1

KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN TENTANG TENTANG

PENGADAAN DOKTER PTTPENGADAAN DOKTER PTT

Biro Biro KepegawaianKepegawaian SetjenSetjenDepartemen Departemen KesehatanKesehatan

Jakarta, 26 Jakarta, 26 JanuariJanuari 20082008

PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATANTENAGA KESEHATAN

TEMPORER :TEMPORER :-- PENUGASAN KHUSUSPENUGASAN KHUSUS-- DETASERINGDETASERING

SEMI PERMANENT SEMI PERMANENT ::-- PENGANGKATAN DR/DRG PTTPENGANGKATAN DR/DRG PTT

PERMANENT :PERMANENT :-- PENGADAAN CPNSPENGADAAN CPNS

SEMI PERMANENSEMI PERMANENPENGANGKATAN DR/DRG PTTPENGANGKATAN DR/DRG PTT

PTT PUSATPTT PUSAT ::~ ~ WewenangWewenang MenteriMenteri KesehatanKesehatan~ Daerah ST~ Daerah ST~ Daerah T~ Daerah T~ Daerah B ~ Daerah B HonorerHonorer~ ~ GajiGaji APBNAPBN

PTT DAERAHPTT DAERAH ::~ ~ KewenanganKewenangan GubernurGubernur / / BupatiBupati~ ~ KebijakanKebijakan : : SesuaiSesuai kebijakankebijakan daerahdaerah~ ~ GajiGaji APBDAPBD

Prioritas

PERMANENPERMANEN

PENGADAAN CPNSPENGADAAN CPNS

CPNS CPNS Pusat:Pusat:

-- Wewenang MenteriWewenang Menteri

-- APBNAPBN

CPNS Daerah:CPNS Daerah:

-- Wewenang Gub/Bupati/WalikotaWewenang Gub/Bupati/Walikota

-- APBDAPBD

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI PTTKEBIJAKAN PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI PTTTHN 1992-2001

Dasar Hukum

1. KEPPRES 37/ 1991

2. PERMENKES 08/1992

1. Diberlakukan ZERO GROWTH sebagailatar belakang

2. PTT : Wajib

3. Pengangkatanberdasarkan antrian

4. PeriodePengangkatan 3 x setahun

5. Penentuan kriteriadan kab penugasanoleh provinsi

PERMASALAHAN

1. Antrian di provinsi favorit

2. ISU HAM

3. Keterlambatan gaji

Dasar Hukum

1. UU no.23/1992

2. KEPPRES 37/1991

3. PERMENKES 1540/2002

THN 2002-2004

1. PTT bersifat sukarela2. 3 pilihan : menunda,

masa bakti, cara lain.3. Diberlakukan prop

terbuka dan tertutup4. Pengangkatan

berdasarkan antrian5. Periode pengangkatan

3 x setahun6. Penentuan kriteria dan

kab penugasan olehprovinsi

7. Daftar antrianditayangkan transparanmelalui internet

PERMASALAHAN

Daerah tidak mempunyaikemampuan untukmengangkat sehinggakebutuhan tdk terpenuhi.

1. Membuka kembali seluruhprovinsi

2. Pengangkatanberdasarkan ranking dgnskoring (IPK, thn lulus, domisili)

3. Penentuan kriteria dankab penugasan olehprovinsi

PERMASALAHAN

Setelah sampai dipropinsipenugasan, tdk bersediaditugaskan ke daerah ST

THN 2005Dasar Hukum

1. UU no.23/1992

2. KEPPRES 37/1991

3. PERMENKES 1540/2002

TAHUN 2007TAHUN 2007

PRIORITAS UTK PEMENUHAN KEBUTUHAN PRIORITAS UTK PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.TERPENCIL.

PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PENUGASAN DI PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PENUGASAN DI DAERAH SANGAT TERPENCILDAERAH SANGAT TERPENCIL

PENGURANGAN LAMA PENUGASAN DR/DRG PENGURANGAN LAMA PENUGASAN DR/DRG PTT DI DAERAH TERPENCIL & SANGAT PTT DI DAERAH TERPENCIL & SANGAT TERPENCILTERPENCIL

PENGANGKATAN DR/DRG PTT LANGSUNG PENGANGKATAN DR/DRG PTT LANGSUNG KE KAB/KOTA DENGAN KRITERIA KE KAB/KOTA DENGAN KRITERIA PENUGASAN (T/ST)PENUGASAN (T/ST)

2

PROGRAM PTTPROGRAM PTT

Bersifat SukarelaBersifat SukarelaTransparantTransparant ((www.ropegwww.ropeg--depkes.or.iddepkes.or.id & & www.depkes.go.idwww.depkes.go.id))Jumlah Kebutuhan setiap periode untuk Jumlah Kebutuhan setiap periode untuk masingmasing22 KabupatenKabupaten T/ ST T/ ST diumumkan diumumkan secara terbuka.secara terbuka.SelektifSelektif SistemSistem SkoringSkoringPenerimaan Penerimaan berkasberkas melalui melalui PO Box 1003 PO Box 1003 JKTM 12700JKTM 12700

PemenuhanPemenuhan TenagaTenagaUntukUntuk Daerah Daerah KriteriaKriteria BiasaBiasa

PengangkatanPengangkatan PTT Daerah & CPNS Daerah.PTT Daerah & CPNS Daerah.

PerpanjanganPerpanjangan penugasanpenugasan Dr/Dr/DrgDrg PTT yang PTT yang telahtelahterdaftarterdaftar dalamdalam database database honorerhonorer PemdaPemda..

RelokasiRelokasi tenagatenaga DokterDokter yang yang adaada..

OptimalisasiOptimalisasi pendayagunaanpendayagunaan tenagatenaga DokterDoktersetempatsetempat..

KEPMENKES 508/MENKES/SK/IV/2007KEPMENKES 508/MENKES/SK/IV/2007tentangtentang

PENETAPAN LAMA PENUGASAN DAN BESARAN INSENTIF PENETAPAN LAMA PENUGASAN DAN BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN PTT YG BERTUGAS PD BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN PTT YG BERTUGAS PD

SARANA PELAYANAN KESEHATANSARANA PELAYANAN KESEHATAN(REVISI KEPMENKES 132/MENKES/SK/III/2006 DAN (REVISI KEPMENKES 132/MENKES/SK/III/2006 DAN

PERMENKES 312/MENKES/PER/IV/2006)PERMENKES 312/MENKES/PER/IV/2006)

I. BESARAN INSENTIFI. BESARAN INSENTIF

Rp. 2.500.000,Rp. 2.500.000,--Bidan yang diangkat dengan kriteria Bidan yang diangkat dengan kriteria Daerah Terpencil dan bertugas pada Daerah Terpencil dan bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah sarana pelayanan kesehatan di Daerah Sangat TerpencilSangat Terpencil

3.3.

Rp. 5.000.000,Rp. 5.000.000,--Dokter/Dokter Gigi yang bertugas pada Dokter/Dokter Gigi yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah sarana pelayanan kesehatan di Daerah Sangat TerpencilSangat Terpencil

2.2.

Rp. 7.500.000,Rp. 7.500.000,--Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang bertugas pada sarana pelayanan yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil/Sangat kesehatan di Daerah Terpencil/Sangat TerpencilTerpencil

1.1.

BESARAN INSENTIFBESARAN INSENTIFTENAGA MEDIS DAN BIDANTENAGA MEDIS DAN BIDANNONO

II. LAMA PENUGASAN MINIMAL 6 BLNII. LAMA PENUGASAN MINIMAL 6 BLNUNTUK DAERAH SANGAT TERPENCIL UNTUK DAERAH SANGAT TERPENCIL

b.b. Pangkajene KepulauanPangkajene Kepulauana.a. SelayarSelayar

Sulawesi SelatanSulawesi Selatan55

e.e. Tojo Una UnaTojo Una Unad.d. PosoPosoc.c. MorowaliMorowalib.b. DonggalaDonggalaa.a. Banggai KepulauanBanggai Kepulauan

Sulawesi TengahSulawesi Tengah44

Kepulauan MentawaiKepulauan MentawaiSumatera BaratSumatera Barat33c.c. Tapanuli UtaraTapanuli Utarab.b. Nias SelatanNias Selatana.a. NiasNias

Sumatera UtaraSumatera Utara22

SimeulueSimeulueNanggroe Aceh Nanggroe Aceh DarussalamDarussalam

11KABUPATENKABUPATENPROVINSIPROVINSINONO

Seluruh KabupatenSeluruh KabupatenIrian Jaya BaratIrian Jaya Barat1010

Seluruh KabupatenSeluruh KabupatenMalukuMaluku1111

a.a. BeluBelu

a.a. Kolaka UtaraKolaka Utara

Seluruh KabupatenSeluruh KabupatenMaluku UtaraMaluku Utara1212

Seluruh KabupatenSeluruh KabupatenPapuaPapua99

b.b. Rote NdaoRote NdaoNusa Tenggara TimurNusa Tenggara Timur88

b.b. MamasaMamasa

a.a. Mamuju UtaraMamuju UtaraSulawesi BaratSulawesi Barat77

b.b. WakatobiWakatobiSulawesi TenggaraSulawesi Tenggara66

KABUPATENKABUPATENPROVINSIPROVINSINONO PENGANGKATAN PTT PUSATPENGANGKATAN PTT PUSAT

JumlahJumlah Dr/Dr/DrgDrg PTT PTT aktifaktif s/ds/d Des 2007Des 2007

~ ~ DokterDokter : 7.091: 7.091

~ ~ DokterDokter GigiGigi : 2.065: 2.065

yang yang ditempatkanditempatkan didi daerahdaerah::

~ ~ TerpencilTerpencil : 2.127: 2.127

~ ~ SangatSangat TerpencilTerpencil : 2.061: 2.061

3

PENGHASILAN DR/DRG PTTPENGHASILAN DR/DRG PTT

PenghasilanPenghasilan TerpencilTerpencil SangatSangat TerpencilTerpencil

GajiGaji PokokPokok 1.000.0001.000.000 1.000.0001.000.000

TunjTunj. PTT. PTT 200.000200.000 200.000200.000

TunjTunj. . TerpencilTerpencil/ST/ST 350.000350.000 550.000550.000

TunjTunj. . PPhPPh 232.500232.500 262.500262.500

TotalTotal 1.782.5001.782.500 2.012.5002.012.500

IuranIuran AskesAskes 2%2% (20.000)(20.000) (20.000)(20.000)

Pot. Pot. PPhPPh (232.500)(232.500) (262.500)(262.500)

GajiGaji BersihBersih 1.530.0001.530.000 1.730.0001.730.000

KEBUTUHAN DR/DRG PTTKEBUTUHAN DR/DRG PTT

DaftarDaftar kebutuhankebutuhan diusulkandiusulkan oleholeh Prop/Prop/KabKab/Kota /Kota dengandengan rincianrincian lokasilokasi PuskesmasPuskesmas dandan kriteriakriteria..

PrioritasPrioritas utkutk pemenuhanpemenuhan kebutuhankebutuhan utkutk daerahdaerahT T dandan ST.ST.

KebutuhanKebutuhan daerahdaerah BiasaBiasa dipenuhidipenuhi daridariperpanjanganperpanjangan PTT yang PTT yang sudahsudah adaada yang yang akanakandiangkatdiangkat sebagaisebagai CPNS Daerah.CPNS Daerah.

NIPNIP. . 140158473140158473

drgdrg. . SS. . RR. . MustikowatiMustikowati, M, M..KesKes

KepalaKepala Biro KepegawaianBiro Kepegawaian

Jakarta, 07 Jakarta, 07 NopemberNopember 20072007

505019193131JumlahJumlah

444400SolokSolok SelatanSelatan1111

331122DharmasrayaDharmasraya1010

330033PasamanPasaman BaratBarat99

220022SolokSolok88

663333SawahSawah LuntoLunto SJJSJJ77

441133PesisirPesisir SelatanSelatan66

220022PasamanPasaman55

110011Padang Padang PariamanPariaman44

202010101010KepulauanKepulauan MentawaiMentawai33

220022AgamAgam22

330033Lima Lima PuluhPuluh KotaKota11

STSTTTJMLJML

KEBUTUHANKEBUTUHANKABUPATENKABUPATENNONO

PROPINSI SUMBARPROPINSI SUMBAR

BULAN NOPEMBER 2007BULAN NOPEMBER 2007

KEBUTUHAN DOKTER PTTKEBUTUHAN DOKTER PTT

KabKab. . KepKep. . MentawaiMentawai

JMLJMLSTSTTTPuskesmasPuskesmasNoNo

202010101010JumlahJumlah

221111SaumanganyaSaumanganya77

221111MuaraMuara SiberutSiberut66

221111SikakapSikakap55

442222MapadekatMapadekat44

221111SikabaluanSikabaluan33

221111SiabanSiaban22

663333RSUD RSUD TuaTua PejatPejat11

JMLJMLSTSTTTPuskesmasPuskesmasNoNo

KabKab. . SlokSlok SelatanSelatan

444400JumlahJumlah

111100AbaiAbai SangirSangir44

111100MercuMercu33

111100TalunanTalunan22

111100BidarBidar AlamAlam11

MEKANISME PENGANGKATAN DR/DRG PTTMEKANISME PENGANGKATAN DR/DRG PTT

Usul kebutuhan PTTdari Daerah

www.depkes.go.idwww.ropeg-depkes.or.id

Pendaftaran

-Proses Seleksi Administratif- Scoring

Pengumuman

PemberangkatanSerentak

Pembekalandi Prop lulusan

MEKANISME PENDAFTARAN PTTMEKANISME PENDAFTARAN PTT

PendaftaranPendaftaran didi awalawal bulanbulan periodeperiode ygygditentukanditentukan..

MengajukanMengajukan permohonanpermohonan dg dg menyebutkanmenyebutkan2 2 pilihanpilihan KabKab peminatanpeminatan dg dg kriteriakriteria sesuaisesuaialokasialokasi kebutuhankebutuhan..

MelengkapiMelengkapi berkasberkas persyaratanpersyaratan dandandikirimkandikirimkan keke PO BOX 1003 JKTM 12700.PO BOX 1003 JKTM 12700.

DiberangkatkanDiberangkatkan padapada tgltgl 1 1 bulanbulanberikutnyaberikutnya..

4

PERSYARATAN PENDAFTARANPERSYARATAN PENDAFTARAN

1.1. PermohonanPermohonan mencantumkanmencantumkan 2 2 pilihanpilihan KabKab & & kriteriakriteriasesuaisesuai dg dg alokasialokasi formasiformasi ygyg adaada..

2.2. SuratSurat KeteranganKeterangan sehatsehat daridari dokterdokter pemerintahpemerintah..

3.3. Copy Copy ijazahijazah profesiprofesi dokterdokter ((legalisirlegalisir asliasli).).

4.4. Copy STR Copy STR daridari KonsilKonsil KedokteranKedokteran Indonesia.Indonesia.

5.5. SuratSurat PernyataanPernyataan tidaktidak terikatterikat kontrakkontrak dg dg instansiinstansilain.lain.

6.6. MengisiMengisi biodatabiodata penerimaanpenerimaan dokterdokter PTT PTT PusatPusat..

7.7. Copy KTP Copy KTP ygyg disyahkandisyahkan oleholeh pejabatpejabat pemerintahanpemerintahan..

MEKANISME PENEMPATANMEKANISME PENEMPATAN

PenetapanPenetapan lokasilokasi tugastugas dr/drgdr/drg PTT PTT sampaisampai tingkattingkat KabupatenKabupaten

PenetapanPenetapan berdasarberdasar usulanusulankebutuhankebutuhan daerahdaerah dandan sesuaisesuai dg dg peminatanpeminatan dr/drgdr/drg ybsybs..

EfektifEfektif 6 6 blnbln & 1 & 1 thnthn didi daerahdaerahpenugasanpenugasan..

1.1. DistribusiDistribusi tidaktidak optimal. optimal. 2.2. FormasiFormasi terbatasterbatas..3.3. ProduksiProduksi tenagatenaga kesehatankesehatan tertentutertentu tidaktidak bisabisa

dikendalikandikendalikan..4.4. Daerah Daerah belumbelum menyiapkanmenyiapkan danadana dandan saranasarana

untukuntuk kesiapankesiapan sumbersumber dayadaya kesehatankesehatan, , dalamdalam mengantisipasimengantisipasi otonomiotonomi daerahdaerah..

5.5. PengangkatanPengangkatan PegawaiPegawai TidakTidak TetapTetap (PTT) (PTT) barubaru terbatasterbatas padapada dokterdokter spesialisspesialis,, dokterdokter, , drgdrg dandan bidanbidan..

6.6. InsentifInsentif pusatpusat hanyahanya untukuntuk PTT PTT didi daerahdaerah ST.ST.7.7. TidakTidak semuasemua daerahdaerah mengalokasikanmengalokasikan insentifinsentif..8.8. BesaranBesaran insentifinsentif bervariasibervariasi..

MASALAH TENAGA KESEHATANMASALAH TENAGA KESEHATAN

1.1. MengembangkanMengembangkan sistemsistem insentifinsentif untukuntuk tenagatenaga PTT PTT yang yang bekerjabekerja didi daerahdaerah sangatsangat terpencilterpencil. .

2.2. PenugasanPenugasan khususkhusus padapada pulaupulau--pulaupulau terluarterluar..

3.3. KerjasamaKerjasama dengandengan UniversitasUniversitas NegeriNegeri/ / FakultasFakultasKedokteranKedokteran dalamdalam penempatanpenempatan drdr spesialis/residenspesialis/residensenior, senior, khususkhusus daerahdaerah--daerahdaerah terpencilterpencil, , tertinggaltertinggal & & perbatasanperbatasan..

4.4. MemberikanMemberikan bantuanbantuan pendidikanpendidikan spesialisspesialis utkutkpercepatanpercepatan peningkatanpeningkatan pelayananpelayanan SpesialistikSpesialistik((diutamakandiutamakan pemenuhanpemenuhan padapada RS/RSUD RS/RSUD ygyg sulitsulitpemenuhannyapemenuhannya).).

5.5. KebijakanKebijakan pengangkatanpengangkatan tenagatenaga medismedis sampaisampai dengandenganusiausia 46 46 thth utkutk mengisimengisi kebutuhankebutuhan daerahdaerah TerpencilTerpencil(PP 48 (PP 48 disempurnakandisempurnakan dg PP 43).dg PP 43).

6.6. MenetapkanMenetapkan PermenkesPermenkes 949/2007 949/2007 disempurnakandisempurnakandengandengan PermenkesPermenkes 1239/2007 1239/2007 tentangtentang kriteriakriteriaSaryankesSaryankes didi daerahdaerah TerpencilTerpencil. .

UPAYA YANG TELAH DAN UPAYA YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKANAKAN DILAKUKAN

PP NO. 43 TH 2007PP NO. 43 TH 2007TENTANGTENTANG

PERUBAHAN ATAS PP NO. 48 TH 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 48 TH 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNSPENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS

KetentuanKetentuan PPasalasal 5 5 ayatayat 1 :1 :-- Dokter yang telah selesai melaksanakan PTT Dokter yang telah selesai melaksanakan PTT -- Dokter yang sedang melaksanakan PTT Dokter yang sedang melaksanakan PTT -- Dokter honorer pada sarana pelayanan kesehatan milik Dokter honorer pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pemerintah

dapat diangkat menjadi CPNS setelah melalui pemeriksaandapat diangkat menjadi CPNS setelah melalui pemeriksaankelengkapan administrasi tanpa memperhatikan masa bakti kelengkapan administrasi tanpa memperhatikan masa bakti sebagai PTT atau masa kerja sebagai honorer dengan sebagai PTT atau masa kerja sebagai honorer dengan ketentuan sbb: ketentuan sbb:

a. a. Usia paling tinggi 46 tahunUsia paling tinggi 46 tahunb. b. Bersedia bekerja pada saryankes terpencil/tertinggal Bersedia bekerja pada saryankes terpencil/tertinggal

paling kurang 5 tahun paling kurang 5 tahun