Upload
muhammadhidayatullah
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
1/10
Peluang dan Tantangan Sektor Industri menghadapiPerekonomian Global, Regional dan Nasional
Diungkapkan oleh Ir. H Airlangga Hartarto MMT, MBA dari ketua komisi 6 DPR RI dalam Rakernas P erindustrianterkait dengan UU No. 3 tentang Perindustrian, memiliki 17 isu isu penting:
1. Rencana Induk Kebijakan Industri Nasional, merupakan kebijakan yang antara lain mengatur i ndutri prioritas,
industri strategis termasuk insentif serta hilirisasi(downstream) hi ngga intermidiate industri.
2. Affirmative Action, Undang undang perindustrian merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk
memajukan se ktor inudstri secara m enyeluruh melalui perumusan yan g baik terkait penguasaan dan
pengusahaan oleh n egara s eperti rumusan industri strategis ya ng jelas d an ke tat, dengan b anyaknya inisiatif dari
pemerintah untuk masuk ke i ndustri yang swastanya tidak b ersedia. Sedangkan rumusan industri prioritas
termasuk pe nentuan IKM dimana d idalam mata rantai industri selayaknya d iharapkan menjadi ramah terhadap
lingkungan.
3. Perlu a danya ketegasan Industri Nasional harus b erpihak un tuk m endorong IKM mengingat berlakunya
perdagangan bebas seper ti AFTA, CAFTA AEC dan lain lain.
4. Pengembangan industri Strategis pe rlu a danya ketentuan ke pemilikan industri strategis kh ususnya t erhadap
pilihan jenis i ndustri strategis ya ng harus d ikuasai serta industri strategis m ana yang diberikan perlakuan khusus.
5. Daya saing nasional dan standarisasi produk industri, perlu pengaturan standarisasi, haki pemanfaatan
penggunaan teknologi yang mendukung efektitas ke giatan perindustrian dalam rangka p eningkatan standarisasi
yang berkesesuaian dengan peningkatan kerja industri, perl dibangun kesadaaran para pemangku kepentingan
bahwa tantangan peningkatan standar industri nasional adalah dalam rangka m emenuhi regulasi global.
6. Lembaga P embina S ektor Industri, mengadakan satu lembaga yan g melakukan pe mbinaan terhadap sektor
industri
7. Kawasan Industri , mencegah terpusatnya pembangunan kawasan industri hanya ditempat tertentu saja
melalui pengaturan 1 . Ketentuan tentang batasan w ilayah industri masing m asing w ilayah. 2. Ketentuan k riteria
kawasan industri. 3. Pemetaan industri pada masing masing wilayah/ kluster i ndustri.
8. Penggunaan p roduk d alam negeri dari hasil industri dalam negeri, keberpihakan p ada p roduk d alam negeri
dalam kerangka strategi industri nasional termasuk penciptaan bagi produk dalam negeri.
9. Peran BUMN dan BUMN dalam pengembangan industri , perlu dicantumkan peran dan fungsi perang BUMN
dan BUMD sebagai anchor untuk mendorong pengembangan industri nasional. mendukung dengan menurunkan
biaya ( Biaya input, transportasi, energi, kapital dan buruh) dengan melibatkan BUMN. 3. Menciptakan pasar
dalam dan luar nege ri dengan berbagai komprehensif strategi dengan menciptakan pasar bagi BUMN.
10. Menjadikan S DA sebagai modal dalam pengembangan industri, mengatur pemanfaatan SDA untuk
kepentingan industri dalam negeri ( pengendalian ekspor dan ekspor dilakukan jika kebutuhan terpenuhi)
11. Ketimpangan struktur Industri indonesia, Industri kecil sangat besar sementara industri menengah dan kecil
sangat sedikit, sehingga struktur industri Indonesia ini sangat timpang.
12. Pencegahan Deindustrialisasi, mengidentikasi faktor yan g mengancam industri nasional.
http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
2/10
13. Pengeluaran R & D, perlu ada intervensi pemerintah untu mempercepat kemajuan industri khususnya i ndustri
yang berbasisi peningkatan : 1. Faktor P roduksi, 2. Produktitas Input. Intervensi bertujuan untuk peningkatan
produktitas d an d aya saing. Peningkatan produktitas i ndustri fokus p ada daya saing. Bentuk intervensi
pemerintah : 1. Penyediaan faktor pr oduksi ( INput) 2. Public G oods s d alam Infrastruktur, pasokan Feed Stock
dan tenaga kerja serta modal (investasi) dan lain lain. 2. Mendorong peningkatan produktitas f aktor melelui :
R&D, Inovasi, Pendidikan dan Pelatihan. 2
2.Perlu adanya pendalaman teknologi melalui fasilitas inovasi dan pembiayaan yang konsisten.
14. Industri Hijau, Seluruh industri selayaknya diarahkan ramah lingkungan.
15 Industri Kreatif, UU perindustrian ini telah mengakomodasi secara intensif mengingat pada masa m endatang
berbagai cabang yang dicakup pada industri ini menjadi penentu dalam paradigm shift industri dan era
perindustrian dimasa mendatang.
16. Infant industri - Industri Lokal, perlu adanya pembedaan perlakuan terhadap industri Infant dan industri lokal.
17. Bahan Baku Industri, Perlu d iatur k etentuan tentang bahan b aku impor dan fasilitas penyediaan b ahan baku
subsitusi pengganti bahan ba ku impor mengingat penggunaan bahan baku impor pada industri indonesia m asih
tinggi, dengan menggunakan bahan b aku di buat dalam negeri melalui dorongan investasi hulu h ilir akan
meminimalisir biaya p roduksinya.
18. Komite Industri nNasional Komite ini dibutuhkan guna m endukung tujuan pembangunan industri melalui
koordinasi dan e valuasi dalam rangka p embangunan industri yang memerlukan dukungan lintas se ktor terkait
dengan pembangunan sumberdaya industri , sarana dan prasarana industri , pemberdayaan industri ,
perwilayahan industri, penanganan dan penyelamatan industri, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil
koordinasi, melakukan koordinasi kewenangan p engaturan ya ng b ersifat teknis u ntuk bidang industri tertentu
dalam rangka pembinaan pengembangan dan pengaturan industri, memberikan masukan dalam pemantauan
dan e valuasi rencanan induk industri nasional, Kebijakan industri dan ren cana k erja industri nasional.
Penulis : BPS
http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid= !5:member-news&"temid=#$$
http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699http://www.giamm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:peluang-dan-tantangan-sektor-industri-menghadapi-perekonomian-global-regional-dan-nasional&catid=105:member-news&Itemid=699
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
3/10
6 Isu Panas Industri Terkini Apr 06, 2015 - 17:51 Breaking News , Eksekutif Comments O on 6 !su "anas !n#ustri$erkini
INILAH enam (6) isu panas industri terkini yang diusung Menteri Perindustrian Saleh Husin
saat melakukan rapat kerja gabungan dengan K misi !I "P# #I di $edung Nusantara I
Senayan% &akarta% Senin (6' ' *+,)- A.ara ini dihadiri Menteri Perdagangan #ahmat $ bel%
Menteri K perasi dan /KM AA$N Puspay ga% Menteri 0/MN #ini M S emarn % Kepala
0KPM 1ranky Sibarani% dan Kepala 0SN 0ambang Prasetya-
Menperin memaparkan isi2isu terkait industri dalam negeri% antara lain Penguatan Industri
$ula 0erbasis 3ebu% Pembangunan Ka4asan 5k n mi Khusus (K5K)% Kebijakan Menghadapi
M5A terutama Kebijakan IKM dan Kebijakan Penanaman M dal% Peningkatan In estasi di
dalam negeri% In estasi Pengembangan Industri Maritim% dan Per.epatan Pembuatan
Standarisasi- 0erikut penjelasannya7
1. Penguatan Industri Gula Berbasis Tebu$ula merupakan salah satu bahan pangan kebutuhan p k k masyarakat dan sesuai // N -
http://citraindonesia.com/topik/breaking-news/http://citraindonesia.com/topik/eksekutif/http://citraindonesia.com/topik/breaking-news/http://citraindonesia.com/topik/eksekutif/
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
4/10
+8 tentang Pangan% Pemerintah dan Pemda bertanggung ja4ab menjamin ketersediaannya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat se.ara berkesinambungan- 9leh karena itu%
Kementerian Perindustrian terus berupaya mend r ng pengembangan industri gula
nasi nal- Hingga saat ini% kebutuhan gula nasi nal diperkirakan men.apai ,%: juta t n terdiri
dari %8 juta t n $ula Kristal Putih ($KP) untuk k nsumsi langsung masyarakat dan %; juta
t n $ula Kristal #a kus Industri Peng lahan Kelapa
Sa4it% Industri Peng lahan Karet% Pupuk dan Aneka Industri% L gistik% dan Pari4isata@ ( ) K5K
3anjung Api2Api di Sumatera Selatan dengan > kus Industri Peng lahan Karet% Industri
Peng lahan Sa4it% dan Industri Petr kimia@ ( ) K5K 3anjung Lesung di 0anten dengan > kusSekt r Pari4isata@ ( ) K5K Mandalika di N30 dengan > kus Sekt r Pari4isata@ (,) K5K Palu di
Sula4esi 3engah dengan > kus Industri Manu>aktur Industri Agr 0erbasis Kaka % Karet%
#umput Laut dan # tan% Industri Peng lahan Nikel% 0iji 0esi% 5mas dan L gistik@ (6) K5K
Mal y 0atuta 3rans Kalimantan (M03K) di Kalimantan 3imur dengan > kus Industri Kelapa
Sa4it dan L gistik@ (:) K5K 0itung di Sula4esi /tara dengan > kus Industri Peng lahan
Perikanan% Industri 0erbasis Kelapa dan 3anaman 9bat% Aneka Industri% dan L gistik@ serta
(8) K5K M r tai di Maluku /tara dengan > kus Pari4isata% Industri Peng lahan Perikanan%
0isnis dan L gistik-
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
5/10
. Kebi!akan dalam menghada"i #E$ terutama kebi!akan IK# dan
kebi!akan "enanaman modal
Menperin menegaskan% > kus Penguatan Sekt r IKM melalui Implementasi Strategi 9>ensi>
dilakukan melalui beberapa pr gram pelaksanaan% diantaranya antara lain7 (+)
#estrukturisasi mesin'peralatan IKM@ ( ) Penumbuhan pengembangan ke4irausahaan IKM
melalui pelatihan Cirausaha baru@ ( ) Pr gram beasis4a dan k ntrak kerja 3PL IKM "
bidang IKM dan ke4irausahaan@ ( ) Pengembangan klaster IKM di Kabupaten'K ta@ (,)
Pembinaan IKM melalui pendekatan 9!9P di 6 sentra di ,, Kab'K ta@ (6) 1asilitasi Hak
Kekayaan Intelektual (Hak Dipta% Merek% "esain Industri dan Paten)@ (:) 1asilitasi penyusunan
#SNI% SNI Cajib (3ekstil dan Mainan Anak) dan SNI Sukarela% serta >asilitasi penerapan SNI@
dan (8) 1asilitasi akses perm dalan bagi IKM melalui Kredit /saha #akyat% Pr gram
Kemitraan 0ina Lingkungan (PK0L)% M dal !entura dan D rp rate Ser i.e > #esp nsibility
(DS#)-
%. Peningkatan In&estasi di 'alam egeri
Nilai in estasi PM"N pada tahun *+ sebesar #p ,;%* triliun atau meningkat +,% := dari
peri de yang sama tahun *+ dan memberikan k ntribusi sebesar :%8= dari t tal
in estasi PM"N tahun *+ - Nilai in estasi PMA men.apai /S" + %* milyar atau menurun
+8% = dan memberikan k ntribusi sebesar ,%6 = dari t tal in estasi PMA-
Menperin menegaskan% dalam upaya meningkatkan in estasi di sekt r industri% Pemerintah
telah memberikan beberapa >asilitas berupa 3aB H liday% 3aB All 4an.e dan Pembebasan
0ea Masuk Penanaman M dal-
. In&estasi *ntuk Pengembangan Industri #aritim
Menperin mengatakan% jenis in estasi luar negeri yang diharapkan7 (+) In estasi galangan
kapal baru diatas *%*** "C3 dalam rangka peningkatan kapasitas terpasang nasi nal- ( )
In estasi dibidang k mp nen kapal berupa pembangunan >asilitas pr duksi baru maupun
j int in estment dengan industri k mp nen dalam negeri@ ( ) Kerjasama teknis (te.hni.al
. perati n) pembangunan kapal2kapal di atas ,*%*** "C3-
Sementara itu% >asilitas aatkan leh in est r7 (+) 0ea Masuk"itanggung Pemerintah (0M"3P) untuk imp r k mp nen kapal@ ( ) 1asilitas asilitas
PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipunggut- Meskipun >asilitas tetap diberikan hanya
kepada pengguna armada kapal% namun galangan kapal dapat menikmati >asilitas ini
dengan dapat mengkreditkan pajak masukan@ ( ) 1asilitas pajak penghasilan untuk
penanaman m dal di bidang Ebidang usaha tertentu dan'atau di daerah2daerah tertentu-
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
6/10
6. Per+e"atan Pembuatan ,tandarisasi
Pengembangan standardisasi industri dalam menghadapi Masyarakat 5k n mi AS5AN
(M5A) 3ahun *+, adalah sebagai berikut7 (+) Penyusunan +** #an.angan SNI sesuai arah
kebijakan industri@ ( ) Pemberlakuan SNI se.ara 4ajib diren.anakan untuk 6 SNI antara
lain7 handph ne% lampu L5"% mie instan% dan k mp nen t m ti>@ ( ) Pr ses penunjukan
LPK terhadap 6 LSPr dan 8 Lab rat rium penguji dalam mendukung pemberlakuan 6
SNI se.ara 4ajib@ dan ( ) Peningkatan kemampuan S"M penilaian kesesesuaian dan
penga4as untuk ** rang-
&akarta% 6 April *+,
Kepala Pusat K munikasi Publik Kemenperin
Hart n
http://citraindonesia.com/#-isu-panas-industri-terkini/
http://citraindonesia.com/6-isu-panas-industri-terkini/http://citraindonesia.com/6-isu-panas-industri-terkini/
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
7/10
okowi 'inta ().!!! *eraturan +ihapusDec 08, 2015 - 12:37 Breaking News , Industri 0
Presiden RI J k !id d , "# t : isti$ewa%
B&'&R, (I)R*IND&N+ I* (&.- Presiden J k wi $e$inta se/uru ke$enterian$eng a us 2 000 aturan dan regu/asi ang $e$4atasi gerak e$erinta da/a$$e/aksanakan r gra$n a
Da/a$ e$4ukaan ra at ka4inet ari urna, Presiden J k wi $engatakan saat ini ada 2 000regu/asi ang $eng a$4at gerak e$erinta da/a$ $enca ai target ang te/a diteta kan
ntuk itu, se/uru ke$enterian arus $eng a us aturan terse4ut, agar da at 4ergerak /e4ice at
6 a a dengar ada aturan dan regu/asi se4an ak 2 000, 4aik 4eru a Per res, PP, dan Per$enang arus i/ang $ini$a/ se aru di setia ke$enterian ada ta un de an, katan a di
Istana B g r, Jawa Barat, e/asa "8 12 2015%
Presiden $enuturkan 2 000 aturan terse4ut te/a $e$4atasi gerak e$erinta, se ingga tidak
9/eksi4e/ da/a$ $en a/ankan tugasn a Pada a/, e$erinta saat ini arus 4ergerak ce at dan$e/akukan / $ atan untuk $erea/isasikan r gra$
http://citraindonesia.com/topik/breaking-news/http://citraindonesia.com/topik/ekuin/industri/http://citraindonesia.com/jokowi-minta-42-000-peraturan-dihapus/#respondhttp://citraindonesia.com/topik/breaking-news/http://citraindonesia.com/topik/ekuin/industri/http://citraindonesia.com/jokowi-minta-42-000-peraturan-dihapus/#respond
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
8/10
.enurutn a, se/uru ke$enterian arus $engu$ u/kan se/uru aturan dan regu/asi ang$eng a$4at untuk segera $eng a us dan $ere;isin a
6
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
9/10
encana *residen oko idodo menghapus pers aratan 0enaga 1er,a 2sing anghendak beker,a di "ndonesia mahir berbahasa "ndonesia dinilai telah melanggar4o.)( 0ahun )!!$ tentang endera6 ahasa6 dan 7ambang 4egara serta 7agu1ebangsaan. 8e,umlah anggota +* mengkritik terobosan okowi dengan dalihinvestasi itu.
9*emerintah melanggar 4o.)( 0ahun )!!$ tentang endera6 ahasa6 dan7ambang 4egara serta 7agu 1ebangsaan6 u,ar 1etua 1omisi "; +ede edung +* 6 8enin )(/@A. +ede berpandangan6 4o.)( 0ahun )!!$ mewa,ibkan bahasa "ndonesia digunakandalam kontrak ker,a di perusahaan negara6 swasta dan lainn a. *enghapusan s aratkewa,iban berbahasa "ndonesia terhadap 0enaga 1er,a 2sing 012A berdampak padatenaga ker,a "ndonesia di dalam negeri. 0entu sa,a 01" tak sa,a bersaing dengansesama warga negara6 namun ,uga dengan 012. +engan demikian6 lapanganpeker,aan kian sempit. *olitisi *artai +emokrat itu mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalammenerapkankan *eraturan 'enteri 0enaga 1er,a *ermenakerA 4o. # 0ahun )! 5 tentang 0ata Bara *engunaan 0enaga 1er,a 2sing 012A. 'eski aturan *ermenaker ituhasil revisi atas *ermenaker 4o. ) 0ahun )! 36 bukan berarti tidak dapat direvisi.'enurutn a6 aturan tersebut tetap dapat dilakukan revisi. 'akan a6 1omisi ";berencana akan memanggil pemerintah melalui 'anaker untuk dimintakanpen,elasan. 90entu kita akan meminta pen,elasan6 u,arn a. 2nggota 1omisi "; obert ouw menilai langkah okowi dinilai tidak sesuai dengankonsep 0risakti ung 1arno ang selama ini digadang-gadangkan se,ak *ilpres hinggakini. "a berpandangan penghapusan s arat kewa,iban berbahasa "ndonesia bagi 012telah merendahkan bangsa. 1arena itulah oberth berharap pemerintah merevisiaturan ang dapat merugian bangsa "ndonesia dari segala aspek6 mulaiekonomi6politik dan buda a. 2nggota 1omisi "; lainn a6 ieke + ah *italoka menilai kewa,iban berbahasa"ndonesia terhadap 012 diatur dalam *ermenakertrans 4o. ) 0ahun )! 3. 1etentuantersebut dinilai mampu mempercepat alih ilmu dan teknologi dari 012 ke tenagaker,a dalam negeri. 8elain itu meminimalisir benturan buda a akibat kendalabahasa. 8a angn a6 aturan tersebut6 kata ieke6 tidak terimplementasi dengan baik.
98ehingga bisa dipastikan ma oritas 012 bahkan tidak tahu ada aturan tersebut.8alah satu contoh marakn a 012 asal 0iongkok ang masuk ke "ndonesia6 ,angankankemampuan bahasa6 kedatangann a pun sebagian melalui ,alur dan prosedurilegal6 u,arn a. Cakta di lapangan6 pesoalan industri di "ndonesia tak kun,ung teratasi. "aberpandangan persoalan masukn a investasi dapat dipastikan bukan karena aturantentang kewa,iban berbahasa "ndonesia. 8ebalikn a6 ,ustru aturan kewa,ibanberbahasa "ndonesia bagi 012 mesti dipertahankan. 8a angn a6 *ermenaker4o. #/)! 5 ,ustru tidak mengharuskan 012 menguasai bahasa "ndonesia.
*olitisi *artai +emokrasi "ndonesia *er,uangan *+"*A itu mendesak agar pemerintah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/nprt/lt51ee13859de12/uu-no-24-tahun-2009-bendera,-bahasa,-dan-lambang-negara,-serta-lagu-kebangsaanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/nprt/lt51ee13859de12/uu-no-24-tahun-2009-bendera,-bahasa,-dan-lambang-negara,-serta-lagu-kebangsaanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559a1809ad3f8/node/192/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-16-tahun-2015-tata-cara-penggunaan-tenaga-kerja-asinghttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/nprt/lt51ee13859de12/uu-no-24-tahun-2009-bendera,-bahasa,-dan-lambang-negara,-serta-lagu-kebangsaanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/nprt/lt51ee13859de12/uu-no-24-tahun-2009-bendera,-bahasa,-dan-lambang-negara,-serta-lagu-kebangsaanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559a1809ad3f8/node/192/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-16-tahun-2015-tata-cara-penggunaan-tenaga-kerja-asing
8/16/2019 Peluang Dan Tantangan Sektor Industri Menghadapi Perekonomian Global
10/10
merevisi *ermenaker 4o. # 0ahun )! 5. 'enurutn a6 01" sebelum berangkat kenegara penempatan6 diharuskan mendalami buda a dan bahasa negarapenempatan. 9 isa diba angkan +esember nanti seluruh tingkatan lapangan ker,a di"ndonesia disesaki 0126 bahkan termasuk peker,aan menengah ke bawah6 tanpa adaaturan ang memberi proteksi terhadap kesempatan ker,a6 alih ilmu dan teknologi
bagi rak at kita sendiri6 katan a.
'am"ak Permenaker2nggota 1omisi "; Dkk 2sokawati berpendapat6 marakn a 012 asal 0iongkok di"ndonesia merupakan dampak dari pemberlakuan *ermenaker 4o. # 0ahun )! 5
ang tidak mewa,ibkan 012 wa,ib menggunakan bahasa "ndonesia. 'akan a men,aditidak aneh ketika ban akn a 012 ang tidak dapat berbahasa "ndonesia. 9+i poin ini6 sa a melihat kebi,akan pemerintah melalui *ermenaker 4o. # 0ahun)! 5 tidak dipikirkan dampak turunan dari perubahan aturan tersebut6 u,arn a. 'enurutn a6 kemampuan bahasa "ndonesia terhadap 012 mesti men,adi s aratmutlak bagi warga asing ang beker,a di "ndonesia. 8elain menghargai harkat danmartabat ,uga marwah bangsa "ndonesia. *residen okowi seolah tidak men adariakibat penghapusan s arat kewa,iban bahasa "ndonesia bagi 012 telah men,auhkannawacita serta ,an,i pada pemilu lalu.
92palagi bila 012 tersebut adalah peker,a unskilled6 maka semakin melukai peker,alokal ang memang ma oritas berpendidikan 8+ dan 8'*. an,i seperti membuka !
,uta lapangan peker,aan bagi mas arakat "ndonesia ,ustru ang ter,adi lapanganpeker,aan untuk 0126 u,arn a. *olitisi *artai *ersatuan *embangunan ***A itu menilai *ermenaker 4o. # 0ahun)! 5 berpotensi melanggar norma 4o. 3 0ahun )!!3 tentang 1etenagaker,aan.*oin penting dalam 1etenagaker,aan adalah 012 dapat beker,a di "ndonesiadengan catatan melakukan trans er ilmu pengetahuan kepada tenaga ker,a lokal. 9 agaimana bisa melakukan alih keahlian dan tekhnologi ke peker,a domestik bilabahasa ang digunakan bahasa asaln a6 bukan bahasa "ndonesia. 8a amengingatkan pemerintah agar membuat kebi,akan ang benar-benar berpihak padarak at sendiri. 7iberalisasi peker,a ini tentu paradoksal dengan 4awacita *residen
okowi6 katan a.
obert menambahkan serbuan masukn a tenaga ker,a asing asal 0iongkok ke
"ndonesia mesti dibatasi. 8oaln a masih ban ak ,utaan rak at "ndonesia angmembutuhkan peker,aan la ak. ahkan tak sedikit tenaga ker,a di "ndonesia terkenapemutusan hubungan ker,a *E1A secara massal karena kondisi perekonomiannasional ang sedang lesu.