tehnis ba-gi 436 Satuan Pemukiman di 18 propinsi.

Studi potensi wilayah meliputi pendataan potensi serta

852

analisa tingkat perkembangan wilayah berdasarkan potensi dae-rah yang bersangkutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan penun-jang, baik bagi perencanaan wilayah, daerah, maupun kawasan daerah. Pengumpulan data potensi wilayah dilakukan antara lain melalui berbagai studi regional. Dalam tahun 1983/84 studi regional yang dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya dilanjutkan dengan analisa potensi wilayah di 8 propinsi se-hingga selama Repelita III telah dilakukan analisa potensi di l2 propinsi. Di samping itu telah dilakukan Pula inventari-sasi sarana dan prasarana dalam rangka menunjang program pe-ningkatan produksi pangan di 18 propinsi.

Kegiatan Perencanaan Tata Kota ditujukan kearah penyu-sunan Kerangka Umum Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Ka-wasan Kota. Kegiatan perencanaan tata kota dalam tahun 1983/ 84 merupakan bagian dari kegiatan pencapaian target Repelita III bagi penunjangan pembangunan sarana dan prasarana ling-kungan pemukiman untuk 200 kota besar, sedang dan kecil de-ngan menyelesaikan Rencana Kerangka Umum 13 kota (Palembang, Tanjung Karang, Teluk Betung, Banjarmasin, Bengkulu, Mojoker-to, Denpasar, Kupang, Cimahi, Ungaran, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Celukan Bawang dan Banjarbaru), Rencana Umum Tata Ruang 8 kota industri (Lhok Nga, Cibinong, Cilacap, Asahan, Gerbangkertosusila, Jabotabek, Bandung Raya dan Medan. Raya), dan Rencana Detail Tata Ruang 2 kawasan kota (Malioboro Yog- yakarta dan Kawasan 16 Ilir Palembang). Dengan demikian sela- ma Repelita III telah diselesaikan Rencana Kerangka Umum 178 kota, termasuk 8 Rencana Kerangka Umum Tata Ruang Kota Indus-tri dan 4 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota.

Kegiatan tata perencanaan diikuti dengan kegiatan pelak-sanaan yaitu penyusunan indikasi program/proyek sektoral 5 tahunan baik untuk kota maupun untuk daerah. Kegiatan ini di-maksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan secara terpadu, baik yang akan dilakukan Pemerin-tah Pusat/Pemerintah Daerah, maupun yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan tahun 1983/84 diarahkan pada penyusun-an indikasi program/proyek pembangunan kota Banyuwangi, Pono-rogo, Purbolinggo dan Tanggerang, sehingga dalam Repelita III penyusunan indikasi program/proyek pembangunan ini meliputi 4 5 kota. Sedangkan dalam tahun 1983/1984 meliputi NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Nias, sehingga dalam Repelita III menca-kup 13 propinsi

Kegiatan di bidang sarana penunjang, dalam tahun 1983/ 1984 dilaksanakan dalam rangka membantu kegiatan-kegiatan di-bidang perencanaan tata kota dan tata daerah, baik untuk pe-

853

rencanaan tingkat pusat dalam kegiatan penyiapan data dan in-formasi, maupun untuk kegiatan tingkat daerah dalam membantu Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Kota dan Daerah serta menyusun program 5 tahun. Usaha yang dilakukan adalah membina dan meningkatkan kemampuan instansi dan tenaga-tenaga di se-luruh ibukota propinsi, agar mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut. Selama Repelita III telah dilaksanakan peningkatan dan pembinaan Unit Perencanaan di 26 Propinsi, 4 Unit Pusat Informasi dan Dokumentasi (Pusido) Perencanaan Kota/Daerah/ Wilayah di Jakarta, Bukittinggi, Denpasar dan Ujung Pandang, pembinaan 2 Unit Pusat Training di Denpasar dan Bukittinggi. Di kedua pusat training ini dilatih tenaga-tenaga perencanaan kota/daerah dari berbagai propinsi, termasuk dari lingkungan transmigrasi.

Dibidang pembinaan masukan pengaturan telah disahkan Kep-pres tentang Penataan Ruang Kawasan Puncak, disusun Rancangan Undang-undang Tata Ruang Kota, serta rancangan Keppres ten-tang Penataan Ruang Wilayah Jabotabek.

Bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, da-lam Repelita III juga diusahakan peningkatan efisiensi penye-lenggaraan pemerintahan kota. Usaha ini meliputi studi Pe-ningkatan Status Pemerintahan Kota, yaitu peningkatan status kota ,kecamatan menjadi kota administratif, Studi Perluasan Wilayah Administrasi Kotamadya, dan Studi Pemindahan Ibukota Kabupaten yang masih berlokasi di wilayah Kotamadya atau wi-layah Kota Administratif. Studi-studi yang sudah selesai, ke-mudian diproses melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menjadi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif (Kotif), Perluasan Wilayah Administrasi Kotamadya atau Pemerintahan Ibukota Kabupaten. Pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat permasalahan dan urgensinya dili-hat dari sudut peningkatan pelaksanaan pembangunan.

Selama Repelita III, telah dapat diselesaikan Peraturan Pemerintah tentang peningkatan status Kota Kecamatan menjadi Kota Administratif sebanyak 18 buah, yaitu : Jayapura, Dumai, Lubuk Linggau, Bau-Bau, Dilli, Depok, Ternate, Bekasi, Tara-kan, Singkawang, Tanggerang, Kisaran, Prabumulih, Baturaja, Padang Sidempuan, Cilacap, Purwokerto. dan Tanjung Pinang. Di samping itu telah diselesaikan Peraturan Pemerintah tentang perluasan betas administrasi kotamadya sebanyak 10 buah yai-tu: Madiun, Blitar, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Banda Aceh, Tanjung Karang, Padang, Ambon dan Pangkal Pinang. Juga telah dilaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten sebanyak 10 buah, yaitu: Kendari, Cirebon,

854

Magelang, Aceh Besar, Asahan, Tegal, Langkat, Bogor, Deli Serdang dan Lampung Selatan.

Dalam pada itu pembinaan kota-kota menengah dan kecil di sekitar wilayah Metropolitan Jakarta (Jabotabek), wilayah Me-tropolitan Surabaya (Gerbangkertosusila) dan wilayah Bandung Raya telah ditingkatkan secara lebih berencana dan mantap.

4. Pelaksanaan Program Tata Agraria, 1979/80 – 1983/84

Program Tata Agraria bertujuan antara lain agar terwujud tertib penguasaan dan pemilikan atas tanah, serta tercapainya kepastian hukum mengenai berbagai hak atas tanah sesuai de-ngan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan dan kepastian hak, maka diharap-kan agar tanah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya se-hingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan keadilan sosial. Oleh karenanya, untuk mewujud-k a n h a l tersebut, selama Repelita III program tata agraria terus dilanjutkan dan ditingkatkan kegiatannya.

Kegiatan tata agraria yang telah dilaksanakan selama Re-pelita III meliputi pengukuran dan pemetaan situasi tanah, pembukuan hak atas tanah, penertiban dan pemberian hak atas tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pa-kai dan hak pengelolaan), serta penerbitan sertifikat tanah. peta-peta pendaftaran tanah yang telah dibuat dan yang meng-gambarkan keadaan nyata pemilikan atas tanah, akan memudahkan pelaksanaan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat.

Selama Repelita III, telah dapat diselesaikan kegiatan pengukuran dan pemetaan situasi tanah di seluruh Indonesia seluas 975.218 ha, kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan baik secara fotogrametris maupun secara teristris. Sedang da-lam tahun 1983/84 pengukuran dan pemetaan situasi tanah yang dapat dilaksanakan adalah seluas 110.622 ha. Demikian pula telah dilaksanakan penyelidikan riwayat tanah sebanyak 317.793 persil, selama Repelita III.

Dalam pada itu selama Repelita III dalam rangka penertib-an dan peningkatan pengurusan hak-hak atas tanah, telah di-terbitkan Surat Keputusan mengenai berbagai hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelo-laan dan hak milik seluruhnya berjumlah 167.103 buah surat keputusan. Dalam tahun 1983/84 jumlah surat keputusan menge-nai berbagai hak atas tanah dapat diselesaikan sebanyak 21.490 buah S.K. Dengan terbitnya Surat Keputusan mengenai

855

berbagai hak atas tanah, maka terlaksanalah usaha tertib hu-kum pertanahan yang merupakan salah satu dari "Catur tertib"

pertanahan.

Tertib hukum pertanahan akan menimbulkan kepastian hukum pertanahan sebagai pengayoman hak atas tanah dan penggunaan-nya, dan pada gilirannya akan menciptakan suasana ketentraman.

dalam masyarakat sehingga mendorong gairah pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan landreform, telah diusahakan terus terlaksananya ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang. berlaku. Sementara itu kema-juan-kemajuan telah dicapai baik yang menyangkut penertiban administrasi pelaksanaan landreform, inventarisasi tanah obyek landreform, maupun redistribusi tanah dan penyelesaian ganti rugi.

Selama Repelita III kegiatan bidang agraria telah mem-bantu menyelesaikan berbagai kegiatan sektor pembangunan la-innya, antara lain transmigrasi. Selama Repelita III, telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya yang menyangkut pe-ngukuran keliling batas daerah transmigrasi seluas 1.835.932 ha, pengkaplingan lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II seluas 575.309 ha, pengukuran dan pengkaplingan sa-rana umum seluas 75.349 ha, penyelesaian dan pemberian hak pengelolaan seluas 2.169.969 ha dan penyelesaian dan pembe-rian sertifikat sebanyak 248.952 buah.

Usaha lainnya yang telah ditempuh selama Repelita. III ialah penerbitan sertifikat tanah milik rakyat secara mudah dan murah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), terutama ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Dari tahun 1981/82 sampai dengan tahun 1983/84, telah dapat diselesaikan sertifikat tanah sebanyak 1.111.759 buah. Sedang dalam tahun 1983/84 telah diselesaikan penerbitan sertifikat sebanyak 542.862 buah. Dengan terbitnya sertifikat tanah, ma-ka terciptalah adanya kepastian hukum hak atas tanah, sehing-ga masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat tersebut untuk memperoleh kredit bagi berbagai kepentingan, misalnya pence-takan sawah dan atau usaha lainnya.

F. PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH

Selama Repelita III telah dilaksanakan berbagai usaha dan kegiatan dalam rangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat

856

Daerah, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara dan milik daerah sebagai aparatur perekonomian negara.

Berbagai usaha dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dan dalam rangka itu telah diusahakan adanya keserasian antara Pemba-ngunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Hubungan yang serasi terlihat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab bersama-sama dengan dekonsentrasi yang mendorong pembangunan daerah dan dilaksanakan secara sektoral dan regional.

Keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik sektoral maupun daerah, tercermin pada hasil-hasil pembangun-an yang telah dicapai oleh pelbagai program. Dalam berbagai hal telah ditunjukkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan ba-gian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Selan-jutnya keserasian pertumbuhan dan perkembangan antar daerah merupakan hasil usaha penyebaran pembangunan yang merata ke seluruh pelosok tanah air berdasarkan Trilogi Pembangunan.

Dalam menghadapi kegiatan pembangunan yang makin mening-kat dan untuk lebih menyerasikan dan memadukan perencanaan pembangunan di Daerah, telah ditingkatkan pembinaan dan pe-ngembangan Bappeda Tingkat I serta pembentukan dan pembinaan Bappeda Tingkat II, sebagai perangkat perencanaan pembangunan di daerah.

Melalui sistem kerja sama antar daerah telah dapat di-tingkatkan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program dan proyek yang penting, untuk mendorong la-ju pertumbuhan daerah-daerah yang lebih pesat. Sehubungan de-ngan ini telah dilaksanakan pelbagai bentuk konsultasi peren-canaan pembangunan, baik yang bersifat antar daerah maupun antara Pusat dan Daerah.

Sementara itu untuk lebih memperlancar tugas-tugas peme-rintahan dan menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan di-laksanakan pendidikan dan latihan pegawai sebagai salah satu usaha dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah. Selanjut-nya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan gairah kerja aparatur pemerintah di daerah telah dilaksanakan berbagai usaha penyempurnaan prasarana fi-sik seperti perkantoran, rumah jabatan, peralatan dan seba-gainya.

857

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan disemua sektor dan tingkat pemerintahan dari desa, kecamatan, kabu-paten, sampai ke propinsi, maka peranan Bappeda sebagai unit perencanaan pembangunan di daerah makin meningkat pula. Seja-lan dengan itu telah dikeluarkan Keppres No. 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 15 tahun 1974. De-ngan dikeluarkannya Keppres No. 27 tahun 1980 maka dibentuk-lah Bappeda di seluruh Daerah Tingkat II dengan tingkat ke-mampuan, tipe organisasi dan personalia yang berbeda-beda.

Dewasa ini masih terdapat formasi jabatan pada Bappeda Tingkat I yang dirangkap dan atau lowongan yang belum terisi. Hal yang demikian lebih banyak lagi terdapat pada Bappeda Tingkat II.

Kesulitan yang dihadapi dalam rangka pengisian formasi Bappeda tersebut, di samping masih terdapat banyaknya jabat-an-jabatan rangkap, diusahakan mengatasinya dengan meningkat-kan kemampuan staf Bappeda melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi staf Bappeda. Selama Repelita III Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri te-lah melaksanakan berbagai kursus dan latihan untuk Bappeda Tingkat I antara lain meliputi: latihan singkat perencanaan pembangunan daerah, latihan tata guna tanah, latihan data dan latihan umum perencanaan pembangunan daerah. Di samping itu untuk staf Bappeda Tingkat II telah dilaksanakan latihan singkat perencanaan pembangunan daerah yang diadakan di ting-kat propinsi.

Selain, itu selama ini telah pula diusahakan mengikut ser-takan staf Bappeda pada kursus-kursus perencanaan ditingkat Nasional seperti Program Perencanaan Nasional, Fakultas Eko-nomi, Universitas Indonesia (PPN - FEUI), Kursus Perencanaan Sosial di Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan UNICEF dan kursus-kursus perencanaan lainnya yang diseleng-garakan oleh beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Sejalan dengan itu selama Repelita III telah pula dikirimkan staf-staf Bappeda dari berbagai Daerah untuk mengikuti seminar, pertemuan-pertemuan dan studi perbandingan kebeberapa negara berkembang dan negara maju. Usaha untuk mengikut sertakan staf Bappeda pada kursus-kursus dan latihan baik di tingkat Nasional maupun Internasional ini diharapkan akan lebih di-tingkatkan selama Repelita IV.

858

Khusus mengenai pembinaan aparatur Bappeda Tingkat II de-ngan bantuan dari Amerika Serikat dalam rangka program LGT-II (Local Government Training - II) telah direncanakan dan se-dang dijalankan usaha pendidikan dan latihan bagi 5.000 orang staf Bappeda Tingkat II yang akan dilaksanakan di empat Pusat Latihan Regional Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Da-lam Negeri dan Pusat-pusat Pendidikan dan Latihan dibeberapa Daerah Tingkat I. Dari empat Pusat Latihan Regional yang di-maksud yang telah berfungsi adalah yang berlokasi di Yogya-karta, Ujung Pandang dan Medan (yang akan dipindahkan ke Bu-kittinggi). Di samping itu sejak tahun 1981/82 telah dididik para instruktur yang akan bertugas pada Pusat Latihan Regio-nal tersebut.

Hal lain yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi kekurangan pegawai bagi Bappeda, adalah usaha pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan pada Bap-peda Tingkat I dan Tingkat II menjadi pegawai yang diperban-tukan. Dalam tahun 1979/80 telah diangkat 843 orang calon pe-gawai yang pada akhir Repelita III telah meningkat menjadi orang dan sebagian masih dalam proses untuk pengesahannya.

2. Pendidikan dan Latihan Pegawai

Salah satu usaha/kegiatan dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah adalah pendidikan dan latihan pegawai. Pendidikan Ada latihan pegawai telah dilaksanakan secara terus menerus, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, untuk mewujud-kan aparatur pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

Selama Repelita III usaha-usaha pendidikan dan latihan yang telah dilaksanakan dilingkungan Departemen Dalam Negeri meliputi: pendidikan regular, pendidikan non regular, pen-didikan dan latihan yang mendapat bantuan luar negeri adalah latihan perencanaan dan tatalaksana pembangunan regional, pendidikan kader dan kursus-kursus baik yang diselenggarakan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Untuk pendidikan dan latihan penjenjangan selama Repelita III telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

a). Pendidikan regular yang diikuti oleh sebanyak 1.825 orang yang terdiri dari: peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) sebanyak 132 orang, peserta Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA) sebanyak 320 orang dan peserta Sekolah Pimpinan Administrasi

859

Tingkat Lanjutan (SEPALA) sebanyak 1.373 orang. Khusus pada tahun 1983/84, SESPA tidak diadakan, sedangkan untuk SEPADYA telah dididik 103 orang dan SEPALA 286 orang.

b). Pendidikan non regular yang meliputi pelbagai kursus dan pendidikan diikuti oleh sebanyak 11.248 orang yang antara lain meliputi: pendidikan calon pengajar APDN/IIP, kursus manajemen DIKLAT (Pendidikan dan Latihan), kursus orien-tasi pembangunan bagi Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kursus kepala kelurahan, kursus perencanaan perkotaan, kursus kependudukan dan lingkungan hidup, kur-sus pengelolaan perlengkapan, pendidikan mantri polisi pamong praja sebagai pembantu jaksa, kursus pembangunan desa, kursus tata desa, kursus kepala sub direktorat pem-bangunan desa kabupaten/kotamadya, kursus pengurusan hak-hak tanah, kursus land use lanjutan I dan II, kursus ma-najemen perusahaan daerah, kursus pengawasan umum, kursus pengawasan materiil, kursus pengawasan bidang sosial po-litik, penataran P-4, penataran sosial politik, kursus dasar penggalangan sosial politik, kursus kader pimpinan Hansip, pendidikan pemerintahan Timor Timur, dan lain se-bagainya.

c). Pendidikan dan latihan yang mendapat bantuan dari luar negeri adalah proyek latihan perencanaan dan tata laksana pembangunan regional diikuti oleh 2.743 orang, yang meli-puti pelbagai kursus dan latihan antara lain: latihan singkat perencanaan pembangunan daerah (di Jakarta), la-tihan singkat perencanaan pembangunan daerah (di propin-si), latihan keterampilan manajemen, latihan manajemen proyek, latihan tata guna tanah, latihan teknik perenca-naan, dan lain sebagainya. Pada tahun anggaran 1983/84 telah diadakan latihan singkat perencanaan pembangunan daerah (di Jakarta) untuk 40 orang, latihan keterampilan manajemen untuk 47 orang, dan latihan manajemen proyek untuk 24 orang.

d). Pendidikan kader dilaksanakan melalui Institut Ilmu Peme-rintahan (IIP) sebanyak 1.552 orang yang di dalam tahun 1983/84 mencapai 108 orang, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) sebanyak 5.492 orang, dan Akademi Agraria sebanyak 634 orang yang di dalam tahun 1983/84 mencapai 194 orang, sehingga pegawai yang dididik melalui jalur pendidikan ini seluruhnya berjumlah 7.678 orang.

e). Kursus-kursus yang dibiayai dari anggaran rutin seperti kursus Sandi, kursus fotogrametri, kursus perkantoran,

860

kursus kepegawaian, kursus administrasi keuangan, kursus perpajakan, latihan prajabatan dan lain sebagainya, di-ikuti oleh sebanyak 2.165 orang.

Di samping itu di bidang keuangan daerah sejak tahun 1982/83 telah diselenggarakan Latihan Keuangan Daerah (LKD) bagi aparat keuangan di Daerah Tingkat II (pimpinan biro ke-uangan dan pimpinan dinas pendapatan daerah) seluruh Indone-sia. Sampai dengan bulan Juni 1984 telah dilatih 203 orang. Latihan Keuangan Daerah ini diselenggarakan dalam rangka ker-jasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris.

3. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan (Pamong Praja)

Dari tahun ketahun pemerintah terus berusaha untuk me-ningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan jasa pemerintahan kepada masyarakat di Daerah Tingkat I sampai Tingkat Desa/Kelurahan. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut serta meningkatkan gairah kerja aparatur pemerintah di Daerah diperlukan penyempurnaan prasarana fisik seperti prasarana fisik perkantoran dan fasilitas lainnya, serta mobilitas dan alat kantor lainnya.

Karena keterbatasan dana, maka khusus dalam rangka pemba-ngunan prasarana fisik pamong praja ditempuh kebijaksanaan secara patungan, dimana Pemerintah Daerah menyediakan tanah sedangkan dana pembangunan gedung disediakan oleh Pemerintah Pusat walaupun ada kalanya juga sebagian dari dana pembangun-an gedungnya ditambah sendiri oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini prioritas diberikan kepada Daerah, terutama kecamatan dan Daerah Tingkat II, yang keadaan fisik gedung kantornya dan/atau rumah jabatannya belum ada atau tidak memenuhi per-syaratan. Bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Da-erah untuk pembangunan gedung didasarkan kepada suatu standar luas tertentu dan tidak bertingkat, namun kepada Daerah dibe-rikan kelonggaran dapat membangun kantor yang lebih luas dan atau bertingkat atas beban anggaran Daerah sendiri. Standar luas bangunan kantor serta rumah jabatan tersebut secara ber-tahap telah disesuaikan dengan kebutuhan.

Selama Repelita III telah dibangun 598 buah Kantor Camat, 517 buah Rumah Jabatan Camat, 10 buah Kantor Walikotamadya, 6 buah Rumah Jabatan Walikotamadya, 58 buah Kantor Bupati dan 52 buah Rumah Jabatan Bupati (Tabel XIV - 10). Di samping itu telah dibangun pula 8 buah Kantor Lintas Batas, 8 buah Kantor

861

TABEL XIV - 10PERKEMBANGAN PENYEMPURNAAN PRASARANA FISIK

PEMERINTAHAN (PAMONG PRAJA),1979/80 - 1983/84

1) Angka kumulatif Repelita II2) Tidak termasuk Timor Timur

862

Walikota Administratif, 7 buah Rumah Jabatan Walikota Admi-nistratif, 553 buah Kantor Kelurahan dan 327 Kantor Desa. Se-lanjutnya telah pula diberikan bantuan dalam pembangunan 3 buah Kantor Gubernur, 4 buah Rumah Jabatan Gubernur, 7 buah kantor Pembantu Gubernur, 1 buah Rumah Jabatan Pembantu Gu-bernur. Dalam tahun anggaran 1983/84 telah dibangun 161 buah Kantor. Camat, 114 buah Rumah Jabatan Camat dan 5 buah Kantor Bupati.

Adapun alat kantor yang telah diberikan adalah alat telekomunikasi yang berbentuk PABX untuk 17 Daerah Tingkat II, di samping itu telah pula diberikan bantuan untuk pengadaan meu-belair.

Untuk keperluan mobilitas dalam pelaksanaan tugas dise-diakan secara bertahap kendaraan bermotor roda 2, motor tem-pel (motor boat) dan sepeda untuk para polisi pamong praja yang telah mengikuti penataran sebagai pembantu jaksa. Sesuai. dengan kebijaksanaan pemerintah yang baru maka sejak 1983/84 tidak disediakan lagi kendaraan bermotor bagi perorangan.

Dengan bertambah besarnya kota-kota, dan meningginya gedung-gedung, maka dalam rangka mengatasi bahaya kebakaran, secara selektif kepada Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya di-berikan bantuan mobil pemadam kebakaran. Karena terbatasnya dana anggaran yang tersedia dan banyaknya kota-kota yang me-merlukan bantuan mobil pemadam kebakaran, maka pengadaannya dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur. Mengingat besarnya kebutuhan maka pada akhir Repelita III pengadaan mobil pemadam kebakaran dibantu dengan dana Bantuan Presiden.

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Selama Repelita III telah dilaksanakan berbagai kegiatan penelitian regional dan daerah dan mencakup kegiatan pemerin-tahan dalam negeri yang meliputi. aspek-aspek kelembagaan dan tata laksana, otonomi daerah serta pemerintahan dan pemba-ngunan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penelitian dan Pengem-bangan Departemen Dalam Negeri telah bekerjasama dengan per-guruan tinggi di samping melaksanakan kegiatan penelitian sendiri.

Selama Repelita III telah dilaksanakan beberapa proyek penelitian yaitu

863

a). Proyek penelitian dan pengembangan pemerintahan Dalam Ne-geri yang bertujuan menemukan metodologi pelaksanaan fungsi Departemen Dalam Negeri untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dan tersusunnya rekomendasi bagi pimpinan sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintah-an dan pembangunan serta memperlancar pelaksanaan opera-sionalnya. Jumlah judul kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan dalam proyek ini adalah sebanyak 69 judul, dan 7 diantaranya dilaksanakan dalam tahun 1983/84.

b). Proyek penelitian dan pengembangan otonomi daerah yang bertujuan memperoleh. data dan informasi serta rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijaksanaan dalam rangka pe-ngembangan otonomi daerah. Dalam proyek ini telah dilak-sanakan sebanyak 9 judul kegiatan penelitian dan 2 dian-taranya dilaksanakan dalam tahun 1983/84.

c). Proyek penelitian dan pengembangan pemerintahan desa yang bertujuan memperoleh data dan informasi serta rekomendasi bagi perumusan kebijaksanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pemerintahan desa. Sebanyak 10 judul kegiat-an penelitian telah dilaksanakan dalam proyek ini dan 2 diantaranya dilaksanakan dalam tahun 1983/84.

d). Proyek penelitian struktur organisasi pemerintahan kota yang bertujuan memperoleh data dan informasi serta reko-mendasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan struktur organisasi pemerintahan kota dan penentuan tipologi kota. Jumlah judul kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan dalam proyek ini adalah sebanyak 9 judul, dan 2 diantara-nya dilaksanakan dalam tahun anggaran 1983/84.

e) Proyek penelitian dan pengembangan pertanahan yang bertu-juan untuk memperoleh data dan informasi serta rekomenda-si yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan di bidang pertanahan. Dalam proyek ini telah dilaksanakan sebanyak 20 judul kegiatan penelitian dan 3 diantaranya dilaksanakan dalam tahun anggaran 1983/84.

Dengan demikian maka dalam Repelita III kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan mencakup penelitian ten-tang pemerintahan umum dan otonomi daerah, sosial politik, pemerintahan dan pembangunan desa, pembangunan daerah dan perkotaan; kelembagaan, pertanahan dan penelitian lain yang

864

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Departemen Dalam Ne-geri

Selain itu telah dilaksanakan penelitian mengenai pengem-bangan pemerintahan di Timor Timur.

H. PEMBANGUNAN PROPINSI TIMOR TIMUR

1. Pendahuluan

Sejak dimulainya pembangunan di Propinsi Timor Timur, terutama dalam Repelita III, telah banyak usaha-usaha pemba-ngunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup, ke-cerdasan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pelaksanaan pembangunan selama Repelita III telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang ekonomi dan sosial budaya. Keadaan keamanan dan kondisi sosial politik semakin bertambah mantap, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diharapkan Propinsi Timor Timur telah dapat sejajar dengan propinsi-propinsi lainnya.

Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan meliputi semua sektor pembangunan dan meliputi seluruh wilayah Timor Timur. Di bidang pemerintahan misalnya, telah dilaksanakan penyem-purnaan administrasi pemerintahan daerah, sehingga roda peme-rintahan telah dapat berjalan lebih baik mulai dari tingkat Propinsi sampai di tingkat kecamatan dan desa. Di samping itu peningkatan aparatur pemerintah terus dilaksanakan baik dalam h a l jumlah maupun mutunya. Sampai akhir tahun anggaran 98/84 telah dapat diselesaikan pengangkatan pegawai sipil yang bertugas di seluruh jajaran pemerintah daerah Timor Ti-mur sebanyak 9.617 orang. Di bidang pendidikan, telah banyak putra-puteri Timor Timur yang telah lulus tingkat sarjana muda, dan beberapa sarjana lengkap. Dalam bidang pendidikan, jika pada tahun 1978/79 hanya terdapat 37 buah SD, maka pada tahun 1983/84 jumlah tersebut meningkat menjadi 400 buah.

Pada tahun yang lama tingkat SMTP hanya 2 buah dan SMTA belum ada. Pada tahun 1983/84 telah dibangun SMTP 35 buah, SMTA 7 buah.

Di bidang kesehatan selama Repelita III telah dibangun 42 Puskesmas baru, 102 Puskesmas Pembantu, 52 buah Balai Pengo-batan, 3 buah Rumah Sakit Umum.

Produksi pertanianpun meningkat dengan cukup menggembi-

865

rakan. Misalnya Jika pada tahun 1978/79 produksi padi dan ja-gung hanya berjumlah masing-masing 8.259 ton dan 13.444 ton, maka pada tahun 1983/84 meningkat masing-masing menjadi 42.556 ton dan 50.265 ton.

Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di segala sektor di daerah propinsi Timor Timur, anggaran pemba-ngunan yang dialokasikan untuk daerah tersebut selalu mening-kat setiap tahun. Secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut : Jika pada tahun 1978/79 jumlah alokasi anggaran un-tuk Timor Timur adalah Rp. 7,5 milyar, maka pada tahun 1979/80 naik menjadi Rp. 9,2 milyar (+ 22,7%). Tahun 1980/81 meningkat lagi menjadi Rp. 19,4 milyar (110,9%), pada tahun 1981/82 menjadi Rp. 29,5 milyar.(+ 52%),.pada tahun 1982/83 naik lagi menjadi Rp. 41,144 milyar (+ 39,4%). Dan tahun ter-akhir Repelita III (1983/84) menjadi Rp. 41,963 milyar. (+2,0%). Rata-rata kenaikan alokasi anggaran per tahun se-lama Repelita III adalah sebesar kurang lebih 45,4%. Perkem-bangan alokasi anggaran untuk propinsi Timor. Timur sejak ta-hun 1979/80 sampai dengan tahun 1983/84 dapat dilihat pada label XIV - 11.

2. Pelaksanaan Pembangunan Tahun 1979/80 - 1983/84

a. Bidang Pemerintahan

Kegiatan bidang pemerintahan yang telah dilakukan selama ini adalah memantapkan kondisi sosial politik dan administra-si serta aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Surat Kepu-tusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 dan Nomor 11 Tahun 1983 te-lah diangkat sejumlah 4.642 orang Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari putera daerah Timor Timur yang sebagian besar terdiri tenaga administrasi, guru-guru dan tenaga di bidang kesehatan. Jumlah pegawai negeri sipil yang pengangkatannya telah diselesaikan sejak tahun 1976/77 - 1983/84 adalah seba-nyak 9.617 orang. Dalam rangka usaha penanggulangan penduduk yang terkena musibah keganasan gerombolan pengacau keamanan, pada tahun 1983/84 telah dikembalikan pengungsi Atauro ke kampung masing-masing sebanyak 1.000 KK (4.000 orang). Kepada mereka masih diberikan bantuan biaya hidup, bantuan peralatan pertanian dan bibit yang diperlukan sampai pertanian yang di-kerjakan mendapat hasil.

Program PKK serta usaha peningkatan peranan wanita terus dilakukan dengan mengadakan kursus keterampilan P2WKSS di de-sa-desa. Peningkatan pendidikan dan keterampilan aparatur pe-merintah terus dilaksanakan setiap tahun. Pendidikan pemerin-

866

TABEL XIV - 11ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR,

1978/79 - 1983/84(ribuan rupiah)

*) Angka APBN

867

tahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar pada para pejabat/staf pemerintahan daerah Tingkat I Timor Timur, mengenai sistem pemerintahan daerah secara menyeluruh. Untuk tahun 1983/84 telah diselenggarakan berbagai penataran, seperti penataran P-4 bagi para pemuka tokoh masyarakat, pe-muka agama, serta para generasi muda di samping aparatur pe-merintah sendiri. Dalam rangka usaha membantu penduduk di, da-erah yang terpencil dan yang mengalami gangguan, keamanan GPK, selama Repelita III telah dilaksanakan pemukiman kembali pen-duduk sebanyak 2.227 KK ke daerah-daerah yang lebih baik untuk masa depan mereka.

b. Bidang Pendidikan

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), ma-ka pendidikan di Timor Timur diarahkan untuk meningkatkan ke-takwaan kepada Tuhan Yang Naha Esa, kecerdasan dan keteram-pilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan. Untuk mencapai tujuan terse-but di atas, selama Repelita III telah tersedia 407 buah ge-dung SD yang terdiri dari 1.652 ruang belajar, dengan 2.646 orang guru SD, dan murid SD sejumlah 99.430 anak. Di samping itu SLTP yang sudah ada berjumlah 35 buah, dengan murid seba-nyak 8.067 anak, dan 431 tenaga pengajar. Jumlah SLTA yang sudah ada sebanyak 7 buah, dengan 1.713 orang murid dengan 105 orang tenaga pengajar.

Dalam tahun 1983/84 telah diberikan beasiswa kepada 49 orang pelajar/mahasiswa yang menuntut pelajarannya di luar daerah Timor Timur antara lain dalam bidang-bidang pertanian, teknik, dan pemerintahan, diberbagai akademi dan perguruan tinggi, sedangkan untuk pengadaan guru selama tahun 1983/84 telah diberikan pula beasiswa kepada 414 orang putra daerah yang dididik di SPG Dilli. Di samping itu dalam rangka pening-katan mutu dan keterampilan guru telah diselenggarakan pena-taran kepada 1.020 orang guru di samping diselenggarakannya kursus KPG di Dili.

Selain usaha-usaha peningkatan mutu guru maka dalam tahun 1983/84 telah diadakan pengadaan 70.000 buah buku sebagai sa-rana pelengkap dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pendidikan non formal kepada siswa untuk berbagai tingkat keahlian seperti tukang kayu, tukang batu, elektronik, insta-lator listrik, montir motor, tukang jahit, ukir-ukiran dan lain sebagainya terus ditingkatkan dan dilakukan secara ter-padu melalui kerjasama antar Departemen.

868

c. Bidang Kesehatan

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah Timor Timur Pemerintah telah mengadakan usaha-usaha untuk memberi-kan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menda-patkan pelayanan kesehatan yang merata serta terjangkau oleh masyarakat.

Selama Repelita III berbagai hasil positip secara berta-hap telah dapat dicapai antara lain telah selesai dibangun 3 buah Rumah Sakit Kabupaten, 42 buah Puskesmas, 102 buah Pus-kesmas Pembantu, 52 buah Balai Pengobatan. Di samping itu te-lah selesai pula dibangun Kantor Kanwil Departemen Kesehatan di Dili. Dalam rangka peningkatan keterampilan tenaga parame-dis pada tahun 1983/84 telah dilaksanakan pendidikan lanjutan tenaga paramedis 10 orang di Jakarta, latihan bagi 100 orang naga Pos Kesehatan, dan latihan pengelolaan alat dan sarana kesehatan untuk 20 orang di Dilli. Di samping itu Sekolah Pe-rawat Kesehatan Dilli telah menghasilkan sebanyak 27 orang tenaga kesehatan. Tenaga-tenaga tersebut telah ditempatkan di puskesmas-puskesmas di daerah.

d. Bidang Sosial

Bidang kesejahteraan sosial di Propinsi Timor Timur telah meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang menga-lami berbagai masalah sosial akibat kemiskinan, keganasan GPK, keterlantaran dan keterbelakangan. Guna menunjang maksud tersebut maka selama Repelita III telah ditingkatkan berbagai sarana dan prasarana sosial untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu juga telah dilaksanakan berbagai usaha bimbingan dan penyuluhan kesejah-teraan sosial bagi masyarakat agar lebih mampu dan bertang-gung jawab dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakatnya.

Selama tahun 1983/84 telah dikirim sebanyak 98 orang anak terlantar ke panti asuhan di luar Timor Timur. Di samping itu telah. kembali 65 orang anak yang telah selesai dididik di berbagai panti asuhan di luar Timor Timur ke tempat asalnya.

Sebanyak 3400 orang anak terlantar dan para cacat yang berada di Dilli: telah mendapatkan santunan dengan sistem luar pantiasuhan. Di samping itu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan wanita agar dapat memenuhi kebutuhan. hidupnya

869

sendiri telah diberikan pendidikan keterampilan kepada 2.000 orang wanita.

Sekaligus dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Timor Timur dilakukan pula pembinaan terhadap 400 orang Gene-rasi Muda, serta pemberian perangsang kesejahteraan sosial bagi 1.240 orang peserta.

e. Bidang Pertanian dan Pengairan

Tujuan pembangunan bidang pertanian dan pengairan di Pro-pinsi Timor Timur adalah untuk meningkatkan produksi pertani-an dalam memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan ekspor dan meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat di daerah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut maka selama Repelita III telah diadakan usaha-usaha perluasan areal pertanian, rehabilitasi prasarana pertanian serta pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian. Perluasan areal pertanian pangan selama Repelita III menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pada tahun 1983 luas areal tanaman pangan berjumlah 21.530 ha, diban-dingkan tahun 1979 hanya seluas 13.798 ha. Dengan demikian terdapat peningkatan seluas 7.542 ha.

Dengan dilaksanakannya rehabilitasi dan pembangunan baru irigasi sedang kecil dan sederhana, maka produksi pangan pada tahun 1983 meningkat dari 15.921 ton pada tahun 1979 menjadi 52.556 ton tahun 1983. Produksi jagung pada tahun 1979 ber-jumlah 31.360 ton meningkat menjadi 68.200 ton pada tahun 1982 yang berarti kenaikan 117,5%. Namun pada tahun 1983 pro-duksi jagung turun menjadi 50.265 ton. Hal tersebut terjadi menurut dugaan sementara karena adanya kecenderungan perobah-an pola pertanian jagung ke pertanian padi sawah. Usaha pe-ningkatan populasi ternak belum sepenuhnya berhasil, namun telah mulai menunjukkan adanya perobahan yang menggembirakan. Ratio jumlah ternak terhadap penduduk berangsur-angsur telah naik dari 0,2 menjadi 0,3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi peternakan tersebut antara lain dengan mendatangkan bibit ternak dari luar Propinsi Timor Timur, pe-nekanan terhadap angka kematian melalui vaksinasi, penyuluhan dan mencegah pemotongan liar. Dalam rangka usaha meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, tahun 1983/84 telah di-laksanakan pembangunan Balai Benih Induk (BBI), Brigade Pro-teksi Tanaman (BPT), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 6 lokasi serta perumahan bagi PPM, PPS, dan PPL. Di samping itu juga telah dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada para pe-tani melalui sistem demplot di kabupaten-kabupaten. Penyediaan

870

alat-alat pertanian serta pemeliharaan alat-alat traktor yang ada terus dilaksanakan.

f. Bidang Perhubungan dan Pariwisata

Bidang perhubungan memegang peranan yang sangat penting terutama dalam rangka membebaskan daerah-daerah terpencil sehingga dapat berhubungan dengan daerah tetangganya yang akhirnya menuju kepada peningkatan lalu-lintas manusia, ba-r a n g dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama Repelita III di bidang perhubungan dan pariwisata te-lah dilaksanakan pembangunan sarana-sarana perhubungan baik darat, laut dan udara serta sarana penunjang seperti kegiatan bangunan di bidang meteorologi dan geofisika, antara lain lapangan terbang Komoro telah selesai dibangun dan dapat di-darati pesawat jenis Fokker 28.

Dalam bidang perhubungan laut telah selesai dilaksanakan rehabilitasi pelabuhan Dili serta berbagai fasilitasnya. Un-tuk memperlancar bongkar muat barang-barang di pelabuhan pada tahun 1983/84 telah diperlebar alur masuk kapal ke pelabuhan Dili. Pembangunan sebuah kapal panda telah dilaksanakan. Di-samping itu survai pembangunan pelabuhan laut di Baucau dan Los Palos sedang dalam pelaksanaan untuk menentukan lokasi dermaga di bagian timur Propinsi Timor Timur. Di bidang per-hubungan darat. kegiatan diarahkan kepada penunjangan kesela-matan lalu lintas jalan raga seperti pendirian rambu-rambu jalan dan keselamatan arus lalu-lintas jalan raya. Dalam rangka memperlancar hubungan arus lalu lintas orang dan ba-rang (terutama 9 bahan pokok) antar daerah selama Repelita III telah ditingkatkan jalan kabupaten sepanjang ± 220 km dan 13 buah jembatan(525 m). Untuk mempercepat perhubungan ka-bupaten dan kecamatan telah dilaksanakan pembangunan penun-jangan jalan sepanjang 1.244 km melalui program Inpres Penun-jangan Jalan.

Dalam bidang pelayanan Pos dan Telekomunikasi telah diba-ngun sebuah Kantor Pos di Dili dan beberapa Kantor Pos Pem-bantu, sedangkan Kantor Telekomunikasi yang baru akan segera dibangun di Dili sebagai pengganti kantor yang lama.

g. Bidang Air Bersih dan Perumahan Rakyat

Usaha peningkatan penyediaan air bersih ditujukan kepada penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pede-saan. Untuk menjamin tersedianya air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, selama Repelita III telah diting-

871

katkan penyediaan air bersih di kota Dili (56 liter/detik), Baucau (51 liter/detik) dan Maliana (7 liter/detik). Dalam tahun 1983/84 telah dilaksanakan pengadaan dan pemasangan pipa CIP + 8.000 m, pembangunan intake dan reservoir dengan kapasitas 100 m3. Di bidang perumahan rakyat, oleh Perum Perumnas telah selesai dibangun rumah sederhana sebanyak 564 buah di Dilli. Di samping itu dalam rangka membantu rakyat yang terkena musibah akibat keganasan gerombolan pengacau te-lah dibangun rumah sebanyak 1.500 buah, tersebar di beberapa kabupaten.

h. Bidang Penerangan

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan pene-rangan ke semua daerah sampai ke pedesaan, selama Repelita III telah ditingkatkan kegiatan penerangan mengenai pembangu-nan dan pemerintahan melalui prasarana penerangan yang sudah selesai dibangun antara lain Stasiun Relay TVRI 7 buah, Pus-penmas dan RRI di Dili. Untuk memperluas daya cakup penerang-an di Propinsi Timor Timur tahun 1983/84 telah dilaksanakan beberapa kegiatan penerangan, antara lain penerbitan poster-poster serta pamflet, spanduk yang ditujukan kepada masyara-kat yang terkena gangguan keamanan. Di samping itu juga dia-dakan acara tatap muka dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang kemajuan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Ti-mor Timur.

i. Bidang Keagamaan

Selama Repelita III, pembangunan di bidang keagamaan di Propinsi Timor Timur dilaksanakan dengan peningkatan prasara-na dan bimbingan kehidupan beragama bagi seluruh rakyat. Un-tuk mencapai maksud tersebut di atas, sampai tahun 1983/84 telah dilaksanakan perbaikan gereja Katolik sebanyak 143 bu-ah, perbaikan gereja Protestan 54 buah, perbaikan mesjid 45 buah, dan sejumlah Pura/tempat ibadah Hindu. Di samping itu kepada para rohaniawan diberikan Juga bantuan seperlunya.

j. Bidang Lain-lain

Bidang lain-lain seperti kelistrikan, perindustrian, pe-ningkatan peranan wanita, dan perdagangan selama Repelita III juga terus ditingkatkan secara bertahap. Untuk meningkatkan kapasitas tenaga listrik telah dilaksanakan penambahan pra-sarana dan saran kelistrikan di daerah-daerah kabupaten. Di samping itu juga telah dilaksanakan program listrik masuk desa pada beberapa kabupaten antara lain Dili, Maliana, Manatuto,

872

dan lain-lain. Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk me-ngembangkan industri kecil dan kerajinan rakyat, dengan mem-perbaiki industri yang rusak seperti pabrik roti, pabrik kopi bubuk, pabrik pertenunan, dan lain-lain. Juga telah dilaksa-nakan peningkatan bagi para pengrajin melalui pendidikan dan ketrampilan untuk dapat lebih berkembangnya industri kecil dan kerajinan rakyat di daerah-daerah. Peningkatan perdagang-an telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan antara l a i n dengan terciptanya stabilitas harga 9 bahan pokok baik kota maupun di pedesaan. Realisasi ekspor komoditi kopi sejak tahun 1979 berangsur-angsur menunjukkan kenaikan. Pada tahun 1979 volume ekspor kopi hanya 2.569 ton, sedang tahun 1983 telah meningkat menjadi 5.505,5 ton. Perdagangan ekspor komoditi lain yang mulai berkembang adalah kopra dan kemiri

873