Embed Size (px)
Citation preview
K E S E H A T A N
I N F O B P J S
MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN EDISI 72
UNTUK PERBAIKAN SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA
PEMANFAATANDATA JKN
penelitian dan pengambilan kebijakan juga telah dilakukan
oleh National Health Insurance Service (NHIS) melalui
NHIS-National Sample Cohort. Hal serupa juga dilakukan
oleh Taiwan melalui National Health Insurance Research
Database (NHIRD).
Sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan untuk
mendukung penelitian serta pengambilan kebijakan
(evidence based policy), BPJS Kesehatan memberikan
kemudahan akses atas data-data yang dimiliki, sehingga
seluruh pemangku kepentingan baik mahasiswa,
peneliti, akademisi serta masyarakat secara umum dapat
memanfaatkan data tersebut. Namun, seringkali pengelola
data mengalami kesulitan dalam mengolah data jumlah
kepesertaan dan pelayanan yang besar, sehingga diperlukan
upaya untuk menyederhanakan data tanpa mengurangi
mutu data tersebut. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan
memiliki inisiatif untuk membentuk data sampel yang
merupakan perwakilan dari data administrasi BPJS
Kesehatan.
Saya berharap, data sampel ini dapat mempermudah
proses penelitian dan analisis sebagai dasar pengambilan
kebijakan dalam Program Jaminan Kesehatan. Saya juga
berharap, kemudahan akses data melalui data sampel ini
dapat menarik partisipasi masyarakat, baik dari kalangan
pemerintah, akademisi, maupun peneliti untuk mendukung
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang
berkualitas melalui kegiatan penelitian.
Menutup CEO Message ini, kami sampaikan bahwa
BPJS Kesehatan tentu tidak akan berjalan sendiri
dalam menyelenggarakan program yang mulia ini.
Kami memerlukan dukungan dan kerja sama seluruh
pemangku kepentingan serta masyarakat dalam peran
dan tugas di bidang kerja masing-masing untuk menjaga
keberlangsungan program jaminan kesehatan. Karena
sejatinya, progam ini merupakan program strategis yang
mampu meningkatkan derajat hidup masyarakat, khususnya
di bidang jaminan kesehatan.
Fachmi Idris
Ceo Note
Apa yang paling berharga di era
industri 4.0 ini? Apakah emas,
minyak dan barang tambang lainnya
masih menjadi aset yang paling
berharga? Mungkin barang tambang
masih tetap bernilai harganya, tetapi
di era disrupsi ini ada hal yang sangat
berharga yaitu data. Saya mencoba menggambarkan betapa
data telah menjadi bagian berharga dalam kehidupan masa
kini. Di era kekinian, tentu kita memiliki laptop, ponsel dan
media penyimpanan lainnya. Sering kali kita menyimpan
banyak dokumen pekerjaan atau foto kenangan bersama
orang-orang tercinta dalam gadget yang kita miliki. Namun
ketika kita kehilangan gadget tersebut, rasa kehilangan
justru muncul karena data yang tersimpan di dalamnya
turut hilang bersama gadget yang kita miliki. Bahkan
data tersebut sering kali lebih berharga nilainya daripada
gadget yang hilang itu. Hal ini menunjukkan betapa data
telah menjadi sesuatu yang berharga layaknya minyak pada
era sebelum ini. Data adalah new oil atau minyak di era
digital.
Dewasa ini, data menjadi aset berharga sebuah organisasi
atau perusahaan. Google tanpa data mungkin tidak akan
menjadi perusahaan teknologi search engine terbesar
di dunia. Bahkan pengelolaan data yang tepat dapat
membantu Go-Jek dalam memetakan perilaku pelanggan
(customer behavior) sehingga dapat menjadi bahan
pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Hal ini
membuktikan bahwa pengelolaan data yang tepat dapat
mendukung operasional suatu perusahaan atau organisasi
serta menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk
mendukung pencapaian tujuan.
Dalam hal besaran jumlah data, dengan total jumlah
peserta sebesar 221.580.743 per tanggal 10 Mei 2019
serta tingginya jumlah akses masyarakat terhadap
program jaminan kesehatan (JKN-KIS), maka data yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan tentu memiliki jumlah
yang besar. Data-data tersebut merupakan aset berharga
organisasi. Kami melihat data tersebut bisa dimanfaatkan
secara optimal sebagai dasar penelitian dan pengambilan
kebijakan (evidence based policy). Di bidang jaminan
kesehatan, upaya pemanfaatan data untuk keperluan
Pemanfaatan Data, Dukung Kualitas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
KILAS & PERISTIWA
5
FOKUS
6
PELANGGAN
12
14
BENEFIT
18INSPIRASI
19
SEHAT & GAYA HIDUP
SALAM REDAKSI
PERSEPSI
DAFTAR ISI
BINCANG
10 20
BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :
Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940
TESTIMONI
16
ini penting segera laporkan peserta jkn-kis yang meninggal
ke bpjs kesehatan
peneliti ugm : data bpjs kesehatan sangat kaya informasi
mengapa minum obat harus sampai habis?
Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan,
Sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan
memiliki data yang sangat besar dan bernilai. Data tersebut merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan
penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) untuk perbaikan sistem
kesehatan di Indonesia.
Basis data kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu yang
terbesar di dunia. Data transaksi BPJS Kesehatan juga terus bertambah setiap hari dari berbagai titik layanan, mulai
dari kantor cabang, hingga fasilitas kesehatan.
Seperti apa pemanfaatan data BPJS Kesehatan, lebih jauh Info BPJS Kesehatan akan mendalaminya dalam rubrik
FOKUS. Dalam rubrik BINCANG lebih jauh pemanfaatan data akan dibahas langsung oleh Direktur Perencanaan
Pengembangan dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan Mundiharno.
Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan
tanggapan atas terbitnya media ini. Diharapkan melalui penerbitan Media ini informasi yang berkualias, baik, akurat
dapat terus kami sajikan dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS
Kesehatan dan seluruh stakeholder. Selamat beraktivitas.
Redaksi
Pemanfaatan Data JKN Untuk Masa Depan Kesehatan Indonesia
CEGAH POTENSI FRAUD, BPJS KESEHATAN GANDENG INDONESIA
CORRUPTION WATCH
pemanfaatan data jkn Untuk Perbaikan Sistem Kesehatan
di Indonesia
membangun Budaya Evidence
Based Policy
Dua Obat Kanker Kolorektal TAk masuk paket jkn-kis
Puskesmas Turikale Di Kabupaten Maros Terapkan Layanan
Antar Obat
Kenapa JKN-KIS Tidak Menjamin Pengobatan ke Luar Negeri?
PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Mira Anggraini PEMIMPIN UMUM Irfan Humaidi PENASIHAT
Nasihin Masha PEMIMPIN REDAKSI M.Iqbal Anas Ma’ruf SEKRETARIAT Rini Rahmitasari, Paramita Suciani REDAKTUR
Elsa Novelia, Widianti Utami, Sri Wahyuningsih, Dede Chandra S, Upik Handayani, Angela Dian, Tati Haryati Denawati, Juliana Ramdhani, Diah
Ismawardani, Ranggi Larissa Izzati, Darusman Tohir, Alhafiz DISTRIBUSI & PERCETAKAN Gusti Ngurah Catur Wiguna, Erry Endri, Asto
Bawono, Muhammad Arsyad, Imam Rahmat Muhtadin, Eko Yulianto
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 5
KILAS & PERISTIWA
Jakarta – Salah satu upaya menerapkan prinsip good governance, BPJS Kesehatan melibatkan pengawasan
dari lembaga independen masyarakat khususnua
untuk menekan potensi fraud dalam penyelenggaraan
JKN-KIS. Untuk itu, BPJS Kesehatan menggandeng
Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperkuat
lini pengawasan penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota
kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan
Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan
Bayu Wahyudi dan Koordinator Indonesia Corruption
Watch Adnan Topan Husodo yang di Kantor Pusat BPJS
Kesehatan, Kamis (14/03).
"Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman
antara BPJS Kesehatan dengan Indonesia Corruption
Watch, kami berharap hal tersebut bisa mendukung
penyelenggaraan Program JKN-KIS yang bersih dari
fraud," ujar Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan
Antar Lembaga Bayu Wahyudi.
Tak Ada Lagi Pungutan Ilegal
Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch
Adnan Topan Husodo mengungkapkan bahwa fasilitas
kesehatan sudah semakin optimal, hal tersebut ditandai
dengan peserta sudah tidak dikenakan biaya tambahan
pada saat berobat.
“Selama 2 tahun kita memonitoring di beberapa daerah
telah terjadi perbaikan yang signifikan. Dimana saat kita
bertanya kepada pasien apakah mereka diminta sesuatu
yang lebih yang bersifat ilegal dan mereka mengatakan
sudah tidak diminta lagi,” ujar Adnan.
Adnan menambahkan bentuk sinergi ICW dengan BPJS
Kesehatan membuktikan bahwa Program JKN-KIS yang
merupakan program strategis nasional membutuhkan
dukungan semua pihak termasuk ICW. “BPJS Kesehatan
sudah proaktif membuka diri dan mau bersinergi dengan
lembaga seperti ICW yang di mata masyarakat atau
lembaga lain adalah lembaga yang menakutkan,” ujar
Adnan.
Jakarta - Demi memantapkan implementasi tata
kelola yang baik dan bersih dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-
KIS), BPJS Kesehatan kembali memperkuat sinergi
dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta melalui
penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama, Kamis
(28/03).
Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar
Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan
kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk
mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam
menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan
tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan
bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum,
pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta
konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan.
“Di samping itu, kerja sama ini kami harapkan mampu
meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum
di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun
luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi
lembaga yang memiliki reputasi clean governance. Kami
juga berharap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga dapat
ikut mendorong badan usaha di Jakarta untuk segera
menuntaskan kewajibannya untuk mendaftarkan entitas,
pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-
KIS,” ucap Bayu.
Berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun
2017, lanjut Bayu, pada tahun 2018 BPJS Kesehatan
menyerahkan 3.224 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada
kejaksaan di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah
tegas terhadap perusahaan yang belum patuh mendaftar
serta membayar iuran JKN-KIS sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan
Negeri yang telah membantu menyelamatkan uang
negara dalam bentuk piutang Rp 26 miliar. Kami berharap
seluruh masyarakat dan elemen lembaga dapat turut
membantu tercapainya Universal Health Coverage (UHC),” ucap Bayu.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Warih Sadono mengatakan bahwa khusus di wilayah
Jakarta, pada tahun 2018 pihaknya telah melakukan
upaya penagihan piutang sebesar Rp 3,6 miliar dari 79
badan usaha. Ia pun menegaskan bahwa Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta siap berada di garis terdepan dalam
upaya penegakan kepatuhan.
CEGAH POTENSI FRAUD, BPJS KESEHATAN GANDENG INDONESIA CORRUPTION WATCH
BERSIH DAN TRANSPARAN, PRINSIP BPJS KESEHATAN SELENGGARAKAN JKN-KIS
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 6
F O K U S
PEMANFAATAN DATA JKN
Di era digital di mana teknologi memiliki peran
yang sangat besar dalam kehidupan, data
telah menjadi new mine atau tambang baru
yang sangat bernilai. Melalui kekuatan data,
orang-orang terkaya di dunia atau perusahaan dengan
kapitalisasi pasar tertinggi saat ini justru banyak dikuasai
oleh perusahaan teknologi yang bisa memanfaatkan
data, bukan lagi orang-orang yang menguasai minyak
atau pertambangan batu bara.
“Data telah menjadi new mining di dunia industri
4.0. Peran data sangat penting untuk mengetahui
perilaku seseorang, bagaimana ekonomi bekerja, serta
bagaimana sebuah keputusan diambil,” kata Menteri
Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani mencontohkan bagaimana perusahaan
rintisan atau startup begitu menarik perhatian para
investor. Contohnya saja para startup unicorn di Indonesia
seperti Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak yang
memiliki nilai valuasi lebih dari US$ 1 miliar.
Dalam upaya membangun budaya evidence
based policy, dan juga sebagai salah satu wujud
transparansi dalam memberikan informasi pada
publik, BPJS Kesehatan telah menyediakan
data sampel yang merupakan perwakilan dari
basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan
kesehatan untuk dapat dipergunakan oleh publik.
Pembentukan data sampel ini dimaksudkan untuk
mempermudah akses dan analisis data oleh publik,
serta dapat dipergunakan dalam proses analisis
untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan,
demi perbaikan sistem kesehatan di Indonesia.
Untuk Perbaikan Sistem Kesehatan di Indonesia
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 7
FOKUS
Menteri Keuangan RI
Sri Mulyani
“Anda mungkin tidak pernah membayangkan,
perusahaan-perusahaan unicorn kita yang masih baru,
tetapi begitu banyak orang yang mau invest, itu karena
mereka ingin mengetahui apa yang disebut tambang
(data) itu. Ketika data tersebut menjadi aset, valuasi
asetnya akan muncul, itulah yang diincar oleh para
investor," ujar Sri Mulyani.
Sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS
Kesehatan juga memiliki data yang sangat besar
dan bernilai. Data tersebut merupakan aset yang
dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan
pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti
(evidence based policy) untuk perbaikan sistem
kesehatan di Indonesia.
Karenanya, Sri Mulyani sangat mengapresiasi langkah
BPJS Kesehatan yang telah meluncurkan data sampel
untuk digunakan oleh para peneliti dan akademisi.
Data sampel yang diluncurkan BPJS Kesehatan ini
merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan
jaminan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2015 dan
2016, yang diambil dengan menggunakan metodologi
pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak,
termasuk akademisi.
Pembentukan data sampel ini dimaksudkan untuk
mempermudah akses dan analisis data oleh publik,
serta dapat dipergunakan dalam proses analisis untuk
menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. Hal ini juga
sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan
dalam memberikan informasi pada publik.
Data Sampel BPJS Kesehatan
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen
Risiko BPJS Kesehatan, Mundiharno menyampaikan,
sebagai penyelenggara Program JKN-KIS, basis data
kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang dikelola oleh
BPJS Kesehatan merupakan salah satu yang terbesar
di dunia. Data transaksi BPJS Kesehatan juga terus
bertambah setiap hari dari berbagai titik layanan, mulai
dari kantor cabang, hingga fasilitas kesehatan.
Sampai dengan 10 Mei 2019, peserta Program JKN-KIS
sudah mencapai 221.580.743 jiwa. Menurut Mundiharno,
penambahan peserta JKN-KIS per tahunnya rata-rata
mencapai 12-14 juta jiwa. Sementara itu di titik layanan,
kunjungan ke FKTP rata-rata mencapai sekitar 400.000
kunjungan per hari, sedangkan kunjungan ke rumah sakit
sekitar 26.000-27.000 kunjungan per hari.
“Data yang dimiliki BPJS Kesehatan ini makin hari
semakin meningkat, baik itu data kepesertaan maupun
data pelayanan. Adanya data yang besar ini tentunya
jadi satu hal yang berharga untuk banyak hal, terutama
menjadi dasar dalam perumusan kebijakan,” kata
Mundiharno.
BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk memanfaatkan
basis data sebagai dasar dalam menyusun perbaikan
kebijakan, baik itu kebijakan internal maupun kebijakan
makro terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Di dalam penggunaan data untuk kebijakan internal,
kita sudah memiliki Business Intelligence (BI), ada
dashboard yang bisa menampilkan data jumlah peserta,
berapa peserta yang berkunjung ke puskesmas, rumah
sakit, jumlah iuran, dan sebagainya. Di sisi lain, kita
juga ingin mengajak banyak pihak untuk mengolah dan
menganalisis raw data yang kita miliki untuk perbaikan
kebijakan makro JKN. Tetapi, kalau ingin mengakses
data yang sangat besar, tentu akan kesulitan karena ada
miliaran record. Karena itu, kita membuat data sampel
agar para peneliti bisa mengakses data yang dikelola
BPJS Kesehatan dengan kecepatan yang cukup dan
bisa diolah, tetapi juga merepresentasikan populasi yang
ada,” terang Mundiharno.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris
menyampaikan, pengelolaan data sampel sebagai
pertimbangan pengambilan kebijakan dalam program
jaminan kesehatan sebetulnya bukanlah hal baru di dunia.
Misalnya, sebagai penyelenggara jaminan kesehatan
Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS)
memiliki NHIS-National Sample Cohort, yang merupakan
database data sampel 2% dari total populasi Korea
Selatan.
“NHIS-NSC menjadi sumber data sampel yang digunakan
untuk mendukung penelitian dan pengambilan kebijakan
kesehatan di Korea Selatan, baik oleh akademisi, peneliti,
maupun pemerintah,” ungkap Fachmi Idris.
Begitu pula di Taiwan. National Health Insurance Research
Database (NHIRD) menjadi sumber data yang powerful
bagi pengambil kebijakan dan penelitian kesehatan.
NHIRD akan memberikan data set dalam 3 bentuk, yaitu
data sampel yang mencakup 2 juta subjek yang dide-
identifikasi, dataset penyakit, dan data populasi lengkap.
Dalam data sampel BPJS Kesehatan, disajikan 111
variabel yang bisa diolah, yang terdiri atas 15 variabel
kepesertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 8
non-kapitasi FKTP, dan 53 variabel pelayanan Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang saling
terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.
Proses penyusunan data sampel ini harus melewati
sejumlah tahap. Data mentah (raw data) dipisah menjadi
3 kelompok berdasarkan pemanfaatan pelayanan
kesehatan, yaitu 1) peserta yang belum pernah
mendapatkan pelayanan kesehatan, 2) peserta yang
sudah pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKTP,
dan 3) peserta yang sudah pernah mendapat pelayanan
kesehatan di FKRTL. Selanjutnya, dari setiap kelompok
tersebut diambil secara acak 10 keluarga dan setiap
anggota keluarga dihitung bobotnya.
Berdasarkan sampel data kepesertaan ini, diambillah
sampel data pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL.
Proses pengambilan data sampel ini dilakukan bersama
statistisi, sehingga bisa menghasilkan akurasi yang baik.
Seluruh masyarakat bisa mengakses data sampel ini.
Untuk mengaksesnya, masyarakat dapat mengajukan
permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan
melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir
permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal
penelitian, dan salinan (fotocopy) identitas diri seperti
KTP. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memverifikasi
berkas permohonan tersebut. Jika lengkap, PPID BPJS
Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada
pemohon.
Pentingnya Evidence-Based Policy
Diluncurkannya Data Sampel BPJS Kesehatan ini juga
disambut baik oleh para peneliti dan akademisi, seperti
F O K U S
yang diungkapkan salah satu peneliti dari Universitas
Gadjah Mada (UGM), Yulita Hendrartini. “Kami dari
akademisi memang sangat menantikan adanya data
sampel ini. Bukan hanya untuk para peneliti, kami
juga memiliki banyak mahasiswa S2 dan S3 yang
membutuhkan data ini untuk meneliti tentang Jaminan
Kesehatan Nasional,” kata Yulita Hendrartini.
Peneliti UGM
Yuli Hendrartini
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 9
FOKUSHal yang sama juga diungkapkan Sri Mulyani.
Menurutnya, evidence based policy menjadi sangat
kritikal pada situasi saat ini yang seringkali mengaduk-
aduk perasaan. Apalagi dengan adanya tren penggunaan
media sosial, di mana perasaan gembira, terharu, bahkan
marah mudah sekali disulut. Hanya dengan evidence
based policy, suatu kebijakan lebih bisa diterima tanpa
emosi.
“Inisiatif BPJS Kesehatan ini saya hargai. Saya tentunya
juga berharap agar para akademisi, peneliti, dan policy
maker, semuanya melihat ini sebagai suatu inisiatif
untuk saling transparan dan akuntabel. Karena JKN-KIS
merupakan program yang menyangkut seluruh hajat
hidup orang banyak, program yang merupakan fondasi
untuk Indonesia maju ke depan,” kata Sri Mulyani.
Bila fondasi tersebut tidak pernah diperbaiki dan
diperkuat, Sri Mulyani mengatakan ke depannya
Indonesia akan terus goyang. Tentunya pemikiran dari
seluru stakeholder, terutama kelompok akademik, para
peneliti, dan para pengamat kebijakan akan menjadi
penting dalam membantu merumuskan sebuah kebijakan
yang berdasarkan data.
“Tentunya saya juga berharap agar mereka memiliki
kompetensi, etika, dan kemampuan untuk bisa bersama-
sama menggunakan data sebagai suatu evidence atau
bukti, sehingga kita bersama-sama secara rasional
terus memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional.
Setelah diluncurkannya data sampel ini, saya berharap
akan ada banyak penelitian yang memunculkan
rekomendasi kebijakan. Misalnya, apakah tarif yang saat
ini ditetapkan sudah sesuai, atau bagaimana dengan
sistem pembayaran di FKTP. Saya juga berharap akan
ada penelitian yang melihat data mengenai klaim rumah
sakit, apakah memang per unit cost-nya itu make sense.
Dokter dan rumah sakit tentunya juga ingin tahu karena
ini bagian dari akuntabilitas,” kata Sri Mulyani.
Manajemen data di BPJS Kesehatan sendiri sudah
berlangsung cukup lama, bahkan dimulai pada tahun
2013 sebelum BPJS Kesehatan beroperasi. Seiring tahun
berjalan, BPJS Kesehatan melakukan pengembangan
manajemen data (termasuk data riset), pengembangan
business intelligence, pelaksanaan fungsi dan tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hingga
akhirnya merilis data sampel di tahun 2019 ini. BPJS
Kesehatan juga berencana meluncurkan data sampel
yang merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan
dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2017
dan 2018. Data-data tersebut saat ini masih dalam tahap
cleansing.
“Data sampel BPJS Kesehatan masih akan terus
dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan peserta
dan perkembangan pelayanan kesehatan. Oleh karena
itu, kami butuh masukan dari berbagai pihak, baik dari
akademisi, peneliti, maupun khalayak lainnya untuk
menyempurnakan kualitas data sampel ini,” ujar Fachmi
Idris.
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 10
B I N C A N G
MEMBANGUN
Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan
dengan jumlah peserta paling banyak di dunia,
BPJS Kesehatan menjadi salah satu sumber data
terbesar di Indonesia yang dilirik banyak pihak,
termasuk para peneliti dan akademisi. Namun, besarnya
data kepesertaan dan data jaminan pelayanan kesehatan
memerlukan perhatian dan perlakuan yang khusus untuk
dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS).
Budaya Evidence Based Policy
BPJS Kesehatan berupaya memudahkan pengelolaan
data dengan menyediakan data sampel yang bisa
mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan
kesehatan. Data ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan
penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel
berbasis bukti sekaligus membangun budaya evidence
based policy dalam penyelenggaraan program JKN-
KIS. Nah, apa saja yang menjadi pertimbangan
BPJS Kesehatan membuat data sampel, bagaimana
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mundiharno.
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 11
BINCANG
pengelolaan dan pemanfaatannya?
Berikut penjelasan Direktur
Perencanaan Pengembangan dan
Manajemen Risiko BPJS Kesehatan,
Bapak Mundiharno.
Apa yang mendasari atau jadi
pertimbangan BPJS Kesehatan
membuat dan meluncurkan data
sampel ?
Ada beberapa pertimbangan, bahwa
memang BPJS Kesehatan memiliki
data yang sangat besar. Dari sisi
kepesertaan saja sudah mencapai
218 juta jiwa lebih. Data ini makin hari
ini makin besar. Peningkatan jumlah
data besar (big data) ini tentu sangat
berharga bagi banyak hal termasuk
di dalamnya untuk menjadikan dasar
dalam merumuskan kebijakan. Maka
BPJS Kesehatan berkomitmen
untuk menggunakan data ini menjadi
dasar dalam melakukan perbaikan
kebijakan baik itu kebijakan internal
BPJS Kesehatan maupun kebijakan
makro tentang JKN-KIS.
Di dalam penggunaan data untuk
kebijakan internal, kita sudah punya
dashboard yang memperlihatkan
jumlah peserta, berapa kunjungan ke
puskemas, rumah sakit atau fasilitas
kesehatan lain, dan lain-lain. Kita
mengelola dan memonitor seluruh
pengelolaan JKN melalui dashboard
tersebut. Kami juga ingin mengajak
banyak pihak untuk mengelola dan
menganalisis data yang kita miliki
untuk perbaikan kebijakan makro
JKN-KIS. Karena penyelenggaraan
JKN-KIS sangat tergantung terhadap
kebijakan atau regulasi, dan itu akan
lebih banyak kalau berdasarkan data
yang ril yang memang terjadi di
masyarakat.
Pertumbuhan peserta JKN-KIS
makin meningkat dan setiap hari
pertambahannya sekitar 55.000
orang atau sekitar 12 juta sampai
14 juta orang per tahun. Kemudian
di pelayanan, ada rata rata 400.000
orang berkunjung ke fasilitas
kesehatan tingkat pertama (FKTP)
dan sekitar 26.000 sampai 27.000
ke fasilitas kesehatan rujukan
tingkat lanjutan (FKRTL) setiap hari.
Di hari Senin-Selasa bahkan rata-
rata kunjungan sampai 700.000
kunjungan di seluruh faskes.
Dengan data besar ini tentu kalau
masyarakat ingin mengaksesnya
terutama para peneliti dan akademisi
akan kesulitan. Mengolahnya saja
mungkin tiga hari tiga malam baru
keluar satu tabel. Oleh karena
itu, kita berupaya bagaimana para
peneliti dan akademisi universitas
bisa mengakses data ini dengan
kecepatan yang cukup, yang bisa
diolah tetapi juga merepresentasikan
populasi yang ada. Karena itulah kita
keluarkan data sampel.
Bagaimana proses mengolah data
sampel?
Dimulai dari proses cleansing yang
makan waktu cukup banyak. Tahun
lalu kita mulai lakukan cleansing data
dibantu banyak pihak. Kemudian
data yang sudah di-cleanse itulah
yang kita olah sebagai data sampel.
Untuk memastikan apakah data
sampel ini merepresentasikan
populasi, kita coba buat analisis
beberapa variabel. Misalnya dari
sisi persebaran geografis, ini
sudah mewakili seluruh kabupaten,
cabang, FKTP yang tersebar di
seluruh Indonesia. Kalau dilihat
dari komposisi pada data sampel
sekitar 56% peserta ada di Jawa, itu
mirip dengan komposisi pada data
populasi yaitu sekitar 57% lebih.
Demikian pun kalau dilihat dari
piramida kelompok umur dan jenis
kelamin, data segmentasi peserta,
status kepesertaan , sebaran peserta
terdaftar di FKTP, dan lain-lain, data
sampel dan data populasi juga relatif
mirip. Contohnya di data sampel
sekitar 77% peserta terdaftar di
puskesmas, sedangkan komposisi
di data populasi sekitar 78%. Begitu
pula kemiripan pada data diagnosis
dan pelayanan kesehatan.
Dengan kemiripan antara data
sampel dan data populasi ini, maka
analisis untuk sebagian besar variabel
kita pastikan mewakili dari populasi.
Hanya, perlu dicatat, untuk angka-
angka yang krusial, seperti tingkat
penggunaan pelayanan (utilization rate) dan unit cost, kesimpulan dari
analisis akan dicek dengan data
laporan total populasinya. Tetapi
untuk variabel lainnya, hampir
mirip kalau kita melakukan analisis
inferensial di dalam data tersebut.
Nah, untuk memastikan data sampel
yang kita luncurkan ini adalah data
sampel yang sudah matur untuk
dilakukan analisis, maka para
akademisi dan peneliti yang punya
ide untuk melakukan analisis boleh
menghubungi pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi BPJS
Kesehatan.
Kita berharap banyak peneliti
termasuk mahasiswa S2 dan S3
yang akan membuat disertasi
atau tesis terkait JKN-KIS dengan
memanfaatkan data sampel. Data
sampel ini masih tahun 2015-2016,
kami sadari ini belum update. Untuk
yang tahun 2016-2017 sedang proses
cleansing dan tahun depan semoga
diluncurkan lagi yang terbaru. Data
sampel tahun ini yang pertama
dulu, sambil kita melihat bagaimana
respon universitas atau para peneliti.
Apakah kemudian akan ada usulan
riset yang nantinya kita diskusikan
dalam rangka membangun budaya
evidenced based policy.
Adakah topik-topik yang sudah
dilakukan analisis?
Ada beberapa topik penting,
seperti bagaimana cakupan peserta
(coverage), pelayanan, affordability
dan sustainability. Selain itu,
kita sudah coba lakukan analisis
terkait moral hazard, ada potensi
upcoding, dan lain-lain. Kemudian
kajian tentang pembiayaan penyakit
katastropik, dan beberapa pelayanan
seperti seksio sesaria, fisioterapi
dan operasi katarak. Juga analisis-
analisis lebih detil, termasuk
perhitungan kecukupan iuran.
Dalam tiga tahun ini kami juga punya
tiga fokus riset yang diharapkan
bisa memperbaiki kebijakan internal
BPJ Kesehatan maupun kebijakan
makro. Misalnya, kajian mengenai
bagaimana perilaku peserta PBPU
yang menunggak iuran, fungsi
Puskesmas sebagai gate keeper, dan topik-topik terkait perbaikan
sistem pembayaran fasilitas
kesehatan (provider payment). Saya
rasa semua itu bisa kita lakukan di
BPJS Kesehatan.
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 12
B E N E F I T
12
Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan
baru terkait dengan dua obat terapi target untuk
kanker kolorektal (kanker usus besar) metastatik,
yaitu Bevaxizumab dan Cetuximab.
Obat Bevaxizumab dan Cetuximab tidak lagi masuk
dalam Formularium Nasional sebagai terapi target untuk
pasien peserta JKN-KIS yang menderita penyakit kanker
kolorektal. Ini sebagaimana tertuang di dalam Keputusan
Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/2018
tentang Perubahan Atas Kepmenkes Nomor 01.07/2017
tentang Formularium Nasional (Fornas).
Menurut Kepmenkes tersebut, Bevaxizumab dikeluarkan
seluruhnya daftar Fornas, yang artinya tidak termasuk
lagi dalam paket manfaat Program JKN-KIS. Sedangkan
Cetuximab masih tetap dijamin dalam paket JKN-KIS,
tetapi bukan untuk kanker kolorektal metastatik dan
nasofaring seperti sebelumnya.
Cetuximab kini dibolehkan dalam paket JKN-KIS, tetapi
dengan restriksi atau pembatasan. Restriksi tersebut,
yaitu obat Cetuximab hanya diberikan sebagai terapi
lini kedua pada kanker kepala dan leher jenis squamous
dan dikombinasikan dengan kemoterapi atau radiasi.
Rekstrisi lainnya, ialah pemberian Cetuximab kepada
pasien diberikan tiap minggu dengan dosis pertama
400 mg/m2. Dosis selanjutnya 250 mg/m2 tiap minggu.
Diberikan maksimal 6 siklus atau sampai terjadi progres
atau timbul efek samping yang tidak dapat ditoleransi,
mana yang terjadi lebih dulu.
Kepmenkes ini mulai efektif sejak tanggal 1 Maret 2019.
Mengacu pada aturan dari Kementerian Kesehatan
tersebut, terhitung sejak 1 Maret 2019, BPJS Kesehatan
tidak menjamin menjamin penggunaan obat zetuximab
untuk indikasi kanker kolorektal metastasik dengan hasil
pemeriksaan KRAS wild type positif (normal).
Tak Masuk Paket JKN-KIS
Dua Obat Kanker Kolorektal
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 13
BENEFIT
13
Pasien lama yang masih menjalani terapi obat Cetuximab
dengan protokol terapi sebelum tanggal 1 Maret 2019
akan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan maksimal
sampai 12 kali pemberian sesuai dengan peresepan
maksimal Fornas.
Sedangkan untuk obat Bevaxizumab, BPJS Kesehatan
tidak lagi menjamin penggunaannya untuk peserta JKN-
KIS. Pasien lama yang menjalani terapi obat Bevaxizumab
dengan protokol peresepan sebelum 1 Maret 2019 akan
tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan maksimal sampai
dengan 12 kali pemberian sesuai dengan peresepan
maksimal Fornas.
BPJS Kesehatan tetap menjamin pengobatan kanker
kolorektal metastatik baik yang diberikan radioterapi atau
kemoterapi standar dengan obat-obatan yang mengacu
pada Fornas sesuai indikasi medis dan standar pelayanan
medis.
Pertanyaannya, apakah ada obat lain sebagai pengganti
? Ya. Masih ada obat lain untuk terapi kanker kolorektal
metastatik dalam Fornas. Di antaranya, obat terapi
Fluorourasli dengan peresepan untuk kanker nasofaring
1.000 mg/m2 per hari selama seminggu, sedangkan
untuk kanker kolorektal dosisnya 2.800 mg/m2 per 46
jam sekali, dan diulang tiap 2 minggu. Selanjutnya ada
Irinotekan, yang hanya digunakan untuk kanker kolorektal.
Restriksinya, harus diberikan bersamaan dengan 5-FU
dan kalsium folinat (leukovorin, Ca). Dosis pemberiannya
125 mg/m2 LPT setiap minggu, diulang tiap 3 minggu
atau 180 mg/m2 LPT tiap 2 minggu.
Kemudian ada obat Kapesitabin yang selain untuk kanker
kolorekatal, juga buat kanker payudara metastatik setelah
gagal dengan terapi lain. Pemberiannya 2.500 mg/m2 tiap
hari selama 2 minggu, kemudian diulang tiap 3 minggu.
Obat lainnya, yaitu Oksaliplatin untuk terapi ajuvan kanker
kolorektal stadium III. Dapat pula digunakan untuk kanker
kolorektal metastatik dengan dosis 12 kali pemberian.
Terakhir, ada kalsium folinat (leukovorin, Ca). Ini untuk
mencegah efek toksik metotreksat dan memperkuat
efek 5 fluorourasli. Pemberiannya sesuai dengan dosis
metroteksat atau 400 mg/m2 setiap minggu bersama
dengan 5-FU.
Namun, terkait pelaksanaan obat Bevaxizumab dan
Cetuximab ini, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian
Kesehatan untuk menundanya sementara waktu.
Permintaan Komisi IX ini disampaikan pada rapat
dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan, Direktur
Utama BPJS Kesehatan, Perhimpunan Dokter Bedah
Digestif (IKABDI) dan organisasi profesi doker lainnya di
Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/03/2019). Penundaan ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan terkait
dua obat itu tidak merugikan pasien.
Kementerian Kesehatan dan IKABDI sedang
merumuskan mengenai efikasi dan cost efective dari dua
obat ini. Selanjutnya akan diputuskan apakah Kepmenkes
No HK.01.07/2018 tetap dilaksanakan seperti semula,
atau ditambahkan dengan restriksi secara ketat.
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 14
P E L A N G G A N
14
Data kepesertaan sangat penting bagi BPJS
Kesehatan dalam mengelola program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS). Data itu menjadi salah satu acuan
bagi BPJS Kesehatan untuk memberi penjaminan
kepada peserta. Ada kalanya data kepesertaan bisa
berubah, misalnya peserta sudah tidak lagi tinggal di
Indonesia, sudah bekerja di badan usaha sehingga status
kepesertaannya harus diubah menjadi pekerja penerima
upah (PPU), atau peserta meninggal dunia.
Peserta JKN yang data dirinya berubah wajib melapor
kepada BPJS Kesehatan untuk memperbarui datanya.
Jika tidak melaporkan perubahan data itu, akan
mempengaruhi keaktifan kepesertaan jika iuran yang
ditagih tidak dibayar. Ketentuan ini telah diatur dalam
sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain
Peraturan Pemerintah (PP) No.86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Ketentuan wajib lapor perubahan data kepesertaan juga
diperintahkan pasal 23 Peraturan Presiden (Perpres)
No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Ketentuan
ini menegaskan peserta bukan penerima upah (PBPU)
dan peserta bukan pekerja (BP) wajib menyampaikan
perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan.
Secara umum peserta JKN-KIS harus memberikan
data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan
benar kepada BPJS Kesehatan. Termasuk ketika terjadi
perubahan data diri dan anggota keluarganya, harus
yang Meninggal ke BPJS Kesehatan!
INI PENTINGSEGERA LAPORKAN PESERTA JKN-KIS
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 15
PELANGGAN
15
diberikan secara lengkap dan benar serta melaporkannya
kepada BPJS Kesehatan. Perubahan data ini harus
dilaporkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 hari
kerja sejak terjadinya perubahan data diri peserta dan
anggota keluarganya.
Untuk peserta JKN yang meninggal dunia, anggota
keluarganya harus melapor ke kantor BPJS Kesehatan
terdekat. Jika pelaporan ini tidak dilakukan maka iuran
peserta JKN-KIS yang meninggal akan terus berjalan.
Konsekuensinya, iuran sebagaimana tertagih pada setiap
bulan berjalan harus dibayar. Tagihan ini akan berhenti
setelah ada pelaporan perubahan data kepesertaan.
Pelaporan ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga dari
peserta JKN-KIS yang meninggal dunia.
Jika kewajiban pelaporan ini tidak dilaksanakan dan
tagihan iuran dari peserta yang meninggal ini tidak
dibayar, maka akan mempengaruhi tidak aktifnya
pelayanan kesehatan anggota keluarga lain yang ada
dalam satu kartu keluarga. Untuk mencegah agar hal
ini tidak terjadi, dan menjaga agar kepesertaan tetap
aktif lebih baik segera melakukan pelaporan ke BPJS
Kesehatan.
Untuk melakukan pelaporan ini caranya sangat mudah,
hanya ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama,
pelapor hanya perlu membawa surat keterangan
kematian dari rumah sakit atau klinik/dokter keluarga/
Puskesmas, atau dari kelurahan. Kedua, pelapor harus
membawa bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan
bulan terakhir.
Setelah dokumen persyaratan itu lengkap pelapor segera
menyambangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dan
mengambil antrian. Petugas di kantor BPJS Kesehatan
akan segera memprosesnya. Setelah proses itu selesai
maka data peserta JKN-KIS yang dilaporkan itu langsung
diperbarui dan penagihan iuran untuk peserta yang
bersangkutan dihentikan.
Wajib lapor ini sangat penting bukan hanya untuk peserta
dan anggota keluarganya, tapi juga peserta JKN-KIS
lainnya. Sebab, BPJS Kesehatan masih terus membayar
kapitasi dari peserta yang bersangkutan. Pembayaran
kapitasi ini berakhir setelah data peserta diperbarui dan
penagihan iuran dihentikan. Pelaporan ini juga penting
untuk mencegah agar kepesertaan dari peserta yang
meninggal itu tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Penting untuk diketahui, program JKN-KIS tidak memberi
manfaat berupa santunan kematian kepada peserta yang
meninggal dunia. Sebagaimana peraturan perundang-
undangan yang berlaku, manfaat yang diberikan program
ini hanya untuk pelayanan kesehatan perorangan,
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif. Pelayanan ini termasuk obat, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis
yang diperlukan.
Manfaat jaminan kesehatan dalam program JKN-KIS
terdiri atas manfaat medis dan non medis. Manfaat
medis diberikan sesuai indikasi medis dan standar
pelayanan, serta tidak dibedakan berdasarkan besaran
iuran peserta. Manfaat non medis diberikan berdasarkan
besaran iuran peserta.
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 16
T E S T I M O N I
Banyak pihak yang menyebut jumlah peserta
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) paling besar di dunia. Tercatat
jumlah peserta JKN-KIS per 10 Mei 2019
221.580.743 jiwa. Jumlah kepesertaan itu diraih dalam
waktu relatif singkat, sekitar 5 tahun. Besarnya jumlah
peserta yang dikelola itu membuat BPJS Kesehatan
menjadi lembaga yang memiliki banyak data dan
informasi mengenai pelaksanaan program JKN-KIS.
Pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini data dan
informasi merupakan sesuatu yang sangat berharga.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan di ranah
internasional data dan informasi dinilai sebagai sumber
tambang baru. Artinya data dan informasi nilainya
berharga seperti emas.
Data dan informasi sangat membantu pembuat
keputusan untuk menerbitkan kebijakan yang tepat
Sangat Kaya Informasi
PENELITI UGM:
Data BPJS Kesehatan
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 17
TESTIMONI
Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan UGM
Yulita Hendrartini
sasaran. Peneliti dan akademisi dapat memanfaatkan
data dan informasi ini untuk melakukan analisa dan
penelitian yang hasilnya bisa berbentuk rekomendasi
atau solusi untuk perbaikan kebijakan.
Mengingat pentingnya data dan informasi, BPJS
Kesehatan meluncurkan data sampel program JKN.
Semua pihak diharapkan bisa memanfaatkan data
dan informasi tersebut secara baik sehingga mampu
menghasilkan kebijakan yang berbasis pada bukti dan
fakta. Melalui cara tersebut diharapkan penyelenggaraan
program JKN-KIS bisa lebih baik.
Berbagai kalangan menyambut baik inisiatif yang
dilakukan BPJS Kesehatan ini, termasuk dari akademisi
dan peneliti. Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan
dan Manajemen Asuransi Kesehatan UGM, Yulita
Hendrartini, mengaku beberapa kali pernah melakukan
penelitian dengan menggunakan data sekunder dari
BPJS Kesehatan.
Sejumlah penelitian yang pernah menggunakan data
BPJS Kesehatan antara lain mengenai Kapitasi Khusus,
Rujukan Berjenjang, mendeteksi kecurangan (fraud),
evaluasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
dan pelayanan gigi. Secara singkat Yulita menjelaskan
penelitian tentang fraud ditujukan untuk melihat kasus
mana saja dalam penyelenggaraan JKN-KIS yang
berpotensi menimbulkan fraud.
Mengenai FKTP, penelitian dilakukan untuk melihat
apakah besaran kapitasi saat ini cukup atau tidak untuk
memberikan layanan terhadap peserta JKN. Penelitian
juga sempat dilakukan terhadap implementasi kapitasi
khusus. “Dalam melakukan berbagai penelitian itu kami
menggunakan data sekunder dari BPJS Kesehatan,” kata
Yulita kepada Media Info BPJS Kesehatan belum lama
ini di Jakarta.
Penelitian lain yang pernah dikerjakan Yulita dengan
menggunakan data BPJS Kesehatan terkait rujukan
berjenjang. Dalam penelitian itu Yulita mengukur
efektivitas pelaksanaan rujukan berjenjang karena ada
kasus dimana tingkat rujukan di Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) cenderung meningkat.
Dari hasil penelitian itu disimpulkan kebijakan ini perlu
disempurnakan.
Yulita berpendapat data dan informasi yang dihimpun
BPJS Kesehatan sangat besar data sampel yang ada
sekitar 1,6 juta. Jika data ini dapat dimanfaatkan dengan
baik, maka dapat melihat potret pelaksanaan JKN-KIS.
Selain itu bisa juga digunakan untuk menelusuri apa
tantangan yang dihadapi program JKN-KIS misalnya
pemasukan yang diperoleh belum maksimal sehingga
ada potensi defisit. “Data BPJS Kesehatan ini sangat
kaya, jika dimanfaatkan dengan baik kita bisa melihat apa
yang terjadi dalam program JKN,” ujarnya.
Yulita berharap ke depan kualitas data sampel BPJS
Kesehatan terus diperbaiki. Saat ini data yang bisa
diakses hanya untuk periode 2015-2016. Mengingat
perkembangan program JKN sangat cepat, begitu pula
dengan regulasinya, akan lebih baik jika data sampel
yang bisa diakses merupakan data terbaru. Misalnya,
data periode 2017-2018.
Semakin baru data yang diberikan menurut Yulita para
peneliti atau pihak yang menggunakan data itu akan
sangat terbantu. Kesimpulan dari hasil analisa dan
penelitian yang menggunakan data terbaru itu bakal lebih
relevan dengan kondisi terkini program JKN-KIS.
Sebagai informasi, untuk saat ini data sampel yang
dirilis BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis
data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan
periode 2015-2016. Pembentukan data sampel ini untuk
memudahkan akses dan analisis data oleh masyarakat,
dapat digunakan juga untuk proses analisis guna
menghasilkan rekomendasi kebijakan.
Data sampel itu terdiri dari 11 variable yang bisa diolah,
meliiputi 15 variabel kepesertaan, 23 variabel pelayanan
kapitasi FKTP, 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP,
dan 53 variabel pelayanan FKRTL yang saling terhubung
melalui variabel nomor peserta.
Untuk mengakses data sampel tersebut, masyarakat
bisa mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan.
Pemohon harus melampirkan surat pengantar dari
instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta
integritas, proposal penelitian, dan salinan identitas diri.
Setelah menerima berkas pemohon BPJS Kesehatan
melakukan verifikasi. Jika berkas sudah lengkap, PPID
BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada
pemohon.
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 18
I N S P I R A S I
Untuk meningkatkan kualitas hidup peserta
Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) yang menderita penyakit
kronis seperti hipertensi atau diabetes
mellitus, BPJS Kesehatan bersama Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) telah mengembangkan Program
Pengelolaan Penyakit Kronis atau disingkat Prolanis.
Dalam program tersebut, layanan yang dihadirkan FKTP
cukup beragam, contohnya layanan antar obat yang
dikembangkan oleh Puskesmas Turikale di Kabupaten
Maros, Sulawesi Selatan.
Apoteker Puskesmas Turikale, Tina Novita menyampaikan,
layanan tersebut sudah dihadirkan sejak 2016 karena
dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran minum
obat pada sebagian pasien Prolanis.
"Pasien penyakit kronis ini kan harus rutin minum obat
yang diambil setiap bulan. Tetapi dalam prakteknya, ada
saja yang tidak disiplin minum obat dan jarang kontrol
ke puskesmas. Karena badannya sudah enakan, mereka
merasa penyakitnya itu sudah sembuh. Padahal kan
penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes tidak
boleh berhenti minum obat," kata Tina Novita.
Lantaran kualitas hidup pasien penyakit kronis sangat
bergantung pada obat dan juga gaya hidup, Puskesmas
Turikale kemudian menghadirkan layanan antar obat ke
rumah pasien, sekaligus memberikan edukasi kepada
keluarga pasien perihal cara merawat pasien penyakit
Puskesmas Turikale Di Kabupaten Maros Terapkan Layanan Antar Obat
kronis. Saat ini ada sekitar 300 peserta Program JKN-KIS
di Puskesmas Turikale yang menjadi peserta Prolanis.
"Selain kurangnya pemahaman tentang penanganan
penyakit kronis, alasan pasien tidak ambil obat bisa
juga karena tidak ada yang mengantarkan, atau kondisi
penyakitnya memang sedang parah. Kebetulan di sini
banyak pasien Prolanis yang sudah manula dan tidak
lagi tinggal bersama anak mereka, tidak ada yang bisa
dimintai tolong," ujar Tina.
Karena Puskesmas Turikale membawahi tujuh
kecamatan, layanan antar obat untuk pasien penyakit
kronis ini diberikan secara merata ke setiap kecamatan.
Dalam sebulan, biasanya ada tujuh hingga 10 pasien yang
mendapatkan layanan tersebut.
"Karena keterbatasan SDM untuk mengantar obat, kami
juga bisa titip ke tetangga pasien yang kebetulan berobat.
Tetapi kalau memang tidak ada yang bisa dititipkan,
kami sendiri yang akan mengantarkan sambil diedukasi,
supaya di bulan-bulan berikutnya mereka mau kontrol
dan ambil obat sendiri," ujar Tina.
Selain layanan antara obat, Puskesmas Turikale juga
rutin mengadakan kegiatan senam sehat untuk pasien
Prolanis setiap hari Jumat. Dalam kegiatan tersebut,
selain disediakan sarapan bubur Manado secara gratis,
dokter di Puskesmas Turikale secara bergantian juga
memberikan edukasi penerapan gaya hidup sehat untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien Prolanis.
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 19
P E R S E P S I
Ada sebagian masyarakat yang menganggap
pelayanan kesehatan di luar negeri relatif lebih
baik, begitu pula dengan cara pengobatannya.
Oleh karenanya ada kalangan yang bertanya
kenapa program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak menjamin pelayanan
kesehatan dan pengobatan ke luar negeri?
Konstitusi mengamanatkan setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
yang bermartabat.
Selaras itu terkait kesejahteraan sosial konstitusi
memerintahkan negara untuk mengembangkan sistem
jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan. Oleh karenanya negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Untuk menjalankan amanat konstitusi itu pemerintah
dan DPR telah menerbitkan sejumlah regulasi antara lain
UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN). Beleid ini menjelaskan program jaminan
kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan
kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan.
Sebagaimana pasal 19 UU SJSN yang menjelaskan
program Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara
nasional, maka pelayanan, pengobatan dan penjaminan
manfaat hanya berlaku di wilayah Indonesia. Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS) tidak menjamin pelayanan di luar wilayah
Indonesia karena regulasi yang ada tidak memberi
kewenangan bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan
penjaminan tersebut.
Selaras itu pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) No.82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur
sejumlah pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN-
KIS. Dari 21 jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin
itu salah satunya pelayanan kesehatan yang dilakukan di
luar negeri.
Program JKN-KIS juga tidak menjamin pelayanan
kesehatan bagi peserta yang tinggal di luar negeri.
Oleh karena itu pasal 37 Perpres No.82 Tahun 2018
membolehkan peserta JKN-KIS yang tinggal di luar
negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan
kepesertaannya untuk sementara. Tapi penghentian
kepesertaan ini tidak berlaku bagi peserta kategori
pekerja penerima upah (PPU) yang masih mendapat gaji
di Indonesia.
Kenapa JKN-KIS Tidak Menjamin Pengobatan ke Luar Negeri?
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 20
S E H A T & G A Y A H I D U P
Mengapa minum obat harus sampai habis?
Pertanyaan ini seringkali dilontarkan
manakala seseorang merasa sudah
sembuh, tetapi obat yang diberikan dokter
belum habis. Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar
penggunaan obat yang muncul dari ketidakpahaman.
Obat berbeda dengan makanan meskipun sama-sama
masuk dalam tubuh kita. Ada efek yang diharapkan, yaitu
khasiat (efikasi), dan juga efek yang tidak diharapkan,
yaitu efek samping. Obat akan berkhasiat bila digunakan
dengan tepat dan bijak.
Sayangnya, sebagian dari kita seringkali buat kesalahan
dalam menggunakan obat. Peraturan minum obat sering
kita langgar. Apa saja itu? Pertama, berhenti minum obat.
Merasa diri sudah sembuh, lalu berhenti minum obat.
Padahal dosis yang diberikan telah diperhitungkan untuk
membunuh bakteri atau mencegah perburukan penyakit
tertentu.
Apabila obat tidak dihabiskan, maka bakteri di dalam
tubuh yang harusnya mati akan tetap hidup, bahkan
tidak kebal terhadap pengobatan berikutnya. Yang
sering terjadi adalah obat antibiotik. Obat antibiotik
yang tidak dihabiskan sesuai resep dokter membuat
bakteri dalam tubuh menjadi lebih kuat, dan akan
sulit dilawan. Resistensi antibiotik sekarang ini makin
mengkhawatirkan karena penggunaan yang tidak tepat.
Kedua, minum obat sisa. Obat dari dokter yang
seharusnya dihabiskan, malah disimpan buat stok untuk
sakit berikutnya. Perilaku buruk ini masih dilakukan
sebagian orang. Bukan hanya obat resep dokter, pada
obat yang dibeli sendiri untuk penyakit ringan seperti
obat sakit kepala, nyeri otot, mual dan flu pun demikian.
Kebiasaan ini mungkin tidak terlalu membahayakan
atau berakibat fatal, tapi justru tidak membantu. Karena
bisa jadi penyakit saat ini dengan penyakit sebelum
atau sesudahnya berbeda, hanya saja gejalanya mirip.
Percuma, karena obat sisa tersebut tidak mempan.
Minum Obat Harus Sampai Habis ?MENGAPA
INFO BPJS KESEHATANEDISI 72 21
SEHAT & GAYA HIDUP
Ketiga, minum obat orang lain. Mungkin karena alasan
berhemat atau sulit akses fasilitas pelayanan, obat yang
pernah digunakan seorang penderita diberikan kepada
penderita lain. Kesalahan ini biasanya dilakukan ketika
ada anggota keluarga yang lebih dulu sakit dengan gejala
yang mirip. Ini keliru besar. Meski gejala penyakitnya
sama, riwayat medis dan kemungkinan alergi tiap individu
itu berbeda. Efek yang ditimbulkan pun jadinya berbeda.
Bukannya sembuh, penderita kedua yang menggunakan
obat dari penderita pertama bisa jadi menyebabkan
dampak buruk lainnya. Karenanya tidak dianjurkan minum
obat orang lain walaupun gejala penyakit yang dirasakan
mirip.
Keempat, menambah dan mengurangi dosis. Dokter
telah mengatur dosis obat agar sesuai dengan
kebutuhan medis pasien. Mengurangi dosis bisa
membuat khasiat obat jadi kurang efektif. Bila terus
dibiarkan malah membuat penyakit tambah parah. Obat
yang dikonsumsi belum mengurangi gejala penyakit
sesuai harapan, membuat penderita tergoda untuk
menambah dosis obat agar cepat sembuh. Keputusan ini
tidak disarankan. Sebab, beberapa obat yang dikonsumsi
dalam dosis tinggi dapat menyebabkan overdosis yang
membahayakan tubuh. Oleh karena itu penting untuk
tetap mematuhi aturan minum obat dari dokter.
Kelima, tidak sedikit pula masyarakat yang mengonsumsi
satu obat dengan harapan bisa. Bisanya sebagian
masyarakat mengonsumsi produk obat jenis anti-
inflamasi hormon untuk mendapatkan efek gemuk.
Namun, harus diingat bahwa efek gemuk tersebut
sebenarnya adalah efek samping obat yang disebut
oedem.
Karena efek gemuk yang terjadi adalah efek samping
obat, maka efek gemuk yang terjadi terlihat tidak
proporsional, misalnya hanya di bagian wajah. Jika
diteruskan akan berdampak negatif bagi tubuh karena
akan merembet kepada hal-hal lain, seperti penekanan
pada kelenjar adrenal yang akan mengakibatkan gangguan
pertumbuhan pada anak. Selain itu penggunaan jangka
lama dapat menyebabkan efek samping diabetes dan
osteoporesis.
Keenam, obat keperkasaan pria. Banyak terjadi salah
persepsi di mana obat ini dipahami sebagai obat kuat.
Padahal banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal
tersebut. Untuk masalah yang disebabkan oleh faktor
psikis tentunya dapat diatasi tanpa intervensi atau tanpa
penggunaan obat.
Tak kalah penting adalah sebelum konsumsi obat,
terutama obat bebas, hal pertama yang harus dilakukan
adalah mengecek nomor izin edar atau nomor registrasi
serta tanggal kadaluarsa. Obat yang tidak mencantumkan
nomor ijin edar atau nomor registrasi berarti belum
terdaftar di BPOM RI. Menggunakan obat seperti ini
beresiko tinggi, bisa saja tidak terjamin kebenaran
kandungan dan mutunya.
Cek masa kadaluarsa obat. Ini penting untuk
menghindari konsumsi obat yang sebenarnya sudah
tidak layak konsumsi. Mengonsumsi obat kadaluarsa
banyak risikonya, misalnya obat tidak bekerja optimal
atau mungkin menjadi toksik. Hal ini berbahaya terutama
untuk obat-obat jenis antibakteri, anti hipertensi, dan anti
diabetes. Obat kadaluarsa juga tidak optimal kerja karena
menurunnya kadar/potensi obat, sehingga memberikan
dampak lain seperti mengacaukan diagnosa penyakit,
menimbulkan/meningkatkan kasus resistensi antibiotik,
dan meningkatkan biaya pengobatan.
Cek nomor batch yang tercantum pada kemasan. Ini
kode yang diberikan oleh industri farmasi bersangkutan,
sehingga memudahkan dilakukan penelusuran bila
terjadi masalah pada produk obat yang beredar dipasaran
baik keamanan maupun mutunya. Memperhatikan cara
penyimpanan. Menyimpan obat sesuai dengan yang
dianjurkan berarti ikut menjaga kondisi dan keadaan obat
tersebut tetap stabil hingga masa kadaluarsa.
INFO BPJS KESEHATAN EDISI 72 22
KO N S U LTA S I
J A W A B :
J A W A B :
01
02
Katanya kalau gawat
darurat bisa langsung
ke rumah sakit. Kondisi
bagaimana yang bisa
disebut darurat?
Surabaya
Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan atau
kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Dalam keadaan gawat darurat peserta JKN-KIS dapat langsung mendapatkan
pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdekat dengan lokasi kejadian tanpa perlu surat rujukan dari Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Apabila peserta JKN-KIS pada kondisi gawat darurat datang ke FKRTL yang tidak bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan, maka peserta dapat tetap dilayani sampai dengan keadaan kondisi gawat daruratnya teratasi/stabil. Setelah keadaan
stabil, pasien JKN-KIS dapat dipindahkan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selama peserta JKN-KIS mengikuti
prosedur dan ketentuan yang berlaku, biaya pelayanan kesehatan peserta tersebut akan ditanggung BPJS Kesehatan.
Rumah sakit tempat rujukan peserta disesuaikan dengan kebutuhan medis peserta yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan
kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tersebut. Ilustrasinya, jika berdasarkan indikasi medis, peserta harus dirujuk ke rumah sakit
kelas D atau kelas C, maka peserta tersebut tidak dapat memilih dirujuk ke rumah sakit kelas B atau kelas A. Tak perlu khawatir, karena
rumah sakit kelas D atau C memiliki kompetensi yang Anda butuhkan untuk menangani kondisi Anda. Jika kondisi Anda secara medis
memerlukan penanganan khusus atau sub spesialistik, maka Anda akan dirujuk ke rumah sakit kelas B atau kelas A. Proses rujukan
berjenjang seperti ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit tertentu, sehingga tenaga medis bisa menjalankan
fungsinya dengan optimal kepada pasien JKN-KIS.
Kenapa kita tidak bisa
bebas memilih rumah sakit
untuk berobat?
Banten
