Pembangunan Daerah dalam Angka Tahun 2012

8/12/2019 Pembangunan Daerah dalam Angka Tahun 2012

http://slidepdf.com/reader/full/pembangunan-daerah-dalam-angka-tahun-2012 1/311



PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA 2012

K ATA

PENGANTAR







K A T A P E N G A N T A R i

KATA PENGANTAR DEPUTI

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012(PDDA) ini merupakan kelanjutan dari

publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data

dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2005

sampai dengan 2012. Yang, mencakup enampokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi

wilayah, (ii). kondisi fisikwilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian

daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup

Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian

lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Uraian dari setiap pembahasan dalam laporan ini tentunya belum menggambarkan

perkembangan dari keseluruhan aspek pembangunan, karena keterbatasan ketersediaan data.

Namun, dalam penyusunan laporan mendatang diharapkan dapat terus disempurnakan dengan

berbagai indikator yang lebih relevan, cakupan informasi yang lebih luas dan mutakhir sejalan

dengan kemudahan dalam perolehan data dari berbagai instansi terkait.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam

penyusunan laporan ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna

menyempurnakan Laporan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2012

Deputi Bidang Pengembangan Regional

dan Otonomi Daerah

Max H. Pohan




ii K A T A P E N G A N T A R




TIM

PENYUSUN









iv T I M P E N Y U S U N




D AFTAR

ISI







D A F T A R I S I v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Deputi i

Tim Penyusun iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xxxi

BAB 1. PROFIL PEMBANGUNANSUMATERA 1-1

1.1. ADMINISTRASI WILAYAH 1-1

1.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 1-2

1.2.1. Kependudukan 1-2

1.2.2. Ketenagakerjaan 1-4

1.2.3. Kesehatan 1-9

1.2.4. Pendidikan 1-11

1.2.5. Kemiskinan 1-12

1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1-14

1.3. PEREKONOMIAN DAERAH 1-15

1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1-15

1.3.1.1. PDRB MenurutLapangan Usaha 1-15

1.3.1.2. PDRB MenurutPenggunaan 1-18

1.3.2. Investasi PMA dan PMDN 1-20

1.3.3. Perdagangan Ekspor dan Impor 1-21

1.3.4. KomoditasdanSektor Unggulan Daerah 1-22

1.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 1-27

1.4.1. InfrastrukturJalan 1-27

1.4.2. InfrastrukturEnergiListrik 1-29

1.4.3. Infrastruktur Telekomunikasi 1-30

1.4.4. Infrastruktur Air Bersih 1-32

1.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1-32

1.5.1. Sumber Daya Alam 1-32

1.5.2. Lingkungan Hidup 1-34

BAB 2. PROFIL PEMBANGUNANJAWABALI 2-1







2.2.5. Kemiskinan 2-132.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2-14




vi D A F T A R I S I







2.3.4. Komoditas dan Sektor Unggulan Daerah 2-23


2.4.1. Infrastruktur Jalan 2-29

2.4.2. Infrastruktur Energi Listrik 2-31






BAB 3. PROFIL PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA 3-1








3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3-133.3. PEREKONOMIAN DAERAH 3-13


3.3.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha 2-13

3.3.1.2. PDRB Menurut Penggunaan 2-16






3.4.2. Infrastruktur Energi Listrik 3-283.4.3. Infrastruktur Telekomunikasi 3-29








D A F T A R I S I vii

BAB 4. PROFIL PEMBANGUNAN KALIMANTAN 4-1
























BAB 5. PROFIL PEMBANGUNAN SULAWESI 5-1









5.3. PEREKONOMIAN DAERAH 5-145.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2-14









5.4.3. Infrastruktur Telekomunikasi 5-305.4.4. Infrastruktur Air Bersih 5-32




viii D A F T A R I S I




BAB 6. PROFIL PEMBANGUNAN MALUKU 6-1















6.3.4. Komoditas dan Sektor Unggulan DaeraH 6-20





6.4.4. Infrastruktur Air Bersih 6-286.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 6-29



BAB 7. PROFIL PEMBANGUNAN PAPUA 7-1




7.2.2. Ketenagakerjaan 7-37.2.3. Kesehatan 7-8






7.3.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha 7-13

7.3.1.2. PDRB Menurut Penggunaan 7-17


7.3.3. Perdagangan Ekspor dan Impor 7-197.3.4. Komoditas dan Sektor Unggulan Daerah 7-20




D A F T A R I S I ix












x D A F T A R I S I




D AFTAR

T ABEL







D A F T A R T A B E L xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-1

Tabel 1-2. Distribusi Pulau Menurut Provinsi dan Status Penamaan di WilayahSumatera Tahun 2009 1-1

Tabel 1-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sumatera Menurut Provinsi 1-2

Tabel 1-4. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Wilayah Sumatera Tahun

2010 1-3

Tabel 1-5. Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan

di Wilayah Sumatera (Februari 2012) 1-5

Tabel 1-6. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan

di Wilayah Sumatera (Februari 2012 1-5Tabel 1-7. Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja

Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah

Sumatera (Februari 2012) 1-6

Tabel 1-8. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi danLapangan

Usaha di Wilayah Sumatera, (Februari 2012) 1-7

Tabel 1-9. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Wilayah

Sumatera (Februari 2009-Februari 2012) 1-7

Tabel 1-10. Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut dan WilayahPerkotaa/Perdesaan , Februari 2011 1-8

Tabel 1-11. Distribusi Persentase Pengangguran terbuka menurut Provinsi dan

Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan di Wilayah Sumatera (Februari

2012) 1-9

Tabel 1-12. Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan

2010. 1-10

Tabel1-13. Persentase Kelahiran Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran

Terakhir Tahun 2011 1-11

Tabel 1-14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek HurufMenurut Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2009-2011 1-11

Tabel 1-15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Usia Sekolah Tahun

2009-2011 1-12

Tabel 1-16. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Wilayah Sumatera

Tahun 2006-2012 (Februari) 1-13

Tabel 1-17. Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Dalam Priode 2004-

2012 1-13

Tabel 1-18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Wilayah

Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sumatera Tahun 2012 1-14




xii D A F T A R TA B E L

Tabel 1-19. Indek Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera

Tahun 2006-2010 1-14

Tabel 1-20. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Atas Dasar Harga

Konsta (ADHK) Tahun 2000,2007-2011 1-15

Tabel 1-21. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Menurut Lapangan UsahaTahun 2006-2010 ADHK Tahun 2010 (persen/tahun) 1-15

Tabel 1-22. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha di

Wilayah Sumatera Tahun 2011 ADHB 1-17

Tabel 1-23. Peran PDRB Provinsi dalam Pembentukan PDRB Wilayah Sumatera

dan PDRB Total 33 Provinsi Tahun 2011 (persen) 1-17

Tabel 1-24. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011

Atas Dasar Harga Berlaku 1-18

Tabel 1-25. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 1-19

Tabel 1-26. Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera Menurut Penggunaan Tahun

2007-2011 (persen/tahun) 1-19

Tabel 1-27. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 1-20

Tabel 1-28. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp) dan Jumlah Proyek

MenurutProvinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011 1-20

Tabel 1-29. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta USD) dan Jumlah Proyek

Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011 1-21

Tabel 1-30. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera

Tahun 2006-2010 (Juta USD) 1-21

Tabel 1-31. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera

Tahun 2006-2010 (Juta USD) 1-22 Tabel 1-32. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi

di Wilayah Sumatera Tahun 2006-2012 1-23

Tabel 1-33. Perkembangan Produksi Luas Panen dan Produktivitas Tanaman PadiMenurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2012 1-23

Tabel 1-34. Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah

Sumatera Tahun 2011 1-24

Tabel 1-35. Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan Meurut Provinsi di Wilayah


Tabel 1-36. Perkembangan Ternak Besar di Wilayah Sumatera Tahun 2005-2011 1-25

Tabel 1-37. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2009 1-25

Tabel 1-38. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun

2009 1-26




D A F T A R T A B E L xiii

Tabel 1-39. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Sumatera Tahun

2007 dan 2010 (ton) 1-26

Tabel 1-40. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Wilayah Sumatera Tahun

2005 dan 2010 (ton) 1-27

Tabel 1-41. Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Status Kewenangan di Wilayah Sumatera

Tahun 2008 dan 2010 1-27

Tabel 1-42. Kondisi Jalan Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010 1-29

Tabel 1-43. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah


Tabel 1-44. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan

Konsumsi Listrik Perkapita 1-30

Tabel 1-45. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Telepon

kabel dan Penerimaan SInyal Telepon Selular 1-31

Tabel 1-46. Umlah Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat Menurut Provinsi di

Wilayah Sumatera Tahun 2007 1-32

Tabel 1-47. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan

Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d.

Bulan September 2009) di Wilayah Sumatera 1-33

Tabel 1-48. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan

menurut Provinsi dan Jenis Gangguan, 2002, 2005 & 2008 1-34

Tabel 1-49. Jumlah Titik Panas Terpantau Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera

Tahun 2005-2009 1-35

Tabel 1-50. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sumatera Menurut Provinsi Tahun

2010. (dalam hektar) 1-36

Tabel 1-51. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penangannya di Sumatera 1-36

Tabel 2-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010, Menurut Ditjen

Kemendagri 2-1

Tabel 2-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2009 2-1

Tabel 2-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Jawa-Bali Menurut Provinsi 2-2

Tabel 2-4. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi

di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010 2-4


di Wilayah Jawa- Bali (Februari 2012) 2-5


di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-5

Tabel 2-7. Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja




xiv D A F T A R TA B E L

Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-6

Tabel 2-8. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan

Lapangan Usaha Di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-7

Tabel 2-9. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi

Tahun 2009 dan 2012 (Februari) 2-7

Tabel 2-10. Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah

Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-8

Tabel 2-11. Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut

Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-9

Tabel 2-12. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010 2-10Tabel 2-13. Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun

2011. 2-11

Tabel 2-14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf

Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2011 2-12

Tabel 2-15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi

Tahun 2009,2011 2-12

Tabel 2-16. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali,

Tahun 2006-2012 2-13

Tabel 2-17. Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2-14

Tabel 2-18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Jawa-Bali Menurut

Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012 2-14

Tabel 2-19. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali

Tahun 2006-2010 2-15

Tabel 2-20. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Atas

Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2007-2011 (Persen) 2-15

Tabel 2-21. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2006-2010. (Persen) 2-16

Tabel 2-22. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Menurut LapanganUsaha Atas Dasar Harga Konstan2000,Tahun 2010 (Persen) 2-16

Tabel 2-23. Struktur Ekonomi ADHB Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2011,

(persen) 2-17

Tabel 2-24. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Jawa-Bali

dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 2-18

Tabel 2-25. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000

Menurut Provinsi di Wilayah Jawa BaliTahun 2007-2011,

(dalam Ribu Rupiah. 2-18Tabel 2-26. Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan




D A F T A R T A B E L xv

Di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2-19

Tabel 2-27. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-

2011, (dalam persen) 2-20

Tabel 2-28. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan Di

Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000 2-20

Tabel 2-29. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah

Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2011 2-21

Tabel 2-30. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah

Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2011 2-21

Tabel 2-31. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2006-2010. (dalam juta US$) 2-22

Tabel 2-32. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-BaliTahun 2006-2010. (dalam juta US$) 2-22

Tabel 2-33. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2006-2010. (dalam juta US$) 2-23

Tabel 2-34. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi

di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2012 2-23


di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012 2-24

Tabel 2-36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Jawa-Bali Tahun

2007-2012 2-24

Tabel 2-37. Perkembangan Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman

Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2004-2011 2-25

Tabel 2-38. Produksi Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011.

(dalam ton) 2-26

Tabel 2-39. Luas Areal Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun

2011. (dalam ha) 2-26

Tabel 2-40. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa-BaliTahun 2005-2011 2-27

Tabel 2-41. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 2-27

Tabel 2-42. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2005-2011 2-28

Tabel 2-43. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011,

(ribu ekor) 2-28

Tabel 2-44. Perkembangan Produksi Perikanan tangkap Menurut Provinsi

di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2010, (ton) 2-29

Tabel 2-45. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi




xvi D A F T A R TA B E L

di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2010, (ton) 2-29

Tabel 2-46. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Pembinaannya di Wilayah

Sumatera Tahun 2008 dan 2010 2-30

Tabel 2-47. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 2-31

Tabel 2-48. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Jawa-

Bali Tahun 2011 2-32




Kabel dan Penerimaan Sinyal Telpon Seluler 2-34

Tabel 2-51. Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut

Provinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010 2-35

Tabel 2-52. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang PenunjukanKawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d.

Bulan September 2009) 2-36


menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008 2-37

Tabel 2-54. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Jawa-Bali Menurut Provinsi Tahun


Tabel 2-55. Jumlah DAS Berdasarkan TingkatPrioritas penanganannya

di Jawa-Bali Tahun 2007 2-38

Tabel 3-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010 3-1

Tabel 3-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2009 3-1

Tabel 3-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Nusa Tenggara Menurut

Provinsi 3-2

Tabel 3-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sumatera Menurut Kelompok

Usia, Tahun 2010 3-2


di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010 3-3


di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-4


di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-5

Tabel 3-8. Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja

Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di

Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 3-5

Tabel 3-9. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan LapanganUsaha Di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-6




D A F T A R T A B E L xvii

Tabel 3-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah Nusa

Tenggara Tahun 2009 dan 2012 (Februari) 3-7


Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-7

Tabel 3-12. Distribusi Persentase Pengangguran TerbukaMenurut Provinsi dan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara

(Februari 2012) 3-7

Tabel 3-13. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan 2010 3-9

Tabel 3-14. Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun

2011 3-10


Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2011. 3-10

Tabel 3-16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah AntarprovinsiTahun 2009,2011 3-11

Tabel 3-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Nusa

Tenggara, Tahun 2006-2012 3-12


Tabel 3-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Nusa Tenggara

Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012). 3-12

Tabel 3-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Nusa

TenggaraTahun 2006-2010 3-13

Tabel 3-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa TenggaraAtas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2007-2012 (Persen) 3-13

Tabel 3-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010. (Persen) 3-14

Tabel 3-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Menurut

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010 (Persen). 3-14

Tabel 3-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011,

(persen). 3-15

Tabel 3-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah

Nusa Tenggara dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 3-16Tabel 3-26. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000

Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2010, (Ribu

Rupiah) 3-16

Tabel 3-27. Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 3-17

Tabel 3-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2007-2011, (persen). 3-18





xviii D A F T A R TA B E L

Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2000. 3-18

Tabel 3-30. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek

Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tnggara Tahun 2007-2011 3-19

Tabel 3-31. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah ProyekMenurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2010 3-19

Tabel 3-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2006-2010. (dalam persen). 3-20

Tabel 3-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2006-2010. (dalam persen) 3-20


di Nusa Tenggara Tahun 2012 3-21

Tabel 3-35. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman PadiMenurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 3-22

Tabel 3-36. Produksi dan Luas Panen Tanaman Palawija Menurut Provinsi

di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 3-22

Tabel 3-37. Perkembangan Produksi (ton) dan Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan


Tabel 3-38. Produksi (ton) dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi


Tabel 3-39. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Nusa

Tenggara Tahun 2005-2009 3-24

Tabel 3-40. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun

2011 3-24

Tabel 3-41. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah

Nusa Tenggara Tahun 2005-2011 3-24

Tabel 3-42. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2011 3-25

Tabel 3-43. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Wilayah

Nusa Tenggara Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 3-25

Tabel 3-44. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi

di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 3-26

Tabel 3-45. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah

Nusa Tenggara 3-26

Tabel 3-46. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010 3-28


Nusa Tenggara Tahun 2011 3-28






xx D A F T A R TA B E L

(Februari 2012) 4-9



2011 4-11


Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2011. 4-11


Tahun 2009,2011 4-12

Tabel 4-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan,

Tahun 2006-2012 4-13


Tabel 4-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan Menurut

Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012). 4-14

Tabel 4-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah KalimantanTahun 2006-2010 4-14

Tabel 4-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan

Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2007-2012 (Persen) 4-15

Tabel 4-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan Menurut Lapangan Usaha


Tabel 4-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan Menurut

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010 (Persen). 4-16

Tabel 4-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011, (persen). 4-17

Tabel 4-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB WilayahKalimantan dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 4-17

Tabel 4-26. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000

Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2010, (Ribu Rupiah) 4-18


Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 4-18

Tabel 4-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Kalimantan

Tahun 2007-2011, (persen). 4-18


Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2000. 4-19


Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011 4-19

Tabel 4-31. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek

Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011 4-20

Tabel 4-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2006-2010. (dalam persen). 4-20

Tabel 4-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan




D A F T A R T A B E L xxi


Tabel 4-34 Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Kalimantan dari tahun

2006-2010 4-21


di Kalimantan Tahun 2007-2012 4-22


di Kalimantan Tahun 2012 4-22

Tabel 4-37 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Kalimantan Tahun

2007-2012 4-23

Tabel 4-38 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Menurut Provinsi di Wilayah

Kalimantan Tahun 2012 (ton) 4-23

Tabel 4-39 Perkembangan Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Wilayah

Kalimantan Tahun 2005-2011 (ton) 4-24Tabel 4-40 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di

Wilayah Kalimantan Tahun 2008 (ton) 4-24

Tabel 4-41. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Kalimantan

Tahun 2005-2011 4-25

Tabel 4-42. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun

2011 4-25

Tabel 4-43. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun

2011 4-25


Kalimantan Tahun 2005 dan 2010 4-26

Tabel 4-45. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 4-26


Kalimantan 4-27

Tabel 4-47 Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi Tahun 2010 4-29


Kalimantan Tahun 2011 4-29


Konsumsi Listrik Perkapita. 4-30



Tabel 4-51 Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut

Provinsi di Wilayah Kalimantan 4-32


Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d.September 2009) di Wilayah Kalimantan 4-33




xxii D A F T A R TA B E L

Tabel 4-53 Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan


Tabel 4-54. Jumlah Titik Panas Terpantau Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2004-2008 4-35

Tabel 4-55. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Kalimantan Menurut Provinsi Tahun2010. (dalam hektar) 4-35

Tabel 4-56. Perkembangan Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di

Kalimantan 4-36

Tabel 5-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010 5-1

Tabel 5-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2009 5-1

Tabel 5-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sulawesi Menurut Provinsi. 5-2

Tabel5-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sulawesi Menurut Kelompok



di Wilayah Sulawesi, Tahun 2010. 5-4


di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-5

Tabel 5-7. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah

Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-5

Tabel 5-8. Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut

Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah

Sulawesi (Februari 2012) 5-6

Tabel 5-9. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan

Lapangan Usaha Di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-7

Tabel 5-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah

Sulawesi Tahun 2009 dan 2012 (Februari) 5-7


Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-8

Tabel 5-12. Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka

Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkandi Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-8



2011 5-10






D A F T A R T A B E L xxiii


Tahun 2009,2011 5-11

Tabel 5-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah

Sulawesi, Tahun 2006-2012 5-12

Tabel 5-18. Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 5-13Tabel 5-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi Menurut


Tabel 5-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi

Tahun 2006-2010 5-14

Tabel 5-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sulawesi Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2000, Tahun 2007-2012 (Persen) 5-14

Tabel 5-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Menurut Lapangan Usaha Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010 (Persen) 5-15

Tabel 5-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sulawesi Menurut LapanganUsaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010. (dalam persen) 5-15

Tabel 5-24. Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Wilayah

Sulawesi Tahun 2011, (dalam persen) 5-16

Tabel 5-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Sulawesi

dan Total 33 Provinsi Tahun 2011, (dalam persen) 5-17

Tabel5-26. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011, (dalam Ribu

Rupiah) 5-17

Tabel5-27. Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan DiWilayah Sulawesi Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 5-18

Tabel 4-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Sulawesi Tahun 2011,

(dalam persen) 5-18

Tabel 4-29. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran Per Provinsi Tahun

2011, (dalam %) 5-19


Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011 5-19


Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011 5-20

Tabel 5-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi


Tabel 5-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun

2006-2010. (dalam persen) 5-21

Tabel 5-34. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi Di

Wilayah Sulawesi Tahun 2011Tahun 2007-2011 5-21

Tabel 5-35. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi di

Sulawesi Tahun 2012 5-22




xxiv D A F T A R TA B E L

Tabel 5-36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Sulawesi Tahun

2007-2012 5-22

Tabel 5-37. Produksi (ton)dan Luas Panen (ha) Tanaman Palawija Menurut Provinsi

di Wilayah Sulawesi Tahun 2012 5-23

Tabel 5-38. Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di

Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2011 5-23

Tabel 5-39. Produksi (ton) dan Luas Areal (ha) Tanaman Perkebunan Menurut

Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 5-24

Tabel 5-40. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Sulawesi

Tahun 2005-2009 5-24

Tabel 5-41. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 5-25

Tabel 5-42. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi

Tahun 2011 5-25Tabel 5-43. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Wilayah

Sulawesi Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 5-26

Tabel 5-44. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah

Sulawesi Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 5-26


Sulawesi 5-27

Tabel 5-46. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi,Tahun 2010 5-28

Tabel 5-47. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sulawesi

Tahun 2011 5-29





Tabel 5-50. Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut

Provinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2010 5-32


Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi(s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Sulawesi. 5-33



Tabel 5-53. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sulawesi Menurut Provinsi Tahun


Tabel 5-54. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di Sulawesi 5-35

Tabel 6-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2010 6-1

Tabel 6-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2009 6-1




D A F T A R T A B E L xxv

Tabel 6-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Maluku Menurut Provinsi 6-2

Tabel6-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Maluku Menurut Kelompok



di Wilayah Maluku, Tahun 2010 6-3

Tabel 6-6. Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2011 6-4

Tabel 6-7. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2011 6-5

Tabel 6-8. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut

Provinsidan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011. (dalam

persen) 6-5

Tabel 6-9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 6-6

Tabel 6-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah

MalukuTahun 2009 dan 2012 (Februari) 6-7Tabel 6-11. Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah

Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Maluku (Februari 2012) 6-7

Tabel 6-12. Distribusi Persentase Pengangguran TerbukaMenurut Provinsi dan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandi Wilayah Maluku (Februari 2012) 6-7


Tabel 6-14 Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun

2011 6-10



Tabel 6-16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun

2009,2011 6-11

Tabel 6-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Maluku,

Tahun 2006-2012 6-12


Tabel 6-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku Menurut


Tabel 6-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun

2006-2010 6-13

Tabel 6-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000, 2007-2011(Persen) 6-13

Tabel 6-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku Menurut Lapangan Usaha Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010. (Persen) 6-14

Tabel 6-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tenggara Menurut

Lapangan Usaha Atas dasar harga Konstan 2000, tahun 2010(persen) 6-14

Tabel 6-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011, (dalam persen) 6-15

Tabel 6-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Maluku

dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 6-16Tabel 6-26. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000




xxvi D A F T A R TA B E L

Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2005-2010, (dalam Ribu

Rupiah) 6-16

Tabel 4-27. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah

Maluku Tahun 2011 Atas dasar harga berlaku 6-17

Tabel 4-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Maluku Tahun 2007-2011, (persen) 6-18

Tabel 6-29. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan Di Wilayah

Maluku Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 6-18


Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2006-2010 6-19


Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2006-2010 6-19

Tabel 6-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku Tahun

2006-2010. (dalam persen) 6-19

Tabel 6-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku Tahun

2006-2010. (dalam persen) 6-20

Tabel 6-34. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi Di

Wilayah MalukuTahun 2011Tahun 2007-2012 6-20

Tabel 6-35. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi di

Wilayah Maluku Tahun 2012 6-21

Tabel 6-36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Maluku Tahun 2007-2012,

(dalam ton) 6-21Tabel 6-37. Produksi TanamanPalawija Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun

2012, (dalam ton) 6-22

Tabel 6-38. Perkembangan Luas Areal (ha) dan Produksi Tanaman Perkebunan di

Wilayah Maluku Tahun 2008. 6-22

Tabel 6-39. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku

Tahun 2005-2009 6-23

Tabel 6-40. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku

Tahun 2007-2011 6-23

Tabel 6-41. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011 6-23

Tabel 6-42. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi

di Wilayah Maluku Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 6-24

Tabel 6-43. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah

Maluku Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 6-24


Maluku 6-25

Tabel 6-45 Kondisi JalanNasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010 6-26

Tabel6-46. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah NusaTenggara Tahun 2011 6-27




D A F T A R T A B E L xxvii

Tabel 6-47. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, RasioElektrifikasi dan

Konsumsi Listrik Perkapita. 6-27



Tabel 6-49. Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat MenurutProvinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2010 6-29



Bulan September 2009) di Wilayah Maluku 6-30



Tabel 6-52. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Maluku Menurut Provinsi Tahun


Tabel 6-53. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penangannya di Maluku 6-32

Tabel 7-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010 7-1

Tabel 7-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2009 7-1

Tabel 7-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilaya Papua Menurut Provinsi 7-2

Tabel7-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Papua Menurut Kelompok



di Wilayah Papua, Tahun 2010 7-3

Tabel 7-6. Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2012 7-4

Tabel 7-7. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2012 7-5

Tabel 7-8. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja

Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang

Ditamatkan Tahun 2012. (dalam persen) 7-5

Tabel 7-9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 7-6

Tabel 7-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2009 dan

2012 7-7

Tabel 7-11. Distribusi Pengangguran terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Papua,

Tahun 2012 7-7

Tabel 7-12. Komposisi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Antarprovinsi, Februari 2012 7-7



2011 7-10




xxviii D A F T A R TA B E L




Tahun 2009,2011 7-11

Tabel 7-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Papua,Tahun 2006-2012 7-12


Tabel 7-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua Menurut

Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012) 7-12

Tabel7-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun

2006-2010 7-13

Tabel 7-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2007-2012 (Persen) 7-13

Tabel 7-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua Menurut Lapangan Usaha


Tabel 7-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua Menurut Lapangan

Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010. (Persen) 7-14

Tabel 7-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011, (persen) 7-16

Tabel 7-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB

ADHB Wilayah Papua dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 7-16

Tabel 7-26. PDRB Per Kapita dengan Migas

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsi

di Wilayah Papua Tahun 2005-2010, (dalam Ribu Rupiah) 7-17


Di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 7-17

Tabel 7-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Papua

Tahun 2007-2011, (persen 7-18


Di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 7-18


Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2011 7-19


Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2011 7-19

Tabel 7-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun

2006-2010 7-19

Tabel 7-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun

2006-2010 7-20




D A F T A R T A B E L xxix

Tabel 7-34. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Papua Tahun

2006-2010 7-20


Di Wilayah Papua Tahun 2007-2012 7-21

Tabel 7-36. Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi Menurut Provinsi

di Wilayah Papua Tahun 2012 7-21

Tabel 7-37. Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Palawija di Wilayah Papua Tahun

2007-2012 7-21

Tabel 7-38. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku

Tahun 2005-2009 7-22

Tabel 7-39. Produksi (Ton) dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi

di Wilayah Papua Tahun 2011 7-22

Tabel 7-40. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah PapuaTahun 2007-2011 7-23

Tabel 7-41. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011 7-23

Tabel 7-42. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011 7-23


Papua Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 7-24

Tabel 7-44. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut

Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 7-24


Papua 7-25

Tabel 7-46. Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010. 7-26

Tabel 7-47. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2011 7-27




Kabel dan Penerimaan Sinyal Telpon Seluler 7-28Tabel 7-50. Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut

Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2010 7-29



Bulan September 2009) di Wilayah Papua. 7-30


menurut Provinsi dan Jenis Gangguan, 2005 dan 2008 7-31

Tabel 7-53. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Papua Menurut Provinsi Tahun 2007.

(dalam hektar) 7-32




xxx D A F T A R TA B E L




D AFTAR

G AMBAR







D A F T A R G A M B A R xxxi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1: Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Provinsi di

Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-3

Gambar 1-2: Distribusi Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan

Sex Ratio di Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-4

Gambar 1-3: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sumatera Periode 2005-

2012 (Februari) 1-4

Gambar 1-4: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Sumatera Menurut

Lapangan Usaha (Februari 2012) 1-6

Gambar 1-5: Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah

Sumatera (Februari 2012) 1-8

Gambar 1-6: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah

Sumatera Tahun 2007-2010 1-9

Gambar 1-7: Persentase Balita dengan Status Tinggi Badan Pendek (Stunting)

Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Pada Tahun 2007 dan 2010 1-10

Gambar 1-8: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah

Sumatera Tahun 2006-2012 1-12

Gambar 1-9: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah

Sumatera Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2005 dan 2010, (persen) 1-16

Gambar 1-10: Distrubusi Persentase PDRB Wilayah Sumatera Menurut Penggunaan

Tahun 2011 1-18

Gambar 1-11: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density )

Menurut Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-28

Gambar 1-12: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi

di Wilayah Sumatera Tahun 2011 1-31

Gambar 1-13: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan

Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 1-33

Gambar 1-14: Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi

di Wilayah Sumatera Tahun 2005 dan 2008 1-37


Wilayah Jawa Bali Tahun 2010 2-3

Gambar 2-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Jawa-

Bali Periode 2005-2012 2-4




xxxii D A F T A R G AM B A R

Gambar 2-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Jawa- Bali Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2012 2-6

Gambar 2-4: Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Jawa- Bali, Tahun 2012 2-8


Jawa Bali Tahun 2007-2010 2-10

Gambar 2-6: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali Pada Tahun

2007 dan 2010 2-11


Jawa-Bali, Tahun 2006-2012 2-13

Gambar 2-8: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar

Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 (persen) 2-17

Gambar 2-9: Kontribusi Komponen Penggunaan terhadap PDRB di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2011, (dalam persen) 2-19

Gambar 2-10: Total PanjangJalandanKerapatanJalan (Road Density ) AntarProviinsi

Di Wilayah Jawa Bali 2-30

Gambar 2-11: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Jawa Bali 2-31

Gambar 2-12: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut

Provinsi Di Wilayah Jawa Bali 2-34

Gambar 2-13: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Jawa Bali Berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan KawasanHutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 2-36


di Wilayah Jawa – Bali Tahun 2005 dan 2008 2-39


Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010 3-3

Gambar 3-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Nusa Tenggara

Periode 2005-2012 (Februari) 3-4

Gambar 3-3: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Nusa Tenggara

Menurut Lapangan Usaha (Februari 2012) 3-6

Gambar 3-4: Estimasi UmurHarapanHidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah

Nusa Tenggara Tahun 2007-2010 3-8

Gambar 3-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Sumatera Pada Tahun 2007 dan

2010) 3-9


Nusa Tenggara, Tahun 2006-2012 3-11

Gambar 3-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Nusa Tenggara




D A F T A R G A M B A R xxxiii

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2005 dan 2011. (persen) 3-15

Gambar 3-8: Struktur PDRB Penggunaan ADHB Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2011, (dalam persen) 3-17

Gambar 3-9: Perkembangan Neraca Petrdagangan di Kepulauan Nusa Tenggara 3-21

Gambar 3-10: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) Antar

Proviinsi Di Wilayah Nusa Tenggara 3-27

Gambar 3-11: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Nusa Tenggara 3-27

Gambar 3-12: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut

Provinsi Di Wilayah Nusa Tenggara 3-29

Gambar 3-13: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Nusa Tenggara Berdasarkan




di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2005 dan 2008 3-34


Wilayah Kalimanatan Tahun 2010 4-4

Gambar 4-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Kalimantan Periode

2005-2012 (Februari) 4-5

Gambar 4-3: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah KalimantanMenurut Lapangan Usaha (Februari 2012) 4-7


Kalimantan Tahun 2007-2010 4-9

Gambar 4-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan

Pada Tahun 2007 dan 2010 4-10


Kalimantan, Tahun 2006-2012 4-12

Gambar 4-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah KalimantanAtas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011.

(dalam persen) 4-16

Gambar 4-8: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) AntarProviinsi

Di Wilayah Kalimantan 4-28

Gambar 4-9: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Kalimantan (Km) 4-28


di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 4-31




xxxiv D A F T A R G AM B A R

Gambar 4-11: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Kalimantan Berdasarkan




di Wilayah Kalimantan Tahun 2005 dan 2008 4-36

Gambar 5-1: Perkembangan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)

Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2000 dan 2010 5-3

Gambar 5-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sulawesi Periode

2005-2012 (Februari) 5-4

Gambar 5-3: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Sulawesi Menurut

Lapangan Usaha (Februari 2012) 5-6


Sulawesi Tahun 2007-2010 5-9

Gambar 5-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi

Pada Tahun 2007 dan 2010 5-10


Sulawesi, Tahun 2006-2012 5-12

Gambar 5-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sulawesi Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011. (dalam persen) 5-16

Gambar 5-8: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) AntarProviinsiDi Wilayah Sulawasi 5-27

Gambar 5-9: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Sulawesi(Km) 5-28


di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 5-31

Gambar 5-11: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi Berdasarkan



Gambar 5-12: Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsidi Wilayah Sulawesi Tahun 2005 dan 2008 3-36


Antarprovinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2000 dan 2010 6-3

Gambar 6-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Maluku Periode 2005-

2011 6-4

Gambar 6-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Maluku Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2011 6-6

Gambar 6-4: Estimasi UmurHarapanHidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah

MalukuTahun 2007-2010 6-8




D A F T A R G A M B A R xxxv

Gambar 6-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada Tahun

2007 dan 2010. 6-9


Maluku, Tahun 2006-2012 6-11

Gambar 6-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Maluku AtasDasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 6-15

Gambar 6-8: Struktur PDRB Menurut Komponen Penggunaan ADHB di Maluku

Tahun 2011 6-17

Gambar 6-9: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) Antar

Proviinsi Di Wilayah Maluku Mauku 6-26

Gambar 6-10: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di

Wilayah Maluku (Km) 6-25

Gambar 6-11: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di

Wilayah Maluku 6-28

Gambar 6-12: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Maluku Berdasarkan



Gambar 6-13: Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor Menurut Provinsi di Wilayah

Maluku Tahun 2005 dan 2008 6-33


Antarprovinsi di Wilayah Papua, Tahun 2000 dan 2010 7-3

Gambar 7-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Papua Periode 2005-

2012 7-4

Gambar 7-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Papua Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2012 7-6

Gambar 7-4: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di

Wilayah Papua Tahun 2007-2010 7-8

Gambar 7-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Papua Pada Tahun 2007

dan 2010.) 7-9


Papua, Tahun 2006-2012 7-11

Gambar 7-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Papua Atas

Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2011. 7-15

Gambar 7-8: Struktur PDRB menurut Penggunaan ADHB di Wilayah

Papua Tahun 2011, (dalam persen) 7-17

Gambar 7-9: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density )

AntarProviinsi Di Wilayah Papua 7-25

Gambar 7-10: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Papua 7-26




xxxvi D A F T A R G AM B A R

Gambar 7-11: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di

Wilayah Papua 7-28

Gambar 7-12: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Papua Berdasarkan






PROFIL PEMBANGUNAN

SUMATERA







P U L A U S U M A T E R A 11 -

PROFIL PEMBANGUNAN SUMATERA

1.1. ADMINISTRASI WILAYAH Wilayah Sumatera secara administratif terbagi menjadi 10 provinsi, 34 kota, 117

kabupaten, 1.774 kecamatan dan 23.213 kelurahan/desa, dengan total luas wilayah daratan

sekitar 480.802 km2. Wilayah Sumatera terdiri dari 5.277 pulau, di mana 2.654 pulau di

antaranya sudah bernama dan 2.623 pulau lainnya belum bernama. Provinsi Kepulauan Riau

memiliki jumlah pulau terbanyak, yaitu 2.408 pulau.

Tabel 1-1:

Wilayah Administrasi Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010

NO. PROVINSI

LUAS

WILAYAH

(KM2)

KOTA KAB. KEC. KEL. DESA

1. Aceh 57.965 5 18 275 112 6.3082. Sumatera Utara 72.981 8 25 408 661 4.9883. Sumatera Barat 42.013 7 12 169 286 6784. R i a u 87.024 2 10 153 196 1.3045. J a m b i 50.058 2 9 128 151 1.1686. Sumatera Selatan 91.592 4 11 217 350 2.5197. Bengkulu 19.919 1 9 116 148 1.2948. Lampung 34.624 2 12 206 174 2.1849. Bangka Belitung 16.424 1 6 43 61 300

10. Kepulauan Riau 8.202 2 5 59 130 201SUMATERA 480.802 34 117 1.774 2.269 20.944

Sumber: Ditjen Pum Kemendagri (Mei 2010)

Tabel 1-2:

Distribusi Pulau Menurut Provinsi dan Status Penamaan di Wilayah Sumatera Tahun 2009

NO. PROVINSIPULAU SUDAH

BERNAMA

PULAU BELUM

BERNAMAJUMLAH

1. Aceh 205 458 6632. Sumatera Utara 250 169 4193. Sumatera Barat 210 181 391

4. Riau 73 66 1395. Kep. Riau 1.436 972 2.4086. Jambi 16 3 197. Sumatera Selatan 43 10 538. Kep. Bangka Belitung 311 639 9509. Bengkulu 23 24 47

10. Lampung 87 101 188SUMATERA 2.654 2.623 5.277

INDONESIA 8.651 8.853 17.504

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP




2 P U L A U S U M A T E R A 1 -

1.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

1.2.1. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Wilayah Sumatera berjumlah

50,63 juta orang, meningkat sebanyak 8,2 juta dari jumlah pada tahun 2000. Jumlah penduduk

wilayah tersebut merupakan 21,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan merupakan

konsentrasi penduduk tertinggi kedua setelah wilayah Jawa- Bali yang mencapai 60,7 persen.

Dengan luas wilayah Sumatera sekitar 480.793,28 km2, tingkat kepadatan penduduk

wilayah Sumatera diperkirakan sebesar 105 jiwa per km2, lebih rendah dari rata-rata kepadatan

penduduk Indonesia sebesar 124 jiwa/km2. Namun demikian tingkat kepadatan di dalam

wilayah Sumatera sangat bervariasi antarprovinsi. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah

terpadat dengan densitas mencapai 205 jiwa per km2, sedangkan Provinsi Jambi memiliki

kepadatan yang paling rendah dengan 62 jiwa per km2. Bila dilihat dalam perspektif dinamis,

maka tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Riau meningkat sebesar 61 persen, yang

merupakan laju terpesat di tingkat wilayah. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara tingkatkepadatan hanya meningkat 11 persen dalam periode yang sama.

Tabel 1-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2000 dan 2010

NO. PROVINSIJUMLAH PENDUDUK (JIWA)

KEPADATAN

PENDUDUK PER KM2

LAJU

PERTUMBUHAN (%)

2000 2010 2000 2010 90-00 00-10

1. Aceh 3.929,2 4.494,4 68 78 1,46 2,362. Sumatera utara 11.642,5 12.982,2 160 178 1,32 1,103. Sumatera Barat 4.248,5 4.846,9 101 115 0,62 1,344. Riau 3.907,8 5.538,4 45 64 4,27 3,585. Jambi 2.407,2 3.092,3 48 62 1,83 2,56

6. Sumatera Selatan 6.210,8 7.450,4 68 81 1,24 1,857. Bengkulu 1.455,5 1.715,5 73 86 2,20 1,678. Lampung 6.730,7 7.608,4 194 220 1,17 1,249. Kep. Bangka Belitung 900,0 1.223,3 55 74 3,14

10. Kepulauan Riau 1.040,2 1.679,2 127 205 4,95SUMATERA 42.472,4 50.631,0 88,0 105,0 1,60 1,80

NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,0 124,0 1,40 1,50

Sumber Data : BPS, Sensus Penduduk

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sumatera dalam periode

2000-2010 mencapai 1,8 persen/tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional

1,5 persen/tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sumatera disumbang oleh

tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau (4,95 persen/tahun), Riau (3,58persen/tahun), Kepulauan Bangka Belitung (3,14 persen/tahun), Jambi (2,56 persen/tahun),

dan Provinsi Aceh (2,36 persen/tahun). Sementara itu populasi di Provinsi Sumatera Utara,

Sumatera Barat dan Lampung bertumbuh relatif lambat di bawah laju rata-rata nasional.

Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, hampir 65 persen penduduk

Wilayah Sumatera tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar

berikutnya adalah penduduk usia 0-14 tahun sebesar 31,5 persen, dan sisanya sebanyak 4,01

persen adalah penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun). Dengan demikian, rasio ketergantungan

(dependency ratio) di wilayah Sumatera adalah sebesar 55 persen, yang berarti setiap 100 orang

yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum

produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Angka dependency ratio tersebut relatif tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 51,3 persen.







Gambar 1-2:

Distribusi Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Wilayah Sumatera

Tahun 2010

Sumber: Sensus Penduduk 2010,BPS

1.2.2. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di wilayah Sumatera secara umum menunjukkan

perkembangan yang positif. Kesempatan kerja (yang ditunjukkan oleh jumlah orang bekerja)

bertambah lebih banyak dari angkatan kerja baru sehingga memungkinkan terjadinya

pengurangan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Sumatera

menurun relatif cepat dibandingkan nasional dalam empat tahun terakhir. Per Februari 2012

TPT Wilayah Sumatera mencapai 5,61 persen, lebih rendah dari TPT nasional 6,32 persen.

Gambar 1-3:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sumatera Periode 2005-2012 (Februari)

Sumber: Sakernas ( Februari), BPS 2012

Angkatan Kerja. Total angkatan kerja di Wilayah Sumatera pada tahun 2012 mencapai

25,46 juta orang. Angka tersebut menyumbang 21,14 persen dalam total angkatan kerja

nasional. Provinsi Sumatera Utara memiliki angkatan kerja terbesar, diikuti Lampung dan

Sumatera Selatan. Hampir di semua provinsi sebagian besar angkatan kerja berada di

perdesaan. Hanya di Kepulauan Riau sebagian besar angkatan kerjanya berada di perkotaan

yang merupakan pusat kegiatan industri.





Tabel 1-5:

Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Sumatera (Februari 2012)

NO. PROVINSI

PERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)

% WILJUMLAH

(JIWA)

%JUMLAH

(JIWA)

%JUMLAH

(JIWA)

%

1. Aceh 565.603 27,09 1.522.089 72,91 2.087.692 100 8,202. Sumatera Utara 3.058.255 46,63 3.499.951 53,37 6.558.206 100 25,763. Sumatera Barat 908.542 38,64 1.442.650 61,36 2.351.192 100 9,244. Riau 1.005.349 38,32 1.618.147 61,68 2.623.496 100 10,315. Jambi 466.007 30,05 1.085.005 69,95 1.551.012 100 6,096. Sumatera Selatan 1.295.422 32,97 2.634.039 67,03 3.929.461 100 15,447. Bengkulu 261.601 28,63 652.205 71,37 913.806 100 3,598. Lampung 995.673 25,32 2.936.566 74,68 3.932.239 100 15,459. Kep. Bangka Belitung 293.561 47,53 324.070 52,47 617.631 100 2,43

10. Kepulauan Riau 742.485 83,31 148.732 16,69 891.217 100 3,50SUMATERA 9.592.498 37,68 15.863.454 62,32 25.455.952 100 100

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di wilayah Sumatera pada tahun 2012mencapai 24,03 juta orang. Pola persebaran penduduk bekerja mirip dengan pola persebaran

angkatan kerja. Terlepas dari kualitasnya, kesempatan kerja di sebagian besar provinsi di

Wilayah Sumatera lebih banyak tersedia di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Namun

demikian di Di Provinsi Kepulauan Riau kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih banyak

dibandingkan dengan di wilayah perdesaannya. Pola ini seiring dengan tahapan pengembangan

wilayah di sebagian besar provinsi yang masih merupakan wilayah agraris di mana peran

sektor pertanian masih dominan dalam penyediaan lapangan kerja.

Tabel 1-6:

Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Sumatera (Februari 2012)

NO. PROVINSI


% WilJUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. Aceh 519.640 27,02 1.403.645 72,98 1.923.285 100 8,002. Sumatera Utara 2.779.718 45,24 3.364.851 54,76 6.144.569 100 25,573. Sumatera Barat 831.384 37,72 1.372.834 62,28 2.204.218 100 9,174. Riau 935.236 37,59 1.552.621 62,41 2.487.857 100 10,355. Jambi 447.093 29,92 1.047.305 70,08 1.494.398 100 6,226. Sumatera Selatan 1.177.051 31,73 2.532.632 68,27 3.709.683 100 15,447. Bengkulu 251.697 28,15 642.517 71,85 894.214 100 3,728. Lampung 883.047 23,67 2.847.921 76,33 3.730.968 100 15,53

9. Kep. Bangka Belitung 281.597 46,89 318.891 53,11 600.488 100 2,5010. Kepulauan Riau 701.377 83,60 137.557 16,40 838.934 100 3,49

SUMATERA 8.807.840 36,66 15.220.774 63,34 24.028.614 100 100,00


Penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

Meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar tenaga

kerja di Wilayah Sumatera merupakan tamatan pendidikan dasar dan menengah. Secara

keseluruhan tenaga kerja tamatan pendidikan tinggi (universitas dan akademi) tidak sampai 10

persen dari total penduduk bekerja. Sebaliknya, tenaga kerja berpendidikan SD masih

mendominasi di semua provinsi, termasuk di Kepulauan Riau yang merupakan salah satu basis

industri nasional.





Tabel 1-7:

Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi

dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Sumatera (Februari 2012)

NO PROVINSI

TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Jumlah≤ SD SMTP

SMTAUmum

SMTAKejuruan

DiplomaI/II/III/

Akademi

Universitas

1. Aceh 39,43 20,57 23,51 3,80 5,31 7,38 100,002. Sumatera Utara 39,73 23,52 19,50 9,39 2,66 5,21 100,003. Sumatera Barat 41,44 20,18 17,63 9,49 3,80 7,46 100,004. Riau 38,06 21,35 21,85 8,93 3,29 6,52 100,005. Jambi 50,38 17,33 16,89 5,02 2,76 7,62 100,006. Sumatera Selatan 49,73 19,17 17,23 6,11 2,76 4,99 100,007. Bengkulu 47,22 21,72 16,47 6,42 2,12 6,04 100,008. Lampung 50,94 22,65 13,35 6,77 2,27 4,02 100,009. Kep. Bangka Belitung 51,02 16,28 15,68 9,90 3,16 3,95 100,00

10. Kepulauan Riau 30,31 16,48 24,16 15,60 6,63 6,82 100,00SUMATERA 43,87 21,07 18,38 7,84 3,13 5,71 100,00


Penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian masih tergolong dominan,

mencapai hampir separuh dari seluruh penduduk bekerja. Berikutnya diikuti oleh penduduk

bekerja di sektor perdagangan dan jasa-jasa (Gambar 1-4).

Gambar 1-4:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha

(Februari 2012)


Lebih dari separuh penduduk bekerja di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan,

Lampung, Sumatera Utara, dan Aceh menggantungkan pendapatannya dari sektor pertanian.

Sebaliknya kurang dari seperlima penduduk bekerja di Kepulauan Riau yang bekerja di

pertanian.





Tabel 1-8:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan UsahaDi Wilayah Sumatera (Februari 2012)

NO. PROVINSILAPANGAN USAHA *)

Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Aceh 50,2 0,3 4,4 0,1 6,2 13,9 3,6 1,1 20,3 100,02. Sumatera Utara 51,1 0,9 6,2 0,1 4,0 17,5 4,5 1,3 14,4 100,03. Sumatera Barat 42,3 1,9 7,2 0,1 4,6 19,8 4,6 2,0 17,4 100,04. Riau 44,8 1,1 6,0 0,3 3,9 21,5 4,0 2,7 15,8 100,05. Jambi 56,2 1,2 3,1 0,3 3,3 15,8 3,0 1,8 15,2 100,06. Sumatera Selatan 55,2 1,2 4,7 0,1 4,5 15,2 4,0 1,3 13,9 100,07. Bengkulu 58,5 0,6 3,9 0,1 4,0 15,3 2,4 1,0 14,1 100,08. Lampung 51,8 0,8 8,4 0,2 2,9 18,9 3,2 1,1 12,8 100,09. Kep. Bangka Belitung 29,5 23,2 4,9 0,1 3,9 21,3 1,5 2,5 13,1 100,0

10. Kepulauan Riau 15,1 3,6 14,6 0,6 5,1 29,6 6,9 2,8 21,7 100,0SUMATERA 49,1 1,6 6,2 0,2 4,1 18,0 3,9 1,6 15,2 100,0


Keterangan:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,

2. Pertambangan dan penggalian

3. Industri pengolahan

4. Listrik, gas dan air

5. Bangunan

6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel

7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi

8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,

tanah, dan jasa perusahaan

9. Jasa kemasyarakatan

Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di wilayah Sumatera pada

tahun 2012 mencapai 1,43 juta orang, berkurang sebesar 364,8 ribu jiwa dibanding tahun 2009.

Sementara berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berkurang sebesar 2,07 poin

persentase dibanding tahun 2009. Selama kurun waktu tersebut, Provinsi Sumatera Utara

mampu menurunkan jumlah pengangguran terbuka terbanyak di tingkat wilayah. Sebaliknya diKepulauan Riau jumlah pengangguran terbuka justru sedikit meingkat. Namun demikian dari

sisi persentase, penurunan TPT yang signifikan terjadi di Riau dan Bengkulu. Bahkan pada

tahun 2012, tingkat pengangguran terbuka di Bengkulu termasuk yang paling rendah secara

nasional, di mana hanya dua dari seratus angkatan kerjanya yang belum menemukan pekerjaan.

Tabel 1-9:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut ProvinsiDi Wilayah Sumatera Tahun 2009 dan 2012 (Februari)

NO. PROVINSI

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA

(JIWA)

TINGKAT PENGANGGURAN

TERBUKA (%)

TAHUN2009

TAHUN2012

∆('12-'09) TAHUN2009

TAHUN2012

∆('12-'09)

1. Aceh 173.624 164.407 -9.217 9,31 7,88 -1,43

2. Sumatera Utara 521.643 413.637 -108.006 8,25 6,31 -1,94

3. Sumatera Barat 172.253 146.974 -25.279 7,90 6,25 -1,65

4. Riau 206.471 135.639 -70.832 8,96 5,17 -3,79

5. Jambi 69.857 56.614 -13.243 5,20 3,65 -1,55

6. Sumatera Selatan 292.234 219.778 -72.456 8,38 5,59 -2,79

7. Bengkulu 46.054 19.592 -26.462 5,31 2,14 -3,17

8. Lampung 230.942 201.271 -29.671 6,18 5,12 -1,06

9. Bangka Belitung 26.817 17.143 -9.674 4,82 2,78 -2,04

10. Kepulauan Riau 52.237 52.283 46 7,81 5,87 -1,94SUMATERA 1.792.132 1.427.338 -364.794 7,68 5,61 -2,07






Meskipun telah berkurang cukup besar, jumlah pengangguran terbuka di Sumatera

Utara masih yang terbanyak di tingkat wilayah, hampir mencapai sepertiga dari total jumlah

pengangguran terbuka Wilayah Sumatera. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka di

Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang paling kecil

Tabel 1-10:Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan

di Wilayah Sumatera (Februari 2012)

NO. PROVINSI/WILAYAH

PERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)%

WIL .JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. Aceh 45.963 27,96 118.444 72,04 164.407 100 11,522. Sumatera Utara 278.537 67,34 135.100 32,66 413.637 100 28,983. Sumatera Barat 77.158 52,50 69.816 47,50 146.974 100 10,304. Riau 70.113 51,69 65.526 48,31 135.639 100 9,505. Jambi 18.914 33,41 37.700 66,59 56.614 100 3,976. Sumatera Selatan 118.371 53,86 101.407 46,14 219.778 100 15,407. Bengkulu 9.904 50,55 9.688 49,45 19.592 100 1,378. Lampung 112.626 55,96 88.645 44,04 201.271 100 14,109. Kep. Bangka Belitung 11.964 69,79 5.179 30,21 17.143 100 1,20

10. Kepulauan Riau 41.108 78,63 11.175 21,37 52.283 100 3,66

SUMATERA 784.658 54,97 642.680 45,03 1.427.338 10018,75


Dari sisi tingkat pendidikannya, separuh pengangguran di Wilayah Sumatera

berpendidikan menengah atas (Gambar 1-5). Sebaliknya kurang dari 10 persen pengangguran

yang berpendidikan tinggi. Sisanya adalah pengangguran berpendidikan SMTP dan SD dengan

proporsi yang seimbang. Namun demikian bila diamati di tingkat provinsi, proporsipengangguran berpendidikan tinggi relatif besar di Bengkulu dan Jambi.

Gambar 1-5:

Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan di Wilayah Sumatera (Februari 2012)

Sumber: Sakernas Februari 2012, BPS





Tabel 1-11:

Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan di Wilayah Sumatera (Februari 2012)

NO. PROVINSI

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

JUMLAH≤ SD SMTP

SMTA

UMUM/KEJURUAN

DIPLOMA

I/II/III/ AKADEMI

UNIVERSITAS

1. Aceh 20,19 21,83 50,36 4,40 3,23 100,002. Sumatera Utara 20,13 16,23 54,78 3,37 5,48 100,003. Sumatera Barat 20,30 22,51 46,82 3,72 6,65 100,004. Riau 26,07 21,25 51,04 0,81 0,83 100,005. Jambi 14,62 15,66 51,59 6,14 11,99 100,006. Sumatera Selatan 23,73 20,29 45,94 5,25 4,78 100,007. Bengkulu 33,60 11,84 35,18 5,97 13,41 100,008. Lampung 18,60 23,14 50,69 4,13 3,43 100,009. Kep. Bangka Belitung 28,88 12,09 52,21 6,82 0,00 100,00

10. Kepulauan Riau 26,66 36,01 34,39 1,83 1,10 100,00

SUMATERA 21,37 20,19 49,99 3,81 4,64 100,00


1.2.3. Kesehatan

Secara umum tingkat kesehatan masyarakat di Wilayah Sumatera menunjukkan

perbaikan, sebagaimana terlihat pada indikator utama Umur Harapan Hidup (UHH). Semua

provinsi mengalami peningkatan UHH antara tahun 2007 dan 2010. Namun demikian

pencapaian indikator UHH masih belum merata antarprovinsi dan tiga dari sepuluh provinsi di

Wilayah Sumatera memiliki UHH di bawah rata-rata nasional.

Gambar 1-6:Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2010

69.3

70.570.8

71.0 71.171.4

71.6

72.1 72.2

72.6

70,9

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

A c e h

B e n g k u l u

J a m b i

K e p .B a b e l

S u m a t e r a

B a r a t

S u m a t e r a

S e l a t a n

L a m p u n g

S u m a t e r a

U t a r a

R i a u

K e p . R i a u

T a h u n UHH Provinsi tahun 2007

UHH Provinsi tahun 2010

UHH Nasional Tahun 2010

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS, 2011

Indikator lain yang dipakai untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat adalah

tingkat kejadian (prevalensi) gizi buruk pada balita. Gizi buruk pada balita berakibat pada

gangguan pertumbuhan serta rendahnya berat badan dan tinggi badan. Sebagian besar provinsi

di Wilayah Sumatera mencatat penurunan prevalensi gizi buruk/gizi kurang, dengan penurunan

paling signifikan terjadi Riau. Namun demikian frekeuensi gizi buruk/kurang di empat provinsi





masih di atas rata-rata nasional. Di samping itu Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan

Jambi justru mengalami peningkatan prevalensi gizi buruk/kurang.

Tabel 1-12:

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan 2010.

NO. PROVINSI

2007 2010

∆ (2007-

2010)GIZI

BURUK

(%)

GIZI

KURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

GIZI

BURUK

(%)

GIZI

KURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

(%)

1. Aceh 10,7 15,8 26,5 7,1 16,6 23,7 2,8

2. Sumatera Utara 8,4 14,3 22,7 7,8 13,5 21,3 1,4

3. Sumatera Barat 5,9 14,3 20,2 2,8 14,4 17,2 3,0

4. Riau 7,5 13,9 21,4 4,8 11,4 16,2 5,2

5. Jambi 6,3 12,6 18,9 5,4 14,3 19,7 -0,8

6. Sumatera Selatan 6,5 11,7 18,2 5,5 14,4 19,9 -1,7

7. Bengkulu 4,8 11,9 16,7 4,3 11,0 15,3 1,4

8. Lampung 5,7 11,8 17,5 3,5 10,0 13,5 4,09.

Kep. BangkaBelitung

4,6 13,7 18,3 3,2 11,7 14,9 3,4

10. Kepulauan Riau 3,0 9,4 12,4 4,3 9,8 14,1 -1,7

INDONESIA 5,4 13,0 18,4 4,9 13,0 17,9 0,5

Sumber: Riskesdas 2007,2010

Sementara itu, empat dari sepuluh provinsi di Wilayah Sumatera memiliki persentase

balita dengan tinggi badan kurang yang lebih tinggi dari persentase nasional. Tinggi badan

kurang (stunting) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan status gizi yang

sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti

kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulangkarena hygiene dan sanitasi yang kurang baik. Sebagian besar provinsi menunjukkan perbaikan

dalam indikator ini kecuali Kepulauan Riau yang justru mengalami peningkatan meskipun kecil.

Gambar 1-7:

Persentase Balita dengan Status Tinggi Badan Pendek (Stunting) Menurut Provinsi di WilayahSumatera Pada Tahun 2007 dan 2010

Sumber: Riskesdas 2007, 2010





Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatan

bagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses

melahirkan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui data persentase kelahiran balita menurut

penolong kelahiran terakhir. Pada tahun 2011, persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga

medis di sebagain besar provinsi wilayah Sumatera lebih tinggi dari angka nasional. Hanya

Provinsi Jambi dan Lampung yang memiliki angka persentase di bawah rata-rata nasional.Capaian tertinggi diperoleh Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1-13:

Persentase Kelahiran Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2011

NO. PROVINSI

TENAGA MEDIS TENAGA NON MEDIS

DOKTER BIDAN

TENAGA

MEDIS

LAINNYA

TOTAL DUKUN FAMILI TOTAL

1. Aceh 10,5 78,7 0,4 89,7 10,0 0,3 10,32. Sumatera Utara 13,8 75,0 0,9 89,7 8,0 1,8 9,83. Sumatera Barat 19,9 71,4 0,5 91,8 7,4 0,6 8,0

4. Riau 16,9 65,3 0,8 83,0 16,7 0,2 16,95. Kepulauan Riau 35,6 59,6 0,3 95,5 4,3 0,2 4,56. Jambi 11,9 61,3 0,9 74,1 25,6 0,2 25,87. Sumatera Selatan 13,0 68,9 0,5 82,4 17,1 0,5 17,68. Kep. Bangka Belitung 17,0 67,1 0,9 85,0 14,5 0,3 14,89. Bengkulu 15,2 70,4 0,6 86,3 13,1 0,6 13,7

10. Lampung 11,3 68,6 1,0 80,9 18,6 0,3 18,9INDONESIA 16,9 63,7 0,7 81,3 17,3 1,2 18,6

Sumber: SUSENAS, BPS 2012

1.2.4. Pendidikan

Perkembangan tingkat pendidikan masyarakat di Wilayah Sumatera secara umummenunjukkan peningkatan antara tahun 2009 dan 2011. Hal ini ditunjukkan oleh indikatorutama Rata-Rata Lama Sekolah yang menunjukkan peningkatan di tujuh provinsi. Hanya satuprovinsi yang mengalami penurunan capaian rata-rata lama sekolah, dan dua lainnya tidakmengalami perubahan. Capaian tertinggi pada indikator ini pada tahun 2011 diperoleh ProvinsiKepulauan Riau, yang juga berhasil membuat kemajuan paling pesat dalam periode 2009-2011.

Tabel 1-14:

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut ProvinsiDi Wilayah Sumatera Tahun 2009 dan 2011.

NO. PROVINSI

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

(TAHUN) ANGKA MELEK HURUF (%)

2009 2011 ∆('11-'09) 2009 2011 ∆('11-‘09)1. Aceh 8,6 8,8 0,2 96,39 95,84 -0,552. Sumatera Utara 8,6 8,8 0,2 97,15 96,83 -0,323. Sumatera Barat 8,5 8,4 -0,1 96,81 96,2 -0,614. Riau 8,6 8,6 - 98,11 97,61 -0,55. Jambi 7,7 8,0 0,3 95,51 95,52 0,016. Sumatera Selatan 7,7 7,8 0,1 97,21 96,65 -0,567. Bengkulu 8,2 8,3 0,1 94,9 95,13 0,238. Lampung 7,7 7,7 - 94,37 95,02 0,659. Bangka Belitung 7,4 7,5 0,1 95,41 95,6 0,19

10. Kepulauan Riau 8,1 9,7 1,6 96,08 97,67 1,59

NASIONAL 7,7 7,9 0,2 92,58 92,81 0,23






Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat adalah Angka Melek Huruf(AMH). Pada indikator ini perkembangan di Wilayah Sumatera menunjukkan capaian yangbervariasi, di mana lima provinsi mencapai peningkatan dan lima lainnya justru mengalamipenurunan. Namun demikian pada tahun 2011, seluruh provinsi memiliki AMH di atas rata-ratanasional. AMH tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, sementara yang terendah dialami

Provinsi Lampung.Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Wilayah Sumatera antara tahun 2009

dan 2011 ditandai oleh kecenderungan penurunan APS pada kelompok usia 7-12 tahun(pendidikan dasar). Namun demikian pada kelompok usia pendidikan menengah, khususnyamenengah atas justru menunjukkan kecenderungan peningkatan APS. Pada tahun 2011, capaianAPS tertinggi diperoleh Provinsi Aceh untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun, sertaProvinsi Kepulauan Riau untuk kelompok usia 13-15.

Tabel 1-15:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Usia Sekolah Tahun 2009 dan 2011

NO. PROVINSI2009 2011 ∆ ('11-'09)

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1. Aceh 99,07 94,31 72,74 99,03 94,07 72,41 (0,04) (0,24) (0,33)2. Sumatera Utara 98,70 91,43 66,34 98,33 89,10 67,54 (0,37) (2,33) 1,203. Sumatera Barat 98,02 88,79 65,25 98,10 89,64 68,12 0,08 0,85 2,874. R i a u 98,55 91,58 63,92 97,71 87,94 65,06 (0,84) (3,64) 1,145. Kepulauan Riau 98,95 91,26 64,62 97,84 96,42 65,74 (1,11) 5,16 1,126. Jambi 98,11 85,10 55,13 98,34 88,07 59,49 0,23 2,97 4,367. Sumatera Selatan 97,80 84,65 54,12 97,91 85,32 55,93 0,11 0,67 1,818. Kep Bangka Belitung 96,90 79,98 46,70 97,02 83,54 49,17 0,12 3,56 2,479. Bengkulu 98,53 87,47 58,80 98,29 90,82 62,34 (0,24) 3,35 3,54

10. Lampung 98,53 85,92 50,44 97,90 85,85 55,41 (0,63) (0,07) 4,97INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69


1.2.5. Kemiskinan

Penduduk miskin di wilayah Sumatera pada tahun 2012 mencapai 6,3 juta jiwa, yang

merupakan 12,07 persen dari total penduduk wilayah, dan 22 persen dari keseluruhan

penduduk miskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan wilayah tersebut berada sedikit di atas

tingkat kemiskinan nasional. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Wialyah Sumatera

terus menurun sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 (Februari).

Gambar 1-8:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera

Tahun 2006-2012

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012





Dari sepuluh provinsi yang ada, empat di antaranya masih memiliki persentase

penduduk miskin di atas nasional pada tahun 2011. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di

Provinsi Bengkulu, sedangkan yang terendah di Provinsi Bangka Belitung (5,53%). Kecuali

Provinsi Bengkulu, semua provinsi di Wilayah Sumatera mengalami penurunan tingkatkemiskinan antara tahun 2011 dan 2012.

Tabel 1-16:

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Wilayah SumateraTahun 2006 - 2012 (Februari)

NO PROVINSIT A H U N

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Aceh 28,70 26,65 23,53 21,80 20,98 19,57 19,462. Sumatera Utara 14,31 13,90 12,55 11,51 11,31 11,33 10,673. Sumatera Barat 11,61 11,90 10,67 9,54 9,50 9,04 8,194. Riau 10,48 11,20 10,63 9,48 8,65 8,47 8,22

5. Jambi 10,00 10,27 9,32 8,77 8,34 8,65 8,426. Sumatera Selatan 18,17 19,15 17,73 16,28 15,47 14,24 13,787. Bengkulu 20,90 22,13 20,64 18,59 18,30 17,50 17,708. Lampung 22,64 22,19 20,98 20,22 18,94 16,93 16,189. Bangka Belitung 10,16 9,54 8,58 7,46 6,51 5,75 5,53

10. Kepulauan Riau 7,21 10,30 9,18 8,27 8,05 7,40 7,11SUMATERA 16,43 16,46 15,08 13,92 13,30 12,57 12,07

NASIONAL 16,48 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96


Meskipun demikian secara umum penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin

di Wilayah Sumatera pada tahun 2011-2012 mengalami pelambatan bila dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1-17:

Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dalam Periode 2004-2012

NO. PROVINSI

RATA2 PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK

MISKIN (RIBU/TAHUN)

RATA2 PENURUNAN PERSENTASE

PENDUDUK MISKIN (%/TAHUN)

(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

1. Aceh 31 -32,9 -14,24 52,86 -5,38 0,82 1,41 0,11 1,33 0,782. Sumatera Utara 8,8 9,59 74,06 60,08 30,82 0,20 -0,02 0,66 0,68 0,283. Sumatera Barat -0,7 -12,08 37,34 8,62 8,19 0,04 0,46 0,85 0,18 0,454. Riau 27,2 18,25 -1,02 43,38 14,81 0,83 0,18 0,25 0,73 0,42

5. Jambi 8,1 -31,08 1,01 15,08 -7,32 0,43 -0,31 0,23 0,74 0,126. Sumatera Selatan 42,2 50,89 17,78 42,28 36,96 0,81 1,23 0,46 0,93 0,837. Bengkulu -0,8 21,29 -8,05 4,2 4,15 0,29 0,80 -0,20 0,76 0,308. Lampung 78,4 181,19 44,88 0,68 101,49 1,28 2,01 0,75 0,40 1,359. Bangka Belitung 8,8 -4,26 0,7 3,04 1,75 0,95 0,76 0,22 0,32 0,64

10. Kepulauan Riau -1,5 0,14 -1,66 4,95 -1,01 0,22 0,65 0,29 -1,65 0,39SUMATERA 201,5 201,03 150,8 204,58 184,44 0,62 0,73 0,50 0,71 0,62


Sebagian besar penduduk miskin di Wilayah Sumatera berada di perdesaan. Demikian

juga persentasenya, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk perdesaan

umumnya lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin terhadap penduduk

perkotaan. Namun demikian, di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi terjadi





fenomena sebaliknya di mana tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di

perdesaan.

Tabel 1-18:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Sumatera Tahun 2012

NO. PROVINSIJUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)

PERSERTASE PENDUDUK MISKIN

(%)

Kota Desa Kota + Desa Kota Desa Kota + Desa

1. Aceh 171,80 737,24 909,04 13,07 21,97 19,462. Sumatera Utara 669,25 738,00 1.407,25 10,32 11,01 10,673. Sumatera Barat 127,81 276,93 404,74 6,67 9,14 8,194. Riau 148,17 334,90 483,07 6,43 9,36 8,225. Jambi 103,48 168,19 271,67 10,44 7,52 8,426. Sumatera Selatan 388,65 668,38 1.057,03 14,16 13,57 13,787. Bengkulu 93,67 218,00 311,66 17,18 17,94 17,708. Lampung 239,07 1.014,77 1.253,83 12,00 17,63 16,18

9. Kep. Bangka Belitung 25,13 46,23 71,36 3,95 7,06 5,5310. Kepulauan Riau 108,53 22,70 131,22 7,15 6,94 7,11SUMATERA 2.075,56 4.225,34 6.300,87 10,15 13,29 12,07

NASIONAL 10.647,25 18.485,20 29.132,43 8,78 15,12 11,96


1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), dianggap

sebagai ukuran yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan yang lebih berorientasi

pada perbaikan kualitas hidup manusia di suatu negara/wilayah. IPM merupakan indeks

komposit dari indikator-indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),

Angka Melek Huruf (AMH), dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.

Semua provinsi di Wilayah Sumatera memperlihatkan peningkatan IPM secara

konsisten dari tahun 2006 hingga 2010. Secara relatif di tingkat nasional, capaian IPM provinsi-

provinsi di Wilayah Sumatera berada dalam kisaran menengah hingga tinggi yang terlihat dari

rankingnya secara nasional. Pada tahun 2010 hanya dua dari sepuluh provinsi di Wilayah

Sumatera yang memiliki IPM di bawah angka nasional. IPM tertinggi di Wilayah Sumatera

dicapai oleh Provinsi Riau, sedangkan yang terendah di Provinsi Lampung (Tabel 1-19).

Tabel 1-19:

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2006-2010

NO. PROVINSI IPM Peringkat2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1. Aceh 69,41 70,35 70,76 71,31 71,7 18 17 17 17 17

2. Sumatera Utara 72,46 72,78 73,29 73,80 74,19 8 8 8 8 83. Sumatera Barat 71,65 72,23 72,96 73,44 73,78 9 9 9 9 9

4. Riau 73,81 74,63 75,09 75,60 76,07 3 3 3 3 3

5. Jambi 71,29 71,46 71,99 72,45 72,74 10 12 13 13 13

6. Sumatera Selatan 71,09 71,40 72,05 72,61 72,95 13 13 12 10 107. Bengkulu 71,28 71,57 72,14 72,55 72,92 11 11 11 12 11

8. Lampung 69,38 69,78 70,30 70,93 71,42 19 20 20 21 209. Bangka Belitung 71,18 71,62 72,19 72,55 72,86 12 10 10 11 12

10. Kepulauan Riau 72,79 73,68 74,18 74,54 75,07 7 6 6 6 6

NASIONAL 70,10 70,59 71,17 71,76 72,27Sumber: BPS, tahun 2011





1.3. PEREKONOMIAN DAERAH

1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1.3.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan

Perekonomian Wilayah Sumatera pada tahun 2012 mengalami perlambatan

pertumbuhan dibandingkan kondisi tahun 2011. Pada tahun 2012, dampak pelemahan ekonomi

dunia nampak dirasakan di beberapa provinsi, khususnya provinsi-provinsi penghasil

komoditas ekspor batubara, sawit, dan karet yang permintaan dan harganya turun di pasar

dunia. Namun demikian secara umum perekonomian provinsi-provinsi masih tumbuh positif.

Tabel 1-20:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

dengan Migas Tahun 2000, 2007-2012. (dalam persen)NO. PROVINSI 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Aceh -2.36 -5.24 -5.51 2.74 5.09 5.202. Sumatera Utara 6.90 6.39 5.07 6.42 6.63 6.223. Sumatera Barat 6.34 6.88 4.28 5.94 6.25 6.354. Riau 3.41 5.65 2.97 4.21 5.04 3.555. Jambi 6.82 7.16 6.39 7.35 8.54 7.446. Sumatera Selatan 5.84 5.07 4.11 5.63 6.50 6.017. Bengkulu 6.46 5.75 5.62 6.10 6.45 6.61

8. Lampung 5.94 5.35 5.26 5.88 6.43 6.48

9. Kep. Bangka Belitung 4.54 4.60 3.74 5.99 6.46 5.72

10. Kepulauan Riau 7.01 6.63 3.52 7.19 6.66 8.21SUMATERA

4.96 4.98 3.50 5.58 6.19 5.82NASIONAL 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23

Sumber :BPS, tahun 2012

Pada tahun 2010 seluruh sektor tumbuh positif dan lebih besar dibandingkan

pertumbuhan tahun sebelumnya, kecuali sektor jasa. Sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi

tertinggi dan sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera adalah sektor

perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor kontruksi.

Tabel 1-21:

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (persen/tahun)

NO. LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008* 2009** 2010**

1. Pertanian 4,70 5,07 4,51 3,78 4,802. Pertambangan & Penggalian 1,39 -2,22 0,36 -3,20 1,943. Industri Pengolahan 4,25 4,85 3,66 2,55 5,004. Listrik, Gas & Air 10,94 4,91 5,19 5,94 6,415. Konstruksi 11,17 9,69 8,31 7,06 8,276. Perdagangan, Hotel & Restoran 7,11 6,94 6,58 5,01 7,427. Pengangkutan & Komunikasi 10,21 9,70 8,76 7,81 9,188. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 9,53 11,29 10,86 7,84 8,469. Jasa-Jasa 6,22 8,77 7,58 6,68 -35,64

Sumber: BPS, tahun 2010 Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat sementara





Struktur Ekonomi

Secara keseluruhan, ekonomi Wilayah Sumatera ditopang oleh tiga lapangan usaha

utama, yakni pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Namun demikian penyebaran

sumber daya alam pertambangan tidak merata antardaerah. Di luar ketiga sektor utama

tersebut, sektor perdagangan, hotel, dan restauran juga memiliki peran yang besar. Strukturperekonomian wilayah tersebut relatif tidak mengalami pergeseran yang berarti selama periode

2005-2011.

Gambar 1-9:

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sumatera Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2010, (persen).

Struktur Ekonomi P. Sumatera 2005 (%) Struktur Ekonomi P. Sumatera 2011 (%)

Sumber : BPS, tahun 2010

Sementara distribusi ekonomi menurut Provinsi, terlihat secara keseluruhan sektor

pertanian, industry pengolahan, dan perdagangan masih sektor andalan. Namun untuk sektor

pertambangan hanya menjadi andalan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kep.

Bangka Belitung, dan sektor angkutan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Lampung.





Tabel 1-22:

Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha di Wilayah Sumatera

Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

NO. PROVINSI LAPANGAN USAHA (%)1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Aceh 27,88 11,64 8,81 0,47 10,07 16,03 10,95 2,63 11,522. Sumatera Utara*) 22,92 1,37 22,96 0,95 6,35 19,00 9,03 6,60 10,813. Sumatera Barat 23,50 2,98 11,39 0,98 6,60 18,03 15,68 4,53 16,314. Riau*) 20,14 35,91 20,52 0,17 5,62 9,42 1,96 2,47 3,795. Jambi 29,35 19,07 10,67 0,88 4,28 14,98 6,36 5,10 9,336. Sumatera Selatan 17,28 22,31 20,60 0,48 7,71 13,07 4,73 3,53 10,297. Bengkulu 37,01 3,55 4,40 0,50 3,06 19,85 8,77 5,34 17,508. Lampung 36,05 1,93 16,01 0,54 3,42 15,91 11,47 5,88 8,799. Bangka Belitung*) 19,12 17,83 21,29 0,81 5,56 18,22 3,48 2,54 11,15

10. Kepulauan Riau 4,63 7,63 47,78 0,60 7,79 19,40 4,49 4,99 2,69SUMATERA 22,27 15,95 20,24 0,57 6,27 14,86 6,91 4,32 8,61

Dalam pembentukan PDRB Wilayah, Provinsi Riau dan Sumatera Utara memiliki peranyang relatif besar, yakni mencapai sekitar 50 persen. Di sisi lain, peran Provinsi Bengkulu,Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi masih kurang dari 10 persen.

Tabel 1-23:Peran PDRB Provinsi dalam Pembentukan PDRB Wilayah Sumateradan PDRB Total 33 Provinsi Tahun 2011 (persen)

NO. PROVINSIPDRB ADHB

(RP. JUTA)

SHARE

TERHADAP

PULAU (%)

SHARE

TERHADAP

NASIONAL (%)

1. Aceh 85.537.965,91 6,04 1,422. Sumatera Utara 314.156.937,46 22,17 5,223. Sumatera Barat 98.917.269,39 6,98 1,644. Riau 413.350.122,80 29,17 6,875. Jambi 63.268.138,39 4,46 1,056. Sumatera Selatan 181.776.072,00 12,83 3,02

7. Bengkulu 21.150.289,62 1,49 0,358. Lampung 128.408.894,93 9,06 2,139. Kepulauan Bangka Belitung 30.254.777,26 2,14 0,50

10. Kepulauan Riau 80.242.793,63 5,66 1,33SUMATERA 1.417.063.261,40 100,00 23,54

Sumber: BPS, tahun 2011

PDRB Perkapita

Dalam kurun lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

wilayah Sumatera rata-rata meningkat. Namun, jika dibandingkan antarprovinsi, terlihat adanya

ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan yang cukup tinggi PDRB perkapita di Wilayah

Sumatera disebabkan oleh besarnya PDRB perkapita Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Sementara beberapa provinsi memiliki PDRB perkapita sangat rendah atau berada dibawah

rata-rata PDRB perkapita Pulau Sumatera dan PDB perkapita nasional, yaitu hampir seluruh


Keterangan:

1=Pertanian 5= Konstruksi

2= Pertambangan & Penggalian 6= Perdagangan, Hotel & Restoran

3= Industri Pengolahan 7= Pengangkutan & Komunikasi

4= Listrik, Gas & Air 8= Keuangan & Jasa Perusahaan

9= Jasa-Jasa





provinsi kecuali Kepulauan Riau dan Riau. Sebagai gambaran, perkembangan PDRB per kapita

Provinsi di wilayah Sumatera disajikan pada Tabel 1-24.

Tabel 1-24:

PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011Atas Dasar Harga Berlaku

NO. PROVINSI 2007 2008 2009 2010 2011*

1. Aceh 16.849 17.056 16.337 17.351 18.6062. Sumatera Utara 14.167 16.403 17.840 21.2373. Sumatera Barat 12.729 14.825 15.803 17.995 20.1684. Riau 41.412 53.264 60.211 61.8765. Jambi 11.697 14.725 15.107 17.4046. Sumatera Selatan 13.195 15.763 15.909 17.984 20.3277. Bengkulu 7.963 8.833 9.318 10.5148. Lampung 8.357 10.078 11.789 14.1009. Kep. Bangka Belitung 16.170 19.175 19.869 21.013

10. Kepulauan Riau 37.207 40.746 42.166 42.649 45.469

NASIONAL 17.360 21.424 23.913 27.084 30.812

Sumber: BPS, tahun 2010 Keterangan: *) angka sementara;

1.3.1.2. PDRB Menurut Penggunaan

Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Sumatera pada tahun 2011 didominasi

oleh komponen konsumsi, yaitu mencapai 61,5 persen dari total PDB dan meningkat

dibandingkan nilai konsumsi tahun 2010. Total konsumsi sebagian besar 50,20 persen untuk

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 10,79 persen pengeluaran konsumsi pemerintah.

Sementara untuk komponen PMTB sebesar 24,74 persen, dan komponen untuk ekspor sebesar

47,12persen.

Gambar 1-10:

Distrubusi Persentase PDRB Wilayah Sumatera Menurut Penggunaan Tahun 2011

Sumber: BPS 2012

Distribusi PDRB penggunaan disetiap provinsi, secara keseluruhan didominasi oleh

komponen pengeluaran untuk konsumsi, terutama untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga

dengan rata-rata diatas 50 persen kecuali untuk Provinsi Aceh dan Riau. Selain konsumsi rumah





tangga, komponen ekspor dan impor juga memiliki peran yang cuku besar terhadap

pembentukan PDRB provinsi di Sumatera.

Tabel 1-25:

Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

NO. PROVINSI

KONSUMSI

RUMAH

TANGGA

KONSUMSI

LEMBAGA

NIRLABA

KONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN

STOKEKSPOR IMPOR

1. Aceh 41,27 - 23,65 17,76 1,52 23,80 8,00

2. Sumatera Utara 59,22 0,36 10,33 20,56 0,25 43,52 34,23

3. Sumatera Barat 53,59 0,89 15,21 20,26 -3,56 28,95 15,34

4. Riau 31,00 0,28 6,41 24,55 2,56 49,47 14,26

5. Jambi 59,89 0,63 18,27 18,81 2,52 55,79 55,91

6. Sumatera Selatan 63,53 1,17 10,62 24,74 -0,10 40,97 40,93

7. Bengkulu 60,43 0,94 16,00 10,84 -9,84 33,92 12,29

8. Lampung 51,11 0,96 10,81 17,23 0,41 42,49 23,019. Kep. Bangka Belitung 51,56 1,00 16,08 25,64 4,04 61,16 59,48

10. Kepulauan Riau 76,71 1,14 7,04 75,05 -63,61 109,17 105,50

Sumber: BPS,2012

Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, komponen impor barang dan jasa pada

tahun 2011 mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,04 persen lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan impor tahun 2010 (10,53%), disusul oleh komponen peggeluaran

PMTB tumbuh sebesar 9,38 persen dan komponen Ekpor tumbuh sebesar 10,41 persen, Namun

untuk komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah memiliki laju

pertumbuhan lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

Tabel 1-26:

Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera Menurut Penggunaan Tahun 2007-2011

(persen/tahun)

NO. JENIS PENGGUNAANTAHUN RATA-RATA

(2007-2011)2007 2008 2009 2010*) 2011**)

1. Konsumsi Rumah Tangga 7,54 8,27 6,76 7,45 5,98 7,20

2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 10,57 7,64 20,47 (1,70) 3,78 8,15

3. Konsumsi Pemerintah 8,59 4,25 11,61 7,54 7,29 7,864. PMTB 10,54 10,25 6,98 8,38 9,38 9,11

5. Perubahan Stock (490,35) 160,03 (71,31) 201,59 (10,57) (42,12)

6. Ekspor Barang & Jasa 8,18 9,22 (4,36) 7,79 10,42 6,25

7. Impor Barang & Jasa 16,33 16,36 5,09 10,53 15,04 12,67

Sumber: BPS, 2012 Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Sementara Perkembangan Ekonomi Dari Sisi Permintaan Untuk Setiap Provinsi, Secara

Keseluruhan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tumbuh Positif, Kecuali Komponen Ekspor

Di Provinsi Aceh Tumbuh Negatif. Pertumbuhan Ekspor Dan Impor Tertinggi Terdapat Di

Jambi, Sumatera Selatan, Dan Lampung.





Tabel 1-27:

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO. PROVINSIKONSUMSI

RUMAH

TANGGA

KONSUMSILEMBAGA

NIRLABA

KONSUMSI

PEMERINTAH

PMTBPERUBAHAN

STOK

EKSPOR IMPOR

1. Aceh 5,66 - 7,81 3,98 2212,79 -1,16 8,122. Sumatera Utara 6,26 2,23 6,17 7,80 13,77 15,19 16,713. Sumatera Barat 4,51 3,35 18,09 10,82 80,91 10,76 15,114. Riau 6,68 6,43 1,89 8,36 4,45 3,08 5,785. Jambi 4,75 7,55 7,31 12,40 10,43 22,06 17,346. Sumatera Selatan 6,28 1,51 8,94 11,58 -86,92 14,83 23,487. Bengkulu 5,74 7,33 8,55 10,04 17,96 11,99 14,948. Lampung 5,75 5,43 2,05 9,30 -107,10 26,24 40,219. Kep. Bangka Belitung 5,70 4,73 7,86 9,14 100,62 0,75 3,93

10. Kepulauan Riau 5,92 5,32 7,06 12,85 8,22 4,87 5,78

Sumber: BPS, 2012

1.3.2. Investasi PMA dan PMDN

Nilai realisasi investasi PMDN Wilayah Sumatera tahun 2011 tercatat sekitar 16334,2

milyar rupiah atau sekitar 20,76 persen dari realisasi PMDN nasional lebih besar dibandingkan

nilai realisasi PMDN tahun sebelumnya. Nilai realisasi investasi PMDN terbesar terdapat di

Provinsi Riau sebesar 45,69 persen dan terrendah di Provinsi Aceh sekiktar 1,59 persen dari

total investasi PMDN di wilayah Sumatera.

Tabel 1-28:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp) dan Jumlah Proyek menurut Provinsidi Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011

NO. PROVINSI NILAI INVESTASI (MILYAR RP) SHARE(%)

NASIONAL

SHARE(%)

PULAU2007 2008 2009 2010 2011

1. Aceh - - 79,7 40,9 259,4 0,33 1,592. Sumatera Utara 1.521,30 382,7 2060,8 662,7 1.673,0 2,12 10,243. Sumatera Barat - - 459 73,8 1.026,2 1,30 6,284. Riau 3.095,30 1966,8 3386,6 1037,1 7.462,6 9,47 45,695. Jambi 4.751,80 1300,6 213,8 223,3 2.134,9 2,71 13,076. Sumatera Selatan 811,5 378,5 580,3 1738,4 1.068,9 1,36 6,547. Bengkulu - - - 8,5 - - -8. Lampung 163,8 735,2 549,9 272,3 824,4 1,05 5,059. Bangka Belitung 313,7 2 249,3 0,4 514,4 0,65 3,15

10. Kepulauan Riau 97,1 74,4 240 166,9 1.370,4 1,74 8,39SUMATERA 10.754,5 4.840,2 7.819,4 4.224,3 16.334,2 20,72 100,00

Sumber : BKPM, tahun 2011

Sementara untuk perkembangan nilai realisasi investasi PMA tercatat pada tahun 2011

sebesar 10,66persen dari total nilai realisasi PMA nasional atau menurun dibandingkan nilai

realisasi PMA tahun 2010 (12,64%). Investasi PMA terbesar di Sumatera terpusat di Sumatera

Utara (36,30%), Sumatera Selatan (26,84%), dan Kepulauan Riau (10,58%). Zona tengah dan

utara wilayah Sumatera masih menjadi motor penggerak utama dalam menarik investasi.

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi,

baik PMA maupun PMDN.





Tabel 1-29:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta USD) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011

NO. PROVINSI

NILAI INVESTASI (JUTA USD) SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2007 2008 2009 2010 2011

1. Aceh 17,4 0,4 4,6 22,5 0,12 1,082. Sumatera Utara 189,7 127,3 139,7 181,1 753,7 3,87 36,303. Sumatera Barat 58,7 28,1 0,2 7,9 22,9 0,12 1,104. Riau 724,0 460,9 251,6 86,6 212,3 1,09 10,225. Jambi 17,6 36,1 40,5 37,2 19,5 0,10 0,946. Sumatera Selatan 213,8 114,6 56,8 186,3 557,3 2,86 26,847. Bengkulu - 13,0 1,1 25,1 43,1 0,22 2,088. Lampung 124,5 67,0 32,7 30,7 79,5 0,41 3,839. Bangka Belitung - 1,7 22,4 22 146,0 0,75 7,03

10. Kepulauan Riau 52,8 161,2 230,7 165,7 219,7 1,13 10,58SUMATERA 1.398,5 1.009,9 776,1 747,2 2.076,5 10,66 100,00


1.3.3. Perdagangan Ekspor dan Impor

Ekspor

Perkembangan perdagangan ekspor non migas Wilayah Sumatera tahun 2006-2010

terlihat cukup fluktuatif, peneurunan nilai ekspor non migas terjadi pada tahun 2009 dan

penurunan ini terjadi hamper di semua provinsi di wilayah Sumatera. Perkembangan nilai

ekspor tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun 2009, kecuali untuk provinsi Aceh.

Peranan Sumatera terhadap nilai ekspor non migas nasional tahun 2010 mencapai sebesar29,67 persen merupakan penyumbang kedua terbesar setelah wilayah Jawa-Bali (45,11%).

Tabel 1-30:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah SumateraTahun 2006-2010 (Juta USD)

NO PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PULAU

PERAN.

(%)

NASIONAL

2010 2010

1. Aceh 11 63,6 155,9 90,4 24,9 0,06 0,02

2. Sumatera Utara 5.523,9 7.082,9 1.6777,3 6.460,1 9.107 23,66 7,023. Sumatera Barat 1.074,1 1.512,8 1.965,2 1.344,3 2.214,8 5,75 1,71

4. Riau 4.263,8 6.385,4 7.923,9 7.637,6 10.141,5 26,35 7,82

5. Jambi 574,5 694,4 877,4 528,9 1.209,1 3,14 0,93

6. Sumatera Selatan 1.883 2.293,9 1.630,6 1.599,6 3.013,4 7,83 2,32

7. Bengkulu 80,3 85 404,5 57,6 129,2 0,34 0,10

8. Lampung 1.525,7 1.540,6 2.598,6 2.258,7 2.467,4 6,41 1,90

9. Bangka Belitung 900,7 1.013,8 1.388,3 1.178,8 1653 4,29 1,27

10. Kepulauan Riau 5.978,6 6.873,8 8.835,9 6119 8.527,6 22,16 6,57

SUMATERA 21.815,6 27.546,2 42.557,6 2.7275 38.487,9 100,00 29,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan. Tahun 2010





Impor

Perkembangan perdagangan impor non migas antarprovinsi di Wilayah Sumatera

tahun 2006-2010 menunjukan pertumbuhan nilai impor meningkat tajam pada tahun 2006

dan 2008 hampir terjadi di seluruh provinsi. Nilai impor non migas wilayah Sumatera pada

tahun 2010 sebesar 38.487,9 juta US$ atau sekitar 13,10 persen dari total nilai impor nonmigas nasional dan menempati urutan kedua terbesar setelah Wilayah Jawa-Bali (83,07%).

Tabel 1-31:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera

Tahun 2006-2010, (Juta USD)

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%) Pulau

PERAN.

( %)

2010 2010

1. Aceh 29,1 29,6 384,2 110,1 36 0,25 0,03

2. Sumatera Utara 1.331,2 1.829,3 3.033,3 2.126,4 2.673,1 18,85 2,47

3. Sumatera Barat 36,8 95,9 197,9 44,1 146,6 1,03 0,14

4. Riau 564,9 807,4 1.563,6 660,9 984,7 6,94 0,91

5. Jambi 162,4 178 143,1 87,7 247,2 1,74 0,23

6. Sumatera Selatan 282,6 162,9 210,6 206,4 347,2 2,45 0,32

7. Bengkulu 0,7 3,0 1,2 3,2 4,7 0,03 0,00

8. Lampung 331,5 419,3 718,1 485,9 691,7 4,88 0,64

9. Bangka Belitung 21,5 18 37,6 47,1 67,1 0,47 0,06

10. Kepulauan Riau 593,4 662,6 9.070,1 8.537,6 8.982,5 63,34 8,30

SUMATERA 3.354,1 4.206 15.359,7 12.309,4 14.180,8 100,00 13,10


1.3.4. Komoditas dan Sektor Unggulan Daerah

Sektor unggulan wilayah Sumatera, antara lain adalah: industri kelapa sawit, industri

karet dan barang dari karet di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Bengkulu;

industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; industri dasar besi dan baja dan industri logam dasar

bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Komoditas kelapa sawit

dan karet dari wilayah ini berperan strategis bagi perekonomian nasional sebagai salah satu

komoditas ekspor andalan di pasar global.

Tanaman Pangan

Perkembangan produksi padi di Wilayah Sumatera dari tahun 2006-2012 mengalami

peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan sekitar 5,68 persen per tahun,

Produksi tahun 2012 mencapai 16.299.293 ton atau 23,64 persen dari total produksi nasional

(68.956.292 ton) dengan tingkat produktivitas padi tahun 4,61 ton per hektar, namun masih

jauh dibawah rata-rata produktivitas nasional (5,12 ton per hektar). Sementara luas panen padi

dari tahun 2006-2012 menunjukan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, luas panen padi

hingga akhir tahun 2012 mencapai sekitar 3.534.935 hektar atau 26,24 persen dari total luas

panen padi nasional.





Tabel 1-32:

Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi

di Wilayah Sumatera Tahun 2006-2012

TAHUN PRODUKSI (TON) LUAS PANEN (HA) PRODUKTIVITAS(TON/HA)

2006 12.203.230 2.968.325 4,11

2007 13.370.690 3.172.051 4,22

2008 13.597.423 3.149.631 4,32

2009 14.399.610 3.303.053 4,36

2010 15.200.446 3.379.950 4,50

2011 15.407.591 3.371.331 4,57

2012 16.299.293 3.534.935 4,61


Tingkat produktivitas padi setiap provinsi di Wilayah Sumatera rata-rata masih berada

di bawah rata-rata produktivitas padi nasional. Sentra produksi padi terbesar di Wilayah

Sumatera terdapat di Sumatera Utara dengan produktivitas sebesar 48,20 ku/ha, dan Sumatera

Selatan dengan produktivitas 44,20 ku/ha.

Tabel 1-33:

Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi menurut Provinsi

di Wilayah Sumatera Tahun 2012

NO. PROVINSILUAS

PANEN(HA)PRODUKTIVITAS(KU/HA) PRODUKSI(TON)

1. Aceh 388.218 46,19 1.793.3252. Sumatera Utara 765.434 48,20 3.689.4203. Sumatera barat 474.399 49,66 2.356.0204. Riau 127.759 35,56 454.3445. Jambi 159.231 41,58 662.0926. Sumatera Selatan 787.245 44,20 3.479.2587. Bengkulu 143.329 41,02 587.9528. Lampung 626.158 48,63 3.044.7929. Bangka Belitung 8.345 27,57 23.003

10. Kepulauan Riau 383 34,62 1.326Sumber: BPS, tahun 2012

Tanaman Perkebunan

Wilayah Sumatera merupakan salah satu sentra penghasil komoditasi perkebunan

terbesar terutama untuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan kopi. Pada tahun 2011 tercatat

Produksi kelapa sawit Wilayah Sumatera mencapai 16.843.601 ton atau 78 persen dari

produksi kelapa sawit nasional dan terluas dibandingkan pulau lainnya. Sentra produksi dan

luas arela perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera adalah Provinsi Riau, Sumatera Utara,

dan Sumatera Selatan.

Perkebunan karet, produksi karet tahun 2011 tercatat sebesar 2.329.745 ton per tahun

atau 73 persen dari total produksi karet nasional dengan total luas areal perkebunan karet





sebesar 2.441.415 hektar. Sentar produksi dan luas areal perkebunan karet terdapat Provinsi

Sumatera, Sumatera Utara, dan Riau.

Sementara komoditas kelapa, produksi kelapa Wilayah Sumatera tahun 2011 mencapai

1.048.346 ton dengan luas areal 1.211.182 ha. Sentra produksi dan luas areal kelapa di

Sumatera terdapat di Provinsi Riau, Jambi, dan Lampung. Perkebunan kopi, produksi kopitahun 2011 tercatat sebesar 450.412 ton per tahun dengan luas areal 804.488 ha. Sentra

produksi dan luas areal kopi terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Tabel 1-34:

Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2011

NO. PRODUKSIKELAPA

SAWITKARET KELAPA KOPI TEMBAKAU

1. Aceh 676.907 107.258 59000 47024 7012. Sumatera Utara 3.179.952 489.818 98189 54920 4583. Sumatera Barat 987.251 112.474 89309 29051 1231

4. Riau 6.518.290 427.749 497403 1250 05. Jambi 1.545.240 363.752 114695 11215 536. Sumatera Selatan 2.283.971 640.541 59105 129696 757. Bengkulu 705.638 60.569 6679 49216 08. Lampung 406.528 77.564 105983 128035 3049. Bangka Belitung 526.081 23.587 6099 2 0

10. Kepulauan Riau 13.743 26.433 11884 3 0SUMATERA 16.843.601 2.329.745 1.048.346 450.412 2822

Sumber : Deptan, tahun 2011

Tabel 1-35:

Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2011

NO. PROVINSIKELAPA

SAWITKARET KELAPA KOPI TEMBAKAU

1. Aceh 348438 119458 102671 94192 11122. Sumatera Utara 1100820 465415 116629 82934 4543. Sumatera Barat 379185 129721 92389 41246 14424. Riau 2176864 393494 525037 4683 05. Jambi 521759 445507 118516 27238 2816. Sumatera Selatan 826743 668611 67940 279027 1257. Bengkulu 294152 73747 10142 98231 08. Lampung 168069 83899 131320 176847 4709. Bangka Belitung 177683 29486 9225 38 0

10. Kepulauan Riau 9170 32077 37313 52 0SUMATERA 6.002.883 2.441.415 1.211.182 804.488 3884


Peternakan

Perkembangan populasi ternak besar di Wilayah Sumatera semala periode 2005-2011

rata-rata meningkat, tetapi pada tahun 2011 untuk populasi ternak sapi potong, kambing,

kerbau, babi dan kuda menurun dibandingkan populasi tahun 2010. Jumlah populasi ternak

besar di Wilayah Sumatera tertinggi adalah jenis ternak kambing, sapi potong, dan babi.

Sementara untuk populasi ternak besar lainnya yang cukup banyak adalah domba dan kerbau.





Tabel 1-36:

Perkembangan Ternak Besar di Wilayah Sumatera Tahun 2005-2011

TAHUNSAPI

POTONG

SAPI

PERAHKAMBING DOMBA KERBAU BABI KUDA

2005 2.513.859 7.806 3.320.971 591.848 1.109.204 1.731.697 13.8712006 2.586.976 7.715 3.420.124 629.381 1.141.010 453.815 13.404

2007 2.835.341 3.424 3.649.832 591.012 1.075.634 1.144.192 13.469

2008 2.681.742 2.105 3.571.529 609.670 901.212 1.264.796 11.348

2009 2.833.120 4.544 3.668.854 641.794 940.038 1.299.502 11.776

2010 2.944.609 4.718 4.090.636 679.911 977.802 1.232.152 12.539

2011 2.707.030 2.383 4.102.652 686.498 512.902 815.362 11.568


Sebaran populasi ternak sapi potong tahun 2011 terbesar di Provinsi Lampung, Aceh,

dan Sumatera Utara. Untuk jenis ternak kambing populasi terbesar terdapat di provinsi

Lampung, Aceh, dan Sumatera Utara, populasi ternak babi terbesar terdapat di Provinsi

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau.

Tabel 1-37:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2009

NO. PROVINSISAPI

POTONG

SAPI

PERAHKAMBING DOMBA KERBAU KUDA BABI

1. Aceh 462.840 31 870.039 183.901 131.494 3.623 3412. Sumatera Utara 541.688 897 681.706 292.880 114.289 2.846 668.391

3. Sumatera Barat 327.013 484 289.116 6.017 100.310 4.011 21.086

4. Riau 159.855 172 176.828 3.434 37.716 2 44.311

5. Jambi 119.877 81 349.441 66.063 46.635 193 47.954

6. Sumatera Selatan 246.295 154 394.940 38.090 29.143 688 32.658

7. Bengkulu 98.953 244 246.524 3.746 19.969 24 10

8. Lampung 742.776 201 1.081.150 92.175 33.124 169 68

9. Bangka Belitung 7.733 119 12.908 192 222 12 544

10. Kepulauan Riau - - - - - - -

SUMATERA 2.707.030 2.383 4.102.652 686.498 512.902 11.568 815.362


Jenis ternak unggas diwilayah Sumatera dengan jumlah populasi terbesar meliputi

adalah ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan ayam buras. Penyebaran populasi ayam ras

pedaging terbesar terdapat di Sumatera Utara dan Riau, populasi ayam ras petelur terbesar

terdapat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sedangkan untuk populasi ayam buras terbesar

terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Jambi. Sementara untuk populasi Itik

mencapai 9.930 ekor yang sebagian besar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (Tabel 1-38).





Tabel 1-38:

Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2009

NO. PROVINSI AYAM RAS

PEDAGING

AYAM RAS

PETELUR AYAM BURAS ITIK

1. Aceh 2.361 237 8.794 3.1012. Sumatera Utara 46.478 8.537 12.320 2.1023. Sumatera Barat 16.329 7.594 6.475 1.5354. Riau 41.976 196 3.311 2955. Jambi 11.833 783 10.214 6666. Sumatera Selatan 21.037 5.632 6.808 1.1187. Bengkulu 7.075 69 5.157 1688. Lampung 26.259 5.512 12.052 8459. Bangka Belitung 8.218 88 5.559 101

10. Kepulauan Riau - - - -SUMATERA 181.565 28.649 70.689 9.930


Perikanan dan Kelautan

Produksi perikanan dan kelautan di wilayah Sumatera terdiri dai perikanan tangkap dan

perikanan budidaya. Produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut

dengan perairan umum. Perkembangan produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu 2007-

2010 rata-rata cenderung menurun. Produksi perikanan tangkap laut terbesar di Sumatera

Utara dan Kepulauan Riau, sementara untuk produksi perikanan tangkap di perairan umum

terbesar di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara (Tabel 1-39).

Tabel 1-39:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Sumatera Tahun 2007 dan 2010 (ton)

P R O V I N S IPERIKANAN LAUT PERAIRAN UMUM

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1. Aceh 130.550 129.947 138.942 126.701 1.127 1.189 1.189 1.212

2. Sumatera Utara 348.222 354.535 358.664 341.323 13.452 210.010 19.390 24.605

3. Sumatera Barat 187.092 187.043 191.345 192.658 9.360 8.542 85.550 9.941

4. Riau 102.090 87.917 75.520 77.102 14.355 13.978 12.381 12.191

5. Jambi 43.638 43.945 44.120 44.524 5.345 5.580 5.920 6.425

6. Sumatera Selatan 37.790 38.653 39.735 40.877 43.045 44.694 45.733 52.274

7. Bengkulu 42.435 57.655 44.209 44.241 666 361 630 8218. Lampung 135.214 144.859 164.552 143.813 13.595 14.716 8.532 7.036

9. Bangka Belitung 123.202 150.496 153.222 159.421 - - - -

10. Kepulauan Riau 193.556 225.439 225.469 196.633 - - - -

SUMATERA 1.343.789 1.420.489 1.435.778 1.367.293 100.945 299.070 179.325 114.505

Sementara untuk perkembangan budidaya perikanan terdiri dari perikanan budi daya

laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi). Perkembangan produksi

perikanan budidaya di Wilayah Sumatera tahun 2005-2010 rata-rata meningkat. Penyebaran

produksi budidaya tambak terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung,

produksi budidaya kolam di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, dan produksi budidayajaring apung di Sumatera Utara dan Sumatera Barat (Tabel 1-40).





Tabel 1-40:

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Wilayah Sumatera Tahun 2005 dan 2010 (ton)

P R O V I N S I

BUDIDAYALAUT

TAMBAK KOLAM KARAMBA JARING APUNG SAWAH

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

1. Aceh - 42 12.336 31.041 8.733 14.238 342 143 - 555 3.023 792

2. Sumatera Utara 548 1.888 18.730 32.785 14.243 29.512 234 2.251 4.336 47.683 6.302 4.987

3. Sumatera Barat 126 13 5 12 14.174 57.653 9.558 3.267 5.070 35.849 3.213 5.823

4. Riau 26 11 741 2.371 24.769 29.447 987 12.468 163 87 - -

5. Jambi - - 1.304 2.097 5.531 17.456 3.627 386 949 11.960 8 6

6. Sumatera Selatan - 392 21.516 65.133 34.768 100.160 17.401 27.053 115 9.168 7.925 15.491

7. Bengkulu - - 1.438 897 4.427 13.820 39 67 8 230 1.602 3.614

8. Lampung 821 9.448 123.571 53.248 13.417 32.378 406 696 1.080 2.145 448 160

9. Bangka Belitung 24 746 152 503 536 1.200 - - 7 41 - -

10. Kepulauan Riau 4.856 16.477 - 14 178 327 - - - - - -

SUMATERA 6.401 29.016 179.793 188.100 120.776 296.190 32.594 46.331 11.728 107.717 22.521 30.873

Sumber: DKP, tahun 2010;

1.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH

1.4.1 Infrastruktur Jalan

Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada Tahun 2010 di wilayah Sumatera,

meliputi jalan Nasional sepanjang 11.568 km, Jalan Provinsi sepanjang 15.247 km, dan Jalan

Kabupaten/kota sepanjang 134.511 km. Jalan terpanjang antar provinsi di wilayah Sumatera

berada di Sumatera Utara yang meliputi 22 persen. Perkembangan total panjang jalan dalam

periode 2008-2010 meningkat sepanjang 11.421 Km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari

jalan kabupaten, yaitu itu sepanjang 9.944 Km.

Gambar 1-41:Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Status Kewenangan di Wilayah Sumatera

Tahun 2008 dan 2010

NO. PROVINSI

PANJANG JALAN (KM)

JALAN NEGARAJALAN

PROVINSI

JALAN

KABUPATEN/

KOTA

TOTAL

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

1. Aceh 1.783 1.803 1.702 1.702 15.417 17.290 18.902 20.7952. Sumatera Utara 2.098 2.250 2.752 2.752 32.672 30.446 37.522 35.4483. Sumatera Barat 1.200 1.213 1.131 1.154 15.887 18.396 18.218 20.7634. Riau 1.126 1.134 1.796 1.872 21.549 20.444 24.471 23.4505. Jambi 820 936 1.525 1.025 8.132 8.411 10.477 10.3726. Sumatera Selatan 1.290 1.444 1.621 1.748 12.141 13.443 15.052 16.6357. Bengkulu 736 784 1.357 1.563 3.829 5.464 5.922 7.8118. Lampung 1.004 1.160 2.355 2.368 11.544 13.475 14.903 17.0039. Kep. Babel 531 510 511 551 3.396 3.465 4.438 4.526

10. Kepulauan Riau 334 512 3.677 4.523SUMATERA 10.588 11.568 14.750 15.247 124.567 134.511 149.905 161.326

Sumber Data: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU





Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan

jalan (Road Density ) pada tahun 2010, kerapatan jalan di wilayah Sumatera sebesar 0,34

Km/Km², lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 Km/Km². Kerapatan

jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,55 Km/Km², dan

terrendah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,18 Km/Km².

Gambar 1-11:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) Menurut Provinsi Di Wilayah SumateraTahun 2010

Sumber Data: DitjenBinaMarga, Kementerian PU

Kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index , Departemen

PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di wilayah Sumatera cenderung meningkat dalam

kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 11,46 ribu Km

sebanyak 1,33 ribu Km kondisinya tidak mantap. Jalan Tidak Mantap tersebut sebesar 53,09

persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 46,91 persen Rusak Berat.

Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di Provinsi

Sumatera Utara yaitu meliputi panjang 556 Km (25,02% dari total panjang jalan), dengan

komposisi 46,72 persen Rusak Ringan dan 53,28 persen rusak berat. Berikutnya di ProvinsiKepulauan Riau dengan panjang jalan tidak mantap sepanjang 69,22 Km (20,73%), dengan

komposisi sebesar 15,88 persen rusak ringan dan 84,12 persen rusak berat. Sementara kondisi

jalan nasional tidak mantap terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu

sepanjang 1,28 Km atau 0,25 persen dari total panjang jalan, dengan komposisi 85,94 persen

rusak ringan dan 14,06 persen rusak berat.





Tabel 1-42:

Kondisi Jalan Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010

NO. PROVINSI

PANJANG

JALAN

NASIONAL

(KM)

KUALITAS JALAN NASIONAL

PANJANG JALAN

MANTAP

PANJANG JALAN

TIDAK MANTAP

KOMPOSISI JALAN

TIDAK MANTAP

(KM) % (KM) % % RUSAKRINGAN

% RUSAKBERAT

1. Aceh 1.803,36 1.667,56 92,47 135,80 7,53 33,63 66,372. Sumatera Utara 2.224,51 1.667,91 74,98 556,60 25,02 46,72 53,283. Sumatera Barat 1.212,88 1.103,21 90,96 109,67 9,04 76,46 23,554. Riau 1.082,12 954,77 88,23 127,35 11,77 62,39 37,615. Kepulauan Riau 333,99 264,77 79,27 69,22 20,73 15,88 84,126. Jambi 936,48 824,23 88,01 112,25 11,99 68,73 31,277. Bengkulu 782,87 728,67 93,08 54,20 6,92 55,61 44,398. Sumatera Selatan 1.418,38 1.400,49 98,74 17,89 1,26 85,69 14,319. Bangka Belitung 509,59 508,31 99,75 1,28 0,25 85,94 14,06

10. Lampung 1.159,57 1.017,22 87,72 142,35 12,28 70,64 29,36SUMATERA 9.463,75 10.137,14 88,43 1.326,61 11,57 53,09 46,91

INDONESIA 38 .189,43 31.522,09 82,54 6.667,34 17,46 48,28 51,72

Sumber: Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010. DirektoratJenderalBinaMarga

(Status 18 Agustus 2010)

1.4.2. Infrastruktur Energi Listrik

Kapasitas terpasang energi listrik PLN pada tahun 2011 di wilayah Sumatera mencapai

4.301,14 MW. Sebagian besar energy listrik di wilayah Sumatera bersumber dari pembangkit

Sumbagut sebanyak 45 persen dan Sumbagsel sebanyak 41 persen. Kedua pembangkit besar

tersebut sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Jenis Pembangkit

Listrik Tenaga Diesel (PLTD) masih berkontribusi sebesar 18,97persen, dan umumnya menjadi

sumber energy utama pembangkit disetiap wilayah PLN selain Sumbaut dan Sumbasel.

Tabel 1-43:

Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sumatera Tahun 2011

SATUAN

PLN/PROVINSI

KAPASITAS TERPASANG MENURUT JENIS PEMBANGKIT (MW)

PLTA PLTU PLTG PLTGU PLTP PLTD PLTMG PLT PLT Jumlah %

Wilayah Aceh 1,75 142,51 144,26 3,35

Wilayah Sumatera 16,58 16,58 0,39Wilayah Sumatera 0,66 32,79 33,45 0,78

Wilayah Riau 162,87 162,87 3,79

Riau 81,23 81,23 1,89

Kepulauan Riau 81,64 81,64 1,90Wilayah Sumsel, Jambi, 1,6 40,34 41,94 0,98

Sumatera Selatan 5,88 5,88 0,14

Jambi 12,82 12,82 0,30

Bengkulu 1,6 21,64 23,24 0,54

Wilayah Bangka 91,78 91,78 2,13

Wilayah Lampung 4,3 4,3 0,10

PT PLN Batam 100,33 100,33 2,33

Kit Sumbagut 253,5 490 288,09 817,88 90,82 1.940,29

Kit Sumbagsel 605,94 685 300,67 40 133,73 1.765,34 41,04

SUMATERA (MW) 863,45 1175 588,76 857,88 0 816,05 0 0 0 4.301,14

% 20,07 27,32 13,69 19,95 - 18,97 - - - 100,00

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012





Penggunaan energy untuk pelanggan rumah tangga di setiap satua PLN/provinsi

bertumbuh dengan kisaran tertinggi sebesar 58 persen (wilayah Bangka Belitung), sedangkan

terrendah sebesar 10 persen (wilayah Sumatera Utara dan PT. PLN Batam). Rasio Elektrifikasi

tertinggi pada tahun 2011 adalah di wilayah Aceh sebesar 87,76 persen, dan terrendah di

wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu sebesar 56,68 persen, sementara terrendah menurut

provinsi adalah di Provinsi Jambu sebesar 32,74 persen. Perkembangan rasio ekektrifikasi

dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar

24,47 persen, dan terrendah di PT. PLN Batam sebesar -9,62 persen.

Tabel 1-44:

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasidan Konsumsi Listrik Perkapita

SATUAN PLN/PROVINSIPELANGGAN RUMAHTANGGA (RT) RASIO ELEKTRIFIKASI (%) KWH JUAL/KAPITA

2009 2011 LAJU (%) 2009 2011 ∆ (11-09) 2009 2011 ∆ (11-09)

Wilayah Aceh 853.659 951.165 11 87,76 87,21 -0,55 292,53 343,54 51,01

Wilayah Sumatera Utara 2.290.474 2.511.003 10 76,81 80,11 3,3 460,2 548,84 88,64

Wilayah Sumatera Barat 775.637 860.130 11 67,21 76,21 9 415,6 489,82 74,22Wilayah Riau 575.003 778.161 35 40,59 57,39 16,8 361,47 436,38 74,91

- Riau 479.841 655.068 37 38,88 54,8 15,92 336,58 411,42 74,84

- Kepulauan Riau 95.162 123.093 29 52,17 76,64 24,47 541,41 620,1 78,69

Wilayah Sumsel, Jambi, dan

Bengkulu1.369.350 1.726.583 26 49,13 56,68 7,55 310,23 360,67 50,44

- Sumatera Selatan 947.325 1.197.649 26 56,11 65,18 9,07 367,57 390,19 22,62

- Jambi 206.414 258.184 25 29,9 32,74 2,84 209,9 332,55 122,65

- Bengkulu 215.611 270.750 26 52,74 64,48 11,74 232,39 283,41 51,02

Wilayah Bangka Belitung 127.830 202.340 58 45,56 66,18 20,62 350,36 424,33 73,97

Wilayah Lampung 877.400 1.182.013 35 47,75 61,88 14,13 270,16 315,38 45,22

PT PLN Batam 178.888 196.294 10 78,76 69,14 -9,62 1.659,21 1.534,30 -124,91


Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di PT.PLN Batam sebesar

1.534,30 kWh/kapita, dan terrendah di Provinsi Bengkulu sebesar 283,41 kWh/kapita.

Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi di Provinsi Jambi sebesar

122,65 kWh/kapita dan terrendah di PT. PLN Batam yang berkurang sebesar 124,91

kWh/kapita.

1.4.3. Infrastruktur Telekomunikasi

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting dalam mendukung

interaksi social dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, disamping

penggunaan Telpon Kabel juga telah marak digunakan Telepon Seluler hingga sampai diperdesaan. Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi tersebut masih belum

merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan Telpon Kabel,

atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler. Untuk mendukung jangkauan sinyal

telepon seluler tersebut, pada dasarnya dapat diindikasikan oleh adanya Base Transceiver

Station (BTS) atau Manara Telepon Seluler di sekitar wilayah tersebut.

Penyebaran BTS di desa/kelurahan (PODES 2011) di wilayah Sumatera, terbanyak di

Provinsi Sumatera Utara (1617 desa), dan menurut persenta sedesanya sebanyak 66 persen di

Provinsi Bangka Belitung. Sementara untuk kategori jumlah terrendah adalah di Kepulauan

Riau (170 desa), dan menurut persentasenya adalah di Provinsi Aceh sebesar 16 persen.





Gambar 1-12:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsidi Wilayah Sumatera Tahun 2011

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Berdasarkan ketersediaan layanan telpon kabel dan kemampuan menerima sinyal

telpon Seluler antar provinsi di wilayah Sumatera, layanan telpon kabel terbanyak adalah di

Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.026 desa (17,7%), sementara berdasarkan persentase

tertinggi adalah di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 37,9 persen. Berdasarkan desa/kelurahan

di wilayah Sumatera yang menerima sinyal telpon seluler dengan intensitas sinyal lemah

sampai kuat sudah mencapai di atas 90 persen, namun diantaranya terdapat 25,6 persen yang

menerima sinyal lemah.

Tabel 1-45:

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan

Sinyal Telpon Seluler

NO. PROVINSI

ADA

PELANGGAN

TELPON

KABEL

PENERIMAAN SINYAL HP

JUMLAH

DESA/KEL

SINYAL

LEMAHSINYAL KUAT

LEMAH -

KUAT

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

1. Aceh 714 11,0 1486 22,9 4803 74,1 6289 97,0 64832. Sumatera Utara 1026 17,7 1520 26,2 3891 67,1 5411 93,3 5797

3. Sumatera Barat 391 37,9 236 22,8 751 72,7 1014 98,2 10334. Riau 210 12,7 430 26,0 1172 70,8 1602 96,8 16555. Jambi 180 13,1 397 28,9 918 66,9 1315 95,8 13726. Sumatera Selatan 480 15,1 994 31,2 2119 66,5 3113 97,7 31867. Bengkulu 215 14,2 376 24,9 1097 72,7 1473 97,6 15098. Lampung 469 19,0 645 26,2 1762 71,5 2407 97,7 24649. Kep. Bangka Belitung 99 27,4 41 11,4 318 88,1 359 99,4 361

10. Kepulauan Riau 100 28,3 72 20,4 260 73,7 332 94,1 353SUMATERA 3.884 16,0 6.197 25,6 17.091 70,6 23.315 96,3 24.213






1.4.4. Infrastruktur Air Bersih

Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk

mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Perusahaan Air Minum

(PAM)/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan lembaga pengolahan air

minum hingga saat ini masih sangat terbatas pelayanannya. Berdasarkan data PODES 2011, di

wilayah Sumatera hanya baru menjangkau 10 persen dari total desa/kelurahan .Pelayanan

PAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu mencapai 30 persen dari total

desa/kelurahan, sementara pelayanan terrendah berada di Provinsi Riau dan Kepulauan

Bangka Belitung yang hanya baru mencapai 1 persen. Untuk memperoleh air bersih sebagian

besar masyarakat (62%) di wilayah Sumatera menggunakan pompa listrik/pompa tangan atau

sumur.Kondisi yang paling memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi

masyarakat yang tergantung terhadap air hujan. Kondisi ini, paling banyak dihadapi oleh

masyarakat di Provinsi Riau, yaitu mencapai 452 Desa atau 27 persen dari total desa.

Tabel 1-46:Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi

di Wilayah Sumatera Tahun 2010

PROVINSI

PAM/PDAMPOMPA LISTRIK/

TANGAN/ SUMURMATA AIR

SUNGAI/

DANAU/

KOLAM

AIR

HUJAN

AIR

KEMASAN /

LAINNYA

TOTAL

∑

DESA% ∑ DESA %

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

Aceh 573 9 4489 69 736 11 306 5 60 1 319 5 6.483 100

Sumatera Utara 677 12 2778 48 1530 26 492 8 214 4 106 2 5.797 100

Sumatera Barat 312 30 430 42 194 19 46 4 15 1 36 3 1.033 100

Riau 22 1 985 60 20 1 65 4 452 27 111 7 1.655 100

Jambi 260 19 741 54 54 4 165 12 117 9 35 3 1.372 100

Sumatera Selatan 284 9 2058 65 176 6 361 11 245 8 62 2 3.186 100

Bengkulu 165 11 1098 73 152 10 77 5 4 0 13 1 1.509 100

Lampung 95 4 2051 83 181 7 52 2 52 2 33 1 2.464 100

Kep. Babel 4 1 304 84 8 2 3 1 0 - 42 ## 361 100

Kepulauan Riau 39 11 170 48 105 30 2 1 6 2 31 9 353 100

SUMATERA2.431

10 15104 62 3156 13 1569 6 1165 5 788 3 24.213 100


1.5. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.5. 1. Sumberdaya Alam

Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Sumatera berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan tahun 2009,

luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Sumatera sekitar 27.870.355 hektar atau 20,39

persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan di wilayah

Sumatera seperti disajikan pada Gambar 1-13, penggunaan paling luas adalah Hutan Produksisekitar 26,56 persen dan hutan lindung 21,42 persen.





Gambar 1-13:

Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Tahun 2009 Penyebaran luas kawasan hutan dan perairan terbesar di Wilayah Sumatera terdapat di

Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh. Sementara untuk luas kawasan

konservasi terbesar terdapat di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat; hutan lindung terbesar

terdapat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sekitar; hutan produksi terbatas terbesar

terdapat di Provinsi Riau dan Sumatera Utara; Hutan produksi terbesar di Provinsi Riau,

Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara; luas hutan produksi yang dapat dikonversi terbesar di

Provinsi Riau; dan Taman buru hanya terdapat di 4 provinsi dan terluas di Provinsi Aceh

sekitar 80.000 hektar.Tabel 1-47:

Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan

Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Sumatera

PROVINSI

KAWASAN SUAKA ALAM + KAWASAN

PELESTARIAN ALAM (HA) HUTAN

LINDUNG

(HA)

HUTAN

PRODUKSI

TERBATAS

(HA)

HUTAN

PRODUKSI

(HA)

HUTAN

PRODUKSI

YANG DAPAT

DIKONVERSI

(HA)

TAMAN

BURU

(HA)

JUMLAH

KAWASAN

HUTAN

(HA)

JUMLAH

KAWASAN

HUTAN DAN

PERAIRAN

(HA)

PERAIRANKWS.

HUTANJUMLAH

Aceh 214.100 772.633 986.733 1.844.500 37.300 601.280 - 80.000 3.335.713 3.549.813

Sumatera Utara - 468.720 468.720 1.297.330 879.270 1.035.690 52.760 8.350 3.742.120 3.742.120

Sumatera Barat - 846.175 846.175 910.533 246.383 407.849 189.346 - 2.600.286 2.600.286

Riau - 435.240 435.240 397.150 1.971.553 1.866.132 4.770.085 16.000 9.456.160 9.456.160

Jambi - 676.120 676.120 191.130 340.700 971.490 - - 2.179.440 2.179.440

Bengkulu - 419.582 419.582 252.042 189.075 34.965 - 25.300 920.964 920.964

Sumatera Selatan 17.000 662.726 679.726 603.793 217.370 1.826.993 431.445 - 3.742.327 3.759.327

Kep. Bangka Belitung - 34.690 34.690 156.730 - 466.090 - - 657.510 657.510

Lampung - 462.030 462.030 317.615 33.358 191.732 - - 1.004.735 1.004.735

SUMATERA (HA) 231.100 4.77.,916 5.009.016 5.970.823 3.915.009 7.402.221 5.443.636 129.650 27.639.255 27.870.355

SUMATERA1) (%) 8,24 24,32 21,30 18,92 17,46 20,14 24,00 77,34 20,65 20,40

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan, Tahun 2009

Keterangan: - 1)= Persen terhadap nasional; 2) =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya - Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi

kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK

Sumberdaya alam lainnya adalah pertambangan dan energi, diantaranya batu bara, gas bumi danminyak bumi yang cukup berlimpah. Perkembangan produksi batu bara nasional tahun 2004-2011





meningkat dengan produksi batubara hingga akhir tahun 2011 mencapai 290 juta ton. Total sumberdaya

batubara nasional tahun 2011 adalah sebanyak 105.187,44 juta ton, yang sebagian besar terdapat di

Wilayah Sumatera sebanyak 52.483,2 juta ton atau sebesar 49,89 persen dari total cadangan batubara

nasional. Untuk potensi gas bumi, wilayah Sumatera memiliki potensi cukup besar yaitu 31,65

TSCF (Trillion Square Cubic Feet) atau sebesar 31,05 persen dari potensi cadangan gas bumi

nasional, dengan penyebaran gas bumi terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan

sebanyak 15,79 TSCF, Aceh sebesar 5,56 TSCF, dan sebagian di Wilayah Bagian tengah

Sumatera sebesar 9,01 TSCF. Sementara untuk minyak bumi, cadangan minyak bumi Indonesia

mencapai 7.039,57 MMSTB (Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak Bumi) dengan

cadangan minyak bumi terbesar terdapat di Wilayah Sumatera sebesar 4.918,61 MMSTB atau

sebesar 66,71 persen dari cadangan minyak bumi nasional, potensi minyak bumi terbesar di

wilayah Sumatera terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 838 MMSTB dan wilayah

Sumatera bagian Tengah sekitar 3.847,74 MMSTB.

1.5.2. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup dapat digambarkan dari beberapa indikator, antara lain

adalah gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat

kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, tingkat kerusakan

Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan. Persentase jumlah desa/kelurahan

yang mengalami gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air terbesara di Wilayah

Sumatera terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 21,22 persen dan Provinsi

Riau sebesar 7,7 persen. Persentase desa/kelurahan dengan gangguan pencemaran udara

terbesar terdapat di Provinsi Lampung sebesar 5,34 persen dan Riau sebesar 4,61 persen.

Sementara untuk persentase desa/kelurahan yang mengalami gangguan lingkungan akibatpencemaran tanah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,81 persen dan

Provinsi Aceh sebesar 2,73 persen.

Tabel 1-48:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsidan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008.

No. P R O V I N S I AIR TANAH UDARA

2005 2008 2005 2008 2005 2008

1. Aceh 9,62 6,3 2,73 1,01 3,35 2,582. Sumatera Utara 6,59 4,13 1,3 0,52 6,94 3,19

3. Sumatera Barat 7,1 5,74 1,89 1,73 4,44 3,144. R i a u 10,39 7,79 1,27 0,44 18,76 4,615. J a m b i 11,01 5,22 1,46 0,69 3,64 2,996. Sumatera Selatan 7,56 4,51 0,9 0,78 3,17 1,667. Bengkulu 4,08 4,15 0,41 0,3 2,7 2,748. L a m p u n g 6,94 5,64 0,55 0,3 6,16 5,349. Kep. Bangka Belitung 39,25 21,22 17,13 5,81 3,74 2,62

10. Kep. Riau - 4,29 - 0,92 - 4,29SUMATERA1) 11,39 7,19 3,07 1,29 5,88 3,21

INDONESIA1) 8,3 5,57 1,47 0,77 6,24 3,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistk Potensi Desa Tahun 2005 & 2008Keterangan: 1) nilai rata-rata provinsi





Kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Sumatera terjadi hampir setiap tahun dengan

intensitas yang cukup tinggi seiring dengan datangnya musim kemarau dan secara nyata telah

menimbulkan berbagai dampak negatif pada semua tingkatan, baik lokal, nasional, maupun

regional. Kejadian kebakaran lahan dan hutan sangat sulit untuk dihentikan dan lokasi

penyebaran titik panas sebagian besar terdapat di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi

dengan intensitas kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi dibandingkan provinsi lain diSumatera. Berdasarkan pemantauan ASMC Singapura, jumlah titik panas (hotspot ) yang

terpantau sejak tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 1-49, jumlah titik panas pada tahun

2005 sebanyak 10.077 titik, dengan jumlah titik panas terbanyak terdapat di Provinsi Riau,

Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, jumlah titik panas pada tahun 2006 meningkat hampir

dua kalinya dari jumlah titik panas tahun 2006 yaitu menjadi 16.050 titik dengan sebaran titik

panas terbesar di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2007 pemerintah

mengupayakan penurunan titik panas 50 persen dari tahun sebelumnya, jumlah titik panas

tahun 2007 menurun sebesar 49,27 persen atau menjadi 8.209 titik dengan penyebaran

terbanyak di Provinsi Riau (2.373 titik panas), dan Sumatera Selatan (2.538 titik panas).

Sementara hasil pemantauan terakhir tahun 2009, tercatat jumlah titik panas meningkatmencapai 13.470 titik yang sebagian besar terdapat di Riau sebanyak 4.369 titik dan Sumatera

Selatan sebanyak 3.568 titik panas.

Tabel 1-49:

Jumlah Titik Panas Terpantau menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2005-2009

NO. PROVINSI 2005 2006 2007 2008 2009

1. Kep. Bangka Belitung 100 703 477 438 8592. Bengkulu 5 213 119 411 3283. Aceh 177 241 178 565 8374. Jambi 414 1.922 1.311 1.691 1.672

5. Kep. Riau 68 34 50 576. Lampung 145 1.019 481 313 2707. Riau 7.249 5.199 2.373 3.110 4.3698. Sumatera Barat 52 370 182 647 5479. Sumatera Selatan 601 5.439 2.538 2.858 3.568

10. Sumatera Utara 1.334 876 516 781 963SUMATERA 10.077 16.050 8.209 10.864 13.470

Sumber: Diolah dari data pemantauan ASMC, Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen

Kehutanan RI

Luas lahan kritis di wilayah Sumatera tahun 2010 mencapai 24.771,466,8 4 hektar atau

sekitar 30,14 persen dari luas lahan kritis nasional, dengan kategori sangat kritis seluas1.367.738,00 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Sumatera Utara, untuk kategori kritis

seluas 7.568.126,60 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, dan lahan

kritis yang termasuk kategori agak kritis sebesar 15.323.453,50 hektar dengan sebaran paling

luas di Provinsi Sumatera Selatan.





Tabel 1-50:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sumatera menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

NO. PROVINSI

TINGKAT KEKRITISAN LAHANJUMLAH

AGAKKRITIS(HA)

KRITIS(HA) SANGATKRITIS(HA) (HA)

1. Aceh 1,640,576.60 623,664.60 121,289.80 2,385,531.002. Sumatera Utara 1,618,255.90 854,609.90 280,730.90 2,753,596.703. Sumatera Barat 659,717.40 346,230.00 62,956.40 1,068,903.804. R i a u 5,810,779.30 739,434.70 98,972.50 6,649,186.505. Jambi 1,512,778.20 720,654.30 13,361.40 2,246,793.906. Sumatera Selatan 1,974,305.40 3,648,123.80 216,409.10 5,838,838.307. Bengkulu 638,513.50 522,678.40 239,992.90 1,401,184.808. Lampung 834,911.60 512.148.8 77,171.60 1,424,231.949. Bangka Belitung 361,495.30 88,211.70 26,623.50 476,330.50

10. Kep. Riau 272,120.30 24,519.20 230,229.90 526,869.40

P. SUMATERA 15,323,453.50 7,568,126.60 1,367,738.00 24,771,466.84NASIONAL 52,259,832.90 23,955,162.70 5,449,299.30 82,176,443.64

% TERHADAP NASIONAL 29.32 31.59 25.10 30.14

PROPORSI LAHAN KRITIS (%) 61.86 30.55 5.52 100.00

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial 2010

Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sumatera dengan kondisi rusak pada

tahun 1998/1999 sebanyak 214 DAS, namun dalam perkembangannya hingga tahun 2007

berkurang menjadi 107 DAS. Kondisi DAS berdasarkan tingkat keprioritasannya dikelompokan

kedalam kategori DAS super prioritas, DAS prioritas, dan DAS prioritas rendah. Jumlah DAS

yang tergolong super prioritas tahun 1998/1999 sebanyak 5 DAS, dalam perkembangannya

kondisi DAS super prioritas pada tahun 2007 meningkat menjadi sebanyak 16 DAS. Untuk DASprioritas tahun 1998/1999 sebanyak 59 DAS, namun pada tahun 2007 DAS prioritas berkurang

menjadi 37 DAS dengan penyebaran terbanyak di Sumatera Utara yaitu 20 DAS. Untuk DAS

prioritas rendah tahun 1998/1999 sebanyak 150, kondisi DAS prioritas rendah pada tahun

2007 berkurang menjadi 54 DAS. Penyebaran DAS disajikan pada Tabel 1-51.

Tabel 1-51:

Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di Sumatera

NO. PROVINSI

JUMLAH DAS BERDASARKAN TINGKAT KEPRIORITASANNYA

TAHUN 1994/95 - 1998/99 TAHUN 1999/2000 - 2007

SUPER

PRIO-RITAS

PRIO-

RITAS

PRIO-

RITASRENDAH

JUMLAH

SUPER

PRIORITAS

PRIO-

RITAS

PRIO-

RITASRENDAH

JUMLAH

1. Aceh 2 14 33 49 2 3 10 15

2. Sumatera Utara 1 13 28 42 4 20 2 26

3. Sumatera Barat - 5 22 27 2 3 3 8

4. Riau 6 22 28 3 2 23 28

5. Jambi 1 1 4 6 1 0 5 6

6. Kep. Riau - - - - - - - -

7. Bengkulu - 7 24 31 1 5 2 8

8. Sumatera Selatan 1 4 4 9 1 1 6 8

9. Kep. Bangka Belitung - - - - - - - -

10. Lampung - 9 13 22 2 3 3 8

SUMATERA 5 59 150 214 16 37 54 107

Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen Kehutanan RI





Gambar 1-14, menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah kejadiannya, tidak termasuk

tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut di wilayah Sumatera tahun 2008

sebanyak 1.353 desa yang terkena bencana longsor meningkat dibandingkan tahun 2005 (1.260

desa). Provinsi Sumatera Utara dan Aceh merupakan dua provinsi yang paling banyak mengalami

bencana longsor. Bencana longsor yang terjadi di Sumatera Utara berlangsung di 470 desa dan Aceh392 desa pada tahun 2008.

Gambar 1-14:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera

Tahun 2005 dan 2008.








PROFIL PEMBANGUNAN

J AWA-B ALI






P U L A U J A W A - B A L I 12 -

PROFIL PEMBANGUNAN J AWA-B ALI

2.1. ADMINISTRASI WILAYAH

Wilayah Jawa-Bali secara administrasi terdiri dari 7 provinsi, 35 kota, 92 kabupaten,2.193 kecamatan dan 25.839 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan pulau Jawa-Bali

sekitar 135.219 Km2. Wilayah Jawa-Bali memiliki jumlah pulau sekitar 1.171 yang terdiri dari

536 pulau yang sudah bernama dan 633 pulau yang belum bernama. Penyebaran pulau

terbanyak adalah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 296 pulau yang terdiri dari 74 pulau sudah

bernama dan 222 pulau belum bernama dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau terdiri

dari 236 pulau sudah bernama dan 51 pulau belum bernama.

Tabel 2-1:

Administrasi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010.

NO. PROVINSI KOTA KAB KEC DESA-KEL LUAS(KM2)PENDUDUK

(JIWA)

1. DKI. Jakarta 5 1 44 267 664 8.489.909

2. Jawa Barat 9 17 625 5.827 35.378 41.609.110

3. Jawa Tengah 6 29 573 8.577 32.801 35.885.955

4. DI Yogyakarta 1 4 78 438 3.133 35.566.132

5. Jawa Timur 9 29 662 8.502 47.800 39.560.771

6. Banten 4 4 154 1.530 9,663 9.263.642

7. B a l i 1 8 57 698 5.780 3.586.687

JAWA+BALI 35 92 2.193 25.839 135.219 173.962.206

Sumber: Ditjen PUM Kemendagri (Mei 2010)

Tabel 2-2:

Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2009.

NO. PROVINSILUAS DARATAN

(KM2)

PULAU

BERNAMA

PULAUBELUM

BERNAMAJUMLAH

1. DKI Jakarta 664,01 111 107 218

2. Jawa Barat 35.377,76 22 109 131

3. Banten 9.662,92 48 83 131

4. Jawa Tengah 32.800,69 74 222 296

5. DI Yogyakarta 3.133,15 22 1 23

6. Jawa Timur 47.799,75 236 51 287

7. Bali 5.780,06 25 60 85

JAWA+BALI 135.218,34 538 633 1.171





2 P U L A U J A W A - B A L I 2 -


2.2.1. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk wilayah Jawa Bali adalahsebesar 140,5 juta orang, meningkat sebanyak 16,05 juta jiwa dari tahun 2000. Penduduk

wilayah Jawa Bali meliputi 60,67 persen dari penduduk Indonesia, dan merupakan konsentrasi

penduduk tertinggi di Indonesia.

Dengan luas wilayah Jawa Bali sekitar 135.218,34 Km 2, tingkat kepadatan penduduk

wilayah Jawa Bali diperkirakan sebesar 1.039,1 jiwa per km2, lebih tinggi dibanding kepadatan

penduduk Indonesia sebesar 124 jiwa/Km2. Namun demikian tingkat kepadatan di dalam

wilayah Jawa Bali sangat bervariasi antarprovinsi. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah

terpadat di wilayah Jawa Bali maupun wilayah Indonesia dengan densitas mencapai 14.469 jiwa

per Km2, sedangkan Provinsi Bali memiliki kepadatan paling rendah dengan densitas 673 jiwa

per Km2. Bila dilihat dalam perspektif dinamis, maka tingkat kepadatan penduduk di Provinsi

Banten meningkat sebesar 31 persen, yang merupakan laju terpesat di tingkat wilayah.

Sementara itu di provinsi Jawa Tengah tingkat kepadatan hanya meningkat 4 persen dalam

periode yang sama.

Tabel 2-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Jawa Bali Menurut Provinsi.

NO PROVINSI JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

KEPADATAN

PENDUDUK PER KM2 LAJU PERTUMBUHAN

2000 2010 2000 2010 90-00 00-10

1. DKI Jakarta 8.361,1 9.607,8 12.592 14.469 0,13 1,412. Jawa Barat 35.724,1 43.053,7 1.010 1.217 2,24 1,9

3. Jawa Tengah 31.223,3 32.382,6 952 987 0,94 0,37

4. Dl Yogyakarta 3.121,0 3.457,5 996 1.104 0,72 1,04

5. Jawa Timur 34.766,0 37.476,8 727 784 0,7 0,76

6. Banten 8.098,3 10.632,2 838 1.100 2,78

7. Bali 3.150,1 3.890,8 545 673 1,31 2,15

JAWA+BALI 124.443,9 140.501,4 920,3 1.039,1 1,01 1,49

NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,0 124,0 1,40 1,49


Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk wilayah Jawa Bali dalam periode2000-2010 mencapai 1,49 persen/tahun, sama dengan laju pertumbuhan penduduk nasional.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk wilayah Jawa Bali disumbang oleh tingginya

pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten sebesar 2,78 persen dan Bali sebesar 2,15 persen.

Sementara itu populasi di Provinsi Jawa Tengah bertumbuh relatif lambat di bawah laju rata-

rata nasional.

Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, sebanyak 67,4 persen penduduk

wilayah Jawa-Bali tergolong usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar berikutnya

adalah penduduk usia 0-14 tahun sebesar 26,7 persen, dan sisanya sebanyak 5,8 persen adalah

penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun). Dengan demikian, rasio ketergantungan (dependencyratio) di wilayah Jawa Bali adalah sebesar 48 persen, yang berarti setiap 100 orang yang berusia





kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif

(0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Nilai dependency ratio tersebut

lebih rendah dari nilai dependency ratio nasional sebesar 51,3 persen.

KELOMPOK USIA : JUMLAH %

Usia Muda (< 14 tahun) 37.568 26,74

Usia Produktif (15-64 tahun) 94.742 67,43

Usia Tua ( >65 tahun) 8.191 5,83

TOTAL PENDUDUK 140.501 100,00

DEPENDENCY RATIO 48

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS

Jika dilihat perbandingannya antarprovinsi, ternyata angka ketergantungan Provinsi

DKI Jakarta merupakan yang terrendah sebesar 37 persen, berikutnya DI. Yogyakarta dan Jawa

Timur sebesar 46 persen. Sementara itu, angka ketergantungan tertinggi terdapat di ProvinsiJawa Barat sebesar 51 persen dan Jawa Tengah sebesar 50 persen. Lihat Gambar 2-1.

Gambar 2-1:

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010

Sumber : Hasil Olahan data Sensus 2010, BPS

Sementara itu dari sisi perbandingan antara laki-laki dan perempuan (Sex ratio)

wilayah Jawa Bali adalah sebesar 100,66 yang artinya jumlah penduduk laki-laki relatif lebih

tinggi dibanding penduduk perempuan. Sex Ratio tertinggi terdapat di Provinsi Banten dan Jawa

Barat masing-masing sebesar 104,74 dan 103,60, sementara Sex Ratio terkecil terdapat di

Provinsi Jawa Timur dan Yogyakarta masing-masing sebesar 97,52 dan 97,73.




4 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Tabel 2-4:

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi di Wilayah Jawa Bali,

Tahun 2010.

NO. PROVINSI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI DAN

PEREMPUAN SEX RATIO

1. DKI Jakarta 4.870.938 4.736.849 9.607.787 102,832. Jawa Barat 21.907.040 21.146.692 43.053.732 103,60

3. Jawa Tengah 16.091.112 16.291.545 32.382.657 98,77

4. Dl Yogyakarta 1.708.910 1.748.581 3.457.491 97,73

5. Jawa Timur 18.503.516 18.973.241 37.476.757 97,52

6. Banten 5.439.148 5.193.018 10.632.166 104,74

7. Bali 1.961.348 1.929.409 3.890.757 101,66

Sumber : BPS


Kondisi ketenagakerjaan di wilayah Jawa-Bali secara umum menunjukkanperkembangan positif. Kesempatan kerja (yang ditunjukkan oleh jumlah orang bekerja)


pengurangan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Jawa-Bali

sebesar 7,04 persen, lebih tinggi dibanding dengan TPT nasional sebesar 6,32 persen.

Gambar 2-2:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Jawa- Bali Periode 2005-2012

Sumber: Sakernas, Februari,BPS 2012

Angkatan Kerja. Total angkatan kerja di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 mencapai

72 juta orang, Angka tersebut menyumbang 59,80 Persen dalam total angkatan kerja nasional.

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki angkatan kerja terbesar, yaitu masing-masing

sebanyak 27,97 persen dan 27,54 persen dari total Angkatan Kerja di wilayah Jawa- Bali.

Terdapat keragaman penyebaran angkatan kerja antarprovinsi di wilayah Perdesaan dan

Perkotaan. Provinsi DKI Jakarta seluruhnya berada di perkotaan, sementara angkatan kerja di





Perdesaan terbesar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu masing-masing sebanyak

55,79 persen dan 53,13 persen.

Tabel 2-5:

Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Jawa- Bali (Februari 2012)

NO. PROVINSI


% WIL.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. D.K.I. Jakarta 5.283.229 100,00 5.283.229 100,00 7,34

2. Jawa Barat 13.251.651 65,80 6.887.007 34,20 20.138.658 100,00 27,97

3. Jawa Tengah 7.569.930 44,21 9.552.967 55,79 17.122.897 100,00 23,78

4. D.I. Yogyakarta 1.243.581 64,53 683.586 35,47 1.927.167 100,00 2,68

5. Jawa Timur 9.295.526 46,87 10.536.159 53,13 19.831.685 100,00 27,54

6. Banten 3.667.586 67,94 1.731.058 32,06 5.398.644 100,00 7,50

7. Bali 1.346.409 58,35 961.136 41,65 2.307.545 100,00 3,20JAWA+BALI 41.657.912 57,85 30.351.913 42,15 72.009.825 100,00 59,80


Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di wilayah Jawa- Bali pada Februari2012 mencapai 24,03 juta orang. Pola persebaran penduduk bekerja mirip dengan polapersebaran angkatan kerja. Kesempatan kerja di sebagian besar provinsi di Wilayah Jawa-Balisebagian besar tersedia di perkotaan dibandingkan di perdesaan, kecuali di Provinsi JawaTengah danJawa Timur masih dominan di perdesaan. Kedua provinsi tersebut masihmerupakan wilayah agraris di mana peran sektor pertanian masih dominan dalam penyediaanlapangan kerja., sementara di provinsi lainnya sudah menunjukkan perkembangan lebih lanjut

pada sektor industri dan jasa.

Tabel 2-6:

Penduduk Bekerja menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012)

NO. PROVINSI


% WIL.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. D.K.I. Jakarta 4.716.716 100,00 0 - 4.716.716 100 7,05

2. Jawa Barat 11.926.116 65,64 6.243.536 34,36 18.169.652 100 27,14

3. Jawa Tengah 7.075.714 43,90 9.040.710 56,10 16.116.424 100 24,084. D.I. Yogyakarta 1.185.352 64,13 663.017 35,87 1.848.369 100 2,76

5. Jawa Timur 8.773.672 46,15 10.238.553 53,85 19.012.225 100 28,40

6. Banten 3.264.089 67,73 1.554.878 32,27 4.818.967 100 7,20

7. Bali 1.310.347 58,01 948.605 41,99 2.258.952 100 3,37

JAWA-BALI 38.252.006 57,14 28.689.299 42,86 66.941.305 100 59,34




kerja di Wilayah Jawa-Bali merupakan tamatan pendidikan dasar dan menengah. Secara





6 P U L A U J A W A - B A L I 2 -


mendominasi hampir di semua provinsi, kecuali di DKI Jakarta.

Tabel 2-7:

Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Provinsi

dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012)

NO PROVINSI

TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

JUMLAH≤ SD SMTP

SMTA

Umum SMTA

Kejuruan

Diploma

I/II/III/

Akademi Universitas

1. D.K.I. Jakarta 19,90 15,80 23,05 17,36 5,48 18,41 100,002. Jawa Barat 49,14 18,50 15,05 9,12 2,50 5,69 100,003. Jawa Tengah 56,77 18,09 10,83 7,04 2,51 4,76 100,004. D.I. Yogyakarta 35,04 17,71 15,25 17,42 4,58 9,99 100,005. Jawa Timur 54,48 17,58 12,15 8,18 1,62 5,99 100,006. Banten 44,77 16,28 17,41 10,95 3,23 7,36 100,00

7. Bali 44,84 16,34 18,69 10,47 3,33 6,33 100,00JAWA+BALI 49,58 17,69 14,07 9,34 2,60 6,71 100,00


Penduduk yang Bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perdagangan tergolong

dominan, mencapai lebih separuh dari seluruh penduduk bekerja. Sementara persentase

penduduk bekerja terrendah adalah sektor listrik, gas dan air dan sektor keuangan. Lihat

Gambar 2-3.

Gambar 2-3.

Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Jawa- Bali Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012


Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha antarprovinsi diwilayah Jawa-

Bali, sektor pertanian masih merupakan lapangan usaha dominan di Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Bali. Lapangan usaha sektor perdagangan menunjukkan lapangan usaha dominan

di sebagian besar provinsi terutama di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI. Yogyakarta dan Bali.





Sektor industri pengolahan menunjukkan lapangan usaha dominan di Provinsi Jawa Barat dan

Banten. Lapangan usaha sektor angkutan, keuangan dan jasa kemasyarakatan tertinggi

terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2-8:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan UsahaDi Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012)

NO. PROVINSI LAPANGAN USAHA *)

JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. D.K.I. Jakarta 2,2 0,4 13,6 0,4 3,1 36,3 9,4 10,7 23,9 100,0

2. Jawa Barat 20,0 0,9 20,6 0,4 7,5 26,5 6,1 3,2 14,9 100,0

3. Jawa Tengah 32,7 0,8 18,3 0,3 6,7 22,0 3,8 1,9 13,6 100,0

4. D.I. Yogyakarta 24,2 0,2 15,6 - 5,9 27,0 3,9 2,7 20,3 100,0

5. Jawa Timur 40,4 0,6 13,6 0,2 5,5 20,4 3,5 1,9 14,0 100,0

6. Banten 15,2 1,2 21,2 0,4 4,8 24,8 7,1 4,7 20,6 100,0

7. Bali 28,9 0,8 12,9 0,1 8,0 28,7 3,0 3,4 14,1 100,0

JAWA+BALI 27,7 0,8 17,2 0,3 6,2 24,3 5,0 3,1 15,5 100,0Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Keterangan:1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,




5. Bangunan






Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di wilayah Jawa-Bali padaFebruari 2012 mencapai 5,07 juta orang, berkurang sekitar 1 juta jiwa dibanding tahun 2009,

sementara berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berkurang sebesar 1,73 persendibanding tahun 2009. Selama kurun waktu tersebut, Provinsi Jawa Timur mampu menurunkanjumlah pengangguran terbuka terbanyak di tingkat wilayah, sementara penurunan terkecilberada di DKI Jakarta. Namun demikian dari sisi persentase, penurunan TPT yang signifikanterjadi di Provinsi Banten.

Tabel 2-9:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut ProvinsiTahun 2009 dan 2012 (Februari)

NO. PROVINSI


(JIWA)


TERBUKA (%)

TAHUN

2009

TAHUN

2012

∆

('12-'09)

TAHUN

2009

TAHUN

2012

∆

('12-'09)

1. DKI Jakarta 570.562 566.513 -4.049 11,99 10,72 -1,272. Jawa Barat 2.257.660 1.969.006 -288.654 11,85 9,78 -2,073. Jawa Tengah 1.208.671 1.006.473 -202.198 7,28 5,88 -1,404. DI Yogyakarta 122.972 78.798 -44.174 6,00 4,09 -1,915. Jawa Timur 1.193.552 819.460 -374.092 5,87 4,13 -1,746. Banten 663.895 579.677 -84.218 14,90 10,74 -4,167. Bali 60.405 48.593 -11.812 2,93 2,11 -0,82

JAWA+BALI 6.077.7175.068.520

-1.009.197 8,77 7,04 -1,73





8 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Berdasarkan distribusi pengangguran terbuka di wilayah Jawa-Bali, sebagian besar

berada di perkotaan. Penyebaran pengangguran terbuka menurut provinsi, sebagian besar

terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa atau 38, 85 persen dari total

pengangguran terbuka di wilayah Jawa-Bali. Terdapat keragaman komposisi persentase

pengangguran terbuka antarprovinsi di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pengangguran

terbuka paling dominan di perkotaan terdapat di Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan DI. Yogyakarta.Sementara pengangguran terbuka di Perdesaan paling dominan terdapat di Provinsi Jawa

Tengah.

Tabel 2-10:

Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012)

NO. PROVINSI PERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)

% WIL . JUMLAH

(JIWA) %

JUMLAH

(JIWA) %

JUMLAH

(JIWA) %

1. D.K.I. Jakarta 566.513 100,00 0 - 566.513 100 11,18 2. Jawa Barat 1.325.535 67,32 643.471 32,68 1.969.006 100 38,85 3. Jawa Tengah 494.216 49,10 512.257 50,90 1.006.473 100 19,86 4. D.I. Yogyakarta 58.229 73,90 20.569 26,10 78.798 100 1,55 5. Jawa Timur 521.854 63,68 297.606 36,32 819.460 100 16,17 6. Banten 403.497 69,61 176.180 30,39 579.677 100 11,44 7. Bali 36.062 74,21 12.531 25,79 48.593 100 0,96

JAWA+BALI 3.405.906 67,20 1.662.614 32,80 5.068.520 100 66,57


Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 masih didominasi oleh kelompok berpendidikan SMTAUmum/Kejuruan, berikutnya berpendidikan <SD dan SMTP. Lihat Gambar 2-4.

Gambar 2-4:

Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di

Wilayah Jawa- Bali, Tahun 2012.

Sumber: Sakernas Februari 2012, BPS





Pengangguran terbuka berdasarkan komposisi tingkat pendidikan tertinggi yang

ditamatkan antarprovinsi, sebagian besar berpendidikan SMTA, kecuali di Provinsi Jawa Tengah

yang masih didominasi kelompok berpendidikan maksimal SD dan berpendidikan SMTP.

Pengaguran terbuka dengan pendidikan Diploma dan Universitas tertinggi terdapat di wilayah

DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Bali. Kondisi ini mengindikasikan fenomena pengangguran

diwilayah Jawa- Bali lebih banyak dihadapi kelompok berpendidikan sekolah menengah atassampai dengan sarjana. Lihat Tabel 2-11.

Tabel 2-11:


yang Ditamatkandi Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012)

NO. PROVINSI

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN JUMLAH

≤ SD SMTP SMTA

UMUM/

KEJURUAN

DIPLOMA

I/II/III/

AKADEMI UNIVERSITAS

1. D.K.I. Jakarta 12,85 12,39 52,72 4,12 17,91 100,00

2. Jawa Barat 30,58 25,37 35,21 3,13 5,72 100,00

3. Jawa Tengah 36,00 29,23 26,08 2,03 6,66 100,00

4. D.I. Yogyakarta 21,31 16,18 44,29 7,28 10,93 100,00

5. Jawa Timur 30,21 25,34 34,44 3,86 6,15 100,00

6. Banten 30,80 27,01 37,13 1,77 3,29 100,00

7. Bali 3,94 8,19 69,85 11,08 6,95 100,00

JAWA+BALI 29,24 24,56 35,92 3,12 7,15 100,00


2.2.3. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Jawa - Bali selama

periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan. Hal ini dapat diindikasikan oleh

meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), membaiknya status gizi balita, serta meningkatnya

pelayanan tenaga medis bagi masyarakat. Namun, perbaikan kondisi kesehatan antarprovinsi

tersebut masih belum merata, sehingga diperlukan upaya khusus dalam mengurangi

kesenjangan kesehatan masyarakat.

Umur Harapan Hidup (UHH), Berdasarkan estimasi UHH antarprovinsi di wilayahJawa Bali selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan

UHH secara nasional. Estimasi UHH antarprovinsi diwilayah Jawa Bali tahun 2010 sebanyak 5

provinsi telah berada di atas UHH nasional, kecuali di Provinsi Jawa Barat, dan Banten. Provinsi

dengan UHH tertinggi berada di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan terrendah di Provinsi Banten.

Lihat Gambar 2-5.




10 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Gambar 2-5:

Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2010

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi balita, merupakan

gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan) yang ditandai dengan

rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia balita. Hal tersebut

terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil.

Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali

antar tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan beragam, yaitu Di Provinsi DI.

Yogyakarta dan Banten menunjukkan peningkatan, sementara provinsi lainnya menunjukkan

penurunan. Kinerja penurunan prevalensi tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan terrendah diProvinsi Banten. Prevalensi gizi buruk dan kurang terrtinggi pada tahun 2010 berada di

Provinsi Banten sebesar, dan terrendah di Provinsi DKI Jakarta dan DI. Yogyakarta.

Tabel 2-12:

Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010.

NO. PROVINSI

2007 2010∆

(2007-

2010)

GIZI

BURUK

(%)

GIZI

KURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

GIZI

BURUK

(%)

GIZI

KURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

1. DKI Jakarta 2,9 10,0 12,9 2,6 8,7 11,3 1,6

2. Jawa Barat 3,7 11,3 15,0 3,1 9,9 13,0 2,0

3. Jawa Tengah 4,0 12,0 16,0 3,3 12,4 15,7 0,3

4. DI Yogyakarta 2,4 8,5 10,9 1,4 9,9 11,3 -0,4

5. Jawa Timur 4,8 12,6 17,4 4,8 12,3 17,1 0,3

6. Banten 4,4 12,2 16,6 4,8 13,7 18,5 -1,9

7. Bali 3,2 8,2 11,4 1,7 9,2 10,9 0,5

INDONESIA 5,4 13 18,4 4,9 13 17,9 0,5

Sumber: Riskesdas, 2007 dan 2010.

Indikator Tinggi Badan/Umur (TB/U) menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis,

artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan,perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena hygiene




P U L A U J A W A - B A L I 112 -

dan sanitasi yang kurang baik. Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya

digabung menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (Stunting).

Masalah pendek pada balita secara nasional pada tahun 2010 masih serius yaitu sebesar

35,6%. Pada lingkup antarprovinsi di wilayah Jawa Bali, hanya di Provinsi Jawa Timur yang

masih berada di atas angka nasional. Masalah pendek tertinggi berada di Provinsi Jawa Timurdan terrendah di Provinsi DI. Yogyakarta. Perkembangan masalah pendek menunjukkan

peningkatan di Provinsi Jawa Timur, sementara provinsi lainnya menunjukkan penurunan.

Gambar 2-6:

Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali Pada Tahun 2007 dan 2010.

Sumber: Riskesdas, 2007 dan 2010.

Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatanbagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses


penolong kelahiran terakhir.

Pada tahun 2011, persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis

antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali, sebagian besar provinsi berada di atas angka nasional,

kecuali di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Persentase penolong persalinan terakhir

oleh tenaga medis tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, sementara terrendah di Provinsi

Banten.

Tabel 2-13:Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

NO. PROVINSI


DOKTER BIDAN

TENAGA

MEDIS

LAINNYA


1. DKI Jakarta 40,9 57,0 0,3 98,1 1,7 0,0 1,72. Jawa Barat 13,9 60,6 0,5 75,0 24,8 0,1 24,93. Banten 16,3 55,5 0,6 72,3 27,6 0,0 27,64. Jawa Tengah 17,8 71,6 0,4 89,8 10,1 0,1 10,25. DI Yogyakarta 40,6 58,5 0,2 99,3 0,7 0,0 0,76. Jawa Timur 19,0 71,4 0,3 90,7 9,1 0,1 9,37. Bali 41,5 54,1 0,9 96,5 2,2 1,2 3,4

INDONESIA 16,9 63,7 0,7 81,3 17,3 1,2 18,6Sumber: SUSENAS, BPS, 2011




12 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

2.2.4. Pendidikan

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagian besar provinsi di wiayah Jawa

Bali selama periode 2009-2011 menunjukkan peningkatan, kecuali di Provinsi DKI Jakarta. Pada

tahun 2011, sebanyak 4 provinsi telah berada di atas RLS nasional, sementara Provinsi Jawa

Barat baru menyamai angka nasional, dan 2 provinsi lainnya masih berada di bawah RLSnasional yaitu di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur . Tabel 2.14.

Tabel 2-14:

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun2009 dan 2011.

NO. PROVINSI



2009 2011 ∆ ('11-'09) 2009 2011 ∆ ('11-'09)

1. DKI Jakarta 10,9 10,4 (0,5) 98,94 98,83 -0,11

2. Jawa Barat 7,7 7,9 0,2 95,98 95,96 -0,02

3. Jawa Tengah 7,1 7,2 0,1 89,46 90,34 0,884. DI Yogyakarta 8,8 9,1 0,3 90,18 91,49 1,31

5. Jawa Timur 7,2 7,3 0,1 87,8 88,52 0,72

6. Banten 8,2 8,4 0,2 95,95 96,25 0,3

7. Bali 7,8 8,3 0,5 87,22 89,17 1,95

NASIONAL 7,7 7,9 0,2 92,58 92,81 0,23 Sumber: SUSENAS, BPS, 2011

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) antarprovinsi selama periode 2009-2011 di

wilayah Jawa Bali, sebagian besar provinsi menunjukkan perubahan positif, kecuali di Provinsi

DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada tahun 2011, sebanyak 4 provinsi memiliki AMH di atas rata-rata nasional, dan 3 provinsi di bawah AMH nasional, dengan AMH tertinggi di Provinsi DKI

Jakarta dan terrendah di Provinsi Jawa Timur. lihat Tabel 2.15.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antar provinsi di wilayah Jawa-Bali

pada tahun 2009-2011, umumnya menunjukkan perkembangan negative pada kelompok Usia

7-12 tahun. Hanya di DKI Jakarta yang menunjukkan perkembangan negative pada kelompok

usia 16-18 tahun. Pada tahun 2011, DI. Yogyakarta menunjukkan APS tertinggi diseluruh

kelompok usia, sementara terrendah diseluruh kelompok usia terdapat di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2-15:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2009,2011.

NO. PROVINSI2009 2011 ∆ ('11-'09)

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1. DKI Jakarta 99,06 90,75 61,53 98,09 92,01 58,56 (0,97) 1,26 (2,97)2. Jawa Barat 98,22 81,85 47,06 97,85 85,69 50,37 (0,37) 3,84 3,313. Banten 97,85 80,86 49,96 98,23 88,36 56,16 0,38 7,50 6,204. Jawa Tengah 98,80 84,59 52,84 98,62 88,39 55,00 (0,18) 3,80 2,165. Dista Yogyakarta 99,65 93,42 72,26 99,46 97,59 75,85 (0,19) 4,17 3,596. Jawa Timur 98,57 88,00 58,44 98,26 90,04 58,79 (0,31) 2,04 0,357. B a l i 98,52 88,43 64,59 98,45 92,22 68,91 (0,07) 3,79 4,32

INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69

Sumber: SUSENAS, BPS, 2011




P U L A U J A W A - B A L I 132 -

2.2.5. Kemiskinan

Penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 mencapai 12,3 juta jiwa,

meliputi 55,87 persen dari total penduduk miskin di Indonesia, dan dengan tingkat kemiskinan

sebesar 11,36 persen. Tingkat kemiskinan tersebut sedikit di bawah tingkat kemiskinan

nasional. Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun,sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Gambar 2-7:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2006-2012

Sumber: Hasil Pengolahan Data Susenas, BPS

Perkembangan tingkat kemiskinan antarprovinsi, sebanyak 3 provinsi berada di atas

rata-rata nasional, yaitu di Provinsi Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur). Provinsi DI.Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, sementara terrendah di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2-16:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2006-2012

No. ProvinsiTahun

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. DKI Jakarta 4,52 4,61 4,29 3,62 3,48 3,75 3,692. Jawa Barat 12,05 13,55 13,01 11,96 11,27 10,65 10,093. Jawa Tengah 20,17 20,43 19,23 17,72 16,56 15,76 15,344. D.I. Yogyakarta 20,32 18,99 18,32 17,23 16,83 16,08 16,055. Jawa Timur 20,23 19,98 18,51 16,68 15,26 14,23 13,40

6. Banten 10,67 9,07 8,15 7,64 7,16 6,32 5,857. Bali 6,1 6,63 6,17 5,13 4,88 4,20 4,18JAWA+BALI 15,68 15,97 14,98 13,66 12,72 11,92 11,36

INDONESIA 16,48 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96Sumber: Hasil Pengolahan Data Susenas, BPS

Perkembangan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah Jawa -

Bali selama periode 2009-2012 rata-rata berkurang sebesar 778,24 ribu jiwa (0,76%) per

tahun, lebih tinggi dibanding periode 2004-2009 sebesar 420,84 ribu jiwa (0,41%) per tahun.

Peningkatan pengurangan jumlah dan persentase kemiskinan tersebut hampir terjadi diseluruh

provinsi, kecuali di Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang menunjukkan perlambatan. Pada periode

2011-2012, masih terjadi peningkatan penurunan kemiskinan dibanding periode sebelumnya.






P U L A U J A W A - B A L I 152 -

Tabel 2-19:

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2006-2010

NO. PROVINSI IPM PERINGKAT

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1. DKI Jakarta 76,33 76,59 77,03 77,36 77,61 1 1 1 1 1

2. Jawa Barat 70,32 70,71 71,12 71,64 72,19 14 15 15 15 15

3. Jawa Tengah 70,25 70,92 71,60 72,10 72,49 15 14 14 14 14

4. Yogyakarta 73,70 74,15 74,88 75,23 75,77 4 4 4 4 4

5. Jawa Timur 69,18 69,78 70,38 71,06 71,62 20 19 18 18 18

6. Banten 69,11 69,29 69,70 70,06 70,48 21 23 23 23 23

7. Bali 70,07 70,53 70,98 71,52 72,17 16 16 16 16 16

NASIONAL 70,10 70,59 71,17 71,76 72,27

Sumber: BPS 2011




Pertumbuhan

Perekonomian wilayah Jawa-Bali pada 2011 rata mengalami perlambatan pertumbuhan

dibandingkan kondisi tahun 2011, namun pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa+Bali lebih

tinggi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 6,58 persen pada tahun 2012. Pada tahun

2012, beberapa provinsi memiliki pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,namun demikian secara umum perekonomian provinsi masih tumbuh positif.

Tabel 2-20:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000,dengan Migas Tahun 2007-2012 (Persen).

NO. PROVINSI 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. DKI Jakarta 6.44 6.23 5.02 6.50 6.73 6.53

2. Jawa Barat 6.48 6.21 4.19 6.20 6.48 6.21

3. Jawa Tengah 5.59 5.61 5.14 5.84 6.03 6.34

4. DI Yogyakarta 4.31 5.03 4.43 4.88 5.17 5.32

5. Jawa Timur 6.11 5.94 5.01 6.68 7.22 7.27

6. Banten 6.04 5.77 4.71 6.11 6.39 6.15

7. Bali 5.92 5.97 5.33 5.83 6.49 6.65JAWA+BALI 6.18 6.02 4.82 6.32 6.65 6.58

NASIONAL 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Pada tahun 2010 seluruh sektor ekonomi tumbuh positif dan lebih besar dibandingkanpertumbuhan tahun sebelumnya, kecuali sektor pertanian, pertambangan dan penggalian,listrik, gas, dan air bersih, dan sektor angkutan. Sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi

tertinggi dan sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi di Wilayah Jawa-Bali adalah sektor






P U L A U J A W A - B A L I 172 -

Gambar 2-8:

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar

Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 (persen).

Struktur Ekonomi P. Jawa-Bali 2005 Struktur Ekonomi P. Jawa-Bali 2011

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2011

Sementara distribusi ekonomi menurut provinsi, terlihat secara keseluruhan sektor

industri pengolahan, pertanian, dan perdaggangan merupakan sektor andalan hampir di

seluruh provinsi. Selain ketiga sektor tersebut, sektor memiliki peranan besar adalah sektorangkutan menjadi andalan (DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali), sektor jasa (DKI Jakarta, Jawa

Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali).

Tabel 2-23:

Struktur Ekonomi ADHB Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2011, (persen).

NO. PROVINSILAPANGAN USAHA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. DKI Jakarta 0,09 0,52 15,62 0,98 11,48 20,81 10,30 27,57 12,622. Jawa Barat 11,98 2,02 37,16 2,55 3,99 22,58 7,70 2,84 9,173. Jawa Tengah 19,07 0,95 33,31 1,00 5,97 19,71 5,85 3,55 10,60

4. D.I Yogyakarta 15,50 0,71 14,92 14,92 1,42 11,28 21,02 9,61 10,625. Jawa Timur 15,39 2,24 27,13 1,44 4,67 30,00 5,66 4,93 8,556. Banten 7,95 0,10 47,69 3,55 3,56 18,51 9,23 3,80 5,607. Bali 17,34 0,73 8,95 1,95 4,68 30,62 14,46 6,73 14,53

JAWA+BALI 10,46 1,36 27,84 1,81 6,48 23,35 8,04 10,55 10,11

sumber: BPS, tahun 2011

Keterangan:1=Pertanian 5= Konstruksi2= Pertambangan & Penggalian 6= Perdagangan, Hotel & Restoran3= Industri Pengolahan 7= Pengangkutan & Komunikasi4= Listrik, Gas & Air 8= Keuangan & Jasa Perusahaan

9= Jasa-Jasa






P U L A U J A W A - B A L I 192 -

Sementara untuk komponen PMTB sebesar 24,86 persen dan komponen untuk ekspor sebesar

49,94 persen.

Gambar 2-9:

Kontribusi Komponen Penggunaan terhadap PDRB di Wilayah Jawa-BaliTahun 2011, (dalam persen)


komponen pengeluaran untuk konsumsi, terutama untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga

dengan rata-rata diatas 50 persen kecuali untuk Provinsi Banten. Selain konsumsi rumah

tangga, komponen ekspor dan impor juga memiliki peran yang cukup besar terhadap

pembentukan PDRB provinsi di Jawa-Bali.

Tabel 2-26:

Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

NO. PROVINSI

KONSUMSI

RUMAH

TANGGA

KONSUMSI

LEMBAGA

SWASTA

NIRLABA

KONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN

PERSEDIAANEKSPOR IMPOR

1. DKI Jakarta 55.18 1.83 9.89 36.68 1.51 55.05 60.14

2. Jawa Barat 59.28 0.41 8.89 18.16 7.26 35.40 29.40

3. Jawa Tengah 64.26 1.39 11.28 18.47 3.14 44.59 43.14

4. DI Yogyakarta 50.83 3.33 25.21 31.79 3.59 38.90 53.65

5. Jawa Timur 67.57 0.62 7.33 19.36 1.14 50.30 46.32

6. Banten 44.55 0.59 4.76 32.20 0.51 83.57 66.18

7. Bali 60.42 0.83 13.03 30.76 (2.15) 103.78 106.67

JAWA+BALI 60.01 1.06 9.22 24.86 2.94 49.94 48.03

Sumber: BPS, 2012

Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, komponen impor barang dan jasa pada

tahun 2011 mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,42 persen dan lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan impor barang dan jasa pada tahun sebelumnya (2010=8,82),




20 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

disusul oleh pertumbuhan komponen peggeluaran ekspor sebesar 10,08 persen dan komponen

PMTB tumbuh sebesar 7,48 persen.

Tabel 2-27:

Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2011, (dalam persen)

JENIS PENGGUNAAN TAHUNRATA-

RATA

2007-20112007 2008 2009 2010*) 2011**)

Konsumsi Rumah Tangga 6,47 5,81 6,48 5,48 6,43 6,13

Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 8,27 8,67 21,18 (2,85) 6,59 8,37

Konsumsi Pemerintah 7,95 3,94 11,37 4,11 4,81 6,43

PMTB 5,85 7,76 15,03 8,12 7,84 8,92

Perubahan Stock (6,40) (463,32) (56,52) (24,11) (4,08) (110,89)

Ekspor Barang & Jasa 4,10 2,39 (0,94) 9,98 10,08 5,12

Impor Barang & Jasa 4,83 11,08 (3,10) 8,82 11,42 6,61

Catatan*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2012

Sementara perkembangan ekonomi dari sisi permintaan untuk setiap provinsi, secara

keseluruhan pertumbuhan komponen pengeluaran tumbuh positif, pertumbuhan ekspor

tertinggi terdapat di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur, sedangkan untuk pertumbuhan

Impor hampir di seluruh provinsi kecuali di Jawa Timur dan DI. Yoyakarta.

Tabel 2-28:

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO. PROVINSI

KONSUMSI

RUMAHTANGGA

KONSUMSILEMBAGASWASTANIRLABA

KONSUMSIPEMERINTAH

PMTBPERUBAHANPERSEDIAAN

EKSPOR IMPOR

1. DKI Jakarta 6.20 7.81 3.74 9.96 (28.80) 12.16 12.80

2. Jawa Barat 5.80 4.45 5.94 9.77 (626.49) 6.51 13.59

3. Jawa Tengah 6.59 2.93 7.75 7.60 (153.30) 7.19 10.72

4. DI Yogyakarta 6.95 13.89 5.28 4.57 (43.15) 6.71 4.23

5. Jawa Timur 7.16 7.79 0.84 11.48 (70.55) 11.11 7.55

6. Banten 5.17 9.31 9.04 8.23 7.88 11.59 14.84

7. Bali 7.35 7.57 13.79 11.83 20.95 7.81 10.97

JAWA+BALI 6.43 6.59 4.81 9.83 (4.08) 10.08 11.42

Sumber: BPS, 2012


Perkembangan nilai realisasi investasi PMA selama lima tahun terakhir (2007-2011) di

wilayah Jawa-Bali cenderung meningkat. Pada tahun 2011 tercatat nilai realisasi PMA sebesar

12.806,70 juta US$ atau sekitar 65,76 persen dari realisasi PMA nasional. Distribusi nilai

PMA tidak merata di Jawa-Bali, PMA terbesar terdapat di DKI Jakarta (37,67%) dan Jawa Barat

(29,98,%).






22 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Tabel 2-31:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2006-2010. (dalam juta US$)

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PERAN

(%)

2010 2010

1. D K I Jakarta 29.034,4 31.208,9 35.214,5 31.949,6 39.546,2 67,57 30,48

2. Jawa Barat 240,7 324 412,5 346,6 534,9 0,91 0,41

3. Jawa Tengah 2.899,3 3.122.5 2287,3 2.885,3 3.674 6,28 2,83

4. D.I. Yogyakarta 4,4 2.5 2,7 3,7 12,9 0,02 0,01

5. Jawa Timur 8.740,7 11.429,3 8.892 10.382 13.805,5 23,59 10,64

6. Banten 807,3 577,3 660,3 523,3 577,5 0,99 0,45

7. Bali 298,6 287,7 183,1 253,6 372,1 0,64 0,29

JAWA+BALI 42.025,4 46.952,2 47.652,4 46.344,1 58.523,1 100,00 45,11


Perdagangan Impor

Perkembangan perdagangan impor non migas provinsi di Wilayah Jawa-Bali

daritahun 2006-2010 meningkat setiap tahunnya, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun

sebesar 31,35 persen. Nilai impor non migas tahun 2010 sebesar 89.918.5 juta US$ atau

sekitar 83,07 persen dari nilai total nilai impor nasional, nilai impor terbesar di Wilayah Jawa-

Bali sebagian besar terdapat di DKI Jakarta sekitar 75,24 persen dan Jawa Timur 13,76 persen

dari total nilai impor wilayah Jawa-Bali.

Tabel 2-32:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-BaliTahun 2006-2010. (dalam juta US$)

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PERAN.

(%)

2010 2010

1. D K I Jakarta 25.422,9 33.019 59.976,7 46.109,7 67.651,2 75,24 62,492. Jawa Barat 68,8 156,9 188,1 114,7 171,4 0,19 0,163. Jawa Tengah 1.033 1.504,8 2.453,6 2.469,2 4.071,6 4,53 3,764. D.I. Yogyakarta 1,4 0,1 0,5 1 1,4 0,00 0,005. Jawa Timur 5.499,3 7.264,7 11.623,7 9.035,2 12.373 13,76 11,436. Banten 3.238,3 3.887,1 5.090,3 4.087,6 5.401,1 6,01 4,997. Bali 27,8 44,3 103,3 249,8 248,8 0,28 0,23

JAWA+BALI 35.291,5 45.876,9 79.436,2 62.067,2 89.918,5 100,00 83,07


Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor)

Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Jawa-Bali dari tahun 2006 hingga tahun

2010 mengalami penurunan bahkan pada tahun 2008, 2009, dan 2010 neraca perdagangan

menunjukan angka negatif. Neraca perdagangan di Jawa-Bali sangat di tentukan oleh dua provinsi

yaitu DKI Jakarta dan Banten, dalam tiga tahun terakhir provinsi tersebut memiliki neraca

perdagangan negatif, dimana perkembangan nilai ekspor lebih rendah terhadap perkembangan nilai

impor. Sementara neraca perdagangan untuk Provinsi Jawa Barat, DI Yoyakarta, Jawa Timur dan Bali

tahun 2010 memiliki surplus perdagangan dan lebih tinggi terhadap surplus perdagangan tahunsebelumnya.




P U L A U J A W A - B A L I 232 -

Tabel 2-33:

Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2006-2010. (dalam juta US$)

NO PROVINSI 2006 2007 2008 2009 20101. D K I Jakarta 3.611,5 -1.810,1 -24.762,2 -14.160,1 -2.8105

2. Jawa Barat 171,9 167,1 224,4 231,9 363,5

3. Jawa Tengah 1.866,3 1.617,7 -166,3 416,1 -397,6

4. D.I. Yogyakarta 3 2,4 2,2 2,7 11,5

5. Jawa Timur 3.241,4 4.164,6 -2.731,7 1.346,8 1.432,5

6. Banten -2431 -3.309,8 -4,430 -3.564,3 -4.823,6

7. Bali 270,8 243,4 79,8 3,8 123,3

JAWA+BALI 6.733,9 1.075,3 -31.783,8 -15.723,1 -31.395,4


2.3.4.Komoditas dan Sektor Unggulan Daerah

Tanaman Pangan

Tabel 2-34. menunjukkan perkembangan produksi padi di Wilayah Jawa-Bali dari

tahun 2007-2012 meningkat, produksi padi tahun 2012 tercatat sekitar 36.842.441 ton lebih

rendah dibandingkan produksi tahun 2011, atau sebesar 53,43 persen dari total produksi padi

nasional. Namun jika dilihat dari produktivitasnya, produktivitas padi tahun 2012 mencapai

58,29 ku/ha lebih tinggi dibandingkan produktivitas padi tahun 2011 dan lebih tinggi dari rata-

rata produktivitas padi nasional.Tabel 2-34:


di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2012

TAHUN PRODUKSI (TON) LUAS PANEN (HA)PRODUKTIVITAS

(KU/HA)

2007 31.306.114 5.685.450 55,06

2008 33.187.462 5.886.269 56,38

2009 35.758.895 6.243.886 57,27

2010 37.244.545 6.510.817 57,20

2011 37.297.789 6.465.134 57,69

2012 36.842.441 6.319.971 58,29

Sumber: BPS, Data Tahun 2012 adalah Angka Sementara

Produksi padi tahun 2012 di wilayah Jawa-Bali sebagian besar dihasilkan di 3 provinsi,

yakni di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dan merupakan sentra padi di Jawa-

Bali bahkan secara nasional. Bahkan produktivitas padi pada ketiga provinsi tersebut diatas

rata-rata produktivitas padi nasional, serta memiliki luas panen paling besar (lihat Tabel 2-35).




24 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Tabel 2-35:


di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012.

NO. PROVINSI LUAS PANEN(HA) PRODUKTIVITAS(KU/HA) PRODUKSI(TON)

1. DKI Jakarta 1.853 5,62 11.0472. Jawa Barat 1.946.810 58,58 11.403.6683. Jawa Tengah 1.779.244 57,32 10.199.0144. DI Yogyakarta 148.919 60,25 897.2895. Jawa Timur 1.970.973 61,11 12.043.9246. Banten 381.521 50,82 1.938.8437. Bali 148.738 56,93 846.733

Sumber: BPS, Data Tahun 2012 adalah Angka Sementara.

Tanaman palawija yang diusahakan di Jawa-Bali meliputi jagung, kacang hijau, kacang

tanah, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu. Produksi dan luas panen terbesar untuk tanaman

palawija adalaj jenis jagung dan ubi kayu, produksi jagung tahun 2012 mencapai 10.330.136 ton

per tahun dengan luas panen 2.067.479 hektar. Sementara untuk produksi ubi kayu mencapai

11.024.602 ton per tahun dengan luas panen 549.491 hektar. Perkembangan produksi dan luas

panen tanaman palawija di sajikan pada Tabel 2-36.

Tabel 2-36:

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2012

PRODUKSI (TON)

TAHUN JAGUNGKACANG

HIJAU

KACANG

TANAHKEDELAI

UBI

JALARUBI KAYU

2007 7.411.845 193.252 556.696 431.045 799.266 10.025.9162008 8.756.042 178.110 540.410 528.320 759.855 10.072.438

2009 9.547.214 207.694 569.625 660.360 899.555 10.310.699

2010 10.010.509 175.028 558.957 638.766 827.176 10.953.712

2011 9.576.732 180.147 547.074 642.599 837.099 10.044.611

2012 10.330.136 188.043 535.851 540.863 993.767 11.024.602

LUAS PANEN (HA)

TAHUN JAGUNGKACANG

HIJAU

KACANG

TANAHKEDELAI

UBI

JALARUBI KAYU

2007 1.938.875 177.235 464.488 331.442 63.119 609.5972008 2.098.986 159.802 448.460 396.125 59.387 603.253

2009 2.208.792 183.251 453.654 469.857 68.158 590.981

2010 2.165.570 150.075 443.057 444.421 62.726 562.806

2011 2.109.528 156.740 438.419 441.286 63.295 561.062

2012 2.067.479 161.290 413.517 380.885 60.263 549.491

Sumber: BPS 2012

Perkembangan wilayah sentra tanaman pangan di Jawa-Bali tahun 2012, produksi

jagung terbesar terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan produktivitasjagung di Jawa Timur mencapai 5.952.268 ton per tahun dengan luas panen 1.270.115 hektar,




P U L A U J A W A - B A L I 252 -

disusul Jawa Tengah sebesar 2.981.460 ton per tahun dengan luas panen 552.494 hektar.

Sementara untuk tingkat produktivitas jagung terbesar di Jawa Barat, yaitu mencapai 67 ku/ha,

disusul Jawa Tengah sebesar 54 ku/ha. Untuk sentra produksi dan luas panen ubi kayu

terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, produksi ubi kayu di Jawa Tengah sebesar

3.459.235 ton per tahun dengan luas panen 168.501 hektar, disusul Jawa Timur sebesar

3.205.768 ton per tahun dengan luas panen 205 ku/ha dan 203 ku/ha.

Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan di Wilayah Jawa-Bali terbesar menurut produksi dan luas

areal adalah kelapa, kopi, tebu, tembakau dan teh. Perkembangan produksi dan luas areal

tanaman perkebunan dari tahun 2005-2011 berpluktuatif dan kecenderungan menurun untuk

tanaman kelapa, kopi, tebu, tembakau dan teh. Sementara untuk tanaman perkebunan karet,

kelapa sawit, dan kakao rata-rata produksi dan luas arealnya masih rendah, namun

perkembangannya cenderung meningkat.

Tabel 2-37:

Perkembangan Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi

di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2004-2011

LUAS AREAL (HA)

TAHUN KAKAO KARET KELAPAKELAPA

SAWITKOPI TEH TEMBAKAU TEBU

2005 79.095 79.095 1.175.177 22.820 194.636 118.601 165609 239.313

2006 78.917 78.917 1.176.815 23.908 194.504 116.714 140470 247.592

2007 79.306 79.306 1.173.959 25.444 200.702 112.915 160422 278.038

2008 79.522 79.522 1.145.618 26.425 208.149 111.687 157023 277.442

2010 105.887 133.596 945.068 27.671 170.565 108.703 152.737 277.654

2011 - 133.946 924.375 28.909 184.497 107.788 128.122 -

PRODUKSI (TON)

TAHUN KAKAO KARET KELAPAKELAPA

SAWITKOPI TEH TEMBAKAU TEBU

2005 24.074 97.068 756.968 35.834 85.546 134.089 112.742 1.387.025

2006 34.999 126.229 689.243 52.345 89.333 116.773 109.242 1.454.908

2007 33.011 129.908 726.105 51.856 88.286 124.724 117.475 1.733.527

2008 35.010 130.055 751.222 44.385 93.742 129.219 113.042 1.697.044

2010 40.954 117.613 775.012 50.819 101.421 124.238 91.948 1.482.657

2011 - 134.446 761.683 50.998 96.344 113.754 104.913 -

Sumber: Departemen Pertanian, tahun 2011

Pada tahun 2011, sentra produksi kelapa dan kopi terbesar terdapat di Jawa Timur,

Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Sentra produksi teh terdapat di Jawa Barat, sentra produksi

karet terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI. Yogyakarta, dan sentra produksi untuk

kelapa sawit terdapat di Jawa Barat dan Banten.




26 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Tabel 2-38:

Produksi Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011. (dalam ton)

NO. PROVINSIKELAPA

SAWITKARET KELAPA KOPI TEMBAKAU TEH

1. DKI Jakarta - - - - - -

2. Jawa Barat 24.423 59.921 142.209 12.131 2.218 99.203

3. Jawa Tengah - 32.737 180.080 15.346 23.748 10.779

4. D.I Yogyakarta - 32.737 180.080 15.346 23.748 10.779

5. Jawa Timur - 25.554 260.146 53.384 78.210 3.714

6. Banten 26.575 16.134 55.613 1.957 - -

7. Bali - 100 70.033 13.174 198 -

JAWA+BALI 50.998 167.183 888.161 111.338 128.122 124.475

Sumber: Departemen Pertanian, tahun 2011

Sementara untuk peyebaran luas areal tanaman perkebunan di wilayah Jawa+Bali

paling besar adalah perkebunan kelapa seluas 924.375 he yang sebagian besar terdapat Jawa

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, disusul komoditas kopi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa

Timur, Jawa Tengah; selanjutnya tanaman karet yang sebagian besar terdapat di Jawa Barat dan

Jawa Tengah. Untuk penyebaran produksi dan luas areal perkebunan kelapa sawit paling luas

adalah di Jawa Barat dan Banten, dengan luas areal tanaman kelapa sawit masing-masing

sebesar 12.613 hektar dan Banten sekitar 16.298 hektar.

Tabel 2-39:Luas Areal Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa+Bali Tahun 2011. (dalam ha)

NO. PROVINSIKELAPA

SAWITKARET KELAPA KOPI TEMBAKAU TEH

1. DKI Jakarta - - - - - -

2. Jawa Barat 12.613 53.231 183.907 32.638 7.543 95.915

3. Jawa Tengah - 30.993 235.415 40.420 43.840 9.288

4. D.I Yogyakarta - - 39.693 1.517 3.199 130

5. Jawa Timur - 25.694 294.187 99.544 129.313 2.455

6. Banten 16.296 23.933 100.247 10.378 - -

7. Bali - 95 70.926 - 1.128 -JAWA+BALI 28.909 133.946 924.375 184.497 185.023 107.788

Sumber: Deptan 2011

Peternakan

Populasi ternak terbesar di Wilayah Jawa+Bali adalah domba, kambing dan sapi

potong, perkembangan populasi dari 3 jenis ternak tersebut rata-rata meningkat setiap

tahunnya. Pada tahun 2011, penyebaran populasi ternak tidak merata di setiap provinsi,

populasi ternak terbesar adalah domba, sapi potong, dan kambing. Sementara untuk populasi

ternak kuda hanya sebagian kecil, yaitu sekitar 41.019 ekor per tahun.




P U L A U J A W A - B A L I 272 -

Tabel 2-40:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa+Bali Tahun 2005-2011

TAHUN SAPI POTONGSAPI


2005 5.006.521 269.057 7.659.851 7.632.025 474.105 1.096.192 174.351

2006 5.116.359 359.666 7.769.490 8.239.795 474.966 1.087.017 177.228

2007 5.340.845 368.667 7.970.660 8.762.222 467.174 279.984 176.762

2008 6.121.161 451.143 8.719.532 8.869.955 460.256 1.106.256 182.016

2009 6.253.469 480.636 8.991.813 9.699.611 490.703 1.163.827 184.230

2010 6.832.648 488.582 9.544.120 10.094.693 466.413 1.120.409 43.178

2011 8.149.790 592.574 9.946.170 10.550.989 365.184 1.125.720 41.019

Sumber: BPS Tahun 2011

Distribusi populasi terbesar untuk ternak domba dan kambing di Provinsi Jawa Barat

dan Jawa Tengah, dan Jawa Timur, jumlah populasi ternak kambing terbesar di Jawa Tengah

dan Jawa Timur, dan domba paling banyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara untuk

penyebaran populasi ternak sapi potong terbesar terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

Bali.

Tabel 2-41:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa+Bali Tahun 2011

NO. PROVINSISAPI

POTONG

SAPI

PERAHKAMBING DOMBA KERBAU KUDA

1. DKI Jakarta 1.691 2.728 5.939 1.132 192 185

2. Jawa Barat 422.980 139.973 2.009.135 6.768.735 130.089 14.103

3. Jawa Tengah 1.937.550 149.931 3.803.656 2.218.586 75.674 15.167

4. D.I Yogyakarta 375.843 3.522 350.900 141.689 1.208 1.374

5. Jawa Timur 4.727.353 296.262 2.864.872 763.053 32.697 9.531

6. Banten 46.900 19 829.655 657.794 123.143 181

7. Bali 637.473 139 82.013 2.181 478

JAWA+BALI 8.149.790 592.574 9.946.170 10.550.989 365.184 41.019Sumber: BPS, Tahun 2011

Populasi ternak unggas di Wilayah Jawa+Bali meliputi ayam buras, itik, merpati dan

puyuh. Perkembangan jumlah populasi unggas untuk jenis itik dari tahun 2005-2011 cenderung

meningkat, pada tahun 2011 tercatat populasi ternak itik sebanyak 24.849.700 ekor. Namun

sebaliknya untuk jumlah populasi ayam buras cenderung menurun, populasi ayam buras tahun

2011 tercatat sebanyak 107.562.390 ekor lebih rendah dibandingkat populasi ayam buras

tahun sebelumnya.




28 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Tabel 2-42:

Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa+Bali Tahun 2005-2011

TAHUN AYAM BURAS ITIK MERPATI PUYUH

2005 122.624.478 14.472.419 - -2006 138.831.808 14.421.252 - -

2007 119.405.003 16.027.891 105.448 5.639.783

2008 105.307.101 19.604.501 1.413.818 5.605.412

2009*) 117.252.693 20.880.945 - -

2010 108.316.600 20.883.300 - -

2011 107.562.390 24.849.700 - -

Sumber: BPS, Tahun 2010

Penyebaran jenis ternak unggas ayam pedaging terbesar terdapat di Provinsi Jawa

Barat; populasi ayam ras petelur terbesar di Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat, populasi

ayam buras terbesar di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur; dan populasi itik terbesar di

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tabel 2-43:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa+Bali Tahun 2011, (ribu ekor)


PEDAGING

AYAM RAS


1. DKI Jakarta - 132 - 332. Jawa Barat 526.932 12.057 26.451 11.863

3. Jawa Tengah 64.397 18.568 38.027 5.552

4. D.I Yogyakarta 5.557 2.786 3.767 517

5. Jawa Timur 58.494 22.492 24.324 3.747

6. Banten 45.508 5.905 10.320 2.237

7. Bali 5.445 3.703 4.674 902

JAWA+BALI 706.333 65.643 107.562 24.850.000



Produksi perikanan dan kelautan di wilayah Jawa+Bali terdiri dai perikanan tangkap

dan perikanan budidaya. Produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap

laut dengan perikanan tangkap di perairan umum. Perkembangan produksi perikanan tangkap

dalam kurun waktu 2007-2010 rata-rata meningkat. Produksi perikanan tangkap lut terbesar

di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sementara untuk produksi perikanan tangkap di

perairan umum menunjukan peningkatan produksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,

Produksi perikanan tangkap di perairan umum terbesar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.






30 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

berada di Jawa Timur yang meliputi 33 persen. Perkembangan total panjang jalan dalam

periode 2008-2010 meningkat sepanjang 3.967 km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari

jalan kabupaten sepanjang 2.068 km.

Tabel 2-46:

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Pembinaannya di Wilayah Sumatera Tahun 2008

dan 2010.

NO PROVINSI

PANJANG JALAN (KM)

JALAN NASIONAL JALAN PROVINSI JALAN KAB/KOTA TOTAL

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

1 DKI Jakarta 122 143 1.125 1.329 4.938 4.937 6.185 6.4092 Jawa Barat 1.141 1.351 2.141 2.199 22.575 22.253 25.857 25.8033 Jawa Tengah 1.298 1.391 2.550 2.540 25.056 25.272 28.904 29.2034 D.I. Yogyakarta 169 223 690 690 4.000 3.840 4.859 4.7535 JawaTimur 1.899 2.027 1.439 2.001 34.476 35.826 37.814 39.8546 Banten 490 476 372 889 3.994 5.109 4.856 6.4747 Bali 502 535 840 883 6.018 5.888 7.360 7.306

JAWA+BALI 5.621 6.146 9.157 10.531 101.057 103.125 115.835 119.802

Sumber Data: Ditjen BinaMarga, Kementerian PU


jalan (Road Density ) pada tahun 2010, kerapatan jalan di wilayah Jawa+Bali sebesar 0,89

km/km², lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 km/km². Kerapatan

jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,65 km/km², dan

terrendah di Provinsi Banten sebesar 0,67 km/km².

Gambar 2-10:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) AntarProvinsi Di Wilayah Jawa+Bali


Kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen

PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di wilayah Jawa Bali cenderung meningkat dalam

kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 4,1 ribu Km sebanyak

419 Km kondisinya tidak mantap. Jalan tidak mantap tersebut sebesar 78,90 persen termasuk

kategori rusak ringan dan 21,10 persen rusak berat.




P U L A U J A W A - B A L I 312 -

Gambar 2-11:

Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Jawa+Bali

Sumber :BPS

Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, persentase jalan tidak mantap tertinggi terdapat

di Provinsi DI. Yogyakarta dan Banten masing-masing sebesar 25 persen dan 25,67 persen.

Kondisi jalan tidak mantap di DI. Yogyakarta sebesar 99,66 persen rusak ringan, sementara di

Provinsi Banten sebesar 60,61 persen dan 39,38 persen rusak berat. Sementara kondisi jalan

nasional tidak mantap terrendah terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,59 persen, dengan

komposisi 87,39 persen rusak ringan dan 12,61 persen rusak berat.

Tabel 2-47:

Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi di Wilayah Jawa+Bali, Tahun 2010

NO. PROVINSI

PANJANG

JALAN

NASIONAL

(KM)

KUALITAS JALAN

PANJANG JALAN

MANTAP

PANJANG JALAN

TIDAK MANTAP

KOMPOSISI JALAN

TIDAK MANTAP

(KM) % (KM) %% RUSAK

RINGAN

% RUSAK

BERAT

1. DKI Jakarta**) 142,65 138,44 97,05 4,21 2,95 97,62 2,38

2. Banten 476,49 354,16 74,33 122,33 25,67 60,61 39,39

3. Jawa Barat 1.341,05 1.226,60 91,47 114,45 8,53 85,59 14,41

4. Jawa Tengah 1.390,58 1.334,76 95,99 55,82 4,01 95,16 4,84

5. D.I. Yogyakarta 223,16 165,14 74,00 58,02 26,00 99,66 0,346. JawaTimur 1.995,30 1.963,58 98,41 31,72 1,59 87,39 12,61

7. Bali 535,18 502,49 93,89 32,69 6,11 48,73 51,27

JAWA+BALI 6.104,41 5.685,17 93,13 419,24 6,87 78,90 21,10

INDONESIA 38.189,43 31.522,09 82,54 6.667,34 17,46 48,28 51,72

Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness Tahun Anggaran 2010. Direktorat Jenderal Bina Marga (Status 18 Agustus 2010)


Kapasitas terpasang energi listrik PLN padatahun 2011 di wilayah Jawa+Bali mencapai22.517,45 Mw. Sebagian besar energi listrik tersebut bersumber dari PT. Indonesia Power




32 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

sebanyak 39,95 persendan PT. PJB sebanyak 27,36 persen. Kedua pembangkit besar tersebut

sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU).

Tabel 2-48:

Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Jawa+Bali Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSIKAPASITAS TERPASANG MENURUT JENIS PEMBANGKIT (MW)

PLTA PLTU PLTG PLTGU PLTP PLTD PLTMG PLT

Sur a

PLT

Ba

Jumlah %

Dist. JawaTimur 1,85 8,83 10,68 0,05

Dist. Jawa Tengah dan

Yo akarta 0,7 0,7 0,00

Jawa Tengah 0,38 0,38 0,00

D.I. Yogyakarta 0,32 0,32 0,00

Dist. Jawa Barat danBanten 0,2 0,2 0,00

Jawa Barat

Banten 0,2 0,2 0,00

Dist. Jakarta Raya

danTan eran -

PT Indonesia Power 1.106,6 3.900,00 846,36 2.675,73 375 91,9 8.995,59 39,95

PT PJB 1.282,88 1.800,00 330,2 2.747,36 6.160,44 27,36

P3B Jawa Bali -

Pembangkitan Muara Tawar 858 858 3,81

Pembangkitan PLTGU

Cile on 625 1.493,00 2.118,00 9,41

Pembangkitan TanjungJati B 2.840,00 2.840,00 12,61

Pembangkitan Lontar 600 600 2,66

Pembangkitan Indramayu 930 930 4,13

J a w a 2.392,03 10.695,00 2.034,56 6.916,09 375 100,93 22.513,61 99,98

Distribusi Bali 3,58 0,26 3,84 0,02

JAWA+ BALI (Mw) 2.392,03 10.695,00 2.034,56 6.916,09 375,00 104,51 0,00 0,00 0,26 22.517,45 100,00

% 10,62 47,50 9,04 30,71 1,67 0,46 - - 0,00 100,00

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Penggunaan energi untuk pelanggan rumah tangga di setiap satuan PLN/provinsi

bertumbuh dengan kisaran tertinggi sebesar 16 persen (Provinsi Banten), sedangkan terrendah

sebesar 7 persen (Provinsi DI. Yogyakarta). Rasio elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 adalah

di wilayah Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebesar 103,52 persen, dan terrendah di

Provinsi Banten sebesar 55,27 persen. Perkembangan rasio elektrifikasi dalam periode 2009-

2011, peningkatan tertinggi di wilayah distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebesar 13,09

persen, dan terrendah di Provinsi Banten sebesar -13,89 persen.




P U L A U J A W A - B A L I 332 -

Tabel 2-49:

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik

Perkapita.

SATUAN PLN/PROVINSI

PELANGGAN RUMAH TANGGA (RT) RASIO ELEKTRIFIKASI (%) KWH JUAL/KAPITA

2009 2011LAJU(%)

2009 2011 ∆(11-09) 2009 2011 ∆(11-09)

Dist. JawaTimur 6.546.970 7.303.144 12 64,73 73,66 8,93 564,77 637,28 72,51

Dist. Jawa Tengah danYogyakarta

6.740.884 7.481.640 11 69,92 78,75 8,83 414,78 478,44 63,66

- Jawa Tengah 6.002.195 6.692.664 12 69,85 78,91 9,06 407,59 472,29 64,7

- D.I. Yogyakarta 738.689 788.976 7 70,54 77,43 6,89 482,27 535,52 53,25

Dist. Jawa Barat dan Banten 7.944.135 9.035.919 14 66,85 68,73 1,88 755,42 826,26 70,84

- Jawa Barat 7.227.573 8.204.884 14 66,63 70,47 3,84 683,82 776,9 93,08

- Banten 716.562 831.035 16 69,16 55,27 -13,89 1.326,02 1.176,07 -149,95

Dist. Jakarta Raya danTangerang

3.245.987 3.516.485 8 90,43 103,52 13,09 2.102,29 2.419,10 316,81

J a w a 24.477.976 27.337.188 12 69,48 76,02 6,54 755,21 851,38 96,17

Distribusi Bali 656.299 729.153 11 72,77 68,63 -4,14 785,31 811,12 25,81


Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di Dist. Jakarta Raya dan

Tangerang sebesar 2.419,10 kWh/kapita, dan terrendah di Provinsi DI. Yogyakarta sebesar

535,52 kWh/kapita. Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi diDist. Jakarta Raya dan Tangerang sebesar 316,81 kWh/kapita dan terrendah di Provinsi Banten

yang berkurang sebesar 149,95 kWh/kapita.



interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, disamping

penggunaan telpon kabel juga telah marak digunakan telepon seluler hingga sampai di

perdesaan. Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi tersebut masih belum

merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan telpon kabel,atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler. Untuk mendukung jangkauan sinyal


Station (BTS) atau Manara Telepon Seluler (MTS) di sekitar wilayah tersebut.

Penyebaran BTS di desa/kelurahan (PODES 2011) di wilayah Jawa+Bali, terbanyak di

Provinsi JawaTimur (1617 desa), sementara menurut persentase desa/kelurahannya sebanyak

80 persen di Provinsi DKI Jakarta. Sementara untuk kategori jumlah terrendah adalah di DKI

Jakarta (124 desa/kelurahan), dan menurut persentasenya adalah di Provinsi Jawa Tengah

sebesar 29 persen.




34 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Gambar 2-12:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di Wilayah Jawa+Bali



telpon Seluler antarprovinsi di wilayah Jawa+Bali, layanan telpon kabel terbanyak adalah di

Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.605 desa (65,9%), sementara berdasarkan persentase tertinggi

adalah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 97,8 persen. Berdasarkan desa/kelurahan yang

menerima sinyal telpon seluler dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat sudah mencapai

hampir 100 persen di seluruh provinsi, namun diantaranya terdapat 13,2 persen yang masih

menerima sinyal lemah.

Tabel 2-50:



NO. PROVINSI

ADA PELANGGAN

TELPON KABEL

PENERIMAAN SINYAL HPJUMLAH

DESA/KELSINYAL LEMAH SINYAL KUAT LEMAH - KUAT

∑ DESA % ∑ DESA % ∑ DESA % ∑ DESA %

1. D.K.I. Jakarta 261 97,8 - 267 100,0 267 100,0 267

2. Jawa Barat 3434 58,2 579 9,8 5282 89,4 5861 99,3 5905

3. Jawa Tengah 3364 39,2 1193 13,9 7356 85,8 8549 99,7 8577

4. D.I. Yogyakarta 229 52,3 39 8,9 398 90,9 437 99,8 4385. JawaTimur 5605 65,9 1406 16,5 7041 82,8 8447 99,4 8502

6. Banten 577 37,6 244 15,9 1285 83,7 1529 99,6 1535

7. Bali 431 60,2 51 7,1 662 92,5 713 99,6 716

JAWA+BALI 13.901 53,6 3.512 13,5 22.291 85,9 25.803 99,5 25.940

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)









P U L A U J A W A - B A L I 352 -

wilayah Jawa+Bali hanya baru menjangkau 13 persen dari total desa/kelurahan .Pelayanan

PAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta dan Bali, yaitu mencapai 45 persen dari

total desa/kelurahan, sementara pelayanan terrendah berada di Provinsi Banten yang hanya

baru mencapai 7 persen. Untuk memperoleh air bersih sebagian besar masyarakat (63%) di

wilayah Jawa Bali menggunakan pompa listrik/pompa tangan atau sumur. Kondisi yang paling

memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantungterhadap air hujan. Kondisi ini, paling banyak dihadapi oleh masyarakat di Jawa Timur yaitu

mencapai 116 Desa, sementara menurut persentase desa/kelurahan di provinsi, tertinggi di

Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 8 persen.

Tabel 2-51:

Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsidi Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010.

NO. PROVINSI

PAM/PDAMPOMPALISTRIK/

TANGAN/

SUMUR

MATA AIRSUNGAI/DANAU/

KOLAM

AIR HUJAN AIR

KEMASAN

/ LAINNYA

TOTAL

∑

DESA % ∑ DESA %

∑

DESA %

∑

DESA %

∑

DESA %

∑

DESA % ∑ DESA %

1. D.K.I. Jakarta 120 45 124 46 0 - 0 - 5 2 18 7 267 1002. Jawa Barat 570 10 3826 65 1222 21 35 1 30 1 222 4 5.905 1003. Jawa Tengah 1152 13 5370 63 1900 22 36 0 71 1 48 1 8.577 1004. D.I. Yogyakarta 49 11 323 74 31 7 1 0 34 8 0 - 438 1005. JawaTimur 1107 13 5583 66 1408 17 83 1 116 1 205 2 8.502 1006. Banten 112 7 1050 68 177 12 46 3 6 0 144 9 1.535 1007. Bali 322 45 91 13 229 32 17 2 42 6 15 2 716 100

JAWA+BALI 3.432 13 16367 63 4967 19 218 1 304 1 652 3 25.940 100



2.5.1. Sumberdaya Alam

Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Jawa+Bali berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan

tahun 2009, luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Jawa+Bali sekitar3.440.293,98 hektar

atau 2,5 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan di

wilayah Jawa-Bali seperti disajikan pada Gambar 2-13, paling luas adalah hutan produksi

seluas 1.419.692,43 hektar (41,27%), dan hutan lindung sekitar 801.469 hektar (23,3%).






P U L A U J A W A - B A L I 372 -

sekitar 14,21 juta ton atau sebesar 0,01 persen dari total potensi batubara nasional. Potensi gas bumi,

wilayah Jawa+Bali memiliki potensi gas bumi sebesar 9,97 TSCF (Trillion Square Cubic Feet)

atau sebesar 9,78 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional. Sementara untuk minyak

bumi, cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.039,57 MMSTB (Million Stock Tank

Barrels/Cadangan Minyak Bumi) dengan cadangan minyak bumi di wilayah Jawa-Bali mencapai

sekitar 1.631,34 MMSTB atau sebesar 22,13 persen dari cadangan minyak bumi nasional,potensi minyak bumi terbesar di wilayah Jawa-Bali terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar

599,4 MMSTB dan Jawa Timur 1.031,94 MMSTB.





Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan. Persentase jumlah desa/kelurahanyang mengalami gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air terbesar di wilayah

Jawa+Bali terdapat di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Bali. Persentase jumlah desa/kelurahan

terbesar yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran udara terdapat di DI

Yogyakarta dan Jawa Barat. Sementara persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang

mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran tanah terdapatdi Provinsi Jawa Barat dan

Banten.

Tabel 2-53:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan Menurut Provinsidan Jenis Gangguan di Wilayah Jawa+Bali Tahun 2005 dan 2008.

NO. P R O V I N S I AIR TANAH UDARA

2005 2008 2005 2008 2005 2008

1. DKI Jakarta 23,22 5,99 6,74 0,37 14,23 1,87

2. Jawa Barat 11,00 9,95 1,53 1,31 9,62 8,09

3. Jawa Tengah 6,18 5,04 1,17 0,43 7,60 4,53

4. DI Yogyakarta 8,90 5,71 1,83 0,68 19,86 9,59

5. Jawa Timur 5,60 4,81 0,59 0,46 8,47 7,33

6. Banten 10,53 8,98 1,69 1,53 13,36 7,85

7. B a l i 10,13 8,01 2,00 0,56 3,42 3,65

INDONESIA 8,30 5,57 1,47 0,77 6,24 3,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistk Potensi Desa Tahun 2005 & 2008

Luas lahan kritis di wilayah Jawa+Bali tahun 2010mencapai 4.316.997 hektar atau

sekitar 5,25 persen dari luas lahan kritis nasional, dengan kategori sangat kritis seluas

194.753,10 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, untuk

kategori kritis seluas 1.207.070,20hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Jawa Timur dan

Jawa Barat, dan lahan kritis yang termasuk kategori agak kritis sebesar 2.915.173,70 hektar

dengan sebaran paling luas di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.




38 P U L A U J A W A - B A L I 2 -

Tabel 2-54:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Wilayah Jawa+Bali menurut Provinsi Tahun 2010.(dalam hektar)

NO. PROVINSI

TINGKAT KEKRITISAN LAHAN

JUMLAH AGAK KRITIS

(HA)

KRITIS

(HA)

SANGAT

KRITIS (HA)

1. DKI Jakarta 1,520.30 0.3 - 1,520.60

2. Jawa Barat 896,278.10 415,805.60 68,138.60 1,380,222.30

3. Jawa Tengah 571,872.80 149,975.50 9,877.40 731,725.70

4. Dl Yogyakarta 74,836.20 33,088.30 470.6 108,395.10

5. Jawa Timur 1,064,475.60 506,335.60 102,576.90 1,673,388.10

6. Banten 195,459.20 56,753.30 10,749.60 262,962.10

7. Bali 110,731.50 45,111.60 2,940.00 158,783.10

P. JAWA+BALI 2,915,173.70 1,207,070.20 194,753.10 4,316,997.00

NASIONAL 52,259,832.90 23,955,162.70 5,449,299.30 82,176,443.64




Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Jawa+Bali yang mengalami kerusakan

pada tahun 1998/1999 sebanyak 158 DAS, namun dalam perkembangannya hingga tahun 2007


kedalam kategori DAS super prioritas, DAS prioritas, dan DAS prioritas rendah. Jumlah DAS

yang tergolong super prioritaspada tahun 1998/1999 sebanyak 38 DAS, namun dalam

perkembangannya untuk kondisi DAS super prioritas pada tahun 2007 berkurang menjadi

sebanyak 11 DAS. Untuk DAS prioritas tahun 1998/1999 sebanyak 119 DAS, kondisi ini

berkurang pada tahun 2007 menjadi 80 DAS. Untuk DAS prioritas rendah tahun 1998/1999

sebanyak 1 DAS yaitu di provinsi Jawa Tengah, namun perkembangannya jumlah DAS priotitas

rendah meningkat menjadi 30 DAS.

Tabel 2-55:

Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penanganannya di Jawa-Bali Tahun 2007.

NO. PROVINSI


TAHUN 1994/95 - 1998/99 TAHUN 1999/2000 – 2007

SUPER

PRIORITASPRIORITAS

PRIORITAS

RENDAHJUMLAH

SUPER

PRIORITASPRIORITAS

PRIORITAS

RENDAHJUMLAH

1. DKIJakarta - - - - - - - -

2. Jawa Barat 7 38 45 5 28 17 50

3. Jawa Tengah 15 20 1 36 3 10 5 18

4. Banten - - - - - - - -

5. DlYogyakarta 3 1 - 4 1 3 0 4

6. Jawa Timur 8 19 - 27 1 34 2 37

7. Bali 5 41 - 46 1 5 6 12

JAWA-BALI 38 119 1 158 11 80 30 121Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen Kehutanan RI




P U L A U J A W A - B A L I 392 -


tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut di wilayah Jawa+Bali tahun 2008

sebanyak 3.854 desa yang terkena bencana longsor meningkat dibandingkan tahun 2005 (3.205

desa). Provinsi Jawa barat dan Jawa Tengah merupakan dua provinsi yang paling banyak mengalami

bencana longsor. Bencana longsor yang terjadi di Jawa Barat berlangsung di 1.610 dan Jawa Tengah1.245 desa pada tahun 2008.

Gambar 2-14:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2005 dan 2008




40 P U L A U J A W A - B A L I 2 -




PROFIL

PEMBANGUNAN

NUSA TENGGARA







P U L A U N U S A T E N G G A R A 3 - 1

PROFIL PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA

3.1. ADMINISTRASI WILAYAHWilayah Nusa Tenggara secara administrasi terdiri dari 2 provinsi, 3 kota, 28

kabupaten, 402 kecamatan dan 3.688 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan sekitar

68.871,25 Km². Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terletak antara 8o – 12o Lintang Selatan dan 115o

– 125o Bujur Timur dan merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.472 pulau,

yang terdiri dari 74 pulau berpenghuni dan 1.398 pulau yang belum berpenghuni.

Tabel 3-1:

Administrasi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010.

NO. PROVINSI KOTA KAB KECDESA-

KEL

LUAS

(KM2)

PENDUDU

K (JIWA)1. Nusa Tenggara Barat 2 8 116 913 18.572 4.339.847

2. Nusa Tenggara Timur 1 20 286 2.775 48.718 4.474.954

JUMLAH 3 28 402 3.688 67.290 8.814.801


Tabel 3-2:

Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2009

NO. PROVINSILUAS

DARATAN(KM2)

PULAU

BERNAMA

PULAU

BELUM

BERNAMA

JUMLAH

1. Nusa Tenggara Barat 18.572,32 461 403 864

2. Nusa Tenggara Timur 48.718,10 481 711 1.192

NUSA TENGGARA 73.070,48 942 1.114 2.056



3.2.1. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk wilayah Nusa Tenggara

adalah sebesar 9.184 ribu jiwa, meningkat sebanyak 1.352,30 ribu jiwa dari tahun 2000.

Penduduk wilayah Nusa Tenggara meliputi 3,82 persen dari penduduk Indonesia.

Dengan luas wilayah Nusa Tenggara sekitar 67.290,4 km2, tingkat kepadatan penduduk

wilayah Nusa Tenggara diperkirakan sebesar136,5 jiwa per km2,lebih tinggi dibanding

kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT) sebesar 96 jiwa per Km2, sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB) sebesar 242 jiwa per Km2. Bila dilihat dalam perspektif dinamis, tingkat kepadatan

penduduk di NTT meningkat sebesar 23 persen, lebih tinggi dari laju di NTB.




3 - 2 P U L A U N U S A T E N G G A R A

Tabel 3-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilaya Nusa Tenggara Menurut Provinsi.

NO. PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK

(RIBU JIWA)

KEPADATAN

PENDUDUK PER

KM2

LAJU

PERTUMBUHAN

2000 2010 2000 2010 90-00 00-10

1. Nusa Tenggara Barat 4.008,6 4.500,2 216 242 1,81 1,17

2. Nusa Tenggara Timur 3.823,1 4.683,8 78 96 1,63 2,07

NUSA TENGGARA 7.831,7 9.184,0 116,4 136,5 1,72 1,62

NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,0 124,0 1,40 1,49


Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk wilayah Nusa Tenggara dalam periode(2000-2010) adalah sebesar 1,62 persen, lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk

Indonesia sebesar 1,49 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk wilayah Nusa Tenggara

disumbang oleh tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi NTT yang tumbuh sebesar2,07

persen, sementara laju pertumbuhan penduduk di Provinsi NTB sebesar 1,17 persen.

Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, sebesar 60,94 persen penduduk

wilayah Nusa Tenggara tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia


persen adalah penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun). Berdasarkan struktur usia penduduk

tersebut, rasio ketergantungan (dependency ratio) di wilayah Nusa Tenggara adalah sebesar 64

persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai

tanggungan sebanyak 64 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif

lagi (>65 tahun). Nilai dependency ratio tersebut lebih tinggi dari nilai dependency ratio nasional

sebesar 51,3 persen.

Tabel3-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA JUMLAH %

Usia Muda (< 14 tahun) 3.149,46 34,29

Usia Produktif (15-64 tahun) 5.596,81 60,94

Usia Tua ( >65 tahun) 437,77 4,77

Total Penduduk 9.184,04 100,00

Dependency Ratio 64

Sumber Data: Sensus 2010,BPS

Perbandingan perkembangan angka ketergantungan antarprovinsi di wilayah Nusa

Tenggara, di Provinsi NTB pada tahun 2010sebesar 56 menurun sebesar 7 poin dibanding

tahun 2000, sementara di NTT sebesar 73 menunjukkan peningkatan sebesar 3 poin di banding

tahun 2000. Lihat Gambar.3.1





Gambar 3-1:

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara,

Tahun 2010

Sementara itu dari sisi perbandingan antara penduduklaki-laki dan perempuan (Sex

ratio)di wilayah Nusa Tenggara adalah sebesar 96,5, artinya jumlah penduduk laki-laki relatif

lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Menurut perbandingan antarprovinsi, Sex Ratio di

Provinsi NTT lebih tinggi dibanding sex ratio di NTB.

Tabel 3-5:

Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi di WilayahNusa

Tenggara, Tahun 2010.

NO PROVINSI LAKI-LAKI PEREMPUAN

LAKI-LAKI

DAN

PEREMPUAN

SEX

RATIO

1. Nusa Tenggara Barat 2.183.646 2.316.566 4.500.212 94,26

2. Nusa Tenggara Timur 2.326.487 2.357.340 4.683.827 98,69

NUSA TENGGARA 4.510.133 4.673.906 9.184.039 96,50

NASIONAL 119.630.913 118.010.413 237.641.326 101,37


Kondisi ketenagakerjaan di wilayah Nusa Tenggara secara umum menunjukkan

adanya perkembangan positif. Kesempatan kerja (yang ditunjukkan oleh jumlah orang bekerja)


pengurangan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Nusa

Tenggara menurun relatif cepat dibandingkan nasional dalam empat tahun terakhir. Per

Februari 2012 TPT Wilayah Nusa Tenggara mencapai 3,77 persen, lebih rendah dari TPTnasional 6,32 persen.









Gambar 3-3:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Usaha

(Februari 2012)


Tabel 3-9:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan UsahaDi Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012)

No PROVINSILapangan Usaha *)

Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Nusa Tenggara Barat 45,3 1,7 6,6 0,2 4,9 21,2 4,4 1,2 14,6 100,0

2. Nusa Tenggara Timur 68,2 1,3 4,3 0,1 2,1 6,8 4,4 1,2 11,7 100,0

NUSA TENGGARA 57,1 1,5 5,4 0,2 3,4 13,7 4,4 1,2 13,1 100,0

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012. Keterangan*):

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,

2. Pertambangan dan penggalian3. Industri pengolahan


5. Bangunan


7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,



Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di wilayah Nusa Tenggara

pada tahun 2012 mencapai 167,8ribu orang, berkurang sekitar 22,3 ribu jiwa dibanding tahun

2009, sementara berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang sebesar 0,56

persen dibanding tahun 2009. Penurunan jumlah pengangguran terbuka dalam periode 2009-

2012 di Provinsi NTB, lebih tinggi dibanding dengan penurunan di Provinsi NTT .







2.2.3. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara

selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan. Hal ini dapat diindikasikan olehmeningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), membaiknya status gizi balita, serta meningkatnya




Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan estimasi UHH antarprovinsi di wilayah

Nusa Tenggara selamaperiode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan

perkembangan UHH secara nasional. Estimasi UHH pada tahun 2010 di Provinsi NTB maupun

NTT masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. UHH di NTB menunjukkan angka lebih

rendah dibanding di NTT. Lihat Gambar 3.4.

Gambar 3-4:

Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2007-2010


Status Gizi Balita.Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi balita,

merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan)yang ditandaidengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia balita. Hal

tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil.

Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di wilayah Nusa

Tenggara antar tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan berbeda, yaitu diProvinsi

Nusa Tenggara Barat terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan kurang, Provinsi Busa

Tenggara Timur menunjukkan penurunan. Prevalensi gizi buruk dan kurang di Provinsi NTB

pada tahun 2010 sebesar 30,5 persen menunjukkan prevalensi terrtinggi di Indonesia,

sementara Provinsi NTT sebesar 29,4 persen menduduki urutan kedua tertinggi.









Tabel3-16:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2009,2011

NO. PROVINSI2009 2011 ∆ ('11-'09)

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1. Nusa Tenggara Barat 98,12 85,81 56,92 97,76 91,52 60,45 (0,36) 5,71 3,532. Nusa Tenggara Timur 95,99 79,28 47,95 95,96 85,88 60,21 (0,03) 6,60 12,26

INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

3.2.5. Kemiskinan

Penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2012 mencapai 1,87 juta jiwa,


sebesar 19,79 persen.Tingkat kemiskinan tersebut berada di atas tingkat kemiskinan nasional,dan menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah wilayah Papua.

Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun, sejalan dengan

tren penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Gambar 3-6:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Nusa Tenggara,Tahun 2006-2012

Perkembangan tingkat kemiskinan antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara pada tahun

2012, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibanding di Provinsi

Nusa Tenggara Barat.





Tabel3-17

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2006-2012

NO. PROVINSI

TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Nusa Tenggara Barat 23,04 24,99 23,81 22,78 21,55 19,73 18,63

2. Nusa Tenggara Timur 27,99 27,51 25,65 23,31 23,03 21,23 20,88

NUSA TENGGARA 25,54 26,21 24,70 23,04 22,27 20,50 19,79

INDONESIA 16,48 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96

Perkembangan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah Nusa

Tenggara selama periode 2009-2012 rata-rata berkurang sebesar 66,28 ribu jiwa (1,08%) per

tahun, lebih tinggi dibanding periode 2004-2009 sebesar 23,94 ribu jiwa (0,72%) per tahun.

Peningkatan pengurangan jumlah dan persentase kemiskinan tersebut terjadi di Provinsi NTB,

sementara di Provinsi NTT terjadi perlambatan pengurangan kemiskinan.Pada periode 2011-2012, menunjukkan perlambatan penurunan jumlah dan persentase kemiskinan dibanding

periode sebelumnya.

Tabel3-18

Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

NO. PROVINSI


MISKIN (RIBU/TAHUN)

RATA2 PENURUNANPERSENTASE


(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

1. Nusa Tenggara Barat 41,5 114,63 42,13 -3,86 66,09 1,23 1,82 1,10 0,52 1,38

2, Nusa Tenggara Timur -1 1,19 0,39 27,8 0,19 0,28 1,80 0,35 0,91 0,81

NUSA TENGGARA 40,5 115,82 42,52 23,94 66,28 0,77 1,77 0,71 0,72 1,08

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Penyebaran kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara sebagian besar berada di perdesaan,

yakni mencapai 70,58 persen dari total penduduk miskin, atau dengan tingkat kemiskinan

sebesar 15,12 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan tertinggi terdapat di Provinsi

NTT,sementara di perkotaan di Provinsi NTB. Dominasi kemiskinan di perkotaan di Provinsi

NTB ditunjukkan dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin.

Tabel 3-19:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Nusa Tenggara menurut Perdesaan danPerkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

NO. PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)PERSERTASE PENDUDUK MISKIN

(%)

KOTA DESAKOTA +

DESAKOTA DESA

KOTA +

DESA

1. Nusa Tenggara Barat 433,34 419,31 852,64 22,69 15,72 18,63

2. Nusa Tenggara Timur 115,46 897,06 1.012,52 12,22 22,98 20,88

NUSA TENGGARA 548,80 1.316,37 1.865,16 19,22 20,03 19,79

NASIONAL 10.647,25 18.485,20 29.132,43 8,78 15,12 11,96





3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), sebagai

ukuran kualitas hidup manusia,seluruh provinsi diNusa Tenggara memperlihatkan peningkatan

di selama periode 2006—2010. Namun demikian, IPM di Provinsi NTB maupun NTT masih jauh

di bawah IPM nasional, bahkan selama periode 2006-2010, menduduki posisi ranking ke 31untuk NTT dan 32 untuk NTB, dari 33 provinsi di Indonesia. (Tabel 3-20).

Tabel 3-20:

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Nusa TenggaraTahun 2006-2010

NO. PROVINSIIPM PERINGKAT

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1. Nusa Tenggara Barat 63,04 63,71 64,12 64,66 65,2 32 32 32 32 32

2. Nusa Tenggara Timur 64,83 65,36 66,15 66,60 67,26 31 31 31 31 31

NASIONAL 70,10 70,59 71,17 71,76 72,27

Sumber: BPS 2010




Pertumbuhan

Kinerja perekonomian Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2012 mengalami

percepatan dibandingkan kondisi tahun 2011 dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011

berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012, dampak pelemahan

ekonomi dunia nampak dirasakan oleh Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,

khusunya Nusa Tenggara Barat tumbuh negatif.

Tabel 3-21:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000dengan Migas Tahun 2007-2012(Persen)

NO. PROVINSI 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Nusa Tenggara Barat 4.91 2.82 12.14 6.35 -3.15 -1.122. Nusa Tenggara Timur 5.15 4.84 4.29 5.25 5.63 5.45

NUSA TENGGARA 5.00 3.63 8.96 5.92 0.23 1.54

NASIONAL 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23


Sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan sekaligus penopang

pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor

listrik, gas, dan air besih, dan sektor jasa-jasa. Namun demikian, secara keseluruhan sektor

lainnya rata-rata tumbuh positif pada tahun 2010.





Tabel 3-22:

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010. (Persen)

NO. LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008* 2009** 2010**1. Pertanian+ 1,42 2,49 1,41 1,39 1,542. Pertambangan & Penggalian -2,79 0,07 2,66 0,12 26,873. Industri Pengolahan 2,26 0,81 8,08 0,64 1,174. Listrik, Gas & Air 5,88 1,11 6,59 2,06 9,845. Konstruksi 3,81 0,40 4,63 1,09 2,326. Perdagangan, Hotel & Restoran 4,36 2,60 4,53 2,08 6,167. Pengangkutan & Komunikasi 4,67 2,63 4,45 2,96 7,758. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 5,42 0,86 6,42 6,74 6,059. Jasa-Jasa 1,16 3,32 1,32 4,15 8,33Catatan*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, tahun 2010 Pada tahun 2010, pertumbuhan sektor dimasing-masing provinsi rata-rata tumbuh

positif, sektor yang memiliki peranan besar terhadap perbaikan kinerja perekonomian di Nusa

Tenggara Barat adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan

komuinikasi, dan sektor jasa. Sementara di Nusa Tenggara Timur adalah sektor listrik, gas dan

air, sektor keuangan, dan sektor perdagangan-hotel dan restoran (Tabel 3-23).

Tabel 3-23:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010 (Persen)

NO.LAPANGAN USAHA NTB NTT

1. Pertanian 1,14 1,91

2. Pertambangan & Penggalian 27,66 4,83

3. Industri Pengolahan 0,99 2,14

4. Listrik, Gas & Air 6,09 15,54

5. Konstruksi 1,68 3,58

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 4,82 8,04

7. Pengangkutan & Komunikasi 8,40 6,71

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 4,89 8,66

9. Jasa-Jasa 8,78 8,03


Sumber: Badan Pusat Statistik

Struktur Ekonomi

Secara keseluruhan, perekonomian Wilayah Nusa Tenggara masih ditopang oleh

sektor tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan

sektor jasa. Kontribusi ketiga sektor tersebut hampir 65 persen dalam pembentukan PDRB

Nusa Tenggara. Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor perdagangan, hotel dan restoran

juga memiliki peran yang cukup besar. Struktur perekonomian wilayah tersebut relatif tidak

mengalami pergeseran yang berarti selama periode 2005-2011. (Gambar 3-7).





Gambar 3-7:

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Nusa Tenggara Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2011. (persen)

Struktur Ekonomi 2005 Struktur Ekonomi 2011


Struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh sektor

pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran

(12,97%). Berbeda dengan struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur, perekonomian di

Nusa Tenggara Timur didominasi oleh sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor perdagangan,hotel dan restoran (Tabel 3-24).

Tabel 3-24:

Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011, (persen)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Nusa Tenggara Barat 2,95 33,46 4,57 0,59 9,02 18,73 9,20 6,46 15,02

2. Nusa Tenggra Timur 37,00 1,36 1,51 0,44 6,99 17,27 5,68 4,20 25,55

NUSA TENGGARA 18,19 19,10 3,20 0,52 8,11 18,08 7,63 5,44 19,73


Dalam pembentukan PDRB Wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran

yang relatif besar, yakni mencapai sekitar 60 persen. Di sisi lain, peran Provinsi Nusa Tenggara

Timur hanya sebesar 39,04 persen. Sementara kontribusi perekonomian wilayah Nusa

Tenggara terhadap perekonomian nasional (total 33 provinsi) relatif kecil (1,33%).





Tabel 3-25:

Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Nusa Tenggara dan NasionalTahun 2011, (dalam persen)

NO. PROVINSIPDRB ADHB (RP.

JUTA)

SHARE

TERHADAPPULAU (%)

SHARE TERHADAP

NASIONAL (%)

1. Nusa Tenggara Barat 48.729.106,74 60,96 0,81

2. Nusa Tenggara Timur 31.204.406,40 39,04 0,52

NUSA TENGGARA 79.933.513,14 100,00 1,33


PDRB Perkapita

Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 2000wilayah Nusa Tenggara meningkat (Tabel 3-26). Namun dibandingkan dengan rata-rata PDB

perkapita nasional, dimana PDRB perkapita kedua provinsi di wilayah Nusa Tenggara rendah di

bawah rata-rata PDB perkapita nasional.

Tabel 3-26:

PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Provinsi

di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2010, (Ribu Rupiah)

NO. PROVINSI 2007 2008* 2009** 2010**

1. Nusa Tenggara Barat 7.809 8.080 9.424 10.969

2. Nusa Tenggara Timur 4.302 4.771 5.225 5.916NASIONAL 17.360 21.424 23.913 27.084


Sumber: BPS 2010


Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2011

didominasi oleh komponen konsumsi, yaitu mencapai 78 persen dari total PDB. Total konsumsi

sebagian besar 56,57 persen untuk pengeluarn konsumsi rumah tangga dan 19,66 persen

pengeluaran konsumsi pemerintah. Sementara untuk komponen PMTB sebesar 22,11persen

(31,4%), dan komponen untuk ekspor sebesar 27,32 persen.





Gambar 3-8:

Struktur PDRB Penggunaan ADHB Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2011, (dalam persen)


komponen pengeluaran untuk konsumsi, terutama untuk pengeluaran konsumsi rumah

tangga.Selain konsumsi rumah tangga, komponen ekspor dan impor juga memiliki peran yang

cukup besar terhadap pembentukan PDRB provinsi di Nusa Tenggara.

Tabel 3-27:

Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan PenggunaanDi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku


RUMAH

TANGGA

KONSUMSILEMBAGA

SWASTANIRLABA

KONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN

PERSEDIAAN

EKSPO

RIMPOR

1. Nusa Tenggara Barat 46.72 0.99 17.77 25.01 (0.87) 32.80 22.42

2. Nusa Tenggara Timur 71.95 3.85 22.60 17.59 7.54 18.77 42.30

NUSA TENGGARA 56.57 2.11 19.66 22.11 2.41 27.32 30.18

Sumber: BPS, 2012

Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, secara keseluruhan komponenpermintaan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, komponen

impor dan PMTB memiliki laju pertumbuhan terbesar dibandingan komponen permintaan

lainnya, masing-masing tumbuh sebesar 9,21 persen dan 7,82 persen.





Tabel 3-28 :

Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2007-2011, (persen)

NO. JENIS PENGGUNAAN

TAHUN RATA-

RATA

2007-

2011

2007 2008 2009 2010*) 2011**)

1. Konsumsi Rumah Tangga 8,56 4,67 4,55 3,30 4,31 5,08

2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 4,49 6,59 7,40 5,42 5,60 5,90

3. Konsumsi Pemerintah 7,89 6,45 4,16 0,54 5,50 6,91

4. PMTB 7,15 9,38 5,12 6,95 7,82 7,28

5. Perubahan Stock (11,95) 19,99 (7,82) 21,51 (27,91) (1,24)

6. Ekspor Barang & Jasa 4,03 (3,42) 10,16 6,49 (4,88) 2,48

7. Impor Barang & Jasa 7,64 5,03 2,24 3,26 9,21 5,47

Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan di Provinsi Nusa Tengga Barat, seluruh

komponen tumbuh positif, kecuali perubahan stok dan ekspor tumb negatif, komponen impor

dan konsumsi pemerintah, memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Sementara di Nusa Tenggara

Timur, seluruh komponen permintaan tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan tertinggi

adalah komponen perubahan stok dan PMTB.

Tabel 3- 29:


Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO. PROVINSI

PERTUMBUHAN (%)

KONSUMSI

RUMAH

TANGGA

LSNKONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN

STOCK

EKSPOR

BARANG

DAN

JASA

IMPOR

BARANG

DAN

JASA

1. Nusa Tenggara Barat 5,19 5,44 5,53 4,97 (108,97) (11,62) 11,10




Perkembangan nilai realisasi Investasi PMA selama periode 2007-2011

kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 tercatat nilai realisasi PMA di

Nusa Tenggara sebesar 470,6 juta US$ atau sekitar 2,42 persen dari realisasi PMA Nasional,

dengan distribusi nilai realisasi PMA terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.





Tabel 3-30:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Nusa Tnggara Tahun 2007-2011.

NO. PROVINSI

SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2007 2008 2009 2010 2011



NUSA TENGGARA 6,3 14,7 6,7 224,3 470,6 2,42 100,0

Sumber : BKPM 2011

Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2011 mencapai sebesar 43,3 miliar rupiah atau

sekitar 0,05 persen dari nilai realisasi PMDN nasional, dan menurun cukup tajam dari nilai

realisasi investasi PMDN 2010 (1.805,9 milyar rupiah). Distribusi nilai realisasi PMDN terbesar

di Nusa Tenggara Barat (97,7%). Hal ini menunjukan bahwa Nusat Tenggara Barat masihmenjadi motor penggerak utama untuk pembangunan di Wilayah Nusa Tenggara dan

merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

Tabel 3-31:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2010.

NO. PROVINSI

NILAI INVESTASI (RP. MILIAR) share

(%)

Nasional

share

(%)

Pulau2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Nusa Tenggara Barat 64,2 - - - 1805,8 42,3 0,05 97,7

2. Nusa Tenggara Timur - - - - 0,1 1,0 0,00 2,3

NUSA TENGGARA 64,2 - - - 1805,9 43,3 0,05 100,0

Sumber : BKPM 2010


Perdagangan Ekspor

Perkembangan perdagangan ekspor non migas provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

tahun 2006-2010 terlihat cukup fluktuatif dan kecenderungan meningkat setiap tahunnya

dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 16 persen. Kontribusi nilai ekspor wilayah Nusa

Tenggara terhadap nilai ekspor non migas nasional hanya sebesar 1,55 persen, dengan nilai

ekspor terbesar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 1,54 persen dan

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,01 persen.





Tabel 3-32:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2006-2010. (dalam persen)

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010PERAN.(%) PERAN.(%)

2010 20101. Nusa Tenggara Barat 1.219,5 1.068 1.107,7 1.244,2 1.994,9 99,22 1,54

2. Nusa Tenggara Timur 3,8 3,3 9,6 24 15,6 0,78 0,01

NUSA TENGGARA 1.223,3 1.071,3 1.117,3 1.268,2 2.010,5 100,00 1,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Perdagangan Impor

Perkembangan perdagangan impor non migas provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

tahun 2006-2010 menunjukan perkembangan yang cukup fluktuatif, dimana nilai impor pada

tahun 2009 menurun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 286,9 juta US$

(2008) menjadi 178,7 juta US$ di tahun 2009.Pada tahun 2010, nilai impor terbesar adalah di

Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 86,46 persen dari total nilai impor di Wilayah Nusa

Tenggara.

Tabel 3-33:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara



2010 2010

1. Nusa Tenggara Barat 278,5 225,5 285,4 173,1 294,4 86,46 0,272. Nusa Tenggara Timur 12 20,1 1,5 5,6 46,1 13,54 0,04

NUSA TENGGARA 290,5 245,6 286,9 178,7 340,5 100,00 0,31


Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor).

Neraca perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor dan impor di Kepulauan Nusa

Tenggara dalam waktu 2006-2010 menunjukan kecenderungan meningkat dari tahun 2008

hingga akhir 2010, dimana dari tahun 2008 terjadi peningkatan surplus dibandingkan tahun

sebelumnya. Sementara untu neraca perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun2007 dan 2008 terjadi penurunan nilai surplus dibandingkan tahun 2007, namun surplus pada

tahun 2009 dan 2010 meningkat cukup tajam. Perkembangan neraca perdagangan

antarprovinsi, Povinsi Nusa Tenggra Timur lebih rendah dibandingkan Nusa Tenggara Barat,

bahkan pada tahun 2006 dan 2007 neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur negative.









Tabel 3-37:

Perkembangan Produksi (ton) dan Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan

di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008.

PRODUKSI (TON)TAHUN KAKAO KELAPA KOPI TEMBAKAU

2006 16.685 111.129 23.951 31.6542007 13.548 116.295 21.663 42.8312008 13.623 116.174 20.548 51.0382010 14.137 118.595 25.808 22.6912011 - 118.650 23.453 17.678

LUAS AREAL (HA)TAHUN KAKAO KELAPA KOPI TEMBAKAU

2006 41.414 227.656 82.087 22.5112007 34.558 226.957 84.146 28.9322008 49.914 226.993 83.784 31.6452010 53.141 231.091 - 31.6142011 - 227.292 - 31.836


Penyebaran produksi kelapa dan kopi terbesar adalah di Provinsi Nusa Tenggara

Timur dibandingkan Nusa Tenggara Barat.Sementara untuk sebaran produksi tembakau

terbesar terdapat di Nusa Tenggara Barat dengan produksi sebesar 17.589 ton dengan luas

areal seluas 31.323 ha.

Tabel 3-38:

Produksi (ton) dan Luas Areal (ha) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsidi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011

PRODUKSI

PROVINSI KELAPA KOPI TEBU TEMBAKAU

Nusa Tenggara Barat 58.079 4.961 0 17.589Nusa Tenggara Timur 60.571 18.492 0 89NUSA TENGGARA 118.650 23.453 0 17.678

LUAS AREAL

PROVINSI KELAPA KOPI TEBU TEMBAKAU

Nusa Tenggara Barat 68.006 0 127 31.323

Nusa Tenggara Timur 159.286 0 762 513

NUSA TENGGARA 227.292 0 889 31.836


Peternakan

Perkembangan populasi perternakan di Wilayah Nusa Tenggara, jumlah populasi

paling dominan adalah babi, sapi potong, dan kambing. Perkembangan keempat jenis ternak

tersebut dari tahun 2007-2011 cenderung meningkat. Penyebaran populasi sapi potong di

wilayah Nusa Tenggara Timur, sebaran populasi kambing di Nusa Tenggara Timur, dan sebaran

populasi babi terbesar terdapat di Nusa Tenggara Timur.





Tabel 3-39:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Nusa TenggaraTahun 2005-2009

TAHUN SAPI POTONG KAMBING DOMBA KERBAU BABI KUDA

2005 984.875 818.237 75.873 294.511 1.357.192 174.351

2006 1.025.858 872.896 83.360 297.423 1.421.298 177.2282007 1.063.219 900.388 86.980 298.803 1.496.781 176.7622008 1.119.575 1.027.486 90.523 164.917 1.525.840 182.0162009 1.151.839 1.076.045 93.576 330.655 1.576.993 184.2302010 1.272.038 1.013.779 89.069 317.111 1.688.640 188.1952011 1.464.048 1.098.147 94.397 255.406 1.837.810 192.610


Tabel 3-40:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011

NO. PROVINSISAPI

POTONG KAMBING DOMBA KERBAU KUDA BABI

1. Nusa Tenggara Barat 685.810 457.735 29.924 105.391 77.282 55.1002. Nusa Tenggara Timur 778.238 640.412 64.473 150.015 115.328 1.782.710NUSA TENGGARA 1.464.048 1.098.147 94.397 255.406 192.610 1.837.810


Sementara untuk populasi ternak unggas di Wilayah Nusa Tenggara dengan populasi

terbesar adalah jenis ayam buras dan jenis itik, perkembangan kedua jenis ternak unggas

tersebut cenderung menurun. Populasi ternak ayam buras tahun 2011 tercatat sebanyak

12.645.210 ekor, dan untuk ternak itik sebanyak 770.800 ekor, lebih rendah dibandingkan

populasi tahun sebelumnya.

Tabel 3-41:

Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2005-2011

TAHUN AYAM BURAS ITIK

2005 13.637.430 767.746

2006 13.908.721 838.839

2007 14.078.303 770.393

2008 14.243.804 782.029

2009*) 14.657.072 815.916

2010 14.650.200 793.700

2011 12.645.210 770.800


Sementara untuk sebaran populasi ternak ayam buras terbesar terdapat di Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dan populasi itik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan populasi.

Untuk jenis unggas lainnya dengan populasi cukup besar adalah ayam ras pedaging dengan

yang sebagian besar terdapat di Nusa Tenggara Barat.





Tabel 3-42:

Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011


PEDAGING

AYAM RAS


1. Nusa Tenggara Barat 3.196.450 169.370 4.578.520 511.000

2. Nusa Tenggara Timur 110.320 133.080 8.066.690 259.800

NUSA TENGGARA 3.306.770 302.450 12.645.210 770.800



Produksi perikanan dan kelautan di wilayah Nusa Tenggara terdiri dari perikanan

tangkap dan perikanan budidaya. Produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan

tangkap laut, perkembangan produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu 2007-2010 rata-

rata kecenderungan menurun.Hal ini ditunjukan denga produksi perikanan tangkap laut tahun2010 menurundibandingkan kondisi pada tahun 2009, sementara produksi perikanan tangkap

perairan umum meningkat dari produksi tahun 2009. Produksi perikanan tangkap laut dan

perairan umum terbesar di provinsi di Nusa Tenggara Barat, (Tabel 3-44).

Tabel 3-43:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton).

NO. P R O V I N S IPERIKANAN LAUT PERAIRAN UMUM

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1. Nusa Tenggara Barat 99.554 98.980 99.221 111.886 2.577 2.766 2.912 3.278

2. Nusa Tenggara Timur 101.217 97.243 117.190 90.185 - - - -

NUSA TENGGARA 200.771 196.223 216.411 202.071 2.577 2.766 2.912 3.278

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan, DKP 2010



perikanan budidaya di Wilayah Nusa Tenggara antar tahun 2005 dan 2010 rata-rata meningkat.

Produksi perikanan budidaya terbesar di Nusa Tenggara adalah jenis budidaya laut dan

budidaya tambak. Sebaran produksi perikanan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dan sebaran produksi perikanan budidaya tambak terbesar terdapat di

Nusa Tenggara Barat.





Tabel 3-44:

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton).

JENIS

BUDIDAYATAHUN

P R O V I N S I

NUSA TENGGARANUSA TENGGARA

BARAT

NUSA TENGGARA

TIMUR

Budidaya Laut2005 36.425 271.880 469.4262010 163.287 347.828 610.998

Tambak2005 11.222 227 14.1902010 40.544 1.027 44.220

Kolam2005 2.244 267 3.1912010 3.927 809 7.362

Karamba2005 350 - 3502010 306 - 464

Jaring Apung2005 - - 1152010 6.781 - 8.591

Sawah

2005 97 - 455

2010 127 40 535Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan, DKP 2010


3.4.1.InfrastrukturJalan

Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di wilayah Nusa

Tenggara, meliputi jalan nasional sepanjang 2.039 km, Jalan Provinsi sepanjang 3.580 km, danjalan kabupaten/kota sepanjang 21.455 km. Jalan terpanjang antarprovinsi di Wilayah Nusa

Tenggara berada di Nusa Tenggara Timur yang meliputi 73 persen. Perkembangan total panjang

jalan dalam periode 2008-2010 berkurang sepanjang 674 km, dengan penurunan panjang jalan

berasal dari jalan provinsi dan jalan kabupaten.

Tabel 3-45:

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Nusa Tenggara

No. PROVINSI

PANJANG JALAN (KM)

JALAN

NASIONAL

JALAN

PROVINSI

JALAN KABUPATEN/

KOTA TOTAL

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

1. Nusa Tenggara Barat 602 632 1.416 1.843 5.333 4.959 7.351 7.434

2. Nusa Tenggara Timur 1.273 1.407 2.627 1.737 16.497 16.496 20.397 19.640

NUSA TENGGARA 1.875 2.039 4.043 3.580 21.830 21.455 27.748 27.074



jalan (Road Density ) pada tahun 2010, kerapatan jalan di wilayah Nusa Tenggara sebesar 0,40

km/km², lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 km/km². Kerapatanjalan di Provinsi NTT dan NTB sebesar 0,40 km/km².





Gambar 1-10:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) Antar Proviinsi Di Wilayah NusaTenggara



PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di wilayah Nusa Tenggara cenderung meningkat

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 2.030,58 km

sebanyak 252,03 km kondisinya tidak mantap. Jalan tidak mantap tersebut sebesar 63,12

persen termasuk kategori rusak ringan dan 36,88 persen rusak berat.

Gambar 3-11:

Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Nusa Tenggara

Sumber :Kementerian PU

Kualitas jalan nasional antarprovinsi, persentase jalan tidak mantap tertinggi terdapat

di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 16,26 persen dari total panjang jalan, dengan

komposisi 38,31 persen rusak ringan dan 61,69 persen rusak berat. Sementara panjang jalan

tidak mantap sebagian besar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang 150,57 Km

dengan komposisi 79,83 persen rusak ringan dan 20,17 persen rusak berat.





Tabel 3-46:

Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi,Tahun 2010

Sumber: Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010.

DirektoratJenderalBinaMarga (Status 18 Agustus 2010)


Kapasitas terpasang energi listrik PLN padatahun 2011 di Wilayah Nusa Tenggara

mencapai 284,95 Mw. Kapasitas terpasang di wilayah NTB sebanyak 51,24 persen, lebih tinggi

dibanding di wilayah NTT sebanyak 48,76 persen. Kedua pembangkit besar tersebut sebagian

besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yakni mencapai 99,08 persen.

Tabel3-47:

Kapasitas Terpasang menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011.

NO. SATUANPLN/PROVINSI


PLTA PLTD PLT SURYA JUMLAH %

1. Nusa Tenggara Barat 0,92 144,82 0,26 146 51,24

2. Nusa Tenggara Timur 1,08 137,5 0,37 138,95 48,76

NUSA TENGGARA 2 282,32 0,63 284,95 100,00

% 0,70 99,08 0,22 100,00



selama periode 2009-2011 bertumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 69 persen di NTB dan 53

persen di NTT. Rasio Elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di wilayah NTB sebesar47,2persen, lebih tinggi dibanding dengan wilayah NTT sebesar 34,52 persen. Perkembangan

rasio elektrifikasi dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di wilayah NTB sebesar

17,92persen, lebih tinggi dibanding wilayah NTT sebesar 11,71 persen.

Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di wilayah NTB sebesar

184,17 kWh/kapita, lebih tinggi dibanding wilayah NTT sebesar 101,63 kWh/kapita.

Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi di wilayah NTB sebesar

28,8 kWh/kapita lebih besar dibanding dengan wilayah NTT sebesar 18,79 kWh/kapita.

NO. PROVINSI

PANJANG

JALAN

NASIONAL(KM)

KUALITAS JALAN

PANJANG JALAN

MANTAP

PANJANG JALAN

TIDAK MANTAP

KOMPOSISI JALAN

TIDAK MANTAP

(KM) % (KM) %%

RUSAK

RINGAN

%RUSAK

BERAT


2. Nusa Tenggara Timur 1.406,68 1.256,11 89,30 150,57 10,70 79,83 20,17

NUSA TENGGARA 2.030,58 1.778,55 87,59 252,03 12,41 63,12 36,88

INDONESIA 38.189,43 31.522,09 82,54 6.667,34 17,46 48,28 51,72





Tabel3-48:


Perkapita.

NO.

SATUAN

PLN/PROVINSI

PELANGGANRUMAHTANGGA

(RT) RASIOELEKTRIFIKASI (%) KWH JUAL/KAPITA

2009 2011LAJU(%)

2009 2011∆

(11-09)2009 2011

∆ (11-09)

1. Nusa Tenggara Barat 336.805 569.042 69 29,28 47,2 17,92 155,37 184,17 28,8

2. Nusa Tenggara Timur 224.869 343.144 53 22,81 34,52 11,71 82,84 101,63 18,79





penggunaan telpon kabel juga telah marak digunakan telepon seluler hingga sampai diperdesaan. Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi tersebut masih belum

merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan telpon kabel,



Station (BTS) atau Manara Telepon Seluler (MTS) di sekitar wilayah tersebut. Penyebaran BTS

di desa/kelurahan (PODES 2011) di wilayah Nusa Tenggara, terbanyak di Provinsi NTB (545

desa) ataumencapai 50 persendari total desa/kelurahannya.

Gambar3-12:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di Wilayah Nusa Tenggara



telpon Seluler antar provinsi, layanan telpon kabel terbanyak adalah di NTB sebanyak 283

desa/kelurahan atau sekitar 26,1%. Berdasarkan desa/kelurahan yang menerima sinyal telpon

seluler dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat sudah mencapai di atas 90 persen di seluruh

provinsi, namun diantaranya terdapat 1.340 desa/kelurahan atau 33,1% yang masih menerima

sinyal lemah, khususnya di wilayah NTT yang mencapai 41,3 persen.





Tabel3-49:

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan


NO. PROVINSI

ADA

PELANGGANTELPON KABEL

PENERIMAANSINYAL HP

JUMLAH

DESA/KEL

SINYALLEMAH

SINYALKUAT

LEMAH -KUAT

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

1. Nusa Tenggara Barat 283 26,1 115 10,6 926 85,4 1041 96,0 1084

2. Nusa Tenggara Timur 248 8,4 1225 41,3 1456 49,1 2681 90,4 2966

NUSA TENGGARA 531 13,1 1.340 33,1 2.382 58,8 3.722 91,9 4.050



Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untukmendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Perusahaan Air Minum



wilayah Nusa Tenggara hanya baru menjangkau 11 persen dari total desa/kelurahan.

Pelayanan PAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi NTB yaitu mencapai 16 persen dari total

desa/kelurahan. Untuk memperoleh air bersih sebagian besar masyarakat (46%) di Wilayah

Nusa Tenggara tergantung pada mata air.Kondisi yang paling memprihatinkan dalam

memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantung terhadap air hujan. Kondisi ini,

paling banyak dihadapi oleh masyarakat di NTT yaitu mencapai 148 Desa atau mencapai 5

persen dari total desa/kelurahan.

Tabel3-50:

Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi di Wilayah Nusa

Tenggara, Tahun 2010.

NO. PROVINSI

PAM/PDAM

POMPALISTRIK/

TANGAN/

SUMUR

MATA AIR

SUNGAI/

DANAU/

KOLAM

AIR

HUJAN

AIR

KEMASAN

/

LAINNYA

TOTAL

∑

DESA% ∑ DESA %

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

1. Nusa Tenggara Barat 174 16 666 61 204 19 18 2 4 0 18 2 1.084 100

2. Nusa Tenggara Timur 258 9 724 24 1679 57 139 5 144 5 22 1 2.966 100

NUSA TENGGARA 432 11 1390 34 1883 46 157 4 148 4 40 1 4.050 100




Luas Kawasan Hutan dan perairan di Wilayah Nusa Tenggara berdasarkan KeputusanMenteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan





2009. Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Nusa Tenggara sekitar 2.855.949 hektar

atau 2,09 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan

terbesar adalah hutan lindung seluas 1.161.705 hektar (40,68%) dan Hutan Produksi seluas

578.969 hektar (20,27%). Lihat Gambar 3-13.

Gambar 3-13:Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Nusa Tenggara Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009.

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Tahun 2009

Penyebaran kawasan hutan lindung di Wilayah Nusa Tenggara terpusat di Provinsi

Nusa Tenggara Timur, untuk penyebaran luasan hutan produksi terbatas terbesar terdapat di

Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan penyebaran luas Hutan produksi terbesar di Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Penyebaran kawasan hutan dan perairan disajikan pada Tabel 3-52.

Tabel3-51:


Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. September 2009) di Wilayah Nusa Tenggara

NO URAIAN NTB NTT

NUSA

TENGGARA

(Ha)

NUSA

TENGGARA1) (%)

1. Kawasan Perairan - 253.922 253.922 9,06

2. Kawasan Hutan 179.165 83.846 263.011 1,34

3. Kawasan Suaka Alam+Kawasan Pelestarian Alam(ha)

179.165 337.768 516.933 2,20

4. Hutan Lindung (ha) 430.485 731.220 1.161.705 3,68

5. Hutan Produksi Terbatas (ha) 286.700 197.250 483.950 2,16

6. Hutan Produksi (ha) 150.609 428.360 578.969 1,58

7. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha) - 101.830 101.830 0,45

8. Taman Buru (ha) - 12.562 12.562 7.49

9. Jumlah Kawasan Hutan (ha) 1.046.959 1.555.068 2.602.027 1,94

10. Jumlah Kawasan Hutan dan Perairan (ha) 1.046.959 1.808.990 2.855.949 2,09

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Tahun 2009





Keterangan: - 1)= Persen terhadap nasional; 2) =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya - 3)= Belum ada SK Penunjukan dan data masih berdasarkan TGHK

- Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra orthorectified dan SRTM serta ground check - Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006 - Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi







yang mengalami gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air terbesar di Wilayah Nusa

tenggara terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 7,67 persen. Persentase jumlah

desa/kelurahan dengan gangguan pencemaran udara terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara

Barat sebesar 5,81 persen, dan persentase jumlah desa/kelurahan yang mengalami gangguan

lingkungan akibat pencemaran tanah terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar

0,66 persen.

Tabel 3-52:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan Menurut Provinsidan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008.

No. P R O V I N S I AIR TANAH UDARA

2005 2008 2005 2008 2005 2008

1. Nusa Tenggara Barat 8,17 7,67 1,22 0,66 5,37 5,81

2. Nusa Tenggara Timur 3,43 1,75 0,80 0,07 2,78 0,86

INDONESIA 8,30 5,57 1,47 0,77 6,24 3,95


Luas lahan kritis di wilayah Nusa Tenggara tahun 2010 mencapai 4.695.745,90 hektar

atau sekitar 5,71 persen dari luas lahan kritis nasional, dengan kategori sangat kritis seluas

966.251,30 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kategori

kritis seluas 2.228.395,30 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, danlahan kritis yang termasuk kategori agak kritis sebesar 1,501.099,30 hektar dengan sebaran

paling luas di Nusa Tenggara Timur.





Tabel 3-53:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Nusa Tenggara Menurut Provinsi Tahun 2010.

(dalam hektar)

NO. PROVINSI


AGAK

KRITIS(HA)KRITIS(HA)

SANGAT

KRITIS(HA) (ha)

1. Nusa Tenggara Barat 377,790.50 68,610.90 23,247.90 469,649.30

2. Nusa Tenggara Timur 1,123,308.80 2,159,784.40 943,003.40 4,226,096.60

NUSA TENGGARA 1,501,099.30 2,228,395.30 966,251.30 4,695,745.90

NASIONAL 52,259,832.90 23,955,162.70 5,449,299.30 82,176,443.64




Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Nusa Tenggara dengan kondisi rusak

pada tahun 1998/1999 sebanyak 39 DAS, namun dalam perkembangannya hingga tahun 2007


kedalam kategori DAS super prioritas, DAS prioritas, dan DAS prioritas rendah. Pada tahun

1999 DAS di Wilayah Nusa Tenggara sebanyak 39 DAS termasuk kategori prioritas. Pada tahun

2007 tingkat kerusakan DAS meningkat, yaitu 6 DAS termasuk kategori DAS super prioritas dan

26 Daerah Aliran Sungai termasuk kategori DAS prioritas. Penyebaran Daerah Aliran Sungai

super prioritas sebanyak 5 DAS dan 22 DAS prioritas terdapat di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3-54:

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannyadi Wilayah Nusa Tenggara

NO. PROVINSI

JUMLAH DAS BERDASARKANTINGKAT

KEPRIORITASANNYA

TAHUN 1994/95 - 1998/99 TAHUN 1999/2000 - 2007

SP P PR JUMLAH SP P PR JUMLAH

1. Nusa Tenggara Barat - 14 - 14 1 4 4 9

2. Nusa TenggaraTimur

- 25 - 25 5 22 1 28

NUSA TENGGARA 39 - 39 6 26 5 37


Keterangah: SP=DAS Super Prioritas; P=DAS Prioritas; PR=DAS Prioritas Rendah


tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut di wilayah Nusa Tenggara tahun 2008

sebanyak 649 desa yang terkena bencana longsor meningkat dibandingkan tahun 2005 (494 desa).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang paling banyak mengalami bencana longsor.

Bencana longsor yang terjadi di Nusa Tenggara Timur berlangsung di 621 desa pada tahun 2008.





Gambar 3-14:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara





PROFIL

PEMBANGUNAN

K ALIMANTAN







P U L A U K A L I M A N T A N 14 -

PROFIL PEMBANGUNAN K ALIMANTAN

4.1. ADMINISTRASI WILAYAH

Wilayah Kalimantan secara administrasi terdiri dari 4 provinsi, 9 kota, 46 kabupaten,

582 kecamatan dan 6.593 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan Pulau Kalimantan

sekitar 544.150 Km2. Wilayah Kalimantan memiliki jumlah pulau sekitar 1.061 yang terdiri dari

680 pulau yang sudah bernama dan 381 pulau yang belum bernama. Penyebaran pulau

terbanyak adalah di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 370 pulau yang terdiri dari 232 pulau

sudah bernama dan 138 pulau belum bernama, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 339 pulau

terdiri dari 257 pulau sudah bernama dan 82 pulau belum bernama.

Tabel 4-1:

Administrasi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2010

NO. NAMA_PROV KOTA KAB KECDESA-

KELLUAS (KM2)

PENDUDUK

(JIWA)

1. Kalimantan Barat 2 12 175 1.777 147.307 4.447.121

2. Kalimantan Tengah 1 13 120 1.439 153.565 2.138.717

3. Kalimantan Selatan 2 11 151 1.973 38.744 3.624.132

4. Kalimantan Timur 4 10 136 1.404 204.534 3.210.407

JUMLAH 9 46 582 6.593 544.150 13.420.377Sumber: DITJEN PUM KEMENDAGRI (MEI 2010)

Tabel 4-2:

Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2009


(KM 2 )

PULAU

BERNAMA

PULAU

BELUM

BERNAMA

JUMLAH

1. Kalimantan Barat 147.307,00 257 82 339

2. Kalimantan Tengah 153.564,50 27 5 32

3. Kalimantan Selatan 38.744,23 164 156 3204. Kalimantan Timur 204.534,34 232 138 370

KALIMANTAN 544.150.07 680 381 1.061





2 P U L A U K A L I M A N T A N 4 -


4.2.1. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Wilayah Kalimantan 13.787,7 ribu

jiwa, meningkat sebanyak 2.480 ribu jiwa dari tahun 2000. Penduduk Wilayah Kalimantanmeliputi 5,51 persen dari penduduk Indonesia.

Dengan luas Wilayah Kalimantan sekitar 544.150,1 km2, tingkat kepadatan penduduk

Wilayah Kalimantan diperkirakan sebesar 25,3 jiwa per km2, jauh lebih rendah dibanding

kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124,4 jiwa/km2. Namun demikian tingkat kepadatan di

dalam Wilayah Kalimantan sangat bervariasi antarprovinsi. Provinsi Kalimantan Selatan

merupakan daerah terpadat dengan densitas mencapai 93,6 jiwa per km2, sedangkan Provinsi

Kalimantan Tengah memiliki kepadatan yang paling rendah dengan desitas 14,4 jiwa per km2.

Bila dilihat dalam perspektif dinamis, maka tingkat kepadatan penduduk di Kalimantan Timur

meningkat sebesar 45 persen, yang merupakan laju terpesat di tingkat wilayah. Sementara itu di

Provinsi Kalimantan Barat tingkat kepadatan hanya meningkat 9 persen dalam periode yang

sama.

Tabel 4-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Kalimantan Menurut Provinsi.

NO PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK(JIWA)

KEPADATANPENDUDUK PER KM2

LAJU PERTUMBUHAN

2000 2010 2000 2010 90-00 00-10

1. Kalimantan Barat 4.016,3 4.395,9 27,3 29,8 2,28 0,91

2. Kalimantan Tengah 1.855,5 2.212,1 12,1 14,4 2,98 1,793. Kalimantan Selatan 2.984,0 3.626,6 77,0 93,6 1,45 1,99

4. Kalimantan Timur 2.451,9 3.553,1 12,0 17,4 2,8 3,81

KALIMANTAN 11.307,7 13.787,7 20,8 25,3 2,27 2,02

NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,3 124,4 1,40 1,49


Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Wilayah Kalimantan dalam 10 tahun

terakhir (2000-2010) adalah sebesar 2,02 persen, lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan

penduduk Indonesia sebesar 1,5 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk wilayahKalimantan disumbang oleh tingginya pertumbuhan penduduk di provinsi Kalimantan Timur

yang tumbuh sebesar 3,81 persen. Laju pertumbuhan penduduk terrendah terdapat di Provinsi

Kalimantan Barat bertumbuh relatif lambat dan berada di bawah laju rata-rata nasional.

Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, hampir 66,16 persen penduduk

Wilayah Kalimantan tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar



(dependency ratio) di wilayah Kalimantan adalah sebesar 51 persen, yang berarti setiap 100

orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang





belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Angka dependency

ratio tersebut sedikit dibawah angka nasional sebesar 51,3 persen.

Komposisi penduduk Wilayah Kalimantan berdasarkan kelompok usia pada tahun 2010,

terdiri atas: kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 30,66 persen, usia 15-64 tahun sebanyak 66,16

persen dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 3,18 persen. Berdasarkan struktur usia penduduktersebut, rasio ketergantungan (dependency ratio) di wilayah Kalimantan adalah sebesar 51

persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai

tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif

lagi (>65 tahun). Nilai dependency ratio tersebutsama dengan nilai dependency ratio nasional

sebesar 51persen.

Tabel 4-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Kalimantan menurut

Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA KALIMANTAN

JUMLAH %

Usia Muda (< 14 tahun) 4227,315 30,66

Usia Produktif (15-64 tahun) 9122 66,16

Usia Tua ( >65 tahun) 438,516 3,18

TOTAL PENDUDUK 13787,83 100,00

DEPENDENCY RATIO 51


Jika dilihat perbandingannya antarprovinsi, ternyata angka ketergantungan di Provinsi

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan merupakan yang terrendah meskipun memiliki laju

pertumbuhan penduduk tertinggi di tingkat wilayah. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Barat

yang memiliki laju pertumbuhan penduduk rendah memiliki angka ketergantungan tinggi

(Gambar 4-1). Hal ini mengindikasikan bahwa khususnya pertumbuhan penduduk di

Kalimantan Timur lebih didorong oleh migrasi tenaga kerja usia produktif. Dengan kata lain,

Kalimantan Timur menjadi tujuan migrasi penduduk dari daerah lain. Namun demikian semua

provinsi mengalami penurunan angka rasio ketergantungan, yang menunjukkan besarnya

potensi percepatan pertumbuhan wilayah.





Gambar 4-1:

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2010

Sumber :Hasil Olahan Data Sensus 2010,BPS

Sementara itu dari sisi perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (sex

ratio) sebagian besar provinsi di Wilayah Kalimantan memiliki jumlah laki-laki yang lebih

banyak dari perempuan, dengan sex ratio sebesar 106,43. Di Provinsi Kalimantan Timur, untuk

setiap 100 perempuan terdapat 111 laki-laki. Sebaliknya di Kalimantan Selatan hanya terdapat

102 laki-laki untuk 100 orang perempuan.

Tabel 4-5:

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antarprovinsi di Wilayah

Kalimantan, Tahun 2010.

NO. PROVINSI LAKI-LAKI PEREMPUANLAKI-LAKI DAN

PEREMPUAN SEX RATIO

1. Kalimantan Barat 2.246.903 2.149.080 4.395.983 104,55

2. Kalimantan Tengah 1.153.743 1.058.346 2.212.089 109,01

3. Kalimantan Selatan 1.836.210 1.790.406 3.626.616 102,56

4. Kalimantan Timur 1.871.690 1.681.453 3.553.143 111,31

KALIMANTAN 7.108.546 6.679.285 13.787.831 106,43

NASIONAL 119.630.913 118.010.413 237.641.326 101,37

Sumber :Hasil Olahan Data Sensus 2010,BPS

4.2.2. KetenagakerjaanKondisi ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan secara umum menunjukkan

perkembangan positif. Kesempatan kerja (yang ditunjukkan oleh jumlah orang bekerja)


pengurangan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Kalimantan

menurun relatif cepat dibandingkan nasional dalam empat tahun terakhir. Per Februari 2012

TPT Wilayah Kalimantan mencapai 5,03 persen, lebih rendah dari TPT nasional 6,32 persen.





Gambar 4-2:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Kalimantan Periode 2005-2012 (Februari)

Angkatan Kerja. Total angkatan kerja di Wilayah Kalimantan pada tahun 2012mencapai 7,14 juta orang. Angka tersebut menyumbang 5,93 persen dalam total angkatan kerjanasional. Provinsi Kalimantan Barat memiliki angkatan kerja terbesar, dan terrendah berada diKalimantan Tengah. Hampir di semua provinsi sebagian besar angkatan kerja berada diperdesaan. Hanya di Kalimantan Timur sebagian besar angkatan kerjanya berada di perkotaanyang merupakan pusat kegiatan industri.

Tabel 4-6:Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan

di Wilayah Kalimantan (Februari 2012)

NO PROVINSIPERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)

%WIL.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH(JIWA)

%JUMLAH(JIWA)

%

1. Kalimantan Barat 604.281 26,76 1.653.750 73,24 2.258.031 100,00 31,64

2. Kalimantan Tengah 369.340 31,89 788.648 68,11 1.157.988 100,00 16,23

3. Kalimantan Selatan 743.641 39,40 1.143.793 60,60 1.887.434 100,00 26,45

4. Kalimantan Timur 1.101.870 60,14 730.309 39,86 1.832.179 100,00 25,68KALIMANTAN 2.819.132 39,51 4.316.500 60,49 7.135.632 100,00 100,00


Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di Wilayah Kalimantan pada tahun2012 mencapai 6,78 juta orang. Pola persebaran penduduk bekerja mirip dengan polapersebaran angkatan kerja. Terlepas dari kualitasnya, kesempatan kerja disebagian besarprovinsi di Wilayah Kalimantan lebih banyak tersedia di perdesaan dibandingkan di perkotaan.Namun demikian di Provinsi Kalimantan Timur kesempatan kerja di perkotaan jauh lebihbanyak dibandingkan dengan di wilayah perdesaannya. Pola ini seiring dengan tahapanpengembangan wilayah disebagian besar provinsi yang masih merupakan wilayah agraris di

mana peran sektor pertanian masih dominan dalam penyediaan lapangan kerja.





Tabel 4-7:

Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Kalimantan (Februari 2012)

NO PROVINSIPERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)

% WIL.JUMLAH(JIWA)

%JUMLAH(JIWA)

%JUMLAH(JIWA)

%

1. Kalimantan Barat 566.947 25,98 1.615.322 74,02 2.182.269 100 32,20

2. Kalimantan Tengah 357.756 31,76 768.817 68,24 1.126.573 100 16,62

3. Kalimantan Selatan 693.317 38,39 1.112.624 61,61 1.805.941 100 26,654. Kalimantan Timur 983.397 59,17 678.644 40,83 1.662.041 100 24,53

KALIMANTAN 2.601.417 38,39 4.175.407 61,61 6.776.824 100 6,01Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.


Meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar tenagakerja di Wilayah Kalimantan merupakan tamatan pendidikan dasar dan menengah. Secara



mendominasi di semua provinsi, termasuk di Kalimantan Timur yang merupakan salah satu

basis industri nasional.

Tabel 4-8:


dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012)

NO PROVINSI

PENDIDIKAN

JUMLAH≤ SD SMTP

SMTAUMUM

SMTAKEJURUAN

DIPLOMAI/II/III/

AKADEMIUNIVERSITAS

1. Kalimantan Barat 62,23 15,77 12,47 4,36 2,23 2,94 100,002. Kalimantan Tengah 51,57 19,65 15,49 3,80 3,02 6,47 100,003. Kalimantan Selatan 54,35 17,64 14,28 5,38 2,90 5,45 100,004. Kalimantan Timur 36,21 15,68 22,32 12,27 3,42 10,10 100,00

KALIMANTAN 51,98 16,89 15,87 6,48 2,83 5,95 100,00Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2011.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan di Wilayah Kalimantan, sektor

pertanian merupakan lapangan usaha paling dominan, yakni mencapai 46,65 persen, sementara

lapangan usaha lainnya yang sudah berkembang adalah perdagangan, rumah makan dan hotel,

dan lapangan usaha jasa kemasyarakat. (Lihat Gambar 4.3).





Gambar 4-3.

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Kalimantan Menurut Lapangan Usaha

(Februari 2012)

Pertanian, 46.65%

Pertambangan dan

penggalian, 5.86%

Industri

pengolahan, 5.36%

Listrik, gas dan air

, 0.39%

Bangunan, 5.09%

Perdagangan, ruma

h makan, dan

hotel, 16.55%

Angkutan, perguda

ngan dan

komunikasi, 3.47%

Keuangan, asuransi

, usaha persewaan

, 1.71%

Jasa

kemasyarakatan, 1

4.92%


Lebih dari separuh penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan

Tengah menggantungkan pendapatan pada sector pertanian. Lapangan usaha perdagangan

menunjukkan persentase tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. dan

lapangan usaha jasa kemasyarakatan menunjukkan persentase tertinggi di Provinsi KalimantanTimur .

Tabel 4-9:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan UsahaDi Wilayah Kalimantan (Februari 2012)

No PROVINSILAPANGAN USAHA *)

JUMLAH1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kalimantan Barat 63,6 3,3 3,2 0,2 4,3 12,6 2,0 1,0 9,9 100,02 Kalimantan Tengah 53,5 6,4 2,5 0,3 4,7 13,3 3,1 1,2 15,0 100,03 Kalimantan Selatan 38,2 5,7 10,4 0,4 5,3 20,6 3,7 1,3 14,5 100,04 Kalimantan Timur 29,0 9,1 4,7 0,6 6,2 19,6 5,4 3,5 21,9 100,0

KALIMANTAN 46,6 5,9 5,4 0,4 5,1 16,5 3,5 1,7 14,9 100,0Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Keterangan*):1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan

perikanan,




5. Bangunan






Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di wilayah Kalimantan pada

Februari 2012 mencapai 358,8 ribu orang, berkurang sekitar100,88 ribu jiwa dibanding tahun2009. Sementara berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang sebesar 1,96





persen dibanding tahun 2009. Pengangguran terbuka di wilayah Kalimantan meliputi 4,71persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia. Penurunan jumlah pengangguran terbukatertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Timur .

Tabel 4-10

Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah KalimantanTahun 2009 dan 2012 (Februari)

NO. PROVINSI

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA(JIWA)

TINGKAT PENGANGGURANTERBUKA (%)

TAHUN2.009

TAHUN2.012

∆('12-'09)TAHUN2.009

TAHUN2.012

∆('12-'09)

1. Kalimantan Barat 127.186 75.762 -51.424 5,63 3,36 -2,272. Kalimantan Tengah 49.008 31.415 -17.593 4,53 2,71 -1,823. Kalimantan Selatan 118.406 81.493 -36.913 6,75 4,32 -2,434. Kalimantan Timur 165.087 170.138 5.051 11,09 9,29 -1,80

KALIMANTAN 459.687 358.808 -100.879 6,99 5,03 -1,96Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Berdasarkan distribusi pengangguran terbuka pada tahun 2012, sebagian besar berada

di perkotaan. Penyebaran pengangguran terbuka di Wilayah Kalimantan menurut provinsi,

penyebaran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, dan terrendah di Provinsi

Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki konsentrasi

pengangguran terbuka di perdesaan, sementara di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan

Selatan memiliki konsentrasi di perkotaan.

Tabel 4-11:

Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan

di Wilayah Kalimantan (Februari 2012)

NO. PROVINSI/WILAYAHPERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)

% WIL .JUMLAH(JIWA)

%JUMLAH(JIWA)

%JUMLAH(JIWA)

%

1. Kalimantan Barat 37.334 49,28 38.428 50,72 75.762 100 21,112. Kalimantan Tengah 11.584 36,87 19.831 63,13 31.415 100 8,763. Kalimantan Selatan 50.324 61,75 31.169 38,25 81.493 100 22,714. Kalimantan Timur 118.473 69,63 51.665 30,37 170.138 100 47,42

KALIMANTAN 217.715 60,68 141.093 39,32 358.808 100 100,00Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.


di wilayah Kalimantan pada tahun 2012, didominasi oleh kelompok berpendidikan SMTA(Umum/Kejuruan) dan berpendidikan <SD. Pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan

terakhir Universitas, tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Lihat Tabel

4-12.





Tabel 4-12:


yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012)

NO. PROVINSI


JUMLAH

≤ SD SMTPSMTA

UMUM/KEJURUAN

DIPLOMAI/II/III/

AKADEMI

UNIVERSITAS

1. Kalimantan Barat 32,09 14,35 34,22 3,73 15,61 100,002. Kalimantan Tengah 42,19 10,09 38,61 1,95 7,16 100,003. Kalimantan Selatan 35,07 15,90 34,75 1,09 13,19 100,004. Kalimantan Timur 24,95 22,33 43,52 4,24 4,97 100,00

KALIMANTAN 30,26 18,11 39,13 3,21 9,27 100,00


4.2.3. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di Wilayah Kalimantan

selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan. Hal ini dapat diindikasikan oleh





Umur Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan estimasi Umur Harapan Hidup (UHH)

antarprovinsi di wilayah Kalimantan selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan,

sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional. Estimasi UHH antarprovinsi di wilayah

Kalimantan tahun 2010 sebanyak 2 provinsi telah berada di atas UHH nasional, kecuali di

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi dengan UHH tertinggi

berada di Kalimantan Timur, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Selatan. Lihat Gambar 4-4.

Gambar 4-4:

Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2007-2010

70,2

71,7

68,4

72,572,0

69,2

73,2

70,470,9

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.073.0

74.0

Kalimantan

Barat

Kalimantan

Tengah

Kalimantan

Selatan

Kalimantan

Timur

T a h u n UHH Provinsi tahun 2007















Pada tahun 2011, persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medisantarprovinsi di wilayah Kalimantan, dapat ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur yang berada di atas angka nasional (81,3 persen), sementara Provinsi

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih berada di bawah persentase nasional.

Persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis tertinggi berada di Provinsi

Kalimantan Timur, sementara terrendah di Provinsi Kalimantan Barat.


NO. PROVINSI


DOKTER BIDAN

TENAGA

MEDISLAINNYA


1. Kalimantan Barat 8,0 54,6 1,4 63,9 35,1 0,9 36,0

2. Kalimantan Tengah 8,0 60,0 1,7 69,8 29,9 0,3 30,2

3. Kalimantan Selatan 11,0 70,2 0,6 81,8 18,0 0,2 18,2

4. Kalimantan Timur 25,0 62,3 1,4 88,6 10,6 0,7 11,3

INDONESIA 16,9 63,7 0,7 81,3 17,3 1,2 18,6

Sumber: SUSENAS, 2011, BPS

4.2.4. Pendidikan

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)di Provinsi Kalimanan Selatan danKalimantan Timur selama periode 2009-2011 menunjukkan peningkatan, sementara di ProvinsiKalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tidak menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, diProvinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur telah berada di atas RLS nasional,sementara Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan masih berada di bawah angkanasional. RLS tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan RLS terrendah terdapat diProvinsi Kalimantan Barat. Lihat Tabel 4-15:

Tabel 4-15:Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun

2009 dan 2011.

NO. PROVINSI

RATA-RATA LAMA SEKOLAH(TAHUN)

ANGKA MELEK HURUF (%)

2009 2.011 ∆ ('11-'09) 2009 2011 ∆ ('11-'09)

1. Kalimantan Barat 6,8 6,8 - 89,7 90,03 0,33

2. Kalimantan Tengah 8,0 8,0 - 97,39 96,86 -0,53

3. Kalimantan Selatan 7,5 7,6 0,1 95,41 95,66 0,25

4. Kalimantan Timur 8,9 9,1 0,2 96,89 96,99 0,1

NASIONAL 7,7 7,9 0,2 92,58 92,81 0,23






Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) antarprovinsi selama periode 2009-2011 diWilayah Kalimantan, sebagian besar menunjukkan perubahan positif, kecuali di ProvinsiKalimantan Tengah. Pada tahun 2011, hanya Provinsi Kalimantan Barat yang masih memilikiAMH di bawah rata-rata nasional (92,81%). AMH tertinggi terdapat di Provinsi KalimantanTimur, sementara terrendah di Provinsi Kalimantan Barat. lihat Tabel 4-15:

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Kalimantanpada tahun 2009-2011, umumnya menunjukkan perkembangan negatif pada kelompok Usia 7-12 tahun. Perkembangan negatif lainnya terjadi pada kelompok usia 13-15 tahun di KalimantanBarat dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2011, Kalimantan Timur menunjukkan APS tertinggidiseluruh kelompok usia dan mencapai di atas rata-rata nasional, sementara terrendah padakelompok usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, kemudianpada kelompok usia 13-15 tahun di provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4-16:Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2009,2011.

NO PROVINSI2009 2011 ∆ ('11-'09)

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1. Kalimantan Barat 96,94 83,92 49,83 96,19 83,67 49,89 (0,75) (0,25) 0,06

2. Kalimantan Tengah 98,50 86,64 53,65 98,10 85,64 54,33 (0,40) (1,00) 0,68

3. Kalimantan Selatan 97,59 79,83 49,43 97,62 82,89 54,08 0,03 3,06 4,65

4. Kalimantan Timur 98,42 91,55 64,07 98,68 92,78 67,60 0,26 1,23 3,53

INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69


4.2.5. KemiskinanPenduduk miskin di wilayah Kalimantan pada tahun 2012 mencapai 954,6 Ribu jiwa,


sebesar 6,69 persen.Tingkat kemiskinan tersebut berada di bawah tingkat kemiskinan nasional

(11,96%). Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun,

sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Gambar 4-6:Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan, Tahun 2006-

2012

1,441.2 1,352.9 1,214.1 1,015.9 1,018.0 969.5 954.6

11.6810.37

9.147.49 7.35 6.93 6.69

16.48 16.5815.42

14.15 13.3312.49 11.96

0

500

1000

1500

2000

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Ribu Jiwa

Jumlah Penduduk Miskin Wil

Kalimantan

% Penduduk Miskin Wil

Kalimantan

% Penduduk Miskin Nasional








Tabel 4-19:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan menurut Perdesaan danPerkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

NO PROVINSI JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)

PERSERTASE PENDUDUK MISKIN

(%)

Kota DesaKota +Desa

Kota DesaKota +Desa

1. Kalimantan Barat 80,39 282,92 363,31 5,98 9,11 8,172. Kalimantan Tengah 32,39 115,66 148,05 4,26 7,64 6,513. Kalimantan selatan 58,17 131,70 189,88 3,68 6,07 5,064. Kalimantan Timur 95,20 158,13 253,34 4,05 11,01 6,68

KALIMANTAN 266,15 688,41 954,58 4,41 8,37 6,69NASIONAL 10.647,25 18.485,20 29.132,43 8,78 15,12 11,96Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), sebagai

ukuran kualitas hidup manusia, seluruh provinsi di Kalimantan memperlihatkan peningkatan di

selama periode 2006-2010. Pada tahun 2010, IPM antarprovinsi di Wilayah Kalimantan yang

berada di atas IPM nasional adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-

masing dengan IPM sebesar 74,64 dan 75,56. IPM terrendah terdapat di Provinsi Kalimantan

Barat sebesar 69,92.Berdasarkan nilai ranking IPM antarprovinsi di Indonesia, Provinsi-

provinsi yang termasuk 10 besar IPM adalah Provinsi Kalimantan Timur (Ranking 5) dan

Kalimantan Tengah ranking ke-7.

Tabel 4-20:

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2006-2010

Sumber: BPS 2011

NO.PROVINSI/WILAYAH

IPM Peringkat

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1. Kalimantan Barat 67,08 67,53 68,17 68,79 69,15 28 29 29 28 28

2.Kalimantan

Tengah73,40 73,49 73,88 74,36 74,64 5 7 7 7 7

3.Kalimantan

Selatan67,75 68,01 68,72 69,30 69,92 26 26 26 26 26

4. Kalimantan Timur 73,26 73,77 74,52 75,11 75,56 6 5 5 5 5

IPM NASIONAL 70,10 70,59 71,17 71,76 72,27







pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur adalah sektor kontruksi, perdagangan dan

restoran, dan sektor keuangan (Tabel 4-23).

Tabel 4-23:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan menurut Lapangan Usaha

ADHK 2000, Tahun 2010 (Persen)

NO. LAPANGAN USAHAKALIMANTAN

BARATKALIMANTAN

TENGAHKALIMANTAN

SELATANKALIMANTAN

TIMUR

1. Pertanian 2.62 1.73 1.93 4.922. Pertambangan & Penggalian 28.35 14.59 9.75 6.993. Industri Pengolahan 2.46 7.51 3.27 -2.314. Listrik, Gas & Air 5.10 5.98 8.02 5.225. Konstruksi 7.57 7.21 6.38 12.316. Perdagangan, Hotel & Restoran -6.00 7.54 7.18 10.787. Pengangkutan & Komunikasi 23.54 6.15 6.71 9.23

8.Keuangan, Real Estate & JasaPerusahaan

20.41 18.66 8.63 10.01

9. Jasa-Jasa 8.02 5.47 8.01 7.49

Sumber: Badan Pusat Statistik, tahun 2010,

Secara keseluruhan, perekonomi Wilayah Kalimantan masih ditopang oleh tiga lapangan

usaha utama, yakni pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian. Namun demikian

penyebaran sumber daya alam pertambangan tidak merata antardaerah. Di luar ketiga sektor

utama tersebut, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga memiliki peran yang besar.

Struktur perekonomian wilayah tersebut relatif tidak mengalami pergeseran yang berarti

selama periode 2005-2011.

Gambar 4-7:

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Kalimantan Atas DasarHarga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011. (dalam persen)

Struktur Ekonomi Tahun 2005 Struktur Ekonomi Tahun 2011

Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2010

Sementara distribusi perekonomi menurut provinsi, terlihat secara keseluruhan sektor

pertanian dan sektor perdagangan masih sektor andalan di Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun, sektor pertambangan hanya menjadi andalan di





Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dan sektor industri pengolahan di

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Tabel 4-24:Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011, (persen)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kalimantan Barat 25,05 2,03 17,98 0,49 9,96 22,57 7,40 4,81 9,71

2 Kalimantan Tengah 28,47 9,56 7,41 0,68 5,52 20,81 8,23 5,88 13,44

3 Kalimantan Selatan 20,10 24,42 9,19 0,57 5,85 15,36 8,78 5,04 10,69

4 Kalimantan Timur 5,71 50,29 23,36 0,26 2,64 7,85 3,59 2,38 3,92

KALIMANTAN 11,61 38,13 19,69 0,36 4,12 11,56 5,05 3,28 6,21

Dalam pembentukan PDRB Wilayah, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan

Kalimantan Selatan memiliki peran yang relatif besar, yakni mencapai sekitar 90 persen

terhadap PDRB Kalimantan. di sisi lain, peran Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang dari

10 persen. Disisi lain peran Provinsi Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional

mencapai 6,49 persen.

Tabel 4-25:

Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Kalimantan dan Total 33

Provinsi Tahun 2011, (dalam persen)

NO. ProvinsiPDRB ADHB (Rp.

Juta)

Share Terhadap

Pulau (%)

Share Terhadap

Nasional (%)

1 Kalimantan Barat 66.780.221,81 11,62 1,11

2 Kalimantan Tengah 49.072.507,10 8,54 0,82

3 Kalimantan Selatan 68.234.880,55 11,87 1,13

4 Kalimantan Timur 390.638.541,18 67,97 6,49

KALIMANTAN 574.726.150,64 100,00 9,55Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2011

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB perkapita provinsi di Kalimatan meningkat

selama kurun waktu 2007-2010. Sementara jika perbandingkan PDRB perkapita antarprovinsi

di Kalimantan menunjukan adanya kesenjangan yang cukup tinggi, dimana ketimpangan ini

disebabkan tingginya PDRB perkapita Kalimantan Timur. Sementara beberapa provinsi

memiliki PDRB perkapita sangat rendah atau berada di bawah rata-rata PDRB perkapita Pulau

Kalimantan dan PDB perkapita nasional kecuali Kalimantan Timur. Perkembangan PDRB

perkapita provinsi di Wilayah Kalimantan disajikan pada Tabel 4-26.

sumber: BPS, tahun 2011

Keterangan:

1=Pertanian 5= Konstruksi2= Pertambangan & Penggalian 6= Perdagangan, Hotel & Restoran3= Industri Pengolahan 7= Pengangkutan & Komunikasi4= Listrik, Gas & Air 8= Keuangan & Jasa Perusahaan

9= Jasa-Jasa





Tabel 4-26:


di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2010, (dalam Ribu Rupiah)

NO. PROVINSI 2007 2008* 2009** 2010

1 Kalimantan Barat 10.166 11.394 12.471 13.757

2 Kalimantan Tengah 13.771 15.767 17.367 9.243

3 Kalimantan Selatan 11.611 13.276 14.638 6.142

4 Kalimantan Timur 73.601 101.533 88.920 90.331

KALIMANTAN 26.328 34.312 32.350

NASIONAL 17.360 21.424 23.913 27.084Catatan*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara



Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Kalimantan pada tahun 2011 didominasi

oleh komponen Ekspor, yaitu mencapai 90 Persen dari total PDB. Sementara untuk distribusikomponen permintaan disetiap provinsi paling besar adalah komponen ekspor, impor, dankonsumsi rumah tangga.

Tabel 4-27:


Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku


RUMAHTANGGA


KONSUMSIPEMERINTAH


EKSPOR IMPOR

1 Kalimantan Barat 52.95 0.90 15.54 7.82 0.35 26.68 24.23

2 Kalimantan Tengah 44.70 1.21 16.64 43.39 4.87 44.56 55.38

3 Kalimantan Selatan 46.56 0.46 15.02 20.51 (3.54) 71.69 50.714 Kalimantan Timur 12.67 0.23 5.13 13.18 0.76 11.19 43.15

KALIMANTAN 24.11 0.42 8.49 18.33 0.55 90.99 42.89


Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, seluruh komponen permintaan tumbuhpositif, kecuali untuk perubahan stok. Pertumbuhan PMTB, konsumsi pemerintah, dan LembagaSwasta Nirlaba memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4-28 :Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011,

(persen)NO. JENIS PENGGUNAAN

TAHUN RATA-RATA/AVERAGE

2007-20112007 2008 2009 2010*) 2011**)

1. Konsumsi Rumah Tangga 4,22 5,65 5,42 5,84 5,80 5,392. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 5,00 5,59 9,24 6,21 6,72 6,553. Konsumsi Pemerintah 8,59 4,25 11,61 7,54 7,29 7,864. PMTB 7,15 9,38 5,12 6,95 7,82 7,285. Perubahan Stock (490,35) 160,03 (71,31) 201,59 (10,57) (42,12)6. Ekspor Barang & Jasa 3,05 6,82 (3,71) 9,14 5,56 4,177. Impor Barang & Jasa (1,29) 7,72 (4,89) 13,40 8,64 4,72

Catatan*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumber: BPS, tahun 2012





Sementara perekonomian dari sisi permintaan untuk setiap provinsi, secara

keseluruhan pertumbuhan komponen pengeluaran tumbuh positif, kecuali komponen untuk

perubahan persediaan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan tumbuh negatif.

Pertumbuhan ekspor tertinggi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sementara

pertumbuhan terdapat di seluruh provinsi kecuali di Kalimantan Timur.

Tabel 4-29:


Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000


RUMAHTANGGA


KONSUMSIPEMERINTAH


EKSPOR IMPOR

1. Kalimantan Barat 6,00 6,84 2,03 7,52 (2,15) 13,80 14.32

2. Kalimantan Tengah 5,39 10,64 8,70 11,55 57,40 11,67 15.42

3. Kalimantan Selatan 5,43 6,49 7,62 8,47 (13,08) 8,31 13.86

4. Kalimantan Timur 6,12 4,72 6,50 6,30 4,03 4,06 5.80

KALIMANTAN 5.80 6,72 6,16 7,82 (2.862,04) 5,56 8,64



Nilai realisasi investasi PMA Wilayah Kalimantan pada tahun 2011 tercatat sekitar

1.918 juta US$ atau sekitar 9,85% dari total realisasi PMA nasional, namun lebih rendah

dibandingkan nialai realisasi tahun 2010. Distribusi nilai realisasi PMA di Kalimantan tidak

merata, relaisasi PMA terbesar di Provinsi Kalimantan Timur (31,4%) dari realisasi investasiPMA di Wilayah Kalimantan.

Tabel 4-30:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi

di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011.

NO. PROVINSINILAI INVESTASI (JUTA US$) SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2007 2008 2009 2010 2011


2. Kalimantan Tengah 77,6 62,7 4,9 546,6 543,7 2,79 28,3


4. Kalimantan Timur 152,0 12,5 79,9 1092,2 602,4 3,09 31,4

KALIMANTAN 300,6 115,2 284,4 2.011,4 1.918,9 9,85 100,0


Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2011 sebesar 13.467,4 miliyar rupiah atau sekitar

17,09 persen dari total investasi PMDN nasional, realisasi PMDN tahun 2011 lebihh rendah

dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi PMDN terbesar di Provinsi Kalimantan Timur (48,8

%), sementara paling rendah di Provinsi Kalimantan Barat (10,4%) dari total relaisasi PMDN

Wilayah Kalimantan.





Tabel 4-31:Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi

di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011.

NO. PROVINSI NILAI INVESTASI (RP. MILIAR) SHARE(%)

NASIONAL

SHARE(%)

PULAU2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Kalimantan Barat 80,3 287 248,1 517,1 1.171,7 1.404,0 1,78 10,4

2. Kalimantan Tengah 1.198,60 447 681,9 1.464,2 3.507,7 3.376,0 4,28 25,1

3. Kalimantan Selatan 1.010,10 384 592,7 870,9 2015 2.118,3 2,69 15,7

4. Kalimantan Timur 247,1 440 298,7 82,2 7.881,3 6.569,1 8,33 48,8

KALIMANTAN 2.536,1 1.558 1.821,4 2.934,4 14.575,7 13.467,4 17,09 100,0



Perdagangan Ekspor

Perkembangan perdagangan ekspor non migas Wilayah Kalimantan dalam lima

tahun terkahir (2006-2010) menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010,

peranan ekspor Kalimantan sebesar 15,81 persen terhadap nilai ekspor non migas nasional,

dengan ekspor terbesar berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sementara

untuk perkembangan nilai ekspor non migas setiap provinsi dalam lima tahun terakhir rata-

rata meningkat, kecuali provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Penurunan nilai

ekspor di Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2007 dan 2008, dan Kalimantan Barat terjadi

penurunan nilai ekspor tahun 2008 dan 2009.

Tabel 4-32:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan


NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PERAN.

(%)

2010 2010


2. Kalimantan Tengah 179,2 165 158,8 327,4 443,1 2,16 0,34

3. Kalimantan Selatan 2.361,2 2.749,5 3.754,6 5.608,2 6.373,3 31,07 4,91

4. Kalimantan Timur 4.657,3 4.856,8 5.792,9 8.745,3 12.775,8 62,28 9,85

KALIMANTAN 7.818,4 8.500,1 10.299,4 15.217,4 20.514,3 100.00 15,81


Perdagangan Impor

Perkembangan nilai impor non migas Wilayah Kalimantan dalam lima tahun terakhir

menunjukan terjadinya peningkatan untuk setiap tahunnya. Pada Tahun 2010, peranan nilai

impor non migas Wilayah Kalimantan tercatat sekitar 2,15 persen terhadap nilai impor non

migas nasional, dengan nilai impor non migas terbesar Kalimantan Timur dan Kalimantan

Selatan.





Tabel 4-33:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan


NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN

(%)

PERAN

(%)

2010 2010

1. Kalimantan Barat 72,5 81,6 89 53,8 106,8 4,59 0.10

2. Kalimantan Tengah 27,1 42,7 38,6 34,5 56,4 2,42 0.05

3. Kalimantan Selatan 812,9 227,2 246,8 448,2 416,6 17,91 0.38

4. Kalimantan Timur 1.195,2 835,4 1.755,5 1.622,3 1.746,7 75,08 1.61

KALIMANTAN 2.107,7 1.186,9 2.129,9 2.158,8 2.326,5 100,00 2,15



Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Kalimantan dari tahun 2006 hingga tahun

2010 memiliki surplus perdagangan dan meningkat dari tahun ke tahun, dengan surplus

perdagangan terbesar terjadi pada tahun 2010. Pada tahun 2010, seluruh provinsi megalami surplus

perdaggangan, surplus perdagangan terbesar yaitu provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan

Selatan.

Tabel 4-34:

Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Kalimantan dari tahun 2006-2010.

No. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

1. Kalimantan Barat 548,2 647,2 504,1 482,7 815,3

2. Kalimantan Tengah 152,1 122,3 120,2 292,9 386,7

3. Kalimantan Selatan 1.548,3 2.522,3 3.507,8 5.160 5.956,7

4. Kalimantan Timur 3.462,1 4.021,4 4.037,4 7.123 1.1029,1

KALIMANTAN 5.710,7 7.313,2 8.169,5 13.058,6 18.187,8



Sektor unggulan masing-masing provinsi di wilayah Kalimantan yang memberikan

multiplier output terbesar atau dampak output total dari dampak regional dan interregional

terhadap perekonomian daerah di setiap provinsi (analisis IRRIO 2005, Bappenas), antara lain

adalah: (1) Kalimantan Barat, Industri makanan minuman, Angkutan Air, Angkutan Udara,

Industri barang kayu, rotan dan bambu, Bangunan, Peternakan dan hasil-hasilnya, dan Hotel

dan Restoran.; (2) Kalimantan Tengah Angkutan Udara (2.463), Industri tekstil dan produk

tekstil, Listrik, gas dan air bersih, industri lainnya, Industri pulp dan kertas, Bangunan,

Industri barang kayu, rotan dan bambu, Hotel dan Restoran, Angkutan Air, Industri makanan

minuman, dan Industri kelapa sawit; (3) Kalimantan Selatan, Industri karet dan barang dari

karet, Industri barang kayu, rotan dan bambu, Industri makanan minuman, Angkutan Udara,

Listrik, gas dan air bersih, Angkutan Air, Industri tekstil dan produk tekstil, Hotel dan Restoran,

Bangunan, Industri lainnya; dan (4) Kalimantan Timur, industri makanan minuman, Angkutan





Udara, Listrik, gas dan air bersih, Hotel dan Restoran, Industri alat angkutan dan perbaikiannya,

Industri barang kayu, rotan dan bambu, Angkutan Air, Peternakan dan hasil-hasilnya, Industri

tekstil dan produk tekstil, dan Industri petrokimia.

Tanaman Pangan

Perkembangan produksi padi di Wilayah Kalimantan dari tahun 2007-2012mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 produksi padi Kalimantan mencapai

sekitar 4.711.780 ton atau sekitar 6,87 persen dari produksi padi nasional, dengan rata-rata

produktivitas 3,55 ton/ha. Sementara untuk luas panen tercatat sekitar 1.328.878 ha atau

sekitar 9,89 persen terhadap luas panen padi nasional.

Tabel 4-35:

Perkembangan Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Padi

Di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2012


(TON/HA)

2007 4.309.101 1.290.827 3,34

2008 4.384.490 1.293.945 3,39

2009 4.392.112 1.269.655 3,46

2010 4.422.961 1.296.488 3,41

2011 4.520.406 1.289.305 3,51

2012 4.711.780 1.328.878 3,55Sumber: BPS 2011

Peyebaran produksi dan luas panen padi terbesar di Wilayah Kalimantan terdapat di

Provinsi Kalimantan dan Kalimantan Barat. Sementara untuk tingkat produktivitas padi

tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sedangkanproduktivitas padi terrendah di Kalimantan Tengah.

Tabel 4-36:


di Wilayah Kalimantan Tahun 2012

NO. PROVINSI LUAS PANEN(HA) PRODUKTIVITAS(KU/HA) PRODUKSI(TON)

1. Kalimantan Barat 456.114 3,10 1.415.8542. Kalimantan Tengah 230.844 2,83 653.9143. Kalimantan Selatan 495.873 4,16 2.064.5354.

Kalimantan Timur 146.047 3,95 577.477Kalimantan 1.328.878 3,55 4.711.780


Perkembangan tanaman palawija di Wilayah Kalimantan, jenis tanaman palawija

dengan produksi dan luas panen paling besar adalah Jagung dan ubi kayu, namun

perkembangan produksi dari kedua komoditas tersebut dari tahun 2007-2011 kecenderungan

menuru. Pada tahun 2012, produksi jagung dan ubi kayu lebih rendah dibandingkan terhadap

produksi tahun sebelumnya (lihat Tabel 4-37).





Tabel 4-37 :

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2012

TAHUN JAGUNGKACANG

HIJAUKACANGTANAH

KEDELAIUBI

JALARUBI KAYU

PRODUKSI (TON)2007 260.208 3.874 24.231 3.800 84.499 511.964

2008 295.248 3.333 22.370 9.818 80.299 502.451

2009 301.286 4.264 21.240 10.275 84.413 488.624

2010 306.021 3.743 20.055 11.985 74.730 440.650

2011 297.969 3.884 21.419 14.373 84.627 478.666

2012 296.653 3.450 16.480 9.443 62.950 385.770

PERKEMBANGAN LUAS PANEN (HA)

2007 64.840 4.309 21.226 4.739 8.919 36.164

2008 70.429 3.469 19.445 8.389 8.909 35.601

2009 72.243 4.689 18.499 8.870 9.112 33.7722010 75.518 4.223 17.136 9.537 8.105 30.130

2011 73.336 4.264 18.080 11.153 9.169 32.672

2012 75.653 3.936 13.253 7.244 6.515 25.430


Produksi dan luas panen jagung dan ubi kayu terbesar di Wilayah Kalimantan terdapat

di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Sementara untuk produksi ubi kayu di

Kalimantan dan Kalimantan Selatan. Untuk tanaman palawija lainnya yang memiliki produksi

cukup besar adalah ubi jalar dan kacang tanah dengan produksi paling besar terdapat di

Kalimantan Selatan (lihat Tabel 4-38)

Tabel 4-38:

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2012. (ton)

PRODUKSI (TON)

PROVINSI JAGUNGKACANG

HIJAUKACANGTANAH

KEDELAI UBI JALAR UBI KAYU

Kalimantan Barat 169.775 1.719 1.753 2.069 11.576 141.915

Kalimantan Tengah 9.345 138 780 2.118 8.777 49.707

Kalimantan Selatan 109.719 960 12.204 3.594 24.017 102.160Kalimantan Timur 7.814 633 1.743 1.662 18.580 91.988

Kalimantan 296.653 3.450 16.480 9.443 62.950 385.770

LUAS PANEN (HA)

PROVINSI JAGUNG KACANG HIJAU KACANG TANAH KEDELAI UBI JALAR UNI KAYU

Kalimantan Barat 47.873 2.269 1.287 1.502 1.435 9.303

Kalimantan Tengah 3.237 168 695 1.827 1.234 4.199

Kalimantan Selatan 21.425 889 9.841 2.669 1.930 6.593

Kalimantan Timur 3.118 610 1.430 1.246 1.916 5.335

Kalimantan 75.653 3.936 13.253 7.244 6.515 25.430






Tanaman Perkebunan

Jenis perkebunan terbesar di Wilayah Kalimantan adalah tanaman kelapa sawit dan

karet. Perkembangan produksi dari kelapa sawit dan karet dari tahun 2007-2011 cenderung

meningkat dan merupakan penghasil terbesar kedua setelah Wilayah Sumatera. Sementara

untuk produksi karet mencapai 609.667 ton per tahun meningkat dari tahun sebelumnya.Tabel 4-39:

Perkembangan Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Wilayah Kalimantan

Tahun 2005-2011, (Ton)PERKEMBANGAN PRODUKSI (TON)

TAHUN KAKAO KARET KELAPA KELAPA SAWIT KOPI

2005 27.662 499.760 211.189 2.074.389 15.8772006 29.549 574.804 221.267 3.069.278 14.5452007 27.024 600.285 213.721 3.107.773 14.2432008 26.743 599.063 210.145 3.114.243 13.4222010 12.872 568.813 204.461 3.600.084 10.8622011 - 609.667 207.140 4.987.782 8.184

PERKEMBANGAN LUAS PANEN (HA)

TAHUN KAKAO KARET KELAPA KELAPA SAWIT KOPI

2005 50.150 806.975 286.979 1.152.129 48.7812006 53.454 822.746 298.306 1.545.202 47.2402007 46.804 841.522 285.218 1.664.887 43.7382008 47.826 844.820 279.312 2.070.167 42.8012010 47.101 849.495 276.915 2.643.912 40.9852011 - 852.092 269.208 2.606.373 37.941

Sentra produksi dan luas areal kelapa sawit dan karet terbesar di Wilayah Kalimantan

terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Untuk komoditas lainnya yang memiliki

produksi cukup besar adalah kelapa dengan produksi terbesar di Kalimantan Barat danKalimantan Tengah (Tabel 4-40).

Tabel 4-40:

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2008, (Ton)

PRODUKSI

PROVINSI KELAPA SAWIT KARET KELAPA KOPI

Kalimantan Barat 1130998 269568 78769 3473

Kalimantan Tengah 2316020 200707 74994 1359

Kalimantan Selatan 718505 111250 31408 1310

Kalimantan Timur 822259 28142 21969 2042

KALIMANTAN 4987782 609667 207140 8184

LUAS AREAL


Kalimantan Barat 783732 389997 108120 14035

Kalimantan Tengah 974813 266028 82574 5871

Kalimantan Selatan 375859 135040 48642 5860

Kalimantan Timur 471969 61027 29872 12175

KALIMANTAN 2606373 852092 269208 37941






Peternakan

Populasi ternak terbesar di Kalimantan adalah jenis sapi potong, kambing dan babi,

perkembangan jumlah populasi dari ketiga jenis ternak tersebut menurun. Penyebaran populasi

ternak sapi potong di wilayah Kalimantan terdapat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur, penyebaran pupulasi untuk ternak kambing terbesar terdapat di Kalimantan Selatan danKalimantan Timur, dan penyebaran Babi terbesar terdapat di Kalimantan Timur dan

Kalimantan Selatan

Tabel 4-41:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Kalimantan Tahun 2005-2011

TAHUNSAPI

POTONGSAPI


2005 471.713 152 305.667 8.557 74.149 751.009 8012006 491.625 166 309.786 8.860 70.884 460.401 8372007 518.048 168 334.112 8.936 71.509 1.028.251 8062008 537.866 297 247.405 5.206 75.126 924.413 7322009 550.498 310 366.537 9.622 75.712 958.857 7362010 591.096 175 407.585 6.820 66.848 110.660 4952011 229.439 142 197.960 4.782 31.877 104.980 363


.

Tabel 4-42:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011

NO. PROVINSISAPI

POTONGSAPI

PERAHKAMBING DOMBA KERBAU KUDA BABI

1.Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 02. Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0

3. Kalimantan Selatan 138691 110 131140 3913 23843 231 6,4604. Kalimantan Timur 90748 32 66820 869 8034 132 98,520

KALIMANTAN 229439 142 197960 4782 31877 363 104,98Sumber: BPS 2011

Sementara untuk populasi ternak unggas tahun 2011 di wilayah Kalimantan, populasi

ternak unggas terbesar adalah ayam ras pedagging. Sebaran populasi ayam ras pedaging dan

ayam buras terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Tabel 4-43:Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011

NO. PROVINSI AYAM RASPEDAGING

AYAM RASPETELUR

AYAMBURAS

ITIK

1. Kalimantan Barat 0 0 0 02. Kalimantan Tengah 0 0 0 03. Kalimantan Selatan 41.969,98 2.916,13 14.344,42 4.605,34. Kalimantan Timur 39.772,92 1.253,23 5.398,19 222,8

KALIMANTAN 81.742,9 4.169,36 19.742,61 4.828,1Sumber: BPS 2010






Produksi perikanan dan kelautan di Wilayah Kalimantan terdiri dai perikanan tangkap

dan perikanan budidaya. Produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap

laut, perkembangan produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu 2007-2010 rata-rata

kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum terbesar diKalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tabel 4-44).

Tabel 4-44:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi

di Wilayah Kalimantan Tahun 2005 dan 2010

P R O V I N S IPERIKANAN TANGKAP LAUT PERAIRAN UMUM

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1 Kalimantan Barat 65.828 75.998 77.442 86.255 7.795 7.655 9.035 9.666

2 Kalimantan Tengah 48.570 48.162 47.359 52.123 39.417 40.803 38.545 40.157

3 Kalimantan Selatan 98.684 106.484 109.330 115.555 53.563 49.518 45.899 62.468

4 Kalimantan Timur 95.740 92.176 93.762 115.601 35.549 33.557 34.445 44.108

KALIMANTAN 308.822 322.820 327.893 369.534 136.324 131.533 127.924 156.399



perikanan budidaya di Wilayah Kalimantan antar tahun 2005 dan 2010 rata-rata meningkat.

Produksi perikanan budidaya terbesar di Kalimantan adalah jenis budidaya tambak, budidaya

kolam, dan budidaya laut. Produksi budidaya tambak terbesar terdapat di Kalimantan Timur,

produksi budidaya kolam di Kalimantan Selatan, dan produksi budidaya laut Kalimantan Timur

(Tabel 4-45).

Tabel 4-45:

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2005 dan 2010

P R O V I N S IBUDIDAYA LAUT TAMBAK KOLAM KARAMBA

JARING APUNG

SAWAH

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

1 Kalimantan Barat 9.047 197 1.864 12.889 1.532 4.509 3.027 7.390 30 2.213 - 2

2 Kalimantan Tengah - 300 1.808 4.031 863 8.706 3.359 11.228 - 294 129 175

3 Kalimantan Selatan 505 1.502 5.316 15.378 3.282 31.329 4.293 12.019 212 2.945 117 288

4 Kalimantan Timur 81 55.995 26.978 53.517 567 2.060 18.627 35.905 - - 27

KALIMANTAN 9.633 57.994 35.966 85.814 6.244 46.604 29.306 6.653 242 5.452 246 492

Keterangan : Data Potensi dan Realisasi adalah 2008; P=Potensi; R=Realisasi/pemanfaatan







Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di wilayahKalimantan, meliputi jalan nasional sepanjang 6.364 km, Jalan Provinsi sepanjang 5.730 km, dan

Jalan Kabupaten/kota sepanjang 40.699 km. Jalan terpanjang antarprovinsi di wilayah

Kalimantan berada di Kalimantan Barat yang meliputi 28 persen. Perkembangan total panjang

jalan dalam periode 2008-2010 meningkat sepanjang 8.070 Km, dengan peningkatan tertinggi

berasal dari jalan kabupaten yaitu sepanjang 5.422 Km.

Tabel4-46:

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Kalimantan

NO. PROVINSI

PANJANG JALAN (KM)

JALAN

NASIONALJALAN PROVINSI

JALAN

KABUPATEN/

KOTA

TOTAL

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

1. Kalimantan Barat 1.575 1.665 628 1.656 11.049 11.686 13.252 15.007

2. Kalimantan Tengah 1.715 1.715 772 1.708 9.367 10.921 11.854 14.344

3. Kalimantan Selatan 876 866 898 812 8.057 9.265 9.831 10.943

4. Kalimantan Timur 1.540 2.118 1.442 1.554 6.804 8.827 9.786 12.499

KALIMANTAN 5.706 6.364 3.740 5.730 35.277 40.699 44.723 52.793



jalan (Road Density ) pada tahun 2010, kerapatan jalan di Wilayah Kalimantan sebesar 0,10

Km/Km², lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 Km/Km². Kerapatan

jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,28 Km/Km²,

dan terrendah di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,06 Km/Km².





Gambar 4-8:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) AntarProviinsi Di Wilayah Kalimantan



PU, Agustus 2010), kualitas jalan Nasional Tidak Mantap di wilayah Kalimantan cenderung

meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan

6.317,63 Km sebanyak 1.548 Km kondisinya Tidak Mantap. Jalan Tidak Mantap tersebut sebesar

47,41 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 52,59 persen Rusak Berat.

Gambar 4-9:

Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Kalimantan (Km)






Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di Provinsi

Kalimantan Barat yaitu meliputi panjang 612,07 Km (36,73% dari total panjang jalan), dengan

komposisi 66,6 persen Rusak Ringan dan 33,4 persen Rusak Berat. Berikutnya di Provinsi

Kalimantan Tengah dengan panjang jalan Tidak Mantap sepanjang 573,97 Km (34,43%), dengan

komposisi sebesar 8,44 persen Rusak Ringan dan 91,56 persen Rusak Berat. Sementara kondisi

jalan Nasional Tidak Mantap terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sepanjang25,56 Km atau 2,95 persen dari total panjang jalan, dengan komposisi 88,81 persen Rusak

Ringan dan 11,19 persen Rusak Berat.

TABEL 4-47:

Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi, Tahun 2010

Sumber: Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010.

DirektoratJenderalBinaMarga (Status 18 Agustus 2010)


Kapasitas terpasang energi listrik PLN pada tahun 2011 di wilayah Kalimantan

mencapai 982,88 Mw. Kapasitas terpasang tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Tengah sebanyak 39,16 persen, dan terrendah di PT. PLN Tarakan sebanyak 3,18

persen. Kapasitas terpasang menurut jenis pembangkit, sebagian besar bersumber dari PLTD

sebesar 65,30persen, berikutnya PLTU sebesar 13,23 persen.

Tabel 4-48:

Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Kalimantan Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI KAPASITAS TERPASANG MENURUT JENIS PEMBANGKIT (MW)

PLTA PLTU PLTG PLTGU PLTP PLTD PLTMGPLTSURYA

PLTBAYU

JUMLAH

%

Wilayah Kalimantan Barat 1,6 34 194,84 0,07 230,51 3,45

Wilayah Kalsel dan Kalteng 30 130 21 203,87 384,87 39,16

Kalimantan Selatan 30 30 21 125,82 306,82 31,22

Kalimantan Tengah 78,05 78,057,9

4

Wilayah Kalimantan Timur 38,4 60 223,85 13,94 0,09 336,28 34,21

PT PLN Tarakan 19,22 12 31,223,1

8

KALIMANTAN (MW) 31,6 130 93,4 60 0 641,78 25,94 0,16 0 982,88100,0

0

% 3,22 13,23 9,50 6,10 - 65,30 2,64 0,02 - 100,00Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

NO PROVINSI

PANJANGJALAN

NASIONAL(KM)

KUALITAS JALAN

PANJANG J ALANMANTAP

PANJANG JALANTIDAK MANTAP

KOMPOSISI J ALANTIDAK MANTAP

(KM) % (KM) %% RUSAKRINGAN

% RUSAKBERAT

1. Kalimantan Barat 1.666,43 1.054,36 3,27 612,07 36,73 66,60 33,40

2. Kalimantan Tengah 1.666,95 1.092,98 5,57 573,97 34,43 8,44 91,56

3. Kalimantan Timur 2.118,17 1.782,09 84,13 336,08 15,87 75,87 24,13


KALIMANTAN 6.317,63 4.769,95 75,50 1.547,68 24,50 47,41 52,59

INDONESIA 38.189,43 31.522,09 82,54 6.667,34 17,46 48,28 51,72






selama periode 2009-2011 bertumbuh dengan kisaran tertinggi sebesar 38 persen di PT. PLN

Tarakan, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 17 persen. Rasio Elektrifikasi

tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73,95 persen, dan terrendah

di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 52,97 persen. Perkembangan rasio elektrifikasi dalam

periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di wilayah Kalimantan Barat sebesar 14,54 persen,dan terrendah di wilayah Kalimantan Timur sebesar 4,46 persen.

Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di wilayah PT. PLN

Tarakan sebesar 874.82 kWh/kapita, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar

288,91 kWh/kapita. Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi di

wilayah Kalimantan Barat sebesar 56,37 kWh/kapita dan terrendah di wilayah PT.PLN Tarakan

sebesar 16,87 kWh/kapita.

Tabel 4-49:

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi ListrikPerkapita

SATUAN PLN/PROVINSI

PELANGGAN RUMAH

TANGGA (RT) RASIO ELEKTRIFIKASI (%) KWH JUAL/KAPITA

2009 2011LAJU

(%)2009 2011 ∆ (11-09) 2009 2011 ∆ (11-09)

Wilayah Kalimantan Barat 486.764 589.26

21 50,32 64,86 14,54 267,56 323,93 56,37

Wilayah Kalsel dan Kalteng 832.531 997.16

20 57,89 66,4 8,51 316,89 356,09 39,2

- Kalimantan Selatan 609.802 711.01

17 66,06 73,95 7,89 357,6 397 39,4

- Kalimantan Tengah 222.729 286.15

28 43,25 52,97 9,72 248,66 288,91 40,25

Wilayah Kalimantan Timur 408.307 494.26

21 57,02 61,48 4,46 579,12 601,28 22,16

PT PLN Tarakan 23.905 32.936 38 57,3 67,14 9,84 857,95 874,82 16,87





penggunaan Telpon Kabel juga telah marak digunakan Telepon Seluler hingga sampai di





Staion (BTS) atau Manara Telepon Seluler di sekitar wilayah tersebut.

Penyebaran BTS di desa/kelurahan (PODES 2011) di wilayah Kalimantan, terbanyak di

Provinsi Kalimantan Barat (561 desa/kelurahan), sementara menurut persentasennya

sebanyak 34 persen di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara untuk kategori jumlah dan

persentase terrendah adalah di Kalimantan Tengah (299 desa/kelurahan), atau sebesar 29






Gambar4-10:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS MenurutProvinsi Di Wilayah Kalimantan



telpon Seluler antarprovinsi, layanan telpon kabel terbanyak adalah di Kalimantan Selatan

sebanyak 374 desa/kelurahan (18,7%). Berdasarkan desa/kelurahan yang menerima sinyal

telpon seluler dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat sudah mencapai di atas 80 persen di

seluruh provinsi, namun diantaranya terdapat (2,170 desa/kelurahan) atau 31,2 persen yang

masih menerima sinyal lemah, khususnya di wilayah Kalimantan tengah yang mencapai 40,9

persen.

Tabel 4-50:



NO PROVINSI

ADAPELANGGAN

TELPON KABEL

PENERIMAAN SINYAL HPJUMLAH



1. Kalimantan Barat 188 9,6 673 34,2 928 47,2 1601 81,4 1967

2. Kalimantan Tengah 84 5,5 625 40,9 625 40,9 1250 81,8 1528

3. Kalimantan Selatan 374 18,7 423 21,2 1513 75,7 1936 96,8 2000

4. Kalimantan Timur 235 16,0 449 30,6 830 56,7 1279 87,3 1465

KALIMANTAN 881 12,7 2.170 31,2 3.896 56,0 6.066 87,2 6.960











Wilayah Kalimantan hanya baru menjangkau 13 persen dari total desa/kelurahan. Pelayanan

PAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu mencapai 20 persen dari

total desa/kelurahan, sementara pelayanan terrendah berada di Provinsi Kalimantan Barat

yang hanya baru mencapai 5 persen. Untuk memperoleh air bersih sebagian besar masyarakat

(34%) di wilayah Kalimantan tergantung pada air permukaan, khususnya air sungai. Kondisi

yang paling memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yangtergantung terhadap air hujan. Kondisi ini, paling banyak dihadapi oleh masyarakat di

Kalimantan Barat yaitu mencapai 437 Desa atau 22 persen dari total desa/kelurahan.

Tabel 4-51:

Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah

Kalimantan, Tahun 2010.

NO PROVINSI

PAM/PDAM

POMPALISTRIK/

TANGAN/

SUMUR

MATA AIR

SUNGAI/

DANAU/

KOLAM

AIR HUJAN

AIR

KEMASAN /

LAINNYA

TOTAL

∑

DESA % ∑ DESA %

∑

DESA %

∑

DESA %

∑

DESA %

∑

DESA % ∑ DESA %

1. Kalimantan Barat 99 5 333 17 360 18 716 36 437 22 22 1 1.967 100

2.Kalimantan

Tengah107 7 546 36 76 5 665 44 120 8 14 1 1.528 100

3. Kalimantan Selatan 406 20 911 46 55 3 556 28 58 3 14 1 2.000 100

4. Kalimantan Timur 262 18 290 20 199 14 463 32 191 13 60 4 1.465 100

KALIMANTAN 874 13 2080 30 690 10 2400 34 806 12 110 2 6.960 100




Luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang

Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan tahun 2009 di Wilayah

Kalimantan tercatat sekitar 40.969.807 hektar atau 29,98 persen dari total nasional. Proporsi

penggunaan kawasan hutan terluas Hutan Produksi Terbatas sekitar 10.585.610 hektar atau

47,20 persen dan Hutan Produksi seluas 14.217.676 hektar (38,69 %) dari total luas Kawasan

hutan dan perairan Kalimantan. Gambar 4-11:





Gambar4-11:

Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Kalimantan Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009


Penyebaran hutan Hutan produksi terluas terdapat Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Timur, sementara hutan produksi terbatas terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan

Kalimantan Tengah. Sementara penyebaran hutan produksi yang dapat dikonversi terbesar di

Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 4-52:

Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan danKawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Kalimantan.

NO PROVINSI

KAWASAN SUAKA ALAM + KAWASAN

PELESTARIAN ALAM (HA) HUTAN

LINDUNG

(HA)

HUTAN

PRODUKSI

TERBATAS

(HA)

HUTAN

PRODUKSI

(HA)

HUTAN

PRODUKSI

YANG DAPAT

DIKONVERSI

(HA)

TAMAN

BURU

(HA)

JUMLAH

KAWASAN

HUTAN (HA)

JUMLAH

KAWASAN

HUTAN DAN

PERAIRAN

(HA)PERAIRAN KWS. HUTAN JUMLAH

1.Kalimantan

Barat77.000 1.568.580 1.645.580 2.307.045 2.445.985 2.265.800 514.350 - 9.101.760 9.178.760

2.Kalimantan

Tengah3) 729.419 729.419 800.000 3.400.000 6.068.000 4.302.581 - 15.300.000 15.300.000

3.

Kalimantan

Timur 500 2.164.698 2.165.198 2.751.702 4.612.965 5.121.688 - - 14.651.053 14.651.553

4.Kalimantan

Selatan3) 3) 213.2852) 526.425 126.660 762.188 151.424 - 1.839.494 1.839.494

KALIMANTAN (HA) 77.500 4.462.697 4.753.482 6.385.172 10.585.610 14.217.676 4.968.355 - 40.892.307 40.969.807

KALIMANTAN1) (%) 2,76 22,72 20,22 20,24 47,20 38,69 21,90 - 30,55 29,98


Keterangan:

- 1) = Persen terhadap nasional; 2) =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya - 3)= Belum ada SK Penunjukan dan data masih berdasarkan TGHK- Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra orthorectified dan SRTM serta ground check

- Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006 - Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi






Sumberdaya alam lainnya adalah pertambangan dan energ, diantaranya batu bara, gas bumi dan

minyak bumi yang cukup berlimpah. Perkembangan produksi batu bara nasional tahun 2004-2011


batubara nasional tahun 2011 adalah sebanyak 105.187,44 juta ton. Potensi batu bara di wilayah

Kalimantan sekitar 52.326,23 juta ton atau sebesar 49,75 persen dari total potensi batu bara nasional.

Untuk potensi gas bumi, wilayah Kalimantan memiliki potensi gas bumi sebesar 17,36 TSCF(Trillion Square Cubic Feet) atau sebesar 17,03 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional.

Sementara untuk minyak bumi, cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.039,57 MMSTB

(Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak Bumi) dengan cadangan minyak bumi di wilayah

Kalimantan mencapai sekitar 669,24 MMSTB atau sebesar 9,08 persen dari cadangan minyak

bumi nasional.


Kondisi lingkungan hidup dapat digambarkan dari beberapa indikator, antara lainadalah gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat



yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran air terbesar terdapat di Provinsi

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang

mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran udara terdapat di Provinsi Kalimantan

Selatan. Sementara persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang mengalami gangguan

lingkungan akibat pencemaran tanah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4-53:Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi

dan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008.


2005 2008 2005 2008 2005 2008

1 Kalimantan Barat 22,61 11,95 4,71 3,46 7,25 2,12

2 Kalimantan Tengah 18,58 7,04 1,70 0,21 8,36 3,45

3 Kalimantan Selatan 16,49 6,79 2,55 1,87 7,71 4,61

4 Kalimantan Timur 16,07 9,60 3,42 1,91 9,75 3,25

INDONESIA 8,30 5,57 1,47 0,77 6,24 3,95


Kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kalimantan terjadi hampir setiap tahun dengan

intensitas yang cukup tinggi seiring dengan datangnya musim kemarau dan secara nyata telah

menimbulkan berbagai dampak negatif pada semua tingkatan, baik lokal, nasional, maupun

regional. Kejadian kebakaran lahan dan hutan sangat sulit untuk dihentikan dan lokasi

penyebaran titik panas sebagian besar terdapat di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi

dengan intensitas kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di

Sumatera. Karena itu, upaya yang dilakukan adalah mengendalikannya, agar tidak terjadi

pencemaran asap lintas batas negara. Berdasarkan pemantauan ASMC Singapura, jumlah titikpanas (hotspot ) yang terpantau sejak tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 4-54, jumlah





titik panas pada tahun 2005 sebanyak 10.077 titik dengan jumlah titik panas terbanyak

terdapat di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, jumlah titik panas pada tahun

2006 meningkat hampir dua kalinya dari jumlah titik panas tahun 2006 yaitu menjadi 16.050

titik dengan sebaran titik panas terbesar di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Pada tahun

2007 pemerintah mengupayakan penurunan titik panas 50 persen dari tahun sebelumnya,

jumlah titik panas tahun 2007 menurun sebesar 49,27 persen atau menjadi 8.209 titik denganpenyebaran terbanyak di Provinsi Riau (2.373 titik panas), dan Sumatera Selatan (2.538 titik

panas). Sementara hasil pemantauan terakhir tahun 2009, tercatat jumlah titik panas meningkat

mencapai 13.470 titik yang sebagian besar terdapat di Riau sebanyak 4.369 titik dan Sumatera

Selatan sebanyak 3.568 titik panas.

Tabel 4-54:

Jumlah Titik Panas Terpantau Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2004-2008

NO. PROVINSI 2004 2005 2006 2007 2008

1. Kalimantan Barat 9.863 3.485 29.266 7.561 1.139

2. Kalimantan Tengah 16.679 3.126 40.897 48 1.2403. Kalimantan Selatan 2.545 870 6.469 928 199

4. Kalimantan Timur 28 745 6.603 2.082 1.126

KALIMANTAN 29.115 8.226 83.235 10.619 3.704


Luas lahan kritis di Wilayah Kalimantan tahun 2010 mencapai 28.012.612,30 hektar

atau sekitar 34,09 persen dari total luas lahan kritis di Indonesia, dengan kategori lahan sangat

kritis seluas 1.587.183,40 hektar terbesar di Kalimantan Tengah, kategori lahan kritis seluas

8,058,450.50 hektar terbesar terdapat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, kategori

agak kritis seluas 18.366.978,40 hektar terbesar terdapat di Kalimantan Timnur danKalimantan Barat.

Tabel 4-55:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Kalimantan Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

No. PROVINSI


AGAK KRITIS

(HA)KRITIS (HA)

SANGAT KRITIS

(HA) (HA)

1 Kalimantan Barat 6,162,068.10 2,844,134.80 325,356.70 9,331,559.60

2 Kalimantan Tengah 2,651,972.80 3,502,811.20 1,145,155.40 7,299,939.40

3 Kalimantan Selatan 1,348,472.60 708,101.80 78,781.30 2,135,355.70

4 Kalimantan Timur 8,204,464.90 1,003,402.70 37,890.00 9,245,757.60P. KALIMANTAN 18,366,978.40 8,058,450.50 1,587,183.40 28,012,612.30

NASIONAL 52,259,832.90 23,955,162.70 5,449,299.30 82,176,443.64

% Terhadap Nasional 35.15 33.64 29.13 34.09

Proporsi Lahan Kritis (%) 65.57 28.77 5.67 100.00


Sementara untuk kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), kondisi DAS di Wilayah

Kalimantan dengan kondisi rusak pada tahun 1999 sebanyak 40 DAS dan berkurang pada tahun

2007 menjadi 39 DAS. Berdasarkan tingkat penanganannya, kondisi DAS dibagi menjadi 3

kelompok, yaitu: DAS super prioritas, DAS prioritas, dan DAS prioritas rendah. Tahun 1999Jumlah DAS prioritas sebanyak 13 DAS dengan penyebaran di Kalimantan Barat (3 DAS),





Kalimantan Selatan (3 DAS), Kalimantan Timur (3 DAS), dan di Kalimantan Tengah (4 DAS),

sementara untuk DAS prioritas rendah sebanyak 27 DAS dengan penyebaran paling banyak di

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing sebanyak 9 dan 8 DAS. Sementara

pada tahun 2000-2007 tingkat kerusakan DAS meningkat, dimana 5 DAS tergolong DAS super

prioritas, 11 DAS prioritas, dan 23 DAS tergolong prioritas rendah. Penyebaran DAS super

prioritas di Kalimantan Tengah (2 DAS), dan Kalimantan Barat (1 DAS), Kalimantan Selatan (1DAS), dan Kalimantan Timur (1 DAS).

Tabel 4-56:

Perkembangan Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di Kalimantan



tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut di wilayah Kalimantan tahun 2008

sebanyak 198 desa yang terkena bencana longsor meningkat dibandingkan tahun 2005 (134 desa).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling banyak mengalami bencana longsor.

Bencana longsor yang terjadi di Kalimantan Timur berlangsung di 113 desa pada tahun 2008.

Gambar 4-12:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2005 dan 2008

NO. PROVINSI


TAHUN 1994/1995 - 1998/99 TAHUN 1999/2000 - 2007

SUPER

PRIORITSPRIORITAS

PRIORITAS

RENDAHJUMLAH

SUPER

PRIORITASPRIORITAS

PRIORITAS

RENDAHJUMLAH

1 Kalimantan Barat - 3 5 8 1 4 3 8

2 Kalimantan Tengah - 4 5 9 2 2 5 9

3 Kalimantan Selatan - 3 9 12 1 1 9 11

4 Kalimantan Timur - 3 8 11 1 4 6 11

KALIMANTAN 0 13 27 40 5 11 23 39




PROFIL

PEMBANGUNANSULAWESI







P U L A U S U L A W E S I 15 -

PROFIL PEMBANGUNAN SULAWESI

5.1. ADMINISTRASI WILAYAHWilayah Sulawesi secara administrasi terdiri dari 6 provinsi, 11 kota, 67 kabupaten,

928 kecamatan dan 9.098 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan Pulau Sulawesi sekitar

188.522 Km2. Wilayah Sulawesi memiliki jumlah pulau sekitar 2.500 yang terdiri dari 1.212

pulau yang sudah bernama dan 1.288 pulau yang belum bernama. Penyebaran pulau terbanyak

adalah di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 750 pulau yang terdiri dari 170 pulau sudah

bernama dan 580 pulau belum bernama, Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 669 pulau terdiri

dari 358 pulau sudah bernama dan 311 pulau sudah bernama dan 358 pulau belum bernama

dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 650 pulau terdiri dari 360 pulau sudah bernama dan

290 pulau belum bernama.

Tabel 5-1:

Administrasi Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010


KEL

LUAS

(KM2)

PENDUDUK

(JIWA)

1. Sulawesi Utara 4 11 150 1.510 13.852 2.242.366

2. Sulawesi Tengah 1 10 147 1.712 61.841 2.514.912

3. Sulawesi Selatan 3 26 301 2.874 46.717 7.044

4. Sulawesi Tenggara 2 10 199 1.843 38.068 1.934.973

5. Gorontalo 1 5 65 595 11.257 1.060.391

6. Sulawesi Barat 5 66 564 16.787 1.225.173

JUMLAH 11 67 928 9.098 188.522 8.984.859


Tabel 5-2:

Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2009


(KM2)

PULAU

BERNAMA

PULAU BELUM

BERNAMAJUMLAH

1. Sulawesi Utara 13.851,64 311 358 669

2. Gorontalo 11.257,07 126 10 1363. Sulawesi Tengah 61.841,29 170 580 750

4. Sulawesi Selatan 46.717,48 196 37 233

5. Sulawesi Barat 16.787,18 49 13 62

6. Sulawesi Tenggara 38.067,70 360 290 650

SULAWESI 188.522,36 1,212 1,288 2,500





2 P U L A U S U L A W E S I 5 -


5.2.1 Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Wilayah Sulawesi adalah

sebesar 17.371,8 ribu orang, meningkat sebanyak 2,49 juta dari tahun 2000. Penduduk WilayahSulawesi meliputi 7,3 persen dari penduduk Indonesia.

Dengan luas Wilayah Sulawesi sekitar 188.522,4 km2, tingkat kepadatan penduduk

Wilayah Sulawesi diperkirakan sebesar 92 jiwa per km2, lebih rendah dibanding kepadatan

penduduk Indonesia sebesar 124 jiwa/ km2. Namun demikian tingkat kepadatan di dalam

Wilayah Sulawesi sangat bervariasi antarprovinsi. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah

terpadat dengan densitas mencapai 172 jiwa per km2, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah

memiliki kepadatan yang paling rendah dengan desitas 43 jiwa per km2. Bila dilihat dalam

perspektif dinamis, maka tingkat kepadatan penduduk di Sulawesi Barat meningkat sebesar 30

persen, yang merupakan laju terpesat di tingkat wilayah. Sementara itu di Provinsi SulawesiSelatan tingkat kepadatan hanya meningkat 12 persen dalam periode yang sama.

Tabel 5-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sulawesi menurut Provinsi.

NO PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK

(RIBU JIWA)

KEPADATAN

(JIWA PER KM2)

LAJU PERTUMBUHAN

(%)

2000 2010 2000 2010 90-00 00-10

1. Sulawesi Utara 2.000,9 2.270,6 144 164 1,4 1,28

2. Sulawesi Tengah 2.176,0 2.635,0 35 43 2,52 1,95

3. Sulawesi Selatan 7.159,2 8.034,8 153 172 1,48 1,17

4. Sulawesi Tenggara 1.820,4 2.232,6 48 59 3,14 2,08

5. Gorontalo 833,5 1.040,2 74 92 2,26

6. Sulawesi Barat 891,6 1.158,6 53 69 2,68

SULAWESI 14.881,6 17.371,8 79,0 92,0 1,8 1,6

NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,0 124,0 1,4 1,5


Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sulawesi dalam periode

2000-2010 mencapai 1,6 persen/tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional

1,5 persen/tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sulawesi disumbang oleh

tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,68 persen, Gorontalo

sebesar 2,26 persen, Sulawesi Tenggara sebesar 2,08 persen, dan Sulawesi Tengah 1,95 persen.

Sementara itu populasi di Provinsi Sulawesi Selatan bertumbuh relatif lambat di bawah laju

rata-rata nasional.

Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, hampir 63,4 persen penduduk

Wilayah Sulawesi tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar



(dependency ratio) di Wilayah Sulawesi adalah sebesar 58 persen, yang berarti setiap 100 orang


produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Angka dependency ratio tersebut relatif tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 51,3 persen.





Komposisi penduduk Wilayah Sulawesi berdasarkan kelompok usia pada tahun 2010,

terdiri atas: kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 31,79 persen, usia 15-64 tahun sebanyak 63,40

persen dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 4,81 persen. Berdasarkan struktur usia penduduk

tersebut, rasio ketergantungan (dependency ratio) di Wilayah Sulawesi adalah sebesar 58,

artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan

sebanyak 58 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65tahun). Nilai dependency ratio tersebut lebih tinggi dari nilai dependency ratio nasional sebesar

51,3.

Tabel 5-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sulawesi Menurut

Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIAJUMLAH

(RIBU JIWA)%

Usia Muda (< 14 tahun) 5.523,344 31,79%

%Usia Produktif (15-64 tahun) 11.013,55 63,40%

Usia Tua ( >65 tahun) 834,89 4,81%

TOTAL PENDUDUK 17.371,78 100,00%

DEPENDENCY RATIO 58


Jika dilihat perbandingannya antarprovinsi, ternyata angka ketergantungan di Provinsi

Sulawesi Utara merupakan yang terrendah, sementara Provinsi Sulawesi Barat memiliki angka

ketergantungan tertinggi dan laju pertumbuhan penduduk tertinggi pula (Gambar 5-1). Hal ini

mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat lebih didorong oleh migrasi

tenaga kerja usia produktif. Tidak semua provinsi mengalami penurunan angka rasio

ketergantungan, peningkatan angka ketergantungan terjadi di Provinsi Sulawesi Utara selama

periode 10 tahun terakhir. Lihat Gambar 5-1.

Gambar 5-1:

Perkembangan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi,

Tahun 2000 dan 2010

Sumber :Hasil Olahan Data Sensus Penduduk 2010, BPS







Angkatan Kerja. Total angkatan kerja di Wilayah Sulawesi pada tahun 2012 mencapai

8,24 juta orang. Angka tersebut menyumbang 6,84 persen dalam total angkatan kerja nasional.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki angkatan kerja terbesar dan terrendah di Provinsi

Gorontalo. Hampir di semua provinsi sebagian besar angkatan kerja berada di perdesaan,

dengan persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi

Tengah.

Tabel 5-6:

Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

NO. PROVINSI


WIL.JUMLAH (JIWA) % JUMLAH (JIWA) %JUMLAH

(JIWA)%

1. Sulawesi Utara 520.052 46,66 594.618 53,34 1.114.670 100,00 13,53

2. Sulawesi Tengah 309.004 22,85 1.043.423 77,15 1.352.427 100,00 16,42

3. Sulawesi Selatan 1.281.875 35,19 2.360.551 64,81 3.642.426 100,00 44,23

4. Sulawesi Tenggara 277.230 25,34 816.911 74,66 1.094.141 100,00 13,285. Gorontalo 157.758 33,49 313.370 66,51 471.128 100,00 5,72

6. Sulawesi Barat 124.249 22,14 437.008 77,86 561.257 100,00 6,81

SULAWESI 2.670.168 32,42 5.565.881 67,58 8.236.049 100,00 6,84


Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di Wilayah Sulawesi pada tahun 2012

mencapai 7,79 juta orang. Pola persebaran penduduk bekerja mirip dengan pola persebaran

angkatan kerja. Terlepas dari kualitasnya, kesempatan kerja di sebagian besar provinsi di

Wilayah Sulawesi lebih banyak tersedia di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Pola ini

seiring dengan tahapan pengembangan wilayah di sebagian besar provinsi yang masihmerupakan wilayah agraris di mana peran sektor pertanian masih dominan dalam penyediaan

lapangan kerja.

Tabel 5-7:

Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

NO. PROVINSI


WIL.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. Sulawesi Utara 461.209 45,13 560.741 54,87 1.021.950 100 13,12

2. Sulawesi Tengah 289.494 22,24 1.012.468 77,76 1.301.962 100 16,713. Sulawesi Selatan 1.172.301 34,41 2.234.880 65,59 3.407.181 100 43,744. Sulawesi Tenggara 257.708 24,31 802.527 75,69 1.060.235 100 13,615. Gorontalo 148.391 33,09 300.098 66,91 448.489 100 5,766. Sulawesi Barat 121.440 22,10 428.180 77,90 549.620 100 7,06

SULAWESI 2.450.543 31,46 5.338.894 68,54 7.789.437 100 6,91




kerja di Wilayah Sulawesi merupakan tamatan pendidikan dasar dan menengah. Pendudukbekerja berpendidikan terakhir SMTA, tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara, sementara untuk





tingkat universitas terdapat di Provinsi Sulawesi selatan. Lihat Tabel 5-8.

Tabel 5-8:


dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

NO PROVINSI

PENDIDIKAN

JUMLAH≤ SD SMTP

SMTA

UMUM

SMTA

KEJURUAN

DIPLOMA

I/II/III/

AKADEMI

UNIVERSITAS

1 Sulawesi Utara 39,11 21,22 20,47 10,81 2,80 5,59 100,002 Sulawesi Tengah 52,48 15,48 15,29 5,87 3,43 7,45 100,003 Sulawesi Selatan 49,92 16,11 15,94 5,87 2,67 9,49 100,004 Sulawesi Tenggara 44,64 18,16 20,81 4,05 4,65 7,69 100,005 Gorontalo 66,92 8,50 11,00 5,67 2,09 5,82 100,006 Sulawesi Barat 60,50 13,78 11,03 5,78 3,43 5,49 100,00SULAWESI 49,94 16,35 16,46 6,25 3,10 7,90 100,00


Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan di Wilayah Sulawesi, sektor pertanian

merupakan lapangan usaha paling dominan, sementara lapangan usaha lainnya yang sudah

berkembang adalah perdagangan, rumah makan dan hotel, dan lapangan usaha jasa

kemasyarakatan. (Lihat Gambar 5-3).

Gambar 5-3:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Sulawesi Menurut Lapangan Usaha

(Februari 2012)


Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha antarprovinsi, sektor pertanian

masih merupakan lapangan usaha dominan di seluruh provinsi, terutaman di Provinsi Sulawesi

Barat. Lapangan usaha perdagangan menunjukkan persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi

Utara dan Sulawesi selatan. Lapangan usaha jasa kemasyarakatan menunjukkan persentase

tertinggi di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.





Tabel 5-9:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan UsahaDi Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

NO. PROVINSILAPANGAN USAHA *)

JUMLAH1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Sulawesi Utara 34,0 3,5 7,2 0,4 6,2 20,8 8,3 2,9 16,6 100,02. Sulawesi Tengah 48,9 3,5 6,6 0,1 4,6 14,7 3,3 0,8 17,6 100,03. Sulawesi Selatan 43,1 1,3 7,0 0,5 5,3 19,3 4,8 1,5 17,1 100,04. Sulawesi Tenggara 45,0 3,0 5,8 0,2 3,5 17,6 4,3 1,2 19,4 100,05. Gorontalo 36,5 8,2 8,4 0,3 5,4 13,6 5,3 1,8 20,5 100,06. Sulawesi Barat 57,5 0,7 5,4 0,5 3,5 11,9 3,8 1,0 15,9 100,0

SULAWESI 43,8 2,6 6,7 0,4 4,9 17,7 4,9 1,5 17,5 100,0


Keterangan*):

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan

perikanan,




5. Bangunan

6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan

hotel


8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan

bangunan, tanah, dan jasa perusahaan


Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di Wilayah Sulawesi pada

tahun 2012 mencapai 446,6 ribu orang, berkurang sekitar 129,52 ribu jiwa dibanding tahun

2009, sementara berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berkurang sebesar 2,09

persen dibanding tahun 2009. Penurunan jumlah pengangguran terbuka dalam periode 2009-

2012, tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan (61,3 ribu jiwa), sementara penurunan TPT

tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,85 persen.

Tabel 5-10:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut ProvinsiDi Wilayah Sulawesi Tahun 2009 dan 2012 (Februari)

NO. PROVINSI


(JIWA)


TERBUKA (%)

TAHUN

2.009

TAHUN

2.012∆('12-'09)

TAHUN

2.009

TAHUN

2.012

∆('12-

'09)

1. Sulawesi Utara 114.528 92.720 -21.808 10,63 8,32 -2,312. Sulawesi Tengah 63.154 50.465 -12.689 5,11 3,73 -1,383. Sulawesi Selatan 296.559 235.245 -61.314 8,74 6,46 -2,28

4. Sulawesi Tengggara 53.067 33.906 -19.161 5,38 3,10 -2,285. Gorontalo 23.429 22.639 -790 5,06 4,81 -0,256. Sulawesi Barat 25.393 11.637 -13.756 4,92 2,07 -2,85

SULAWESI 576.130 446.612 -129.518 7,51 5,42 -2,09


Berdasarkan distribusi pengangguran terbuka pada tahun 2012, Wilayah Sulawesi

meliputi 5,87 persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia. Penyebarannya

pengangguran terbuka di Perdesaan lebih tinggi dibanding di Perkotaan. Penyebaran

pengangguran terbuka menurut provinsi, sebagian besar terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan,

yakni sebesar 52,67 persen dari total pengangguran terbuka di Wilayah Sulawesi, sementara

terrendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,61 persen.







Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan estimasi UHH antarprovinsi di Wilayah

Sulawesi selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan

UHH secara nasional. Estimasi UHH antarprovinsi diWilayah Sulawesi tahun 2010 hanya

Provinsi Sulawesi Utara yang telah berada di atas UHH nasional (70,9 tahun), dan merupakan

UHH tertinggi di Wilayah Sulawesi. Provinsi dengan UHH terrendah berada di Provinsi

Sulawesi Tengah. Lihat Gambar 5-4.

Gambar 5-4:

Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi

Tahun 2007-2010

74,4

69,2

68,2

70,2 70,269,7

74,9

70,1

68,9

70,8 70,870,4

70,4

70,9

67.0

68.0

69.070.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara

T a h u n






Status Gizi Balita. Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi

balita, merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan) yang

ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia

balita. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil.

Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di Wilayah Sulawesi

antar tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan beragam, yaitu Di Provinsi Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Sementara provinsi lainnya menunjukkan

penurunan. Kinerja penurunan prevalensi tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara dan terrendah di

Provinsi Sulawesi Selatan. Prevalensi gizi buruk dan kurang terrtinggi pada tahun 2010 berada

di Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo, dan terrendah di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 5-13:

Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan 2010.

NO. PROVINSI

2007 2010

∆

(2007-

2010)

GIZI

BURUK

(%)

GIZI

KURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

(%)

GIZI

BURUK

(%)

GIZI

KURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

(%)

1. Sulawesi Utara 4,3 11,5 15,8 3,8 6,8 10,6 5,22. Sulawesi Tengah 8,9 18,7 27,6 7,9 18,6 26,5 1,13. Sulawesi Selatan 5,1 12,5 17,6 6,4 18,6 25,0 -7,44. Sulawesi Tenggara 6,8 15,9 22,7 6,5 16,3 22,8 -0,15. Gorontalo 8,2 17,2 25,4 11,2 15,3 26,5 -1,16. Sulawesi Barat 10 15,4 25,4 7,6 12,9 20,5 4,9

INDONESIA 5,4 13 18,4 4,9 13 17,9 0,5

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010






artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan,

perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena hygiene

dan sanitasi yang kurang baik. Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya

digabung menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (Stunting).


35,6%. Pada lingkup antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, hanya di Provinsi Sulawesi Utara yang

sudah berada di bawah angka nasional. Masalah pendek tertinggi berada di Provinsi Sulawesi

Barat (41,6%) dan terrendah di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 27,8 persen. Perkembangan

peningkatan masalah pendek terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo, sementara

provinsi lainnya menunjukkan penurunan.

Gambar 5-5:

Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi Pada Tahun 2007 dan 2010.


Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatanbagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses




antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, sebagian besar provinsi berada di bawah angka nasional

(81,3 persen), kecuali di Provinsi Sulawesi Utara. Persentase penolong persalinan terakhir oleh

tenaga medis tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara, sementara terrendah di Provinsi

Sulawesi Barat.


NO. PROVINSI


DOKTER BIDAN

TENAGA

MEDIS

LAINNYA


1. Sulawesi Utara 35,2 48,9 1,5 85,6 13,3 0,6 13,92. Sulawesi Tengah 13,3 47,8 2,1 63,2 32,0 4,5 36,53. Sulawesi Selatan 15,0 59,6 0,5 75,1 21,8 3,1 24,84. Sulawesi Tenggara 7,8 49,0 0,4 57,2 41,9 0,9 42,85. Gorontalo 12,8 46,2 1,7 60,7 38,6 0,7 39,36. Sulawesi Barat 4,9 41,8 1,1 47,8 47,3 4,9 52,2

INDONESIA 16,9 63,7 0,7 81,3 17,3 1,2 18,6






5.2.4. Pendidikan

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagian besar provinsi di WilayahSulawesi selama periode 2009-2011 menunjukkan peningkatan, kecuali di Provinsi Sulawesi

Barat. Pada tahun 2011, sebanyak 3 provinsi telah berada di atas RLS nasional (7,9 tahun),sementara Provinsi 3 provinsi lainnya masih berada di bawah RLS nasional. RLS tertinggiterdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,9 tahun, sementara RLS terrendah terdapat diProvinsi Sulawesi Barat sebesar 7,0 tahun. Lihat Tabel 5-15:.

Tabel 5-15:

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut ProvinsiTahun 2009 dan 2011.

NO. PROVINSI



2009 2.011 ∆ ('11-'09) 2009 2011 ∆ ('11-'09)

1. Sulawesi Utara 8,8 8,9 0,1 99,22 98,85 -0,37

2. Sulawesi Tengah 7,9 8,0 0,1 95,78 94,51 -1,27

3. Sulawesi Selatan 7,4 7,7 0,3 87,02 88,07 1,05

4. Sulawesi Tengggara 7,9 8,2 0,3 91,51 91,29 -0,22

5. Gorontalo 7,2 7,3 0,1 95,71 94,69 -1,02

6. Sulawesi Barat 7,1 7,0 (0,1) 87,59 87,61 0,02

NASIONAL 7,7 7,9 0,2 92,58 92,81 0,23


Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) antarprovinsi selama periode 2009-2011 diWilayah Sulawesi, hanya dua provinsi yang menunjukkan perubahan positif, yaitu provinsi

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada tahun 2011, sebagian besar provinsi memiliki AMHdi atas rata-rata nasional (92,81%), kecuali Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggaradan Sulawesi Barat. AMH tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, sementara terrendah diProvinsi Sulawesi Barat. lihat Tabel 5-15.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di Wilayah Sulawesi padatahun 2009-2011, sebagian menunjukkan perkembangan negatif pada kelompok Usia 7-12tahun dan usia 13-15 tahun, terutama di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2011, DI. SulawesiUtara menunjukkan APS tertinggi pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sementarausia 13-15 tahun di Sulawesi Tenggara. APS terrendah pada seluruh kelompok usia terdapat diProvinsi Sulawesi Barat.

Tabel 5-16:


NO. PROVINSI2009 2011 ∆ ('11-'09)

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1. Sulawesi Utara 97,82 88,40 56,56 97,93 87,79 61,09 0,11 (0,61) 4,532. Sulawesi Tengah 97,22 83,41 49,30 96,58 84,14 57,59 (0,64) 0,73 8,293. Sulawesi Selatan 96,53 80,96 51,67 97,16 84,04 56,66 0,63 3,08 4,994. Sulawesi Tenggara 97,69 87,20 59,19 97,36 86,88 62,66 (0,33) (0,32) 3,475. Gorontalo 96,55 80,94 48,77 96,87 82,95 57,90 0,32 2,01 9,136. Sulawesi Barat 95,71 77,09 43,58 95,33 81,10 55,72 (0,38) 4,01 12,14

INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69






5.2.5. Kemiskinan

Penduduk miskin di Wilayah Sulawesi pada tahun 2012 mencapai 2,1 juta jiwa, meliputi

7,20 persen dari total penduduk miskin di Indonesia, dan dengan tingkat kemiskinan sebesar

11,78 persen. Tingkat kemiskinan tersebut berada sedikit di bawah tingkat kemiskinan nasional

(11,96%). Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun,sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Gambar 5-6:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi, Tahun 2006-2012

Perkembangan tingkat kemiskinan antarprovinsi tahun 2012, Provinsi Sulawesi Utara

dan Sulawesi Selatan sudah berada di bawah rata-rata nasional, yakni masing-masing sebesar8,18 persen dan 10,11 persen. Sementara tingkat kemisknan tertinggi berada di Provinsi

Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Tabel 5-17:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2006-2012

NO. PROVINSITAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Sulawesi Utara 14,51 11,42 10,1 9,79 9,1 8,51 8,18

2. Sulawesi Tengah 23,67 22,42 20,75 18,98 18,07 15,83 15,40

3. Sulawesi Selatan 13,99 14,11 13,34 12,31 11,6 10,29 10,11

4. Sulawesi Tenggara 22,89 21,33 19,53 18,93 17,05 14,56 13,715. Gorontalo 31,54 27,35 24,88 25,01 23,19 18,75 17,33

6. Sulawesi Barat 18,64 19,03 16,73 15,29 13,58 13,89 13,24

SULAWESI 17,90 16,98 15,69 14,75 13,75 12,20 11,78

INDONESIA 16,48 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96

Perkembangan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Wilayah Sulawesi

selama periode 2009-2012 rata-rata berkurang sebesar 130,95 ribu jiwa (0,99%) per tahun,

lebih tinggi dibanding periode 2004-2009 sebesar 21,47 ribu jiwa (0,39%) per tahun.

Peningkatan pengurangan jumlah dan persentase kemiskinan tersebut hampir terjadi diseluruh

provinsi, kecuali di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi perlambatan penurunan jumlah penduduk

miskin. Pada periode 2011-2012, hampir diseluruh provinsi terjadi perlambatan penurunankemiskinan dibanding periode sebelumnya, kecuali di Provinsi Sulawesi Barat.





Tabel 5-18:


NO. PROVINSI


MISKIN (RIBU/TAHUN)

RATA2 PENURUNAN PERSENTASE


2009-2010) (2010-2011) 2011-2012) (2004-2009) (2009-2012) 2009-2010) 2010-2011) (2011-2012) 2004-2009) (2009-2012)

1. Sulawesi Utara 12,90 11,80 5,78 (5,48) 10,16 0,69 0,59 0,33 0,17) 0,54

2. Sulawesi Tengah 14,80 51,36 5,00 (0,70) 23,72 0,91 2,24 0,43 0,54 1,19

3. Sulawesi Selatan 50,20 80,49 7,12 55,58 45,94 0,71 1,31 0,18 0,52 0,73

4. Sulawesi Tenggara 33,60 70,69 13,68 (3,19) 39,32 1,88 2,49 0,85 0,59 1,74

5. Gorontalo 14,70 11,63 11,36 6,90 12,56 1,82 4,44 1,42 0,80 2,56

6. Sulawesi Barat 16,90 (23,57) 4,41 8,87 -0,75 1,71 (0,31) 0,65 (3,06) 0,68

SULAWESI 143,10 202,40 47,35 21,47 130,95 1,00 1,54 0,42 0,39 0,99


Penyebaran kemiskinan di Wilayah Sulawesi sebagian besar berada di perdesaan, yaknimencapai 83,74 persen dari total penduduk miskin atau dengan tingkat kemiskinan sebesar

14,86 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo,

sementara di perkotaan di Provinsi Sulawesi Barat. Dominasi kemiskinan diperdesaan terjadi

di seluruh provinsi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Tabel 5-19:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi Menurut Perdesaan danPerkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

NO.PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)PERSERTASE PENDUDUK

MISKIN (%)

Kota Desa Kota +Desa Kota Desa Kota +Desa

1. Sulawesi Utara 74,38 114,74 189,12 7,11 9,05 8,18

2. Sulawesi Tengah 61,17 357,47 418,64 9,24 17,39 15,40


4. Sulawesi Tenggara 31,56 284,77 316,33 4,99 17,00 13,71

5. Gorontalo 16,55 170,35 186,91 4,51 23,93 17,33

6. Sulawesi Barat 28,18 132,27 160,46 10,12 14,17 13,24

SULAWESI 341,04 1.756,20 2.097,25 5,70 14,86 11,78

NASIONAL 10.647,25 18.485,20 29.132,43 8,78 15,12 11,96



ukuran kualitas hidup manusia, seluruh provinsi di Sulawesi memperlihatkan peningkatan di

selama periode 2006—2010. Pada tahun 2010, IPM antarprovinsi di Wilayah Sulawesi yang

berada di atas IPM nasional adalah Provinsi Sulawesi Utara, dan merupakan IPM tertinggi di

Sulawesi. IPM terrendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 69,64.Berdasarkan nilai

ranking IPM antarprovinsi di Indonesia, Provinsi-provinsi yang termasuk 10 besar IPM tertinggi

di Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Utara (Ranking 2), sementara ranking terrendah adalah

Provinsi Sulawesi Barat (ranking 27).







atas 10 persen. Pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi menurut lapangan usaha pada

tahun 2010 rata-rata tumbuh positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian di Sulawesi

Tengah memiliki laju pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi provinsi menurut lapangan

usaha disajikan pada Tabel 5-22.

Tabel 5-22:Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010 (Persen)

NO LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008* 2009** 2010**

1. Pertanian 0,29 1,16 1,85 0,54 5,14

2. Pertambangan & Penggalian 0,63 1,65 4,68 -0,48 13,89

3. Industri Pengolahan 1,14 0,40 4,62 2,12 8,59

4. Listrik, Gas & Air 0,82 1,31 4,19 0,77 8,35

5. Konstruksi 2,64 1,19 1,38 0,98 9,02

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 1,23 1,36 3,52 0,52 11,52

7. Pengangkutan & Komunikasi 1,33 1,77 3,08 0,87 12,518. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 2,02 0,96 4,32 1,86 14,46

9. Jasa-Jasa 0,98 1,51 5,11 0,68 6,37

Sumber: BPS, tahun 2010; Catatan*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Tabel 5-23:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sulawesi Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010. (dalam persen)

NO. LAPANGAN USAHASULAWESI

UTARAGORONTALO

SULAWESI

TENGAH

SULAWESI

SELATAN

SULAWESI

TENGGARA

SULAWESI

BARAT

1. Pertanian 15,02 4,08 6,07 2,17 1,28 13,78

2. Pertambangan & Penggalian 6,35 10,49 -1,62 16,57 22,90 33,71

3. Industri Pengolahan 9,78 8,85 6,20 6,19 18,73 32,83

4. Listrik, Gas & Air 8,46 10,11 5,14 8,13 9,38 28,38

5. Konstruksi 5,23 11,55 11,14 9,16 15,40 15,04

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 12,09 10,18 9,97 11,64 11,97 12,32

7. Pengangkutan & Komunikasi 11,33 10,06 8,78 14,81 9,05 26,03

8.Keuangan, Real Estate & Jasa

Perusahaan10,18 8,78 10,69 16,79 12,51 24,26

9. Jasa-Jasa 9,41 6,89 9,90 4,27 1,39 8,26

Sumber: BPS, tahun 2010; Catatan*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi

Secara keseluruhan, ekonomi Wilayah Sulawesi ditopang oleh tiga lapangan usaha

utama, yakni pertanian, jasa, dan perdaggangan. Namun demikian penyebaran sumber daya

alam pertambangan tidak merata antardaerah. Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor

industri pengolahan dan sektor angkutan juga memiliki peran yang besar. Struktur

perekonomian wilayah tersebut relatif tidak mengalami pergeseran yang berarti selama periode

2005-2011. Namun kontribusi kedua sektor utama, yaitu sektor pertanian dan sektor jasa

mengalami perubahan, dimana kontribusi sektor pertanian pada tahun 2011 menurun dan

sektor jasa meningkat dibandingkan pada kondisi tahun.





Gambar 5-7:

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sulawesi Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011. (dalam persen)

Struktur Ekonomi Tahun 2005 Struktur Ekonomi Tahun 2011


Secara umum, sektor pertanian memiliki peran utama dalam menopang perekonomian

di seluruh provinsi di Walayah Sulawesi. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa juga berkontribusi cukup besar terhadap

pembentukan PDRB provinsi-provinsi di Sulawesi. Kontribusi masing-masing sektor setiap

provinsi disajikan pada Tabel 5-24.

Tabel 5-24:

Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011,(dalam persen)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Sulawesi Utara 19,07 3,90 7,83 0,76 17,28 16,44 11,38 6,26 17,082. Sulawesi Tengah 37,22 6,26 6,96 0,64 7,23 11,96 7,10 4,84 17,793. Sulawesi Selatan 25,32 6,07 12,22 0,91 5,65 17,64 7,90 6,92 17,374. Sulawesi Tenggara*) 33,20 4,90 7,14 0,93 8,26 18,13 9,29 5,52 12,625. Gorontalo 12,28 0,63 2,62 0,29 3,74 5,83 5,65 14,63 54,326. Sulawesi Barat 48,50 0,88 7,59 0,52 4,06 12,97 2,11 5,75 17,62


Dalam pembentukan PDRB Wilayah, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Selatan memiliki peran yang relatif besar, yakni mencapai sekitar 92

persen. di sisi lain, peran Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat masih kurang dari 10 persen.

Sementara kontribusi Wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional sebesar 4,61 persen.





Tabel 5-25:

Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Sulawesidan Total 33 Provinsi Tahun 2011, (dalam persen)


(Rp. Juta)

SHARE

TERHADAP

PULAU (%)

SHARE

TERHADAP

NASIONAL (%)

1. Sulawesi Utara 41.505.118,17 14,97 0,69

2. Sulawesi Tengah 44.318.854,52 15,98 0,74

3. Sulawesi Selatan 137.389.879,40 49,55 2,28

4. Sulawesi Tenggara 32.032.498,80 11,55 0,53

5. Gorontalo 9.153.669,04 3,30 0,15

6. Sulawesi Barat 12.895.358,24 4,65 0,21

SULAWESI 277.295.378,17 100,00 4,61


PDRB Perkapita

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah provinsi di

Wilayah Sulawesi kecenderungan meningkat setiap tahunnya dan rata-rata beradah dibawah

PDB perkapita Nasional. Perbandingan PDRB perkapita antarprovinsi di Wilayah Sulawesi

menunjukan adanya kesenjangan antarprovinsi, hal ini ditunjukan dengan PDRB perkapita

provinsi Sulawesi Utara tertinggi yaitu sebesar 7.456 ribu rupiah dan Sulawesi Tengah sebesar

6.400 ribu rupiah, sementara untuk Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat dengan PDRB sangat

rendah yaitu masing-masing sebesar 2.755 ribu rupiah dan 3.919 ribu rupiah. disajikan pada

Tabel 5-26.

Tabel 5-26:PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsi

di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011, (dalam Ribu Rupiah)

NO. PROVINSI 2007 2008* 2009** 2010

1. Sulawesi Utara 11.012 12.610 14.379 16.223

2. Sulawesi Tengah 9.497 11.545 12.925 13.709

3. Sulawesi Selatan 8.996 10.909 12.633 14.665

4. Sulawesi Tenggara 8.837 10.700 12.112 12.707

5. Gorontalo 4.958 6.076 7.198 7.745

6. Sulawesi Barat 6.091 7.535 8.277 9.482

SULAWESI 8.901 10.709 12.251

NASIONAL 17.360 21.424 23.913 27.084




Dari sisi penggunaan, perekonomian Wilayah Sulawesi pada tahun 2011 didominasi

oleh komponen konsumsi, yaitu mencapai sekitar 75 % dari total PDB, terutama untukkonsumsi rumah tangga mencapai 51,35 persen dan konsumsi pemerintah sekitar 26 persen.





Sementara untuk komponen lainnya yang memiliki peran yang cukup besar adalah komponen

ekspor dan impor. Sementara distribusi PDRB penggunaan untuk provinsi-provinsi di Wilayah

Sulawesi, secara keseluruhan didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi, terutama

konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Selain komponen konsumsi, komponen ekspor dan

impor memiliki peran cukup besar terhadap perekonomian provinsi-provinsi di Sulawesi.

Tabel 5-27:


Di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

NO. PROVINSIRUMAHTANGGA

LEMBAGASWASTANIRLABA

PEMERINTAH PMTBPERUBAHANPERSEDIAAN

EKSPOR IMPOR

1. Sulawesi Utara 44.16 2.94 28.20 27.23 1.51 38.87 42.91

2. Sulawesi Tengah 59.63 1.62 16.72 17.40 1.33 17.35 14.06

3. Sulawesi Selatan 48.23 0.77 29.46 23.66 1.73 21.94 25.79

4. Sulawesi Tenggara 51.72 0.32 21.31 31.12 1.65 28.49 34.60

5. Gorontalo 69.21 1.18 28.16 21.58 26.46 8.16 54.74

6. Sulawesi Barat 65.61 1.18 24.08 12.12 1.33 18.94 23.26

SULAWESI 51.35 1.21 26.00 23.45 2.42 23.91 28.33

Sumber: BPS, 2012

Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, pada tahun 2011 secara keseluruhan

komponen permintaan tumbuh positif, kecuali untuk komponen ekspor tumbuh negatif.

Beberapa komponen permintaan seperti konsumsi lembaga swasta nirlaba, PMTB, perubahan

stock tumbuh lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2010.

Tabel 5-28:Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (dalam persen)

NO. JENIS PENGGUNAANTAHUN RATA-

RATA/AVERAGE

2007-20112007 2008 2009 2010*) 2011**)

1. Konsumsi Rumah Tangga 5.23 5.80 6.25 6.60 6.48 6.07

2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 10.57 7.64 20.47 (1.70) 3.78 8.15

3. Konsumsi Pemerintah 7.38 9.59 7.16 7.88 4.77 7.35

4. PMTB 14.82 16.54 12.02 10.21 11.03 12.92

5. Perubahan Stock (141.52) 345.13 15.72 (61.37) 716.46 174.89

6. Ekspor Barang & Jasa 20.02 (1.38) (5.03) 32.66 (0.32) 9.19

7. Impor Barang & Jasa 27.12 (0.36) (4.25) 32.70 2.09 11.46

Sumber: BPS, 2012

Perkembangan PDRB dari sisi permintaan untuk setiap provinsi di Sulawesi, pada tahun

2011 tercatat pertumbuhan tertinggi untuk komponen konsumsi rumah tangga terdapat di

Gorontalo (12,98%), Lembaga swasta Nirlaba terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (55,03%) dan

Sulawesi tengah (25,47%), pertumbuhan ekpsor terbesar di Provinsi Sulawesi Barat sebesar

28,47% dan Sulawesi Tengah sebesar 9,81%. Pertumbuhan PDRB menurut penggunaan setiap

provinsi disajikan pada Tabel 5-29.





Tabel 5-29:

Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran Per Provinsi Tahun 2011, (dalam %).

NO. PROVINSI

PERTUMBUHAN (%)

KONSUMSI

RUMAH

TANGGA

LSNKONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN

STOCK

EKSPORBARANG

DAN

JASA

IMPOR

BARANG

DAN JASA

1. Sulawesi Utara 6,46 9,20 6,46 14,67 14,95 (0,38) 0,31

2. Sulawesi Tengah 8,09 25,47 3,96 10,55 0,50 9,54 0,38

3. Sulawesi Selatan 5,51 6,79 2,29 10,20 2.837,54 (3,76) (0,73)

4. Sulawesi Tenggara 5,62 12,88 3,75 11,32 68,81 9,81 7,98

5. Gorontalo 12,98 8,87 9,20 7,35 (19,91) (10,67) 22,38

6. Sulawesi Barat 6,90 55,03 15,69 9,38 (9,49) 28,47 17,82

SULAWESI 6,48 12,96 4,77 11,03 716,46 (0,32) 2,09



Nilai realisasi investasi PMA di Wilayah Sulawesi tahun 2011 tercatat sebesar 715,3

juta US$ atau sekitar 3,67% dari nilai realisasi PMA nasional, dan dibandingkan tahun 2010

2010. Distribusi nilai realisasi Investasi PMA di Wilayah Sulawesi tidak merata, realisasi PMA

terbesar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara di Provinsi

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat masih kurang dari 5 persen.

Tabel 5-30:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011.

No. PROVINSI

SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2007 2008 2009 2010 2011

1. Sulawesi Utara 9,7 35,5 57,7 226,8 220,2 1,13 30,8

2. Sulawesi Tengah 7,1 1,5 3,3 138,5 370,4 1,90 51,8

3. Sulawesi Selatan 62,8 27,9 77,0 441,8 89,6 0,46 12,54. Sulawesi Tenggara - 0,5 3,6 14 17,0 0,09 2,4

5. Gorontalo - - - 0,8 12,5 0,06 1,7

6. Sulawesi Barat - - - 37,3 5,6 0,03 0,8

SULAWESI 79,6 65,4 141,6 859,2 715,3 3,67 100,0


Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2011 tercatat sekitar 7.227,5 milyar rupih atau

sekitar 9,17% dari total nilai realisasi PMDN nasional, dan lebih tinggi dibandingkan tahun

2010. Nilai investasi PMDN terbesar di Wilayah Sulawesi terdapat di Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tengah, sementara di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, danGorontalo masih kurang dari 5 persen.





Tabel 5-31:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011.

NO PROVINSINILAI INVESTASI (RP. MILIAR) SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Sulawesi Utara - 624 42,2 49,5 95,8 331,6 0,42 4,6

2. Sulawesi Tengah - 487,6 - - 153,6 2.620,2 3,32 36,3

3. Sulawesi Selatan 68,6 1,1 1105,2 1137,9 3212,3 3.986,3 5,06 55,2

4. Sulawesi Tenggara - 2.768,90 - - 19,2 59,0 0,07 0,8

5. Gorontalo - - - - 16,7 11,8 0,01 0,2

6. Sulawesi Barat - - - 840 218,6 0,28 3,0

SULAWESI 68,6 3881,6 1147,4 1187,4 4337,6 7227,5 9,17 100,0



Perkembangan perdagangan ekspor non migas di Wilayah Sulawesi tahun 2006-

2010, terlihat cukup fluktuatif, dimana perkembangan nilai ekspor tahun 2008 dan 2009

mengalami penurunan dibandingkan terhadap ekpsor tahun 2007, namun pada tahun 2010

perkembangan ekspor kembali meningkat. Peranan Wilayah Sulawesi terhadap nilai ekspor

non migas nasional sebesar 2,83 persen, terbesar dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 5-32:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010.

(dalam persen)

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PERAN.

(%)

2010 2010

1. Sulawesi Utara 191,1 514,6 469 400,5 375,9 10,24 0,29

2. Sulawesi Tengah 202 207,2 179,3 264,3 395,8 10,78 0,31

3. Sulawesi Selatan 1.837 2.751,7 1.884,7 1.308,4 2.318,8 63,16 1,79

4. Sulawesi Tenggara 350,7 413,9 650,9 342,6 541,5 14,75 0,42

5. Gorontalo 14,7 21,2 20,9 10,3 15,3 0,42 0,01

6. Sulawesi Barat 37 19,6 7 60,4 24 0,65 0,02

SULAWESI 2.632,5 3.928,2 3.211,8 2.386,5 3.671,3 100,00 2,83


Perkembangan perdagangan nila impor non migas Wilayah Sulawesi dari tahun 2006-

2010 rata-rata meningkat, kecuali pada tahun 2009 sedikit menurun. Pada tahun 2010,

tercatat nilai impor non migas sebesar 629 juta US$ atau sekitar 0,58 persen dari nilai impor

non migas nasional, terbesar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.





Tabel 5-33:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010.

(dalam persen)


2010 2010

1. Sulawesi Utara 45,9 19,9 9,9 19,6 69,3 11,02 0,06

2. Sulawesi Tengah 9,3 - 1,1 13 15 2,38 0,01

3. Sulawesi Selatan 322,8 356,8 608,6 463,7 528,9 84,09 0,49

4. Sulawesi Tenggara 1,2 - 0,7 7,7 0,5 0,08 0,00

5. Gorontalo - 5,1 - - 15,3 2,43 0,01

6. Sulawesi Barat - - - - - - -

SULAWESI 379,2 381,8 620,3 504 629 100,00 0,58



Tanaman Pangan

Perkembangan produksi padi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2012 tercatat sebesar

7.692.300 ton lebih tinggi dari tahun sebelumnya, atau sekitar 11,21 persen dari produksi padi

nasional dengan rata-rata produktivitas 49 ku/ha. Perkembangan luas panen padi tahun 2012tercatat sekitar 1.562.221 ha meningkat dari luas panen padi tahun 2010, atau sekitar 11,62

dari luas panen nasional. Namun, produktivitas padi di Wilayah Sulawesi lebih rendah

dibandingkan produktivitas padi nasional.

Tabel 5-34:


Di Wilayah Sulawesi Tahun 2011Tahun 2007-2011.

TAHUN PRODUKSI (TON) LUAS PANEN (HA) PRODUKTIVITAS (KU/HA)

2007 5.478.555 1.239.973 44,182008 6.575.317 1.380.058 47,65

2009 6.801.668 1.399.139 48,61

2010 6.960.376 1.437.372 48,42

2011 7.244.213 1.480.366 48,94

2012 7.692.300 1.562.221 49,23


Penyebaran produksi dan luas panen padi terbesar di Wilayah Sulawesi terdapat di

Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk tingkat produktivitas paditertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Selatan (50,78 ku/ha) dan Gorontalo (50,36 ku/ha).







Tabel 5-37:

Produksi (ton)dan Luas Panen (ha) Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi

Tahun 2012

PRODUKSI (TON)

PROVINSI JAGUNG KACANGHIJAU KACANGTANAH KEDELAI UBIJALAR UNIKAYU

Sulawesi Utara 447.425 1.903 8.218 3.008 40.437 64.059

Sulawesi Tengah 142.337 1.082 10.496 6.306 22.421 123.310

Sulawesi Selatan 1.458.412 37.932 38.632 31.867 85.297 444.069

Sulawesi Tenggara 80.889 1.511 5.477 4.380 30.048 300.204

Gorontalo 661.788 218 1.264 3.191 2.539 5.710

Sulawesi Barat 92.583 873 1.228 2.453 20.282 45.458

SULAWESI 2.883.434 43.519 65.315 51.205 201.024 982.810

LUAS PANEN (HA)


HIJAU

KACANG

TANAHKEDELAI

UBI

JALAR

UNI

KAYUSulawesi Utara 122.294 1.506 6.275 2.259 4.136 4.903

Sulawesi Tengah 36.328 1.287 6.159 4.328 2.056 6.151

Sulawesi Selatan 305.304 28.563 26.907 19.153 6.188 22.315

Sulawesi Tenggara 31.620 1.871 7.602 4.615 3.651 16.319

Gorontalo 138.563 170 1.091 2.648 257 465

Sulawesi Barat 19.323 634 878 1.792 1.795 2.713

SULAWESI 653.432 34.031 48.912 34.795 18.083 52.866

Keterangan: Data Tahun 2011 adalah Angka Tetap Data Tahun 2012 adalah Angka Ramalan I

Tanaman Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan utama di Wilayah Sulawesi meliputi kakao, kelapa, dan

kelapa sawit. Perkembangan dari ketiga komoditas tersebut pada tahun 2011 cenderung

menurun, kecuali untuk kelapa relatif meningkat. sentra produksi dan luas areal untuk kelapa

sawit terbesar di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk produksi kelapa

terbesar di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Tabel 5-38:

Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi

Tahun 2006-2011

TAHUN KAKAO KARET KELAPA KELAPASAWIT

KOPI TEH TEMBAKAU TEBU

2006 520.294 12.839 681.777 438.296 56.603 1.132 2.164 48.971

2007 495.390 13.299 727.674 588.067 61.580 1.250 1.158 70.611

2008 538.059 13.088 1.093.340 526.958 60.994 1.280 1.133 61.257

2009 538.760 11.824 709.700 500.107 56.309 1.380 2.572 58.215

2010 561.755 11.918 703.658 511.510 53.253 1.290 1.871 68.646

2011 - 13.001 704.435 487.624 52.563 1.150 1.453 -

Sumber : Deptan tahun 2011





Tabel 5-39:

Produksi (ton) dan Luas Areal (ha) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah

Sulawesi Tahun 2011

PRODUKSI (TON)

PROVINSI KELAPA SAWIT KARET KELAPA KOPI TEMBAKAU TEH

Sulawesi Utara 0 0 271.151 2.596 0 0

Sulawesi Tengah 161.433 3.456 198.631 7.363 0 0

Sulawesi Selatan 33.543 8.301 83.732 34.940 1.453 115

Sulawesi Tenggara 0 0 41.502 3.478 0 0

Gorontalo 0 0 63.671 695 0 0

Sulawesi Barat 292.648 1.244 45.748 3.491 0 0

SULAWESI 487.624 13.001 704.435 52.563 1.453 115

LUAS AREAL (HA)

PROVINSI KELAPA SAWIT KARET KELAPA KOPI TEMBAKAU TEH

Sulawesi Utara 0 0 274.706 9.080 0 0Sulawesi Tengah 58.831 3.210 178.186 11.854 0 0

Sulawesi Selatan 20.667 19.405 111.376 75.108 3.351 129Sulawesi Tenggara 27.341 0 56.818 10.819 0 0Gorontalo 0 0 71.361 1.790 0 0Sulawesi Barat 103.181 1.226 55.845 13.984 0 0

SULAWESI 210.020 23.841 748.292 122.635 3.351 129

Sumber : Deptan tahun 2011

Peternakan

Populasi peternakan besar di Wilayah Sulawesi terbesar meliputi jenis sapi porong,

kambing, dan babi. Perkembangan dari ketiga jenis ternak besar tersebut cenderung meningkatdari tahun ke tahun. Sementara untuk jenis ternak besar lainnya dengan jumlah populasi cukup

besar adalah kerbau dan kuda.

Tabel 5-40:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Sulawesi Tahun 2005-2009

TAHUNSAPI

POTONG

SAPI


2005 1.214.353 774 1.009.898 4.399 40.268 1.139.984 140.009

2006 1.464.284 1.398 1.079.339 4.003 157.853 788.803 144.884

2007 1.544.618 1.791 1.192.009 4.569 145.968 1.262.255 147.762

2008 1.578.760 1.941 1.155.160 8.182 156.348 1.251.584 146.058

2009 1.592.349 1.473 1.220.095 9.039 180.704 1.574.182 148.339

2010 1.752.266 1.756 1.354.937 24.095 151.081 1.326.275 149.995

2011 1.790.318 1.741 1.476.578 11.237 110.393 1.402.920 155.927


Penyebaran populasi untuk ternak sapi potong terbesar terdapat di Provinsi Sulawesi

Selatan, Sulawesi tengah, dan Sulawesi Tenggara. Populasi ternak kambing paling besar

terdapat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sementara untuk populasi babi terbesar

terdapat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk







Tabel 5-43:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi

Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton)

NO. P R O V I N S I

PERIKANAN LAUTPERAIRAN UMUM

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1. Sulawesi Utara 191.257 206.151 214.110 220.760 1.373 1.341 1.417 1.496

2. Sulawesi Tengah 116.830 139.018 148.806 140.465 376 487 278 882

3. Sulawesi Selatan 282.535 250.138 219.417 216.459 19.014 6.771 7.110 6.799

4. Sulawesi Tenggara 204.195 208.304 217.515 221.412 4.841 5.007 5.784 5.826

5. Gorontalo 49.060 62.921 66.717 72.325 903 817 831 770

6. Sulawesi Barat 66.449 68.249 70.728 71.178 - - - -

SULAWESI 910.326 934.781 937.293 942.599 26.507 14.423 15.420 15.773

Sumber : DKP, tahun 2010



perikanan budidaya di Wilayah Sulawesi antara tahun 2005 dan 2010 meningkat. Produksi

perikanan budidaya terbesar di Sulawesi adalah jenis budidaya laut dan budidaya tambak.

Sebaran produksi perikanan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tengah. Sementara untuk sebaran produksi perikanan budidaya tambak terbesar

terdapat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Tabel 5-44:Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi


JENIS

BUDIDAYATAHUN

PROVINSI

SULAWESI

UTARA

SULAWESI

TENGAH

SULAWESI

SELATAN

SULAWESI

TENGGARAGORONTALO

SULAWESI

BARAT

Budidaya Laut2005 7.739 124.512 201.406 12.359 5654 -

2010 48.546 716.496 815.777 353.431 64.077 13.211

Tambak2005 183 9347 133.088 17.479 1553

2010 606 23.214 534.456 46.962 4.081 16.018

Kolam2005 4.294 1.580 2.904 4392 113 -

2010 6.976 4.294 4.886 3730 652 426

Karamba2005 1.302 23 2 - 234

2010 3.825 266 123 - 188 -

Jaring Apung2005 7.965 923 - - 583

2010 7.499 - - - 3273 4

Sawah2005 1.159 102 2024 9 2 -

2010 7.834 10 2126 - 11 142

Sumber : DKP, tahun 2010







Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di Wilayah Sulawesi,

meliputi jalan Nasional sepanjang 7.800 km, Jalan Provinsi sepanjang 6.274 km, dan JalanKabupaten/kota sepanjang 66.849 km. Jalan terpanjang antarprovinsi di Wilayah Sulawesi

berada di Sulawesi Selatan yang meliputi 40 persen. Perkembangan total panjang jalan dalam

periode 2008-2010 meningkat sepanjang 5.252 km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari

jalan kabupaten yaitu sepanjang 3.247 km.

Tabel 5-45:

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Sulawesi

NO. PROVINSI

PANJANG JALAN (KM)

JALAN

NASIONAL

JALAN

PROVINSI

JALAN

KAB/KOTATOTAL

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

1. Sulawesi Utara 1.267 1.319 741 941 3.952 4.935 5.960 7.1952. Sulawesi Tengah 1.807 2.182 1.977 2.037 11.974 14.110 15.758 18.3293. Sulawesi Selatan 1.578 1.723 816 1.260 31.053 29.698 33.447 32.6814. Sulawesi Tenggara 1.294 1.397 489 1.187 6.409 8.247 8.192 10.8315. Gorontalo 616 607 284 408 4.077 3.449 4.977 4.4646. Sulawesi Barat 530 572 670 441 6.137 6.410 7.337 7.423

SULAWESI 7.092 7.800 4.977 6.274 63.602 66.849 75.671 80.923



jalan (Road Density ) pada tahun 2010, kerapatan jalan di Wilayah Sulawesi sebesar 0,43km/km², lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 km/km². Kerapatan

jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,70 km/km², dan

terrendah di provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,28 km/km².

Gambar 5-8:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) AntarProviinsi Di Wilayah Sulawesi









Kapasitas terpasang energi listrik PLN pada tahun 2011 di Wilayah Sulawesi mencapai

837,74 Mw. Kapasitas terpasang tertinggi di wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar sebanyak 54,52

persen, dan menurut provinsi di Sulawesi Selatan sebesar 42,85 persen. Kapasitas terpasang

terrendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 0,77persen. Kapasitas terpasangmenurut jenis pembangkit, sebagian besar bersumber dari PLTD sebesar 45,85 persen,

berikutnya PLTA sebesar 26,03 persen.

Tabel 5-47

Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sulawesi Tahun 2011

SATUAN

PLN/PROVINSI


PLTA PLTU PLTG PLTGU PLTP PLTD PLTMGPLT

Surya

PLT

BayuJumlah %

Wilayah Sulut,

SultengdanGorontalo 65,43 40 60 215,14 0,34 0,08 380,99 45,48

Sulawesi Utara 55,38 10 60 73,26 0,34 0,08 199,06 23,76

Gorontalo 1,5 31,7 33,2 3,96

Sulawesi Tengah 8,55 30 110,18 148,73 17,75

Wilayah Sulsel,

SultradanSulbar 152,65 12,5 122,72 168,88 456,75 54,52

Sulawesi Selatan 151,05 12,5 122,72 72,69 358,96 42,85

Sulawesi Tenggara 1,6 89,7 91,3 10,90

Sulawesi Barat 6,49 6,49 0,77

SULAWESI 218,08 52,5 122,72 0 60 384,02 0 0,34 0,08 837,74 100,00

% 26,03 6,27 14,65 - 7,16 45,84 - 0,04 0,01 100,00



selama periode 2009-2011 bertumbuh dengan kisaran tertinggi sebesar 30 persen di Provinsi

Sulawesi Tenggara, dan terrendah di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 14 persen. Rasio

Elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 77,99 persen, danterrendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 33,56 persen. Perkembangan rasio elektrifikasi

dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di wilayah Gorontalo sebesar 27,29 persen,

dan terrendah di Wilayah Sulawesi Barat sebesar -2,43 persen.

Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara

sebesar 429,59 kWh/kapita, dan terrendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 127,4

kWh/kapita. Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi di Provinsi

Sulawesi Utara sebesar 69,25 kWh/kapita dan terrendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar

23,55 kWh/kapita.





Tabel 5-48:


Perkapita.

SATUANPLN/PROVINSI

PELANGGAN RUMAH TANGGA

(RT) RASIO ELEKTRIFIKASI (%) KWH JUAL/KAPITA

2009 2011Laju

(%)2009 2011 ∆ (11-09) 2009 2011 ∆ (11-09)

Wilayah Sulut,SultengdanGorontalo

735.828 879.626 20 51,43 69,66 18,23 249,45 297,45 48

- Sulawesi Utara 361.559 424.321 17 61,22 77,99 16,77 360,34 429,59 69,25

- Gorontalo 100.356 119.934 20 40,09 67,38 27,29 191,7 222,53 30,83

- Sulawesi Tengah 273.913 335.371 22 46,45 62,03 15,58 172,7 214,07 41,37

Wilayah Sulsel,

SultradanSulbar1.401.300 1.630.546 16 55,88 63,59 7,71 286,01 331,41 45,4

- Sulawesi Selatan 1.131.868 1.289.257 14 62,97 71,97 9 342,69 400,02 57,33

- Sulawesi Tenggara 183.727 238.932 30 38,91 51,08 12,17 164,47 193,55 29,08

- Sulawesi Barat 85.705 102.357 19 35,99 33,56 -2,43 103,85 127,4 23,55








atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler.Untuk mendukung jangkauan sinyal


Station (BTS) atau ManaraTelepon Seluler (MTS) di sekitar wilayah tersebut.

Penyebaran BTS di desa/kelurahan (PODES 2011) di Wilayah Sulawesi, terbanyak di

Provinsi Sulawesi selatan (814 desa/kelurahan) atau mencapai 27 persen dari total

desa/kelurahannya. Sementara untuk kategori jumlah terrendah adalah di Sulawesi Barat (103

desa/kelurahan), dan menurut persentasenya adalah di Sulawesi Tenggara yang mencapai 12






Gambar 5-10:

Jumlahdan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di Wilayah Sulawesi



telpon Seluler antar provinsi, layanan telpon kabel terbanyak adalah di Sulawesi Selatan

sebanyak 853 desa/kelurahan (28,6%), dan menurut persentasenya adalah di Provinsi Sulawesi

Utara sebesar 35,1 persen. Berdasarkan desa/kelurahan yang menerima sinyal telpon seluler

dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat, jumlah desa/kelurahan terbanyak di Provinsi

Sulawesi Selatan (94,7%) dan terrendah di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 78,3 persen.

Persentase desa/kelurahan dengan penerimaan sinyal lemah, terbanyak di Provinsi SulawesiBarat yang mencapai 37 persen.

Tabel 5-49:



NO. PROVINSI

ADA

PELANGGAN

TELPON KABEL


JUMLAH



1. Sulawesi Utara 595 35,1 415 24,5 1149 67,9 1564 92,4 1693

2. Sulawesi Tengah 162 8,9 484 26,7 938 51,7 1422 78,3 1815

3. Sulawesi Selatan 853 28,6 891 29,9 1934 64,9 2825 94,7 2982

4. Sulawesi Tenggara 138 6,5 683 32,2 1130 53,3 1813 85,5 2121

5. Gorontalo 171 23,4 229 31,3 445 60,9 674 92,2 731

6. Sulawesi Barat 47 7,4 236 37,0 283 44,4 519 81,3 638

SULAWESI 1.966 19,7 2.938 29,4 5.879 58,9 8.817 88,3 9.980








mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Perusahaan Air Minum(PAM)/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan lembaga pengolahan air


Wilayah Sulawesi hanya baru menjangkau 13 persen dari total desa/kelurahan. Pelayanan

PAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu mencapai 18 persen dari total

desa/kelurahan, sementara pelayanan terrendah berada di Provinsi Sulawesi Barat yang hanya

baru mencapai 4 persen. Untuk memperoleh air bersih sebagian besar masyarakat (49%) di

Wilayah Sulawesi menggunakan pompa listrik/tangan atau sumur. Kondisi yang paling

memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantung

terhadap air hujan. Kondisi ini, paling banyak dihadapi oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara

yaitu mencapai 61 Desa atau 3 persen dari total desa/kelurahan.

Tabel 5-50:

Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsidi Wilayah Sulawesi, Tahun 2010.

NO PROVINSI

PAM/PDAMPOMPALISTRIK/

TANGAN/SUMUR

MATA AIRSUNGAI/DANAU/KOLAM

AIR HUJAN AIR

KEMASAN /LAINNYA

TOTAL

∑

DESA% ∑ DESA %

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

1 Sulawesi Utara 304 18 734 43 542 32 11 1 43 3 59 3 1.693 100

2 Sulawesi Tengah 227 13 720 40 624 34 189 10 27 1 28 2 1.815 100

3 Sulawesi Selatan 440 15 1611 54 746 25 101 3 29 1 55 2 2.982 100

4 Sulawesi Tenggara 224 11 1063 50 692 33 61 3 61 3 20 1 2.121 100

5 Gorontalo 104 14 494 68 92 13 28 4 0 - 13 2 731 100

6 Sulawesi Barat 26 4 247 39 294 46 63 10 5 1 3 0 638 100

SULAWESI 1.325 13 4869 49 2990 30 453 5 165 2 178 2 9.980 100




Luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang

Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan tahun 2009 di Wilayah di

Wilayah Sulawesi tercatat sekitar 12.606.800 hektar atau 9,23 persen dari total nasional.

Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan lindung, dan hutan

produksi terbatas. Penyebaran hutan lindung terbesar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi

Selatan, sementara penyebaran luas hutan produksi terbatas terbesar di Sulawesi Tengah dan

Sulawesi Utara.







Sementara untuk minyak bumi, cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.039,57 MMSTB

(Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak Bumi) dengan cadangan minyak bumi di

Wilayah Sulawesi mencapai sekitar 49,11 MMSTB atau sebesar 0,67 persen dari cadangan

minyak bumi nasional.






terbesar yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran air terdapat di Provinsi

Sulawesi Utara dan Gorontalo. Persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang mengalami

gangguan lingkungan akibat pencemaran udara terdapat di Sulawesi Utara dan Sulawesi

Selatan. Sementara persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang mengalami gangguan

lingkungan akibat pencemaran tanah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 5-52:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsidan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008


2005 2008 2005 2008 2005 2008

1. Sulawesi Utara 7,57 7,56 0,32 1,07 2,84 4,15

2. Sulawesi Tengah 8,37 3,97 0,98 0,42 1,50 1,48


4. Sulawesi Tenggara 2,85 1,73 0,71 0,69 1,42 0,94

5. Gorontalo 10,44 6,16 0,44 0,17 2,22 1,37

6. Sulawesi Barat - 3,54 - 0,19 - 1,49

INDONESIA 8,30 5,57 1,47 0,77 6,24 3,95


Luas lahan kritis di Wilayah Sulawesi tahun 2010 mencapai 7.610.814,50 hektar atau


592.208,90 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk kategori kritis

seluas 2.485.929.10 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi

Selatan, dan lahan kritis yang termasuk kategori agak kritis sebesar 4.532.676,50 hektar dengansebaran paling luas di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.





Tabel 5-53:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sulawesi Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

NO. PROVINSI


AGAK KRITIS (HA)

KRITIS (HA)SANGAT

KRITIS (HA) (HA)

1. Sulawesi Utara 415,810.90 242,996.60 33,702.40 692,509.90

2. Sulawesi Tengah 707,408.10 267,240.20 25,289.10 999,937.40

3. Sulawesi Selatan 1,322,098.40 809,375.70 107,279.20 2,238,753.30

4. Sulawesi Tenggara 1,377,089.20 879,452.00 346,159.30 2,602,700.50

5. Gorontalo 338,759.00 181,314.80 71,364.70 591,438.50

6. Sulawesi Barat 371,510.90 105,549.80 8,414.20 485,474.90

P. SULAWESI 4,532,676.50 2,485,929.10 592,208.90 7,610,814.50

NASIONAL 52,259,832.90 23,955,162.70 5,449,299.30 82,176,443.64


PROPORSI LAHAN KRITIS

(%)59.56 32.66 7.78 100.00


Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sulawesi dengan kondisi rusak pada

tahun 1999-2007 sebanyak 88 DAS. Berdasarkan tingkat penangannanya, DAS dibagi menjadi 3kelompok DAS, yaitu DAS super prioritas sebanyak 6 DAS, DAS prioritas sebanyak 26 DAS, dan

DAS prioritas rendah sebanyak 56 DAS. Tingkat kerusakan DAS pada tahun 2007 untuk DAS

super prioritas meningkat menjadi 12 DAS dan DAS prioritas menjadi 41 DAS.

Tabel 5-54:

Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di Sulawesi

NO. PROVINSI


TAHUN 1994/95 - 1998/99 TAHUN 1999/2000 - 2007

SUPER

PRIORITAS PRIORITASPRIORITAS

RENDAH JUMLAHSUPER

PRIORITAS PRIORITASPRIORITAS

RENDAH JUMLAH

1. Sulawesi Selatan 4 10 12 26 4 12 5 21

2. Sulawesi Barat - - - - - - - -

3. Sulawesi Tenggara - 5 9 14 2 7 7 16

4. Sulawesi Utara 2 6 8 16 3 9 9 21

5. Sulawesi Tengah - 5 27 32 3 13 14 30

6. Gorontalo - - - - - - - -

SULAWESI 6 26 56 88 12 41 35 88

Sumber: Statistik Kehutanan 2009






tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut di wilayah Sulawesi tahun 2008

sebanyak 1.113 desa yang terkena bencana longsor meningkat dibandingkan tahun 2005 (716

desa). Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan dua provinsi yang paling banyak

mengalami bencana longsor. Bencana longsor yang terjadi kedua provinsi tersebut berlangsung di 523

desa pada tahun 2008.

Gambar 5-12:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi





PROFIL

PEMBANGUNAN

M ALUKU









2 PULAU MALUKU 6 -

Tabel6-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Maluku menurut Provinsi.

NO. PROVINSI/ WILAYAH

JUMLAH PENDUDUK

(JIWA)

KEPADATAN

(JIWA PER KM2)

LAJU

PERTUMBUHAN

(%)

2000 2010 2000 2010 90-00 00-10

1. Prov. Maluku 1.166,3 1.533,5 24,9 32,7 0,67 2,8

2. Prov. Maluku Utara 815,1 1.038,1 25,5 32,5 2,47

MALUKU 1.981,4 2.571,6 25,1 32,6 0,67 2,64

NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,0 124,0 1,40 1,49


Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk wilayah Maluku dalam 10 tahun

terakhir (2000-2010) mencapai 2,64 persen, lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan

penduduk Indonesia sebesar 1,5 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk wilayah

Malukuterjadi dalam kurun 10 tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan di Provinsi Maluku

sebesar 2,8 persen dan Maluku Utara sebesar 2,47 persen.

Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, sebesar 60,50 persen penduduk

Wilayah Maluku tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar



(dependency ratio) di wilayah Maluku adalah sebesar 65 persen, yang berarti setiap 100 orang


produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Angka dependency ratio

tersebut relatif tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 51,3 persen.

Tabel6-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Maluku Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIAJUMLAH

(RIBU JIWA)%

Usia Muda (< 14 tahun) 923.951 35,93

Usia Produktif (15-64 tahun) 1.555.933 60,50

Usia Tua ( >65 tahun) 91.709 3,57

Total Penduduk 2.571.593 100,00

Dependency Ratio 65

Sumber Data: Sensus 2010,BPS Perbandingan angka ketergantungan antarprovinsi di Wilayah Maluku, Provinsi Maluku

menunjukkan rasio ketergantungan lebih tinggi dibanding Maluku Utara. Lihat Gambar 6-1.








PULAU MALUKU 56 -

Tabel 6-7:

Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Maluku (Februari 2012)

NO. PROVINSIPERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)

% WIL.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. Maluku 212.926 33,46 423.497 66,54 636.423 100 58,78

2. Maluku Utara 102.715 23,02 343.498 76,98 446.213 100 41,22

MALUKU 315.641 29,15 766.995 70,85 1.082.636 100 0,96




kerja di Wilayah Maluku merupakan tamatan pendidikan dasar dan menengah. Persentasetingkat pendidikan SMTA sampai dengan sarjana di Provinsi Malukusedikit lebih tinggi

dibanding dengan Provinsi Maluku Utara. Lihat Tabel 6-8.

Tabel 6-8:


dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Maluku (Februari 2012)

NO. PROVINSI

PENDIDIKAN

JUMLAH≤ SD SMTP

SMTA

Umum

SMTA

Kejuruan

Diploma

I/II/III/

Akademi

Universitas

1. Maluku 45,37 18,49 19,91 5,94 3,58 6,71 100,002. Maluku Utara 47,83 18,66 19,36 4,48 3,54 6,13 100,00

MALUKU 46,38 18,56 19,68 5,34 3,56 6,48 100,00


Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan di Wilayah Maluku, sektor pertanian

merupakan lapangan usaha paling dominan, yakni mencapai 53,40 persen, sementara lapangan

usaha lainnya yang sudah berkembang adalah perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar

11,93 persen, dan lapangan usaha jasa kemasyarakat sebesar 18,06 persen (Lihat Gambar 6.3).

Berdasarkan komposisi lapangan usaha antarprovinsi, lapangan usaha non pertanian di

Provinsi Maluku memiliki persentase lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara,(Lihat Tabel 6.9).






PULAU MALUKU 76 -

Tabel6-10:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut ProvinsiDi Wilayah MalukuTahun 2009 dan 2012 (Februari)

NO. PROVINSI

JUMLAH PENGANGGURAN

TERBUKA

(JIWA)


TERBUKA (%)

TAHUN

2.009

TAHUN

2.012∆('12-'09)

TAHUN

2.009

TAHUN

2.012∆('12-'09)

1. Maluku 61.194 48.711 -12.483 10,38 7,11 -3,272. Maluku Utara 29.117 25.009 -4.108 6,61 5,31 -1,30

MALUKU 90.311 73.720 -16.591 8,77 6,38 -2,39


Berdasarkan distribusi pengangguran terbuka pada tahun 2012, sebanyak 48,38

persen di Perdesaan dan 51,62 persen di Perkotaan. Penyebaran pengangguran terbuka

menurut provinsi, sebagian besar terdapat di Provinsi Maluku. Pengangguran terbuka di

Provinsi Maluku sebagian besar berada di perkotaan, sementara di Provinsi Maluku Utara

sebagian besar berada di Perdesaan.

Tabel 6-11:

Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaandi Wilayah Maluku (Februari 2012)

NO. PROVINSI/WILAYAH

PERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)% WIL

.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. Maluku 26.650 54,71 22.061 45,29 48.711 100 66,08

2. Maluku Utara 11.401 45,59 13.608 54,41 25.009 100 33,92

MALUKU 38.051 51,62 35.669 48,38 73.720 100 0,97Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.


di wilayah Maluku pada tahun 2012,didominasi oleh kelompok berpendidikanSMTA

Umum/Kejuruan hingga mencapai 52,90 persen, dan berikutnya berpendidikan Sarjana sebesar

15,59 persen. Hal ini menunjukkan tantangan tersendiri, mengingat tingginya pengangguran

terbuka berpendidikan tinggi. Lihat Tabel 6-12.

Tabel 6-12:

Distribusi Persentase Pengangguran TerbukaMenurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggiyang Ditamatkandi Wilayah Maluku (Februari 2012)

NO. PROVINSI


JUMLAH≤ SD SMTP

SMTA

UMUM/

KEJURUAN

DIPLOMA

I/II/III/

AKADEMI

UNIVERSITAS

1. Maluku 12,57 6,11 58,56 7,19 15,57 100,00

2. Maluku Utara 19,98 19,68 41,88 2,83 15,63 100,00

MALUKU 15,08 10,71 52,90 5,71 15,59 100,00





8 PULAU MALUKU 6 -

6.2.3. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di Wilayah Maluku selama



pelayanan tenaga medis bagi masyarakat.Namun, perbaikan kondisi kesehatan antarprovinsitersebut masih belum merata, sehingga diperlukan upaya khusus dalam mengurangi


Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan estimasi UHH antarprovinsi di Wilayah

Maluku selamaperiode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan

UHH secara nasional. Estimasi UHH antarprovinsi diwilayah Maluku tahun 2010 masih berada

di bawah UHH nasional (70,9 tahun), dengan UHH terrendah di Maluku Utara. Lihat Gambar 6-

4.

Gambar 6-4:

Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Provinsi di Wilayah MalukuTahun 2007-2010


Status Gizi Balita. Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di

Wilayah Maluku antar tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan berbeda, yaitu

diProvinsi Maluku Utara terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan kurang,sementaradi

Provinsi Maluku menunjukkan penurunan. Prevalensi gizi buruk dan kurang tertinggi di

Provinsi Maluku pada tahun 2010 sebesar 26,2 persen, sementara terrendah di Provinsi Maluku


69,0

68,3

70,4

69,6

69,2

70,9

67,0

67,5

68,0

68,5

69,0

69,5

70,0

70,5

71,0

71,5

Maluku Maluku Utara Indonesia

T a h u n UHH Provinsi

tahun 2007

UHH Provinsitahun 2010




PULAU MALUKU 96 -

Tabel 6-13:


NO PROVINSI

2007 2010

∆

(2007-

2010)

GIZI

BURUK(%)

GIZI

KURANG(%)

GIZI

BURUK/

KURANG(%)

GIZI

BURUK(%)

GIZI

KURANG(%)

GIZI

BURUK/

KURANG(%)

1 Maluku 9,3 18,5 27,8 8,4 17,8 26,2 1,6

2 Maluku Utara 6,7 16,1 22,8 5,7 17,9 23,6 -0,8

INDONESIA 5,4 13 18,4 4,9 13 17,9 0,5



perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena hygiene

dan sanitasi yang kurang baik.Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya digabung

menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (Stunting).


35,6%. Pada lingkup antarprovinsi di wilayah Maluku, di Provinsi Maluku sebesar 37,5 persen

masih berada di atas angka nasional, walaupun menunjukkan tren penurunan.

Gambar6-5:

Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada Tahun 2007 dan 2010.







antarprovinsi di wilayah Maluku masih berada di bawah angka nasional (81,3 persen).

Persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis di Provinsi Maluku sedikit lebih

tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara.

4 5 , 8

4 0 , 2

3 7 , 5

2 9

, 4

35,6

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Maluku Maluku Utara

%

Stunting 2007

Stunting 2010

Stunting Nasional 2010




10 PULAU MALUKU 6 -

Tabel 6-14:

Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

NO PROVINSI


DOKTER BIDAN

TENAGA

MEDIS

LAINNYA


1 Maluku 7,8 41,8 1,2 50,8 46,3 2,7 49,1

2 Maluku Utara 9,3 40,8 0,3 50,4 45,8 3,8 49,6

INDONESIA 16,9 63,7 0,7 81,3 17,3 1,2 18,6


6.2.4. Pendidikan

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)di Provinsi Maluku selama periode 2009-

2011 menunjukkan peningkatan, sementara di Provinsi Maluku Utara tidak terjadi peningkatan.

Kedua provinsi masih berada di bawah RLS nasional (7,9 tahun). RLS tertinggi terdapat di

Provinsi Maluku. Lihat Tabel 6-15.

Tabel 6-15:

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun2009 dan 2011.

NO PROVINSI



2009 2.011 ∆ ('11-'09) 2009 2011 ∆ ('11-'09)

1 Maluku 8,6 8,7 0,1 97,42 96,63 -0,79

2 Maluku Utara 8,6 8,2 (0,4) 95,74 96,01 0,27

NASIONAL 8,6 8,7 0,1 92,58 92,81 0,23



wilayah Maluku, di Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan perubahan positif. Pada tahun

2011, seluruh provinsi memiliki AMH di atas rata-rata nasional (92,81%). AMH di Provinsi

maluku lebih tinggi dibanding dengan di Provinsi Maluku Utara.lihat Tabel 6-15

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Maluku pada

tahun 2009-2011, perkembangan negatif terjadi pada kelompok Usia 13-15 tahun dan 16-18

tahun, khususnya di Provinsi Maluku. Pada tahun 2011, Provinsi Maluku menunjukkan APS

tertinggi diseluruh kelompok usia dan sudah berada di atas rata-rata nasional, sementara di

Provinsi Maluku Utara sudah berada di atas APS nasional pada kelompok usia 13-15 tahun dan

16-18 tahun.




PULAU MALUKU 116 -

Tabel 6-16:


NO PROVINSI2009 2011 ∆ ('11-'09)

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1 Maluku 97,87 91,98 72,28 98,18 91,89 67,21 0,31 (0,09) (5,07)

2 Maluku Utara 96,85 90,02 63,38 97,04 89,89 64,70 0,19 (0,13) 1,32

INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69


6.2.5. Kemiskinan

Penduduk miskin di Wilayah Maluku pada tahun 2012 mencapai 442 Ribu jiwa, meliputi1,52 persen dari total penduduk miskin di Indonesia, dan dengan tingkat kemiskinan sebesar

16,42 persen. Tingkat kemiskinan tersebut berada di atas tingkat kemiskinan nasional

(11,96%). Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun,

sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Gambar 6-6:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku, Tahun 2006-2012


Perkembangan tingkat kemiskinan selama 2006-2012 cenderung menurun, namun

kondisi kemiskinan di Provinsi Maluku masih tergolong tinggi dibandingkan kemiskinan

nasional. Sementara untuk tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara berada dibawah rata-

reata kemiskinan nasional.

475,5 514,6 496,4 478,0 469,7 457,6 442,0

21,7223,20

22,05

20,85 20,14

17,42

16,4216,48 16,58

15,4214,15

13,3312,49 11,96

400

420

440

460

480

500

520

540

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Ribu Jiwa

Jumlah Penduduk Miskin Wil

Maluku

% Penduduk Miskin Wil Maluku

% Penduduk Miskin Nasional




12 PULAU MALUKU 6 -

Tabel 6-17:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2006-2012

NO. PROVINSITAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121 Maluku 30,12 31,14 29,66 28,23 27,74 23,00 21,78

2 Maluku Utara 10,11 11,97 11,28 10,36 9,42 9,18 8,47MALUKU 21,72 23,20 22,05 20,85 20,14 17,42 16,42

INDONESIA 16,48 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96


Perkembangan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Wilayah Maluku

selama periode 2009-2012 rata-rata berkurang sebesar 11,99 ribu jiwa (1,48%) per tahun,

lebih tinggi dibanding periode 2004-2009 sebesar 5,48 ribu jiwa (0,63%) per tahun.

Peningkatan pengurangan jumlah dan persentase kemiskinan tersebut terjadi di Provinsi

Maluku dan Maluku Utara. Pada periode 2011-2012, di Provinsi Maluku menunjukkanperlambatan penurunan jumlah dan persentase kemiskinan dibanding periode sebelumnya.

Tabel6-18:


NO PROVINSI


MISKIN (RIBU/TAHUN)

RATA2 PENURUNANPERSENTASE


(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

1 Maluku 1,4 18,28 10,09 3,52 9,92 0,49 4,74 1,22 0,78 2,15

2 Maluku Utara 6,9 -6,21 5,52 1,96 2,07 0,94 0,24 0,71 0,41 0,63

MALUKU 8,3 12,07 15,61 5,48 11,99 0,71 2,72 1,00 0,63 1,48Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Penyebaran kemiskinan di Wilayah Maluku sebagian besar berada di perdesaan, yakni

mencapai 85,06 persen dari total penduduk miskin, atau dengan tingkat kemiskinan sebesar

20,01 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan di Provinsi Maluku lebih tinggi dibanding

dengan di Maluku Utara.

Tabel 6-19:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku menurut Perdesaan dan

Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

NO. PROVINSI JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) PERSERTASE PENDUDUK MISKIN (%)

KOTA DESA KOTA + DESA KOTA DESA KOTA + DESA

1 Maluku 58,47 291,76 350,23 9,78 28,88 21,782 Maluku Utara 7,56 84,23 91,79 2,55 10,69 8,47MALUKU 66,03 375,99 442,02 7,38 20,91 16,42

NASIONAL 10.647,25 18.485,20 29.132,43 8,78 15,12 11,96



ukuran kualitas hidup manusia, seluruh provinsi di Maluku memperlihatkan peningkatan diselama periode 2006—2010. Pada tahun 2010, IPM antarprovinsi di wilayah Maluku masih






14 PULAU MALUKU 6 -

Tabel 6-22:

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010. (Persen)

No LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008* 2009** 2010**

1 Pertanian 1,69 1,98 2,40 1,94 5,462 Pertambangan & Penggalian 0,75 2,96 -1,44 8,76 10,76

3 Industri Pengolahan 1,62 3,18 3,85 2,23 3,664 Listrik, Gas & Air 6,90 3,23 3,13 3,03 14,78

5 Konstruksi 2,63 3,85 4,94 4,71 27,65

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 4,54 2,42 4,10 2,94 8,727 Pengangkutan & Komunikasi 7,34 2,34 6,68 2,86 6,96

8 Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 3,92 1,51 3,72 2,15 3,97

9 Jasa-Jasa 3,63 1,09 2,51 0,93 8,13



Peranan sektor terhadap kinerja perekonomian provinsi, secara keseluruhan

pertumbuhan sektor di kedua provinsi tumbuh positif. Sektor dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi dan penopang kinerja perekonomian di Provinsi Maluku Utara adalah sector

pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan-hotel dan restoran, dan sektor

pertambangan. Sementara di Provinsi Maluku adalah sektor pertambangan dan penggalian, dan

sektor perdaggangan (Tabel 6-23).

Tabel 6-23:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tenggara Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010 (Persen)

No LAPANGAN USAHA MALUKUMALUKU

UTARA

1 Pertanian 5,66 5,21

2 Pertambangan & Penggalian 10,36 10,86

3 Industri Pengolahan 0,20 5,644 Listrik, Gas & Air 19,44 8,69

5 Konstruksi 48,05 6,46

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6,27 12,15

7 Pengangkutan & Komunikasi 6,56 7,718 Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 2,45 7,24

9 Jasa-Jasa 7,68 9,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Secara keseluruhan, perekonomian Wilayah Maluku masih ditopang oleh tiga lapangan

usaha utama, yakni sektor pertanian, sektor perdagangan-hotel dan restoran, dan sektor jasa.

Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor industri

pengolahan juga memiliki peran yang besar terhadap perekonomian Maluku. Struktur

perekonomian wilayah tersebut relatif tidak mengalami pergeseran yang berarti selama periode

2005-2011.




PULAU MALUKU 156 -

Gambar 6-7:

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Maluku Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2011. (persen)

Struktur Perekonomian 2005 Struktur Perekonomian 2011


Struktur perekonomian provinsi-provinsi di Wilayah Maluku, sektor pertanian dan

sektor perdaggangan, hotel dan restoran masih mendominasi terhadap perekonomian di

Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Selain kedua sektor tersebut, sektor angkutan dan jasa juga

memiliki peran cukup besar di Provinsi Maluku, dan sektor pertambangan dan penggalian

berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara.

Tabel 6-24Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011, (dalam persen)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Maluku 29.81 0.73 4.43 0.54 1.95 28.28 10.22 4.22 19.81

2 Maluku Utara 36.03 4.99 12.73 0.57 3.15 24.20 7.65 3.84 6.85

MALUKU 32.22 2.38 7.64 0.55 2.41 26.70 9.23 4.07 14.79


Dalam pembentukan PDRB Wilayah, Provinsi Maluku memiliki peran yang relatif besar

dibandingkan Maluku Utara, yakni mencapai sekitar 61,30 persen. Di sisi lain, peran ProvinsiMaluku Utara hanya sekitar 38 persen. Sementara peran wilayah Maluku terhadap

perekonomian nasional sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,26 persen.

KEP. MALUKU;

PERTANIAN;

40,38; 26%

KEP. MALUKU;

PERTAMBANG

AN &

PENGGALIAN;

19,08; 13%

KEP. MALUKU;

INDUSTRI

PENGOLAHAN;

14,68; 10%

KEP.MALUKU;

LISTRIK,

GAS & AIR

KEP. MALUKU;

KONSTRUKSI;2,01; 1%

KEP. MALUKU;

PERDAGANGA

N, HOTEL &

RESTORAN;

52,56; 34%

KEP. MALUKU;

PENGANGKUT

AN &

KOMUNIKASI ;

10,92; 7%

KEP.MALUKU;

KEUANGAN

& JS. PRSH.;

3,18; 2%

KEP.MALUKU;

JASA-JASA;

7,55; 5% Series1;

PERTANIAN;

32,22; 32%

Series1;

TAMBANGA

N ; 2,38; 2%

Series1;

INDUSTRI ;

7,64; 8%

Series1;

LISTRIK, GAS,

AIR; 0,55; 1%Series1;

KONSTRUKSI

; 2,41; 2%

Series1;

PERDAGANGAN; 26,70;

27%

Series1;

ANGKUTAN;

9,23; 9%

Series1;

KEUANGAN;

4,07; 4%

Series1;JASA; 14,79;

15%




16 PULAU MALUKU 6 -

Tabel 6-25:

Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Maluku dan NasionalTahun 2011, (dalam persen)


(Rp. Juta)

SHARE TERHADAP

PULAU (%)

SHARE

TERHADAP

NASIONAL (%)

1. Maluku 9.594.886,01 61,30 0,16

2. Maluku Utara 6.056.973,74 38,70 0,10

MALUKU 15.651.859,75 100,00 0,26


Perkembangan PDRB per kapita Wilayah Maluku rata-rata meningkat. Namun, PDRB

perkapita provinsi di wilayah Maluku masih berada jauh dibawah PDB perkapita Nasional. Jika

diperbandingkan antarprovinsi, PDRB perkapita Maluku lebih tinggi dibandingkan PDRB

perkapita Maluku Utara. Sebagai gambaran, perkembangan PDRB per kapita Provinsi diwilayah Maluku disajikan pada Tabel 6-26.

Tabel 6-26:


di Wilayah Maluku Tahun 2005-2010, (dalam Ribu Rupiah)

NO. PROVINSI 2007 2008* 2009** 2010**

1. Maluku 4.377 4.747 5.277 5.272

2. Maluku Utara 3.346 4.019 4.808 5.190

NASIONAL 17.360 21.424 23.913 27.084Catatan*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS 2010


Dari sisi penggunaan, perekonomian Wilayah Maluku pada tahun 2011 didominasi oleh

komponen konsumsi, yaitu sebesar 68,5 persen merupakan konsumsi rumah tangga dan

33,12%. konsumsi pemerintah. Sementara komponen ekspor dan impor juga memiliki peran

yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 26,11 persen dan 32,48 persen.




PULAU MALUKU 176 -

Gambar 6-8:

Struktur PDRB Menurut Komponen Penggunaan ADHB di Maluku

Tahun 2011, (dalam persen)

Distribusi PDRB penggunaan provinsi, secara keseluruhan kedua provinsi masih

didominasi oleh komponen pengeluaran untuk konsumsi, terutama untuk pengeluaran

konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Selain komponen konsumsi, komponen

impor juga memiliki peran yang cuku besar terhadap pembentukan PDRB provinsi-provinsi di

Maluku.

Tabel 6-27:


Di Wilayah Maluku Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku


RUMAHTANGGA


KONSUMSIPEMERINTAH

PEMBENTUKANMODAL TETAP

BRUTO

PERUBAHANPERSEDIAAN

EKSPOR IMPOR

1. MALUKU 69.28 1.87 33.99 6.51 0.39 5.62 37.68

2. MALUKU UTARA 67.64 0.74 31.74 9.79 (12.53) 6.87 24.24

MALUKU 68.65 1.43 33.12 7.78 (4.61) 6.11 2.48

Sumber: BPS, 2012

Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, secara umum seluruh komponen

permintaan tumbuh positif, kecuali untuk perubahan stock tumbuh negatif. Komponen

konsumsi rumah tangga, PMTB, dan impor memiliki pertumbuhan tertinggi dan meningkat

dibandingkan kondisi tahun 2010, sementara pertumbuhan konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

dan ekspor sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi Rumah

Tangga, 68.65 , 39%

Konsumsi Lembaga

Swasta Nirlaba, 1.43

, 1%Konsumsi

Pemerintah, 33.12 ,19%PMTB, 7.78 , 4%

Perubahan Stok,

(4.61), -3%

Ekspor,

26.11 , 15%

Impor, 32.48 , 19%

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Lembaga Swasta

Nirlaba

Konsumsi Pemerintah

PMTB

Perubahan Stok

Ekspor

Impor




18 PULAU MALUKU 6 -

Tabel 6- 28:

Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Maluku

Tahun 2007-2011, (persen)

NO JENIS PENGGUNAANTAHUN RATA-RATA

2007-20112007 2008 2009 2010*) 2011**)

1 Konsumsi Rumah Tangga 7,56 5,20 8,69 6,78 8,11 7,27

2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 4,17 3,85 3,32 5,06 5,00 4,28

3 Konsumsi Pemerintah 8,23 5,76 13,71 8,24 10,52 9,29

4 PMTB 13,38 17,77 15,24 10,16 13,38 13,99

5 Perubahan Stock (16,45) 0,44 (13,11) 25,48 (43,42) (9,41)

6 Ekspor Barang & Jasa 9,88 0,55 (5,36) 9,34 3,35 3,55

7 Impor Barang & Jasa 7,68 8,26 6,99 9,53 10,32 8,55



Sementara perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, secara keseluruhan komponen

permintaan tumbuh positif, kecuali komponen perubahan persediaan di Provinsi Maluku

tumbuh negatif. Komponen impor, PMTB memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi

Maluku dibandingkan terhadap komponen lainnya. Sementara komponen perubahan

persediaan, PMTB, dan konsumsi pemerintah memiliki laju pertumbuhan tertinggi dan kinerjacukup baik untuk perekonomian di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 6-29:

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan

Di Wilayah Maluku Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO. PROVINSI

KONSUMSI

RUMAH

TANGGA

KONSUMSI

LEMBAGA

SWASTA

NIRLABA

KONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN


1. Maluku 8.27 4.21 11.21 14.52 (99.40) 5.14 13.91

2. Maluku Utara 7.96 5.80 9.84 12.24 12.55 1.56 6.72



Perkembangan nilai realisasi investasi PMA tahun 2011 tercatat sebesar 141,5 juta US$

atau sekitar 0,74 persen dari nilai relaisasi PMA nasional, dan menurun dibandingkan tahun

2010.Distribusi nilai realisasi investasi PMA terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara, yaitu

mencapai 91,7 persen dari realisasi PMA Wilayah Maluku.




PULAU MALUKU 196 -

Tabel 6-30:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Maluku Tahun 2006-2010.

NO. PROVINSI

TAHUN SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2007 2008 2009 2010 2011

1. MALUKU - - - 2,9 11,7 0,06 8,3

2. MALUKU UTARA - - 5,9 246 129,8 0,67 91,7

MALUKU - - 5,9 248,9 141,5 0,73 100,0

Sumber : BKPM 2011

Perkembangan investasi PMDN di Wilayah Maluku tahun 2011 hanya sekitar 0,02persen dari total realisasi PMDN nasional. Distribusi nilai realisasi investasi PMDN di WilayahMaluku sebagian besar terpusat di Provinsi Maluku Utara, yaitu mencapai 99,3 persen dari nilairealisasi PMA di Wilayah Maluku.

Tabel 6-31:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Maluku Tahun 2006-2010.

NO. PROVINSI

NILAI INVESTASI (RP. MILIAR) SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. MALUKU 0,2 - - -- -- - 0,1 0,00 0,7

2. MALUKU UTARA - - - - - 13,5 0,02 99,3

MALUKU 0,2 0 0 0 0 13,6 0,02 100,0

Sumber : BKPM 2011


Perkembangan perdagangan ekspor non migas provinsi di Wilayah Maluku tahun

2006-2010 menunjukan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, baik di untuk ekspor non

migas di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara. Kontribusi wilayah Maluku terhadap

ekspor non migas sangat rendah, yaitu hanya 0,28 persen, dengan nilai ekspor non migas

terbesar berasal dari Provinsi Maluku Utara (79,93 persen).

Tabel 6-32:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku


NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PERAN.

(%)

2010 2010

1. Maluku 49,5 25,9 42,2 46,4 73,7 20,07 0,06

2. Maluku Utara 197,4 493,3 222,7 197,8 293,5 79,93 0,23

MALUKU 246,9 519,2 264,9 244,2 367,2 100,00 0,28


Perkembangan perdagangan nilai impor non migas provinsi di Wilayah Maluku tahun2010 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peranan impor non migas terhadap




20 PULAU MALUKU 6 -

nasional sangat rendah hanya sekitar 0,11 persen, dengan dengan nilai impor terbesar berasal

dari Provinsi Maluku (88,05 persen). Sementara nilai impor dari Provinsi Maluku Utara hanya

sekitar 11,95 persen.

Tabel 6-33:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah MalukuTahun 2006-2010. (dalam persen)

No PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010PERAN.(%) PERAN.(%)

2010 2010

1 Maluku 14 7,4 11,4 32,1 104,6 88,05 0,10

2 Maluku Utara 1,7 4,1 - - 14,2 11,95 0,01

MALUKU 15,7 11,5 11,4 32,1 118,8 100,00 0,11



Sektor unggulan Wilayah Maluku, antara lain adalah: perikanan dan kelautan yang

meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sektor perkebunan dengan komoditas

utama antara lain adalah tanaman kelapa, kakao, kopi, jarak, dan tanaman rempah-rempah

(lada, cengkeh, dan pala); pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama adalah tanaman

padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sementara untuk industri unggulan yang memeberikan

output nilai tambah terbesar di Provinsi Maluku adalah Industi karet remah di Kabupaten

Maluku Tengah, industri veneer di pulau Buru, industi pengolahan dan pengawetan daging di

Kota Ambon, Maluku tengah, dan Kep. Aru, Industri jasa perbaikan kapal di Kota Ambon.

Sementara industri unggulan di Provinsi Maluku Utara dengan output nilai tambah terbesar

adalah Industri panel kayu yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Industri Kayu lapis diKabupaten Halmahera Timur.

Tanaman Pangan

Perkembangan produksi dan luas panen padi di Wilayah Maluku dari tahun 2007-

2012meningkat. Pada tahun 2012, tercatat produksi padi mencapai 168.098 ton lebih dengan

luas panen 41.070 ha lebih tinggi dibandingkan produksi dan luas panen padi tahun

sebelumnya. Sementara untuk produktivitas padi di Wilayah Maluku masih dibawah rata-rata

produktivitas padi nasional.

Tabel 6-34:


Di Wilayah Maluku Tahun 2011Tahun 2007-2012


(KU/HA)

2007 105,663 29,849 35,402008 127,425 33,973 37,512009 136,128 34,963 38,932010 138,510 36,304 38,152011 148,948 38,010 39,192012 168,098 41,070 40.93





PULAU MALUKU 216 -

Penyebaran produksi dan luas panen padi terbesar terdapat di Provinsi Maluku dengan

produksi. Sementara dilihat dari perbandingan produktivitas, tingkat produktivitas padi di

Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Maluku Utara. (lihat Tabel 6-35).

Tabel 6-35:

Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padidi Wilayah Maluku Tahun 2012

NO PROVINSILUAS PANEN

(HA)

PRODUKTIVITAS

(KU/HA)

PRODUKSI

(TON)

1. Maluku 23,692 43,94 104,1102. Maluku Utara 17,378 36,82 63,988MALUKU 41,070 40.93 168,098


Perkembangan tanaman palawija di Wilayah Maluku, produksi terbesar adalah jagung,

ubi kayu, dan ubi jalar.Perkembangan produksi dari ketiga komoditas tersebut rata-ratameningkat dari tahun 2007-2012. Penyebaran produksi jagung terbesar terdapat di Provinsi

Maluku Utara, produksi ubi kayu di Provinsi Maluku produksi ubi jalar di Provinsi Maluku

Utara.

Tabel 6-36:

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Maluku Tahun 2007-2012, (dalam ton).

TAHUNPRODUKSI (TON)

JAGUNG KACANG HIJAUKACANG

TANAHKEDELAI UBI JALAR UBI KAYU

2007 26.478 1.005 9.247 1.282 56.128 224.115

2008 30.417 1.021 8.028 2.841 56.872 224.052

2009 34.088 1.071 6.314 2.231 52.719 230.885

2010 35.822 1.611 6.889 2.127 48.417 253.493

2011 40.235 1.358 6.627 1.996 49.784 227.639

2012 42.307 811 7.401 1.408 50.155 245.340





22 PULAU MALUKU 6 -

Tabel 6-37:

Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2012, (dalam ton).

PRODUKSI (TON)


HIJAU

KACANG

TANAHKEDELAI

UBI

JALARUBI KAYU

Maluku 15.551 551 2.095 276 17.382 127.546

Maluku Utara 26.756 260 5.306 1.132 32.773 117.794MALUKU 42.307 811 7.401 1.408 50.155 245.340

LUAS PANEN (HA)


HIJAU

KACANG

TANAHKEDELAI

UBI

JALARUBI KAYU

Maluku 4.022 519 1.678 228 1.834 7.260

Maluku Utara 12.657 237 4.612 869 3.717 9.658

MALUKU 16.679 756 6.290 1.097 5.551 16.918

Keterangan: Data Tahun 2011 adalah Angka Tetap.; Data Tahun 2012 adalah Angka Ramalan I

Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan terbesar yang di hasilkan dari Wilayah Maluku adalah jenis

komoditas Kakao, kelapa, dan kopi.Perkembangan tingkat produksi dari ketiga komoditas

tersebut rata-rata meningkat dari tahun 2007-2011.Pada tahun 2011, peyebaran produksi

kelapa terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara. Sementara untuk produksi kopi terbesar

terdapat di Provinsi Maluku. (Tabel 6-38).

Tabel 6-38:Perkembangan Luas Areal (ha) dan Produksi Tanaman Perkebunan di Wilayah Maluku

Tahun 2008.

PERKEMBANGAN LUAS AREAL (HA)

TAHUN KAKAO KELAPA KOPI

2007 58.171 300.684 11.092

2008 51.518 314.998 7.503

2009 24.221* 91.491* 3.648*

2010 25.050* 91.553* 3.648*

2011 - 321.654 7.289

Perkembangan Produksi (ton)

TAHUN KAKAO KELAPA KOPI

2007 17.086 267.489 1.755

2008 19.462 315.947 1.254

2009 8.544* 75.127* 670*

2010 9.688* 87.752* 676*

2011 - 333.138 1.138

Keterangan: * produksi hanya Provinsi Maluku, Maluku Utara tidak tersedia Data

Keterangan: * Luas areal hanya Provinsi Maluku, Maluku Utara tidak tersedia Data




PULAU MALUKU 236 -

Peternakan

Perternakan besar di Wilayah Maluku dengan populasi terbesar adalah babi, kambing,

dan sapi potong. Perkembangan populasi untuk ketiga jenis ternak besar tersebut, rata-rata

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2011, populasi untuk ketiga jenis ternak

besar tersebut sebagian besar terdapat di Provinsi Maluku.

Tabel 6-39:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2005-2009

TAHUNSAPI

POTONG

SAPI


2007 125.286 12 373.553 15.963 25.371 190.023 9.590

2008 126.139 - 269.291 17.521 26.186 213.792 10.663

2009 129.549 - 279.101 18.222 26.321 222.938 10.718

2010 83.943 - 228.814 20.116 29.211 214.668 12.573

2011 73.976 - 246.319 21.554 17.568 247.980 13.109Sumber : BPS, tahun 2011

Untuk populasi ternak unggas tahun 2011, populasi ternak unggas terbesar adalah jenis

ayam buras. Penyebaran populasi ayam buras tahun 2011 terbesardi Provinsi Maluku.

Sementara untuk jenis ternak unggas lainnya dengan populasi terbesar adalah ayam ras

petelur(Tabel 6-41 dan Tabel 6-41).

Tabel 6-40:

Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2007-2011

Tahun Ayam Buras Itik

2007 4.402.468 333.898

2008 3.811.152 339.680

2009*) 4.143.960 350.597

2010 3,115,600 372,700

2011 3,464,210 406,700


Tabel 6-41:

Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011

NO.Provinsi

Ayam Ras

Pedaging

Ayam Ras

Petelur

Ayam

Buras

Itik

1. Maluku 1.451.800 2.924.000 3,464,210 406,700

2. Maluku Utara - - - -MALUKU 1.451.800 2.924.000 3,464,210 406,700



Produksi perikanan dan kelautan di Wilayah Maluku terdiri dai perikanan tangkap dan

perikanan budidaya. Produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut,




24 PULAU MALUKU 6 -

perkembangan produksi perikanan tangkap dari tahun 2007-2010 rata-rata

meningkat.Produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum terbesar terdapat di provinsi

Maluku(Tabel 6-39).

Tabel6-42:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Wilayah MalukuTahun 2005 dan 2010, (dalam ton)

NO. P R O V I N S IPerikanan Laut Perairan Umum

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1 Maluku 489,249 315,409 341,966 559,000 124 109 37 49

2 Maluku Utara 134,354 143,164 145,355 148,028 - - - -

MALUKU 623,603 458,573 487,321 707,028 124 109 37 49


laut, tambak, kolam, dan jaring apung. Perkembangan produksi perikanan budidaya di Wilayah

Maluku antar tahun 2005 dan 2010 rata-rata meningkat. Produksi perikanan budidaya

terbesar di Maluku adalah jenis budidaya laut danbudidaya kolam. Sebaran produksi

perikanan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi Maluku, sementara untuk sebaran

produksi perikanan budidaya kolam terbesar terdapat di Maluku Utara.

Tabel6-43:

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Maluku


Jenis Budidaya Tahun MALUKUMaluku Maluku Utara

Budidaya Laut2005 265 834 1,099

2010 275,193 49,878 325,071

Tambak2005 482 360 842

2010 527 127 654

Kolam2005 122 168 290

2010 34 1,351 1,385

Jaring Apung2005 - 13 13

2010 - 334 334


6.4.1 Infra struktur Jalan

Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di wilayah Maluku,

meliputi jalan Nasional sepanjang 1.579 km, Jalan Provinsi sepanjang 3.479 km, dan Jalan

Kabupaten/kota sepanjang 7.856 km. Jalan terpanjang antar provinsi di wilayah Maluku berada

di Provinsi Maluku yang meliputi 56 persen. Perkembangan total panjang jalan dalam periode

2008-2010 meningkat sepanjang 2.331 km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari jalan

Provinsi yaitu sepanjang 1.894 km.




PULAU MALUKU 256 -

Tabel 6-44:

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Maluku

NO. PROVINSI

PANJANGJALAN (KM)

JALANNASIONAL

JALANPROVINSI

JALAN

KABUPATEN/

KOTA

TOTAL

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

1. Maluku 985 1.067 998 1.612 4.274 4.537 6.257 7.216

2. Maluku Utara 458 512 587 1.867 3.281 3.319 4.326 5.698

MALUKU 1.443 1.579 1.585 3.479 7.555 7.856 10.583 12.914



jalan (Road Density ) pada tahun 2010, kerapatan jalan di wilayah Maluku sebesar 0,16 Km/Km²,

lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 km/km². Kerapatan jalanantarprovinsi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,18 km/km², lebih tinggi dibanding dengan di

provinsi Maluku sebesar 0,15 km/km².

Gambar 6-9:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) Antar Provinsi Di Wilayah Maluku



PU, Agustus 2010), kualitas jalan nasional tidak mantap di Wilayah Maluku cenderung

menurundibanding tahun 2006. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 1.925,92 km

sebanyak 282 km kondisinya tidak mantap. Jalan tidak mantap tersebut sebesar 69,54 persen

termasuk kategori rusak ringan dan 30,46 persen rusak berat.

7 . 2 1 6

5 . 6 9 8

0,15

0,18

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

0,14

0,15

0,15

0,16

0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

Maluku Maluku Utara

K m / K m 2 )

Km

Total Panjang Jalan (Km)

Kerapatan Jalan (Km/Km2)






PULAU MALUKU 276 -

Tabel6-46Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011

SATUAN

PLN/PROVINSI



SURYA

PLT

BAYUJUMLAH %

Wilayah Maluku

dan Maluku Utara 196,59 0,1 196,69 100,00

Maluku 134,55 0,1 134,65 68,46

Maluku Utara 62,04 62,04 31,54

MALUKU 0 0 0 0 0 196,5

0 0,1 0 196,69 100,0

% - - - - - 99,95 - 0,05 - 100,00


Penggunaan energi untuk pelanggan rumah tangga di setiap satuan PLN/provinsiselamaperiode 2009-2011 bertumbuh sebesar 18 persen di Maluku dan 14 persen di Maluku

Utara.Rasio Elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Maluku sebesar 61,8 persen,

lebih tinggi dibanding di Maluku Utara sebesar 53,48 persen. Perkembangan rasio elektrifikasi

dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,03persen.

Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di Maluku sebesar 213.49

kWh/kapita, lebih tinggi dibanding di wilayah Maluku Utara sebesar 192,43 kWh/kapita.

Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi di wilayah Maluku Utara

sebesar 32,74 kWh/kapita.

Tabel6-47:

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, RasioElektrifikasi dan Konsumsi ListrikPerkapita.

SATUAN

PLN/PROVINSI


(RT)

RASIO ELEKTRIFIKASI

(%)KWH JUAL/KAPITA

2009 2011Laju

(%)2009 2011

∆

(11-

09)

2009 2011

∆

(11-

09)

Wilayah Maluku dan

Maluku Utara279.407 329.053 18 56,29 58,45 2,16 182,74 205 22,26

Maluku 182.849 207.846 14 63,37 61,8 -1,57 199,52 213,4

13,97

Maluku Utara 96.558 121.207 26 46,45 53,48 7,03 159,69 192,4

32,74











28 PULAU MALUKU 6 -

atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler.Untuk mendukung jangkauan sinyal


Station (BTS) atau Manara Telepon Seluler (MTS) di sekitar wilayah tersebut. Penyebaran BTS

di desa/kelurahan (PODES 2011) di Wilayah Maluku, terbanyak di Provinsi Maluku (138 desa)

atau mencapai 13 persendari total desa/kelurahannya.

Gambar6-11:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS MenurutProvinsi Di Wilayah Maluku



telpon Seluler antar provinsi, layanan telpon kabel terbanyak adalah di Maluku Utara sebanyak

95 desa/kelurahan (8,8%). Berdasarkandesa/kelurahan yang menerima sinyal telpon seluler

dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat baru mencapai sekitar 64,7 persen, namun

diantaranya terdapat (567desa/kelurahan) atau 27 persen yang masih menerima sinyal lemah,

khususnya di wilayah Maluku Utara yang mencapai 29,8 persen.

Tabel6-48:



NO PROVINSI

ADA

PELANGGAN

TELPON KABEL


JUMLAH



1 Maluku 82 8,0 245 23,9 387 37,8 632 61,7 10242 Maluku Utara 95 8,8 322 29,8 406 37,6 728 67,5 1079

MALUKU 177 8,4 567 27,0 793 37,7 1.360 64,7 2.103







Wilayah Maluku hanya baru menjangkau 8 persen dari total desa/kelurahan .PelayananPAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi Maluku Utara yaitu mencapai 11 persen dari total




PULAU MALUKU 296 -

desa/kelurahan.Untuk memperoleh air bersih sebagian besar masyarakat (56%) di Wilayah

Maluku menggunakan pompa listrik/tangan atau sumur. Kondisi yang paling memprihatinkan

dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantung terhadap air hujan.

Kondisi ini, paling banyak dihadapi oleh masyarakat di Maluku Utara yaitu mencapai 52 Desa

atau mencapai 6 persen dari total desa/kelurahan.

Tabel 6-49:

Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi di Wilayah

Maluku, Tahun 2010.

NO. PROVINSI

PAM/PDAM

POMPALISTRIK/

TANGAN/

SUMUR

MATA AIR

SUNGAI/

DANAU/

KOLAM

AIR HUJAN

AIR

KEMASAN

/ LAINNYA

TOTAL

∑

Desa %

∑

Desa %

∑

Desa %

∑

Desa %

∑

Desa %

∑

Desa %

∑

Desa %

1 Maluku 51 5 526 51 367 36 32 3 42 4 6 1 1.024 100

2 Maluku Utara 122 11 650 60 176 16 73 7 52 5 6 1 1.079 100

MALUKU 173 8 1176 56 543 26 105 5 94 4 12 1 2.103 100



6.5.1. Sumberdaya Alam Luas Kawasan Hutan dan perairan di Wilayah Maluku berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan 2009

sekitar 7.264.707 hektar atau 5,32 persen dari total luas kawasan hutan dan perairan nasional.

Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan produksi yang dapat

dikonversi (31,73 %) dan hutan lindung (24,91 %).




30 PULAU MALUKU 6 -

Gambar 6-12:

Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Maluku Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanantentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Tahun 2009 Penyebaran luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terbesar terdapat di

Provinsi Maluku dan penyebaran hutan lindung terbesar terdapat di Provinsi Maluku.

Sementara jenis penggunaan hutan lainnya, dengan luasan cukup besar adalah hutan produksi

terbatas dan kawasan hutan konsernvasi (Tabel 6-50).

Tabel6-50:


Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Maluku

PENGGUNAAN LAHAN HUTAN MALUKUMALUKU

UTARA

P. MALUKU

(HA)

Kawasan Perairan 118.,598 - 118.598

Kawasan Hutan 324.747 - 324.747

Kawasan Suaka Alam + Kawasan Pelestarian Alam (ha) 443.345 - 443.345

Hutan Lindung (ha) 1.809.634 - 1.809.634

Hutan Produksi Terbatas (ha) 1.653.625 - 1.653.625Hutan Produksi (ha) 1.053.,171 - 1.053.171

Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha) 2.304.932 - 2.304.932

Taman Buru (ha) - - -

Jumlah Kawasan Hutan (ha) 7.146.109 - 7.146.109

Jumlah Kawasan Hutan dan Perairan (ha) 7.264.707 - 7.264.707

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan, Tahun 2009

Keterangan: - Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006 - Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi


6,10

24,91

22,76

14,50

31,73

0,00 MalukuKawasan hutan konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi

Hutan Produksi yang dapat dikonversi

Taman Buru




PULAU MALUKU 316 -

Sumberdaya alam lainnya adalah pertambangan dan energi, diantaranya batu bara, gas bumi dan



batu bara nasional tahun 2011 adalah sebanyak 105.187,44 juta ton. Potensi batu bara di wilayah Maluku

sekitar 2,13 juta ton, untuk potensi gas bumi, wilayah maluku memiliki potensi gas bumi sebesar

15,22 TSCF (Trillion Square Cubic Feet) atau sebesar 14,93 persen dari potensi cadangan gasbumi nasional. Sementara untuk minyak bumi, cadangan minyak bumi Indonesia mencapai

7.039,57 MMSTB (Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak Bumi) dengan cadangan minyak

bumi di wilayah Maluku mencapai sekitar 37,92 MMSTB atau sebesar 0,51 persen dari

cadangan minyak bumi nasional.






yang mengalami gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air terbesar di Wilayah

Maluku terdapat di Provinsi Maluku sebesar 40,08 persen. Persentase jumlah desa/kelurahan

terbesar yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran udara adalah Provinsi

Maluku Utara sebesar 1,74 persen, dan persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang

mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran tanah adalah Provinsi Maluku Utara


Tabel 6-51:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan Menurut Provinsidan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008


2005 2008 2005 2008 2005 2008

1. M a l u k u 3,55 4,08 0,46 0,11 1,15 1,10

2. Maluku Utara 9,35 4,05 3,59 1,06 2,69 1,74

INDONESIA 8,30 5,57 1,47 0,77 6,24 3,95


Luas lahan kritis di Wilayah Maluku tahun 2010 mencapai 4.425.870,90 hektar atau

5,39 persen dari total luas lahan kritis di Indonesia, dengan kategori lahan sangat kritis seluas

435.240,20 hektar terbesar di Provinsi Maluku, kategori lahan kritis seluas 938,190.00 hektar

terbesar terdapat di Maluku, dan kategori agak kritis seluas 3.052.440,70 hektar terbesar

terdapat di Maluku.








34 PULAU MALUKU 6 -









P U L A U P A P U A 17 -

PROFIL PEMBANGUNAN P APUA

7.1.

ADMINISTRASI WILAYAH

Wilayah Papua secara administrasi terdiri dari 2 provinsi, 2 kota, 38 kabupaten, 479

kecamatan dan 4874 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan Pulau Papua sekitar

416.060 Km2. Wilayah Papua memiliki jumlah pulau sekitar 2.515 yang terdiri dari 1.229 pulau

yang sudah bernama dan 1.286 pulau yang belum bernama. Penyebaran pulau terbanyak

adalah di Provinsi Papua Barat sebanyak 1917 pulau yang terdiri dari 928 pulau sudah bernama

dan 989 pulau belum bernama.

Tabel 7-1:

Administrasi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010


KEL

LUAS

(KM2)

PENDUDUK

(JIWA)

1. Papua Barat 1 10 149 1.291 97.024 773.479

2. Papua 1 28 330 3.583 319.036 2.515.848

JUMLAH 2 38 479 4.874 416.060 3.289.327


Tabel 7-2:

Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2009

NO. PROVINSI

LUAS

DARATAN

(KM 2 )

PULAU

BERNAMA

PULAU BELUM

BERNAMAJUMLAH

1. Papua Barat 97.024,27 928 989 1917

2. Papua 319.036,05 301 297 598

PAPUA 416.060,32 1.229,00 1.286 2.515



7.2.1. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Wilayah Papua adalah

sebesar 3,59 juta orang, meningkat sebanyak 1,38 juta dari tahun 2000. Penduduk Wilayah

Papua meliputi 1,5 persen dari penduduk Indonesia, dan merupakan konsentrasi penduduk

terrendah setelah wilayah Maluku (1,1%).

Dengan luas Wilayah Papua sekitar 416.060,3 km2, tingkat kepadatan penduduk

Wilayah Papua diperkirakan sebesar 8,6 jiwa per km2, dan merupakan wilayah dengan

kepadatan terrendah di Indonesia. Perbandingan kepadatan penduduk antarprovinsi, ProvinsiPapua memiliki kepadatan lebih tinggi dibanding dengan Papua Barat.




2 P U L A U P A P U A 7 -

Tabel 7-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Papua Menurut Provinsi.

NO. PROVINSI

JUMLAH PENDUDUK

(RIBU JIWA)

KEPADATAN PENDUDUK

(JIWA PER KM2)

LAJU PERTUMBUHAN

(%)

2000 2010 2000 2010 90-00 00-10

1. Papua Barat 529,7 760,4 5,5 7,8 3,712. Papua 1.684,1 2.833,4 5,3 8,9 3,1 5,39

PAPUA 2.213,8 3.593,8 5,3 8,6 3,1 4,6

NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,0 124,0 1,4 1,5


Laju pertumbuhan penduduk Wilayah Papua dalam 10 tahun terakhir (2000-2010)

adalah sebesar 4,6 persen, lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk Indonesia

sebesar 1,5 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Wilayah Papua terutama

dikontribusi oleh laju pertumbuhan di Provinsi Papua.

Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, hampir 64 persen penduduk

Wilayah Papua tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar



(dependency ratio) di Wilayah Papua adalah sebesar 56 persen, yang berarti setiap 100 orang

yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang

belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Angka dependency

ratio tersebut relatif tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 51,3 persen.

Tabel 7-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Papua Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA JUMLAH (JIWA) %

Usia Muda (< 14 tahun) 1.253.778 34,89

Usia Produktif (15-64 tahun) 2.299.677 63,99

Usia Tua ( >65 tahun) 40.348 1,12

TOTAL PENDUDUK 3.593.803 100,00

DEPENDENCY RATIO 56


Perbandingan angka ketergantungan antarprovinsi di Wilayah Papua, kedua provinsimemiliki angka ketergantungan yang sama yaitu sebesar 56. Perkembangan angka

ketergantungan tersebut menunjukkan penurunan dari 62 pada tahun 2000 menjadi 56 pada

tahun 2010. Lihat Gambar 7-1.





Gambar 7-1:

Perkembangan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Papua,

Tahun 2000 dan 2010

Sumber: Hasil Olahan Data Sensus Penduduk 2010, BPS

Sex Ratio atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduklaki-laki

dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Sex Ratio penduduk

Wilayah Papua adalah sebesar 113,22 yang artinya jumlah penduduk laki-laki relatif lebih tinggi

dibanding penduduk perempuan. Sex Ratio di Provinsi Papua lebih tinggi dibanding sex ratio di

Papua Barat.

Tabel 7-5:

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi di Wilayah Papua,

Tahun 2010.

NO. PROVINSI LAKI-LAKI PEREMPUANLAKI-LAKI DAN

PEREMPUANSEX RATIO

1. Papua Barat 402.398 358.024 760.422 112,39

2. Papua 1.505.883 1.327.498 2.833.381 113,44

PAPUA 1.908.281 1.685.522 3.593.803 113,22

INDONESIA 119.630.913 118.010.413 237.641.326 101,37

Sumber: Hasil Olahan Data Sensus Penduduk 2010, BPS


Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Papua secara umum menunjukkan perkembangan

yang positif. Kesempatan kerja (yang ditunjukkan oleh jumlah orang bekerja) bertambah lebih

banyak dari angkatan kerja baru sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan tingkat

pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Papua menurun relatif cepat

dibandingkan nasional dalam empat tahun terakhir. Per Februari 2012 TPT Wilayah Papua

mencapai 3,62 persen, lebih rendah dari TPT nasional 6,32 persen.





Gambar 7-2:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Papua Periode 2005-2012

Sumber: Sakernas, Februari 201,BPS 20112

Angkatan Kerja. Jumlah angkatan kerja di Wilayah Papua pada tahun 2012 mencapai

1,98 juta orang, dengan distribusi sebanyak 76,19 persen di Perdesaan dan 23,81 persen di

Perkotaan. Angkatan Kerja di Wilayah Papua tersebut meliputi 1,64 persen dari total angkatan

kerja di Indonesia.

Tabel 7-6:

Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2012.

NO. PROVINSI


WIL.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. Papua Barat 116.277 30,27 267.815 69,73 384.092 100,00 19,44

2. Papua 354.250 22,26 1.237.443 77,74 1.591.693 100,00 80,56

PAPUA 470.527 23,81 1.505.258 76,19 1.975.785 100,00 100,00


Penyebaran Angkatan Kerja di Wilayah Papua menurut provinsi, sebagian besar berada

di Provinsi Papua sebesar 80,56 persen, dan 19,44 persen berada di Provinsi Papua Barat.

Penyebaran angkatan kerja di kedua provinsi sebagian besar berada di perdesaan, terutaman di

provinsi Papua yan mencapai 77,74 persen dari total angkatan kerja.

Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di Wilayah Papua pada tahun 2012mencapai 1,9 juta orang atau 1,69 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia. Distribusipenduduk bekerja tersebut, sebanyak 77,56 persen berada Perdesaan dan 27,44 persen diPerkotaan. Penyebaran penduduk bekerja sebagian besar berada di Provinsi Papua sebesar81,16 persen.





Tabel 7-7:

Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2012

NO. PROVINSI


% WIL.JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1. Papua Barat 99.411 27,70 259.435 72,30 358.846 100 18,84

2. Papua 327.876 21,22 1.217.591 78,78 1.545.467 100 81,16

PAPUA 427.287 22,44 1.477.026 77,56 1.904.313 100 100,00


Penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan di

Wilayah Papua, sebagian besar (61,67%) berpendidikan maksimal Sekolah Dasar (<SD),

berikutnya berpendidikan SMTA Umum (13,20%) dan SMTP (12,38%). Komposisi penduduk

bekerja berpendidikan rendah (maksimal tamat SD) menurut provinsi, sebesar 65,28 persen

berada di Provinsi Papua dan sebesar 46,13 persen di Provinsi Papua Barat. Penduduk bekerja

dengan tingkat pendidikan di atas SMTA sebagian besar berada di Provinsi Papua Barat. Lihat

Tabel 7-8.

Tabel 7-8:

Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi

dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012. (dalam persen)

NO. PROVINSI

PENDIDIKAN

JUMLAH≤ SD SMTP

SMTA

UMUM

SMTA

KEJURUAN

DIPLOMA

I/II/III/

AKADEMI

UNIVERSITAS

1. Papua Barat 46,13 15,76 16,32 11,14 2,96 7,69 100,00

2. Papua 65,28 11,59 12,48 4,49 2,15 4,00 100,00

PAPUA 61,67 12,38 13,20 5,74 2,31 4,70 100,00


Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha di Wilayah Papua, sektor

pertanian merupakan lapangan usaha paling dominan, yakni mencapai 68,04 persen, sementara

lapangan usaha lainnya yang sudah berkembang adalah jasa kemasyarakat sebesar 11,30

persen, dan lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 10,09 persen, (Lihat

Gambar 7.3). Berdasarkan komposisi lapangan usaha antarprovinsi, lapangan usaha non

pertanian di Provinsi Papua Barat memiliki persentase lebih tinggi dibanding dengan Provinsi

Papua, Lihat Tabel 7.9.





Gambar 7-3.

Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Papua Menurut Lapangan Usaha, Tahun2012


Tabel 7-9:

Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012

NO PROVINSILAPANGAN USAHA *)

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Papua Barat 47,6 2,1 4,5 0,2 5,5 15,8 5,8 1,1 17,5 100,0

2 Papua 72,8 1,2 0,9 0,1 2,2 8,8 3,2 0,9 9,9 100,0

PAPUA 68,0 1,4 1,6 0,1 2,8 10,1 3,7 1,0 11,3 100,0


Keterangan*):1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,




5. Bangunan






Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di Wilayah Papua pada

tahun 2012 mencapai 71,47 ribu orang, berkurang sekitar 1,4 ribu jiwa dibanding tahun 2009.

Sementara berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berkurang sebesar 1,41 persen

dibanding tahun 2009. Perkembangan jumlah pengangguran terbuka dalam periode 2009-2012,

di Provinsi Papua menunjukkan peningkatan sebesar 1,2 ribu jiwa, namun berdasarkan TPT

menunjukkan penurunan sebesar 1,23 persen. Sementara di Provinsi Papua Barat menunjukkan

penurunan dari sisi jumlah maupun persentasenya.





Tabel7-10:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2009 dan 2012.

NO PROVINSI


(JIWA)


TERBUKA (%)

TAHUN2009

TAHUN2012

∆('12-'09) TAHUN2009

TAHUN2012

∆('12-'09)

1 Papua Barat 27.864 25.246 -2.618 7,73 6,57 -1,16

2 Papua 45.023 46.226 1.203 4,13 2,90 -1,23

PAPUA 72.887 71.472 -1.415 5,02 3,62 -1,41


Pengangguran terbuka di Wilayah Papua sebanyak 71.47 ribu jiwa atau 0,94 persen

dari total pengangguran di Indonesia, sebagian besar berada Perdesaan (60,50%). Penyebaran

pengangguran terbuka menurut provinsi, sebagian besar terdapat di Provinsi Papua Barat

sebanyak 46,23 ribu jiwa atau 64,68 persen dari total pengangguran terbuka di Wilayah Papua,

dan sebanyak 35,32 persen di Provinsi Papua Barat. Distribusi pengangguran terbuka di keduaprovinsi sebagian besar berada di perkotaan, persentase tertinggi di Provinsi Papua Barat

sebesar 66,81 persen, dan menurut jumlahnya sebagian besar di Provinsi Papua sebanyak 26,37

ribu jiwa.

Tabel 7-11:

Distribusi Pengangguran terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2012

NO PROVINSI/WILAYAH


% WIL .JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

JUMLAH

(JIWA)%

1 Papua Barat 16.866 66,81 8.380 33,19 25.246 100 35,32

2 Papua 26.374 57,05 19.852 42,95 46.226 100 64,68

PAPUA 43.240 60,50 28.232 39,50 71.472 100 0,94


Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan,

didominasi oleh kelompok berpendidikan SMTA Umum/Kejuruan yang mencapai 49,88 persen,

dan berikutnya sebanyak 19,87 persen berpendidikan SMTP. Berdasarkan distribusi menurut

provinsi, kelompok berpendidikan di atas SMTA sebagian besar berada di Papua Barat. Lihat

Tabel 7-11.

Tabel 7-12:

Komposisi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan Antarprovinsi, Februari 2012

NO PROVINSI/

WILAYAH

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN JUMLAH

≤ SD SMTPSMTA UMUM/

KEJURUAN

DIPLOMA

I/II/III/

AKADEMI

UNIVERSITAS

1 Papua Barat 16,20 11,15 51,62 7,61 13,42 100,00

2 Papua 14,34 24,62 48,93 7,00 5,11 100,00

PAPUA 15,00 19,87 49,88 7,22 8,04 100,00






7.2.3. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di Wilayah Papua selama






Umur Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan estimasi UHH antarprovinsi di Wilayah

Papua selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan

UHH secara nasional. Estimasi UHH antarprovinsi di Wilayah Papua tahun 2010 masih berada di

bawah UHH nasional (70,9 tahun), dengan UHH terrendah di Papua Barat sebesar 69,8 tahun.Lihat Gambar 7-4.

Gambar 7-4:

Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Papua

Tahun 2007-2010


Status Gizi Balita. Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizibalita, merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan) yang

ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia

balita. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil.

Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di Wilayah Papua antar

tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan berbeda, yaitu di Provinsi Papua Barat

terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan kurang, sementara di Provinsi Papua

menunjukkan penurunan. Prevalensi gizi buruk dan kurang tertinggi di Provinsi Papua Barat

pada tahun 2010 sebesar 26,5 persen, sementara terrendah di Provinsi Papua sebesar 16,3

persen.





Tabel 7-13:


NO PROVINSI

2007 2010

∆

(2007-2010)

GIZIBURUK

(%)

GIZIKURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

(%)

GIZIBURUK

(%)

GIZIKURANG

(%)

GIZI

BURUK/

KURANG

(%)

1 Papua Barat 6,8 16,4 23,2 9,1 17,4 26,5 -3,3

2 Papua 6,6 14,6 21,2 6,3 10 16,3 4,9

INDONESIA 5,4 13 18,4 4,9 13 17,9 0,5




perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena hygiene dan sanitasi yang kurang baik.Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya digabung

menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (Stunting).


35,6 pendek. Pada lingkup antarprovinsi di Wilayah Papua, Provinsi Papua Barat masih berada

di atas angka nasional yaitu sebesar 49,2 persen, sementara di Provinsi Papua sebesar 28,3

persen. Perkembangan masalah pendek antarprovinsi di Wilayah Papua menunjukkan

peningkatan di Provinsi Papua Barat dan penurunan di Provinsi Papua.

Gambar7-5:

Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Papua Pada Tahun 2007 dan 2010.


Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatanbagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan prosesmelahirkan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui data persentase kelahiran balita menurut





10 P U L A U P A P U A 7 -

Pada tahun 2011, persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medisantarprovinsi di Wilayah Papua masih berada di bawah angka nasional (81,3 persen).Persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis tertinggi berada di Provinsi PapuaBarat sebesar 67,3 persen, sementara terrendah di Provinsi Papua sebesar 52,78 persen.

Tabel 7-14:

Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

NO. PROVINSI


DOKTER BIDAN

TENAGA

MEDIS

LAINNYA


1. Papua 11,75 37,74 3,29 52,78 11,76 32,59 44,35

2. Papua Barat 15,0 48,2 4,2 67,3 22,8 9,1 31,9

INDONESIA 16,9 63,7 0,7 81,3 17,3 1,2 18,6


7.2.4. Pendidikan

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama periode 2009-2011 di Provinsi

Papua Barat menunjukkan peningkatan, sementara di Provinsi Papua menunjukkan penurunan.

RLS tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 8,8 tahun dan sudah berada di atas RLS

Nasional, sementara RLS terrendah terdapat di Provinsi NTT sebesar 5,8 tahun. Lihat Tabel 7-

15

Tabel 7-15:

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun2009 dan 2011.

NO PROVINSI



2009 2.011 ∆ ('11-'09) 2009 2011 ∆ ('11-'09)

1 Papua Barat 8,0 8,8 0,8 92,94 92,41 -0,53

2 Papua 6,6 5,8 (0,8) 70,29 64,08 -6,21

NASIONAL 7,7 7,9 0,2 92,58 92,81 0,23



Wilayah Papua, kedua provinsi menunjukkan perubahan negatif. Pada tahun 2011, seluruhprovinsi memiliki AMH di bawah rata-rata nasional (92,81%). AMH tertinggi terdapat di

Provinsi Papua Barat sebesar 92,41 persen, sementara terrendah di Provinsi papua sebesar

64,08 persen. lihat Tabel 7-15:

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di Wilayah Papua pada

tahun 2009-2011, Provinsi Papua menunjukkan perkembangan negatif pada kelompok Usia 7-

12 tahun dan 13-15 tahun. Pada tahun 2011, Provinsi Papua Barat menunjukkan APS lebih

tinggi dibanding Papua diseluruh kelompok usia, dan sudah berada di atas rata-rata nasional

pada APS kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun.





Tabel 7-16:


NOPROVINSI

2009 2011 ∆ ('11-'09)

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1 Papua 76,09 73,68 47,51 73,36 71,29 50,55 (2,73) (2,39) 3,04

2 Papua Barat 93,35 88,59 57,95 94,38 88,59 65,40 1,03 - 7,45

INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69


7.2.5. Kemiskinan

Penduduk miskin di Wilayah Papua pada tahun 2012 mencapai 1,2 juta jiwa, meliputi4,11 persen dari total penduduk miskin di Indonesia, dan dengan tingkat kemiskinan sebesar

30,50 persen.Tingkat kemiskinan tersebut berada di atas tingkat kemiskinan nasional (11,96%),

dan merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Perkembangan

kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun, sejalan dengan tren

penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Gambar 7-6:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua,Tahun 2006-2012

Perkembangan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Wilayah Papua pada tahun 2012,

tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua (31,11%), sementara di Provinsi Papua

Barat (28,20%).




12 P U L A U P A P U A 7 -

Tabel7-17:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Papua, Tahun 2006-2012

NO PROVINSITAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Papua Barat 33,01 39,31 35,12 35,71 34,88 31,92 28,202 Papua 39,26 40,78 37,08 37,53 36,8 31,98 31,11

PAPUA 37,64 40,40 36,57 37,05 36,30 31,97 30,50

INDONESIA 16,48 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96


Perkembangan jumlah penduduk miskin di Wilayah Papua selama periode 2009-2012

rata-rata meningkat sebesar 59,83 ribu jiwa per tahun, lebih tinggi dibanding periode 2004-

2009 yang meningkat sebesar 10,06 ribu jiwa per tahun. Perlambatan pengurangan jumlah

kemiskinan tersebut terjadi di kedua provinsi, khususnya Provinsi Papua. Pada periode 2011-

2012, di kedua provinsi menunjukkan peningkatan penurunan jumlah dan persentase

kemiskinan, kecuali di Provinsi Papua yang menunjukkan perlambatan penurunan persentasependuduk miskin dibanding periode sebelumnya.

Tabel7-18:


NO PROVINSI

RATA2 PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN

(RIBU/TAHUN)

RATA2 PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK

MISKIN (%/TAHUN)

(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

(2009-

2010)

(2010-

2011)

(2011-

2012)

(2004-

2009)

(2009-

2012)

1 Papua Barat 0,5 6,46 19,85 9,77 8,94 0,83 2,96 3,72 -7,14 2,50

2 Papua -1,3 -183,2 -21,79 41,3 -68,76 0,73 4,82 0,87 0,23 2,14

PAPUA -0,8 -176,74 -1,94 -10,06 -59,83 0,76 4,33 1,46 0,33 2,18


Penyebaran kemiskinan di Wilayah Papua sebagian besar berada di perdesaan, yakni

mencapai 95,96 persen dari total penduduk miskin, atau dengan tingkat kemiskinan sebesar

40,0 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan tertinggi terdapat di Provinsi Papua (40,56%),

sementara di perkotaan terdapat di Provinsi Papua Barat (5,76%). Dominasi kemiskinan di

perdesaan di Provinsi Papua maupun Papua Barat ditunjukkan dari sisi jumlah maupun

persentase penduduk miskin.

Tabel 7-19:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua Menurut Perdesaan dan Perkotaan

Antarprovinsi Tahun 2012

NO. PROVINSI JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) PERSERTASE PENDUDUK MISKIN (%)

KOTA DESA KOTA + DESA KOTA DESA KOTA + DESA

1. Papua Barat 13,99 216,00 229,99 5,76 37,73 28,20

2. Papua 34,31 932,28 966,59 4,24 40,56 31,11

PAPUA 48,30 1.148,28 1.196,58 4,59 40,00 30,50

NASIONAL 10.647,25 18.485,20 29.132,43 8,78 15,12 11,96








ukuran kualitas hidup manusia, kedua provinsi di Papua memperlihatkan peningkatan di

selama periode 2006-2010. Pada tahun 2010, IPM antarprovinsi di Wilayah Papua masih berada

di bawah IPM nasional (72,27). IPM di Provinsi Papua Barat sebesar 69,15, lebih tinggidibanding IPM di Papua sebesar 64,94. Berdasarkan nilai ranking IPM antarprovinsi di

Indonesia, Provinsi Papua menduduki urutan terrendah (ranking 33), sementara di Papua Barat

menduduki ranking ke 30. (Tabel 7-19).

Tabel 7-20:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010

NO PROVINSIIPM PERINGKAT

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1 Papua Barat 66,08 67,28 67,95 68,58 69,15 30 30 30 30 29

2 Papua 62,75 63,41 64,00 64,53 64,94 33 33 33 33 33

NASIONAL 70,10 70,59 71,17 71,76 72,27

Sumber: BPS 2011




Pertumbuhan

Perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2012 mengalami percepatan pertumbuhan

dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012, dampak pelemahan ekonomi dunia nampak

dirasakan di beberapa provinsi di Indonesia, khususnya provinsi-provinsi penghasil komoditas

ekspor yang permintaan dan harganya turun di pasar dunia. Namun demikian secara umum

perekonomian provinsi-provinsi di Wilayah Papua masih tumbuh positif, bahkan lebih tinggi

dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Tabel 7-21:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah PapuaAtas Dasar Harga Konstan dengan Migas Tahun 2000, 2007-2012 (Persen)

NO. Provinsi 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Papua Barat 6.95 7.84 13.87 28.47 27.08 15.84

2. Papua 4.34 -1.40 22.22 -3.19 -5.32 1.08

PAPUA 4.94 0.78 20.11 4.39 4.23 6.38

NASIONAL 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23





14 P U L A U P A P U A 7 -

Secara sektoral, seluruh sektor tumbuh positif kecuali sektor pertambangan dan

penggalian memiliki laju negative. Sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sekaligus

penopang pertumbuhan Wilayah Papua adalah sektor industri pengolahan, sektor jasa dan

sektor kontruksi. Selain ketiga sektor tersebut, sektor pengangkutan, perdaggangan, dan sektor

keuangan juga memiliki laju pertumbuhan cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingkan tahun

2010.

Tabel 7-22:

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010. (Persen)

NO. LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008* 2009** 2010**

1. Pertanian 1,10 3,39 1,75 0,89 6.20

2. Pertambangan & Penggalian -0,12 -29,18 0,05 0,51 -16.29

3. Industri Pengolahan 0,33 2,57 5,02 -0,46 106.33

4. Listrik, Gas & Air 5,00 6,35 2,99 2,90 5.75

5. Konstruksi 3,85 8,28 3,83 10,86 16.58

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 3,53 6,19 3,21 6,28 7.62

7. Pengangkutan & Komunikasi 4,12 9,55 3,05 10,80 12.74

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan -0,30 18,15 5,79 33,33 8.70

9. Jasa-Jasa 2,81 5,92 2,79 6,51 33.60



Sektor yang memiliki kontribusi dan peranan besar terhadap perbaikan kinerja

perekonomian Provinsi Papua Barat adalah sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan

dan komunikasi, dan sektor keuangan. Sementara pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua

ditopang oleh tingginya kinerja sektor kontruksi, dan sektor pengangkutan dan komuinikasi.

Sementara untuk kinerja sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Papaua dan Papua

Barat menunjukan kinerja yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 7-23).

Tabel 7-23:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010. (Persen)

NO. LAPANGAN USAHA PAPUA BARAT PAPUA

1. Pertanian 7.2 5.7

2. Pertambangan & Penggalian -0.4 -17.8

3. Industri Pengolahan 158.2 8.5

4. Listrik, Gas & Air 6.5 5.2

5. Konstruksi 10.9 18.8

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 4.3 9.1

7. Pengangkutan & Komunikasi 11.5 13.2

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 11.3 8.2

9. Jasa-Jasa 8.9 43.7







Struktur Ekonomi

Perekonomian Wilayah Papua ditopang oleh tiga lapangan usaha utama, yakni sektor

pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, dan industri pengolahan. Kontribusi ketiga

sektor tersebut hampir 70 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Papua. sektorpertambangan dan penggalian pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Namun

demikian penyebaran sumber daya alam pertambangan tidak merata antardaerah. Di luar

ketiga sektor utama tersebut, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga memiliki peran yang

besar. Struktur perekonomian wilayah tersebut relatif tidak mengalami pergeseran yang

berarti selama periode 2005-2011.

Gambar 7-7:

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Papua Atas DasarHarga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2011. (persen)

Struktur Perekonomian 2005 Struktur Perekonomian 2011


Struktur perekonomian Provinsi Papua masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu

pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, dan sektor jasa. Selain ketiga sektor tersebut,

sektor kontruksi dan angkutan juga memiliki peran cukup besar terhadap pembentukan PDRB

provinsi. Sementara sektor yang menjadi penopang perekonomian Provinsi Papua Barat

adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Selain kedua sektor tersebut, sektorlain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor jasa dan dan pertambangan

(Tabel 7-24).







Tabel 7-26:

PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsidi Wilayah Papua Tahun 2005-2010, (dalam Ribu Rupiah)

NO. PROVINSI 2007 2008*) 2009**) 2010**)

1.Papua Barat 14.479 17.081 19.955 29.625

2. Papua 27.476 26.366 31.777 31.570

NASIONAL 17.360 21.424 23.913 27.084

Sumber: BPS, tahun 2010 Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat sementara


Dari sisi penggunaan, perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2011 didominasi oleh

komponen ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa, komponen ekspor mencapai

sebesar 58,41% dan impor sebesar 56,60%. Sementara untuk komponen konsumsi, konsumsi

rumah tangga mencapai 48,90 %, komponen konsumsi pemerintah sebesar 23,36%, dan PMTB

sebesar 31,73 %.Gambar 7-8:

Struktur PDRB Menurut Penggunaan ADHB di Wilayah Papua Tahun 2011,(dalam persen)

Distribusi PDRB penggunaan menurut provinsi, secara keseluruhan komponen

konsumsi rumah tangga, PMTB, ekspor dan impor masih mendiominasi dalam pembentukan

PDRB di Provinsi Papua dan Papua Barat. Peran terbesar dari sisi permintaan di Papua Barat

yaitu Konsumsi rumah tangga dan ekspor, sementara di Provinsi Papua adalah komponen

ekspor dan impor.

Tabel 7-27:

Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan PenggunaanDi Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

NO. PROVINSI

KONSUMSI

RUMAHTANGGA

KONSUMSILEMBAGA

SWASTANIRLABA

KONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN


1. Papua Barat 36.33 0.36 15.61 21.92 4.51 51.55 30.29

2. Papua 54.86 1.56 27.03 36.38 (12.43) 61.66 9.06

PAPUA 53.33 1.55 22.67 26.24 (3.20) 44.04 44.64

Sumber: BPS, 2012




18 P U L A U P A P U A 7 -

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua dari sisi permintaan, secara keseluruhan

komponen permintaan tumbuh positif. Komponen ekspor, konsumsi swasta nirlab, PMTB

memiliki pertumbuhan paling tinggi dan sekaligus sebagai penopang pertumbuhan PDRB

Wilayah Papua. Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi rumah tangga dan pemerintah juga

memiliki peran cukup besar terhadap pertumbuhan wilayah Papaua.

Tabel 7- 28:

Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Papua Tahun 2007-2011, (persen)

JENIS PENGGUNAAN

TAHUN RATA-

RATA

2007-20112007 2008 2009 2010*) 2011**)

Konsumsi Rumah Tangga 10,04 11,73 9,27 7,43 8,25 9,34

Konsumsi Lembaga SwastaNirlaba

10,89 8,88 23,10 9,74 10,68 12,66

Konsumsi Pemerintah 25,39 12,59 11,63 15,49 5,80 14,18

PMTB 12,83 8,07 7,90 8,75 9,39 9,39

Perubahan Stock 51,80 (3,59) 8,27 119,72 0,55 35,35

Ekspor Barang & Jasa (4,95) (7,63) 3,01 1,57 29,59 4,32

Impor Barang & Jasa (2,70) 6,48 (10,84) 7,92 3,77 0,93


Perkembangan perekonomian dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi

Papua Barat dari sisi permintaan ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang sangat tinggi.

Sementara di Provinsi Papua, komponen yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi

adalah konsumsi lembaga sawasta nirlaba, konsumsi pemerintah dan konsumasi rumah tangga,

disisi lain pertumbuhan ekspor, impor dan perubahan persediaan tumbuh negative.

Tabel 7-29:

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan PenggunaanDi Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO. PROVINSI

KONSUMSI

RUMAH

TANGGA

KONSUMSI

LEMBAGA

SWASTA

NIRLABA

KONSUMSI

PEMERINTAHPMTB

PERUBAHAN


1. Papua Barat 9.95 7.40 2.39 10.85 7.68 89.28 8.89

2. Papua 6.55 13.95 9.21 7.92 (6.58) (30.11) (1.36)

Sumber: BPS, 2012


Perkembangan nilai realisasi investasi PMA tahun 2011 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2010. Nilai realisasi PMA tahun 2011 mencapai 1.345,1 juta US$ atau

sekitar 6,91 persen dari nilai realisasi PMA nasional. Distribusi terbesar realisasi PMA adalah di

provinsi Papua, yaitu hampir 97,54 persen dari total nilai realisasi PMA di Wilayah Papua.





Tabel 7-30:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi

di Wilayah Papua Tahun 2007-2011.

NO. PROVINSI

SHARE

(%)NASIONAL

SHARE

(%)PULAU

2007 2008 2009 2010 2011

1 Papua Barat 0,4 17,8 1,8 329,6 33,1 0,17 2,46

2 Papua 2,0 0,9 1,0 17,2 1.312,0 6,74 97,54

PAPUA 2,40 18,70 2,80 346,80 1.345,10 6,91 100,00


Sementara perkembangan nilai realisasi PMDN pada tahun 2011 meningkat

dibandingakn tahun 2010. Pada tahun 2011, tercatat nilai realisasi PMDN sebesar 1.425,1

milyar rupiah atau sekitar 1,81 persen dari total realisasi PMDN nasional. Distribusi terbesar

nilai realisasi PMDN adalah di Provinsi Papua, yakni sekitar 96,69 persen

Tabel 7-31:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsidi Wilayah Papua Tahun 2007-2011.

NO. PROVINSI

NILAI INVESTASI (RP. MILIAR) SHARE

(%)

NASIONAL

SHARE

(%)

PULAU2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Papua Barat - - - - 51,3 47,2 0,06 3,31

2 Papua 403,5 294,7 41 178 1.377,9 1,75 96,69

PAPUA 403,50 0,00 294,70 41,00 229,30 1.425,10 1,81 100,00Sumber : BKPM, tahun 2011


Perdagangan Ekspor

Perkembangan Nilai ekspor non migas provinsi di Wilayah Papua dari tahun 2006-

2010 terlihat menurun pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 hingga akhir 2010

cenderung meningkat. Peranan Wilayah Papua terhadap nilai ekspor non migas nasional 4,75

persen terhadap, dengan nilai ekspor terbesar berasal dari Provinsi Papua.

Tabel 7-32:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010.

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PERAN.

(%)

2010 2010

1. Papua Barat 308,4 382,4 574,7 898,6 1.083,6 17,58 0,84

2. Papua 3.518,5 3.112,7 2.216 3.857,5 5.081,3 82,42 3,92

PAPUA 3.826,9 3.495,1 2.790,7 4.756,1 6.164,9 100,00 4,75





20 P U L A U P A P U A 7 -

Perdagangan Impor

Perkembangan nilai impor non migas Wilayah Papua pada tahun 2010 mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2009. Peranan Wilayah Papua terhadap impor nasional

sangat rendah, yakni sekitar 0,68 persen, dengan nilai impor terbesar berasal dari Provinsi

Papua.Tabel 7-33:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010.

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

PERAN.

(%)

PERAN.

(%)

2010 2010

1. Papua Barat 14 8,9 0,4 32 48,8 6,63 0,05

2. Papua 650 623,3 799,6 566,3 687,6 93,37 0,64

PAPUA 664 632,2 800 598,3 736,4 100,00 0,68



Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Wilayah Papua dari tahun 2006 hingga

tahun 2010 memiliki surplus perdagangan walaupun terjadi penurunan surplus perdagangan dari

tahun 2006, namun mulai tahun 2008 perdagangan kembali membaik dan mengalami surplus hingga

tahun 2010. Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Papua Barat dan Papua dalam kurun waktu

2006-2010 terus mengalami peningkat setiap tahunnya, dengan surplus perdagangan terbesar, yakni

pada tahun tahun 2010.

Tabel 7-34:

Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010

NO. PROVINSI 2006 2007 2008 2009 2010

1. Papua Barat 294.4 373.5 574.3 866.6 1.034.8

2. Papua 2.868.5 2.489.4 1.416.4 3.291.2 4.393.7

PAPUA 3.162.9 2.862.9 1.990.7 4.157.8 5.428.5



Tanaman Pangan

Perkembangan produksi dan luas panen padi di Wilayah Papua tahun 2012 mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012, produksi mencapai 143.621 ton

dengan luas panen 36.074 ha, dengan produktivitas padi sekitar 39,81 ku/ha jauh lebih rendah

dibandingkan terhadap rata-rata produktivitas padi nasional. Sebaran produksi dan luas panen

terbesar di Wilayah Papua tedapat di Provinsi Papua (Tabel 7-35).





Tabel 7-35:


Di Wilayah Papua Tahun 2007-2012


(KU/HA)

2007 109,882 31,314 35.09

2008 125,236 35,928 34.86

2009 135,496 36,822 36.80

2010 136,864 36,150 37.86

2011 149,402 39,481 37.84

2012 143,621 36,074 39.81

Sumber: BPS, tahun 2012, Data Tahun 2012 adalah Angka Sementara

Tabel 7-36:

Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi menurut Provinsi

di Wilayah Papua Tahun 2012

NO PROVINSILUAS

PANEN(HA)

PRODUKTIVITAS

(KU/HA)PRODUKSI (TON)

1. Papua Barat 8.502 38,07 32.369

2. Papua 27.572 40,35 111.252

PAPUA 36.074 39.80 143.621

Sumber: BPS, tahun 2012, Data Tahun 2012 adalah Angka Sementara

Perkembangan tanaman palawija di Wilayah Papua, produksi dan luas panen terbesar

tanaman palawija, adalah ubi jalar dan ubi kayu. Pada tahun 2012, tercatat produksi ubi jalar

sebesar 384.536 ton per tahun dengan luas panen 35.809 ha, sementara untuk produksi ubikayu sebesar 53.552 ton per tahun dengan luas panen sebesar 4.428 ha. Selain ubi jalar dan ubi

kayu, jagung memiliki produksi dan luas panen cuku besar di wilayah papau, produksi jagung

tahun 2012 mencapai 8.780 dengan luas panen 3.685 ha (lihat Tabel 7-37)

Tabel 7-37:

Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Palawija di Wilayah Papua Tahun 2007-2012

TAHUN

PRODUKSI (TON)

JAGUNGKACANG

HIJAU

KACANG

TANAHKEDELAI

UBI

JALAR

UBI

KAYU

2,007 9,481 1,598 4,607 5,343 325,506 52,284

2,008 8,866 1,526 3,829 5,723 352,436 58,172

2,009 8,372 936 3,215 5,206 353,924 48,728

2,010 8,765 1,045 3,109 4,752 359,691 60,644

2,011 8,720 1,125 3,042 4,695 384,536 63,436

2,012 8,720 1,125 3,042 4,695 384,536 63,436


Produksi tanaman palawija terbesar terkonsentrasi di Provinsi Papua, produksi ubi jalar

sebesar 350.742 ton per tahun dengan luas panen sebesar 34.696 ha; roduksi ubi kayu sebesar

36.125 ton per tahun dengan luas panen 2.947 ha; dan Produksi jagung dengan jumlah

produksi terbesar 6.812 ton per tahun.




22 P U L A U P A P U A 7 -

Tabel 7-38:

Perkembangan Produksi (ton) dan Luas Panen (ha) Tanaman Palawija menurut Provinsi

di Wilayah Papua Tahun 2012

PRODUKSI (TON)

PROVINSI JAGUNG

KACANG

HIJAU

KACANG

TANAH KEDELAI

UBI

JALAR UNI KAYU

Papua Barat 1968 240 492 623 11597 17427

Papua 6812 801 2215 3786 350742 36125

PAPUA 8780 1041 2707 4409 362339 53552

INDONESIA 1.9E+07 312697 743754 779741 2297769 23712029

LUAS PANEN (HA)


HIJAU

KACANG

TANAHKEDELAI

UBI

JALARUNI KAYU

Papua Barat 1154 218 451 587 1113 1481

Papua 3685 754 2084 3371 34696 2947

PAPUA 4839 972 2535 3958 35809 4428

INDONESIA 3997471 271322 575798 566693 179282 1178101Keterangan:

Data Tahun 2011 adalah Angka Tetap.

Data Tahun 2012 adalah Angka Ramalan I

Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan di Papua dengan produksi dan luas areal terbesar adalah Kelapa

sawit, kelapa, dan kopi. Pada tahun 2011 tercatat produksi kelapa sawit mencapai 138.006 ton

per tahun dengan luas areal 60.214 ha, produksi kelapa mencapai 30.241 ton dengan luas areal

50.141 ha, dan produksi kopi sebesar 1.897 ton dengan luas areal 10.133 ha. Peyebaran untuk

produksi kelapa sawit, kelapa, dan kopi paling besar di Provinsi Papua. Sementar, sementara

produksi di Provinsi Papua Barat masih relative kecil, namumn untuk produksi kelapa sawit di

Papua Barat mencapai 51.752 ton. Saat ini perkembangan untuk perkebunan kelapa sawit

cukup tinggi, karena ekspansi perkebunan sawit banyak dikembangan di Wilayah Papua.

Tabel 7-39:

Produksi (Ton) dan Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Provinsi di Wilayah Papua

Tahun 2011

PRODUKSI (TON)


Papua Barat 51752 12 17710 258Papua 86254 1558 12531 1639

PAPUA 138006 1570 30241 1897

LUAS AREAL (HA)


Papua Barat 22896 34 18051 1140

Papua 37318 4797 32090 8993

PAPUA 60214 4831 50141 10133






Peternakan

Peternakan besar di Wilayah Papua deng jumlah populasi terbesar adalah babi, sapi

potong, dan kambing. Pada tgahun 2011 tercatat populasi babi sebesar 613.950 ekor, sapi

ptong sebesar 123.260 ekor, dan kambing sebesar 62.007 ekor. Sebaran populasi ternak babai

terbesar di Provinsi Jenis perternakan besar di Papua terdiri dari sapi potong, sapi perah,kambing, domba, kernau, babi dan kuda. Jumlah populasi untuk ternak besar sebagian besar

terdapat di Papau dibandingkan di Papua Barat.

Tabel 7-40:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Papua Tahun 2007-2011

TAHUNSAPI

POTONG

SAPI


2007 87,514 45 49,660 105 1,320 517,505 2,156

2008 91,361 30 50,613 115 1,366 550,847 2,216

2009 92,336 31 53,295 127 1,415 587,827 2,228

2010 100,821 - 59,715 134 1,536 609,578 2,239

2011 123,260 - 62,007 115 1,240 613,950 1,631


Tabel 7-41:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011

NO. PROVINSISAPI

POTONGKAMBING DOMBA KERBAU KUDA BABI

1. Papua Barat 41,464 16,480 1 76.000

2. Papua 81,796 45,527 115 1,239 1,631 538.000

PAPUA123,260 62,007 115 1,240 1,631 614 .000


Populasi ternak unggas dengan populasi terbesar adalah ayam ras pedaging, ayam buras

dan itik. Pada tahun 2011 populasi ayam ras pedaging sebanyak 5.595.220, sementara untuk

populasi ayam buras sebanyak 2.809.360 ekor. Populasi untuk ayam buras dan ayam buras

terbesar terdapat di Provinsi papua.

Tabel 7-42:

Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011

NO. PROVINSI AYAM RAS PEDAGING AYAM RAS PETELUR AYAM BURAS ITIK

1. Papua Barat 2,797,610 64,230 1,018,570 9,700

2. Papua 2,797,610 120,020 1,790,790 5,400

PAPUA 5,595,220 184,250 2,809,360 105,100



Produksi perikanan dan kelautan di Wilayah Papua terdiri dai perikanan tangkap dan

perikanan budidaya. Produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut,

perkembangan produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu 2007-2010 rata-rata




24 P U L A U P A P U A 7 -

meningkat. Produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum terbesar di provinsi Papua

Tabel 7-43.

Tabel 7-43:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Wilayah Papua


NO. P R O V I N S IPERIKANAN LAUT PERAIRAN UMUM

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1 Papua Barat 101,411 99,952 106,089 116,593 - - - 251

2 Papua 224,191 225,055 228,165 263,528 6,927 7,312 7,516 7,520

PAPUA 325,602 325,007 334,254 380,121 6,927 7,312 7,516 7,771



perikanan budidaya di Wilayah Papua antar tahun 2005 dan 2010 rata-rata meningkat.

Produksi perikanan budidaya terbesar di Papua adalah jenis budidaya laut. Sebaran produksi

perikanan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi Papua Barat, dan untuk perikanan

budidayta kolam terbesar di Provinsi Papua.

Tabel 7-44:

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Papua


JENIS BUDIDAYA TAHUNPROVINSI

PAPUAPAPUA BARAT PAPUA

Budidaya Laut

2005 3,467 - 3,467

2010 20,613 224 20,837

Tambak2005 - 380 380

2010 189 628 817

Kolam2005 4 1,236 1,240

2010 796 1,263 2,059

Karamba2005 - 251 251

2010 12 223 235

Jaring Apung2005 - - -

2010 11 - 11

Sawah

2005 - - -

2010 128 - 128



Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di Wilayah Papua,

meliputi jalan nasional sepanjang 3.074 km, jalan provinsi sepanjang 3.179 km, dan Jalan

Kabupaten/kota sepanjang 17.583 km. Jalan terpanjang antarprovinsi di Wilayah Papua berada





di Provinsi Papua yang meliputi 69 persen. Perkembangan total panjang jalan dalam periode

2008-2010 meningkat sepanjang 10.542 km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari jalan

Provinsi yaitu sepanjang 8.465 km.

Tabel 7-45:

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Papua

NO PROVINSI

PANJANGJALAN (KM)

JALAN

NASIONAL

JALAN

PROVINSI

JALAN

KABUPATEN/

KOTA

TOTAL

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

1 Papua Barat 508 963 754 1.306 3.521 5.032 4.783 7.301

2 Papua 1.795 2.111 1.119 1.873 5.597 12.551 8.511 16.535

PAPUA 2.303 3.074 1.873 3.179 9.118 17.583 13.294 23.836



jalan (Road Density ) pada tahun 2010, kerapatan jalan di Wilayah Papua sebesar 0,06 Km/Km²,

lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 Km/Km². Kerapatan jalan

antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 0,08 Km/Km², dan terrendah

di provinsi Papua sebesar 0,05 Km/Km².

Gambar 7-9:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density ) AntarProviinsi Di Wilayah Papua

7 ,

3 0 1

1 6 ,

5 3 5

0.08

0.05

-

5,000

10,000

15,000

20,000

-

0.02

0.04

0.06

0.08

Papua Barat Papua

K m / K m 2 )

Km

Total Panjang Jalan (Km)

Kerapatan Jalan (Km/Km2)



PU, Agustus 2010), kualitas jalan nasional tidak mantap di Wilayah Papua cenderung tinggi

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 2.920,30 km

sebanyak 1.394 km kondisinya tidak mantap. Jalan tidak mantap tersebut sebesar 37,75 persen

termasuk kategori rusak ringan dan 62,25 persen rusak berat.




26 P U L A U P A P U A 7 -

Gambar 7-10:

Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Papua


Kualitas jalan nasional antarprovinsi, jalan tidak mantap tertinggi terdapat di Provinsi

Papua yaitu meliputi panjang 965,49 km (49,33% dari total panjang jalan), dengan komposisi

47,57 persen rusak ringan dan 52,43 persen rusak berat. Sementara di Provinsi Papua Barat

memiliki panjang jalan tidak mantap sepanjang 428,68 km (44,50%), dengan komposisi sebesar

15,64 persen rusak ringan dan 84,37 persen rusak berat.

Tabel 7-46:

Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010

Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010. DirektoratJenderalBinaMarga (Status 18 Agustus 2010)


Kapasitas terpasang energi listrik PLN pada tahun 2011 di Wilayah Papua mencapai

147,31 Mw. Kapasitas terpasang di Provinsi Papua sebanyak 62,21 persen, dan sisanya di

Wilayah Papua Barat. Kedua pembangkit besar tersebut sebagian besar bersumber dariPembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yakni mencapai 97,26 persen.

NO PROVINSI PANJANG JALANNASIONAL (KM)

KUALITAS JALAN

PANJANG JALAN

MANTAP

PANJANG JALAN TIDAK

MANTAP

KOMPOSISI JALAN TIDAK

MANTAP

(KM) % (KM) %% RUSAKRINGAN

% RUSAKBERAT

1 Papua 1.957,07 991,58 50,67 965,49 49,33 47,57 52,43

2 Papua Barat 963,23 534,55 55,50 428,68 44,50 15,64 84,37

PAPUA 2.920,30 1.526,13 52,26 1.394,17 47,74 37,75 62,25

INDONESIA 38.189,43 31.522,09 82,54 6.667,34 17,46 48,28 51,72





Tabel 7-47:

Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011

SATUAN PLN

/PROVINSI



Sur a

PLT

Ba

Jumlah %

Wilayah Papua 4,04 143,27 147,31 100,0

Papua 2,04 89,6 91,64 62,21

Papua Barat 2 53,67 55,67 37,79

PAPUA 4,04 0 0 0 0 143,27 0 0 0 147,31 100,0

% 2,74 - - - - 97,26 - - - 100,00


Penggunaan energi untuk pelanggan rumah tangga di Wilayah Papua selama periode

2009-2011 bertumbuh sebesar 27 persen. Rasio elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di

Provinsi Papua Barat sebesar 54,29 persen, lebih tinggi disbanding Provinsi Papua sebesar

30,79 persen. Perkembangan rasio elektrifikasi di Wilayah Papua dalam periode 2009-2011,

meningkat sebesar 8,89 persen.

Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di Papua Barat sebesar

386,54 kWh/kapita, lebih tinggi dibanding di Wilayah Papua sebesar 174,25 kWh/kapita.

Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011 di Wilayah Papua, menurun sebesar

14,32 kWh/kapita.

Tabel 7-48:


Perkapita.

SATUAN PLN/PROVINSI


(RT) RASIO ELEKTRIFIKASI (%) KWH JUAL/KAPITA

2009 2011LAJU

(%)2009 2011

∆

(11-09)2009 2011

∆

(11-09)

Wilayah Papua 187.598 238.473 27 27,9 36,79 8,89 232,79 218,47 -14,32

- Papua 148.631 30,79 174,25

- Papua Barat 89.842 54,29 386,54





penggunaan Telpon Kabel juga telah marak digunakan Telepon Seluler hingga sampai di

perdesaan .Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi tersebut masih belum




Station (BTS) atau Manara Telepon Seluler di sekitar wilayah tersebut.




28 P U L A U P A P U A 7 -

Penyebaran BTS di desa/kelurahan (PODES 2011) di Wilayah Papua, terbanyak di

Provinsi Papua (129 desa), dan menurut persentasenya sebesar 5 persen dari total

desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat.

Gambar7-11:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di Wilayah Papua



telpon Seluler antar provinsi, layanan telpon kabel terbanyak adalah di Provinsi Papua

sebanyak 88 desa/kelurahan, dan menurut persentasenya adalah sebesar 4,2 persen di Provinsi

Papua Barat. Berdasarkan desa/kelurahan yang menerima sinyal telpon seluler denganintensitas sinyal lemah sampai kuat baru mencapai sekitar 89,9 persen, namun diantaranya

terdapat (17.272 desa/kelurahan) atau 22 persen yang masih menerima sinyal lemah,

khususnya di Wilayah Papua Barat yang mencapai 14,3 persen.

Tabel 7-49:



NO PROVINSI

ADA

PELANGGANTELPON

KABEL


JUMLAH

DESA/KEL

SINYAL

LEMAH SINYAL KUAT LEMAH - KUAT


1 Papua Barat 60 4,2 206 14,3 301 20,9 507 35,2 1439

2 Papua 88 2,2 342 8,7 705 18,0 1047 26,7 3924

PAPUA 148 2,8 548 10,2 1.006 18,8 1.554 29,0 5.363

INDONESIA 21.488 27,3 17.272 22,0 53.338 67,9 70.637 89,9 78.609










minum hingga saat ini masih sangat terbatas pelayanannya. Berdasarkan data PODES 2011,Pelayanan PAM/PDAM di Wilayah Papua hanya baru menjangkau 3 persen dari total

desa/kelurahan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Untuk memperoleh air bersih

sebagian besar masyarakat (51%) di Wilayah Papua tergantung pada mata air. Kondisi yang

paling memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantung

terhadap air hujan.Kondisi ini, paling banyak dihadapi oleh masyarakat di Provinsi Papua yaitu

mencapai 452 Desa, sementara menurut persentase desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat

mencapai 15 persen.

Tabel 7-50:

Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi di Wilayah Papua,Tahun 2010.

PROVINSI

PAM/PDAM

POMPALISTRIK/

TANGAN/

SUMUR

MATA AIR

SUNGAI/

DANAU/

KOLAM

AIR HUJAN

AIR

KEMASAN /

LAINNYA

TOTAL

∑

DESA% ∑ DESA %

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA%

∑

DESA% ∑ DESA %

Papua Barat 38 3 356 25 420 29 392 27 210 5 23 2 1.439 100

Papua 101 3 564 14 2289 58 475 12 452 2 43 1 3.924 100

PAPUA 139 3 920 17 2709 51 867 16 662 2 66 1 5.363 100




Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Papua berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan tahun

2009 sekitar 42.224.840 hektar atau 30,90 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan

kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan lindung (26,75 %) dan hutan produksi

(25,22%), dengan penyebaran luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi

Papua (Gambar 7-12).




30 P U L A U P A P U A 7 -

Gambar 7-12:

Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Papua Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009.

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan 2009

Tabel 7-51:


Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Papua.

NO PROVINSI PAPUAPAPUA

BARATPAPUA (HA)

PAPUA 1)

(%)

1 Kawasan Perairan 1.678.480 - 1.678.480 59,87

2 Kawasan Hutan 8.025.820 - 8.025.820 40,86

3 Kawasan Suaka Alam + Kawasan Pelestarian

Alam (ha)9.704.300 - 9.704.300 41,27

4 Hutan Lindung (ha) 11.296.306,5 - 11.296.306,5 35,80

5 Hutan Produksi Terbatas (ha) 2.605.675,71 - 2.605.675,71 11,62

6 Hutan Produksi (ha) 10.650.145,5 - 10.650.145,5 28,98

7 Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha) 9.341.784,99 - 9.341.784,99 41,19

8 Taman Buru (ha) - - - -

9 Jumlah Kawasan Hutan (ha) 40.546.360 - 40.546.360 30,29

10 Jumlah Kawasan Hutan dan Perairan (ha) 42.224.840 - 42.224.840 30,90

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan Keterangan :

Keterangan:

- 1) = Persen terhadap nasional; 2) =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya - 3)= Belum ada SK Penunjukan dan data masih berdasarkan TGHK- Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra orthorectified dan SRTM serta ground check - Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006 - Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi


Sumberdaya alam lainnya adalah pertambangan dan energy, diantaranya batu bara, gas bumi dan



batu bara nasional tahun 2011 adalah sebanyak 105.187,44 juta ton. Potensi batu bara di Wilayah Papuasekitar 128,57 juta ton atau sebesar 0,12 persen dari total potensi batu bara nasional. Untuk potensi gas





bumi, wilayah Papua memiliki potensi gas bumi sebesar 23,91 TSCF (Trillion Square Cubic Feet)

atau sebesar 23,45 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional. Sementara untuk minyak

bumi, cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.039,57 MMSTB (Million Stock Tank

Barrels/Cadangan Minyak Bumi) dengan cadangan minyak bumi di Wilayah Papua mencapai

sekitar 66,73 MMSTB atau sebesar 0,91 persen dari cadangan minyak bumi nasional.






yang mengalami gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air terbesar di Wilayah Papua

terdapat di Provinsi di Provinsi Papua Barat. Persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang

mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran udara terdapat di Papua Barat. Sementara

persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang mengalami gangguan lingkungan akibat

pencemaran tanah terdapat di Provinsi Papua Barat.

Tabel 7-52:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan Menurut Provinsidan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008.


2005 2008 2005 2008 2005 2008

1. Papua Barat - 1,91 0,58 0,66

2. Papua 2,40 1,46 0,42 0,15 0,36 0,27INDONESIA 8,30 5,57 1,47 0,77 6,24 3,95


Luas lahan kritis di Wilayah Papua tahun 2010 mencapai 8.342.936,20 hektar atau


305.924,40 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Papua Barat, untuk kategori kritis seluas

1.469.001,00 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Papua, dan lahan kritis yang termasuk

kategori agak kritis sebesar 6.568.010,80 hektar dengan sebaran paling luas di Provinsi Papua.

Sementara untuk bencana alam, bencana longsor berdasarkan jumlah kejadiannya, tidak

termasuk tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut di wilayah Papua tahun

2008 sebanyak 309 desa yang terkena bencana longsor meningkat dibandingkan tahun 2005 (275

desa).



Documents

Pembangunan Daerah dalam Angka Tahun 2012