BAB I

PENDAHULUANI. Latar Belakang

Akuntansi umumnya dianggap remeh dalam literature. Seperti yang dikatakan oleh Henry Rand Hatfield : Baik dalam sejarah maupun cerita fiksi, pandangan masyarakat umumnya diarahkan kepada seorang (pahlawan) yang berada diatas panggung kuda. Namun, kadang kadang muncul seorang figure yang lebih biasa diatas panggung. Beberapa karya besar memiliki tokoh utama yang terpelajar seperti Faust, seorang tukang kayu seperti Adam Bede, seorang pekerja pabrik seperti Les Miserables, seorang pelaut seperti Robinson Crusoe, wanita panggilan,pencuri. Bahkan seorang kuda dan seekor anjing telah menjadi pahlawan dalam Black Beauty dan Rab and His Friends. Namun belum pernah, sejauh yang saya ingat, seorang ahli pembukuan menjadi pahlawan dalam novel, drama , ataupun puisi. Ahli pembukuan bahkan tidak pernah diberi kehormatan untuk menjadi seorang penjahat yang penting

Hal diatas mungkin disebabkan karena ketidakpedulian dari peran yang dimainkan oleh standar akuntansi dalam menciptakan sebuah aturan akuntansi dan selanjutnya aturan social dan ekonomi.

Pembuatan dan penegakan standar adalah masalah penting bagi profesi akuntansi dan para pengguna yang berkepentingan. Menentukan mekanisme terbaik yang diterapkan dalam pembuatan standard akuntansi yang seragam dapat menjadi suatu hal yang sangat penting bagi diterimanya dan bermanfaatnya standar akuntansi.

II. Rumusan MasalahBerdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah ini seperti:a) Bagaimana teori teori regulasi yang relevan dengan akuntansi dan auditing?

b) Bagaimana penerapan teori regulasi dalam praktek?

c) Bagaimana kerangka regulasi pelaporan?

d) Bagaimana institusional menetapkan standar akuntansi dan auditing?

III. Tujuan Makalaha) Untuk mengetahui teori-teori regulasi yang relevan dengan akuntansi dan auditingb) Untuk mengetahui mengenai teori regulasi dalam praktek

c) Untuk mengetahui bagaimana regulasi pelaporan

d) Untuk mengetahui bagaimana langkah institusional untuk menetapkan standard akuntansi dan auditing.

BAB IIPEMBAHASANPENDEKATAN REGULATORIS UNTUK PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI

Setiap akhir kuartal, semester, dan akhir tahun siklus keuangan, perusahaan sibuk menyiapkan akun-akun mereka dan sibuk dalam rangka audit akhir tahun. Perusahaan memberikan data akun kepada pemerintah dan perusahaan lain guna menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan terutama dalam hal keuangan dalam rangka bursa saham. Bagaimana kegunaan teori akuntansi dapat membantu akuntan menjelaskan mengapa kegiatan pelaporan tersebut muncul dan mengapa sektor privat dan pemerintah mengambil peran yang cukup aktif dalam proses pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai teori-teorinya.

A. Teori-teori Regulasi yang Relevan dengan Akuntansi dan Auditing

Teori pasar modal menyarankan manager diberikan intensif yang cukup agar secara sukarela menyediakan informasi akuntansi kepada pihak eksternal dan bersedia untuk diaudit. Ada beberapa teori yang relevan dengan pemahaman atas peraturan penyampaian laporan keuangan (seperti persiapan, audit dan penawaran informasi akuntansitentang perusahaan), diantaranya:

1. Teori Pasar Efisien

Teori ini berpendapat bahwa pasar mencapai fungsinya yang terbaik tanpa campur tangan pemerintah. Meningkatnya pasar internasioal mempengaruhi secara luas dalam arus informasi data dan modal. Akan tetapi, kemungkinan kecil bahwa pemerintah akan lepas tangan terhadap pasar. Oleh karena itu para kritikus berpendapat bahwa pendekatan pasar bebas tidak realistis. Mereka berpendapat bahwa teori tersebut tidak akan berjalan karena mekanisme pasar tidak akan mencapai harga ideal, hal tersbut dikarenakan karena informasi akuntansi tidak bisa disamakan dengan produk lain,dimana informasi akuntansi merupakan barang publik dimana ketika perusahaan menerbitkan informasi keuangannya maka infrmasi tersebut tersedia bagia semua orang.

Perusahaan memiliki kemampuan untuk memonopoli informasi penawaran yang kemudian perusahaan akan cenderung untk tidak memproduksi sesuai penawaran sehingga dapat menjual dengan harga lebih tinggi. Bahkan jika pasar bebas menyediakan informasi akuntansi, peran pemerintah tetap dibutuhkan karena para pengguna dan para akuntan tidak bisa bersepakat mengenai apa yang pengguna inginkan dari informasi akuntansi tersebut.

Bagaimanapun juga pemerintah juga harus turut campur dalam pasar, campur tangan yang paling baik adalah dengan tujuannya adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan dan transparasi pasar sangat vital dalam memberikan daya tarik bagi investor. Para pendukung teori ini berpendapat akuntansi sebagai permintaan informasi akuntansi oleh para pengguna, dan penawaran beberapa informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Contoh: Pasar modal-> adanya surplus dana dan demand dana

Supply

-> investor:

Demand -> dari berbagai perusahaan sesuatu yang efektif terbentuk dalam mekanisme supply demand

2. Teori Perwakilan ( Keagenan )

Permintaan atas informasi keuangan dapat dikategorikan untuk kepentingan pengurus atau kepentingan pengambilan keputusan. Atkinson dan Feltham mengatakan bahwa teori keagenan lebih mempertimbangkan permintaan pengurus atas informasi. Teori berkonsentrasi pada hubungan kesejahteraan pemilik yang dipercayakan kepada pengurus.

Permintaan informasi untuk pengambilan keputusan terkait peran informasi dalam teori statistical decision. Informasi dapat berguna jika dapat memperbaiki alokasi sumber daya dan risiko dalam ekonomi dengan mengurangi ketidakpastian.

Dalam teori keagenan ( agency theory ), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih ( Principal ) memperkerjakan orang lain ( agen ) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara principal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi ( Assymmetrical information ) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informsi assimetri yang dimilikinya akan mendorong agen menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi assimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrol dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance adalah ; transparansi ( transparency ), akuntanbilitas

( accountability ), keadilan ( fairness ), dan responsibilitas ( responsibility ).

Contoh:

Teori keagenan : teori yang berkonsentrasi pada kepercayaan pada satu orang.

Principal : seseorang yang mempercayakan sesuatu kepada agen agar tujuan dari principal tersebut tercapai. Hubungan principal dengan agen agar tidak terjadi permasalahan ( kesenjangan informasi ) :

a. Kontrak perjanjian dengan agen

b. Membuat laporan keuangan

Seharusnya agen melakukan kegiatan demi kepentingan perusahaan. Maka, diperlukan adanya pihak independen ( auditor ) untuk meyakinkan pihak luar mengenai kinerja manajemen dan dilaporkan sesuai dengan standar yang di atur. 3. Teori Regulasi atau Peraturan 1) Public Interest TheoryAlasan ekonomi sentral sebagai awal kemunculan intervensi pemerintah dalam berbagai operasi pasar dalam public interest ialah kegagalan pasar. Dalam kerangka teori ini, regulasi dimaksud oleh legislatif untuk melindungi kepentingan konsumen, dalam mengamankan perbaikan kinerja ekonomi dibandingkan dengan situasi yang tidak memiliki regulasi.

Potensi kegagalan pasar terjadi ketika ada kegagalan dari salah satu kondisi yang diperlukan untuk mencapai kondisi terbaik dari pasar yang kompetitif. Contoh potensi kegagalan meliputi :

a. Tidak adanya persaingan atau kurangnya kompetisi ( monopoli, ologopoli )

b. Hambatan untuk masuk (Barriers to entry )

c. Kesenjangan informasi yang tidak sempurna ( asimetri informasi ) antara pembeli dan penjual atau sinyal pasar tertentu ( misalnya reputasi penjual )

d. Sifat dari barang public dari beberapa produk ( misalnya informasi keuangan ) dimana penyediaan produk kesuatu individu membuatnya sama dan tanpa biaya tersedia juga bagi orang lain. kegagalan pasar terjadi disini karena sistem harga normal dipasar tidak berfungsi.

2) Regulatory CaptureTeori kedua yang diajukan untuk memahami regulasi pelaporan keuangan ialah capture theory. Teori ini menyatakan bahwa meskipun tujuan sebenarnya asal usul regulasi pemerintah ialah untuk melindungi kepentingan umum, akan tetapi tujuan ini tidak tercapai karena dalam proses regulasi, objek yang ingin diatur ( regulate )malah berbalik mengontrol atau mendominasi pembuat aturan ( regulator ).

Capture theory memiliki dua asumsi, Pertama bahwa semua anggota masyarakat rasional secara ekonomi oleh karena itu, setiap orang akan mengejar kepentingan pribadi sampai pada titik dimana manfaat marjinal pribadi dari melobi regulator hanya sama dengan biaya marjinal pribadi. Regulasi memiliki potensi untuk mendistribusikan kekayaan. Oleh karena itu, orang melobi regulasi yang meningkatkan kekayaan mereka, atau mereka melobi untuk memastikan regulasi yang tidak efektif dalam menurunkan kekayaan mereka. Kedua bahwa pemerintah tidak memiliki peran independen untuk bermain dalam proses regulasi, dan kelompok kepentingan bertarung untuk menguasai kekuasaan koersif pemerintah untuk mencapai distribusi kekayaan yang mereka inginkan.

Capture dikatakan dapat terjadi dalam salah satu dari empat situasi yaitu, jika entitas yang diatur :

a. Mengontrol regulasi dan badan regulasi

b. Berhasil dalam mengkoordinasikan kegiatan dari badan regulasi dengan kegiatan mereka, sehingga kepentingan pribadi mereka bisa dipuaskan

c. Menetralisir atau memastikan kinerja badan regulasi tidak ada atau biasa-biasa saja

d. Dalam proses interaksi dengan regulator, berhasil membuat regulator ke dalam perspektif berbagi yang saling menguntungkan, sehingga memberikan regulasi yang mereka cari.

Badan regulator capture melibatkan capture dalam administrasi, implementasi, dan dalam tingkatan yang besar evaluasi efek dari proses kebijakan dalam setiap area yang diregulasi. Hal tersebut telah ditemukan sangat jelas dimana berlaku prasyarat berikut :

a. Jumlah entitas klien sedikit

b. Individu dalam badan regulasi memiliki kontak teratur dengan seperangkat individu dalam entitas yang diregulasi dan memiliki latar belakang regulated industry atau potensi peluang kerja dengan regulated industry.

c. Regulated industry mengontrol informasi yang dibutuhkan untuk regulasi

d. Ada kompleksitas informasi dan produk

e. Badan regulasi memiliki sumber daya yang minimal bila dibandingkan dengan industri yang diatur.

Alasan utama dari capture berpusat pada kenyataan bahwa keputusan peraturan biasanya memiliki efek besar pada kepentingan regulated industry. Sebagai contoh, izin untuk mengoperasikan bisnis atau untuk menyedikan produk atau jasa tertentu dapat diberikan atau ditolak oleh badan regulator, dan tingkat serta struktur harga yang dikenakan untuk output suatu industry dapat ditentukan oleh undang-undang. Pada gilirannya regulated industry merasa bahwa posisi kuangan secara keseluruhan dapat secara signifikan dipengaruhi oleh keputusan regulasi. Oleh karena itu, mereka menghasilkan aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi badan regulasi.

Peraturan capture theory akan menunjukkan bahwa badan akuntansi professional atau sektor korporasi akan mencari kontrol sebanyak atas pengaturan dari standar akuntansi yang mengatur pelaporan oleh anggota mereka. Ini melibatkan baik kontrol resmi atas penetapan standar, representasi pada badan penetapan standar yang relevan, atau pengaruh/ kontrol yang signifikan atas keputusan yang dibuat oleh badan penetapan standar yang relevan.

Meskipun pada faktanya peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum pengguna, tujuan ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatannya pembuat peraturan mendominasi peraturan tersebut karena dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak mempengaruhi legislatif.3) Private Interest TheoryTeori ketiga muncul sebagai respon atas ketidakpuasan dengan penjelasan yang disediakan oleh public interest theory. Asumsi dari teori ini bahwa regulasi ada sebagai hasil dari respon pemerintah terhadap tuntutan public untuk memperbaiki praktek yang tidak efisien atau tidak adil oleh individu dan organisasi, yang dengan keras ditentang pada than 1971 oleh George Stigler. Tema dasar dari tentangan Stigler adalah bahwa pemerintah memiliki satu sumber daya dasar yang tidak dibagi bahkan dengan warga terkuatnya : kekuatan untuk memaksa. Kekuatan untuk memaksa ini adalah potensi sumber daya atau ancaman bagi setiap perusahaan bisnis bahwa dengan kekuatan untuk melarang atau memaksa dan /atau menyediakan atau menarik pajak dan subsidi, pemerintah bisa dan dapat secara efektif menolong atau menyakiti banyak bisnis.

Stigler berpendapat bahwa aktivitas regulasi mencerminkan kekuatan politik relative dari kelompok berkepentingan. Politisi berusaha memaksimalkan kesempatan mereka untuk kesuksesan pemilu dimasa depan. Pejabat pemerintah akan menjual kewenangan mereka untuk memaksa pihak lain dalam bentuk penawaran program atas regulasi dan perundang-undangan, yang akan meningkatkan kemampuan politisi tersebt dalam memenangkan suara dan mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye pemilu.

Komoditas penting yang ditransaksikan dalam pasar politik ini adalah transfer kekayaan dengan konstituen pada sisi permintaan dan perwakilan politik pada sisi penawaran.

Ahli private interest theory percaya bahwa terdapat pasar untuk penerapan regulasi dengan penawaran dan permintaan yang sama seperti pada pasar modal. Dalam hal ini pasar politik memiliki banyak penawar. Namun hanya satu kelompok yang akan berhasil, dan itu adalah kelompok yang membuat penawaran tertinggi. Dalam pandangan ini banyak kelompok produsen adalah yang paling sering memberikan penawaran tertinggi dan dengan demikian dapat menggunakan kekuatan pemerintah unruk keuntungan mereka sendiri karena dua alasan. Pertama, perusahaan dalam industri manapun jumlahnya lebih sedikit daripada orang diluar industri yang mungkin menanggung biaya dari peraturan yang dicari, seperti pembatasan untuk masuk. Oleh karena itu, perusahaan mencari perlindungan politik merasa akan lebih mudah bila menjadi kelompok kepentingan yang terorganisir yang mampu memegang pengaruh politik. Karena keuntungan per kapita mereka cenderung tinggi, mereka memiliki dorongan untuk menggabungkan upaya mereka untuk mencapai hasil akhir yang saling menguntungkan.

Sebaliknya, kelompok semakin besar namun makin tersebar, seperti konsumen dan kelompok kepentingan umum, dibatasi kemampuannya untuk membuat penawaran yang efektif, dikarenakan dua factor biaya utama :

a. Biaya organisasi ( misalnnya biaya yang terlibat dengan memobilisasi suara dan kontribusi sumber daya untuk mendukung partai politik yang sesuai.

b. Biaya informasi (misalnya biaya yang terkait dengan mendapatkan informasi tentang tindakan pemerintah )

Penegasan diatur dari private interest theory adalah bahwa ada law of diminishing return dalam hubungan antara ukuran kelompok dan biaya dari menggunakan proses politik. Teoris percaya bahwa regulasi tidak timbul sebagai hasil dari respon pemerintah terhadap permintaan publik. Sebaliknya regulasi dicari oleh producer kelompok kepentingan pribadi dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk manfaat mereka.

Bahkan jika suatu kelompok memiliki insentif, tetap terdapat suatu mekanisme dimana kelompok tersebut dapat memperoleh dan menggunakannya sebagai pengaruh, Asumsi kedua Stigler adalah bahwa pejabat pemerintah, seperti eksekutif bisnis atau konsumen, yang secara rasional mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka berusaha memaksimalkan suara mereka atau kekayaan mereka. Producer kelompok kepentingan pribadi bisa menyediakan sumber daya ini dengan memberikan sumbangan kampanye dan iklan politik untuk pejabat terpilih dan peluang menguntungkan untuk bekerja selepas dari pemerintahan.

Dengan demikin, peraturan hanya dapat dilihat sebagai alat untuk mentransfer keuntungan kepada kelompok yang terorganisir dengan baik dalam bentuk subsidi, penetapan harga, pengendalian atas masuknya pesaing politik, dan penekanan produksi barang pengganti jika kelompok akan mengembalikan kebaikan dengan suara dan sumbangan kepada politisi. Teori ini memprediksi bahwa regulator akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mentranfer pendapatan dari mereka yang memiliki kekuatan politik yang lemah kepada mereka yang memiliki kekuatan politik lebih besar.

PENERAPAN TEORI REGULASI DALAM PRAKTIK1. Public Interest

Sarbox ( Sarbanes oxley action ) dibuat untuk kepentingan umum, proteksi yang terbaik pada pasar uang sehubungan prilaku masa lalu perusahaan. Pemerintah Australia yang membuat standar ASRB ( Accounting Standard Review Board ) dipandang sebagai kesalahan yang ditunjukkan pada pasar untuk informasi akuntansi, sebagai buktinya banyak perusahaan jatuh / merugi dalam jumlah yang signifikan setelah auditor memiliki sertifikasi.

Jatuhnya perusahaan dianggap menunjukkan bahwa ada pelanggaran serius terhadap kondisi persaingan usaha. Pelanggaran tersebut berasal dari asimetri informasi antara pemberi informasi ( manajemen perusahaan dan akuntan profesional ) dan pengguna laporan keuangan eksternal ( inevestor ) yang tidak tahu apa informasi akuntansi yang mereka butuhkan dan/ atau tidak dapat menentukan nilai informasi akuntansi yang mereka terima.

Selain itu, informasi keuangan dapat dilihat sebagai barang publik yang telah menyebabkan perbedaan antara biaya marjinal dan manfaat untuk (a) para pengguna informasi keuangan dan produsen, (b) informasi ( manajemen perusahaan ). Sebelum intervensi pemerintah ( misalnya dalam pembentukan ASRB ), standar tidak didukung oleh legislatif dan teori kepentingan publik berpendapat bahwa hal ini tidak dapat disangkal untuk menemukan bahwa jumlah informasi yang dihasilkan oleh entitas perusahaan mengalami kekurangan kualitas yang diperlukan untuk keputusan investasi dan alokasi sumber daya yang optimal dalam perekonomian.

Dengan demikian, dalam rangka mengakomodasi kepentingan umum, maka dari itu kerangka teori menunjukkan intervensi pemerintah dalam proses penyusunan standar akuntansi adalah untuk memperbaiki kegagalan di pasar untuk informasi akuntansi.

Dengan berfokus pada perlunya intervensi pemerintah di pasar untuk melindungi konsumen, teori kepentingan publik pada umumnya mengabaikan penemuan banyak studi atas penelitian yang menunjukkan bahwa manajer badan usaha memiliki kekuasaan yang kuat untuk membenarkan pasar tentang persepsi kegagalan kegiatan bisnis mereka. Hal ini dapat dicapai melalui tidak dbatasinya pengungkapan secara sukarela karena luasnya informasi yang dapat melindungi pengguna atas informasi keuangan yang diberikan.

Misalnya, kekuatan pasar akan memberikan tekanan pada perusahaan-perusahaan untuk mengurangi kualitas produk perusahaan, kelangsungan hidup masa depan perusahaan, dan kemampuan manajemen saat ini untuk memastikan pengembalian yang tepat untuk investor. Capture Theory

Dalam hal ini pada dasarnya profesi akuntansi membutuhkan pengesahan standar akuntansi yang bisa dicapai hanya dengan standar yang dimilikinya mempunyai kekuatan hukum yang didukung oleh legislatif.

ASRB resmi memiliki kekuatan untuk mempertimbangan standar yang diserahkan kepadanya dari sumber manapun. Ini merupakan upaya untuk memperluas penerimaan politik standar yang disetujui; namun hanya satu dari 23 standaryang disetujui yang berasal dari sumber di luar profesi. Dengan demikian, seperti dengan standar yang biasa, dapat dikatakan bahwa mekanisme proses hukum dalam ASRB gagal untuk mencapai tujuannya.

Bagaimana pun juga profesi akuntansi dapat berjalan dengan kedua hal ini yaitu :

pengesahan standar akuntansi, dan menjaga kepentingan ekonomisnya. Pada hal ini dapat diliahat bahwa campur tangan dalam peraturan dalam penetapan susunan standar akuntansi didesain sama dengan kerangka teori kepentingan umum. 2. Private Interest

Private interest memberikan pendekatan lain untuk memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi laporan keuangan. Gabungan dari penerapan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner dan Peltzman ke pembentukan ASRB menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan fungsi dewan menunjukkan bahwa Dewan tergantung pada dan rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh profesi akuntansi pada persiapan dan peninjauan standar, dan juga pihak lain menjamin peran penting yang memungkinkan mereka untuk terus meneliti dan mempengaruhi kegiatan dewan. Partai-partai ini termasuk Dewan Menteri yang memiliki kewenangan dasar, Dewan harus beroperasi dengan gagasan bahwa semua standar akuntansi yang disetujui yang harus mendapat persetujuan politik. Ini tersirat bahwa konsekuensi dari minimal politik standar.

Keterbatasan dari teori regulasi ini adalah bahwa mereka tidak saling eksklusif, yaitu peristiwa dijelaskan oleh satu teori dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Tidak jelas bahwa penjelasan tunggal dapat dipertahankan.

Contoh :

Sarbox yang muncul karena tindakan pemerintah Amerika mengikuti bangkrutnya enron yang dimaksudkan untuk menjamin tingkat penguasaan perusahaan dalam supervise dan audit laporan keuangan. Teori menjadi seimbang ketika diobservasi dengan suatu kejadian. Dalam hal ini sangat sesuai jika dilihat dari segi pandang proses politik.3. Pengaturan Standar sebagai Proses PolitikPengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan regulasi. Model perilaku politik adalah ringkasan dari pilihan publik atas teori regulasi. Hal ini digunakan oleh Watts dan Zimmerman yang berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana mengejar kelompok dengan perbedaan kepentingan. Individu atau kelompok dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi. Sebagai contoh, sebuah pengakuan melarang standar beban piutang tak tertagih mungkin disambut oleh perusahaan yang meminjam dan dekat dengan kesepakatan pinjaman yang memengaruhi mereka. Di sisi lain, bank-bank besar dengan profil publik yang tinggi mungkin menolak untuk standar ini karena menyebabkan keuntungan mereka meningkat, understated resiko mereka, dan meningkatkan eksploitasi yang jelas terhadap pelanggan mereka.

Dihadapan kepentingan yang beragam dan seringkali bertentangan, sebuah badan pembuat keputusan kelompok peraturan harus menjaga keseimbangan antara mereka dengan dengan membuat pilihan politik. Bagi mereka keputusan yang mereka buat harus diterima oleh orang-orang yang terkena dampak, badan pengawas perlu mandat untuk melakukan pilihan sosial; yaitu perlu legitimasi politik.

Contoh :

Beberapa masalah/ kasus yang akuntansi yang terkait dengan hal ini ( lobby secara politik )

1. Finansial instrument / instrumen keuangan menyangkut yang IAS 39 Instrument Keuangan pengakuan dan pengakuan, pada awal tahun 2002 dimana eropa akan mengadopsi IAS, banyak sekali perhatian berfokus pada standard yang ada IAS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di eropa sebelumnya yang menggunakan standar nasional mereka sekarang mensyaratkan penggunaan IAS untuk laporan keuangan konsolidasi. Pada era instrument keuangan terjadi perubahan dramatis yang potensial. Secara umum perusahaan menggunakan historical cost untuk instrument keuangan yang ditunjukkan dari amortisasi biaya dan pemasukkan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada disadari. Sedangkan paa IAS 39 diatur bahwa perusahaan harus memasukkan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrument keuangan tertentu pada pendataan ketika terjadi ( tidak pada saat disadari )

2. Intangible Asset

Pada saat Australia mengadopsi IAS, dimana di dalamnya terdapat IAS 38: intangible asset, disana berbeda dengan standar yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Australia.

Contoh: intangible asset tidak dapat diakui oleh internal dan intangible asset tidak dapat di revaluasi tanpa adanya pasar yang aktif. Perusahaan-perusahaan di Australia bersama federasi akuntan mereka dan pemerintah mencoba meminta keringanan dari standar ini namun ditolak oleh IAS. KERANGKA REGULASI PELAPORAN KEUANGAN YANG BERKENAAN DENGAN PERATURANSeperti yang telah dibahas sebelumnya, ada berbagai pihak dalam suatu lingkungan pelaporan keuangan. Termasuk didalam nya adalah pihak yang menyiapkan laporan keuangan (direksi perusahaan beserta para eksekutif dan manajernya) dan auditor eksternal serta para pembuat kebijakan seperti pemerintah, grup perusahaan sector privat, dan bursa efek. Aktifitas pihal pihak ini akan dipengaruhi lingkungan terjadinya laporan keuangan yang mencakup aspek hukum atau legal,ekonomi,politik dan sosial. Suatu karakteristik spesifik yang berhubungan dengan lingkungan akan membentuk suatu kerangka yang disebut regulatory framework of financial reporting atau kerangka pelaporan keuangan yang berkenaan dengan peraturan. Meskipun kerangka ini bervariasi untuk setiap negara, namun ada kesamaan elemen yang dimiliki oleh kerangka kerangka tersebut. Elemen kerangka yang dimaksut akan dibahas selanjutnya, sekaligus akan ditunjukkan bagaimana elemen tersebut mempengaruhi output dari proses pelaporan keuangan yaitu laporan keuangan.

1. Persayaratan Undang undang

Ada berbagai macam motivasi bagi manajer untuk secara sukarela memberikan informasi keuangan dan memberikan akses agar informasi tersebut diverifikasi secara independen melalui proses audit, yang salah satunya disebabkan hal tersebut diatur dalam peraturan perundang undangan. Di berbagai negara undang undang perusahaan mensyaratkan bagi oara manajer untuk menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit. Persyaratan tersebut bisa saja sedikitnya mencakup informasi lain berkaitan dengan laporan yang disediakan, misalnya peraturan di australia yang mengharuskan perusahaan harus mengungkap informasi mengenai kinerja lingkungan mereka. Di beberapa negara lain, terutama diamerika, persyaratan persyaratan ini lebih banyak diatur dalam undang undang pasar modal dibanding didalam undang undang perusahaan.

Persyaratan tambahan dalam paragraf diatas berasal dari standar akuntansi tertertu dan di banyak negara standar standar ini memiliki keuatan hukum. Sebagai contoh, perusahaan yang terdaftar di Uni Eropa yang menyusun laporan keuangan konsolidasu diwajibkan oleh hukum untuk menggunakan standar IASB yang diadopsi oleh Uni Eropa. Di Australia, undang undang perusahaan mengharuskan semua entitas pelaporan untuk mengikuti standar akuntansi berbasis IASB yang disahkan secara hukum. Undang undang perpajakan juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi akuntansi keuangan dibeberapa negara, terutama di Prancis dan Jerman. Di negara negara ini, untuk pelaporan entitas tunggal, aturan akuntansi keungan sama dengan aturan pajak. Hukum perusahaan, sebaliknya, merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas, yang memungkinkan akan mencakup cara memantau kepatuhan sesuai dengan pesyaratan undang undang. Sebagai contoh, FEE melaporkan bahwa banyak negara negara Eropa memiliki badan yang bertanggung jawab untuk memeriksa pengajuan rekening. Selain itu, sistem peradilan memberikan sanksi dan hukuman yang mendorong kepatuhan terhadap hukum perusahaan.

2. Tata Kelola Perusahaan

Elemen lain yang juga penting dalam kerangka peraturan suatu negara adalah sistem tata kelola perusahaannya. Sebagian tata kelola ini diturunkan dari hukum yang mengaharuskan direksi untuk melakukan hal tertentu dalam hal manajemen perusahaan mereka. Misalnya keharusan untuk menyelenggarakan RUPS dan pengungkapan hal hal penting seperti remunerasi direksi adalah tata kelola dasar yang tercakup dalam undang undang tata kelola perusahaan. Namun begitu tidak menutup kemungkinan adanya tambahan panduan dan aturan yang muncul baik dari rekomendasu sukarela perusahaan maupun aturan listing bursa saham. Panduan tata kelola perusahaan bisa muncul dalam bentuk best practice yang mendorong direksi mengadopsi mekanisme terbaik yang sesuai keadaan perusahan mereka. The International Federation of Accountants (IFAC) adalah contoh badan di Inggris yang mengeluarkan rekomendasi tata kelola perusahaan ini. Persyaratan pemerintah berkaitan dengan pelaporan keuangan dapat dipaksakan melalui peraturan listing bursa saham seperti yang terjadi di Inggris dan Australia.

3. Auditor dan Pengawasan

Auditor merupakan salah satu profesi yang memiliki fungsi cukup vital dalam memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, sudah sewajarnya ada aturan yang mengatur profesi auditor. Salah satu bentuk umum aturan tersebut adalah syarat keahlian dan pengalaman sebelum melakukan praktek, serta keanggotaan pada asosiasi profesi dan komitmen pada kode etik profesi. Auditor mau tidak mau akan memaksakan diri untuk mengikuti serangkaian aturan tersebut untuk mempertahankan posisinya agar dapat terus menjalankan profesinya tersebut. Sebagai contoh berbagai peraturan pada profesi akuntan merupakan bentuk awal dari pengawasan oleh auditor. Pada masa lalu peran pengawasan ini secara serius dilakukan oleh suatu badan profesional yang mencurahkan sumber daya cukup besar dalam menciptakan standar baik pada level nasional maupun internasional, sedangkan pada saat ini banyak badan yang mewakili auditor di berbagai negara mengadopsi standar internasional (ISA) untuk menunjukkan komitmen akan kualitas layanan audit yang baik.

Meskipun profesi audit mengembangkan sendiri aturan aturan mereka, terdapat beberapa contoh utama di masa lalu ketika tanggung jawb pengaturan berada di tangan otomatis negara. Sebagai contoh di Perancis dan Italia tanggung jawab tersebut ada di badan penegak aturan independen (pengatur pasar modal), dengan di Prancis khususnya badan ini bekerja sama dengan badan yang wakili auditor dalam proses pengawasan aktifitas auditor. Tanggung jawab yang diletakkan pada badan pemerintah akan memberikan pengaturan yang lebih independen (paling tidak secara teori). Pilihan ini juga mencerminkan perbedaan ekonomi atau politik dalam pendekatan pengelolaan pasar modal. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah memperkenalkan badan hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan auditor.

4. Badan Penegak Hukum yang Independen

Sebuah studi oleh FEE mencakup badan penegakan independen sebagai bagian dari sistem penegakan yang menyeluruh atas persyaratan pelaporan keuangan. Peran badan ini dalam peraturan pelaporan keuangan adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pembuatan laporan keuangn, yang terdapat dalam hukum, dan standar akuntansi. Sebuah badan penegakan independen merupakan perpanjangan lodgement supervision yang merupakan bagian dasar kerangka pengaturan. Pembentukan badan penegakan independen juga masih merupakan hal baru, terkait dengan pengadopsian IFRS di tahun 2005.

Regulator pasar modal adalah bentuk paling umum badan penegakan independen. Contohnya termasuk AMF di Perancis, Consob di italia, Autoriteit Finance Markten (atau AMF, Otoritas Pasar Keuangan) di Belanda, SEC di Amerika Serikat dan ASIC di Australia. Badan penegakan independen mungkin saja memiliki tugas dan kekuasaan yang luas dalam kaitannya dengan regulasi pasar sekuritas, jauh melampaui pemantauan pelaporan keuangan. Namun demikian, badan badan tersebut bisa sangat aktif dalam menegakkan persyaratan pelaporan keuangan yang terkandung dalam hukum dan akuntansi.

Di beberapa negara, bursa saham mengambil peran sebagai regulator pasar. Sebagai contoh, bursa saham terlibat (atau telah terlibat) dalam pemantauan pelaporan keuangan di Swiss, Swedia dan Norwegia. Bentuk lain badan pengakuan independen adalah review panel, seperti Financial Reporting Review Panel (FRRP) yang dimiliki Inggris. FRRP dibentuk pada tahun 1991 dengan kuasa untuk menyelidiki hal hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang perlu mendapat perhatian. Pendekatan lain diambil oleh Jerman setelah mereka mengadopsi IFRS. Mereka membuat sebuah sistem penegakan dua lapis, yang terdiri dari panel review (the Financial Reporting Enforcement Panel or FREP), yang bertanggung jawab kepada departmen pemerintah (The Federal Institute for The Oversight of Financial Service). Bentuk lain dari kerangka pengaturan yang timbul karena adopsi IFRS adalah munculnya sistem untuk mengkoordinasikan penegakan hukum. Sebuah organisasi supranasional, international Organization of Seurities Commision (OSCO) membuat suatu sistem untuk anggota mereka dan organisasi penegak independen lain untuk berbagai informasi dan berkonsultasi dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konvergensi. Setiap regulator nasional mempertahankan kemampuan untuk menangani masalah mereka sendiri, sedangkan sistem bertujuan untuk memfasilitasi konsistensi dan memberikan titik acuan untuk keputusan peraturan di masa depan.

STRUKTUR LEMBAGA PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN AUDIT

Dalam diskusi mengenai kerangka pengaturan mengenai akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan biasanya berasal dari peraturan perundangan-undangan dan standar akuntansi yang berlaku. Di bagian ini akan dijelaskan mengenai proses terbentuknya badan-badan pengaturan standar internasional dan proses pengaturan akuntansi internasional dan standar akuntansi.

1. Latar Belakang

Perkembangan standar akuntansi internasional diawali secara resmi dengan berdirinya International Accounting Standard Comitte atau IASC pada tahun 1973 di London. Komite ini terdiri atas perwakilan dari badan-badan akuntansi professional di Sembilan Negara (Austalia, Canada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, UK, dan Irlandia serta US dan Jerman Barat). Tujuan dari di bentuknya komite ini adalah untuk membangun sebuah standar akuntansi untuk sector private yag dapat digunakan secara global.

Sebelum tahun 2005 terdapat International Accounting Standard (IAS) yang sangat berpengaruh dan diadopsi oleh Negara-negara yang belum memiliki badan standar akuntansi nasional seperti Indonesia dan Papua Nugini hingga Negara yang sudah memiliki standar nasional seperti Singapura dan Hongkong. Perusahaan menggunakan IAS untuk menyediakan informasi tambahan dengan format yang lebih transparan dan dapat dibandingkan (comparable) bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal.

Penggunaan IASC terus mengalami peningkatan namun memiliki batasan karena posisi IASC bukan sebagai badan penyusun standar yang independen. IASC kemudian mengalami restrukturisasi kualitas akuntansi dan pemeriksaan yang bagus lebih mungkin terdapat pada perusahaan di Negara yang menerapkan perlindungan yang kuat bagi investor. Pada tahun 2001 melalui pembentukan badan independen yang bernama International Accounting Standard Boards (IASB). Badan IASB terdiri atas 14 orang anggota tetap ( full time members) yang dipilih karena keahlian dan pengalamannya dalam akuntansi dan penyusunan standar. Dewan tersebut di dikung oleh staf teknik yang berkedudukan di London. The IASC foundation kemudian menjadi badan pengawas bagi IASB dan dibentuk juga komite interprestasi ( interprestation committe). Tugas dari IASB adalah melakukan pemukhtahiran IAS yang masih berlaku dan menyusun International Financial Reporting Standards (IFRS).

Kedudukan IASB menjadi semakin penting seiring dengan keputusan komisi Eropa (European Cimmission) pada tahun 2002 untuk menerapkan standar IASB pada tahun 2005. Komisi Eropa mengumumkan bahwa seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai Negara anggota Uni Eropa harus menyiapakan akun konsolidasian berdasarkan standar IASB. Perubahan yang mendasar ini merupakan langkah yang penting dalam mendorong penyusunan informasi keeuangan yang lebih transparan dan dapat di bandingkan oleh perusahaan-perusaahan Eropa yang terdafatar. Hal ini terdorong oleh keinginan untuk mengenbangkan sebuah pasar modal yang ternodifikasi di Eropa.

2. The IASB and FASB Convergence Program

Pada tahun2002 dilakuakn program konvergensi IASB dan FASB yang dikenal dengan nama Norwalk Agreement. Konvergensi menuntut IASB dan FASB untuk mengidentifikasikan perbedaan antara standar yang mereka miliki untuk menunjau kembali solusi yang tersedia dan untuk memilih langkah yang lebih baik. Beberapa perbedaan timbul karena perbedaan pokok di anatara duaj enis standar tersebut. US GAAP didesksripsikan sebagai standar berbasis peraturan sementara IAS disusun dengan tujuan berbasis prinsip akuntansi.

Keterlibatan Amerika Serikat yang lebih besar menjadi proses penyusuna standar international di dominasi oleh IASB dan FASB. Proses konvergensi hanya bisa dilakuan dalam bentuk dialog dua arah antara IASB dan FASB karena kerumitan konvergensi akan bertambah seiring dengan bertambanya pihak yang terlibat. Terkait pihak yang terlibat IASB memiliki kebijakan yang memperbolehkan penyusun standar nasional untuk berkontribusi dalam proses penyusunan standar. Badan standar nasional ini berpartisipasi dalam pekerjaan IASB melalui proyek penelitian kelompok kerja serta kelompok kerja sama. IASB masih bergantung pada kontribusi penyusun standar nasional meskipun belum ada kepastian mengenai batasan sejauh mana kontribusi tersebut mempengaruhi keputusan akhir IASB. Sejak tahun 2005 bada dari Uni Eropa seperti badan penyusun standar nasional dan EFRAG lebih aktif dalam proses pengembangan standar akuntansi. Dengan mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan oleh standar terhadap perekonomian, perdebatan yang kuat pun terjadi membahas mengenai isi dari standar IASB dan arah dari penyusunan standar.

3. Accounting Standards for The Public Sector

Akuntansi sector public memiliki perbedaan dengan akuntansi sector swasta dalam hal tujuan dan para pemilik kepentingan (stockholder). Namun perkembangan standar akuntansi sector public tidak bisa dipisahkan dari sector swasta karena pada mulanya berpedoman pada IASB dengan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan public terkait dengan standar akuntansi sector public ini, Australia dan New Zealand berusaha menyusun sebuah standar yang dapat diterapkan baik di sector swasta maupun public. Standar tersebut dikenal dengan istilah standar sector netral ( Sector Neutral Standars).

4. International Auditing Standards

Secara historis auditing merupakan bidang ilmu yang bersifat self-regulator atau tidak diatur oleh pemerintah dan berkembang secara independen. Sekumpulan masyarajat professional akuntansi pada abad ke-19 diketahui mendorong akhirnya profesi di bidang pemeriksaan dan menyediakan pelatihan untuk para anggotanya. Pembentukan masyarakat terjadi pada saat undang-undang (Companies Acts) yang disetujui di Britania Raya masyarakat pemeriksaan sehingga menghasilakan penghasilan yang signifikan bagi akuntan. Pemeriksaan dituntut untuk mermenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan serta klien dan perundang-undangan hanya perlu melakukan kodifikasi atas praktik-praktik terbaik pemeriksaan.

Pada tahun 1939 American Institute of Accountants yang pertama sedangkan standar audit di Australia di terbitkan oleh badan profesional akuntansi melalui AARF, profesi bertanggung jawab untuk menjaga standar etik termasuk menghukum anggota yang tidak mematuhi standar akuntansi dan pemeriksaan. Namun bentuk regulasi seperti ini menjadi lemah jika tidak ada syarat hukum bagi akuntan untuk menjadi anggota dari badan professional. American Institute of CPAs atau (AICPA) memulai system peer reviews pada tahun 1960an meskipun status tersebut masih bersifat sediaan (voluntary) hingga tahun 1989.

Kasus Enron dan kasus besar lainnya 2000an menjadi dasar justifikasi bagi pemerintah untuk ikut campur dalam penyusunan standar pemeriksaan di Amerika Serikat dan Australia sejak pemberlakuan Sarbanes-oxley act pada tahun 2002, review atas firma audit di Amerika Serikat diatur dalam sebuah badan pemerintah yaitu The Public Company Accounting and Oversight Boards (PCAOB). PCAOB juga bertanggung jawab untuk menyusun standar atas pemeriksaan perusahaan oublik. Di Australia standar pemeriksaan telah memiliki payung hukum melalui undang-undang perusahaan (Corporate Acts) pada tahun 2001 dan mulai mengikuti CLERP 9 sejak 1 juli 2006.

Meskipun saat ini standar pemeriksaan disusun oleh badan pemerintah, tujuan awal lebih diarahkan pada penulisan ulang standar agar bisa digabungkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan bukan untuk mengganti isi dari standar tersebut. Badan pemerintah yang bertugas untuk menyusun standar pemeriksaan sebagian besar masih di control oleh profesi auditor melalui lembaga-lembaga profesi auditor. Hal ini dianggap mengancam kewenangan pemerintah dalam mengatur regulasi mengenal standar pemeriksaan. Badan pemerintah kemudian membentuk dewan yang bertugas untuk meningkatkan keyakinan bahwa standar pemeriksaan dibuat secara transparan dan mereflesikan kepentingan umum, dengan input dari public dan regulator, dan untuk memfasilitasi regulasi pemeriksaan.

Pemerintah mempercayai bahwa standar akuntansi dan standar pemeriksaan merupakan hal yang penting, dimana hal ini didukung oleh bebebrapa hasil penelitian para ahli. Salah satunya adalah Prancis, Khurana, dan Pereira yang mengumpulkan bukti mengenai kualitas pemeriksaan, kekuatan dari pelaksanaan pemeriksaan, dan kualitas dari standar akuntansi. STRUKTUR INSTITUSIONAL UNTUK MENETAPKAN STANDAR AKUNTANSI DAN AUDITING DI INDONESIAIAI ( Ikatan Akuntan Indonesia )

Tujuan Ikatan Akuntan Indonesia, menurut Anggaran Dasarnya yang di sahkan pertama kali pada tanggal 19 Oktober 1958, dan telah mengalami perubahan beberapa kali, pada Kongres Luar Biasa IAI yang diadakan di Semarang pada tanggal 13 September 1996 dan disahkan pada tanggal tersebut, sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan menjaga peran Profesi Akuntan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Memelihara martabak dan kehormatan Profesi Akuntan.

c. Meningkatkan kecakapan dan tanggung jawab profesional setiap anggota.

d. Mengembangkan penelitian, pendidikan, dan pelatihan, serta pemasyarakatan teori dan praktik profesi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan akuntansi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungannya.

e. Meningkatkan peran Profesi Akuntan dalam Pembangunan Nasional.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, dirumuskan dan disahkan dalam Kongres. Sedangkan, Standar Profesi Akuntan Indonesia dirumuskan oleh komite yang dibentuk khusus untuk itu dan disahkan oleh Pengurus Pusat. Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi dalam organisasi IAI.

Standar Profesi Akuntan Indonesia, adalah : (1) Standar Profesional Akuntansi Publik, (2) Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ). Ikatan Akuntan Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1959 telah beberapa kali menghimpun/menyusun dan merevisi prinsip atau standar akuntansi keuangan tersebut. Daftar Pustaka Jayne Godfrey,et.al. Accounting Theory 7th Edition. Australia:John Wiley & Sons,2010

Yadiati,Winwin. Teori Akuntansi:Suatu Pengantar,Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007 Scott, D.R., The Basis of Accounting Principles, The Accounting Review

2