PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el · 1. PEMERINTAH PUSAT a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (A kta Kel, Kematian, Perkawinan,

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKANPEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN,,NIKNIK DAN KTPDAN KTP--elel

KEMENTERIANDALAM NEGERI R.I.

Oleh :Oleh : KepalaKepala DinasDinas KependudukanKependudukan dandan CatatanCatatan SipilSipil KotaKota LubuklinggauLubuklinggau

Disampaikan padaDisampaikan pada :: RAKRAKOR TKPK KotaOR TKPK Kota LubuklinggauLubuklinggauOproomOproom MonengMoneng SepatiSepati, 12 Mei 2015, 12 Mei 2015

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKANPEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN,,NIKNIK DAN KTPDAN KTP--elel

DasarDasar HukumHukumHal-Hal Mengenai Warga Negara

dan Penduduk Diatur denganUndang Undang

UU No. 23 TH 2006 TENTANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UU No. 23 TH 2006 TENTANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UNDANG UNDANG DASAR 1945PASAL 26 AYAT (3)

UNDANG UNDANG DASAR 1945PASAL 26 AYAT (3)

UU No. 24 TH 2013 TENTANGPERUBAHAN UU NO. 23 TH 2006

Pasal 5, 6, 7, 58 Ayat (4)


Pasal 5, 6, 7, 58 Ayat (4)

PERPRES No. 112 Th. 2013Tentang Perubahan ke IV Perpres

No. 26 Tahun 2009

PP No. 37 TH 2007Ttg Pelaksanaan UU No.23 Tahun2006 Sebgm Tlh Diubah Dgn PP

No 102 Th 2012


Pasal 5, 6, 7, 58 Ayat (4)

UU No. 8 TH 2015 TENTANG PILKADA GUBERNUR,BUPATI DAN WALIKOTA

Pasal 41, 58

UU No. 8 TH 2015 TENTANG PILKADA GUBERNUR,BUPATI DAN WALIKOTA

Pasal 41, 58

KEWENANGAN PENYELENGGARAANKEWENANGAN PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUKANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UU NO. 23TH 2006 & UU NO. 24 TH

2013

UU NO. 23TH 2006 & UU NO. 24 TH

2013

Pengelolaan dan Penyajian DataKependudukan secara nasional

merupakan kewenanganMendagri(Pasal 5)

Penyajian Data Kependudukanskala Provinsi yg telah

dibersihkan oleh Kemendagrimerupakan kewenangan

Gubernur(Pasal 6)

UU NO. 23TH 2006 & UU NO. 24 TH

2013

UU NO. 23TH 2006 & UU NO. 24 TH

2013

Penerbitan dokumenkependudukan merupakan

kewenangan Dinas DukCapilKab/Kota(Pasal 8)

Penyajian Data Kependudukanskala Kab/Kota yg telah

dibersihkan oleh Kemendagrimerupakan kewenangan

Bupati/Walikota(Pasal 7)

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKANPEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 58 Ayat (4) UU 24 Tahun 2013

Data kependudukan untuk semuakeperluan a.l. : Pelayanan Publik,

Perenc. Pemb, Alokasi Anggaran, PembDemokrasi, Penegakan Hukum,

Pencegahan Kriminal adalah DataKependudukan dari Kemendagri

Pasal 58 Ayat (4) UU 24 Tahun 2013

Data kependudukan untuk semuakeperluan a.l. : Pelayanan Publik,

Perenc. Pemb, Alokasi Anggaran, PembDemokrasi, Penegakan Hukum,

Pencegahan Kriminal adalah DataKependudukan dari Kemendagri

PEMANFAATAN DATABASEKEPENDUDUKANBERBASISKAN NIK& KTP-el

UU No. 23Thn 2006

Pasal 83 ayat(1)

UU No. 23Thn 2006

Pasal 83 ayat(1)

DATABASEDATABASEKEPENDUDUKANKEPENDUDUKANBERBASISBERBASIS NIKNIK((KemendagriKemendagri))


PEMDAPEMDAKEUANG-AN

KEUANG-AN

HUKUMHAMHUKUMHAM

AGAMAAGAMA

TNP2KTNP2K

BNNKPU

KOMINFOKOMINFO

PERBANKANPER

BANKAN

KEMENBUMN

KEMENBUMN

DUNIAUSAHADUNIAUSAHA

UU No. 23Thn 2006

Pasal 83 ayat(1)

UU No. 23Thn 2006

Pasal 83 ayat(1)



BNNBNN

BPNBPN

POLRIPOLRI

KPKKPKBAPPENASBAPPENAS

BNP2TKIBNP2TKI

KESEHATANKESEHATAN

SOSIALSOSIAL

NAKERTRANSNAKERTRANS

KPUKPU

PEMANFAATAN NIK(PASAL 64 UU 24/2013)

PEMANFAATAN NIK, DATAKEPENDUDUKAN DAN KTP-EL

Instansi Pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan danswasta dapat memanfaatkan :1. NIK menjadi nomor identitas tunggal utk semua

urusan pelayanan publik dan NIK menjadi dasarpenerbitan dokumen.

2. Database kependdkan melalui NIK sbg kunci akses3. KTP-el sebagai :

a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan

kepentingan yg berkaitan dgn adm. pmerintahan;c. Bukti diri penduduk utk pengurusan kepentingan

pelayanan publik

Instansi Pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan danswasta dapat memanfaatkan :1. NIK menjadi nomor identitas tunggal utk semua

urusan pelayanan publik dan NIK menjadi dasarpenerbitan dokumen.

2. Database kependdkan melalui NIK sbg kunci akses3. KTP-el sebagai :

a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan

kepentingan yg berkaitan dgn adm. pmerintahan;c. Bukti diri penduduk utk pengurusan kepentingan

pelayanan publik

PEMANFAATAN NIK(PASAL 101 UU 24/2013)

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. Pemerintah wajib memberikan NIK kpd setiapPenduduk.

b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIKsbg dasar penerbitan dokumen paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak instansi penggunamengakses data kependudukan dari Menteri.

Implementasi :

Mencantumkan NIK pada dokumen dan databaseyang dikelola oleh Instansi Pengguna

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. Pemerintah wajib memberikan NIK kpd setiapPenduduk.

b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIKsbg dasar penerbitan dokumen paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak instansi penggunamengakses data kependudukan dari Menteri.

Implementasi :

Mencantumkan NIK pada dokumen dan databaseyang dikelola oleh Instansi Pengguna

1. PEMERINTAH PUSAT

a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayananpenerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (Akta Kel,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak) dlm bentuk :Penyediaan Anggaran, Penyediaan Jaringan,Blangko KTP-el, Bimtek, serta Pembinaan danPengendalian.

b. Melakukan pelayanan Pemanfaatan NIK,Database Kependudukan & KTP-el kpd lembagapengguna (KPU, Kementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian, Perbankan danLembaga Pelayanan Publik lainnya).

PROGRAMPROGRAM STRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSTRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. PEMERINTAH PUSAT

a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayananpenerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (Akta Kel,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak) dlm bentuk :Penyediaan Anggaran, Penyediaan Jaringan,Blangko KTP-el, Bimtek, serta Pembinaan danPengendalian.

b. Melakukan pelayanan Pemanfaatan NIK,Database Kependudukan & KTP-el kpd lembagapengguna (KPU, Kementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian, Perbankan danLembaga Pelayanan Publik lainnya).

LanjutanLanjutan (1)….(1)…. PROGRAMPROGRAM STRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSTRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2. PEMERINTAH PROVINSIa. Memfasilitasi Pemerintah Kab/Kota dalam

melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kel, Kematian,Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak,Pengesahan Anak).

b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukandan KTP-el kepada lembaga pengguna diProvinsi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Provinsi.

2. PEMERINTAH PROVINSIa. Memfasilitasi Pemerintah Kab/Kota dalam

melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kel, Kematian,Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak,Pengesahan Anak).

b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukandan KTP-el kepada lembaga pengguna diProvinsi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Provinsi.

3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

a. Melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kelahiran,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak).

b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukan danKTP-el kpd lembaga pengguna di kab/kota,meliputi : SKPD Kab/Kota & Bdn HukumIndonesia yg memberikan pelayanan publik ygtdk memiliki hub vertikal dgn lembaga penggunadi tingkat pusat.

LanjutanLanjutan (2)….(2)…. PROGRAMPROGRAM STRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSTRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

a. Melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kelahiran,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak).

b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukan danKTP-el kpd lembaga pengguna di kab/kota,meliputi : SKPD Kab/Kota & Bdn HukumIndonesia yg memberikan pelayanan publik ygtdk memiliki hub vertikal dgn lembaga penggunadi tingkat pusat.

1. Kemendagri telah mampu menghasilkandatabase kependudukan yg terjaminakurasinya dan diterbitkan setiapsemester, yg sudah dilengkapi dengandata statistik dalam bentuk : Data Pddkper Jenis Kelamin, Kelompok Umur,Agama, Status Perkawinan.

PERKEMBANGANPERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)HASIL (OUTPUT)

1. Kemendagri telah mampu menghasilkandatabase kependudukan yg terjaminakurasinya dan diterbitkan setiapsemester, yg sudah dilengkapi dengandata statistik dalam bentuk : Data Pddkper Jenis Kelamin, Kelompok Umur,Agama, Status Perkawinan.

LanjutanLanjutan (1) …(1) …PERKEMBANGANPERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)HASIL (OUTPUT)

LanjutanLanjutan (2) …(2) …PERKEMBANGANPERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)HASIL (OUTPUT)

PENGELOLA DATABASEKEPENDUDUKAN BERBASISKAN

NIK dan KTP-el

MENTERI DALAM NEGERIMENTERI DALAM NEGERIMENTERI / KEPALA

LEMBAGA

INSTANSI PENGGUNA

MoU

MEKANISME PEMANFAATAN DATAKEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el TINGKAT PUSAT

TIM TEKNIS

MENTERI DALAM NEGERI

DIRJEN KEPENDUDUKAN& PENCATATAN SIPIL

TIM TEKNIS

PEJABAT ESELON I /SETINGKAT

PerjanjianKerja sama

Implementasi

GUBERNUR ATAUBUPATI / WALIKOTA

GUBERNUR ATAUBUPATI / WALIKOTA

PIMPINAN LEMBAGATK. PROV ATAU KAB/KOTA

PIMPINAN LEMBAGATK. PROV ATAU KAB/KOTA

INSTANSI PENGGUNATK. PROV ATAU KAB/KOTA

Ijin,Pemanfaatan

Data

PemberianHak Akses

RANCANGAN MEKANISME PEMANFAATAN DATAKEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el DI TINGKAT PROVINSIDAN KABUPATEN/KOTA

KEPALA UNIT KERJA DUKCAPILTK.PROV ATAU KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN & PENCATATANSIPIL KAB/KOTA

PIMPINAN LEMBAGA TK.PROVINSI ATAU KAB/KOTA

PerjanjianKerja Sama

Implementasi

PemberianHak Akses

Mendagri berwenang dan BerkewajibanMemberikan Pelayanan dan Memberikan HakAkses Kepada Lembaga Pengguna antaralain : Lembaga Negara, Kementerian,Lembaga Pemerintah Non Kementeriandan/atau Badan Hukum Indonesia danLembaga Pelayanan Publik Lainnya(Perbankan, Asuransi, BPJS, PenyediaSeluler, dll)

1 MENTERI DALAM NEGERI

KEWENANGANKEWENANGAN DAN KEWAJIBANDAN KEWAJIBANPELAYANAN ADMINDUKPELAYANAN ADMINDUK

Mendagri berwenang dan BerkewajibanMemberikan Pelayanan dan Memberikan HakAkses Kepada Lembaga Pengguna antaralain : Lembaga Negara, Kementerian,Lembaga Pemerintah Non Kementeriandan/atau Badan Hukum Indonesia danLembaga Pelayanan Publik Lainnya(Perbankan, Asuransi, BPJS, PenyediaSeluler, dll)

Pemerintah Provinsi berwenang danberkewajiban melayani dan memberikanhak akses kepada Unit Kerja OtonomProvinsi (Dinas, Badan, Kantor, dll)Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.

2 PEMERINTAH PROVINSI

LanjutanLanjutan …… KEWENANGANKEWENANGAN DAN KEWAJIBANDAN KEWAJIBANPELAYANAN ADMINDUKPELAYANAN ADMINDUK

Pemerintah Provinsi berwenang danberkewajiban melayani dan memberikanhak akses kepada Unit Kerja OtonomProvinsi (Dinas, Badan, Kantor, dll)Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang danberkewajiban melayani dan memberikan hakakses kepada Unit Kerja OtonomKabupaten/Kota (Dinas, Badan, Kantor, dll) danBadan Hukum Indonesia yang memberikanPelayanan Publik yang tidak memiliki hubunganvertikal dengan Lembaga Pengguna di TingkatPusat

Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.

3PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LanjutanLanjutan …… KEWENANGANKEWENANGAN DAN KEWAJIBANDAN KEWAJIBANPELAYANAN ADMINDUKPELAYANAN ADMINDUK

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang danberkewajiban melayani dan memberikan hakakses kepada Unit Kerja OtonomKabupaten/Kota (Dinas, Badan, Kantor, dll) danBadan Hukum Indonesia yang memberikanPelayanan Publik yang tidak memiliki hubunganvertikal dengan Lembaga Pengguna di TingkatPusat

Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.

1. Lembaga Pengguna yang sudah MoUdengan Mendagri sejumlah 19 Lembaga;

2. Lembaga Pengguna yang sudah PKSdengan Dirjen Dukcapil, Kemendagrisejumlah 49 Lembaga;

3. Lembaga Pengguna yang sudahmemanfaatkan secara online sejumlah18 Lembaga;

Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el

1. Lembaga Pengguna yang sudah MoUdengan Mendagri sejumlah 19 Lembaga;

2. Lembaga Pengguna yang sudah PKSdengan Dirjen Dukcapil, Kemendagrisejumlah 49 Lembaga;

3. Lembaga Pengguna yang sudahmemanfaatkan secara online sejumlah18 Lembaga;

1. Kementerian Hukum dan HAM2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Nakertrans4. Kementerian BUMN5. Kementerian Kesehatan6. Kementerian Kominfo7. Kementerian PPN / Bappenas8. Kepolisian Negara RI9. BNP2TKI

Instansi Pengguna yg Sudah MoU


1. Kementerian Hukum dan HAM2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Nakertrans4. Kementerian BUMN5. Kementerian Kesehatan6. Kementerian Kominfo7. Kementerian PPN / Bappenas8. Kepolisian Negara RI9. BNP2TKI

10. Deputi Set. WaPres Bid. Kesra dan PenanggulanganKemiskinan Selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K

11. Bank Indonesia12. PPATK13. KOMISI YUDISIAL RI.14. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)15. BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN)16. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)17. Kementerian Agama18. Kementerian Sosial19. BPN

Instansi Pengguna yg Sudah MoU


10. Deputi Set. WaPres Bid. Kesra dan PenanggulanganKemiskinan Selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K

11. Bank Indonesia12. PPATK13. KOMISI YUDISIAL RI.14. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)15. BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN)16. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)17. Kementerian Agama18. Kementerian Sosial19. BPN

1. KPU berdasarkan amanat UU No. 8Tahun 2012 (Tanpa MoU)

2. KPK untuk memenuhi kebutuhanpenegakan hukum (MoU sedangdalam proses). Pada tahun 2013telah mengakses secara online datakependudukan sebanyak 2.435 kali

Lembaga Pengguna yang belum/tanpa MoUtapi sudah mengakses/ menggunakan dataKependudukan dari Kemendagri


1. KPU berdasarkan amanat UU No. 8Tahun 2012 (Tanpa MoU)

2. KPK untuk memenuhi kebutuhanpenegakan hukum (MoU sedangdalam proses). Pada tahun 2013telah mengakses secara online datakependudukan sebanyak 2.435 kali

1. PT. JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)2. PT. ASKES (BPJS Kesehatan)3. DITJEN. PAJAK, KEMENKEU4. DEPUTI SETWAPRES BID. KESRA DAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU TNP2K5. BARESKRIM - POLRI6. BANK BRI7. BANK BNI8. BANK MANDIRI

Instansi Pengguna yg Sudah PKS


1. PT. JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)2. PT. ASKES (BPJS Kesehatan)3. DITJEN. PAJAK, KEMENKEU4. DEPUTI SETWAPRES BID. KESRA DAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU TNP2K5. BARESKRIM - POLRI6. BANK BRI7. BANK BNI8. BANK MANDIRI



9. Sestama BNP2TKI10. Kementerian Kesehatan11. PT. Taspen12. PT. Pegadaian13. Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK.14. PT. Jasa Raharja15. PT. Bank Central Asia Tbk16. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)17. PT. INDOSAT18. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

9. Sestama BNP2TKI10. Kementerian Kesehatan11. PT. Taspen12. PT. Pegadaian13. Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK.14. PT. Jasa Raharja15. PT. Bank Central Asia Tbk16. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)17. PT. INDOSAT18. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA



19. PT. Telekomunikasi Seluler;20. PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;21. BANK SUMUT22. BANK NAGARI23. BANK RIAU KEPRI24. BANK JAMBI25. BANK BENGKULU26. BANK SUMSEL BABEL27. BANK LAMPUNG28. BANK DKI

19. PT. Telekomunikasi Seluler;20. PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;21. BANK SUMUT22. BANK NAGARI23. BANK RIAU KEPRI24. BANK JAMBI25. BANK BENGKULU26. BANK SUMSEL BABEL27. BANK LAMPUNG28. BANK DKI



29. BANK Jabar Banten (BJB)30. BANK JATENG31. BANK BPD DIY32. BANK JATIM33. BANK KALBAR34. BANK KALTENG35. BANK KALSEL36. BANK KALTIM37. BANK SULSEL38. BANK SULTRA

29. BANK Jabar Banten (BJB)30. BANK JATENG31. BANK BPD DIY32. BANK JATIM33. BANK KALBAR34. BANK KALTENG35. BANK KALSEL36. BANK KALTIM37. BANK SULSEL38. BANK SULTRA

39. BANK BDP SULTENG40. BANK SULUT41. BANK BPD BALI42. BANK NTB43. BANK NTT44. BANK MALUKU45. BANGK PAPUA46. DITJEN BEA CUKAI47. BANK INDONESIA48. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)49. KORLANTAS POLRI



39. BANK BDP SULTENG40. BANK SULUT41. BANK BPD BALI42. BANK NTB43. BANK NTT44. BANK MALUKU45. BANGK PAPUA46. DITJEN BEA CUKAI47. BANK INDONESIA48. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)49. KORLANTAS POLRI

KPUPemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wapresdan Pemilukada

1.

BPJS Ketenaga Kerjaan

Sebelum kerja sama dgn Kemendagri, Pelayananterhdp anggota BPJS yg mengajukan claim perluwaktu sekitar 15 hari dan anggota perlu datang2 s/d 3 kali. Setelah kerja sama dgn Kemendagri,dgn on-line data dari Kemendagri ke BPJS, makapelayanan hanya memerlukan waktu sekitar 5menit dan hanya cukup 1 kali kedatangan.

2.

MANFAATMANFAAT RIILRIIL YGYG SUDAH TERWUJUDSUDAH TERWUJUD

BPJS Ketenaga Kerjaan

Sebelum kerja sama dgn Kemendagri, Pelayananterhdp anggota BPJS yg mengajukan claim perluwaktu sekitar 15 hari dan anggota perlu datang2 s/d 3 kali. Setelah kerja sama dgn Kemendagri,dgn on-line data dari Kemendagri ke BPJS, makapelayanan hanya memerlukan waktu sekitar 5menit dan hanya cukup 1 kali kedatangan.

POLRI :a. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat penangkapan

teroris di KotaTangerang Selatan, 31 Desember 2013.

b. Telah dapat membantu pihak Polri utk mengetahui identitasjenazah yg tidak dikenal, antara lain : di Pandeglang jenazah ygditemukan pihak Polri seminggu sebelumnya, baru dptdiketahui identitasnya setelah bekerja sama dgnTimTeknisKemendagri (online atau offline), 24 Januari 2014

c. Pengurusan SIM On-line secara Nasional

Contoh Manfaat Oleh Instansi Pengguna

3.

POLRI :a. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat penangkapan

teroris di KotaTangerang Selatan, 31 Desember 2013.

b. Telah dapat membantu pihak Polri utk mengetahui identitasjenazah yg tidak dikenal, antara lain : di Pandeglang jenazah ygditemukan pihak Polri seminggu sebelumnya, baru dptdiketahui identitasnya setelah bekerja sama dgnTimTeknisKemendagri (online atau offline), 24 Januari 2014

c. Pengurusan SIM On-line secara Nasional

BRIMempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30menit menjadi 4 menit, tidak lagi memerlukan pengisian formulir.

Rumah SakitPengecekan sidik jari telah dpt dilakukan secara online di RS. Polri,RSU. Cipto Mangunkusumo

PPATKPada tahun 2013 PPATK sudah mengakses secara online datakependudukan Kemendagri sebanyak 3.212 kali dalam rangkapenelusuran transaksi keuangan

TNP2KMelengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK, Tanggal danBulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di akses denganmengunakan NIK sebagai kunci akses.





4.

5.

LanjutanLanjutan .... MANFAATMANFAAT RIILRIIL YGYG SUDAH TERWUJUDSUDAH TERWUJUD









6.

7.

Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima KasihDirektorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Documents

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el · 1. PEMERINTAH PUSAT a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (A kta Kel, Kematian, Perkawinan,