1

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih

Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

ERMELLIA OCTAVIANI

NIM: E 000 5160

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS

Disusun oleh

ERMELLIA OCTAVIANI

NIM: E.0005160

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Sugeng Praptono, S.H, M.H Isharyanto, S.H, M.Hum.

NIP. 19520808 198403 1 001 NIP. 19780501 200312 1 002

3

PENGESAHAN PENGUJI

Penulis Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS

Disusun oleh:

ERMELLIA OCTAVIANI

NIM: E.0005160

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Maret Sebelas Sukarta

Pada: Hari : Senin Tanggal : 26 Juli 2010

TIM PENGUJI

1. Maria Madalina, S.H., M.Hum : (…………………………..) Ketua

2. Isharyanto, S.H., M.Hum : (…………………...……...) Sekretaris

3. Sugeng Praptono, S.H., M.H : (………………………..…) Anggota

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret,

Mohamad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 19610930 198601 1 001

4

PERNYATAAN

Nama : Ermellia Octaviani

NIM : E0005160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS

adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemusian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan

ERMELLIA OCTAVIANI

NIM. E 0005160

5

ABSTRAK

Ermellia Octaviani, 2010. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS. Fakultas Hukum UNS.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kaitanya sebagai dasar pelaksanaa otonomi khusus lebih lanjut lagi untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta . Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi atau pengamatan dan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan memperfunakan analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa pelakasanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007, memberikan tugas serta kewenangan yang khusus bagi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga menanggung kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran dan kedudukan Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia,dimana Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasi peran lokal, nasional, dan Internasional. Salah satunya status otonomi khusus yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dicirikan dengan tidak adanya wilayah administrasi, status otonomi Provinsi DKI Jakarta ada pada tingkat Provinsi. Perbedaan tugas dan wewenang Gubernur serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah lain di Indonesia, adanya perbedaan istilah serta kedudukan dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, memiliki rencana tata ruang Nasional oleh sebab itu tata ruang provinsi DKI Jakarta harus sinergi dengan dengan tata ruang daerah sekitarnya.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 yang berisi 11 Bab dan 40 Pasal ini mengatur dasar, kedudukan, fungsi, peran, batas serta pembagian wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kewenangan dan urusan pemerintahan provinsi, kerja sama, tata ruang dan kawasan khusus, protokoler dan pendanaan provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara secara garis besar sudah berjalan dengan baik, hanya saja beberapa hal yang belum dapat terlaksana dengan optimal karena berbagai macam hal.

Kata kunci : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, hambatan pelaksanaan, tugas dan kewenagan khusus Provinsi DKI Jakarta, otonomi khusus.

6

ABSTRACT

Ermellia Octaviani, 2010. IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 29 YEAR 2007 ON THE PROVINCIAL ADMINISTRATION JAKARTA SPECIAL CAPITAL REGION AS STATE CAPITAL UNITY AS THE BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA SPECIAL AUTONOMY. FAKULTAS UNS LAW.

The aim of the research conducted by the authors is to know how the implementation of Law Number 29 of Provincial Government of DKI Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia kaitanya special autonomy as a basis for further implementation again to know what obstacles arise in the implementation of special autonomy in the Province DKI Jakarta.

This study is descriptive and if seen from its purpose, including empirical legal research. Location of research at the provincial government and the Local House or Representative of DKI Jakarta Province. Type of data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews, observation and through the study of literature both in the form of books, legislation, documents such as case files, and so forth. Data analysis of qualitative data and analysis use interaktif.

Based on the results of research and data analysis has been carried out that the implementation of Law Number 29 of 2007, providing duty and authority specifically for the Province of DKI Jakarta as the capital of the State which not only bear the interests of the region but also bear the interests of the Unitary Republic of Indonesia. The role and position of different DKI Jakarta province with other provinces in Indonesia, where the Jakarta Provincial role must be able to accommodate local, national, and international. One of them held a special autonomy status of DKI Jakarta Province is characterized by the lack of administrative areas, the status of autonomous province of DKI Jakarta is on the provincial level. Differences in the duties and authority of the governor and the provincial government of DKI Jakarta and other Indonesian regions, the differences in the term and a position in the government of DKI Jakarta Province, has a national spatial plan accordingly DKI Jakarta provincial spatial structure should be synergies with the regional spatial surroundings. Implementation of Law Number 29 of 2007 which contains 11 Chapters and 40 Articles of this basic set, position, function, role, boundaries and zoning, shape and composition of government, provincial authorities and government affairs, cooperation, spatial properties, and special areas, protocol and funding the province of DKI Jakarta as the capital of the state outline is well underway, it's just that some things can not be accomplished with optimal due to various thing.

Keywords: Implementation of Act Number 29 of 2007, barriers to implementation, tasks and special kewenagan DKI Jakarta Province, the special autonomy.

7

KATA PENGANTAR

Segala puji Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih

lagi Penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan

kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar

Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum

(skripsi) yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Dasar Pelaksanaan

Otonomi Khusus”.

Dalam proses yang panjang ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih

yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang dengan kerelaannya telah

memberikan bantuan, bimbingan, peran serta,dorongan, dukungan baik secara

materiil ataupun immateriil sejak awal hingga akhir penyusunan laporan penulisan

hukum (skripsi) ini. Untuk itu penulis pada kesempatan ini hendak menyampaikan

banyak terima kasihnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S. H., M.Hum., selaku Dekan FH UNS yang telah

memberikan kesempatan serta ijin kepada penulis untuk melakukan

kegiatan belajar di FH UNS yang akhirnya bermuara pada penulisan

hukum ini;

2. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara FH

UNS yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk

menyelesaikan penulisan hukum ini;

3. Bapak Sugeng Praptono S.H., M.H., selaku pembimbing I skripsi penulis.

Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama penulis

menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;

4. Bapak Isharyanto, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing II skripsi Penulis.

Atas semua bimbingan, arahan, suport yang teramat besar, serta

pengetahuan yang penulis peroleh dalam setiap bimbingan yang diberikan

sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;

8

5. Bapak Isharyanto, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas

bimbingan, pencerahan dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

6. Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI

Jakarta, yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan

banyak ilmu serta masukan dalam penulisan hukum (skripsi) ini;

7. Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi DKI

Jakarta, yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan

banyak ilmu serta masukan dalam penulisan hukum (skripsi) ini;

8. Bapak Amir Hamzah, mantan Anggota Dewan PAN/Pakar Tata Negara di

DPRD DKI Jakarta, yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah

memberikan banyak ilmu dan masukan dalam penulisan hukum (skripsi)

ini;

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum UNS

yang telah memberikan ilmu, membimbing Penulis sehingga dapat

menjadi bekal bagi Penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat

penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis;

10. Bapak Budi Prasetyo dan Ibu Emmy Melwani Rasyid orang tua penulis,

terimakasih atas dukungan, doa, ketulusan, serta kasih sayang yang kalian

berikan tanpa henti. Tidak ada kata yang dapat mewakilkan rasa terima

kasihku, yang hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik kepada bapak

dan ibu, yang akan selalu bersama dalam hatiku tanpa perbedaan apapun

dengan alasan apapun.

11. Erinna Melina Prasetyo, adik Penulis yang telah memberikan semangat,

dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas seluruh doa. dukungan,

perhatian serta kasih sayang;

12. Afri Yudha Pratama, atas cinta, kasih sayang, pengertian, dan kesabaran

yang tiada batas, selalu berusaha membuatku tersenyum, tanpamu aku tak

akan berdiri sekuat dan setegar ini. Serta bantuan dan dukungannya selama

mengerjakan karya tulis (skripsi) ini;

9

13. Almamater kedua di Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak

pelajaran hidup yang tiada terkira, dan memberikanku keluarga yang indah

penuh kebersamaan serta pengalaman yang tak akan pernah terlupakan.

Laboratorium Seni Teater Delik, semoga nafasmu senantisa tersambung

demi paseduluran kita, kalian akan selalu hidup dalam hati dan pikiranku;

14. Panitia 9, Kuclux, Menul, Mpis, dnox, Gondang, Irma, Paiye, Tembonk,

atas semua support/dukungan. Terimakasih telah menemaniku selama di

solo, Semoga kita dapat selalu bersama.”Aku sayang kalian semua”;

15. Teman-temanku di Fakultas Hukum UNS, Andre, Sinta, Elisa, Fenti,

febty, disya, farid, reza, lemot, teman-teman magang, Tim Indisipliner

Somasi 2008 dan semua angkatan 2005, terima kasih telah menambah

pengalaman dan cerita dalam hidupku dan selalu menjadi kenangan;

16. Bapak Rachmat, Ibu Ernita, Andra dan Sarah, terimakasih atas kasih

sayang kalian, menerima aku apa adanya, mengukir kebersamaan selama

masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNS;

17. . Semua sahabat-sahabat terbaiku di Jakarta, terimakasih atas kebersamaan

serta kasih sayang yang kalian berikan.

18. Special thanks untuk pihak yang direpotkan secara langsung dalam

pembuatan skripsi ini, Apenk, Dnox, Mpis, Kuclux, disya, Bapak Eddy

Supriadi beserta keluarga, Jerry, pak pri, Om Indra. Serta semua pihak

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara

moril maupun materil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang

membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam

Penulisan Hukum Ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi

siapapun yang membacanya.

Surakarta, Juni 2010 Penulis,

ERMELLIA OCTAVIANI

10

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN PERSETEJUAN PEMBIMBING............................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK....................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii

DAFTAR ISI.................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................. 8

C. Tujuan Penelitian ............................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ............................................................. 9

E. Metode Penelitian .............................................................. 9

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .................................................................. 18

1. Tinjauan tentang Negara Hukum ................................. 18

2. Tinjauan tentang Otonomi Daerah............................... 21

3. Tinjauan tentang Provinsi DKI Jakarta ........................ 30

B. Kerangka Pemikiran........................................................... 34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Khusus Ibukota Jakarta ............................... 36

11

B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dalam

Kaitannya Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di

Provinsi DKI Jakarta .......................................................... 48

1. Wilayah Administrasi .................................................. 50

2. Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta........................................................................... 57

3. Kekhasan Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta .... 62

4. Sumber Dana Pemerintahan Provinsi DKI .................. 68

C. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2007 Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di DKI

Jakarta…………………………………………………… 70

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ............................................................................ 82

B. Saran-saran......................................................................... 84

DAFTAR PUSTAKA

12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis data ................................................................................ 15

Gambar 2. Kerangka Pemikiran.................................................................... 34

Gambar 3. Pola Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ......... 63

13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 85

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian DPRD Provinsi DKI Jakarta....... 86

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional.

Kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia diatur berdasarkan

UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan

negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan.

Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki wilayah

yang sangat luas dan mempunyai keanekaragaman di setiap daerah. Negara

Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Daerah-

daerah di negara Indonesia juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda,

baik dalam hal sejarah, adat istiadat, maupun kebiasaan yang sudah menjadi

budaya turun temurun, sehingga tidak dapat dihilangkan. Latar belakang tersebut

membuat kebutuhan di setiap daerah pun berbeda-beda.

Demi terwujudnya kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam negara

yang majemuk seperti Indonesia satu ukuran belum tentu cocok untuk semua

daerah, maka perlu diperhatikan serta dihormati setiap kekhususan dan keragaman

di setiap daerah. Peraturan Daerah satu sama lain tidak perlu seragam. Oleh

karena itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan daerahnya sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat,

namun tetap tunduk dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

(lex superiori derogat legi imperiori). Pemerintah daerah mempunyai otonomi

untuk mengatur daerahnya, hal ini bertujuan agar setiap daerah dapat

memberdayakan daerahnya (HAW widjaja,2004 : 2).

14

Ketentuan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia

memberi pedoman dasar bagaimana local goverment diselenggarakan di

Indonesia. Membuat koridor hukum sesuai dengan konsep hubungan pusat dan

daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bhenyamin Hoessein bahwa

pemerintahan daerah menganut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang

dalam penyelenggaraannya lebih menitik beratkan pada penggunaan asas

desentralisasi politik atau devolusi, bukan asas desentralisasi administrasi atau

dekonsentralisasi. Hubungan pusat daerah bukanlah komando, tapi hubungan

sesama badan publik yang diatur dalam Undang-undang (Hanif Nurcholis,

2007:24).

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (Amandemen UUD 1945) menjadi dasar konstitusional kehadiran Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), kehadiran undang-undang

tersebut dimaksud untuk mengatur setiap daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan

pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom. Pada

prinsipnya pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa

selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan

menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara

keseluruhan.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di

wilayah provinsi. Hal ini agar proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Selain itu pemerintah daerah juga berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas tugas

15

pembantuan, misalnya kota madya menarik pajak-pajak tertentu, seperti pajak

kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibuat agar mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas,

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kalangan pakar politik menyebutnya dengan istilah desentralisasi

asimetris (asymmetrical decentralization) yaitu desentralisasi luas, yang meliputi

desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus

seragam untuk semua wilayah negara, tetap harus mempertimbangkan potensi

dan kekhususan masing-masing daerah. Konsep tersebut sebenarnya sudah mulai

dijalankan, yaitu dengan adanya beberapa daerah berotonomi khusus

(http://www.desentralisasi.org.html (18 Mei 2009)).

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD

1945 mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa setiap daerah

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

(http://id.wikipedia.org (18 Mei 2009)).

Konsep ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 (setelah

amandemen) yang menyatakan:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

16

2. Negara nengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam pemerintahan daerah di Indonesia dikenal adanya daerah otonom,

daerah administrasi, daerah istimewa serta dan atau daerah khusus (Hanif

Nurcholis,2007 : 110).

1. Daerah otonom adalah satuan pemerintahan di daerah yang penduduknya

berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan

aspirasinya, kecuali pertahanan dan keamanan, peradilan, luar negeri,

agama, keuangan dan bidang tertentu lainnya. Daerah ini menjadi otonom

karena pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritorial kepadanya.

Dengan desentralisasi teritorial terhadap satuan politik yang ada di daerah

maka jadilah sebagai daerah otonom. Daerah ini disebut daerah otonom

karena setelah dilakukan desentralisasi oleh pemerintah pusat, daerah

tersebut berhak mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan

aspirasi dan kepentingan masyarakat. Biasanya suatu daerah diberi sistem

ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan

minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang

khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut dan untuk

menyelenggarakan urusannya sendiri. Daerah otonom memiliki dewan

perwakilan yang dipilih oleh rakyat daerah tersebut melalui pemilu yang

bebas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala

daerah membuat kebijakan daerah dan melaksanakannya sesuai dengan

aspirasi dan kehendak masyarakat setempat, sehingga dapat mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

2. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang ditempatkan

di daerah, pada wilayah administrasi pemerintah pusat tidak melakukan

desentralisasi tapi dekonsentrasi, karena yang dilakukan pemerintah pusat

17

adalah dekonsentrasi maka tidak terjadi otonomi di daerah ini. Masyarakat

yang berada di wilayah ini tidak boleh membuat keputusan sendiri untuk

menentukan kepentingan dan kebutuhannya begitu pula pejabatnya.

Pejabat dalam wilayah administrasi bukanlah pejabat yang dipilih oleh

masyarakat setempat tapi pejabat yang diangkat atau ditunjuk dan

bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan tidak

bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Hubungan

administrasi terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam

penyelenggaraan sistem administrasi.

3. Daerah istimewa merupakan daerah-daerah yang secara historis pada masa

pemerintahan Hindia Belanda diperbolehkan menyelenggarakan

pemerintahannya sendiri berdasarkan hukum adat masing-masing kecuali

bidang-bidang tertentu sesuai dengan perjanjian, yang kemudian dikenal

dengan daerah swapraja misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah

Istimewa Aceh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Daerah-daerah

tersebut istimewa karena mempuyai susunan asli baik struktur politiknya,

struktur ekonominya, maupun sosial budayanya.

4. Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Kekhususan

tersebut diberikan oleh pemerintah karena kawasan atau daerah ini

merupakan kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat

hidup orang banyak, baik dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan dan

pertahanan keamanan. Dalam daerah khusus ini diselenggarakan fungsi-

fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepeningan nasional. Daerah-daerah

yang diberikan otonomi khusus ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

(Provinsi DKI Jakarta), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat.

Seperti yang telah disebutkan di atas Provinsi DKI Jakarta merupakan

salah satu daerah khusus yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus sebagai daerah

18

otonom pada tingkat provinsi yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban,

dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai

tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan lembaga

internasional. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan

menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan

kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai ibukota negara peran dan kedudukan Provinsi DKI Jakarta

berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, di mana Provinsi DKI Jakarta harus

dapat mengakomodasikan peran lokal, nasional dan internasional, di mana dalam

perkembangannya Provinsi DKI Jakarta tumbuh menjadi pusat kegiatan yang

sering menjadi tolak ukur pembangunan dan stabilitas keamanan nasional atau

juga disebut barometer Indonesia.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan

dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan

provinsi lain. Kompleksitas permasalahan tersebut berkaitan dengan

keberadaannya sebagai pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah yang

terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala

dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan

wilayah, urbanisasi, keamanan, transportasi, pengelolaan kawasan khusus, dan

masalah sosial kemasyarakatan lain, yang memerlukan pemecahan masalah secara

sinergis melalui berbagai instrumen, oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan

tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007). Undang -

undang ini mengatur kedudukan khusus Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota

Negara.

Penetapan Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibu Kota

Negara, tidak saja diperuntukan bagi kepentingan daerah tetapi juga untuk

19

kepentingan nasional. Provinsi DKI Jakarta mempunyai banyak perbedaan

dibanding dengan daerah-daerah otonom lain, di antara sekian banyak perbedaan,

status otonomi Provinsi DKI Jakarta berada pada lingkup provinsi, maka

ditiadakannya wilayah administrasi yang bersifat otonom. Selain menjadi daerah

khusus, Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi

tunggal yang berbeda dengan provinsi lainnya. Kedududukan Otonomi Khusus,

tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom, dan di bawah

daerah otonom tidak terdapat enclave wilayah administrasi ataupun bentuk

otonom lainnya. Pemberian otonomi khusus yang bersifat tunggal dianggap logis

dan objektif untuk dipertahankan, dengan 2 (dua) alasan:

1. Dalam perspektif demokrasi, desentralisasi memang dianggap sebagai

suatu kebutuhan berkenaan dengan distribusi kewenangan dan

kewenangan yang dipencarkan melalui hierarki geografis negara;

2. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memberi beban,

tantangan dan tanggung jawab besar dan kompleks untuk melaksanakan

fungsi-fungsi yang melekat pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengaturan dalam satuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembalian

yang kompak dan terintegrasi.

Wewenang yang dimiliki ini diberikan sebagai pelaksanaan asas

desentaralisasi yang dilakukan oleh pemerinah. Selain itu, hal ini juga sebagai

pelaksanaan asas dekonsentrasi. Gubernur selaku wakil pemerintah daerah

mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, dengan demikian,

berarti Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi ganda, yaitu sebagai Ibukota

NKRI dan juga menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah

administrasi. Demikian juga halnya dengan gubernur, di samping kepala daerah,

juga mengemban tugas sebagai wakil pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ”PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI

20

IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI

DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang diangkat

dalam peulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan otonomi

khusus di Provinsi DKI Jakarta?

2. Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di

Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

hendak dicapai oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga

dapat memberi manfaat dan mampu menjawab permasalahan di atas. Berdasarkan

hal tersebut, ada dua tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk:

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

dasar pelaksanaan otonomi khusus.

b. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota

21

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan

otonomi khusus dalam mengikuti perkembangan politik dewasa ini,

khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

2. Tujuan Subyektif, yaitu untuk:

a. Menambah pengetahuan penulis, terutama di bidang ilmu hukum,

khususnya hukum tata negara.

b. Memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penyusunan

penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripisi ini akan

bermanfaat baik bagi orang lain pada umumnya maupun bagi penulis sendiri pada

khususnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis, yaitu :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

penelitian pada ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007

serta hambatannya.

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan literatur dalam dunia

kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan tentang daerah khusus,

khususnya Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis, yaitu :

a. Guna meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penalaran

penulis dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

b. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung

dengan penelitian ini.

22

E. Metode Penelitian

Suatu penulisan, dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai

suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan suatu penelitian menggunakan

metodologi yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya

memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari,

menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto,

2006:6).

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan lengkap dibutuhkan

suatu metode tertentu yang menunjang proses penelitian ini. Sehubungan dengan

hal itu maka metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian dengan jenis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha

mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud

mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam

penelitian hukum ini, penulis akan menjelaskan secara objektif mengenai

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 dalam pelaksanaanya sebagai dasar

pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta, serta hal-hal apa saja

yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan undang undang tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat

deskriptif. Suatu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berupaya untuk

memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai obyek

penelitian, dapat berupa manusia, keadaan atau gejala, dan fenomena

sosial tertentu. Hal ini untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka

menyusun teori-teori baru ( Soerjono Soekanto 2006 : 10).

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan berupaya untuk

memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai pelaksanaan

23

serta hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2007 sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta .

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian kualitatif adalah penelitian

yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata,

gambar-gambar, serta informasi verbal maupun normative dan bukan

dalam bentuk angka-angka. Dan pendekatan tersebutlah yang digunakan

oleh penulis dalam penulisan hukum ini. Yaitu dengan mendasarkan pada

info dan data yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara lisan maupun

tertulis. Serta dengan mengamati perilaku yang nyata untuk kemudian

dipelajari dan ditelaah (Soejono Soekanto, 1986:10).

4. Lokasi Penelitian

Untuk meperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis akan

melakukan penelitian dengan mengadakan penelitian di Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

5. Jenis Data

Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2

(dua), yaitu data yang diperoleh dari nara sumber, dan data yang diperoleh

dari bahan pustaka. Data pertama disebut dengan data primer atau data

dasar (primary data), dan data yang kedua dinamakan sebagai data

sekunder (secondary data) (Soerjono Soekanto, 1986:12). Jenis data yang

penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari

nara sumber melalui wawancara maupun dari fakta yang diamati

secara langsung di lapangan. Dan dalam penelitian ini penulis

mengambil data primer dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dengan Bapak Puspla Dirdjaja (Staf Subag Peraturan Daerah unsur

24

Biro Hukum) serta DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak R.A

Zulkarnain (Hubungan Masyarakat DPRD), serta

Bapak Amir Hamzah (Pakar Tata Negara/Mantan Dewan PAN

DPRD Provinsi DKI Jakarta).

b. Data Sekunder

Data ini adalah keterangan, info, dan fakta yang diperoleh

bukan secara langsung dari nara sumber yang ada di lapangan

melainkan dari studi kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber

tertulis, buku, arsip, majalah, literature, peraturan Perundang-

undangan dan sebagainya yang tentunya mempunyai relevansi

dengan topik yang akan penulis bahas pada penelitian hukum ini,

untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.

6. Sumber Data Penenelitian

Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan

dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan

sumber-sumber penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2008:14). Sumber

data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang sangat menunjang dalam penulisan

hukum ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara

langsung dari lapangan. Sumber data primer yang terdiri dari

keterangan maupun data yang diperoleh dari petugas yang

berwenang di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta DPRD DKI

Jakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh

bukan secara langsung oleh nara sumber di lapangan. Dalam

praktenya sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan, yang

sifatnya dapat mendukung data primer, yang terdiri dari:

25

1) Bahan Hukum Primer, yaitu materi hukum yang sifatnya

mengikat dan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti

perturan perundang-undangan, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah;

c) Undang-Undang Nomor 34 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

Jakarta;

d) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, tentang

pemerintahan Provinsi Provinsi DKI Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kestuan Republik Indonesia;

e) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan

penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis, yaitu:

a) Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah

disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder;

b) Buku-buku yang berkaitan dengan topik atau bahasan

yang penulis angkat, dalam hal ini buku yang banyak

memuat topik tersebut adalah buku-buku hukum;

c) Hasil hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat

pakar hukum maupun makalah-makalah yang

berhubungan dengan topik penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang member petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus, ensiklopedi,

26

dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001:113). Sepeti

kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedi.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data

yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti yang

bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soejono dan

Abdurrahman, 2003:46). Dalam penulisan hukum ini penulis

menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara

penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, di mana peneliti

menggunakan teknik wawancara. Wawancara dipandang sebagai

teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang

dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan

penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan

(Burhan Asofa, 2004:59);

b. Studi pustaka

Penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan

mempelajari segala bahan seperti buku, majalah, literature, tulisan

ilmiah, undang-undang, internet dan lain sebagainya, yang terdiri

dari data di bidang ilmu hukum, dan bidang yang mempunyai

relevansi dengan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang

penulis angkat.

8. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan

data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

(Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan model analisis

interaktif (interactive model of analysis), yaitu data yang dikumpulkan

27

akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, menyajikan data dan

menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar

tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu sama

lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian

(H.B. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek,

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul

dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-

terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset

dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan

tabel dan sebagainya.

c. Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan

peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan

(HB. Sutopo, 2002:37).

Berikut ini penulis berikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data:

Pengumpulan Data

Reduksi data

Penarikan Kesimpulan/

Verifikasi

Sajian Data

28

Gambar 1.

Komponen-komponen Model Analisis Interaktif

(H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif)

Ketiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan dengan verifikasi dimulai dengan

pengumpulan data. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan

maka peneliti menarik kesimpulan dengan verifikasi sehingga akan

dapat memperoleh data yang benar-benar dapat menjawab

permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum

yang disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum

mengenai penulisan hukum yang mencakup: Latar Belakang Masalah;

Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Metode

Penelitian; Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang menjadi

landasan bagi peneliti dalam memecahkan masalah yang ada dalam

penelitian ini yaitu mengenai: Tinjauan tentang negara hukum, Tinjauan

tentang Otonomi Daerah, Tinjauan tentang Provinsi DKI Jakarta.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian

dan pembahasan pokok permasalahan yang ingin diungkapkan

29

berdasarkan rumusan masalah, penulis akan mengungkapkan hasil

penelitian dari sumber data primer maupun sumber data sekunder

mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, serta

hambatan apa saja yang menghambat pelaksanaan Undang-undang

tersebut sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV :PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan

jawaban atas rumusan permasalahan dalam bentuk kesimpulan yang

merupakan hasil telaah dan pembahasan dalam bab sebelumnya, serta

memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap

temuan-temuan selama penelitian yang menurut hemat penulis

memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

30

31

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Negara Hukum.

a. Pengertian Negara Hukum

Munculnya pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah

muncul sejak abad XIX sampai dengan abad XX. Arti negara hukum

itu sendiri pada hakikatnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi

dalam suatu negara adalah hukum, sehingga seluruh alat perlengkapan

negara apapun namanya termasuk warga negara harus patuh dan

tunduk serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali (B. Hestu Cipto

Handoyo, 2003:12).

b. Konsepsi Negara Hukum

1) Negara Hukum Formal (Demokrasi Abad XIX).

Menurut Carl Frederich, negara hukum formal dapat

disebut negara yang menganut demokrasi konstitusional atau

negara hukum klasik yang hidup pada abad ke-19 yang

mempunyai ciri penting bahwa pemerintahan bersifat pasif,

artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai

keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di

parlemen. Disini peranan negara lebih kecil dari pada peranan

rakyat yang memerintah (Moh.Mahfud M.D, 1999:21).

Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme

dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang

ditandai dengan pemberian istilah Rechtsstaat (oleh ahli hukum

Eropa Barat Kontinental) atau Rule of Law (oleh ahli hukum

Anglo Saxon). Di Indonesia, keduanya diterjemahkan dengan

“Negara Hukum” yang pada masa tersebut sebagai negara

hukum formal (Moh.Mahfud M.D, 1999:23).

32

F.Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat

Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat (Moh. Mahfud

M.D, 1999:23), yaitu :

a) Hak-hak asasi manusia;

b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin

hak-hak asasi manusia;

c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;

d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan A.C Dicey dari kalangan Anglo Saxon

memberikan ciri-ciri Rule of Law (Moh. Mahfud M.D,

1999:23),yaitu:

a) Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-

wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika

melanggar hukum;

b) Kedudukan yang sama di dalam hukum;

c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan

keputusan-keputusan pengadilan (Moh.Mahfud M.D,

1999:23).

2) Negara Hukum Material (Demokrasi Abad XX)

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam

urusan warga negara baik di bidang sosial dan maupun ekonomi

bergeser ke arah gagasan baru yaitu gagasan Welfare State atau

Negara Hukum Materiil dengan ciri-ciri berbeda yang

dirumuskan dalam konsep negara hukum formil (Moh. Mahfud

M.D, 1999:25).

Syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan yang

demokratis di bawah Rule of Law (yang dinamis) menurut

International Commission of Jurist pada tahun 1965 di Bangkok

adalah (Miriam Budiardjo, 2007: 61) :

a) Perlindungan konstitusionil, yaitu konstitusi harus memuat

jaminan terhadap hak-hak individu, dan bukan itu saja,

33

melainkan cara-cara atau prosedur yang jelas mengenai

bagaimana individu dapat memperoleh perlindungan atas

hak-hak yang dijamin tersebut;

b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

(independent and impartial tribunals);

c) Pemilihan umum yang bebas;

d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;

f) Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

c. Negara Hukum Indonesia

Berdasarakan ciri-ciri di atas, konsepsi negara hukum Indonesia

diwarnai oleh konsep-konsep negara hukum formal, di mana

kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi sehingga kewenangannya

tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak melampaui batas-batas

kewenangan yang diberikan konstiutsi, juga negara hukum materiil, di

mana berdasarkan pembukaan UUD 1945, Indonesia bertujuan

memajukan kesejahteraan umum, tetapi konsep tersebut diberi nilai

keindonesiaan menjadi negara hukum Pancasila (Moh. Mahfud M.D,

1999:38).

Menurut Philipus Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum

yang berdasarkan Pancasila adalah (Moh. Mahfud M.D, 1999:143):

1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan

asas kerukunan;

2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan negara;

3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan

merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;

4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Pemerintah daerah berdasarkan hukum

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia

berdasarkan atas negara hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas

34

kekuasaan belaka (machstaat). Pasal 18 UUD 1945 juga menjelaskan

bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip

permusyawaratan dan atau demokrasi. Berdasarkan hal di atas, dasar

hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi adalah

negara hukum (Hanif Nurcholis, 2007 : 118).

Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip

keadilan, serta kesejahteraan sosial sesuai dengan UUD 1945.

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah

sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggang

jawab sesuai dengan ketentuan yang dispakati.

Prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial adalah bahwa baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memikul

tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,

karena itu harus ada pembagian wewenang, tugas, serta tanggung

jawab. Hal-hal yang bersifat layanan sosial dapat diserahkan kepada

daerah, sedangkan hal-hal yang bersifat kebijakan nasional dapat

diserahan kepada pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah harus berdasarkan atas kesejahteraan dan keadilan

sosial (Hanif Nurcholis, 2007 : 118).

2. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni

autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti Undang-undang.

Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri

(zelfwetgeving), namun pada perkembangannya, konsepsi otonomi

daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda)

juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri)

(Ni’matul Huda, 2009 : 83).

35

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan perturan perundang-undangan yang berlaku (Soehino, 2003 :

55).

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara

membagi wewenang, tugas serta tanggung jawab mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan

pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun

yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah (Ni’matul Huda,

2009 : 84).

Istilah yang diberikan para sarjana terhadap pembagian urusan

antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama.

R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah

tangga”. Bagir Manan menyebutkan dengan istilah “sistem rumah

tangga daerah”. Moh Mahfud MD, memakai istilah “asas otonomi”.

Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, mereka tetap

berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran (formal, material,

riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian

wewenang, tugas serta tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan antara pusat dan daerah (Ni’matul Huda, 2009 :

85).

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam otonomi

antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan

atau cara menentukan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan

mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

Otonomi terbatas adalah (Ni’matul Huda,2009 :83):

1) Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris

dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu;

2) Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan

sedemiakian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan

36

kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur

dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri;

3) Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang

menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan

keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak

otonomi daerah.

Otonomi luas biasanya bertolak bahwa semua urusan

pemerintah pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah,

kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang

badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri

berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi

dan kedaulatan nasional (Soehino, 2003 : 55). Daerah yang disebut

dengan daerah otonom adalah karena penduduknya berhak mengatur

dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsanya sendiri.

Daerah tersebut memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus

urusan-urusan rumah tangganya (kepentingannya sendiri) yang

diperbolehkan oleh Undang-undang tanpa mendapat campur tangan

langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya

mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan agar penyelenggaraan

otonominya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan (Hanif Nurcholis, 2007 : 24).

Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah

harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan

bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga

ekonomi, politik, hukum, keuangan, adat dan swadaya masyarakat

serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI (Iswantoro

dalam Jurnal Mimbar Hukum).

Penyelenggaraan rumah tangga pada daerah otonom diisi oleh

masyarakat daerah otonom tersebut, sebab pada hakekatnya yang

37

diberi otonomi adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut,

bukan daerah atau pemerintah daerah. Karena itu, dalam daerah

otonom, masyarakat sendiri yang menentukan cara mengatur dan

mengurus kepentingannya. Masyarakat memilih kepala daerah dan

wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan, membuat

program, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Daerah otonom terbentuk karena adanya desentralisasi atau

devolusi. Dengan desentralisasi atau devolusi terbentuk sebuah daerah

dengan batas-batas yang jelas, yang masyarakatnya diakui sebagai

kesatuan masyarakat hukum. Karena itu, daerah ini dapat melakukan

tindakan hukum seperti memiliki harta benda,

membeli/menjual/menyewa barang, melakukan perjanjian dengan

pihak lain, menuntut, dan lain-lain. Untuk melakukan tindakan

hukum, daerah otonom diwakili kepala daerahnya (Hanif Nurcholis,

2007 : 24). Perbedaan antara daerah otonom dengan otonomi daerah

adalah daerah otonom menunjuk pada daerah atau tempat sedangkan

otonomi daerah menunjuk pada isi otonomi atau kebebasan

masyarakat.

Charles Eismann menjelasakan bahwa otonomi adalah

kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap

menghormati perundang-undangan. The Liang Gie menjelaskan

otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan

kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu

lingkungan wilayah tertentu yang mencakup, mengatur, mengurrus,

mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi

kehidupan penduduk (Hanif Nurcholis, 2007 : 30).

Dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah hak yang diberikan

kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah teretentu untuk

mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya

sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku, dan

otonomi dearah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah

38

untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan

urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang

berlaku.

b. Otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Seperti yang telah disebutkan di awal, Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah negara besar, baik dari segi luas wilayah

maupun jumlah penduduk, demikian pula ditinjau dari sisi kerumitan

organisasinya. Wajarlah apabila struktur organisasinya mengenal

pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan serta adanya sistem

pengendalian terpusat dan tersebar, karena negara yang besar dan

kompleks seperti Indonesia tidak akan efisien jika semua kewenangan

politik dan administrasi diletakkan pada organisasi atau pemerintah

pusat.

Apabila dilihat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1), Negara

Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang

berbentuk republik. Di dalam negara kesatuan tanggung jawab

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di

tangan pemerintah pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan

Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang

didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri,

sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan

adanya hubungan kewenangan dan pengawasan (Ni’matul Huda, 2009

: 42).

Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia

memilih bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara

suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya

keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan

budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dengan perkataan lain bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan

otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang

39

sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing,

tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat.

Sejak awal, para pembuat UUD 1945 telah sadar bahwa demi

efisiensi dan efektivitas, serta demi mencapai hasil maksimal

pengelolaan negara, maka daerah negara Indonesia dibagi dalam

daerah besar dan kecil. Pikiran itu tercermin dengan tegas dalam Pasal

18 UUD 1945 (sebelum di amandemen tahun 2001) berbunyi:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Demi menghilangkan keragu-raguan serta demi mencapai

kesatuan tafsir maka rumusan Pasal 18 di atas diperjelas dan

dipertegas lagi dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut “Oleh

karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak

akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat Staat

juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah

propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil” (B.N.

Marbun,2005 : 6).

Daerah-daerah itu bersifat otonom (streek dan locale

rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka,

semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-

undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan

perwakilan daerah oleh karena itu di daerah pun pemerintah akan

bersendi atas dasar permusyawaratan.

Sesuai dengan rumusan dan tafsiran Undang-undang yang

mengatur otonomi daerah di Indonesia, dikenal beberapa asas :

1) Asas Desentralisasi:

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan

penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah

40

pusat atau dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi kepada

pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi

urusan rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maka daerah

tersebut mempunyai wewenang dan tanggung jawab sendiri

mengenai urusan-urusan daerah yang diserahkan tersebut.

(C.S.T kansil dan Christine S.T Kansil, 2002 : 4).

Telah dijelaskan di atas bahwa organisasi yang besar dan

kompleks seperti negara Indonesia tak akan efisien jika semua

kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak

hirarki organisasi/pemerintah pusat, karena pemerintah pusat

akan menanggung beban yang berat juga tidak cukup jika hanya

dilimpahkan secara dekonsentrasi kepada pejabatnya di

beberapa wilayah negara. Agar kewenangan tersebut dapat

diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian

kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada

jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian

kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi

yang lebih rendah disebut desentralisasi, jadi desentralisasi

adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari

puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang

organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Dua kewenangan

tersebut (politik dan administrasi) diserahkan kepada pemerintah

daerah. (Hanif Nurcholis, 2007 : 9).

Pemerintah Daerah sebagai jenjang organisasi yang lebih

rendah dari pemerintah pusat diserahi wewenang penuh, baik

dalam bidang politik maupun administrasi oleh pemerintah

pusat, maka akan timbul otonomi kepada pemerintah daerah

tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang

bersifat local, maka dapat dikatakan bahwa desentralisasi

menimbulkan otonomi daerah, yaitu kebebasan masyarakat

yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

41

kepentingannya yang bersifat lokal. Jadi, otonomi daerah adalah

konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintah

daerah. (B.N Marbun, 2005 : 7).

Desentralisasi yaitu apabila wewenang mengatur dan

mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata

dilakukan oleh pemerintah pusat (central government),

melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih

rendah yang mandiri (teritorial atau fungsional), jadi,

desentralisasi bukan sekadar pemencaran kewenangan, tetapi

juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan

satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah (Ni’matul Huda,

2005 :85-86).

2) Asas Dekonsentrasi:

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala

wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi

kepada pejabat-pejabatnya di daerah (C.S.T. Kansil dan

Christine S.T Kansil, 2002 : 4). Tanggung jawab tetap ada pada

pemerintah pusat baik perencanaan dan pelaksanaanya maupun

pembiayaanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,

pelaksanaanya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam

keduduknya sebagai wakil pemerintah pusat.

Kondinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah

penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab

administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah

yang lebih rendah. Harold F. Aldelfer menjelaskan, pelimpahan

wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata menyusun

unit administrasi atau field administration, baik tunggal ataupun

ada dalam hirarki, baik itu terpisah atau tergabung, dengan

42

perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau

bagaimana mengerjakannya (Hanif Nurcholois,2007: 19).

Bhenyamin Hoessein, mengungkapkan dalam

dekonsentrasi tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal

serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan-

badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya sementara

pejabat lokal merupakan bawahan sepenuh-penuhnya dan

mereka hanya menjalankan perintah. Henry Maddick,

dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan

fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar

kantor pusatnya, oleh karena itu, dekonsentrasi menciptakan

local state government atau field administration wilayah

administrasi (Hanif Nurcholis, 2007 : 10).

Dapat dikatakan bahwa dalam dekonsentrasi yang

dilimpahkan hanya kebijakan administrasi (implementasi

kebijakan politik ), sedangkan kebijakan politiknya tetap berada

pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi

pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili

pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat

pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Tanda bahwa

pejabat tersebut adalah pejabat pusat yang bekerja di daerah.

Pejabat tersebut diangkat oleh pemerintah pejabat pusat, bukan

oleh rakyat yang dilayani. Hal ini menyebabkan pejabat daerah

yang dilimpahi wewenang tersebut bertindak atas nama

pemerintah pusat bukan atas nama dirinya sendiri yang

mewakili para pemilihnya.

3) Asas Tugas Pembantuan (medebewind):

Di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga dikenal

medebewind atau tugas pembantuan. Di Belanda medebewind

diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-

43

kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya

lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Tugas

pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah

yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya

berdasarkan Undang-undang, oleh karena itu medebewind sering

disebut tantra atau tugas pembantuan (Bagir Manan, 1994 : 85).

Koesoemahatmadja mengartikan medebewind atau

zeljbestuur sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah

pusat/pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta

bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah

yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas

atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatannya lebih atas.

Daerah-daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh

pemerintah pusat yang disebut medebewind atau zelffiestuur

(menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang

lebih tinggi). Dalam menjalankan medebewind tersebut urusan

pusat/daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan

rumah tangga daerah yang dimintai bantuan. Hanya saja cara

daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan

sepenuhnya pada daerah itu sendiri. Daerah otonom ini tidak

berada di bawah perintah, juga tidak dapat dimintai pertanggung

jawaban oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi

yang memberi tugas (Hanif Nurcholis, 2007: 19).

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan

tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang

ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban

mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.

3. Tinjauan Tentang Provinsi DKI Jakarta.

a. Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan suatu

daerah yang mempunyai pengaturan secara khusus yang diatur dengan

44

Undang-undang tersendiri dalam penyelengaraan pemerintahan

daerahnya. Pengaturan secara khusus ini disebabkan karena Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengemban satuan pemerintahan

yang bersifat khusus yang mempunyai kedudukan sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran

penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, fungsi dan

peran penting tersebut perlu diberikan kekhususan tugas, hak,

kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga memiliki peranan

penting dalam membangun masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang

sejahtera, dan mewujudkan citra bangsa Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu daerah yang

pengaturannya dilakukan secara khusus dengan Undang-undang

tersendiri. Pengaturan dengan Undang-undang tersendiri ini dibuat

oleh pembentuk Undang-undang mengingat kedudukan Provinsi DKI

Jakarta sebagai Ibu kota negara Republik Indonesia yang mempunyai

beban serta tugas yang berbeda dengan daerah lainnya. Di mana

Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan peran lokal,

nasional dan internasional.

Predikat Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota

juga diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004. Undang-undang ini lebih mempertegas lagi bahwa

kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengaturannya diatur

dalam Undang-undang tersendiri. Penegasan ini disebutkan, antara

lain:

1) Pasal 225, yang berbunyi :

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan

diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-undang

ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam

Undang-undang lain.

45

2) Pasal 226 ayat (1) ,yang berbunyi :

(1) ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi

Nangroe Aceh Darusasalam, Provinsi Papua, dan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak

diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri.

Yang dimaksud dengan Undang-undang tersendiri adalah

Undang-undang No. 34 Tahun 1999 tentang Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta(Undang-undang No. 34 Tahun

1999),

3) Pasal 227 ayat (1), ayat (2), ayat (3), yang berbunyi :

(1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia, diatur dengan Undang-undang tersendiri.

(2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi DKI Jakarta

sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom,

dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk

daerah yang berstatus otonom.

(3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat pengaturan:

(a) Kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung

jawab sebagai ibukota Negara

(b) Tempat kedudukan perwakilan negara-negara

sahabat;

(c) Keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi

DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang

daerah sekitar;

(d) Kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi

pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh

Pemerintah.

46

Pengaturan dengan undang- undang tersendiri bagi Provinsi DKI

Jakarta ini, dalam perkembangannya selalu mengalami pergantian

Undang-undang. Pergantian Undang-undang tersebut tentunya

dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan pertumbuhan dan

perkembangan Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu juga sebagai

penyelarasan terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang berlaku secara umum.

b. Kedudukan Kekhususan Otonomi Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu daerah yang memiliki

pengaturan secara khusus yang diatur dalam Undang-undang

tersendiri. Disamping sebagai Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta

mempunyai tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk

mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Wewenang yang dimiliki

ini diberikan sebagai pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan oleh

pemerintah. Selain itu, sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi,

gubernur selaku wakil pemerintahan mendapat pelimpahan wewenang

dari pemerintah pusat, dengan demikian Provinsi DKI Jakarta

memiliki posisi ganda, yaitu sebagai ibukota negara dan juga

merupakan daerah otonom (provinsi) yang sekaligus wilayah

administrasi. Demikian juga halnya dengan gubernur di samping

sebagai kepala darah, juga mengemban sebagai wakil pemerintah

pusat.

Konsekuensi Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah yang

mempunyai kekhususan, Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi

khusus dalam bentuk otonomi tunggal yang berbeda dengan provinsi

lainnya. Kedudukan otonomi khusus, tidak terdapat rangkap daerah

administrasi dengan daerah otonom, dan di bawah daerah otonom

tidak terdapat enclave wilayah administrasi atau pun bentuk otonom

lainnya. Pemberian otonomi khusus yang bersifat tunggal dianggap

logis dan obyektif untuk dipertahankan, dengan dua alasan:

47

1) Dalam perspektif demokrasi, desentralisasi memang dianggap

sebagai suatu kebutuhan berkenaan dengan distribusi

kewenangan dan kewenangan yang dipencarkan melalui hierarki

geografis negara;

2) Kedudukan Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibukota negara

memberi beban, tantangan dan tanggung jawab besar dan

kompleks untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada

pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan dalam

satuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang

kompak dan terintregrasi.

B. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara kesatuan

yang majemuk Negara Republik Indonesia perlu adanya pembagian kekuasaan

UUD 1945

Otonomi Daerah

Otonomi Khusus Provinsi DKI Jakarta

UU Nomor 29 Tahun 2007

Pelaksanaan Hambatan

48

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Hal ini karena negara

Indonesia mempunyai kekhususan dan keragaman yang berbeda-beda pada setiap

daerah, maka peraturan di tiap daerah tidak perlu seragam.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus

daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pembagian urusan

pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran menyangkut terjaminnya

kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, tapi karena sistem

pemerintahan Indonesia berasas negara kesatuan, maka berbagai urusan

pemerintahan sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal-hal

tersebut diatur oleh Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah. Undang-undang ini mengatur tentang otonomi daerah. Termasuk juga

tentang otonomi untuk daerah istimewa dan daerah khusus.

Salah satu daerah khusus yaitu Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta

merupakan daerah khusus pada tingkat provinsi memiliki kekhususan tugas, hak,

kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dengan daerah otonom lainnya,

oleh karena itu diperlukan adanya Undang-undang yang mengatur tentang

kekhususan Provinsi DKI Jakarta tersebut. Undang undang Nomor 29 Tahun 2007

tentang pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara jelas mengatur tentang kedudukan,

wewenang, kewajiban, tugas, tentang kekhususan DKI Jakata yang berbeda

dengan daerah lain. Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan

meneliti tentang bagaimana pelaksanaan serta hambatan dalam menjalankan

Undang- undang tersebut.

49

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Secara historis, Jakarta khususnya dalam bidang pemerintahan

daerah, sejak awal sudah menjadi daerah khusus, baik sejak masa

kerajaan, masa VOC atau kolonial Belanda, hingga saat ini.

Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia juga membawa

pengaruh besar bagi pemerintahan kota Jakarta.

Jakarta pada Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa, sebagai pelabuhan

Kerajaan Pajajaran. Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara

Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam, selama berabad-abad kemudian

kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang

ramai. Penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama

Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan

Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer

di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis

merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke

Bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh Fatahillah, dari sebuah

kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Kemudian Fatahillah mengubah

nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527 yang pada

akhirnya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta

(www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).

Pada akhir abad ke-16 persekutuan dagang Belanda yang bernama

Vereenidge Oost-Indische Compagnie (VOC) mulai menjalankan usahanya

di Indonesia dan kemudian menguasai Jayakarta. Tahun 1619 nama

Jayakarta diganti menjadi Stad Batavia dan dijadikan tempat pusat

kedudukan VOC. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan

negeri Belanda. Belanda membangun kanal-kanal untuk melindungi

Batavia dari ancaman banjir. Pada tahun-tahun berikutnya dibentuklah

alat-alat perlengkapan kota yang menjalankan pemerintahan Stad Batavia,

50

dan alat pemerintahan pusat VOC yang mengemudikan dan

mengendalikan seluruh wilayah kekuasaan di Indonesia (www.scribd.com

(30 Juni 2010) ).

Awalnya kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan

yang terletak sekitar 500 meter dari Bandar, dan dibangunlah Balai Kota,

yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia, namun

lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pemerintahan

Stad Batavia terus berlangsung selama masa pemerintahan VOC,

kemudian masa peralihan, hingga akhir masa pendudukan Inggris pada

tahun 1816 (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).

Sejak tahun 1816 dimulailah masa Pemerintahan Hindia Belanda di

Indonesia, dan pada tahun 1903 Pemerintahan Kota Jakarta mulai

menjalankan peraturan desentralisasi yang membuka kemungkinan

pembentukan daerah-daerah yang mempunyai keuangan sendiri, terlepas

dari keuangan Pemerintah Hindia Belanda, untuk membiayai keperluan

dan penyelenggaraan urusan-urusan yang dilepaskan dari Pemerintah

Hindia Belanda (www.hendrifisnaeni.blogspot.com (18 Febuari 2010)).

Tanggal 1 April 1905 Jakarta yang sebelumnya bernama Stad

Batavia menjadi Gemeente Batavia, yang mempunyai alat perlengkapan

kota untuk menjalankan pemerintahan daerahnya menurut perundang-

undangan desentralisasi yang mulai dijalankan di Indonesia. Tahun 1922

oleh Pemerintah Belanda dilakukan pembaharuan pemerintahan dan

perubahan politik desentralisasi di Indonesia, dan pada tanggal 1 Oktober

1926 Gemeente Batavia diubah menjadi Stadsgemeente Batavia yang

mempunyai alat perlengkapan dan keuangan tersendiri untuk mengatur dan

mengurus rumah tangga kotanya, pada periode ini Kota Jakarta telah

menjadi daerah otonom dengan kata lain tidak ada otonomi dalam daerah

yang berkedudukan lebih rendah dari Kota Jakarta, karena memang Kota

Jakarta tidak dibentuk dalam tingkatan-tingkatan (www.jakarta.go.id (01

Maret 2010)).

51

Sekitar tahun 1942 – 1945 dimulailah kekuasaan balatentara Jepang

yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia,

pada saat itu tata hukum modern Eropa telah menampakkan

perkembangannya, namun perubahan itu seperti mengalami ‘titik balik’

ketika Perang Pasifik pecah, dan balatentara Jepang berhasil menguasai

Indonesia. Sekalipun semasa Perang Dunia II balatentara Jepang hanya

berada di Indonesia selama tiga setengah tahun, berdasarkan hukum

Internasional maka balatentara jepang harus mengembalikan wilayah yang

diduduki kepada penguasa yang mengalahkannya dalam peperangan.

Sejarah menunjukkan begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi

dalam beberapa aspek kehidupan hukum administrasi dan ketatanegaraan

di Indonesia yang telah terjadi sepanjang dasawarsa-dasawarsa pertama

pasca colonial (http://id.wikipedia.org (18 Febuari 2010)).

Sejak tanggal 8 Agustus 1942 Kota Jakarta ditunjuk sebagai sebuah

Tokubetusi atau Stad Gemeente luar biasa. Pemerintahan Kota Jakarta

menurut sistem otonomi Jepang ini berakhir pula dengan berakhirnya

pendudukan balatentara Jepang di Indonesia dalam bulan Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk

pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui

pada tahun 1949, pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan diakuinya Negara Indonesia,

sejarah Pemerintahan Kota Jakarta mengalami fase yang baru, dengan

nama Pemerintahan Nasional Jakarta setelah peralihan kekuasaan dari

tangan Jepang ke Pemerintah Indonesia yang di dahului dengan usaha-

usaha untuk merebut kekuasaan secara damai. Setelah beberapa hari,

Hasegawa menyerahkan kekuasaan wewenangnya kepada Suwirjo sebagai

Walikota dan Suratno Sastroamidjojo sebagai sekretaris, sedangkan nama

Tokubetu Si diganti dengan Pemerintahaan Nasional Kota Jakarta

(www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).

52

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintahan Nasional

Kota Jakarta tidak dapat berjalan lancar dan normal. Hal ini berkaitan

kedatangan tentara Belanda yang membonceng tentara sekutu, yang

bertugas melucuti tentara Jepang karena kalah perang. Kedatangan tentara

Sekutu pada tanggal 29 September 1945 menduduki beberapa bagian dari

wilayah Jakarta, yang menyebabkan di Jakarta terdapat dua pemerintahan,

yaitu Pemerintahan Nasional dan Pemerintahan Militer Sekutu

(http://id.wikipedia.org (18 Febuari 2010)).

Akhir tahun 1949 terjadilah pemulihan kedaulatan dari pihak

Belanda kepada bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia Serikat

berdiri pada 27 Desember 1949, dan karena beribukota di Jakarta, maka

kedudukan Stadsgemeente Batavia mengalami peninjauan kembali.

Pemerintah Kota Jakarta akan diperbaharui dan diatur kembali oleh

Pemerintah Pusat Republik Indonesia Serikat sesuai kedudukan dan

pertumbuhan yang terjadi di kota tersebut. Mulai tanggal 31 Maret 1950

Pemerintahan Kota Jakarta tersebut dinamakan Kotapraja Jakarta Raya,

dengan mempunyai wilayah yang lebih luas dari pada semula, serta

mempunyai status yang tersendiri dalam hubungan dengan struktur negara

federal tersebut. Sekitar bulan Agustus 1950 Negara Republik Indonesia

Serikat berganti nama menjadi Negara Republik Indonesia, namun hal ini

tidak membawa perubahan dalam kedudukan Kotapraja Jakarta Raya.

Pemerintahan Kota Jakarta tetap dijalankan menurut ketentuan-ketentuan

dalam peraturan-peraturan dari Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

hingga akhir 1956 (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pada tanggal 18 Januari 1957, sejarah

perkembangan Kotapraja Jakarta Raya menginjak suatu fase yang baru,

berlangsungnya Pemerintahan Kota Jakarta dilaksanakan berdasarkan

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan desentralisasi Indonesia

yang dan berlaku seragam diseluruh Indonesia. Kemudian pada tahun

1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini

53

mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan

kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah

rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta, dan sekarang

lebih dikenal dengan sebutan Kota Metropolitan Jakarta. Sejarah yang

panjang tersebutlah yang telah membentuk Jakarta menjadi daerah yang

mempunyai sistem budaya sendiri yang khas (www.jakarta.go.id (01

Maret 2010)).

Sejarah Pemerintahan DKI Jakarta

Semenjak pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun

1945, Jakarta merupakan sebuah kota yang dipimpin oleh Gubernur

pertamanya yaitu Suwirjo. Sebelum menjabat sebagai Walikota, Suwirjo

merupakan wakil I dari Tokubetu Si yang dijabat oleh Hasegawa.

Hasegawa menyerahkan kekuasaan wewenangnya kepada Suwirjo sebagai

Walikota dan Suratno Sastroamidjojo sebagai Sekretaris, sedangkan nama

Tokubetu Si diganti dengan Pemerintahaan Nasional Kota Jakarta, sampai

terjadinya Agresi Militer Belanda tanggal 27 Desember 1947 yang

berakhir dengan di dudukinya balaikota dengan kekerasan sekaligus

penangkapan beberapa pejabat lainnya (www.fauzibowo.com (30 Juni

2010)).

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945, sebagai suatu

daerah otonom di kota Jakarta juga harus dibentuk Badan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Jakarta yang mewakili seluruh lapisan masyarakat

dan golongan, dan Badan Eksekutif yang diketuai oleh Walikota. Dalam

kedudukannya sebagai kepala daerah, Walikota juga sebagai pimpinan atas

Korps Pamong Praja dan Kepolisian di Kota Jakarta.

Terjadi perubahan ketatanegaraan dengan terbentuknya Republik

Indonesia Serikat (RIS) sekitar bulan 27 Desember Tahun 1949. Hal ini

mengubah nama Kota Jakarta menjadi Kotapraja Jakarta. Hal ini

dinyatakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950, dengan

demikian nama kota Jakarta menjadi Kotapraja Jakarta Raya yang

54

pengawasannya berada dalam Kementrian Dalam Negeri Republik

Indonesia Serikat (www.fauzibowo.com (30 Juni 2010)).

Perkembangan berikutnya, di mana terjadi perubahan ketatanegaraan

berikutnya, yaitu dengan kembalinya bentuk negara dari negara serikat

menjadi negara kesatuan, pengaturan kotapraja diatur dalam serangkaian

peraturan desentralisasi yang beraneka ragam, yaitu bentuk sistem

otonominya berdasarkan Stadsgemeente ordonnantie, untuk aparatur

pemerintahannya diatur di dalam ordonnantie Tijdelijke Voorzieningen

Bestuur Stadsgemeente Java, serta Keputusan Presiden RIS Nomor 114

tahun 1950, dan mengenai pembentukan, nama, dan kedudukannya dengan

Undang-Undang Darurat RIS Nomor 20 Tahun 1950 yang kemudian

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956

(www.fauzibowo.com (30 Juni 2010)).

Selama kurun waktu tujuh tahun sejak kembalinya bentuk negara

dari negara serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia,

pemerintahan daerah mengalami perkembangan baru dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil

yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang merupakan

sebanyak-banyaknya tiga tingkat yaitu sebagai berikut : Daerah Tingkat I

termasuk Kotapraja Jakarta Raya, Daerah Tingkat I I, dan Daerah

Tingkat I II”.

Dari rumusan Pasal ini berarti kedudukan Jakarta hanyalah sebuah

Kota Praja yang diberi kedudukan sebagai Daerah Tingkat I atau

Provinsi. Undang undang ini telah mengubah status Kotapraja Jakarta

Raya sebagai Daerah Tingkat I yang sederajat dengan Daerah Tingkat I

lainnya. Selanjutnya dengan terjadinya perkembangan ketatanegaraan

berikutnya, yaitu adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan

kembali berlakunya UUD 1945 di bidang pemerintahan daerah, dan

55

peraturan tentang Kotapraja Jakarta Raya dengan ciri khas yang

dimilikinya, pada tanggal 28 Agustus tahun 1961 diberikan kedudukan

khusus berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pemberian kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

disebutkan dalam penjelasan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

tersebut, yaitu untuk menjadikan Ibukota Negara sebagai kota indroktinasi,

teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia, Jakarta sebagai

Ibukota Negara juga perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota

internasional. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan

cita-cita tersebut, maka kota Jakarta diberi kedudukan khusus yang

berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya. Kekhususan Pemerintahan

DKI Jakarta meliputi dua hal yaitu:

a. Bidang kewenangan, dan

b. Bidang anggaran,

Dalam bidang kewenangan ditentukan bahwa di samping wewenang

yang ada dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 juga

melaksanakan wewenang lain yang langsung menyangkut kegiatan dan

kepentingan Jakarta. Perkembangan selanjutnya, ketika disinyalir adanya

aspirasi untuk memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke daerah lain,

maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang

Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Raya tetap sebagai Ibukota Negara

Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Sejak dikeluarkannya Penetapan

Presiden Nomor 2 Tahun 1961, kemudian dipertegas dengan berbagai

Undang-undang selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964

nama Jakarta Raya ditetapkan menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 ini tidak ada Pasal yang

mengatur tentang prinsip otonomi, dan kedudukan wilayah administrasi

yang bersifat otonom, tetapi lebih menekankan pada aspek historis.

Pemberian kedudukan khusus ini juga diberikan kepada Kepala

Daerahnya, yang berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1965

56

ditetapkan bahwa Kepala Daerah DKI Jakarta berkedudukan sebagai

Menteri, dengan gelar Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).

Meskipun telah ada pernyataan diberlakukannya kembali UUD 1945

berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah masih tetap diberlakukan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1957, yang apabila dilihat dari substansinya adalah penjabaran lebih

lanjut dari UUDS 1950. Kenyatannya penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang sesuai dengan semangat UUD 1945 baru dapat direalisasikan

pada tahun 1965, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1965, yang mana dalam Undang-undang ini wilayah Indonesia

terbagi atas tingkatan, yaitu :

a. Provinsi/Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I ;

b. Kabupaten/Kotamadaya sebagai Daerah Tingkat I I;

c. Kecamatan/Kotamadya sebagai Daerah Tingkat I II.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, sebutan

Kotapraja berubah menjadi Kotaraya yang kedudukannya tetap setingkat

dengan provinsi yang pengaturannya dilakukan dengan Undang-undang

tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1965, yaitu :

“Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 sebagai Kota Raya tersebut diatas ,baik bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Selama belum terbentuk undang undang yang mengatur secara

khusus mengenai Provinsi DKI Jakarta, maka pengaturan untuk Provinsi

DKI Jakarta masih tetap mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 2

Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Berlakunya

57

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini tidak berlangsung lama. Dalam

tenggang waktu 9 Tahun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 diganti

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Terjadinya pergantian

undang undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1965 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat itu, yang

bertujuan melancarkan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia

dan membina kestabilan politik maupun kesatuan bangsa.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang

membagi Wilayah Indonesia atas tiga tingkatan, Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974 membagi wilayah Indonesia atas dua tingkatan :

a. Provinsi sebagai Dati I dan Kepala Daerahnya disebut sebagai

Gubernur.

b. Kabupaten/Kotamadya sebagai Dati I dan Kepala Daerahnya disebut

dengan Bupati/Walikotamadya.

Untuk DKI Jakarta, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5

Tahun1974, dinyatakan bahwa:

“Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya sususnan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Maksud dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun1974 tersebut di atas menyatakan, bahwa:

“Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 mempunyai ciri dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan Daerah Tingkat I lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat menghendaki adannya susunan pemerintahan yang lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, oleh karena itu Pasal ini memberikan kemungkinan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara, dalam wilayahnya dapat mempunyai sususnan pemerintahan yang berlainan dengan Daerah Tingkat I lainnya, yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri.”

58

Pernyataan Jakarta sebagai Ibukota Negara dipertegas kembali

dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun

1974 yang menetapkan sebutan untuk Wilayah Ibukota Negara dan Daerah

Khusus Ibukota ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedangkan sebutan

bagi kepala wilayah dan daerahnya adalah Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1974 beserta penjelasannya, dinyatakan secara jelas bahwa DKI

Jakarta dimungkinkan mempunyai susunan pemerintahan yang berlainan

dengan daerah lainnya, yang mempunyai wewenang dalam mengatur

tentang pemerintahannya lebih lanjut diatur dengan Undang-undang

tersendiri. Namun demikian, dalam perkembangannya pengaturan dengan

Undang-undang tersendiri untuk DKI Jakarta belum dapat

direalisassikan, sehingga untuk sementara masih dipakai peraturan

perundang-undangan yang lama. Dengan sendirinya DKI Jakarta masih

tetap berjalan menurut ketentuan-ketentuan dari peraturan perundangan

yang semula, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 serta

berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Pengaturan secara khusus dengan Undang-undang tersendiri bagi

DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 beserta penjelasan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, baru dapat direalisasikan pada

tahun 1990, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara

Republik Indonesia Jakarta. Undang-undang ini kemudian mencabut

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1964 yang pernah berlaku untuk DKI Jakarta.

Diberikannya pengaturan secara khusus di dalam Undang-undang ini

secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbangnya yang

menyatakan:

59

“Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia; upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara selaras dan serasi dengan kedudukan dan peranan tersebut.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 ini sudah mengatur secara

jelas mengenai pembagian wilayah, penyelenggaraan pemerintahan,

perangkat pemerintahan dan pembiayaan pengkhususan tersebut

didasarkan oleh kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang setingkat

dengan Provinsi atau Daerah Tingkat I lainnya. Sebagai Daerah Tingkat I

mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dari Daerah Tingkat I lainnya,

karena tidak ada politik hukum untuk membentuk wilayah administrasi

yang bersifat otonom, titik berat otonomi hanyalah pada tingkat Provinsi

DKI Jakarta. Seperti yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990

ternyata harus mengalami pergantian kembali mengingat perkembangan

dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku

secara umum telah mengalami pergantian dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan semangat, isi dan jiwa yang terkandung dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dibuat Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang Nomor 34

Tahun 1999 ini mempertegas kembali kedudukan khusus DKI Jakarta

sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya:

“Dengan memperhatikan peranannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia perlu memberikan kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; untuk melaksanakan peranan dan kedudukan yang khusus, perlu mengadakan peraturan tersendiri mengenai pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.”

60

Pada tahun 2000 MPR mengeluarkan TAP Nomor IV/MPR/2000

tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

yang menjadi dasar perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 18 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Pasal 18A dan Pasal 18B, dan selanjutnya

Pasal-Pasal tersebut di implementasikan oleh Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI

Jakarta secara khusus diatur dalam Pasal 227 yang menyatakan bahwa

kedudukan Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota

Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Amanat dasar Pasal 227 tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menggantikan Undang-undang

sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Disahkannya

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sekali lagi menegaskan tentang

kekhususan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, dari rentetan sejarah perkembangan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta

merupakan suatu daerah yang pengaturannya dilakukan dengan Undang-

undang tersendiri untuk mengatur jalannya pemerintahan. Pengaturan

dengan Undang-undang tersendiri ini dibuat oleh pembentuk Undang-

undang, megingat kedudukannya sebagai Ibukota Negara yang mempunyai

beban tugas yang berbeda dari daerah lain pada umumnya kekhusuan yang

selalu membedakan dengan daerah provinsi lain adalah ditiadakannya

wilayah administrasi yang bersifat otonom, dengan demikian Provinsi DKI

Jakarta selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagai ketentuan umum tentang Pemerintahan Daerah juga diatur secara

khusus dalam Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 yang sebagai

landasan konstitusionalnya adalah Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945.

61

B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dalam

Kaitannya Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi

DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

ini disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 yang

dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini berisi

11 Bab dan 40 Pasal yang mengatur dasar, kedudukan, fungsi, peran, batas serta

pembagian wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kewenangan dan urusan

pemerintahan provinsi, kerja sama, tata ruang dan kawasan khusus, protokoler dan

pendanaan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Sebelum membahas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

akan dibahas terlebih dahulu mengenai beberapa perbedaan antara Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

ini, diantaranya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2007 memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 34

Tahun 1999 sejumlah pejabat setingkat Kepala Dinas, Kepala Lembaga teknis

daerah seperti Kepala Badan, Kantor, atau Rumah Sakit Umum Daerah

diangkat oleh Gubernur atas dasar usul Sekretaris Daerah, sedangkan dalam

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

tidak secara jelas disebutkan kewenangannya untuk mengusulkan pengangkatan

dari pejabat-pejabat, untuk mengangkat dan memberhentikan semua jabatan para

pejabat strategis pada semua tingkatan baik tingkat provinsi,

kotamadya/kabupaten administratif, kecamatan dan kelurahan dari mulai Kepala

Dinas, Kepala Lembaga teknis daerah seperti Kepala Badan, Kantor, maupun

Rumah Sakit Umum Daerah, Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Wakil Bupati,

Sekretaris Kota/Kabupaten, Kepala Suku Dinas, dan Camat tersebut menjadi

kewenangan mutlak dari Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan(Pasal

20).

62

Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Gubernur, dan bertanggungjawab kepada Gubernur (Pasal 15). Sekretaris DPRD

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dalam melaksanakan tugas teknis

operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan

secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah(Pasal 16). Dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 1999 maupun, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 memberikan

kedudukan yang lebih lemah bagi Sekretaris Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, tugas Sekretaris sebagian

diambil alih oleh para Deputi dan sebagian lain akan dipegang langsung oleh

Gubernur. Dalam Undang-undang sebelumnya pejabat Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden hanyalah

Sekretaris Daerah, sekarang ada empat pejabat yang akan secara langsung

kedudukannya ditentukan oleh Presiden, yaitu Gubernur, Wakil

Gubernur,Sekertaris Daerah, dan Deputi Gubernur .

Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Kepala Dinas/Kepala

Lembaga Teknis Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk memberikan

usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Suku Dinas dan Kepala Lembaga

Teknis Daerah pada tingkat kota/kabupaten kepada Gubernur. DPRD sebagai

lembaga legislatif daerah juga diberi kedudukan yang lebih besar berdasarkan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 ini pertambahan jumlah anggota DPRD

mulai Pemilu 2009 menjadi 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah

penduduk Provinsi DKI Jakarta (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei

2010, pukul 11.00).

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Pasal 27 “untuk membantu

Lurah dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan, dibentuk Dewan

Kelurahan”. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Pasal

25 “Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan”. Istilah Lembaga Musyawarah

Kelurahan tersebut muncul sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 29

63

tahun 2007, namun dalam pelaksanaanya sampai saat ini masih menggunakan

istilah Dewan Kelurahan, karena menyangkut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2001 tentang Dewan Kelurahan (Wawancara dengan Bapak Puspla Dirdjaja, Biro

Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 November 2009,

pukul 13.00).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

seharusnya segala produk hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor

34 Tahun 1999 dirombak. Namun saat ini sedang dalam proses untuk

perubahannya, jadi masih menggunakan istilah yang lama.

Diatas telah dibahas mengenai perbedaan antara Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2007 dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor

34 Tahun 1999. Selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 dalam kaitannya sebagai dasar pelaksanaan otonomi

khusus di Provinsi DKI Jakarta.

1. Wilayah Administrasi

Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara

Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan

internasional, pusat kegiatan politik, perdagangan, serta pusat pariwisata,

dan mempunyai kedudukan politis yang khas. Kekhasan kedudukan politis

ini bermula dari pemberian status provinsi kepada DKI Jakarta yang hanya

sebuah kota. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1957, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

bahwa “wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil

yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang merupakan

sebanyak-banyaknya tiga tingkat yaitu Daerah Tingkat I termasuk Kota

Praja Jakarta Raya, Daerah Tingkat I I, dan Daerah Tingkat I II”, dari

rumusan Pasal ini dapat dinyatakan bahwa kedudukan Jakarta hanyalah

sebuah Kotapraja yang diberi kedudukan sebagai Daerah Tingkat I atau

provinsi.

64

Provinsi DKI Jakarta mempunyai ciri tertentu yang memberi

kekhasan tersendiri, sebagai Daerah Tingkat I Provinsi DKI Jakarta

berbeda dari Daerah Tingkat I lainnya, karena tidak mengakui atau tidak

ada politik hukum untuk membentuk wilayah administrasi, hal inilah yang

menjadi salah satu tonggak pemberian kekhususan pada Provinsi DKI

Jakarta.

Ada tiga perspektif dalam pembentukan daerah otonom (Andy

Ramses dalam http://www.google.com/jurnal konstitusi), yaitu :

a. Perspektif demokrasi.

b. Perspektif administrasi.

c. Perspektif politik.

Dalam perspektif demokrasi, pembentukan daerah otonom tidak

didasarkan pada dimensi daya guna dan hasil guna, tetapi lebih pada

pengakuan terhadap suatu realitas adanya komunitas lokal sebagai entitas

politik, dan pada tujuan demokrasi pemerintahan. Urgensi pembentukan

daerah otonom tidak hanya ditentukan oleh kemampuan syarat-syarat

ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah, ruang lingkup

pelayanan. Dimensi politik pembentukan daerah otonom lebih

mempertimbangkan aspek-aspek geografis, demografi, sosial budaya yang

membentuk identitas dari suatu komunitas. Dimensi politik menggunakan

kriteria komunitas sebagai wilayah yang dikenal sebagai unit sosial politik

di mana komunitas memperoleh identitas.

Dalam perspektif administrasi, pembentukan daerah otonom

dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan

dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai aspek. Otonomi

daerah dalam lingkungan kerja yang ideal akan menciptakan kemampuan

pemerintahan daerah untuk lebih mengoptimalkan perluasan pelayanan

publik. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang

lebih luas.

Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk

membentuk pelayanan yang ideal dengan wilayah pelayanan dengan

65

membentuk organisasi pelayanan di wilayah kerja atau daerah untuk

sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang diberi status otonomi atau

didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksaan administrasi

pelaksanaan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi

peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan pada karakteristik

wilayah yang bervariasi terhadap konsekuensi dari perbedaan-perbedaan

yang dibentuk oleh geografi.

Geografi dalam kesatuan fisik menjadi dasar dalam batas-batas

administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang kecil adalah

areal yang tepat untuk pelayanan yang lebih optimal karena wilayah

pelayanan yang sempit. Kemudian permintaan yang responsif karena lebih

dekat dengan komunitas yang dilayani. Partisipasi masyarakat lebih

meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka. Konsolidasi

masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan

masyarakat, Pengawasan menjadi relatif mudah karena wilayah

pengawasan yang lebih sempit. Suatu wilayah pelayanan idealnya relatif

sempit sehingga pelayanannya lebih optimal dan prinsip-prinsip

mendekatkan pada masyarakat dapat terpenuhi.

Aspek-aspek perluasan pelayanan, responsibilitas, partisipasi,

konsolidasi, yang optimal, pengawasan tentu adalah dimensi teknis yang

relevan dalam pembentukan daerah otonom. Dalam menjawab urgensi

pelayanan yang otonom berdasarkan indikator-indokator administrasi

tersebut tampak bahwa urgensi administrasi juga tidak dapat terpenuhi.

Kota Administratif, Kabupaten Administratif, Kecamatan, Kelurahan,

adalah Wilayah Pelayanan. Untuk meningkatkan wilayah pelayanan tidak

perlu menutup daerah otonom, karena tidak akan sangat efisien dan tidak

ekonomis.

Dalam perspektif politis, pembentukan daerah otonomi dipandang

sebagai model pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Secara

empirik pada negara-negara otokratis yang paling efektif sekalipun

ternyata melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan melalui organ pusat

66

secara langsung tidak pernah tercapai. Pemusatan dan konsentrasi

kekuasaan yang berlebihan tenyata menjadi sangat tidak efisien, dan

kegagalan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah lokal akan

menghambat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu

perspektif dalam pembentukan daerah otonom mencakup aspek-aspek

geografis, sosial dan budaya yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai

berikut (Andy Ramses dalam jurnal konstitusi) :

a. Faktor geografi pembentukan daerah otonom adalah variabel yang

terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat

munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik pada masyarakat

yang tinggal di suatu daerah. Latar belakang kesatuan geografis

membentuk ikatan-ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan

tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik

terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas

politik. Smith, sebagaimana dikutip Ramses, menyatakan bahwa

tindakan politik dalam konteks negara selalu mengambil tempat pada

seluruh wilayah politik dengan phisical survival dan

dimungkinkannya pengaturan dan penyelesaian konflik.

Daerah otonom terbentuk jika tidak terdapat jalinan ikatan politis

antara suatu komunitas dengan wilayah tinggalnya. Sebagai bentuk

dari aktualisasi politik, pembentukan daerah otonom harus memiliki

landasan dasar yang kuat secara politis, sehingga mampu memberi

identitas baru yang mempresentasikan perasaan-perasaan

masyarakat dalam bentuk yang sangat khas.

Faktor geografis adalah salah satu alasan yang signifikan dalam

pembentukan daerah otonom atau pemekaran daerah otonom, maka

pembentukan daerah-daerah otonom dianggap menjadi lebih berguna

pada wilayah-wilayah yang berbeda, karena mempresentasikan

daerah dan masyarakatnya dan dapat mengakomodasikan

karakteristik lokal ke dalam sistem lokal, sedangkan pada wilayah-

wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat jalinan ikatan

67

politis dengan wilayah tinggalnya. Dari aspek geografi tampak

bahwa wilayah-wilayah kota tidak signifikan membentuk perasaan

satu dari komunitas yang membentuk entitas sosial bersama, tidak

ada perbedaan yang khas dari komunitas yang berdiam di wilayah-

wilayah kota yang membentuk identitas, dan tidak ada ikatan politik

yang timbul dari komunitas dengan wilayah tinggalnya. Selain itu

tidak terdapat karakteristik yang khas yang membedakan wilayah-

wilayah Provinsi DKI Jakarta secara geografis.

Begitu juga pada wilayah-wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta tidak

terdapat keterpaduan penduduk suatu wilayah, tidak terdapat suatu

komunitas yang padu yang terjalin erat atau lahir dari aspek

kultural, karakter sosial dan ekonomi, tidak terdapat pola-pola atau

ruang lingkup komunitas yang membentuk garis demarkasi suatu

wilayah yang memisah, dengan demikian tidak terdapat alasan dari

aspek demografis untuk memberi status otonom kepada kota

administratif/kabupaten bedasarkan pola-pola kehidupan sosial

ekonomi yang memisahkan satu komunitas dengan komunitas

lainnya yang menjadi dasar pembentukan pemerintah kota menjadi

kota yang otonom.

b. Faktor sosial budaya dalam pembentukan daerah otonom didasari

oleh suatu pemikiran bahwa setiap masyarakat dengan suatu sistem

budaya tersendiri yang membentuk dan membedakannya dengan

masyarakat lain. Budaya membentuk identitas dan dalam arena

politik ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan membentuk

identitas politik lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan

persoalan entitas. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor

geografi, karena faktor entitas tidak mungkin muncul dengan

sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses

yang sangat panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan

demografis secara langsung.

68

c. Faktor demografi dalam pembentukan daerah otonom didasari

pemikiran bahwa homogenitas penduduk dalam suatu wilayah akan

mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis sehingga

menjadi wilayah politis. Suatu masyarakat dengan penduduknya

yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politis yang lebih

tinggi dibanding dengan masyarakat yang heterogen. Jika faktor

homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis,

maka secara politis pembentukan kesatuan masyarakat tersebut

akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong

tuntutan terbentuknya daerah otonom.

Bentuk otonomi dan kewenangan yang khusus sebagaimana

diuraikan di atas, merupakan suatu aturan yang digunakan sebagai

pelindung untuk menghindari ketidaksamaan prioritas dan penetapan

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi

ketimpangan pada tiap daerah. Mengingat wilayah Povinsi DKI Jakarta

yang sebenarnya wilayahnya tidak terlalu besar, sehingga pemeritah

berusaha menyatukannya, tanpa memberi kesempatan pada tiap daerah

untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Hal tersebut guna

menjamin kekhususan dalam penentuan prioritas dan penetapan kebijakan

yang terhindari dari wilayah kota yang sempit dan tersekat-sekat serta

menghindari ketidaksamaan regional dalam pelayanan publik. Otonomi

pada wilayah-wilayah kota akan menimbulkan keadaan tidak efisien dan

ekonomis serta perubahan politik yang mengarah pada perkembangan kota

yang signifikan. Secara politis, desentralisasi menjadi berguna dalam

wilayah-wilayah yang secara geografis berbeda dalam perbedaan

geografis dan bahkan tidak terdapat sekat-sekat demografis yang

signifikan.

Dari perspektif yuridis sejak awal kemerdekaan sampai sekarang

pengkhususan Provinsi DKI Jakarta yang dicirikan dengan ditiadakannya

wilayah administrasi, adalah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara

Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 yang menghendaki otonomi

69

sampai pada tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah dilaksanakan oleh

seluruh Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Provinsi

DKI Jakarta, namun ketiadaan wilayah administrasi yang bersifat otonom

juga didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan politis.

Sejak awal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah ditetapkan

bahwa Provinsi DKI Jakarta diatur dalam satu undang-udang tersendiri

yang sebenarnya untuk memberi perubahan status. Dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan Provinsi DKI Jakarta secara

khusus diatur dalam Pasal 227 ayat (1) menyatakan bahwa:“khusus untuk

Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara RI

diatur dengan Undang-undang tersendiri”.

Berkaitan dengan titik berat otonom pada ayat (2) menyebutkan

secara tegas “Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah

administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom”,

amanat Pasal 227 tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Undang-undang ini sekali lagi

menegaskan yang menjadi dasar diberikannya kekhususan Pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta, yang mengemban tugas yang besar, tanggung jawab,

dan tantangan yang lebih kompleks sebagai Ibukota NKRI, maka

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan yang selalu

membedakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan daerah provinsi

lain yaitu ditiadakannya wilayah administrasi yang tidak bersifat otonom.

Tidak bisa dibayangkan apabila kota-kota dalam wilayah Provinsi

DKI Jakarta memiliki otonomi sendiri, memiliki DPRD sendiri, membuat

peraturan daerah sendiri, yang belum tentu sinkron antara satu dengan

yang lainnya, dan hal tersebut dapat menzalimi rakyat, karena sebenarnya

perbedaan pemberian status otonom diletakkan pada tingkat provinsi

bukan pada tingkat kota akan melahirkan kebijakan yang berbeda pula

yang disesuaikan dengan keadaan serta tanggung jawab Provinsi DKI

Jakarta, maka apabila dipaksakan yang menjadi korban justru rakyat

70

karena ada diskriminasi dalam masyarakat, yang bisa jadi akan ada

treatment-treatment yang berbeda-beda antara satu kota dengan kota yang

lain padahal masih dalam satu lingkup Provinsi DKI Jakarta yang luasnya

tidak terlalu besar yaitu 740,28 km2 (Wawancara dengan Bapak Puspla

Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada

tanggal 5 November 2009, pukul 13.00).

Setiap masyarakat terkait dengan suatu sistem budaya tersendiri

yang membentuk dan membedakannya dengan masyarakat lain. Budaya

membentuk identitas dan dalam arena politik ikatan kesatuan masyarakat

tersebut akan membentuk identitas politik lebih kuat. Aspek ini secara

langsung terkait dengan persoalan etnisitas. Faktor ini sebetulnya terkait

pula dengan faktor geografis, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul

dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses

yang sangat panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan

demografis secara langsung.

Begitu pula hendaknya dalam melihat pemerintahan DKI Jakarta

seyogyanya tidak hanya melihat dari perspektif sempit tetapi juga melihat

dari akar sejarah sosiologis, politis dan yuridis. Ketiga aspek tersebut

masing-masing berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Otonomi Provinsi DKI Jakarta yang hanya pada lingkup provinsi bertujuan

agar dapat membina dan mengembangkan Provinsi DKI Jakarta dalam

satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan

demikian, diharapkan Provinsi DKI Jakarta akan mampu memberikan

pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat.

2. Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, tidak

hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga kepentingan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat

mengakomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Oleh

71

karena itulah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sifat yang khusus,

kekhususannya antara lain mengenai:

a. Tugas,hak, dan kewajiban,

b. Tanggung jawab sebagai Ibukota Negara;

c. Tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;

d. Keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta

dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar;

e. Kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi

pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh

pemerintah.

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta yang hanya sebuah Kota Raya

tetapi diberi kedudukan Provinsi ini, juga dilatarbelakangi oleh keinginan

untuk menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai indoktrinasi dan

percontohan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 bahwa:

“Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 29 Tahun 2007”.

Selain memiliki kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom

serta penyelenggaraan sejumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi

dan asas tugas pembantuan, Pemerintah Provinsi juga memiliki

kewenangan khusus sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan

kebijakan dalam bidang hal ini disebutkan dalam Pasal 26 ayat 4 Undang

undang Nomor 29 Tahun 2007, yaitu:

72

a. Tata ruang;

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota

Negara dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tugas

serta kewenangan terhadap tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan

rencana umum tata ruang daerah sekitar, karena tata ruang Provinsi

DKI Jakarta yang harus sinergi dengan tata ruang daerah

disekitarnya. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai penetapan

dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang disebutkan

dalam Pasal 26 Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 (Wawancara

Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei

2010, pukul 11.00).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan

langsung merupakan hasil kerja sama secara terpadu dengan Provinsi

Jawa Barat dan Provinsi Banten. Hal ini dilakukan dengan

mengikutsertakan Pemerintah Kota atau Kabupaten yang wilayahnya

berbatasan langsung untuk lebih meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan

efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja

sama secara terpadu tersebut mencakup keterpaduan dalam proses

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang

dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah setiap provinsi dengan

memperhatikan kepentingan strategis nasional.

b. Sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

Provinsi DKI Jakarta dengan kondisi geografis lautan yang

lebih luas dari daratan memiliki potensi sumber daya laut yang

cukup besar, yakni berupa sumber daya mineral dan hasil laut.

Sumber daya mineral yang dihasilkan, tepatnya di Pulau Pabelokan,

73

Kepulauan Seribu, berupa minyak bumi dan gas mulai dieksploitasi

sejak tahun 2000 dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 4 juta

barel per tahun. Kekayaan laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan

konsumsi dan ikan hias. (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).

Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta juga memiliki

pertanian yang cukup baik, produk pertanian diri dari palawija,

sayuran, anggrek, dan tanaman obat. Produksi ini pada umumnya

merupakan hasil pemanfaatan lahan tidur dan lahan pekarangan.

Selain itu Provinsi DKI Jakarta juga harus menyeimbangkan

kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi

masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu

dengan peningkatan kualitas lingkungan, Peningkatan pengendalian

dampak lingkungan, penyerasian keindahan lingkungan, dan

penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau.

c. Transportasi;

Sebagai Ibukota Negara yang juga sebagai pusat

perekonomian, sarana prasarana penunjang kegiatan investasi yang

tersedia sangat layak, baik prasaranya perhubungan maupun

prasaranya lainnya, diantaranya terdapat bandar udara internasional

yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma serta

pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan laut utama juga

dukungan transportasi darat selama 24 jam seperti kereta

api,bus,taksi,mikrolet dan transportasi darat lainnya.

d. Pengendalian penduduk dan permukiman;

Provinsi DKI Jakarta mempunyai keunggulan ekonomi yang

lebih baik di banding dengan provinsi lain di Indonesia, sebagai

Ibukota Negara dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan

perekonomian nasional dan internasional, Provinsi DKI Jakarta

memiliki basis ekonomi yang lebih baik, infra-struktur yang lebih

memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif yang

melebihi provinsi lain. Hal inilah yang secara terus menerus

74

berpotensi menciptakan urbanisasi ke Provinsi DKI Jakarta dengan

dampak negatif pada melemahnya daya dukung lahan dan

lingkungan serta masalah-masalah kemasyarakatan lainnya.

Sehingga meningkatkan kepadatan penduduk di Provinsi DKI

Jakarta, serta pemukiman yang sangat padat. Bahkan tidak sedikit

pemukiman yang sebenarnya tidak layak tinggal.

e. Industri dan perdagangan;

Mengenai hal industri dan perdagangan,berhubung kondisi

lahan di Provinsi DKI Jakarta terbatas menyebabkan Provinsi DKI

Jakarta memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap

pasokan bahan baku dan produksi baik di sektor perdagangan

maupun industri dari daerah lain. Namun potensi jumlah penduduk

dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi menjadikan Provinsi

DKI Jakarta sebagai market yang potensial bagi pemasaran produk

perdagangan dan industri dari daerah ataupun provinsi lain di

Indonesia(www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).

Salah satu yang menjadi motor penggerak perekonomian

Provinsi DKI Jakarta adalah sektor perdagangan dan jasa. Sektor itu

memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta

tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih besar.

f. Pariwisata.

Provinsi DKI Jakarta sering disebut juga sebagai Kota Wisata,

banyak menyajikan atraksi dan obyek wisata yang menarik,

beraneka ragam, dan seiring dengan pertumbuhan pariwisata yang

terus berkembang, pusat-pusat hiburan, selain itu Provinsi DKI

Jakarta juga memiliki banyak tempat bersejarah dan warisan budaya.

Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang

pertumbuhannya paling cepat dan mempunyai banyak peluang untuk

terus berkembang. Seperti museum yang menampilkan koleksi

peninggalan masa lalu, pergelaran kesenian daerah maupun kesenian

mancanegara hingga taman rekreasi yang serba lengkap dan modern,

75

dengan terus meningkatkan beragam sarana Provinsi DKI Jakarta

akan semakin dapat menarik perhatian dunia, dan dapat dijadikan

sumber devisa. Selain itu komposisi penduduk yang datang dari

berbagai daerah di Nusantara dengan segala etnis dan budaya yang

dibawanya menjadikan Provinsi DKI Jakarta 'Jendela Budaya'

bangsa Indonesia.

Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut diatas,

Gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemda

sekitarnya, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Kekhasan Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah

Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan

adanya Peraturan Daerah tersebut, maka dibentuk Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari (Pasal 3 Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2008) :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

e. Dinas;

f. Lembaga Teknis Daerah;

g. Kota Administrasi;

h. Kabupaten Administrasi;

i. kecamatan;

j. Kelurahan;

k. Satpol PP.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pola Organisasi Pemerintah Daerah

Provinsi DKI Jakarta, maka akan diterangkan dalam bagan berikut ini:

76

77

Dalam struktur kepemerintahan, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari

lima wilayah Kotamadya yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta

Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat serta satu Kabupaten Administratif

yaitu Kepulauan Seribu. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 43 Kecamatan

dan 265 Kelurahan dan juga terdapat organisasi-organisasi

kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW)

yang berada di bawah pengawasan Kecamatan. (www.jakarta.go.id (01

Maret 2010)).

Provinsi DKI Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur di bantu

seorang Wakil Gubernur yang bertanggungjawab langsung kepada

Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam Negeri. Provinsi DKI

Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur di bantu seorang Wakil Gubernur

yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia

melalui Menteri dalam Negeri (Pasal 10).

Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kota Administrasi dan

Kabupaten Administrasi, yang masing wilayah Kota dan atau Kabupaten

di bagi dalam Kecamatan dan masing-masing Kecamatan di bagi atas

Kelurahan (Pasal 7). Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota yang

bertugas membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan

Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi syarat, diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD,

DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan pertimbangan terhadap calon

Walikotadan atauBupati yang diajukan Gubernur. Walikota dan atau

Bupati diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan

dan bertanggungjawab kepada Gubernur (Pasal 19).

Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota

Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah

penambahan jumlah Dinas, Lembaga Teknis Provinsi serta Dinas, dan

78

atau Lembaga Teknis Daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan anggaran keuangan daerah hal in disebutkan juga dalam

(Pasal 13).

Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (7)

“Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena

jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah

Provinsi DKI Jakarta”,juga memiliki hak protokoler yaitu dapat

menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara,

termasuk mendampingi Presiden dalam acara-acara kenegaraan. Dalam

menyelenggarakan kewenangan dan urusan pemerintahan ”tertentu”

Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden, hal tersebut terdapat dalam

Pasal 26 ayat (70), maksud urusan tertetu adalah sebagaimana diatur dalam

Pasal 26 ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) yaitu :

(1) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan,keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundangundangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan.

(4) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintahdan pemerintah daerah lain.

79

Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut berbeda dengan tugas

daerah khusus atau provinsi lainnya. Hal ini merupakan salah satu

kewenangan khusus yang diberikan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

yang juga menjadi kekhasan bagi Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas,

hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan Provinsi DKI

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bantu

oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab

kepada Gubernur. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1),

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1),

“Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggun jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang deputi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah”.

Deputi Gubernur merupakan salah satu kekhususan yang juga

menjadi khas Provinsi DKI Jakarta yang membedakan dengan daerah

otonom lain. Pengertian Deputi Gubernur ini dijelaskan dalam Pasal 1

angka (9) “Deputi Gubernur, selanjutnya disebut deputi, adalah pejabat

yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan

Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Deputi Gubernur di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas

sebagai pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah. Deputi Gubernur memiliki kedudukan setingkat

dengan Sekretaris Daerah, dan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat, dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Gubernur, bertanggungjawab kepada Gubernur yang kedudukan, tugas,

fungsi, dan tanggung-jawabnya diatur dengan Peraturan Presiden.

80

(Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21

mei 2010, pukul 11.00).

Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta dibentuk oleh DPRD Provinsi

DKI Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 angka (14)).

Dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah

Gubernur dibantu oleh Sekertaris Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur, bertanggungjawab kepada

Gubernur (Pasal 15 ayat (3) dan (4)).Sekretaris DPRD dalam

melaksanakan tugas teknis operasional berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pasal 16

ayat (4) dan (5)).

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta lainnya yaitu adanya istilah

Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 24 ayat(1) disebutkan “Untuk membantu

Walikotamadya/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kotamadya/Bupati administrasi, di bentuk Dewan Kota/Kabupaten”. Hal

ini menjadi salah satu ciri khusus dari Provinsi DKI Jakarta di jelaskan

juga dalam Pasal 1 angka 12 ”Dewan kota/dewan kabupaten adalah

lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan

layanan masyarakat”. Dewan Kota dan atau Dewan Kabupaten ini terdiri

atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu

kecamatan satu wakil, yang diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh

DPRD Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Selanjutnya mengenai Dewan Kota/Dewan Kabupaten tersebut diatur

dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan

Kota/Kabupaten (Wawancara dengan Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 November 2009,

pukul 13.00).

81

Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia heterogenitas penduduk, dan permasalahan

yang kompleks yang harus ditangani secara terpadu. Untuk penanganan

masalah tersebut di atas diperlukan suatu lembaga yang mampu

menjembatani antara kepentingan masyarakat dan memanfaatkan potensi

yang ada di masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan

program-program pemerintah, oleh sebab itu dibuat Dewan Kota dan atau

Dewan Kabupaten serta Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagai wadah

komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Tingkat kelurahan, untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), hal ini

dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat Rukun Warga dan

selanjutnya ditetapkan oleh Walikota/Bupati melalui Camat.

Hal tersebut diatas juga merupakan mencerminkan kedudukan

khusus Provinsi DKI Jakarta lainnya,yang membedakan dengan daerah

otonom lain ataupun provinsi lainnya di Indonesia.

4. Sumber Dana Pemerintahan Provinsi DKI

Pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN),

sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1), kewenangan yang

bersifat khusus dalam hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (4) yang

meliputi bidang:

1) Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 2) Pengendalian penduduk dan permukiman; 3) Transportasi; 4) Industri dan perdagangan; dan 5) Pariwisata.

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (6) dinyatakan bahwa:

82

”Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta”.

Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

termasuk dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya

masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah

lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperoleh alokasi

pendanaan dari APBN. Selain itu dana tersebut juga dibutuhkan dalam

rangka perkembangan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang

mempunyai beban dan permasalahan yang besar. Dana dalam rangka

pelaksanaan kekhususan sebagai Ibukota Negara ini ditetapkan bersama

antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

Dana dari APBN ini merupakan anggaran yang diperuntukkan dan

dikelola oleh Pemerintah provinsi yang pengalokasiannya melalui

Kementerian/Lembaga terkait. Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran

wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban

keuangan yang terkait hal tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui

Menteri atau Kepala Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Salah satu yang menjadi motor penggerak

perekonomian Provinsi DKI Jakarta adalah sektor perdagangan dan jasa.

Sektor itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi DKI

Jakarta tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih besar.

Perekonomian Provinsi DKI Jakarta selama ini telah menjadi

barometer bagi kemajuan dan kestabilan pembangunan nasional karena

memikili kondisi umum yang jauh lebih baik dibanding propinsi-propinsi

lain di Indonesia. Sebagai Ibukota Negara dan wilayah konsentrasi dari

berbagai kegiatan perekonomian nasional dan internasional, Provinsi DKI

Jakarta memiliki basis ekonomi yang lebih baik, karena didukung oleh

83

sumber daya manusia (SDM) yang relatif baik, infrastruktur yang lebih

memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif yang

melebihi propinsi-propinsi lain. Daya tarik dan keunggulan ekonomi ini

pula yang secara terus menerus berpotensi menciptakan urbanisasi ke

Provinsi DKI Jakarta dengan dampak negatif pada melemahnya daya

dukung lahan dan lingkungan serta masalah-masalah kemasyarakatan

(Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21

mei 2010, pukul 11.00).

C. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di DKI Jakarta

Dalam praktik dan perkembangannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2007 pernah diuji materiilkan oleh Biem Benyamin yang menyatakan diri

berkedudukan sebagai perorangan warga Negara Republik Indonesia, yang merasa

dirugikan hak konstitusionalnya karena merasa diperlakukan diskriminatif oleh

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang meletakkan otonomi hanya pada

tingkat provinsi saja.

Menurut Biem Benyamin Undang-undang ini merugikan warga Provinsi

DKI Jakarta serta berpotensi dapat merugikan hak konstitusional Biem Benyamin

untuk ikut serta dalam pemilihan calon Walikota di Provinsi DKI Jakarta karena

sebagai perseorangan warga negara yang bermaksud untuk mengajukan diri

sebagai calon Walikota di wilayah Provinsi DKI Jakarta terhalang oleh ketentuan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2007 yang mengandung unsur untuk menghalangi Biem Benyamin ikut dalam

pemilihan calon Walikota. Permohonan pengujian tersebut adalah pengujian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 227 ayat (2) frasa “Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah

administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom”,

84

Undang- undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 19 ayat (2) frasa

“Walikota/Bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI

Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat”. Pasal 19 ayat (3) frasa:

“Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh

gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, Pasal 19 ayat

(4) sepanjang frasa, ”Walikota/Bupati bertanggungjawab kepada Gubernur” Pasal

19 ayat (6), sepanjang frasa, ”Wakil Walikota/Wakil Bupati diangkat dari pegawai

negeri sipil yang memenuhi persyaratan”. Pasal 19 ayat (7) sepanjang frasa,

”Wakil Walikota/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan”. Pasal 19 ayat (8) sepanjang frasa, ”Wakil Walikota/Wakil Bupati

bertanggungjawab kepada Walikota/Bupati”, Pasal 24 ayat (1), sepanjang frasa,

”Untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kota/Kabupaten dibentuk Dewan Kota/Dewan Kabupaten”. Pasal 24 ayat (2)

sepanjang frasa ”Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh

yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu Kecamatan satu Wakil”. Pasal

24 ayat (3) sepanjang frasa, ”Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten diusulkan

oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya

ditetapkan oleh Gubernur”. Pasal 24 ayat (4) sepanjang frasa ”Ketentuan lebih

lanjut mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tata kerja dan tata cara pemilihan

keanggotaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten diatur dengan peraturan daerah”.

Dengan berlakunya Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dan Pasal 19 ayat (2), (3), (4), (6), (7), dan (8) serta Pasal 24 ayat (1),

(2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 telah merugikan hak

dan/atau kewenangan konstitusional, karena sebagai penduduk Provinsi DKI

Jakarta, hanya berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, anggota

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan Gubernur.

Dalam permohonannya Biem Benyamin menyatakan bahwa berlakunya

ketentuan Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

beberapa Pasal yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2007, Biem Benyamien beranggapan bahwa kewenangan

85

konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan tersebut telah dianggap menutup

peluang, menghilangkan kesempatan, atau setidak-tidaknya menghalang-halangi

Biem Benyamien untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dalam pemilihan DPR,

DPD, Presiden, dan Walikota, utamanya untuk mencalonkan diri sebagai

Walikota di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Biem Benyamien merasa diperlakuan

diskriminatif, karena seluruh provinsi lainnya di Indonesia memiliki Pemerintahan

daerah tingkat kabupaten dan kota, sehingga hal tersebut telah merugikan hak dan

kewenangan konstitusional Biem Benyamin berkaitan dengan bersamaan

kedudukan hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di

depan hukum dan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat

(1) yang menyatakan bahwa ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya

di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28 D ayat (3) yang

memyatakan ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan”, dan Pasal 28i ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan ”Setiap

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu”. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut hanya

meletakan otonomi daerah di tingkat provinsi, padahal di daerah istimewa atau

khusus lainnya tidak demikian halnya (www.google.co.id/risalah sidang perkara

nomor 11 (8 Juni 2010)).

Sehubungan dengan titik berat otonomi hanya di tingkat provinsi maka

warga negara Republik Indonesia yang berstatus penduduk Provinsi DKI Jakarta

hak dan kewenangannya dirugikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, di mana hal tersebut terbukti telah

berakibat Biem Benyamin pada pemilu tahun 2004 dan pilkada tahun 2007 serta

berpotensi dapat merugikan hak konstitusional Biem Benyamin untuk ikut serta

dalam pemilihan calon Walikota di Provinsi DKI Jakarta karena sebagai

perseorangan warga negara yang bermaksud untuk mengajukan diri sebagai calon

Walikota di wilayah Provinsi DKI Jakarta jadi terhalang oleh ketentuan

86

Undang-undang tersebut di atas yang mengandung unsur untuk menghalangi

Biem Benyamin ikut dalam pemilihan calon Walikota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 otonomi daerah

pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang bersifat tunggal di tingkat provinsi,

sebenarnya sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan warga negara

Indonesia termasuk Biem Benyamin untuk memperoleh kesempatan yang sama

dalam Pemerintahan dan DPRD Provinsi. Bahkan peluang keterwakilan semakin

tinggi dengan ditambah 125% dari jumlah yang sesuai peraturan tentang pemilu

(berdasarkan jumlah penduduk), selain itu karena pembentuk Undang-undang

telah menentukan pilihan kebijakan hukum (legal policy), maka sebagai

konsekuensi yuridisnya dalam wilayah administrasi tersebut tidak tersedia

mekanisme pemilihan untuk pimpinan pemerintahan setempat atau Kepala

Daerah, tetapi hal ini tidak berarti menghalangi atau megurangi bahkan

mengabaikan hak konstitusional Biem Benyamin karena Biem Benyamin tetap

dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih dalam

mekanisme demokrasi yang tersedia pada jabatan-jabatan publik yang tersedia

pula. Sehingga anggapan Biem Benyamin bahwa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

dianggap diskriminatif serta menghilangkan hak memperoleh kesempatan yang

sama dalam pemerintahan adalah tidak berdasar, jadi dalil Biem Benyamin yang

menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berstatus penduduk Provinsi

DKI Jakarta hak dan kewenangannya dirugikan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, pada pemilu 2004 dan

pilkada 2007 hanya berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, anggota

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan Gubernur, yang

secara demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan

ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) adalah pendapat yang tidak tepat karena pembentuk

UU telah menentukan pilihan kebijakan yang menentukan daerah otonom hanya

pada tingkat provinsi saja dan dalam wilayah aministrasi tersebut tidak dibentuk

daerah yang bersifat otonom, sehingga di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat

pemilihan anggota DPRD pada wilayah administrasi. Pemilihan anggota DPRD

87

hanya padatingkat provinsi. Atau pemerintahan pada wilayah kabupaten ataupun

kota seperti di wilayah lainnya.

Selain itu menurut Biem Benyamin Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2007 juga dianggap tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat

(2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B UUD 1945 yang

meletakkan kekhususannya Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan

meletakan otonomi hanya di tingkat provinsi, dianggap tidak sesuai dengan UUD

1945. Karena di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan “Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang”. (Biem

benyamin.asp) Namun pada kenyataanya di Provinsi DKI Jakarta, pada tingkatan

kota tidak ada DPRD selaku perwujudan unsur legislatif. Pasal 18 ayat (2)

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan”. Pasal 18 ayat (3), “Pemerintahan daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Di dalam Pasal 18 ayat (4)

UUD 1945 juga menetapkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-

masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota

dipilih secara demokratis”. Di daerah lain, termasuk juga daerah istimewa,

dilakukan pilkada untuk memilih kepala daerah. Sedangkan di provinsi DKI

Jakarata mengapa Walikota dan Bupati tidak dipilih lewat pilkada,". Menurut

Biem Benyamin ketentuan Pasal-Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan

Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal

18B.

Sehingga menurut Biem Benyamin hal tersebut tidak sesuai dengan

prinsip kaedah hukum yang bersifat khusus (lex specialis) boleh berbeda dengan

Undang-undang yang bersifat umum (lex generalis), karena menurut Biem

Benyamin Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan aturan yang

88

bersifat umum yang mengatur desentralisasi dan pembagian daerah otonom

pada umumnya yang membagi Negara Republik Indonesia atas daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/kota, yang masing-

masing mempunyai pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan (www.google.co.id/risalah sidang perkara nomor 11 (8 Juni 2010)).

Hal itu karena Biem Benyamin pengujian Undang-undang hanya

melihatnya dari satu perspektif, sementara UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis

haruslah dimaknai atau dipahami sebagai satu kesatuan ide besar, satu kesatuan

norma dasar yang selalu berkaitan antara pembukaan, Pasal demi Pasal, bahkan

ayat demi ayat, demikian juga norma yang mengatur penyelenggaraan

pemerintahan daerah (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul

11.00).

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun materi

muatan Pasal dalam Undang-Undang 29 Tahun 2007 yang pada intinya meletakan

otonomi daerah Provinsi DKI Jakarta hanya di tingkat provinsi merupakan

konsekuensi dari kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota,

sudah berdasarkan pada Pasal 18B ayat (1) ,dan (2) UUD 1945 sebagaimana telah

disebutkan sebelumnya.

Pasal 18 ayat (1),(2),(3) dan (4) serta Pasal 18B ayat (1),dan(2) yang

terdapat dalam Bab VI Pemerintahan daerah tidak dapat ditafsirkan secara

terpisah-pisah karena Bab VI karena Pemerintahan daerah secara keseluruhan

merupakan satu norma dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 merupakan penjabaran dan kehendak Pasal-Pasal

tersebut, sehingga norma konstitusi yang mengatur mengenai penyelenggaraan

pemerinatahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1),(2),(3),dan(4) bukan

norma yang berdiri sendiri melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan

Pasal lain yang juga mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena

disamping pengaturan itu juga terdapat Pasal 18A dan Pasal 18B. Asas yang

89

menghendaki terdapatnya hierarki daerah otonom sebagaimana dimaksud oleh

Pasal 18 ayat (1),(2),(3),dan(4) tidak bisa diartikan bahwa keberadaan daerah

tersebut adalah mutlak, tetapi bersifat fakultatif karena Pasal 18B ayat (1)

menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan

Undang-undang (www.google.co.id/risalah sidang perkara nomor 11 (8 Juni

2010)).

Apabila Biem Benyamin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tersebut tidak sesuai

dengan prinsip kaidah hukum lex specialis boleh berbeda dengan Undang-undang

yang lex generalis, akan tetapi tidak sesuai dengan UUD 1945, adalah juga tidak

dapat diterima karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007menggantungkan

norma pada Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004, sedangkan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 menggantungkan norma konstitusi pada Pasal 18B ayat (1),dan (2)

UUD 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 adalah

Lex specialis dari UU Nomor 32 Tahun 2004 (www.google.co.id/risalah sidang

perkara nomor 11 (8 Juni 2010)).

Akibat dari persepsi yang hanya didasarkan pada satu persfektif, maka

Biem Benyamin juga melihat pemerintahan daerah provinsi yang lain secara

mutlak yakni ditandai dengan adanya otonomi daerah di tingkat kabupaten atau

kota. Padahal semua provinsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang berbeda-

beda yang akan menentukan pilihan hukum dan pilihan kebijakan baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selain itu karena faktor sosiologis

masyarakat yang secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas. Faktor ini

sebenarnya terkait dengan faktor geografis, karena faktor etnisitas tidak mungkin

muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses

yang sangat panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis

secara langsung, oleh sebab itu dalam melihat Pemerintahan DKI Jakarta tidak

bisa melihat dari perspektif sempit saja, tetapi juga harus melihat pada akar

sejarah, sosiologis, politis, dan yuridis yang saling berpautan dan tidak dapat

90

dipisahkan satu sama lain (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul

11.00).

Secara garis besar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang belum dapat

terlaksana dengan optimal karena berbagai macam hal. Seperti telah dijelaskan di

atas yang menjadi salah satu perubahan setelah di sahkannya Undang undang

Nomor 29 Tahun 2007 adalah adanya istilah Lembaga Musyawarah Kelurahan

(LMK) di tingkat kelurahan, dan ditetapkannya kembali istilah yang sama dengan

Undang-undang sebelumnya yaitu istilah Dewan Kota di tingkat Kotamadya dan

Dewan Kabupaten di tingkat kabupaten.

Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai 265 Kelurahan yang tentu

membutuhkan lembaga penampung aspirasi masyarakat, sehingga ada komunikasi

dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan

adanya LMK. Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan lembaga di tingkat

Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang

pada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999

disebut dengan Dewan Kelurahan. Namun pada saat ini masih tetap menggunakan

Dewan Kelurahan hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah yang mengatur

tentang LMK belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan. Peraturan

Daerah yang ada masih menggunakan Dewan Kota sehingga LMK belum sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan belum terealisasi maksimal

karena terbentur oleh Peraturan Daerah yang belum sesuai tersebut. Dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 seharusnya produk hukum yang

masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dirombak

(Wawancara dengan Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah

Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 November 2009, pukul 13.00).

Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 8.520.222

dengan beragam suku dan budaya selalu menimbulkan berbagai permasalahan

seperti: urbanisasi, keamanan, transportasi, pengelolaan kawasan khusus, dan

91

masalah sosial kemasyarakatan, pengangguran, penataan wilayah, pemukiman,

daerah kumuh, banjir dan sampah, serta dihuninya daerah resapan yang

mengundang kekhawatiran akan banjir. Hal tersebut berkaitan dengan

keberadaannya sebagai pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah yang

terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi

(http://www.kependudukancapil.go.id (30 Juni 2010)).

Dalam menangani pemasalahan tersebut pemerintahan Provinsi DKI

Jakarta perlu bekerjasama dengan daerah sekitarnya. Pemerintah Daerah Provinsi

DKI Jakarta harus menghadapi realitas sosial. Dalam kenyataannya Provinsi DKI

Jakarta tidak hanya dihuni oleh orang-orang Jakarta, namun juga merupakan pusat

tujuan penduduk sekitar mencari nafkah, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta harus bekerja sama dengan Pemerintah wilayah sekitarnya, seperti

program tempat pembuangan sampah, mngendalikan tingkat urbanisasi dan

sebagainya (Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei

2010, pukul 11.00).

Pesatnya pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara,

menyebabkan terjadinya perluapan perkembangan kota ke wilayah di sekitarnya

yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, cianjur, sehingga terjadilah

berbagai alih fungsi peruntukan di kota-kota sekitar Provinsi DKI Jakarta, maka

diperlukan pemahaman dan kerjasama untuk mengelola kerjasama antar daerah.

Mengingat kondisi ini, maka diperlukan pengelolaan yang integratif antar wilayah

tersebut. Sehingga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan

JABODETABEKPUNJUR.

Kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang

memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang secara terpadu. yang selanjutnya penataan ruangnya secara

spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan

Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

(Perpres Nomor 54 Tahun 2008). Dalam upaya meningkatkan keserasian dan

92

keterpaduan pembangunan serta pemecahan masalah bersama di wilayah

JABODETABEKPUNJUR, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama dan

membentuk suatu wadah kerjasama (Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain,

Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00).

Kerjasama antar daerah menjadi salah satu pendekatan utama dalam

penataan ruang wilayah dan atau kawasan serta pengelolaan lingkungan hidup

yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, dan merupakan salah satu alat

untuk meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah,

serta berperan dalam mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat

berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta pelestarian

lingkungan hidup.

Penataan ruang Provinsi DKI Jakarta harus memikirkan tata ruang daerah

sekitarnya, karena berkaitan dengan kepentingan tata ruang nasional.

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mempunyai hubungan dengan wilayah

sekitarnya yaitu JABODETABEKPUNJUR, maka harus ada ksepakatan

kerjasama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa

Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati

Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi Dan Bupati

Cianjur tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor,

Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota

Bekasi Dan Kabupaten Cianjur, oleh sebab itu dibuat lembaga lintas sektoral

seperti Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKPUNJUR.

Wilayah JABODETABEKPUNJUR yang terdiri dari 11 wilayah

administrasi otonom, yang tediri dari 3 provinsi serta 8 kabupaten/kota ini

merupakan kawasan perkotaan yang mempunyai dinamika dan muatan persoalan

serta kegiatan tertinggi di Indonesia. Wilayah JABODETABEKPUNJUR

merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan

93

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (Wawancara Dengan Bapak

Amir Hamzah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada

tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00).

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di salah satu wilayah jelas

berpengaruh dan dipengaruhi oleh wilayah lain, sebagai satu kesatuan ekosistem.

Mengingat kondisi ini, maka diperlukan pengelolaan yang integratif antar wilayah

tersebut. Sehingga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kawasan

JABODETABEKPUNJUR ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang

memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang secara terpadu. yang selanjutnya penataan ruangnya secara

spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan

Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR (Perpres Nomor 54 Tahun 2008).

Dalam upaya meningkatkan keserasian dan keterpaduan pembangunan serta

pemecahan masalah bersama di wilayah JABODETABEKPUNJUR,

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah

sepakat untuk mengembangkan kerjasama dan membentuk suatu wadah

kerjasama.

Dalam kedudukan Jakarta sebagai Ibukota, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dapat memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Dana dalam rangka

pelaksanaan kekhususan sebagai Ibukota Negara ini ditetapkan bersama antara

Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyebutkan adanya alokasi

anggaran APBN yaitu untuk kebudayaan betawi, dan kebudayaan Indonesia yang

lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencerminkan kesatuan dan

keanekaragaman Indonesia, oleh sebab itu mempunyai tugas dan kewenangan

untuk memelihara kebudayaan tersebut. Begitu juga APBN mengenai tata ruang

dan permasalahan kemiskinan, lalu mengenai pariwisata, perindustrian, serta

perdagangan yang sampai sekarang yang belum bisa direalisasikan.Hal ini

94

disebabkan karena lambannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan

program untuk mendapatkan alokasi anggaran itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 30 juga dijelaskan

mengenai Kawasan khusus yaitu kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu

pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan

nasional. Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dikelola bersama antara

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan oleh

Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaanya belum ada peraturan pelaksanaan mengenai hal

tersebut. Meskipun sudah ada anggarannya, namun tetap tidak bisa dijalankan

karena belum ada peraturan pelaksana yang mengaturnya. Padahal kawasan

khusus tersebut sangat diperlukan baik bagi Provinsi DKI Jakarta sendiri maupun

bagi provinsi lain di Indonesia (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul

11.00).

95

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 kaitannya

sebagai dasar otonomi khusus secara umum telah terlaksana dengan

baik. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI mempunyai tugas

serta kewenangan yang khusus, yang membedakan dengan provinsi

lainnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007

memberikan beberapa kewenangan dan kewajiban khusus kepada

DKI dalam pelaksanaan pemerintahannya yaitu:

a. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara,

tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga

kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan antara

peran lokal, nasional, dan internasional.

b. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan

kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam

kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, yang di bantu

oleh 4 orang Deputi Gubernur. Salah satu kekhususan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki hak protokoler.

c. Adanya Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga

musyawarah pada tingkat Kota/Kabupaten untuk peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan

peningkatan layanan masyarakat”.

d. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI memiliki rencana

tata ruang wilayah nasional. Pemerintah DKI Jakarta juga

mempunyai tugas serta kewenangan terhadap tata ruang daerah

sekitarnya, karena tata ruang Provinsi DKI Jakarta harus

sinergi dengan dengan tata ruang daerah sekitarnya. Untuk

96

membangun kerjasama tersebut diperlukan pembentukan

badan kerjasam antar daerah sekitar tersebut yaitu BKSP.

e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi

pendanaan dari APBN APBN yang salah satunya digunakan

untuk pelestarian budaya lokal (Betawi) serta melindungi

berbagai budaya masyarakat daerah lain,selain itu juga untuk

tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup,

pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri

dan perdagangan, dan pariwisata, dan dana tersebut juga

dibutuhkan dalam rangka perkembangan Provinsi DKI Jakarta.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 29 tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan otonomi

khusus di DKI Jakarta, yaitu:

a. Adanya anggapan di masyarakat bahwa Undang-undang ini

merugikan warga Provinsi DKI Jakarta serta berpotensi dapat

merugikan hak konstitusional

b. Peraturan Daerah yang ada masih menggunakan Dewan Kota

sehingga LMK belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2007 dan belum terealisasi maksimal karena

terbentur oleh Peraturan Daerah yang masih mengacu pada

Undang-undang sebelumnya.

c. Belum optimalnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dengan Pemerintah wilayah sekitarnya, seperti program

tempat pembuangan sampah, mngendalikan tingkat urbanisasi

dan sebagainya.

d. APBN untuk pelestarian budaya lokal (Betawi) serta

melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain serta tata

ruang dan permasalahan kemiskinan, lalu mengenai pariwisata,

perindustrian, perdagangan yang sampai sekarang yang belum

bisa direalisasikan.

97

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya Sejumlah aturan baru yang

berhubungan dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara ini harus

menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depan dari Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan DPRD. Seluruh peraturan

pelaksanaan atas Undang-undang ini ditetapkan paling lambat telah

disusun 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini. Untuk itu sejumlah

PP, Perda dan Keputusan Bersama yang menjadi amanat dari

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 ini harus segera dipersiapkan

dan diselesaikan oleh seluruh pihak terkait Provinsi DKI Jakarta

yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Banyaknya penduduk, dan permasalahan yang kompleks yang harus

ditangani secara terpadu. Untuk penanganan masalah tersebut di atas

diperlukan suatu lembaga yang mampu menjembatani antara

kepentingan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada di

masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan

program-program pemerintah, oleh sebab itu harus di optimalkan

kinerja Dewan Kota dan atau Dewan Kabupaten serta Lembaga

Musyawarah Kelurahan sebagai wadah komunikasi timbal balik

antara pemerintah dan masyarakat.

3. Perlu adanya partisipasi aktif dari pemerintah di wilayah sekitar

DKI Jakarta dalam menunjang kelancaran program kerja Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, mengingat Jakarta merupakan sentral

perekonomian nasional.

xcviii

xcix

xcix

DAFTAR PUSTAKA

Andy Ramses.2007. "Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Pilihan Bentuk Otonomi

Asimetrik".Jurnal Konstitusi.volume 8.Nomor 3.

Bagir Manan.1994.Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.

Jakarta.Sinar Harapan.

B. Hestu Cipto Handoyo.2003.Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak

Asasi Manusia <Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di

Indonesia>.Yogyakarta.Universitas Atmajaya Yogyakarta.

BN. Marbun.2005.DPRD dan Otonomi Daerah.Jakarta.PT. Pustaka sinar harapan.

Burhan Asofa.2004.Metode Penelitian Hukum.Jakarta.Sinar Grafika.

C. S. T Kansil dan Christine . S . T Kansil.2002.Pemerintahan Daerah Indonesia.

Jakarta.Sinar Grafika.

Fauzi Bowo.SejarahJakarta.http://www.fauzibowo.com/artikel.php?id=80&option =view. <30 Juni 2010/19.00>

Hanif Nurcholis.2007.Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jakarta.PT. Grasindo.

H.A.W. Widjaja.2004.Otonomi Daerah Daerah Otonom.Jakarta.Raja Grafindo

Persada.

H.B Sutopo.2002.Pengantar Penelitian Kualitatif <Dasar-Dasar Teoritis dan

Praktis>.Surakarta.Pusat Penelitian Surakarta.

Hendri Fisnaeni.Sejarah Pemerintahan DKI Jakarta.http://hendrifisnaeni. blogspot.com/2008/08/melintasi-sejarah-pilkada-di-indonesia.html.<18 Febuari 2010/20.00>

Iswantoro.2007”Perspektif Kritis Relasi Legislatif Dan Eksekutif Didaerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”.Jurnal Mimbar

Hukum,Volume 19 Nomor 2 Juni 2007.

Lexy . J. Maleong.2002.Metedologi Penenlitian Kualitatif.Bandung.PT.Remaja

Rodakarya.

Miriam Budiarjo.2007.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta.PT. Gramedia Pustaka

Utama.

c

c

______________.2001.Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.Jakarta.PT.

Rineka Cipta.

Moh. Mahfud MD.1999.Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.Yogyakarta.Gama

Media

Ni’ matul Huda.2005. Otonomi daerah. Yogyakarta.PT. Pustaka Pelajar.

_____________.2009.Hukum Pemerintahan Daerah.Bandung.Nusa

Media.

No Name.desentralisasi assimetris.http://www.desentralisasi.org.html <18 Mei

2009/19.00>

_________.daerah otonom.http://www.wikipedia.org/wiki/daerah_otonom.<18

Mei 2009/20.00>

_________.sejarah dki jakarta.www.pemerintahdkijakarta.co.id.<01

Maret 2010/19.00>

_________.risalah sidang perkara.www.google.co.id/risalah sidang perkara

nomor 11/puu-vi/2008 .<8Juni 2010/19.00>

_________.Daerah Khusus Ibukota Jakarta.www.wikipedia.com /Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta.html<18 Mei 2009/19.00>

_________.Sejarah Pemerintahan DKI Jakarta.www.jakarta.go.id.<01 Maret

2010/20.00>

_________.kota jakarta.http://www.jakarta.go.id/jakartaku/kota_jakarta01.htm. <18 Febuari 2010/18.00>

_________.sejarahpemerintahan.http://www.jakarta.go.id/jakartaku/sejarah_pemerintahan.htm.<18 Febuari 2010/18.00>

_________.SejarahNusantara.http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_%281942-1945%29.<18 Febuari 2010/18.15>

_________.SejarahIndonesia.http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah_Indonesia_%281945-1949%29.<18 Febuari 2010/18.30>

_________.Sejarah Jakarta.http://www.jakarta.go.id/v70/index.php /t/376-sejarah-jakarta.<18 Febuari 2010/19.00>

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota dan Dewan

Kabupaten.

ci

ci

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.

Peter Mahmud Marzuki.2008.Penelitian Hukum.Jakarta.Kencana Prenada Media

Group.

Soejono dan Abdurahman.2003.Metode Penelitian Hukum.Jakarta.Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto.1986.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta.UI-Pers

_______________.2001.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta.UI-Pers

_______________.2006.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta.UI-Pers

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 jo Undang–undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Undang Undang Nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

cii

cii