Pelatihan KLHS Online Tata Cara Penyelenggaraan KLHS ......Contoh analisis pengaruh dapat dilakukan melalui matriks berikut: No Materi Muatan KRP Berdampak LH Isu PB Prioritas Prioritas

Pelatihan KLHS Online

Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PP 46/2016)

Oleh : Dr. Asep Sofyan

Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB HP/WA : 081-322-902-009

Sumber: Paparan KLHK-RI, 2018

Pra Proses (Tahap Persiapan)

Adanya Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), yang sedang disusun atau dilakukan evaluasi yang akan dikaji oleh KLHS; A. Pembentukan Tim Penyusun Kelompok Kerja (POKJA) KLHS; B. Identifikasi Para Pemangku Kepentingan; C. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

A. Pembentukan POKJA KLHS (Lampiran 3 Permen LHK 69/2017)

Ketua Kelompok Kerja : Kepala DLH Prov/Kab/Kota atau Kepala Dinas Penyusun KRP Prov/Kab/Kota;

Wakil Ketua Kelompok Kerja : Kepala Dinas Penyusun KRP apabila ketua Kelompok Kerja dijabat oleh Kepala Dinas LH, atau sebaliknya.

Sekretaris : Pejabat Eselon III/Kepala Bidang dari Dinas yang menyusun KRP.

Contoh:

kepala bidang pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan daerah;

kepala bidang pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; atau

kepala bidang pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan.

Anggota yang berasal dari unsur Dinas.

Anggota lain yang terdiri dari satu atau lebih tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi KLHS dan

relevan terhadap isu dan/atau muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

B. Identifikasi Para Pemangku Kepentingan (Pasal 31 PP 46/2016)

Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud meliputi: a. masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung

dan tidak langsung dariKebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan b. masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau

keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:

a. pemberian pendapat, saran, dan usul; b. pendampingan tenaga ahli; c. bantuan teknis; dan d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

C. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Pasal 15, 18, 19 Permen LHK 69/2017)

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sangat penting dan menjadi salah satu tugas dari POKJA KLHS. Kerangka acuan ini menjadi pedoman kerja dan dasar pengukuran kinerja POKJA KLHS. Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk membuat KLHS minimal harus memuat:

a) latar belakang; b) maksud dan tujuan c) sasaran; d) lingkup kegiatan; e) referensi hukum f) hasil yang diharapkan; g) cara pembuatan dan pelaksanaan; h) rencana kerja yang mencakup jadwal kerja; i) kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan; j) pembiayaan.

1. Identifikasi Isu PB (Pasal 7, 8, 9 PP 46/2016)

Dalam melakukan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dapat dilakukan dengan: 1. menghimpun masukan dari

Tim POKJA KLHS, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui uji/konsultasi publik dengan mengundang masyarakat dan pemangku kepentingan;

2. isu yang terhimpun tersebut kemudian dilakukan pemusatan ke dalam dalam daftar pendek berdasarkan keterkaitannya.

No Nama Isu

Kelompok 1 Isu Lingkungan

1 Persampahan

2

Dst ...

Kelompok 2 Isu Ekonomi

1 Pertumbuhan ekonomi masyarakat rendah

2

Dst ...

Kelompok 3 Isu Sosial

1 Tingginya kesenjangan sosial

2

Dst ...

Kelompok 4 Isu Hukum dan Tata Kelola

1 Penegakkan aturan lingkungan hidup

2

Dst ...

Contoh tabel identifikasi isu pembangunan berkelanjutan (PB)

literatur

pendapat Pokja

kesamaan

sebab akibat

Lintas Sektor

Lintas Wilayah

Lintas PK

Lintas Waktu

Hasil dikonsultasi

kan dengan masy

arakat dan Pema

ngku kepentingan

Dasar untuk Isu Pembangunan

Berkelanjutan yang Paling Stra

tegis a. dikumpulkan b. dipusatkan

ISU PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

PP 46/2016

Pasal 7a


Tahap Pengkajian Isu PB

1. Identifikasi Isu PB

(Pasal 7, 8, 9 PP 46/2016)

Sebelum melakukan FGD, Pokja melakukan

rapat internal untuk Identifikasi ISU PB

melalui LITERATUR dan Pendapat POKJA

1 2

FGD 1 dimulai, didahului Paparan Awal oleh pokja

3

Setelah Paparan dilakukan penjaringan isu PB

4

Long List Isu PB Short List Isu PB

5

6

Berita Acara Kesepakatan ISU PB , Strategis dan Prioritas

2. Penapisan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

3. Penapisan Isu

Pembangunan

Berkelanjutan Prioritas

4. Identifikasi Materi Muatan KRP

5. Analisis Pengaruh


5. Analisis Pengaruh (Pasal 11 PP 46/2016)

Contoh analisis pengaruh dapat dilakukan melalui matriks berikut:

No Materi Muatan KRP

Berdampak LH

Isu PB Prioritas Ket. Prioritas

1 Prioritas

2 Prioritas

3 Dst..

1 KRP 1 / X / X / X / X Kajian muatan KLHS/tidak



4 Dst ... / X / X / X / X Kajian muatan KLHS/tidak

Materi muatan KRP berdampak LH yang terkait dengan sebagian besar

Isu PB Prioritas yang kemudian akan dikaji mendalam pada tahap

selanjutnya yaitu pada kajian muatan atau kajian 6 (enam) muatan KLHS

6. Kajian 6 (Enam) Muatan KLHS (Pasal 12 dan 13 PP 46/2016)

Tahap pengkajian muatan atau biasa disebut dengan Kajian 6 (enam) Muatan KLHS merupakan inti kajian yang dilakukan dalam KLHS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dari PP 46/2016, hasil analisis paling sedikit memuat kajian:

1) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;

2) perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;

3) kinerja layanan atau jasa ekosistem; 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya

alam; 5) tingkat kerentanan dan kapasitas

adaptasi terhadap perubahan iklim; 6) tingkat ketahanan dan potensi

keanekaragaman hayati.

Bentuk dari analisis kajian muatan KLHS dapat berbentuk sub bab tersendiri maupun dalam tabel seperti contoh berikut:

No

Materi Muatan KRP Hasil Analisis

Pengaruh

Muatan Kajian KLHS Pasal 13(1) PP 46/2016

1) 2) 3) 4) 5) 6)

1 KRP 1 Analisis.. Analisis.. Analisis.. Analisis.. Analisis.. Analisis..



4 Dst ... Analisis.. Analisis.. Analisis.. Analisis.. Analisis.. Analisis..

6. Kajian Muatan KLHS


Melalui pendekatan

Alasan

1) Kapasitas DDDT-LH untuk pembangunan; 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH; 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem; 4) Efisiensi pemanfaatan SDA; 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim; 6) Tingkat ketahanan dan potensi

keanekaragaman hayati.

1) Overlay Peta RTRW; 2) Overlay Peta Rawan Bencana; 3) Overlay Peta DDDT Jasa Ekosistem

Pengatur Air dan Penyedia Pangan; 4) Overlay Peta Potensi Tambang; 5) Overlay Peta Penutupan Lahan; 6) Overlay Peta Penunjukan Kawasan Hutan

1) Peta RTRW dasar perijinan, apakah masing-masing struktur dan pola ruang trejadi alih fungsi lahan yang signifikan?;

2) Akankah menambah potensi peningkatan bencana atas rencana pembangunan?;

3) Apakah akan menurunkan posisi Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Penyedia Pangan?;

4) Apakah akan mempengaruhi potensi SDA yang ada?; 5) Apakah tutupan lahan yang bervegetasi tinggi alih pemanfaatan

lahannya?; 6) Seberapa besar keanekaragaman hayati terancam?

7-8 Alternatif & Rekomendasi

Alternatif Rekomendasi Penyempurnaan KRP dapat berupa perubahan:

Apa perbaikan yang perlu dalam KRP? Kegiatan atau KRP mana yang perlu dihentikan karena sudah melampaui DDDT?

9. Penjaminan Kualitas KLHS:

Pasal 19 – Pasal 21 PP No. 46 Tahun 2016 Penjaminan Kualitas melalui penilaian mandiri oleh Penyusun KRP Penilaian mandiri harus mempertimbangkan:

a. dokumen RPPLH yang relevan; dan b. laporan KLHS dari KRP yang terkait dan relevan

Dalam hal dokumen RPPLH belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan DDDT LH; Hasil penjaminan kualitas KLHS harus disusun secara tertulis dengan memuat informasi tentang:

a. kelayakan KLHS; dan/atau b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan KRP.

Hasil penjaminan kualitas KLHS digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan KRP. Penyusun KLHS wajib memenuhi standar kompetensi.


10. Pendokumentasian KLHS (Pasal 23 dan 24 PP 46/2016)

Laporan atau dokumen KLHS memuat informasi tentang: a) dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS; b) metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh

KRP terhadap kondisi LH; c) metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif

muatan KRP; d) pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk

pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip PB; e) gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP; f) pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; g) hasil penjaminan kualitas KLHS.

11. Validasi KLHS:

Sumber: Modifikasi KLHK-RI, 2018

Documents

Pelatihan KLHS Online Tata Cara Penyelenggaraan KLHS ......Contoh analisis pengaruh dapat dilakukan melalui matriks berikut: No Materi Muatan KRP Berdampak LH Isu PB Prioritas Prioritas