1

MODUL

PELATIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KHUSUS HAK MEREK BAGI UMKM

Oleh:

Dr.Endang Purwaningsih, SH.MHum.MKn Fakultas Hukum & Sekolah Pascasarjana

UNIVERSITAS YARSI

JAKARTA 2019

2

KATA PENGANTAR

Modul ini berisi materi tentang materi hak merek yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual, bagaimana memperolehnya dan pengetahuan tentang hukum merek secara garis besar. Para warga UMKM dan Koperasi tentu sangat memerlukan branding untuk mempromosikan produk dan mendongkrak popularitas dalam dunia persaingan bisnis di era global ini.

Diharapkan dengan modul pelatihan ini akan memberi semangat & inspirasi bagi

Koperasi dan warga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, agar lebih

berdaya guna dan berhasil guna dalam kancah perekonomian global.

Jakarta, Januari 2019

Penulis

Dr.Endang Purwaningsih, SH.MHum.MKn

3

DAFTAR ISI

Halaman I. KATA PENGANTAR 2 II. TUJUAN PELATIHAN 4 III. HAK MEREK BAGI KOPERASI DAN UMKM 4 III. PEROLEHAN DAN PENGALIHAN HAK MEREK 7 IV. METODE KEGIATAN & EVALUASI 19

REFERENSI

4

II. TUJUAN PELATIHAN

Modul pelatihan ini dibuat dengan tujuan memberikan wawasan pengetahuan terkait

pentingnya merek dan reputasi yang dibentuk akibat branding produknya.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan merek ini adalah supaya produk

rakyat kecil terjamah oleh pelindungan hukum, sekaligus para Koperasi dan warga UMKM

mampu bersaing di era global dengan bekal branding produknya, dan mereka tergerak untuk

mendaftarkan mereknya guna mendapat perlindungan hukum serta lambat laun dikenal dan

terkenal.

III. HAK MEREK BAGI UMKM

Sudah cukup lama di Indonesia terdapat regulasi merek, UU Merek tahun 1961

yang menggantikan Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb.1912 nomor 545

jo.Stb.1913 nomor 214. Perkembangan berikutnya tahun 1992 lahir UU Merek baru

yang kemudian direvisi tahun 1997 dan tahun 2001 dengan menyesuaikan terhadap

TRIPs, dan terakhir UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang

dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (indication of origin). Merek

dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi.

Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (hallmark) di Inggris bagi

tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus

dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya (Djumhana dan

Djubaedillah). Jika menengok ke belakang, di Inggris, bahkan di Australia, pengertian

merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk di

dalamnya. Perkembangan ini mencerminkan adanya kesulitan untuk membedakan

perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Peraturan merek yang

pertama kali diterapkan Inggris adalah hasil adopsi dari Perancis tahun 1857, dan

kemudian membuat peraturan tersendiri, yakni Merchandise Act tahun 1862 yang

berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik

industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan berkembang.

Kemudian, tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian internasional yang

disebut Trademark Registration Treaty.

5

Para pelaku bisnis harus lebih jeli dan kreatif dalam melihat potensi pasar di negara

tujuan ekspor. Riset pasar harus lebih diperkuat agar para pelaku bisnis dapat mengekspor

produk baru (yang tidak biasa diekspor oleh pengusaha Indonesia) ke pasar negara yang

ekonominya akan tumbuh dengan baik. Selain itu para pelaku bisnis yang tadinya hanya

melakukan kegiatan ekspor saja perlu mulai memperhatikan pasar domestik. Dengan

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan daya beli masyarakat yang terus meningkat, pasar

domestik adalah pasar yang tak dapat diabaikan. Para pelaku bisnis juga perlu mewaspadai

meningkatnya persaingan karena serbuan produk luar negeri ke pasar Indonesia. Juga dalam

menghadapi persaingan global yang ketat, yang akan terjadi juga di pasar dalam negeri, para

pelaku bsinis harus senantiasa meningkatkan efisiensi dan daya saing produknya. (Komite

Nasional Ekonomi, 2012).

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merek merupakan sesuai yang baru,

namun mau tidak mau harus dipertimbangkan dan dilakukan upaya ‘memilikinya’ dalam upaya

mengenalkan produk di pasar, mendekatkan reputasi dengan kebutuhan konsumen dan upaya

meningkatkan kemampuan bersaing, apalagi di era global ini. Pengembangan usaha kecil dan

koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategik yang perlu

ditindaklanjuti. Strategi pemberdayaan yang tepat (Kuncoro, 2006) adalah meliputi (1) aspek

managerial meliputi peningkatan produktivitas, pemasaran dan pengembangan sumber daya

manusia; (2) aspek permodalan; (3) mengembangkan pola kemitraan; (4) mengembangkan

sentra industri kecil dan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB

(Kelompok Usaha Bersama); KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan). Dalam

mengelola usahanya, sekecil apapun, perlu strategi pemasaran, agar produk bisa survive,

dengan demikian produsen UMKM tetap bisa bertahan ‘hidup’. Stanton (2005) manajemen

pemasaran merupakan seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran guna meraih,

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Manajemen pemasaran

juga berusaha mengatur tingkat, waktu, dan susunan dari permintaan yang ada, agar dapat

membantu organisasi mencapai sasaran dengan cara dan mendapatkan, menjaga, dan

menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, pemberian dan pengkomukasian nilai pelanggan

yang unggul.

Menurut Kotler dan Keller (2009), manfaat merek adalah: 1) untuk menyerderhanakan

penelusuran atau penanganan suatu produk, 2) menawarkan perlidungan hukum bagi suatu

perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik dari suatu produk, 3) mereprestasikan bagian

properti hukum yang sangat berharga, 4) sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen, dan

5) memberikan keamanan pendapatan untuk masa depan yang lebih langgeng.

6

Berikut adalah model pelindungan merek produk UMKM (hasil penelitian UPT penulis dkk

tahun 2017-2018/Penulis sebagai Ketua), yang telah mendapatkan hak cipta nomor

EC06201706174 dan telah dipublikasi dalam jurnal internasional 2018 (versi bahasa Inggeris)

Journal of Advanced Research in Law and Economics/JARLE ISSN: 2068-696X Journal’s

DOI:https://doi

Di era serba digital ini, merek menjadi bekal untuk branding produk dan mengangkat

reputasi baik merek produk maupun nama baik perusahaan. Banyak pelatihan digelar

untuk menerobos pasar pesaing, mengenali keunggulan produk sendiri dan

melindunginya. Bahkan pemasaran secara on-line menurut Uzzaman (2015), dalam

bukunya yang berjudul Bisnis Pemasaran On-line, menjelaskan beberapa keuntungan

bisnis on-line yaitu meliputi: 1) tanpa batas waktu, 2) tanpa batas tempat, 3) efisiensi biaya

operasional, 4) kemudahan dalam strategi pemasaran produk, 5) kemudaham manajemen

organisasi dan produk, 6) kemudahan pengelolaan kontrol persediaan, 7) kemudahan

pengelolaan sumber daya manusia, 8) Produktifitas meningkat, 9) memudahkan

melakukan riset pemasaran, 10) memberikan keuntungan yang tidak terbatas dan, dan 11)

kemudahan Pengawasan.

7

Bagi para UMKM, diperlukan motivasi dan pemahaman mendalam serta

pendampingan dari kampus atau praktisi yang peduli, serta keberpihakan pemerintah dan

instansi terkait di daerah, agar bisa mengangkat produk daerah, atau menjadikannya ikon

yang ‘tangguh’ di bidang pariwisata. Untuk itu perlu diberikan pencerahan bagi para

UMKM tentang pentingnya merek bagi keberlangsungan usahanya di masa depan.

Pelatihan merek pun harus diselenggarakan secara sinergi dengan kepentingan dan aspirasi

produsen, organisasi produsen (jika sudah ada), pemerintah daerah atau pusat, kampus atau

LSM yang peduli, atau Konsultan KI sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

IV. PEROLEHAN DAN PENGALIHAN HAK MEREK

Merek berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis (selanjutnya disebut UUMIG 2016) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara

grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek Dagang adalah Merek yang

digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek

Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa

sejenis lainnya.

Sebelumnya para warga UMKM dibekali terlebih dahulu dengan pemahaman kriteria

persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan, agar dapat menghindari memirip-

miripkan dengan merek terdaftar, merek terkenal maupun indikasi geografis terdaftar. Menurut

Yuhassarie dkk (2005) sesuai dengan doktrin “nearly resembles”, yang menganggap suatu

merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek

tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (nearly resembles) dengan merek

orang lain. Yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi.

Menurut doktrin ini, persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegaskan pada persamaan semua

elemen merek dan tidak dituntut keras adanya jalur persamaan semua elemen merek dan tidak

dituntut keras adanya jalur persamaan yang sama. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini

adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat

menimbulkan kebingungan yang nyata (actual confusion) atau menyesatkan (deceive)

masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang

8

sama. Sehingga di dalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran

merek milik orang lain.

Sebenarnya menurut Saidin (2007) ada 3 (tiga) bentuk pemakaian merek yang dapat

dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similarity in appearance confusing in appearance.

Contoh =

2. Similalarity in sound = confusion when pronounced

3. Simality in concept = the meaning is so similiar that you recall the same thing * =

star.

Para produsen UMKM juga harus diberi pengetahuan tentang kelas jenis berikut.

KLASIFIKASI INTERNASIONAL TENTANG BARANG DAN JASA

Berdasarkan Nice Agreement (Edisi 9):

Kelas 1

Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan

fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk;

komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-

zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak

perekat yang dipakai dalam industri.

Kelas 2 Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan

kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan

mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk

untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3

Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan

untuk membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan

menggosok; sabun; wangi-wangian, minyak atsiri;

kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara

Kelas 4 Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas;

komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu;

bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan

bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.

9

Kelas 5 Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahan-bahan

untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian

medis, makanan bayi; plesterplester, bahan-bahan pembalut;

bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu;

pembasmi

kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur,

tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6 Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari

logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut;

bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel

dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-

barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan

tabung-tabung dari logam; lemarilemari besi barang-barang dari

besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; semacam

biji-bijian.

Kelas 7 Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-

mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan

komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat);

perkakas pertanian; mesin tetas untuk telur. Kelas 8 Alat-alat dan

perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong;

pedang; pisau silet.

Kelas 8 Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-

alat pemotong; pedang; pisau silet.

Kelas 9 Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi,

listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal,

pemeriksaan (pengawasan) , penyelamatan dan pendidikan;

aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau

gambar; pembawa data

magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomat dan mekanisme

untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam

ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data

dan komputer; aparat pemadam kebakaran.

10

Kelas 10 Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran,

kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan

gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan

luka bedah.

Kelas 11 Aparat/alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil

uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara,

penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12 Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat/alat untuk bergerak

di darat.

Kelas 13 Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil;

bahan peledak; kembang api; petasan.

Kelas 14 Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-

benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan

bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelaskelas lainnya;

perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur

waktu.

Kelas 15 Alat-alat musik

Kelas 16 Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan

ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan;

bahan-bahan untuk menjilid buku; potretpotret;

alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau

rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan

keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan

pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk

pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu

main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17 Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat

dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk kelaskelas lain;

plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk

digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk

membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan

dari logam.

11

Kelas 18 Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-

bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit

halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tastas

untuk tamasya; payung hujan, payung matahari dan tongkat-

tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19 Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari

logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan yang

dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumenmonumen,

bukan dari logam.

Kelas 20 Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-

benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu,

gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit

kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-

bahan penggantinya, atau dari plastik.55

Kelas 21 Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur

(bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisirsisir

dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan

pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca

yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai

dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari

tembikar yang tidak termasuk dalam kelaskelas lain.

Kelas 22 Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar,

sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-

kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi

bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk

pertenunan.

Kelas 23 Benang-benang untuk tekstil.

Kelas 24 Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam

kelas-kelas lain; kasur tempat tidur dan meja.

Kelas 25 Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Kelas 26 Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan

dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul

dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

12

Kelas 27 Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum

dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung

dinding (bukan dari tekstil).

Kelas 28 Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raga yang tidak

termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29 Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging,

buahbuahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan

dimasak, agar-agar; selai-selai; saus dari buahbuahan; telur, susu

dan hasil-hasil produksi susu; minyak dan lemak-lemak yang

dapat dimakan.

Kelas 30 Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi olahan; tepung

dan bahan baku terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang

gula, minuman es; madu, air gula; ragi bubuk pengembang

roti/kue; garam, moster; cuka,saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-

rempah, es,

kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

Kelas 31 Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-

jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain;

binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-

benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.

Kelas 32 Bir dan berbagai jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan

minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah

dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk

membuat minuman.

Kelas 33 Minum-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34 Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.

Kelas 35 Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi

kantor.

Kelas 36 Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan

bangunan.

Kelas 37 Pembangunan gedung; perbaikan/renovasi; jasa-jasa

pemasangan/ instalatur.

Kelas 38 Telekomunikasi.

13

Kelas 39 Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang;

pengaturan perjalanan.

Kelas 40 Perawatan bahan-bahan.

Kelas 41 Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan

kebudayaan.

Kelas 42 Jasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan

desain yang berkaitan; jasa untuk analisa dan penelitian di bidang

ilmiah dan industri; desain dan pengembangan

perangkat keras dan lunak komputer;

Kelas 43 Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara

Kelas 44 Perawatan medis, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan

pertanian, jasa perawatan untuk manusia dan hewan, pertanian,

hortikultural, jasa kehutanan.

Kelas 45 Jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk

perlindungan benda/barang dan individu, jasa perorangan dan

sosial untuk memenuhi kebutuhan individu.

Secara administrasi, syarat dan tata cara permohonan merek telah diatur dalam UUMIG

Pasal 4-6.

Pasal 4

(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau

Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam

bahasa Indonesia.

(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mencantumkan:

a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya

menggunakan unsur warna;

e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali

dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan

f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau

jenis jasa.

14

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

label Merek dan bukti pembayaran biaya.

(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang

dan/atau jasa.

(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk

3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk

karakteristik dari Merek tersebut.

(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara,

label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri

dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan

pendaftarannya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

(1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang

secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama

Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai

alamat Pemohon.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan

melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang

mewakilkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang

Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing

yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.

(4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua

pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

(1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat

diajukan dalam satu Permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan

jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang

dimohonkan pendaftarannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

15

Terkait pengalihan Hak merek, Pasal 41 UUMIG telah mengatur sebagai berikut.

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

a. pewarisan;

b. wasiat;

c. wakaf;

d. hibah;

e. perjanjian; atau

f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang

memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut

dialihkan kepada pihak yang sama.

(3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.

(4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.

(5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak

berakibat hukum pada pihak ketiga.

(7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai biaya.

(8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan

pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sistem pendaftaran merek Indonesia pada UU terbaru adalah menggunakan

sistem konsitutif. Mengenai prosedur pendaftaran, permohonan pendaftaran merek

bisa menggunakan cara biasa maupun dnegan menggunakan hak prioritas. Penggunaan

hak prioritas yakni bahwa permohonan ini harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan

terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama.

Merek harus didaftar dengan iktikad baik. Iktikad baik ini sangat penting dalam hukum

merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi pemilik merek.

Terlebih dahulu bagi para UMKM terdaftar sebagai UMKM di Dinas Koperasi

dan UMKM setempat, kemudian baru mengisi form pendaftaran dan surat pernyataan

16

kepemilikan yang dapat diunduh dari www.dgip.go.id. Pedaftaran dapat dilakukan

secara manual dan online, dan bisa langsung ke Dijken KI KemenkumHAM RI di

Jakarta, atau di Kanwil (Provinsi). Beberapa penyempurnaan dalam UUMIG 2016

berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek, pengaturan tentang

persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan

Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau

contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan.

Berikut waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran merek berikut contoh form

dan surat pernyataan UMKM.

Permohonanpendaftaran merek

Periksa administrasi berkas (30 hari)

Pengumuman

(60 hari)

Periksa Substansi merek (150 hari)

Sertifikat (30 hari)

17

18

19

V. METODE KEGIATAN & EVALUASI

Metode kegiatan

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode berikut.

1. Metode ceramah & diskusi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode participatory action,

agar para produsen UMKM termotivasi untuk aktif merespon baik dengan bertanya

maupun membangun diskusi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi

penyuluhan yang bersifat kognitif seperti sistem, azas, serta langkah-langkah aplikasi

dan litigasi sebagai tambahan, mulai dari merek umumnya, merek terdaftar dan merek

terkenal, hingga pelindungannya termasuk pengalihan hak. Pelaksanaan metode ini

digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan

sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

2. Metode Pelatihan

Dalam metode ini, kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah

pembimbingan dan pelatihan bagi para peserta untuk membuat draft merek yang bisa

diajukan pendaftarannya. Narasumber pelatihan menyiapkan ppt untuk menjelaskan

dan memberi pemahaman yang mendalam bagaimana membuat merek yang tidak

melanggar merek terdaftar, indikasi terdaftar, bahkan merek terkenal.

Metode evaluasi

Pada awalnya dilakukan pre test untuk mengungkap pengetahuan para warga UMKM

secara brainstorming, kemudian dilakukan pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan

pelatihan, dengan metode ceramah dan latihan. Setelah dilakukan pembekalan materi,

kemudian dilakukan post test, untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan

dipahami oleh para produsen UMKM tersebut.

20

Berikut contoh kuesioner pemahaman hak merek oleh para UMKM

KUESIONER

Keterangan :

1) SANGAT TIDAK PAHAM (STP)

2) TIDAK PAHAM (TP)

3) CUKUP PAHAM (CP) 4) PAHAM (P) 5) SANGAT PAHAM (SP)

Tandatangan persetujuan .................................

No Pertanyaan

STP TP CP P SP

1 2 3 4 5

1) Apakah saudara memahami tentang Merek dan Indikasi Geografis serta pendaftarannya?

2) Apakah saudara memahami perbedaan Merek dan Indikasi Geografis?

3) Apakah saudara memahami manajemen dan strategi pemasaran untuk branding

produk?

4) Apakah saudara memahami perbedaan merek terdaftar dan merek terkenal?

5) Apakah saudara memahami cara membuat merek agar terhindar dari pelanggaran dan agar mudah branding?

21

REFERENSI

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 2003.Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan

Prakteknya di Indonesia), Bandung : PT Citra Aditya Bakti Purwaningsih, Endang, 2012, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi, Bandung: Mandar maju

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran Jilid 1, edisi Ketiga Belas,

Terjemahan Bob Sabran. Jakarta: Penerbit. Erlangga. Diunduh dari

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29886/2/Reference.pdf tanggal 7 Mei 2017

Saidin, OK, 2007. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,

Stanton, William J. 2005. Fundamental of Marketing, 10th. Ed. Tokyo: Mc-Graw Hill

Kogakusha. Diunduh Dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/123591 tanggal 7 Mei 2017

Uzzaman, Badi 2015, Bisnis Pemasaran On-line diunduh dari

http://www.kembar.pro/2015/08/apa-keuntungan-melakukan-pemasaran-secara-

online.html tanggal 7 Mei 2017.

Yuhassarie, Emmy dkk, 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta :

Pusat Kajian Hukum

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2012.pdf, diakses pada 9 Januari

2014