Upload
nguyenhuong
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PELAYANAN JAMAAH HAJI KOTA SEMARANG
TAHUN 2009(Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)
SKRIPSI
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)
DIMAS PRIYO SEMBODO
1 1 0 3 1 1 6
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010
NOTA PEMBIMBING
Lamp. : 5 (lima) eksemplarHal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada.Yth. Bapak Dekan Fakultas DakwahIAIN Walisongo Semarangdi Semarang
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya,maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i :
Nama : DIMAS PRIYO SEMBODONIM : 1103116Fak./Jur. : DAKWAH / MDJudul Skripsi : PELAYANAN JAMAAH HAJI KOTA SEMARANG
TAHUN 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang.No. 13 Tahun 2008)
Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diajukan. Demikian, atasperhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, Juli 2010
Pembimbing,Bidang Substansi Materi Bidang Metodologi dan Tata Tulis
Hj. Yuyun Affandi, Lc., M. A. Ariana Suryorini, S.E, M.M.S.I.NIP. 19600603 199203 2 002 NIP. 19770930 200501 2 002Tanggal : Juli 2010 Tanggal : Juli 2010
SKRIPSI
PELAYANAN JAMA'AH HAJI KOTA SEMARANG TAHUN 2009(Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)
Disusun Oleh
Dimas Priyo Sembodo
0313111116
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Juni 2010
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
Susunan Dewan Penguji
Ketua Dewan Penguji Sekretaris Dewan Penguji Dekan/Pembantu Dekan Pembimbing
DR. Hj. Yuyun Affandi, Lc, MA Ariana Suryorini, S.E, M.M.S.I.NIP. 19600603 199203 2 002 NIP. 19770930 200501 2 002
Penguji I Penguji II
DR. H. Awaludin Pimay, Lc, M.Ag Thohir Yuli Kusmanto, S.Sos., M.SiNIP. 19610727 200003 1 001 NIP. 19730710 199903 1 004
Pembimbing I Pembimbing II
DR. Hj. Yuyun Affandi, Lc, MA Ariana Suryorini, S.E, M.M.S.I.NIP. 19600603 199203 2 002 NIP. 19770930 200501 2 002
MOTTO
)(
Artinya : “ Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain.”(Mutafaqun Alaih)
PERSEMBAHAN
Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Penulis telah
menyelesaikan skripsi ini sebagai jawaban atas motivasi dan doa yang telah diberikan
dan skripsi ini penulis persembahkan kepada:
1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak M. Agus Salim dan Ibu Sri Ratna Herwati) yang
telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada penulis dan telah
menghabiskan waktu panjangnya dalam mengasuh dan mendidik penulis.
Semuanya tidak lain hanyalah demi keberhasilan penulis dalam meraih cita-cita.
2. Kakakku (Andi Sastra) dan adik-adikku (M. Adi Kusuma dan Bagus Romadhon)
tercinta yang telah memberi motivasi, menghibur dan mendoakan penulis.
Semoga kelak kalian mendapat kebahagiaan dan sukses dalam hidupnya.
3. Yang tercinta Romauly Am. Keb, orang yang telah sabar menunggu dan
menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiridan didalamnya tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelarkesarjanaan di perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yangdiperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernyadijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.
Semarang, Juni 2010
Penyusun
Dimas Priyo Sembodo
1 1 0 3 1 1 6
ABSTRAKSI
Dimas Priyo Sembodo : 1103116, Penelitian dengan judul “PelayananJama’ah Haji Kota Semarang Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-UndangNo. 13 Tahun 2008)”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana muatan yangterkandung dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraanIbadah Haji,mengetahui bagaimana pelayanan Jama’ah Haji yang dilakukan olehKementerian Agama Kota Semarang dilihat dari implementasi Undang-Undang No.13 Tahun 2008, mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh Kementerian AgamaKota Semarang dalam memberikan pelayanan Jama’ah Haji dilihat dari implementasiUndang-Undang No. 13 Tahun 2008 dan untuk mengetahui hal-hal apa yang harusdilakukan oleh Kementerian Agama Kota Semarang dalam rangka memperbaikipelayanan yang diberikan dilihat dari implementasi Undang-Undang No.13 Tahun2008.
Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan bagaimana kegiatanpelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya Seksi Gara Haji danUmroh dalam melayani Jama’ah Haji Kota Semarang tahun 2009. Pada tahuntersebut pemerintah memberlakukan peraturan baru yang mengatur penyelenggaraanIbadah Haji yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2008. Peraturan tersebut memuatbeberapa perubahan dalam pelaksanaan Ibadah Haji.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen Haji yangdiperoleh, pelayanan Jama’ah Haji yang dilakukan oleh Kenmenag pada tahun 2009tidak berbeda jauh dengan pelayanan tahun-tahun sebelumnya. Namun dalampelayanan tahun 2009 terdapat beberapa perubahan, khususnya dalam pelayananpengurusan paspor. Jika pada tahun-tahun sebelumnya paspor yang digunakan adalahpaspor Haji, maka mulai tahun 2009 paspor yang digunakan adalah pasporInternasional. Hal itu sempat menjadi kendala bagi Kementerian Agama KotaSemarang. Namun itu semua bisa dilaksanakan dengan baik meski masih adabeberapa kekurangan.
Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis katakan bahwa“Pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang Tahun 2009” yang dilaksanakan olehKementerian Agama Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13Tahun 2008 dengan perubahannya.
KATA PENGANTAR
Puji syukur al-hamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita dan telah
menurukan Al-qur’an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dan atas hidayah-Nya
penulis dapat menyelesakan karya ilmiyah (Skripsi) yang berjudul “Pelayanan
Jama’ah Haji Kota Semarang Tahun2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No.
13 Tahun 2008)”.
Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhamad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan
yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar strata I (S-I) di Fakultas Dakwah IAIN
Walisongo Semarang.
Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penulis menyadari bahwa tersusunnya
skripsi ini tidak terlepas dari limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan
dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. M. Zain Yusuf, MM, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo
Semarang, beserta stafnya yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam
penelitian skripsi ini.
3. DR. Hj. Yuyun Affandi, Lc; M.A selaku pembimbing I, dan Ibu Ariana
Suryorini, S.E, M.M.S.I selaku pembimbing II, yang dengan sabar,
membimbing, menasehati serta memotivasi, sehingga terselesaikannya skripsi
ini.
4. Ayah, Ibu, kakakku dan adikku serta Romauly yang telah memberikan do’a,
dorongan dan dukungan kepadaku, mereka adalah guru-guru terbaik bagiku.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah, khususnya jurusan Manajemen Dakwah
(MD), yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengalamannya selama
dibangku perkuliahan. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan dapat
bermanfaat dan menjadi bekal penulis dalam setiap pengabdian.
6. Seluruh pegawai Perpustakaan Institut dan pegawai perpustakaan Fakultas
Dakwah yang dengan sabar telah melayani peminjaman buku, sehingga
terselesaikannya skripsi ini berjalan dengan lancar.
7. H. Taufik Rahman, S.H, M.Hum selaku kepala dan seluruh staf Kantor
Kementerian Agama Kota Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu.
8. Seluruh teman–teman mahasiswa Fakultas Dakwah, khususnya angkatan 2003
jurusan Manajemen Dakwah (MD) yang turut memberi motivasi, dan do'a,
sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-temanku (Q-team) yang senantiasa memberikan dorongan meskipun
dengan cara mereka yang aneh.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi dukungan kepada penulis
saat suka maupun duka.
Harapan penulis, semoga amal baik yang telah diberikan dapat menjadi amal
jariyah dan sekaligus mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Amin.
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, baik dalam penyusunan maupun bahasanya. Karena itu penulis
mengharapkan sumbangan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca yang
budiman.
Dan hanya kepada Allah jualah penulis memohon petunjuk, semoga skripsi
ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi kita semua pada umumnya.
Semarang, Juni 2010
Penulis
Dimas Priyo Sembodo
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i
PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………………………….. ii
MOTTO ……………………………………………………...………………… iii
ABSTRAKSI ………………………………………………….………………... iv
PERSEMBAHAN ……………………………………………………………… v
PERNYATAAN ………………………………………………………………... vi
KATA PENGANTAR …………………………………………………………. vii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………… ix
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………………………. 1
B. Rumusan Masalah ………………………………………………… 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………… 7
D. Tinjauan Pustaka …………………………………………………. 8
E. Kerangka Teoritik …………………………………………………
10
F. Metode Penelitian …………………………………………………
15
G. Sistematika Penulisan Skripsi ……………………………………. 19
BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
SEMARANG
A. Sejarah Kementerian Agama Kota Semarang ……...........................
21
B. Visi Dan Misi Kementerian en Agama Kota Semarang ………......
23
C. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Semarang .. 25
StrukturOrganisasi Gara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota
Semarang ........................................................…………………… 26
D. Tugas Dan Fungsi Gara Haji dan Umroh .......................................
26
BAB III : PELAYANAN JAMA’AH HAJI KOTA SEMARANG TAHUN 2009
A. Persyaratan Haji ......……………………………………………… 28
B. Pendaftaran Haji ...................................………….………………...
29
C. Tata Cara Pengurusan Paspor ......……………...….…………….... 37
1. Pengertian Paspor ........................................................................ 37
2. Jenis Paspor ................................................................................. 37
3. Tata Cara Pengurusasn Paspor .................................................... 38
4. Mekanisme Penyelesaian Paspor Bagi Jama’ah Haji Oleh Petugas
Kementerian Agama Kab/Kota ................................................... 39
D. Pembimbingan Jama’ah Haji ........................................................... 41
E. Pemberangkatan Jama’ah Haji ........................................................ 41
F. Kepulangan Jama’ah Haji ............................................................... 42
BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2008 TERHADAP PELAYANAN JAMA’AH HAJI DI KENMENAG
KOTA SEMARANG
A. Muatan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 ..……………….….... 44
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji .......................................................... 63
C. Pelayanan Jama’ah Haji Kenmenag Kota Semarang Tahun 2009
Dilihat Dari Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008
.......................................................................................................... 65
D. Hambatan Dalam Memberikan Pelayanan Jama’ah Haji Dilihat Dari
Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 ........................ 68
E. Hal-hal Yang Harus Dilakukan Oleh Kementerian Agama Kota
Semarang Dalam Memberikan Pelayanan Jama’ah Haji Dilihat Dari
Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 ....................... 70
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………………. 72
B. Saran ..................…………………………………………………..
75
C. Penutup …………………………………………………………… 77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam merupakan agama dakwah yang senantiasa berpegang teguh pada Al
Qur’an dan Sunah. Dalam pengamalannya, Islam tidak pernah lepas dari dua hal,
yaitu rukun islam dan rukun iman. Rukun islam ada lima, dan menunaikan ibadah
haji adalah salah satu dari kelima rukun tersebut.
Haji merupakan kewajiban bagi umat islam, namun dalam hal ini wajib
hanya dikenakan kepada hamba Allah yang mampu.
Dalam upaya untuk mencapai kata mampu, islam menganjurkan untuk
bekerja. Pekerjaan manusia adalah tugas rasio (akal) dan fisik, jika manusia tidak
bekerja maka ia tidak bisa memenuhi tugas hidupnya. Manusia harus
menggunakan akalnya untuk berpikir dan manjadikan pemikiran sebagai
pedoman dalam kehidupan. Pemikiran yang negatif mengakibatkan kerugian bagi
dirinya dan orang lain. Pekerjaan merupakan sarana untuk memperoleh rezeki
dan sumber penghidupan yang layak. Dapat pula dikatakan bahwa bekerja adalah
kewajiban dan kehidupan (Mursi, 1997:8).
Setelah manusia memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka
diwajibkan baginya untuk segera berhaji. Dalam pelaksanaan ibadah haji perlu
adanya jaminan keamanan dan kenyamanan sehingga hikmah dan tujuan haji bisa
tercapai.
Berkaitan dengan masalah keamanan dan kenyamanan ibadah haji,
Kementerian Agama sebagai pihak penyelenggara harus mampu memberikan
pelayanan yang baik.
Melayani atau menolong seseorang merupakan bentuk kesadaran dan
kepeduliannya terhadap nilai kemanusiaan. Memberi pelayanan dan pertolongan
merupakan investasi yang kelak akan dipetik keuntungannya, tidak hanya di
akhirat, tetapi di duniapun juga akan merasakannya. Seseorang yang amanah
adalah orang-orang yang menjadikan dirinya sibuk untuk memberikan pelayanan.
Mereka merasa bahagia dan memiliki makna apabila hidupnya dipenuhi dengan
pelayanan. Dalam pelayanan, harus ada kesadaran diri yang kuat bahwa dia ada
karena dia melayani. Dia mempunyai harga karena mampu memberikan makna
melalui pelayanannya tersebut. Karena itu, tidaklah mungkin seseorang melayani
tanpa memperhatikan martabat dirinya dan orang lain karena justru dengan
pelayanan itu manusia ingin meningkatkan kualitas dan derajat mereka satu sama
lain. Seseorang menjadi profesional karena menyadari betapa berharganya ilmu
dan pengetahuan yang dimilikinya. Mereka tidak terperosok ke dalam bentuk
rendah diri karena manusia diciptakan secara unik.
Service (pelayanan) bukan hanya sebuah kata, melainkan memiliki makna
sebagaimana uraian berikut ini: Self Awarness and Self Esteem, menanamkan
kesadaran diri bahwa melayani merupakan bagian dari misi seorang muslim dan
karenanya harus selalu menjaga martabat diri sendiri dan orang lain. Empathy
and Enthusiasm, lakukanlah empati dan layanilah dengan penuh gairah. Sikap
yang penuh antusias akan memberikan efek batin bagi diri dan orang lain yang
dilayani. Reform and Recover, berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi, dan
selalu memperbaiki dengan cepat setiap ada keluhan atau sesuatu yang bisa
merusak pelayanan. Victory and Vision, melayani berarti ingin merebut hati dan
membawa misi untuk membangun kebahagiaan dan kemenangan bersama. Dalam
sikap melayani harus memiliki pandangan ke depan untuk melukan perbaikan dan
peningkatan mutu. Impressive and Improvement, berikanlah pelayanan yang
mengesankan dan berusahalah selalu untuk meningkatkan perbaikan pelayanan.
Care, Cooperativenss, and Communication, tunjukan perhatian yang sangat
mendalam dan kembangkanlah nilai-nilai yang mampu membuka kerja sama.
Jalinlah komunikasi sebagai jembatan emas untuk menumbuhkan sinergi dan
keterbukaan. Evaluation and Empowerment, lakukanlah penilaian, perenungan,
dan upayakanlah selalu untuk memberdayakan aset yang ada (Tasmara, 2002:96-
100).
Pribadi muslim yang profesional akan menjadikan setiap geraknya adalah
pelayanan yang berkualitas sehingga orang yang ada disekitarnya merasakan
kedamaian (Tasmara, 2002:100).
Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan haji telah
melakukan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi yang dirumuskan dalam
berbagai keputusan dan peraturan-peraturan pemerintah. Ini dimaksudkan sebagai
upaya peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji. Kementerian Agama sebagai
penyelenggara haji telah berusaha dengan segala kemampuan dan fasilitas yang
dimiliki berupaya memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya agar jamaah
haji Kota Semarang dapat menunaikan ibadah dengan tertib, lancar, mudah, baik,
aman dan sempurna. Peningkatan mutu pembinaan, pelayanan dan perlindungan
terhadap calon haji antara lain melalui penyempurnaan sistem dan manajemen
penyelenggaraan haji semakin ditingkatkan sesuai dengan standar pelayanan yang
telah ada (Gara Haji&Umroh, 2007:2-3).
Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah jamaah haji terbesar
memang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Karena permasalahan
yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat menganggu jamaah untuk
melaksanakan ibadahnya. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas
pelayanan.
Dalam pelaksanaannya masih sering terdapat berbagai kekurangan,
terutama pada waktu Jamaah Haji berada di Arab Saudi. Dari berbagai media
masa memberitakan bahwa terjadi banyak ketidaknyamanan yang dapat
mengganggu proses pelaksanaan ibadah Haji. Dimulai dari tragedi kelaparan
Jamaah Haji Indonesia, robohnya penginapan atau pemondokan Jamaah,
permasalahan transportasi hingga yang terbaru permasalahan penggunaan paspor
hijau. Berbagai permasalahan tersebut ternyata mengganggu proses peribadatan
hingga membuat Jamaah merasa tidak nyaman dan mengakibatkan tidak fokus
dalam beribadah.
Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang pernah muncul,
pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan yang khusus
mengatur penyelenggaraan ibadah Haji. Undang-undang tersebut adalah Undang-
undang No. 13 Tahun 2008. Undang-undang ini merupakan peraturan yang
menyempurnakan peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Undang-
undang No. 17 Tahun 1999.
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2009 merupakan penyelenggaraan
Ibadah Haji yang pertama kali menggunakan UU. No. 13 Tahun 2008 sebagai
dasar pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji Kementerian Agama harus
mengacu pada undang-undang terkait. Peraturan-peraturan yang mengatur segala
bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dimulai
dari pendaftaran jamaah, pembimbingan manasik haji, pelayanan akomodasi,
konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, hingga selama
pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal-hal tersebut telah diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008. Undang-undang ini
khusus mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Kementerian Agama Kota Semarang sebagai penyelenggara ibadah haji
khususnya di wilayah Kota Semarang telah melaksanakan penyelenggaraan
Ibadah Haji tahun 2009. Dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan
Undang-undang yang telah ditetapkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian
yang berjudul “Pelayanan Jamaah Haji Kota Semarang Tahun 2009 (Analisis
Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan inti permasalahan
penelitian ini, yaitu :
1. Apa muatan yang terkandung dalam UU No. 13 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah pelayanan Jamaah Haji Kenmenag Kota Semarang Tahun
2009 dilihat dari implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008?
3. Apa hambatan yang dihadapi Kenmenag Kota Semarang dalam
memberikan pelayanan Jamaah Haji dilihat dari implementasi Undang-
Undang No. 13 Tahun 2008?
4. Apa yang semestinya dilakukan oleh Kenmenag Kota Semarang dalam
memberikan pelayanan Jamaah Haji dilihat dari implementasi Undang-
Undang No. 13 Tahun 2008?
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah :
a.Untuk mengetahui muatan yang terkandung dalam UU No. 13 Tahun
2008.
b. Untuk mengetahui pelayanan Jamaah Haji Kenmenag Kota
Semarang Tahun 2009 dilihat dari implementasi Undang-Undang
No. 13 Tahun 2008.
c.Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kenmenag Kota
Semarang dalam memberikan pelayanan Jamaah Haji dilihat dari
implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008.
d. Untuk mengetahui yang semestinya dilakukan oleh Kenmenag Kota
Semarang dalam memberikan pelayanan Jamaah Haji dilihat dari
implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008
2. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini sebagai berikut :
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu
pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia khususnya
yang berhubungan dengan masalah pelayanan jamaah haji di wilayah
Kenmenag Kota Semarang.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan
masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Penyelenggara
Haji dan Umroh Kota Semarang sehingga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan haji.
D. Tinjauan Pustaka
Untuk menghindari kesamaan pembahasan karangan orang lain, maka
penulis mencoba menampilkan beberapa skripsi yang telah dibuat oleh para
penulis lain, yang berkaitan dengan judul skripsi :
.Achmad Nidjam (2004), “Manajemen Haji (Study kasus dan telaah
Implementasi Knowledge Workers)” menyatakan tentang gambaran umum
perhajian dengan menitik beratkan pada penerapan kualitas pelayanan prima yang
seharusnya diberikan kepada masyarakat, lebih khusus lagi kepada masyarakat
perhajian dengan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu
pengetahuan (knowledge workers). Disini pelayanan dijadikan prioritas utama
dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga memerlukan kualitas pelayanan
yang memuaskan bagi jama’ah haji.
Kukuh Prasetyo (2008), Pengaruh Lokasi, Promosi dan Pelayanan
Terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Candi Baru Semarang . Penelitian ini
menjelaskan pengaruh lokasi, promosi dan pelayanan teradap kepuasan konsumen
Hotel Candi Baru Semarang. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan
pengaruh pelayanan sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi kepuasan
konsumen di Hotel Candi Baru Semarang.
Ludfi Maharani (2009), “Pengaruh Kualitas Pelayanan Haji Mandiri
Terhadap Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2007 Kota Semarang”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan haji mandiri, mengetahui tingkat
kepuasan jamaah haji mandiri tahun 2007, dan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh kualitas pelayanan haji mandiri terhadap kepuasan jamaah haji tahun
2007 Kota Semarang.
Sedangkan penelitian yang akan peneliti ajukan adalah “PELAYANAN
JAMAAH HAJI KOTA SEMARANG TAHUN 2009 (Analisis Pelaksanaan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)”. Penelitian ini ingin menyampaikan
apakah Kenmenag Kota Semarang dalam pelaksanaan pelayanan jamaah haji
sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2008 sebagai dasar acuan ataukah masih
ada hal-hal yang manjadi hambatan dalam menerapkan UU tersebut. Dari
penelitian tersebut maka dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan peneliti
ajukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
E. Kerangka Teoritik
PELAYANAN
Service (pelayanan) bukan hanya sebuah kata, melainkan memiliki makna
sebagaimana uraian berikut ini: Self Awarness and Self Esteem, menanamkan
kesadaran diri bahwa melayani merupakan bagian dari misi seorang muslim dan
karenanya harus selalu menjaga martabat diri sendiri dan orang lain. Empathy
and Enthusiasm, lakukanlah empati dan layanilah dengan penuh gairah. Sikap
yang penuh antusias akan memberikan efek batin bagi diri dan orang lain yang
dilayani. Reform and Recover, berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi, dan
selalu memperbaiki dengan cepat setiap ada keluhan atau sesuatu yang bisa
merusak pelayanan. Victory and Vision, melayani berarti ingin merebut hati dan
membawa misi untuk membangun kebahagiaan dan kemenangan bersama. Dalam
sikap melayani harus memiliki pandangan ke depan untuk melakukan perbaikan
dan peningkatan mutu. Impressive and Improvement, berikanlah pelayanan yang
mengesankan dan berusahalah selalu untuk meningkatkan perbaikan pelayanan.
Care, Cooperativenss, and Communication, tunjukan perhatian yang sangat
mendalam dan kembangkanlah nilai-nilai yang mampu membuka kerja sama.
Jalinlah komunikasi sebagai jembatan emas untuk menumbuhkan sinergi dan
keterbukaan. Evaluation and Empowerment, lakukanlah penilaian, perenungan,
dan upayakanlah selalu untuk memberdayakan aset yang ada (Tasmara, 2002:96-
100).
Secara umum pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang cepat, jujur
dan terbuka. Pelayanan yang secara umum didambakan oleh masyarakat adalah:
§ Kemudahan dalam pengurusan kepentingan
§ Mendapatkan pelayanan wajar
§ Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih
§ Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. (Moenir. 2006:47)
Kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan.
Untuk menentukan kepuasan jamaah, kualitas pelayanan diperlukan karena
jamaah akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang
sesuai dengan yang diharapkan. Kepuasan jamaah akan terpenuhi apabila proses
penyampaian jasa kepada jamaah sesuai dengan apa yang dipersepsikan jamaah
(Umar, 2002:53).
Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2004:59) kualitas pelayanan adalah
tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Dengan demikian penyedia jasa
dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan meminimkan atau meniadakan
pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan. Kepuasan konsumen dapat
menciptakan kesetiaan dan loyalitas konsumen kepada penyedia jasa yang
memberikan kualitas memuaskan (Tjiptono, 2002:54).
JAMAAH HAJI
Jamaah Haji merupakan peserta yang mengikuti pelaksanaan Ibadah Haji.
Dalam Undang-undang No. 13 ahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Jamaah
Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah
mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan.
PELAYANAN JAMAAH HAJI KOTA SEMARANG TAHUN 2009 (Analisis
Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)
Sedangkan yang dimaksud dengan Pelayanan Jamaah Haji Kota Semarang
Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No.13 tahun 2008) adalah
suatu bentuk kegiatan melayani masyarakat dalam hal ini Jamaah Haji yang
dilakukan oleh Kenmenag Kota Semarang sebagai salah satu dari rangkaian
kegiatan penyelenggaraan ibadah Haji khususnya tahun 2009 dengan didasarkan
pada Undang-Undang No. 13 tahun 2008 sebagai pedoman dimulai dari
pendaftaran hingga pemulangan Jamaah Haji kembali ke Tanah Air agar ibadah
Haji dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan Haji tercapai.
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian
kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata atau lisan diri dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
(Moleong, 1993: 3)
Dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu penulis melakukan
penelitian dengan melakukan analisa hanya pada taraf deskripsi yaitu
menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih
mudah untuk dipahami dan disimpulkan, dan kesimpulan yang diberikan
selalu jelas dasar faktanya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan
langsung pada data yang diperoleh dan data yang dikumpulkan semata-mata
bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji
hipotesis membuat prediksi, maupun mempelajari implikasinya. (Azwar,
1999: 5)
Dalam penelitian ini peneliti ingin menyampaikan bagaimana
pelayanan jamaah haji yang dilakukan oleh Kenmenag Kota Semarang
dimulai dari pendaftaran, bimbingan manasik haji, hingga proses
pemberangkatan dan kepulangan Jama’ah apakah sudah sesuai dengan UU
No. 13 Tahun 2008 atau belum.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk
mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik yang peneliti
gunakan adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan
mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti
(Koentjoroningrat, 1990: 173).
Dalam observasi ini peneliti menggunakan pendekatan alamiah,
maksudnya observasi dilakukan tanpa adanya campur tangan sama sekali
dari pihak peneliti. Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam objek
observasi. Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibiarkan
terjadi secara ilmiah (Azwar, 2009:19).
Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang
kegiatan pelayanan jamaah haji di Kenmenag Kota Semarang.
b. Interview (wawancara)
Teknik Inteirview adalah teknik yang digunakan dengan cara
bercakap cakap, berhadapan, tanya jawab untuk mendapatkan keterangan
masalah penelitian. (Koentjoroningrat, 1994: 729)
Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah
interview bebas terpimpin artinya memberikan pertanyaan menurut
keinginan peneliti tetapi masih berpedoman pada ketentuan atau garis-
garis yang menjadi pengontrol relevan atau tidaknya interview tersebut.
(Arikunto, 1990:127).
Interview dilakukan kepada beberapa pihak, yang pertama adalah
Kepala Gara Haji dan Umroh Kenmenag Kota Semarang, kedua adalah
pegawai Gara Haji dan Umroh sebagai pelaksana pelayanan dan terakhir
perwakilan Jamaah Haji.
c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dari data-
data tertulis yang dalam pelaksanaannya untuk menyelidiki tanda-tanda
tertulis seperti: buku-buku, dokumen, majalah, satuan catatan harian,
notulen rapat dan sebagainya. (Arikunto, 2002: 200)
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan suatu data yang tidak
diperoleh dari data sebelumnya di Kantor Kenmenag Kota Semarang.
3. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk lebih praktik
untuk dibaca dan diinterprestasikan, yaitu diadakan pemisahan sesuai dengan
jenis masing-masing data dan kemudian diupayakan analisisnya. Dengan
menguraikan, menjelaskan sehingga data tersebut dapat diambil pengertian
dan kesimpulan sebagai hasil penelitian. (Surahmat, 1904: 140)
Dalam menganalisa data, peneliti menggambarkan cara berpikir
induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari peristiwa atau kejadian yang
bersifat khusus kemudian ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum.
Analisa kualitatif ini dilakukan dengan menempuh langkah yaitu
mendiskripsikan bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang
dilaksanakan oleh Kenmenag Kota Semarang.
Sedangkan untuk teknik dalam menganalisa data penulis berusaha
menganalisa unsur-unsur yang ada dalam analisis SWOT. Analisis SWOT
(Strength, Weakness, Opportunity and Threat) adalah suatu cara untuk
mempersiapkan sebuah kegiatan dengan memperkirakan dan menganalisa
bagaimana Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity
(peluang) dan Threat (hambatan).
G. Sistematika Penulisan Skripsi
Dalam Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing
bab memuat sub-sub sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi
penelitian, kerangka teoritik serta sistematika penulisan skripsi.
BAB II. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Semarang. Dalam bab
ini membahas tentang sejarah Kementerian Agama, Visi dan Misi, struktur
organisasi Kementerian Agama Kota Semarang, struktur Gara Haji dan Umroh
Kenmenag Kota Semarang, serta tugas dan fungsi Gara Haji dan Umroh.
BAB III. Pelayanan Jamaah Haji Kota Semarang Tahun 2009. Dalam bab
ini menjelaskan tentang deskripsi pelayanan Jamaah Haji Kenmenag Kota
Semarang, Pelayanan yang dimaksud dimulai dari pendaftaran hingga
pemulangan jamaah haji kembali ke tanah air.
BAB IV. Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 tahun 2008
Terhadap Pelayanan Jamaah Haji di Kenmenag Kota Semarang. Dalam bab ini
menjelaskan tentang muatan yang terkandung dalam Undang-undang No. 13
tahun 2008, pelayanan Jamaah Haji Kenmenag Kota Semarang Tahun 2009
dilihat dari implementasi Undang-undang No. 13 tahun 2008, hambatan dalam
memberikan pelayanan Jamaah Haji dilihat dari implementasi Undang-Undang
No. 13 Tahun 2008 serta apa yang semestinya dilakukan oleh Kenmenag Kota
Semarang dalam memberikan pelayanan Jamaah Haji dilihat dari implementasi
Undang-Undang No. 13 tahun 2008.
Kemudian yang terakhir BAB V. Penutup. Dalam bab ini berisikan
kesimpulan, saran dan lampiran.
BAB II
GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG
A. Sejarah Kementerian Agama Kota Semarang
Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang berada di bawah
kementrian agama. Adanya Kementerian Agama sebagai bagian dari tata
pemerintahan Negara Republik Indonesia terbentuk melalui sejarah perjuangan
yang panjang.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan jumlah kementrian yang akan
dibentuk serta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri
dari: Subarjo, Sutarjo, Kasman Singodimedjo. Dalam rapat ini Laturhari
keberatan dibentuknya kementrian agama, masalahnya siapa yang akan menjadi
menteri agama yang akan diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah
agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan Negara tidak mencampuri urusan
agama.
Setelah 3 (tiga) bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional
Indonesia Pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen
menyelenggarakan sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada tanggal 24 s/d 28 Nopember
1945 yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta utusan
KNI daerah seluruh Indonesia.
Setelah pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut maka
disampaikan pandangan umum wakil-wakil KNI daerah, wakil KNI, karesidenan
Banyumas yang terdiri dari KH. Abu Dardiri dan M. Soekoso Wiejo Saputro
dengan juru bicara KH. Saleh Suaidi mengajukan usul: “Supaya dalam Negara
Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya
diambilkan kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi
hendaknya didirikan kementrian agama yang khusus dan tersendiri” (DEPAG RI,
2004: 15).
Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari
para anggota BpKNIP (semacam MPR saat itu) dan juga mendapatkan dukungan
penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Muh. Nasir,
Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo. Dengan diterimanya
usul tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut merupaka suatu
consensus yang membuktikan bahwa adanya Kementerian Agama di Negara
Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.
Adanya Kementerian Agama RI merupakan bukti bahwa Indonesia
bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila ke 1 Pancasila dan
ketentuan pasal 29 UUD 1945 dan motivasi departemen agama selain merupakan
ciri masyarakat Indonesia yang religius, juga untuk menampung, menyalurkan
aspirasi keagamaan, mengembangkan sekaligus membina umat beragama di
Indonesia.
Berdirinya kementrian agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan
pemerintah nomor: I/SD, tanggal, 3 Januari 1946 bertepatan tanggal, 24
Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rosyidi,
BA (Prof. Dr. KH. Rosyidi terakhir sampai meninggal dunia sebagai guru besar
hukum islam pada Universitas Indonesia). Untuk pegangan lebih lanjut telah
dikeluarkan oleh menteri agama nomor 6 tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956, yang
menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari ulang tahun Kementerian
Agama RI, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun
Kementerian Agama yang ke 34 tanggal, 3 Januari 1980, peringatan tersebut
diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bakti Departemen Agama” disingkat
“HAB DEPAG”. Nilai kunjungan para pendiri departemen yang perlu terus
dikembangkan dan diwariskan kepada generasi penerus adalah motto “Ikhlas
Beramal” yang diabadikan dalam Departemen Agama. Motto tersebut
dilatarbelakangi oleh perilaku para pemimpin dan seluruh aparat departemen
agama pada awal berdirinya yang memiliki watak, sifat dasar yang dipedomani
sebagai sistem nilai yang dihayati dalam melaksanakan tugas pekerjaan yaitu
“sederhana, ikhlas, berpandang jauh ke depan, populis dan sebagai pegawai
pejuang serta mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan”.
B. Visi dan Misi
Visi Kementerian Agama adalah:
“Menjadi nilai-nilai agama sebagai landasan moral spiritual dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
Misi Kementerian Agama adalah:
1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah
3. Meningkatkan pelayanan peradilan
4. Meningkatkan lembaga keagamaan
5. Meningkatkan umat beragama
6. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan
7. Penghargaan atas keanekaragaman keyakinan kenegaraan
C. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Semarang
KepalaKENMENAG KOTA
SEMARANGH. Taufik Rahman, SH, M. Hum
KepalaSub Bag. TU
H. Much. Sapari, S. Ag
1. Kasi Zakat WakafDra. Chumairoh
2. Kasi Bimas KristenTentrem, S. Th
3. Kasi Bimas KatolikEmanuel Bambang
Widyanarko, SS
Kasi PenamasDrs. AhmadZainuddin
Kasi PekapontrenH. Azhar Wibowo, SH,
M.Pdi
Kasi MapendaH. Imron Rosyadi, S. Pdi
Kasi Gara Haji&UmrohH. Muchib Mustaqim, S. Ag
Kasi UraisDrs. H. A. Syahrudin, M. Ag
Analis KepegawaianH. Rahmad Pamudji, SH, MM
PerencanaH. Aris Kurniansyah,
SE
Pranata HumasArif Isdar Setiawan, S.
PdiIsmiyati Farida
D. Struktur Organisasi Gara Haji dan Umroh
E. Tugas dan Fungsi Gara Haji dan Umroh
1. Staf Bagian Pengelola Dana DIPA
Bagian ini mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembiayaan
untuk kegiatan operasional Gara Haji dan Umroh.
2. Staf Bagian Pendaftaran Haji
Pada bagian ini melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran Haji,
meliputi segala informasi berkaitan dengan pendaftaran, pembayaran dan
pelunasan haji.
3. Staf Bagian Bimbingan dan Penyuluhan Haji
Pada bagian ini melayani bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan
kepada jama’ah sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah Haji.
Kasi Gara Haji & UmrohH. Muchib Mustaqim, S. Ag
Staf BagianAdministrasi,Mutasi dan
Pembatalan HajiJoko Triyono
Staf BagianBimbingan dan
Penyuluhan HajiDrs. H.
Abd.Ghofur
Staf BagianPengelola Dana
DIPAIda Fatmawati
Staf BagianDokumen danSISKOHATMuwardi
Tantowi JauhariStaf Bagian
Pendaftaran HajiDiah Maharani
Bimbingan yang dilakukan sebelum ibadah haji meliputi manasik,
bimbingan kesehatan dan kewanitaan. Sedangkan penyuluhan yang dilakukan
sesudah melaksanakan ibadah Haji meliputi kegiatan pengajian, dan
perkumpulan rutin Haji Kota Semarang.
4. Staf Bagian Administrasi, Mutasi dan Pembatalan Haji
Pada bagian ini melayani segala hal yang berkaitan dengan administrasi.
Bagian ini juga melayani Mutasi atau perpindahan Jama’ah baik itu dari atau
ke luar daerah Kota Semarang. Pada bagian ini juga melayani permasalahan
yang berkaitan dengan pembatalan Haji.
5. Staf Bagian Dokumen dan Siskohat
Pada bagian ini melayani Jama’ah dalam hal dokumen. Hal-hal yang
berkenaan dengan dokumentasi Haji semua dikerjakan oleh bidang ini.
BAB III
PELAYANAN JAMA’AH HAJI KOTA SEMARANG
TAHUN 2009
A. Persyaratan
Pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama
sering disebut sebagai haji mandiri. Pelayanan yang ada di dalam haji mandiri
antara lain: (Depag RI, 2002: 100)
1. Persyaratan
Setiap Warga Negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Beragama Islam
b. Berdomisili di Indonesia
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Bagi calon jamaah haji wanita harus:
i Diikuti oleh suami atau mahrom yang sah
ii Tidak dalam keadaan hamil
e. Bukti setor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang
bersangkutan.
B. Pendaftaran Haji
2.1 Prosedur pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem tabungan. Yang
akan melunasi BPIH adalah sebagai berikut:
a. Calon haji memeriksakan kesehatan ke Puskesmas domisili calon
jamaah haji untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat.
b. Apabila calon jamaah haji pada waktu membuka tabungan haji
belum mengisi SPPH, maka calon jamaah haji tersebut datang ke
Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili calon jamaah haji
untuk mengisi SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang
bersangkutan dan petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
setempat.
c. Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke Kantor BPS
(Bank Penerima Setoran) BPIH tempat menyetor semula dengan
membawa buku tabungan haji dan foto berwarna ukuran 3 x 4
sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas
BPIH.
d. Kantor BPS BPIH melakukan konfirmasi calon jamaah haji sesuai
dengan data yang di entry pada saat pelunasan tabungan ke dalam
SISKOHAT BPS BPIH.
e. Calon jamaah haji melunasi BPIH sesuai dengan Keputusan
Presiden RI tantang BPIH.
f. BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima)
lembar, meliputi:
i. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp. 6.000,-
dan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk calon jamaah haji.
ii. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna
ukuran 3 x 4 untuk pemvisaan.
iii. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Kantor Kementerian
Agama Kab/Kota.
iv. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA,
diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji
masuk asrama.
v. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
g. Calon jamaah haji setelah menerima bukti setor BPIH lunas segera
mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar
bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:
i. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas domisili.
ii. Foto Copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan
aslinya.
iii. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga
(warna kuning).
iv. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak
berkaca mata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci
bagi pria) ukuran 3 x 4 sebanyak 16 lembar dan 4 x 6 sebanyak
2 lembar untuk paspor haji, SPMA dan tanda pengenal jamaah.
v. SPPH lembar kedua (warna merah muda).
h. Petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setelah menerima
kelengkapan persyaratan pendaftaran dari calon jamaah haji:
i. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
ii. Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku
agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran
yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama
Kab/Kota.
iii. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2.2 Prosedur pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem lunas adalah
sebagai berikut:
a. Calon haji memeriksakan kesehatan ke Puskesmas domisili calon
jamaah haji untuk mendapatkan Surat Keterangan sehat.
b. Calon jamaah haji datang ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
domisili calon jamaah haji untuk mengisi formulir SPPH dan
ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan
petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat.
c. Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke BPS BPIH
yang tersambung dengan SISKOHAT untuk menyetor BPIH dengan
membawa pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar untuk
ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.
d. Petugas BPS BPIH melakukann entry data calon jamaah haji ke
SISKOHAT berdasarkan SPPH.
e. Petugas BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5
(lima) lembar, meliputi:
i. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp.6.000,-
dan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk calon jamaah haji.
ii. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna
ukuran 3 x 4 untuk pemvisaan.
iii. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Kantor Kementerian
Agama Kab/Kota.
iv. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA,
diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji
masuk asrama.
v. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
f. Calon jamaah haji setelah menerima bukti setor BPIH lunas segera
mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar
bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:
i. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas domisili.
ii. Foto Copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan
aslinya.
iii. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga
(warna kuning).
iv. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak
berkaca mata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci
bagi pria) ukuran 3 x 4 sebanyak 16 lembar dan 4 x 6 sebanyak
2 lembar untuk paspor haji, SPMA dan tanda pengenal jamaah.
v. SPPH lembar kedua (warna merah muda).
g. Petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setelah menerima
kelengkapan persyaratan pendaftaran dari calon jamaah haji:
i. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
ii. Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku
agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran
yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama
Kab/Kota.
iii. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2.3 Waktu pendaftaran
a. Waktu penyetoran atau pendaftaran haji dibuka setelah diumumkan
keputusan Presiden RI tentang besarnya BPIH dilakukan pada setiap
hari kerja, yang diatur sebagai berikut:
i Indonesia Bagian Barat pukul 07.30 - 16.00 WIB
ii Indonesia Bagian Tengah pukul 08.30 - 17.00 WITA
iii Indonesia Bagian Timur pukul 09.30 - 18.00 WIT
b. Waktu menabung menyetor BPIH dibuka sepanjang tahun setiap hari
kerja sesuai dengan jam buka kas masing-masing BPS BPIH.
2.4 Mengirimkan bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) ke
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Depag RI, 2004: 5-7).
2.5 Menyusun pengelompokkan calon jamaah haji untuk dijadikan bahan
penyusunan praman kloter.
2.6 Menempelkan pasfoto calon jamaah haji pada paspor dengan ketentuan:
a. Ukuran pasfoto sesuai dengan masing-masing halaman.
b. Satu lembar pasfoto ukuran 4 x 6 ditempelkan pada kulit belakang
paspor dengan posisi sudut kanan atas.
c. Penempelan harus menggunakann lem yang kuat dan tidak
diperkenankan menggunakan steples.
2.7 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atas nama Menteri Agama
menandatangani paspor pada halaman 2 dan halaman A dengan
ketentuan:
a. Halaman 2 ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas pada sebelah
kiri tanda tangan dan mencantumkan nama jabatan, nama
penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP).
b. Halaman lampiran A ditandatangani hanya mencantumkan nama
jabatan tanpa nama penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP),
sedangkan pembubuhan stempel dinas cukup satu kali yaitu mengenai
pasfoto calon jamaah haji.
2.8 Pembubuhan cap dinas (stempel) pada paspor agar mengenai pasfoto dan
pada halaman yang ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota.
2.9 Meneliti dan mencocokan:
a. Data calon jamaah haji antara bukti setor BPIH lembar kedua (warna
merah muda) dengan data paspor haji.
b. Pasfoto pada bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda)
dengan pasfoto pada paspor haji.
c. Kelengkapan halaman lembaran paspor haji yang terdiri dari 12
halaman dengan nomor halaman 1 sampai 12 serta 12 lembar lampiran
dengan nomor halaman menggunakan alfabetis A sampai dengan L.
2.10Mengirimkan paspor kembali dan bukti setor BPIH lembar kedua (warna
merah muda) ke kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Depag
RI, 2004: 5-7).
Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Semarang, jumlah Jama’ah Haji
Kota Semarang tahun 2009 M / 1430 H adalah 2.300 orang jama’ah. Jumlah ini
terbagi atas 1.071 orang yang berjenis kelamin pria dan 1.229 orang yang
berjenis kelamin wanita. Keseluruhan dari Jama’ah tersebut kemudian dibagi ke
dalam 8 (delapan) kloter, yaitu kloter 37, 38, 46, 66, 75, 84, 87 dan 88.
Biaya yang harus dikeluarkan oleh Jama’ah Haji Kota semarang tahun 2009
adalah sebesar U$ 3,407 atau sebesar Rp. 34. 000. 000,- dengan kisaran U$ 1
sama dengan Rp. 10. 000,-.
C. Tata Cara Pengurusan Paspor
1. Pengertian Paspor
a. Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi yang
bdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat
identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar
negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Pasal 1 angka 3);
b. Paspor adalah identitas diri pribadi yang berlaku secara Internasional dan
dipergunakan untuk perjalanan antar Negara (Departemen Agama RI,
2009:9).
2. Jenis Paspor
a. Paspor Biasa
b. Paspor Diplomatik
c. Paspor Dinas
d. Paspor untuk orang asing
e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia
f. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas (Departemen Agama RI, 2009:9).
3. Tata Cara Pengurusan Paspor Jama’ah Haji
a. Jama’ah Haji datang ke kantor Imigrasi terdekat dengan membawa :
i. Fotokopi KTP
ii. Fotokopi Kartu Keluarga
iii. Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Nikah/Ijazah; Ijazah
tidak ada, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan tambahan
identitas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
setempat.
b. Permintaan penerbitan paspor biasa bagi Jama’ah Haji dapat diajukan
secara kolektif oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
domisili Jama’ah Haji kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah
kerjanya.
c. Meliputi domisili Jama’ah Haji atau di Kantor Imigrasi terdekat.
d. Bagi pemegang paspor yang akan digunakan untuk keperluan Ibadah haji
tidak dapat diambil untuk keperluan apapun.
e. Proses di Kantor Imigrasi :
i. Mengisi Formulir SPRI (PERDIM 11), nama terdiri dari 3 kata contoh
“Evi Alhudari Arbani” bila nama Jama’ah Haji tidak memiliki 3 kata,
maka dapat ditambah nama ayah dan atau kakek;
ii. Menyerahkan Surat Pengantar penerbitan paspor Jama’ah Haji dari
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan berkas nomor 1 s.d. 6
pada huruf A kepada Petugas Imigrasi di Loket Khusus untuk
pelayanan Haji;
iii. Pengambilan foto, sidik jari dan tandatangan.
iv. Paspor yang sudah diterbitkan dan diterapkan cap “Jama’ah Haji
Indonesia (Indonesian Haji)” oleh Imigrasi, kemudian diserahkan
kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai
domisili.
v. Biaya pembuatan paspor Jama’ah Haji dan petugas haji dibebankan
kepada Kementerian Agama.
vi. Bagi Jama’ah Haji yang telah memiliki paspor, dapat digunakan
apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan
terhitung sejak keberangkatan Jama’ah Haji terakhir. Paspor tersebut
diserahkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai
domosili.
f. Proses di Kantor Embarkasi :
Paspor yang sudah divisa diserahkan kepada Jama’ah Haji di Embarkasi
(Departemen Agama RI, 2009:13).
4. Mekanisme Penyelesaian Paspor bagi Jama’ah Haji oleh Petugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota
a. Database Siskohat menjadi acuan pengendalian pengurusan paspor.
b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi terdekat untuk menyusun
jadwal pengurusan paspor biasa untuk Jama’ah Haji dan petugas Haji dari
wilayah kerjanya.
c. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi untuk penempatan petugas pada Kantor Imigrasi dan
pengambilan paspor.
d. Membuat surat keterangan tambahan identitas (bila diperlukan) dengan
terlebih dahulu meneliti kebenarannya.
e. Membuat surat pengantar penerbitan paspor Jama’ah Haji.
f. Memverifikasi data antara paspor dengan bukti setor lunas, apabila
terdapat ketidaksesuaian data yang tidak merubah makna keaslian identitas
yang bersangkutan maka segera dilakukan perbaikan melalui Siskohat
sesuai aturan yang berlaku. Adapun data dasar yang berbeda sama sekali
dengan keaslian identitas (nama, nama orang tua, tempat lahir, tanggal,
bulan dan tahun kelahiran) maka akan dilakukan proses lebih lanjut sesuai
ketentuan yang berlaku.
g. Menceklis persyaratan pada lembar pengantar penerbitan paspor Jama’ah
Haji (Departemen Agama RI, 2009:17).
D. Pembimbingan Jama’ah Haji
Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, kemudian Jama’ah Haji dibagi ke
dalam beberapa kelompok atau rombongan. Kelompok inilah yang kemudian
dijadikan sebagai kelompok bimbingan.
Kelompok bimbingan atau rombongan biasanya dipimpin oleh 1 (satu) orang
ketua rombongan (karom), 1 (satu) orang pembimbing dan 1 (satu) orang tenaga
kesehatan.
Kementerian Agama Kota Semarang melakukan bimbingan sebanyak 10
kali. Dalam tiap pertemuan bimbingan, Jama’ah memperoleh beberapa materi
diantaranya bimbingan manasik haji, bimbingan peribadatan yang dilakukan
selama haji, cara-cara yang dapat memeperlancar atau mempermudah
pelaksanaan ibadah haji, bimbingan tentang kesehatan dan kewanitaan serta
bimbingan-bimbingan lain yang berkaitan dengan ibadah haji.
E. Pemberangkatan Jama’ah Haji
Pada uraian awal telah kami sampaikan bahwa Jama’ah Haji Kota Semarang
terbagi ke dalam 8 (delapan) kloter. Kloter merupakan kelompok terbang.
Kedelapan kloter tersebut adalah Kloter 37, 38, 46, 66, 75, 84, 87 dan 88.
Berikut ini adalah jadwal pemberangkatan Jama’ah Haji Kota Semarang
tahun 2009 :
i. Kloter 37 berangkat tanggal 3 November 2009
ii. Kloter 38 berangkat tanggal 4 November 2009
iii. Kloter 46 berangkat tanggal 7 November 2009
iv. Kloter 66 berangkat tanggal 14 November 2009
v. Kloter 75 berangkat tanggal 16 November 2009
vi. Kloter 84 berangkat tanggal 19 November 2009
vii. Kloter 87 dan 88 berangkat tanggal 20 November 2009.
Kedelapan kloter tersebut diberangkatkan dari Islamic Center Semarang
untuk kemudian langsung menuju Asrama Haji Dono Hudan Solo.
F. Kepulangan Jama’ah Haji
Setelah Jama’ah Haji selesai melaksanakan Ibadah Haji maka proses
pelayanan yang terakhir adalah pemulangan Jama’ah Haji kembali ke Kota
Semarang. Dari delapan kloter yang telah kami sampaikan di atas, kepulangan
Jama’ah Haji Kota Semarang juga didasarakan kepada Kloter. Berikut jadwal
kepulangan Jama’ah Haji Kota Semarang tahun 2009 :
i. Kepulangan kloter 37 berlangsung tanggal 14 Desember 2009
ii. Kepulangan kloter 38 berlangsung tanggal 14 Desember 2009
iii. Kepulangan kloter 46 berlangsung tanggal 18 Desember 2009
iv. Kepulangan kloter 66 berlangsung tanggal 25 Desember 2009
v. Kepulangan kloter 75 berlangsung tanggal 27 Desember 2009
vi. Kepulangan kloter 84 berlangsung tanggal 30 Desember 2009
vii. Kepulangan kloter 87 dan 88 berlangsung tanggal 31 Desember 2009.
BAB IVANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2008 TERHADAP PELAYANAN JAMA’AH HAJIDI KENMENAG KOTA SEMARANG
A. Muatan UU. No. 13 Tahun 2008
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga
negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu
menunaikannya;
c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen
penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar
pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan
menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan
akuntabilitas publik;
d. bahwa Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-
Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
Mengingat Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29 UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1 . Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur
hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Penyelenggaraan lbadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan
lbadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pedindungan Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah
mendaftarkan diri untuk menunaikan fbadah Haji sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan.
4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia yang selanjutnya disebut DPR,
adalah Dewan Perwakdan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI, adalah
lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap
Penyelenggaraan lbadah Haji.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah
sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan
Ibadah Haji.
9. Pembinaan lbadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan
dan pembimbingan bagi Jemaah Haji.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan
kesehatan Jemaah Haji.
11. Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang diberikan kepada Jemaah
Haji untuk menunaikan Ibadah Haji.
12. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jemaah
Haji selama di embarkasi atau di debarkasi dan di Arab Saudi.
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji
yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
I 5. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan
Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
16. Ibadah Umrah adalah umrah yang diaksanakan di luar musim Haji.
17. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang
diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya
operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak
mengikat
18. Badan Pengeloa Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah
badan untuk menghimpun, mengeloa, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.
I 9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang agama.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,
profesionalitas, dan akuntablitas dengan prinsip nirlaba.
Pasal 3
Penyelenggaraan lbadah Haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan yang sebaik-baiknya,bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat
menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 4
(1) Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah
Haji dengan syarat:
a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
b. mampu membayar BPIH.
(2) Ketentuan lebih tanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 5
Setiap Warga Negara yang akan menunaikan lbadah Haji berkewajiban sebagai
berikut
a. mendattarkan diri kepada Panitia Penyelenggara lbadah Haji kantor Departemen
Agama kabupaten/kota setempat;
b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan
c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam
Penyelenggaraan lbadah Haji.
Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah
Pasal 6
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi,
Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh
Jemaah Haji.
Bagian Ketiga
Hak Jemaah Haji
Pasal 7
Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam
menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:
a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di
perjalanan, maupun di Arab Saudi;
b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang
memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
d. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk
pelaksanaan lbadah Haji; dan
e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di
Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.
BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan lbadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan
pengawasan.
(2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan lbadah Haji merupakan
tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan
masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan lbadah Haji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat
(5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan lbadah Haji sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan keria di bawah Menteri.
(6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung
jawab KPHI.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh:
a. Menteri di tingkat pusat
b. Gubernur di tingkat provinsi;
c. Bupati/Wali Kota di tingkat kabupaten/kota dan
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.
Pasal 10
(1) Pemerintah sebagai penyelenggara lbadah Haji berkewajiban mengelola dan
melaksanakan Penyelenggaraan lbadah Haji.
(2) Pelaksana Penyelenggaraan lbadah Haji berkewajiban menyiapkan dan
menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan lbadah Haji sebagai
berikut:
a. penetapan BPIH;
b. pembinaan lbadah Haji;
c. penyediaan Akomodasi yang layak;
d. penyediaan Transportasi;
e. penyediaan konsumsi;
f. Pelayanan Kesehatan; dan/atau
g. pelayanan administrasi dan dokumen.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
Pasal 11
(1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di
daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi.
(2) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang
menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:
a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan
c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
(3) Gubernur atau bupati/waii kota dapat mengangkat petugas yang menyertai
Jemaah Haji, yang terdiri atas:
a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
(4) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional
pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan
petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Komisi Pengawas Haji Indonesia
Pasal 12
(1) KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan
pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
(2) KPHI bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) KPHI bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap
Penyelenggaraan lbadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk
penyempurnaan Penyelenggaraan lbadah Haji Indonesia.
(4) KPHI memiliki fungsi:
a. memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan lbadah
Haji Indonesia;
b. menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan
masyarakat;
c. menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan
Ibadah Haji; dan
d. merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan
operasional Penyelenggaraan lbadah Haji.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat bekerja sama dengan
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden
dan DPR paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu) tahun.
Pasal 13
KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.
Pasal 14
(1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur
masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat
Islam.
(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari
departemen/instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan lbadah Haii.
(5) KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
(6) Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggota Komisi.
PasaI 15
Masa kerja anggota KPHI dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
PasaI 16
Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah
mendapat pertimbangan DPR.
Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon anggota harus memenuhi
persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. beruisia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh
lima) tahun;
c. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan lbadah Haji;
d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
f. mampu secara rohani dan jasmani; dan
. bersedia bekerja sepenuh waktu.
Pasal 18
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanaan tugas KPHI dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan
KPHI.
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung
jawab kepada pimpinan KPHI
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Pasal 21
(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat
persetujuan DPR.
(2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya
Penyelenggaraan lbadah Haji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 22
(1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank
umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.
Pasal 23
(1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank
umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikeloia oleh Menteri
dengan mempertimbangkan nilai manfaat
(2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk
membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pasal 24
(1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:
a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan lbadah Haji; atau
b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang
sah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dan jumlah BPIH yang
dikembalikan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden
dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyelenggaraan lbadah Haji
selesai.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat sisa dimasukkan
dalam DAU.
BAB VI
PENDAFTARAN DAN KUOTA
Pasal 26
(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panita Penyelenggara Ibadah Haji
dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftran diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan
lbadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi
dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.
(2) Gubemur dapat menetapkan kuota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke dalam kuota kabupaten/kota.
(3) Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi
pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa
pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 29
(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan:
a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan
b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah
Haji.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut
biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.
Pasal 30
(1) Dalam rangka Pembinaan lbadah Haji, masyarakat dapat memberikan
bimbingan lbadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan
membentuk kelompok bimbingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VIII
KESEHATAN
Pasal 31
(1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada saat persiapan
maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri
yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh
Menteri.
BAB IX
KEIMIGRASIAN
Pasal 32
(1) Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji menggunakan Paspor
Haji yang dikeluarkan oleh Menteri.
(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani
Paspor Haji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeculaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB X
TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Transportasi
Pasal 33
(1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke
tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan
berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perhubungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 34
Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan
memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
Pasal 35
(1) Transportasi Jemaah Haii dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke
daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua
Barang Bawaan
Pasal 36
(1) Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakukan oleh Menteri Keuangan.
BAB XI
AKOMODASI
Pasal 37
(1) Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut
biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.
(2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan
memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan
Jemaah Haji beserta barang bawaannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi bagi Jemaah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XII
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
Pasal 38
(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang
membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus
yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.
(2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah
Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 39
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang
akan diberi izin oleh Menteri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah;
b. memliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji
Khusus dan
c. memliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.
Pasal 40
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya yang menggunakan
Paspor Haji;
b. memberikan bimbingan Ibadah Haji;
c. memberikan layanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan
Kesehatan secara khusus; dan
d. memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuai dengan
perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah Haji.
Pasal 41
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat
kesalahannya, yang berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
c. pencabutan izin penyelenggaraan.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
PEN'YELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
Pasal 43
(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan
melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Penyelenggara pelayanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 44
Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah
Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan
Ibadah Umrah; dan
c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.
Pasal 45
(1) Penyelenggara pedalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut.
a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan
b. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah sesuai dengan masa berlaku
visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis
yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat
datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 46
(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif
sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
c. pencabutan izin penyelenggaraan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
B. Perbedaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang
No. 17 Tahun 1999
Pada dasarnya bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 disusun untuk
menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 17
Tahun 1999 karena dinilai pada Undang-Undang yang lama masih terdapat
beberapa kekurangan dalam proses penyelenggaraan Ibadah Haji.
Secara umum Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 masih sama dengan
Undang-Undang No. 17 Tahun 1999, namun ada beberapa perbedaan yang
membuat Undang-Undang No. 13 tersebut lebih baik dari Undang-Undang yang
lama. Perbedaan tersebut antara lain :
2. Untuk Petugas yang menyertai Jama’ah Haji dalam Undang-Undang No. 17
Tahun 1999 petugas yang menyertai adalah Tim Pemandu Haji Indonesia
(TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan
Haji Indonesia (TKHI) yang diangkat langsung oleh Menteri. Sedangkan
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 petugas yang menyertai Jama’ah
Haji Indonesia lansung diangkat oleh Menteri (TPHI, TPIHI, TKHI) ditambah
dengan petugas yang diangkat oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang
terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji
Daerah (TKHD).
3. Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2008 biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Untuk meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia
dibentuklah Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang bertugas
melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah
Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun
2008 pasal 12 (belum diatur dalam Undang-Undang yang terdahulu).
5. Paspor yang digunakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999
menggunakan paspor Haji (coklat). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2008 menggunakan paspor biasa/Internasional (hijau).
6. Transportasi Jama’ah Haji dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999
menjadi tanggung jawab Menteri terkait (dari embarkasi ke Arab Saudi dan
dari Arab Saudi ke embarkasi). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2008 transportasi terbagi menjadi dua, yaitu transportasi yang menjadi
tanggung jawab Menteri terkait (transportasi dari embarkasi ke Arab Saudi
dan dari Arab Saudi ke embarkasi) dan transportasi yang menjadi tanggung
jawab yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (dari daerah asal ke
embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal).
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menerangkan bahwa beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diubah sebagai berikut
:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 7
Jama’ah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi :
a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di
perjalanan maupun di Arab Saudi;
b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan
yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan maupun di Arab
Saudi;
c. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
d. Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk
pelaksanaan Ibadah Haji;
e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air,
di Arab Saudi dan saat kepulangan ke tanah air.”
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 32
Setiap Warga Negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji menggunakan
paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan
keimigrasian.”
4. Ketentuan Pasal 40 huruf a diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 40
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut :
a. Menerima pendaftaran dan melayani Jama’ah Haji khusus yang telah
terdaftar sebagai Jama’ah Haji;
b. Memberikan bimbingan Ibadah Haji;
c. Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan
kesehatan secara khusus; dan
d. Memberangkatkan, memulangkan, melayani Jama’ah Haji sesuai dengan
perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jama’ah Haji”
(Departemen Agama RI, 2009:34-35).
Dalam uraian Undang-Undang di atas maka dapat dijelaskan bahwa Undang-
Undang No. 13 Tahun 2008 dengan perubahannya mengandung muatan yang
sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang
ini dijelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan pelayanan Jama’ah
Haji, proses pelayanan Jama’ah Haji, pelaksana pelayanan Jama’ah Haji beserta
tugas dan perannya serta hak dan kewajiban Jama’ah Haji.
D. Pelayanan Jamaah Haji Kenmenag Kota Semarang Tahun 2009 dilihat
dari Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008
Secara garis besar pelayanan yang dilakukan oleh Kenmenag Kota Semarang
dalam pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya. Proses pendaftaran, pembayaran, bimbingan dan pelunasan
semua masih sama dengan proses yang dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya.
Yang menjadi fokus perbedaan dalam pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2009
adalah adanya perubahan dari penggunaan paspor haji diganti menggunakan
paspor biasa atau paspor Internasional. Perubahan ini didasarkan pada kebijakan
Pemerintah Arab Saudi yaitu :
1. Surat Edaran Kementerian Haji Arab Saudi Nomor 694730 tanggal 1429 H / 3
Desember 2008 M, tentang ketentuan penggunaan paspor internasional
(ordinary passport) bagi kedatangan Jama’ah Haji ke Arab Saudi terhitung
mulai musim tahun 1430 H / 2009 M.
2. Nota Edaran Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab saudi (Ditjen Konsuler
Direktorat Haji & Wakaf) Nomor 94/71/IP/76025 tanggal 16 Juni 2009 yang
ditujukan kepada seluruh perwakilan asing di Arab Saudi tentang ketentuan
penggunaan paspor internasional untuk Haji (Departemen Agama RI, 2009:4).
Pelayanan merupakan bagian dari proses kegiatan manajemen. Kegiatan
manajemen terbagi ke dalam 4 (empat) proses, yaitu Planning, Organizing,
Actuating dan Controlling. Proses pelayanan masuk dalam proses Actuating atau
pelaksanaan.
Secara umum pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang cepat, jujur
dan terbuka. Pelayanan yang secara umum didambakan oleh masyarakat adalah:
§ Kemudahan dalam pengurusan kepentingan
§ Mendapatkan pelayanan wajar
§ Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih
§ Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. (Moenir. 2006:47)
Kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan.
Untuk menentukan kepuasan jamaah, kualitas pelayanan diperlukan karena
jamaah akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang
sesuai dengan yang diharapkan. Kepuasan jamaah akan terpenuhi apabila proses
penyampaian jasa kepada jamaah sesuai dengan apa yang dipersepsikan jamaah
(Umar, 2002:53).
Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2004:59) kualitas pelayanan adalah
tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Dengan demikian penyedia jasa
dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan meminimkan atau meniadakan
pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan. Kepuasan konsumen dapat
menciptakan kesetiaan dan loyalitas konsumen kepada penyedia jasa yang
memberikan kualitas memuaskan (Tjiptono, 2002:54).
Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kementerian Agama Kota Semarang
menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 sebagai pedoman. Karena
hampir tidak ada perbedaan dengan Undang-Undang yang lama, maka kegiatan
pelayanan juga berjalan hampir seperti biasa. Hanya yang berbeda adalah
masalah pengurusan paspor.
Dari uraian di atas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang cepat, jujur
dan terbuka. Kementerian Agama Kota Semarang sebagai pihak pelaksana
kegiatan pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang berusaha melaksanakan
kegiatan tersebut dengan baik dan profesional.
Proses pelayanan dilakukan dengan sistematis dan terencana. Untuk
mempermudah proses administrasi dan dokumentasi dilakukan dengan
menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dengan sistem
ini proses pelayanan menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya relatif lebih cepat
sehingga sangat memudahkan Jama’ah Haji.
Untuk masalah pengurusan paspor, karena peraturan ini merupakan
peraturan yang baru dan masih dalam tahap adaptasi maka masih menyulitkan
baik itu pihak Jama’ah Haji maupun pihak Kementerian Agama Kota Semarang.
Kesulitan yang paling mendasar adalah masalah soaialisasi. Pada awalnya pihak
pemerintah Republik Indonesia meminta untuk perubahan paspor ini bisa ditunda
hingga pelaksanaan Haji tahun depan. Namun karena lama tidak mendapatkan
respon positif dari pihak pemerintah Arab Saudi dan mengingat waktu
penyelenggaraan haji sudah dekat maka pada tanggal 30 Juni 2009, Kementerian
Agama dan Komisi VIII DPR-RI sepakat untuk memutuskan paspor yang akan
digunakan Jama’ah Haji mulai tahun 1430 H adalah paspor internasional.
Karena waktu sosialisasi yang sangat pendek, maka muncul beberapa
kesulitan pengurusan paspor. Sebenarnya permintaan penerbitan paspor bagi
Jama’ah Haji dapat diajukan secara kolektif oleh Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota Semarang kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah
kerjanya meliputi domisili Jama’ah Haji atau di Kantor Imigrasi terdekat. Namun
karena waktu sosialisasi yang pendek maka pengurusan paspor tidak terkoodinir.
Terlepas dari itu semua, kegiatan pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang
sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kementerian Agama
Kota Semarang memberikan pelayanan yang baik, cepat dan profesional sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.
E. Hambatan Dalam Memberikan Pelayanan Jamaah Haji dilihat dari
Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008
Dalam melaksanakan pelayanannya, Kementerian Agama Kota Semarang
menghadapi berbagai hal. Dalam teori manajemen, proses pelaksanaan kegiatan
harus menggunakan dasar analisis yang pasti. Analisis yang akan kami uraikan
adalah analisis SWOT.
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) adalah suatu
cara untuk mempersiapkan sebuah kegiatan dengan memperkirakan dan
menganalisa bagaimana Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan),
Opportunity (peluang) dan Threat (hambatan).
Dalam penganalisaan data, penulis berusaha menggambarkan faktor apa saja
yang mempengaruhi kegiatan pelayanan tersebut. Ada dua faktor yang
mempengaruhi proses pelayanan Jama’ah Haji, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.
Dalam analisis SWOT yang merupakan faktor internal adalah Strength
(kekuatan) dan Weakness (kelemahan). Faktor internal merupakan segala aspek
yang berada di dalam lembaga atau subjek pelayanan, baik itu faktor pendukung
maupun faktor penghambat. Strength merupakan kekuatan yang dijadikan modal
awal dalam melakukan pelayanan Jama’ah Haji. Strength meliputi : mayoritas
penduduk Kota Semarang beragama islam, kesadaran masyarakat yang tinggi
akan kewajiban beribadah Haji, munculnya lembaga-lembaga Haji (KBIH) yang
dapat mempermudah Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Haji, sarana
pelayanan Haji yang lengkap dan modern dan tersedianya SDM yang memadai
serta faktor pendukung lain yang dapat menunjang kegiatan pelayanan.
Weakness merupakan kelemahan atau faktor dari dalam yang dapat menjadi
kendala dalam kegiatan pelayanan Jama’ah Haji. Weakness meliputi : kurangnya
personil atau masih terbatasnya tenaga pelayanan, kebijakan yang terlambat
sehingga mengganggu pelayanan.
Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari
luar yang mempengaruhi kegiatan pelayanan. Faktor eksternal antara lain
Opportunity (peluang) dan Threat (hambatan). Opportunity merupakan peluansg
yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama dalam rangka mendukung dan
mensukseskan kegiatan pelayanan.
Namun dalam pembahasan analisis SWOT ini, kami akan memfokuskan
penjelasan kepada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Agama
Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang
tahun 2009. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
§ Perubahan peraturan penggunaan paspor dari paspor haji menjadi paspor biasa
§ Kurangnya waktu sosialisasi peraturan yang baru kepada calon Jama’ah Haji
§ Harga paspor biasa yang lebih mahal dari pada paspor haji sehingga
menimbulkan banyak keluhan dari Jama’ah
§ Karena peraturan ini masih baru maka muncul hambatan kurangnya
koordinasi antara Kementerian Agama Kota Semarang dengan kantor
Imigrasi yang mengakibatkan munculnya permasalahan dalam pengurusan
paspor
§ Kurang adanya komunikasi antara Kementerian Agama Kota Semarang
dengan KBIH sebagai pihak swasta yang menjadi rekanan sehingga muncul
berbagai keluhan dari KBIH antara lain masalah pembagian tugas antara
KBIH dan DEPAG
§ Masih minimnya pengetahuan Jama’ah tentang Ibadah Haji diakibatkan
kurangnya volume bimbingan manasik yang diberikan oleh Kementerian
Agama Kota Semarang.
F. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Semarang
dalam memberikan pelayanan Jama’ah Haji dilihat dari implementasi
Undang-Undang No. 13 Tahun 2008
Dari uraian di atas telah dijelaskan tentang hambatan-hambatan yang
dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Semarang dalam memberikan pelayanan
Jama’ah Haji. Berikut ini kami uraikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh
Kementerian Agama Kota Semarang dalam rangka memperbaiki kinerja dan
pelayanan agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Hal-hal yang harus
dilakukan oleh Kementerian Agama dalam rangka perbaikan pelayanan adalah
sebagai berikut :
§ Kembali mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan peraturan
yang mengatur tentang penyelenggaraan Ibadah Haji agar untuk Haji yang
akan datang masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti
§ Memperbaiki koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Agama Kota
Semarang dengan Kantor Imigrasi untuk mempermudah pengurusan paspor
bagi Jama’ah Haji
§ Kembali memperbaiki komunikasi antara Kementerian Agama Kota
Semarang dengan KBIH sehingga kinerja keduanya bisa maksimal dalam
rangka memberikan pelayanan kepada Jama’ah Haji
§ Sebaiknya memberikan tambahan waktu untuk bimbingan manasik kepada
Jama’ah Haji dan lebih mengefektifkan waktu bimbingannya agar sasaran
kegiatan bimbingan bisa tercapai
§ Terakhir agar Kementerian Agama Kota Semarang bisa lebih terbuka untuk
menerima segala masukan dan kritikan demi peningkatan kualitas pelayanan
yang dilakukan.
BAB VPENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian Pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang Tahun 2009
(Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008) yang telah penulis
laksanakan di Kementerian Agama Kota Semarang, maka dapat penulis tarik
kesimpulan sebagai berikut :
a. Bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji Kota Semarang Tahun 2009 didasarkan
pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dengan perubahannya. Undang-
Undang yang terdiri dari 69 pasal tersebut mengatur tentang penyelenggaraan
Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tersebut diatur
segala bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara
Ibadah Haji dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Semarang. Dalam
Undang-Undang tersebut juga dijelaskan hak dan kewajiban Jama’ah Haji.
b. Dalam melaksanakan pelayanan Jama’ah Haji Kementerian Agama Kota
Semarang telah didasarkan kepada Undang-Undang yang telah berlaku.
Dengan kata lain Kementerian Agama Kota Semarang telah berhasil
memberikan pelayanan dengan baik dan disesuaikan dengan Undang-Undang
yang baru. Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota
Semarang adalah sebagai berikut :
§ Pendaftaran
§ Pembimbingan (pra dan pasca haji)
§ Pengurusan Imigrasi (paspor)
§ Pelunasan
§ Pemberangkatan
§ Pemulangan
c. Kementerian Agama Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanannya
menemukan beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut dihadapi pada
tahap pengurusan masalah paspor. Pada pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2009
penggunaan paspor berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun
2009 paspor yang digunakan adalah paspor biasa atau paspor internasional.
Berikut adalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Agama
Kota Semarang :
§ Perubahan peraturan penggunaan paspor dari paspor haji menjadi
paspor biasa
§ Kurangnya waktu sosialisasi peraturan yang baru kepada calon Jama’ah
Haji
§ Harga paspor biasa yang lebih mahal dari pada paspor haji sehingga
menimbulkan banyak keluhan dari Jama’ah
§ Karena peraturan ini masih baru maka muncul hambatan kurangnya
koordinasi antara Kementerian Agama Kota Semarang dengan kantor
Imigrasi yang mengakibatkan munculnya permasalahan dalam
pengurusan paspor
§ Kurang adanya komunikasi antara Kementerian Agama Kota Semarang
dengan KBIH sebagai pihak swasta yang menjadi rekanan sehingga
muncul berbagai keluhan dari KBIH antara lain masalah pembagian
tugas antara KBIH dan KENMENAG
§ Masih minimnya pengetahuan Jama’ah tentang Ibadah Haji diakibatkan
kurangnya volume bimbingan manasik yang diberikan oleh
Kementerian Agama Kota Semarang.
d. Dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota
Semarang, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama Kota
Semarang dalam menghadapi hambatan tersebut adalah sebagai berikut :
§ Kembali mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan
peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Ibadah Haji agar
untuk Haji yang akan datang masyarakat menjadi lebih paham dan
mengerti
§ Memperbaiki koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Agama
Kota Semarang dengan Kantor Imigrasi untuk mempermudah
pengurusan paspor bagi Jama’ah Haji
§ Kembali memperbaiki komunikasi antara Kementerian Agama Kota
Semarang dengan KBIH sehingga kinerja keduanya bisa maksimal
dalam rangka memberikan pelayanan kepada Jama’ah Haji
§ Sebaiknya memberikan tambahan waktu untuk bimbingan manasik
kepada Jama’ah Haji dan lebih mengefektifkan waktu bimbingannya
agar sasaran kegiatan bimbingan bisa tercapai
§ Terakhir agar Kementerian Agama Kota Semarang bisa lebih terbuka
untuk menerima segala masukan dan kritikan demi peningkatan
kualitas pelayanan yang dilakukan.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota
Semarang, dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan maka
peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut:
a. Hendaknya meningkatkan mutu pelayanan terutama pada pendaftaran calon
jama’ah haji dan fasilitas yang menunjang pegawai dalam menjalankan
tugasnya.
b. Meningkatkan kemampuan pegawai yang profesional dan proposional dalam
memberikan pelayanan.
c. Dapat memberikan pemahaman dan mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap proses pelayanan yang diberikan.
d. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu memberikan
pelayanan yang memuaskan kepada calon jama’ah haji.
e. Meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan dan pengembangan teknologi
seperti pembuatan desain pelayanan haji yang ideal terutama pada Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
f. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang berhubungan dengan bidang
haji dan melakukan promosi keluar melalui alat teknologi atau media masa.
g. Harus mengadakan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pegawai agar
tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya.
h. Koordinasi dengan dinas kesehatan agar selektif dalam melaksanakan
pemeriksaan kesehatan calon jama’ah haji.
i. Perlunya informasi dan koordinasi dari petugas kloter kepada ketua regu
dalam rangka peningkatan disiplin bagi jama’ah haji.
j. Perlu adanya peningkatan kerjasama dan ketegasan dengan maskapai
penerbangan dalam ketepatan waktu pemberangkatan maupun pemulangan
sehingga tidak ada keterlambatan.
C. Penutup
Dengan rasa syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT
yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penelitian ini dapat
diselesaikan sesuai dengan harapan, meskipun banyak hambatan dan dan
kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhadulillah peneliti tetap
berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan problem
yang peneliti hadapi dalam penulisan skripsi ini.
Kiranya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini
dikarenakan kemampuan peneliti yang masih dangkal dan sangat terbatas, maka
kritik yang konstruktif dari semua pihak senantiasa peneliti nantikan.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan segala persoalan dan
memohon bimbingan serta kekuatan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat
bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya dan segala kesalahan peneliti,
semoga selalu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1990. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta:Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi.2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:Rineka Cipta.
Azwar, Saifudin. 1999. MetodologiPenelitian. Yogyakarta: Pustaka Setia.
Departemen Agama RI. 2002. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji Tahun 1423H/2003 M. Jakarta.
Departemen Agama RI. 2004. Struktur Departemen RI. Jakarta: Departemen Agama.
Departemen Agama RI. 2009. Petunjuk Teknis Penyelesaian Paspor Bagi JemaahHaji. Jakarta
Departemen Agama RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta
Gara Haji dan Umroh. 2007. Laporan Pra dan Pasca Penyelenggaraan Haji KotaSemarang Tahun 2007 M/1428 H. Semarang: Departemen Agama KotaSemarang.
Koentjoroningrat dan Selo Sumarjan. 1990. Penyusun dan Pengguna Kuesioner.Jakarta: Gramedia.
Koentjoroningrat. 1994. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
Moenir. 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Moloeng. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya..Mursi, Abdul Hamid. 1997. SDM Yang Produktif Pendekatan Al Qur an Dan Sains.
Jakarta: Gema Insani Press.
Nijam, Achmad dan Hanan Alatief. 2004. Manajemen Haji (Study Kasus dan TelaahImplementasi Knowledge Workers). Jakarta: Nizam Press.
Nagara, Aditya. 2000. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Surabaya: Bintang UsahaJaya.
Prayogo, Dwi, Skripsi. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan MelaluiPenerapan Kode Etik Pelayanan dan Persyaratan Pelayanan TerhadapKepuasan Pasien Rawat Inap Pada RSUD Kardimah Kota Tegal.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
Solichin, M, Skripsi. 2005. Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (StudyPerencanaan di Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta). FakultasDakwah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Surahmat, Winarno. 1904. Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah Dasar MetodeTeknik. Bandung: Tarsito.
Tasmara, Toto. 2002. Membudayakan Etos Kerja Islami. Jakarta: Gema Insani Press.
Tjiptono, Fandy. 2002. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.
. 2004. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset.
Umar, Husein. 2002. Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen. Jakarta: GramediaPustaka Utama.
BIODATA PENULIS
Nama : Dimas Priyo Sembodo
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Juli 1984
Alamat : Jl. Imam Bonjol Kp. Grobogan RT. 02/RW. 03 No. 86
Kel. Pandansari Semarang, 50139.
Pendidikan :
1. SD Muhammadiyah 13 Semarang Tahun 1991
2. SLTPN 04 Semarang Tahun 1997
3. SMUN 05 Semarang Tahun 2000
4. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2003
Semarang, 28 Juni 2010
Penulis
Dimas Priyo Sembodo
NIM . 1 1 0 3 1 1 6