PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG

KAKILIMA DI KELURAHAN PACCINONGAN

KEC. SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Disusun Dan Diajukan Oleh

Muh Iqbal J.

Nomor Stambuk: 105 64 01785 13

+

+

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG

KAKILIMA DI KELURAHAN PACCINONGAN

KEC. SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Skripsi

Sebagai Salah Satu SyaratUntukMemperolehGelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diajukan Oleh

Muh Iqbal J.

Nomor Stambuk: 105 64 01785 13

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

iii

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Iqbal J.

Nomor Stambuk : 105 64 01785 13

Program Studi : IlmuPemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah proposal penelitian saya

sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain

atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan

apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar

akademik.

Gowa, 08 Januari 2020

Yang Menyatakan

Muh Iqbal J.

v

ABSTRAK

Muh Iqbal J..2020 Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. Kadir

Adys dan Ahmad Taufik.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong

praja dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Dekskriptif Kualitatif dan

tipe penelitian Survey dengan menggunakan dua macam data yaitu Data Primer

dan Data Sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan

menganalisis semua data yang telah dikumpulkan penulis dari informan yang

diperoleh dari hasil obsevasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Kekuasaan, kepentingan dan

strategiaktor yang terlibat, (1). Penataan Pedagang Kaki Lima, Penataan

dilaksanakan dalam 2 tahap pula. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan

September 2019 sampai November 2019.Tahap 2 dilaksanakan pada bulan

September 2020 sampai November 2020. Penataan dilakukan secara persuasive

dengan melibatkan PKL, secara door to door. (2) Pembinaan Pedagang Kaki

Lima, dengan mengumpulkan para PKL, melibatkan beberapa instansi yang

terkait. Dengan, dialog dan pengarahan setelah dilakukan penertiban untuk dibina

oleh petugas, dengan cara bina usaha, bina sarana-prasarana dan bina permodalan.

Karakteristik lembaga dan penguasa, Adanya struktur organisasi dalam

pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas pembagian

tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksana kebijakan dan mencegah

terjadinya tumpeng tindih tugas dan fungsi tersebut. Memberikan informasi

dengan cara mendatangi langsung PKLdengan pendekatan persuasif mengajak

paguyuban PKL ke Kantor Pengelolan PKL dan juga lewat instansi terkait seperti

Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag lakukan pendataan administrasi untuk

dibina. Kepatuhan dan daya tanggap, untuk mencapai tujuan, Pamong Praja

bekerjasama dengan instansi penegak hokum lainnya. Oleh karena itu, maka

urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong

Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hokum, kondisi politik pada

pemerintah dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Gowa

ini sudah efektif ditunjukkkan dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL

ini telah mendapatkan dukungan dari DPRD kabupaten Gowa, dengan adanya

inisiatif DPRD membuat Perda untuk mengatur pada tahun 2009 karena

banyaknya masukan dari masyarakat.

.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perda, satpol PP, Pedagang Kaki lima Peraturan

Daerah

vi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah

SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga

penysunan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

dalam Penegakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di KabupatenGowa.”

Dapat diselesaikan. Juga salam serta shalawat kepada Nabi besar Muhammad

Saw, junjungan kita semua dimana beliau telah membawa kita ke jalan yang

diridohi Allah Swt.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam

perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuayang telah berjuang, berdo’a,

mendidik penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis

mengucapkan terima kasih kepada keluarga, terkhusus istri tercinta yang selalu

semanagat dan sabar menemani dalam suka, duka selama proses penyelesaian

penulis skripsi. teman-teman, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan,

kepada Bapak Abd. Kadir Adys SH.MM Pembimbing I dan Ahmad Taufik, S.IP.

M.AP Pembimbing II.

Tidak lupa juga penulis mengucapakan terimakasih kepada pihak

Unviersitas; Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM, Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar, Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.si, Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr.

Nuryanti Mustari, S.IP, M.SI., ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh

vii

dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Univeristas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali dengan

serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaiakan

skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa

skripsi ini jauh dari kesempurnan dengan berbagai kekurangan sebagai akibat

keterbatasan kemampuan oleh karena itu, penulis mengharpkan kritikan dan saran

yang membangun demi kesempurnan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini

dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutma bagi diri pribadi penulis.

..Amin.

Gowa, 08 Januari 2020

Yang Menyatakan

Muh Iqbal J.

viii

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .................................................................................. i

Halaman Pengesahan ............................................................................................ ii

Penerimaan Team Penguji ................................................................................... iii

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ........................................................................ iv

Abstrak .................................................................................................................. v

Kata Pengantar ...................................................................................................... vi

Daftar Isi................................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar belakang ............................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 8

A. Konsep Pelaksanaan ...................................................................... 8

B. Satuan Polisi Pamong Praja ........................................................... 18

C. Pedagang Kaki Lima ..................................................................... 25

D. Sudut Pandang Kebijakan Publik Terhadap PKL.......................... 29

E. PenelitianTerdahulu ....................................................................... 31

F. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian .......................................... 34

G. Kerangka Pikir ............................................................................... 34

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 37

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ......................................................... 37

B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................... 37

C. Sumber Data ................................................................................. 38

D. Informan Penelitian ....................................................................... 38

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 38

F. Teknik Analisis Data .................................................................... 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................... 42

A. Dekskripsi Obyek Penelitian ......................................................... 42

ix

B. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paccinongan

Kec. Somba opu Kabupaten Gowa. ............................................... 47

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi

Pamong Praja dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di

Kelurahan Paccinongan Kec.Somba opu Kabupaten Gowa .......... 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 65

A. Kesimpulan .................................................................................... 68

B. Saran .............................................................................................. 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat

menjadi kenyataan, apabila didukung oleh aparatur yang memiliki

profesionalitas tinggi yang memegang prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas serta responsibilitas terhadap segala macam tugas dan

wewenang yang diberikan. Terabaikannya unsur profesionalisme dalam

menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak

kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik.

Profesionalisme lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam

memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar

kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut

untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan

menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan

program.

Untuk implementasi kebijakan, grindle (1980), menjelaskan model

yang ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditranformasikan, maka

implementasi kebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian

para ilmuan social politik pada beberapa kasus kebijakan banyak terjadi di

negara dunia ketiga seperti asia, Afrika maupun Amerika latin, tampak lebih

2

tertarik dan focus terhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap

terjadi. Karenanya pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi

kebijakan berkisar pada konflik pembuatan keputusan; “siapa mendapat apa

(who get what)”.Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan

administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan

atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian

program. Jadi, seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan

mengukur hasil –hasil program terhadap tujuan -tujuan kebijakan

Memasuki era otonomi daerah, terjadi berbagai perubahan mendasar

dalam kehidupan masyarakat. Arus perubahan yang tidak menentu

menjadikan masyarakat kehilangan pijakan, sehingga memunculkan berbagai

kecenderungan pelanggaran tatanan hidup kemasyarakatan. Salah satu

perubahan yang dialami adalah perubahan kehidupan ekonomi Persoalan

mendasar yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah masih tingginya

angka kemiskinan dan pengangguranMasih terus meningkatnya jumlah tenaga

kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pembukaan lapangan

pekerjaan juga membuka peluang juga berpotensi menimbulkan berbagai

permasalahan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya

lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah di satu sisi, serta kuatnya

desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, di sisi lain tentu saja

memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain sebagai

solusi. Dalam hal ini, sektor informal merupakan alternatif terbaik untuk

3

diambil salah satu sektor informal yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah

Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Indonesia sendiri, Pedagang Kaki Lima tidak

mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus

mendapatkan tindakan khusus oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan

program yang mengatasnamakan penataan dan pemberdayaan. Status illegal

tersebut menuntut bahwa pelaksanaan aktivitas berdagang Pedagang Kaki

Lima harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu

ketertiban umum, merusak kebersihan kota, ataupun mengganggu lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta

menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga

penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di

samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan

kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

4

Pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang

dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat

yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan

waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan”. (Murtir, 2008).

Pelaksanaa nmerupakan arti dari implementasi-implementasi merupakan suatu

tindak lanjut dari suatu program yang ditetapkan berlaku dan dirumuskan.

Dengan demikian focus perhatian implementasi yakni kesediaan-kesediaan

yang ditimbulkan sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan

ditetapkan.

Berbagai tindakan serta upaya untuk menghilangkan atau menggusur

PKL sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah

di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan

perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan

pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami

hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam,

ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Menghadapi permasalahan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya

berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan

hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara

keduanya. Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya tidak mempunyai

keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang

memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya

5

kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi

yang membatasi ruang gerak mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka

seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang didasarkan kepada

kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi dapat dilihat

bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat membantu penyerapan

tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu dari segi sosial juga

dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima akan menghidupkan suasana yang

menjadi daya tarik tersendiri. Namun,dalam perjalanannya tentu harus dikawal

dengan regulasi agar keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya menjadi

beban yang harus ditata, tetapi juga menjadi asset yang memberikan kontribusi

bagi pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan PKL khususnya di Kabupaten Gowa kerap dianggap

ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang

sebagian besar menekankan aspek kebersihan, ketertiban dan keindahan kota

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta

budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Oleh karena itu PKL khususnya di daerah hertasning kelurahan

paccinongang seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah

kabupaten Gowa, seperti penggusuran dan relokasi. Uraian diatas menjadi

dasar penulis tertarik mengangkat "Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi

PamongPraja dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di

Kabupaten Gowa".

6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi PamongPraja dalam Penataan dan

Pembinaan Pedagang KakiLima di Kelurahan Paccinongan Kec. Somba opu

Kabupaten Gowa?

2. Faktor – factor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong

Praja dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan

Paccinongan Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi PamongPraja dalam

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paccinongan

Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima di Kelurahan paccinongan Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian:

1. Dapat memahami dan mempelajari secara mendalam tentang Pelaksanaan

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gowa, maka hal ini dapat

menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, serta bagi penulis

lainnya untuk meneliti dengan judul yang sama.

7

2. Dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara

khusus merupakan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah kabupaten Gowa

didalam mengoptimalkan peran satuan polisi pamong praja dalam

mengawal berbagai kebijakan daerah.

8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanakan diartikan sebagai prihal tentang pembuatan dan usaha

tertentu. Lebih jauh tentang pelaksanaan sebagai suatu proses yang dikatakan

oleh Grindel, (dalam Handayaningrat 2002) menjelaskanbahwa proses

implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan

program kerja, telahdi susun, dan telah disiapkan dan disalurkan untuk

pencapaian tujuan atau/sasaran tersebut.

Murtir menyatakan, Implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas-

aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana

dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala

kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana

melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus

dilakukan”.(Murtir, 2008). Pelaksanaan merupakan arti dari implementasi-

implementasi merupakan suatu tindak lanjut dari suatu program yang

ditetapkan berlaku dan dirumuskan. Dengan demikian focus perhatian

implementasi yakni kesediaan-kesediaan yang ditimbulkan sesudah

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan ditetapkan.

Kemudian Siagian (2008), menyatakan bahwa jika suatu rencana

yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement

oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut,

9

Siagian (2008) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok

yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka

panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir

sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan

dan prosedur-prosedur tertentu.

2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis,

dan tujuanselanjutnyamelakukanpembgiantugas-tugas dan sumber-sumber

3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan

sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam

hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis

pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal

waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran

dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk

melakukan secara rencana dan kebijaksanaan dan telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi secak kebutuhan dimana tempat pelaksanaan,

kapan waktu pelaksanaan, kapan waktu dimulai dan berakhirnya dan bagai

mana cara yang harus dilakukan. Proses implementasi sekurang-kurangnya

terdapat 3 unsur penting yaitu:

1. Adanya program kegiatan/ kebijaksanaan yang dilaksanakan.

2. Target group/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan harapan akan

10

menerima manfaat dari program tersebut.

3. Untuk pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang

bertanggungjawab dalam pengolahan, pelaksanaan, pengawasan dari proses

pelaksanaan.

Berhasilnya dari suatu proses menurut Gerge. C. Edward III 1987,

(dalam Nawawi, 2009) syarat penting bagi berhasilnya suatu proses

implementasi kebijakan yang dilaksanakan, faktor tersebut:

1. Komunikasi, yaitu suatu program akan berjalan baik apabila baik dalam

pelaksanaan, ini menyangkut proses penyampaian informasi, komunikasi

memegang peranan penting hingga berlangsungnya proses koordinasi dan

pelaksanaannya yang akanmengakibatkantimbulnyapemamahaman yang

menyeluruhmengenai pentingnya program dan kesepakatan terhadap tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai.

2. Sumber daya, hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah

staf (jumlah dan mutu) untuk informasi yang dibutuhkan guna pengambilan

keputusan, kewenangan cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung

jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi sikap, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan dari program

dalam hal ini terutama adalah aparatur pelaksana.

4. Struktur birokrasi., terdapatnya SOP (standart oprasional presedur) yang

mengatur tata aliran.

Keempat factor diatas dipandang mempengaruhi keberhasilan

Implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi

11

antara satu faktor dengan faktor yang lain. Berkaitan dengan pelaksanaan

pembangunan di Indonesia. (Kartasasmita, 1996) menyatakan pelaksanaan

pembangunan oleh pemerintahan adalah tugas manejemen pembangunan

untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik

dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang

dikehendaki dalam mencapai sasaran seperti yang direncanakan dengan cara

seefesien mungkin.

Hampir senada dengan pendapat-pendapat di atas, Merilee Grindle

menyatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan upaya

menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang

maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “policy

delivery system” yang menghubungantujuankebijakandengan output atau

outcomes tertentu (Grindle, 1980). Implementasi kebijakan merupakan

suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap

pencapaian outcome‐nya. Oleh karena itu studi

terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan

metode investigasi dan analisis dari aktivits program.

Teori Merilee S. Grindle. Grindle memperkenalkan model

implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut

menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam

aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang

12

telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks

politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan

keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses

administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang

dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle

menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan

dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah

siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. (Grindle, 1980).

dalam(Nawawi, 2009) Dalam proses implementasi suatu kebijakan,

dipengaruhi oleh konten atau isi dan konteks kebijakan.

a. Isi kebijakan

1. Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan

diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik

yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.

2. Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat secara

kolektif akan mendapatkan dukungan dalam implementasinya dan

sebaliknya.

3. Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan

yang mengharapkan akan adanya sedikit perubahan perilaku di

masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, tetapi untuk

13

program yang mengharapkan adanya perubahan yang mendasar di

masyarakat dalam jangka panjang akan sulit untuk diimplementasikan.

4. Letak pengambilan keputusan, bahwa setiap keputusan akan

mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil, misalnya

di tingkat Departemen (pemerintahanpusat) atau ditingkat Dinas

(pemerintahan daerah), dan akan berdampak pada tingkat implementasi

dari kebijakan tersebut.

5. Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan

formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan

untuk melaksanakan berbagai macam program, dan keputusan itu juga

akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut akan dicapai.

6. Sumber daya yang dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil

akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk

mengimplementasikan program yang telah ditetapkan.

b. Konteks/lingkungan kebijakan

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, bahwa

mereka yang akan mengimplementasikan program mungkin akan

mencakup partisipan tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah, baik itu kalangan birokrat, pengusaha maupun masyarakat

umum. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif ataupun

tidak, tergantung konten dari program dan strukturnya dimana

kebijakan tersebut dilaksanakan. Mereka ikut terlibat dalam

implementasi program, dan setiap masing‐masing aktor memiliki

14

kepentingan tertentu terhadap program tersebut dan mereka berusaha

mencapainya dengan membuat ketentuan‐ketentuan dalam prosedur

alokasinya.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang

diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik

dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan

sumber daya yang terbatas, respon dari petugas yang

mengimplementasikan, dan tindakan‐tindakan elit politik, semuanya

berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing‐masing. Analisis atas

implementasi dari program yang spesifik dalam interaksinya akan

mempertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor,

kepentingan‐kepentingannya, dan strategi untuk mencapainya, serta

karakteristik dari penguasa.

3. Kepatuhan dan daya tanggap, bahwa dalam upayanya untuk mencapai

tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari

interaksi antara lingkungan program dan administrasi program. Yang

pertama, birokrat harus berhadapan dengan masalah yang berkaitan

dengan bagaimana menjaga ketaatan agar hasil akhir dari kebijakan

dapat dicapai walaupun mereka harus menangani berbagai interaksi

diantara aktor yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan

tersebut. Yang kedua, bagaimana responsivitas dari birokrat terhadap

keinginan‐keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari

pelayanan yang diberikannya agar tujuan kebijakan dan program

15

dapat tercapai. Agar efektif, maka implementor harus memiliki

keahlian dalam seni berpolitik danharus memahami dengan baik

lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan publik dan

program‐programnya.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004), dapat dibedakan

dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan

umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

suatu undang - undang.

3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan

pelaksanaan.

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana

kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku The Policy

Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan

hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan

dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan

berbagai defenisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye

yang dikutip Young dan Quinn (2002), memberikan defenisi kebijakan public

secara luas yakni sebagai whatever governments choose to do or not to do. Hal

16

ini berarti bahwa kebijakan publik merupakan pilihan apapun oleh pemerintah,

baik untuk melaksanakan sesuatu maupun untuk tidak melaksanakan sesuatu.

Pengertian ini menyamakan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan

pemerintah, dan memandang setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah sudah tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pengertian ini menonjolkan kebebasan pemerintah untuk memilih

melaksanakan sesuatu dan yang oleh pemerintah dipilih untuk tidak dilakukan.

Senada dengan pendapat di atas (Edward, 1980), mengatakan bahwa

kebijakan public merupakan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh

pemerintah atau tidak dilakukan.`Ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran

dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. Kemudian

ada juga pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan

kebijakan, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok atau dua kutub, yaitu

mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang

mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang

beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak

yang diramalkan (predictable) atau dapat diantisipasikan sebelumnya

Implemntasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan

suatu kebijakan formulasi. Defenisi yang umum dipakai menyangkut

kebijakan implementasi adalah (Wahab, 1997), implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

17

Konteks implemntasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya

setelah kebijakan tersebut di laksanakan hal itulah yang menunjukkan bahwa

proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting atau

momentum dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan selanjunya.

Sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya di

tentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang

telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan

rangkaian kata-kata indah dan buku yang tersimpan rapi dalam sebuah

dokumen kalua tidak di implemtasikan berkaitan dengan hal itu, dapat

dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu strategi atau

kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Oleh karena itu menurut Jones (1996) dalam Putra (2003) tidak

berlebihan jika implemntasi adalah merupakan aspek yang penting dari

keseluruhan proses lahirnya kebijakan, namun kebanyakan dari kita seringkali

beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang

dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya

pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan

tersebut. Padahal menurut Putra (2003), sifat kebijakan itu kompleks dan

saling tergantung, sehingga hanya ada sedikit kebeijakan negara yang bersifat

self executing, yang paling banyak adalah yang bersifat non self excuting

artinya kebijakan negara perlu di wujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai

pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang diharapkan.

18

Hal senda di kemukakan oleh Salusu (2002), bahwa dalam kasus-

kasus tertentu proses implemntasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan

harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang.

Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut

kehati-hatian dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan

sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut.

B. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian, Kedudukan Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong

Praja

Pengertian, Kedudukan Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong

Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun2018

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa

pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut :

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah

anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang

diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung

jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa pada pasal 3

mengenai tipelogi perangkat daerah menyatakan bahwa. “Satuan Polisi

Pamong Praja adalah Dinas Tipe A, Menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum”.

19

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyatakan bahwa. “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta

menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat

strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di

daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan

Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta

pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi

kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol

PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat

membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses

pembangunan di daerah.

2. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang di

maksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang

dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

20

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta

menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS

adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang

selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah

Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang

selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan

bupati/wali kota.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal

ini untuk menata Pedagang Kaki Lima. Pada hakekatnya, seorang anggota

Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan

harus) dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (lawenforcer).

Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala

daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur

sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar

dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena

itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk

21

menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala

daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta

penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat

c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta

penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait.

d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas

pelaksanaan Perda dan Perkada.

e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh

kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP

sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah

menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan

22

Polisi Pamong Praja pula menegaskantugasSatpol PP menegakkanPerda

dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat.

Mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP

yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram,

tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya

mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah,

tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya,

sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan

pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah

a) melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran

atas Perda dan/atau Perkada.

d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

Perda dan/atau Perkada.

23

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu

Walikota/Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang

ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga

peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka

penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman

(Rustopo, dkk. 2009: 58). Implementasi Menurut Friedrich (dalam Wahab

2008: 3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan, adanyaSatpol PP

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam

penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum,

kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaanya

perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap

sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai PKL di Kabupaten

Gowa, yang tentunya hanya berlaku di Daerah Gowa Saja yaitu Perda

Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima . Peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan

dengan UU dan tidak bertentangan dengan UU diatasnya baik dilihat

secara materiil mau pun formil. Satpol PP mempunyai misi strategis dalam

24

membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang

tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat

berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan

aman. Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang

dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang

diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah

kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan

itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga

kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga

pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan

dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan

melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP

selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum,

juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk

menegakkan supremasi hokum .Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari

negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi

manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap

petugasSatpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai pelayan masyarakat

dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat

direduksi seminimal mungkin.

25

C. Pedagang Kaki Lima

Menurut McGee dan Yeung (1977) dalam Gasper Liaw (2015:4)

Menyatakan bahwa : “PKL mempunyai pengertian yang sama dengan

“hawkers”, yang di definisikan sebagai orang-orang yang menjajakan

barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk

kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar”. Menurut

Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000:28) “PKL banyak di jumpai pada

ruang ruang fungsional kota”. Aktivitas tersebar merata di seluruh wilayah,

dekat dengan keramaian dan pemukiman masyarakat sehingga untuk

memperoleh barang yang di tawarkan lebih cepat dan mudah karena dekat.

Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh mulyanto (2007)

menyatakan bahwa, “Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok

tenaga kerja yang banyak di sektor informal;. Pekerjaan pedagang kaki lima

merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi

yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota besar, pertumbuhan

penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor

industri”.

Sektor Informal Pedagang Kaki Lima, Gasper Liaw (2015:53)

menyatakan bahwa: “Sektor informal adalah suatu kegiatan usaha yang

tidak terorganisasi dan tidak mempunyai ijin usaha, bertujuan untuk

mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, produksi atau

barang dan jasa yang di tawarkan umumnya adalah barang/jasa yang

26

merupakan kebutuhan pokok serta konsumsi oleh masyarakat ekonomi

menengah ke bawah.

Istilah sektor informal pertama kali di lontarkan oleh Keith

Hart(1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian

angkatankerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi. Aktifitas-

aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang di

tandai dengan. Mudah untuk di masuki; Bersandar pada sumber daya lokal;

Usaha milik sendiri; Operasinya dalam skala kecil; Padat karya dan

teknologi bersifat, adaptif; Keterampilan dapat diperoleh diluar system

sekolah formal; dan tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan

pasarnya bersifat kompetitif.

Menurut Muhammad Yunus dan Auliya Insani (2017:23)

menyatakan bahwa: Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi

permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan

mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di

satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan

kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan

kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang

untuk mendukung kegiatan sektor informal.

Menurut Jayadinata (1999:146) dalam Muhammad Yunus (2017:24)

Karakteristik sector informal yaitu “bentuknya tidak terorganisir,

kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri

atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah

27

anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan

sebagai lapangan kerja bag masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak

terdapat di Negara kita terutama pada kota besar maupun kecil”. Sebagai

suatu sistem, “Pedagang Kaki Lima adalah bagian dari system ekonomi

sektor informal yang bergerak di bidang perdagangan. Dalam segala

keadaan, mereka di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan

usahanya yang selalu dinamis, serba tidakpasti, tidak legal,dan dipandang

sebagai bagian dari masalah penataan, ketertiban, dan keindahan kota.

Kemampuan pedagang kaki lima beradaptasi dengan lingkungan social

ekonomi menjadi factor yang memengaruhi. Keberhasilan mereka

”GasperLiaw, (2015:50). “Sektor Informal perkotaan khususnya pedagang

kaki lima telah berkembang dengan pesat melebihi peranan sektor formal

(ArungLamba 2007) dalam (GasperLiaw 2015 :5).

Sebagaimana di katakana oleh Efendy (1996) dalam Gasper Liaw

(2015:27) bahwa sektor informal sangat penting untuk di kembangkan lebih

lanjut dan di bina atau di tata dengan baik agar dapat menjadi usaha yang

besar dan masuk ke dalam sistem perekonomian sebagai pelaku usaha

yang formal karena beberapa alasan antara lain sebagai berikut :

1) Usaha sektor informal merupakan usaha yang juga dapat menghasilkan

surplus meskipun berada dalam suatu lingkungan kebijaksanaan yang

memusuhinya, atau menolaknya untuk mendapatkan kemudahan dalam

memperoleh keuntungan-keuntungan seperti yang di tawarkan kepada

sektor informal.

28

2) Dalam memulainya, tidak terlalu memerlukan penggunaan

capital(modal) yang besar, namun jika di rangsang dengan modal yang

memadai, usaha sektor ini akan dapat berkembang sama seperti sektor

formal.

3) Dalam melakukannya, usaha sektor informal ini cenderung fleksibel

terhadap kondisi tenaga kerja karena tidak terlalu membutuhkan tenaga

kerja yang mempunyai keterampilan dan pendidikan tinggi, cukup hanya

dengan sedikit terampil. Kondisi tenaga kerja ini penawarannya semakin

hari semakin meningkat dari masyarakat dan mustahil kondisi tersebut

akan di serap banyak oleh sektor formal yang sifat permintaannya lebih

banyak membutuhkan tingkatberketerampilan yang memadai.

4) Walaupun tidak terlalu memerlukan keterampilan dan pendidikan yang

tinggi, jika memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan

magang dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang biasanya

digunakan oleh sektor formal, mereka akan dapat meningkatkan

produktivitasnya dan berkembang lebih cepat sama seperti sektor

formal.

5) Usaha sektor informal perkotaan juga relative fleksibel terhadap

kemungkinan penggunaan teknologi yang tepat guna, dan terhadap

pemanfaatan sumber daya alam setempat yang tersedia, dan

memungkinkan alokasi sumber daya dapat di laksanakan secara lebih

efesien dan efektif

29

Dari pengertian serta penjelasan tentang pedagang kaki lima

sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat kita pahami bahwa

pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang

bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat

diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki izin usaha

dan biasanya berpindah-pindah. Kemampuan sektor informal dalam

menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor

utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan

dantingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana

yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh

semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan

dapat terlibat didalamnya.

D. Sudut Pandang Kebijakan Publik Terhadap PKL

Pendapat Leo Agustino (2016 :1) mengatakan bahwa, “kebijakan

public merupakan hasil interaksi intensif antara para actor pembuat

kebijakan berdasar pada fenomena yang harus di carikan solusinya”.

Selanjutnya Budi Winarto dalam Gasper Liaw (2015:31) mengatakan

bahwa: “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah

untuk di lakukan dan tidak dilakukan.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk

mengatasi sektor informal, subarsono dalam Rully Iskandar (2015 :31)

mengemukakan tiga model kebijakan pemerintah yakni Kebijakan

30

Relokasi, Kebijakan Struktural, dan Kebijakan Edukatif dapat dimaksudkan

sebagai berikut :

Kebijakan relokasi didesain untuk mengatur lingkungan yang

pantasbagi beroperasinya sektor informal, seperti pemindahan

sektor informal ke lokasi yang lain.

Kebijakan struktural bertujuan untuk mengontrol aktivitas

sektorinformal melalui infrastruktur legal dan administratife, seperti

pemberian sanksi bagi sektor informal yang melanggar peraturan

daerah ataupun peraturan bupati contoh konkretnya, seperti

melanggar Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kota.

Kebijakan Edukatif dimaksudkan untuk mengubah sikap

berkaitandengan pemberdayaan yang di berikan sehingga sektor

informal memiliki sikap professional yang di tunjukan baik dalam

kemampuan dan kemandiriannya maupun dalam pelayanan yang

terkait dengan usahanya.

Berdasarkan Leo Agustino (2016:129) menyatakan bahwa:

“Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat

dariprosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan sesuai yang

telahdi tentukan, yaitu melihat pada action program dari individual project

danyang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”. menurut kamus

Oxford-Advanced Learner’s Dictionary (1995:595) dalam Abdul Aziz

(2013:4) Kata implementasi (implementation) berasal dari kata dasar

31

“verbimplement, bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to

put something into effect (menggerakkan sesuatu untuk menimbulka

ndampak/akibat); to carry something out (melaksanakan sesuatu). Dengan

demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan

sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai

pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang

lainnya)”.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Indah Sulisdiani

(2012) denganjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban

pedagang kaki lima PKL di kota Pontianak” hasil penelitian yang penulis

lakukan menunjukan bahwa :

1. Kinerja pegawaiSatpol PP Kota Pontianak dalam upaya melakukan

penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) dilihat dari aspek akuntabilitas

masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi

kebijakan dan kegiatan penertiban PKL belum sesuai dengan tugas

fungsinya dalam rangka melaksanakan program kegiatan, tingkat

kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur Satpol PP

dalam memenuhi harapan dan keinginan warga masyarakat masih belum

sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak jika dilihat dari aspek

efektivitas kinerja pegawai Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban

PKL menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pegawai Satpol PP terhadap

32

tugas pokok dan fungsi organisasi belum cukup baik, pola pikir yang

mempersulit dan memperlambat sehingga menimbulkan ketidakpastian dan

ketidakpuasan masih dirasakan oleh warga masyarakat sebagai akibat

kekurangfahaman aparat Satpol PP di lapangan terhadap pelaksanaan

tugasnya.

3. Kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak jika dilihat dari aspek efisiensi

kinerja pegawai yang bertugas melakukan penertiban PKL, menunjukkan

bahwa ketersediaan jumlah dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan

penertiban PKL masih relatif kecil. Disamping itu terjadi inefisiensi karena

jumlah input dan output tidak berbanding terbalik. Hal ini terlihat dari dana

yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional di lapangan kurang

mencapai sasaran sehingga hal ini berdampak terhadap kurangnyasarana

dan prasarana pendukung kerja di lapangan.

4. Kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak jika dilihat dari aspek

responsivitas pegawai dapat dikatakan baik, karena masyarakat merasa

adanya saluran komunikasi yang disediakan kantor Satpol PP Kota

Pontianak untuk menyampaikan aspirasinya, yakni berupa kotak saran

5. Selanjutnya pada tahun 2017 penelitian yang dilakukan oleh Kurnia

Muhamad Ramdhan dkk dengan judul “Pemantau Kebijakan Penataan

Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut” Hasil penelitian

yang Penulis lakukan menunjukkan bahwa: 1) Pemantauan (Monitoring)

memang rutin dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

33

Kaki Lima, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada petunjuk

pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), dengan alasan tidak

terdapat Juklak dan Juknis yang mengatur tentang pelaksanaan

Pemantauan; 2) Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

tidak mendasarkan monitoring pada indicator indicator tertentu, sehingga

dalam pelaksanaannya hanya mendasarkan pada apa yang ditemukan di

lapangan; dan 3) Walaupun tidak ada Juklak dan Juknis mengenai

Pemantauan, bukan berarti tidak ada dokumen yang terkait dengan

Pemantauan. Dokumen tersebut berupa Nota Dinas yang isinya merupakan

hasil Pemantauan di lapangan, kemudian isi dari Nota Dinas tersebut

disampaikan pada briefing-briefing Tim Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima.

6. Selanjutnya pada tahun 2017 penelitian yang dilakukan oleh Kurnia

Muhamad Ramdhan dkk dengan judul “Pemantau Kebijakan Penataan

Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut” Hasil penelitian

yang Penulis lakukan menunjukkan bahwa: 1) Pemantauan (Monitoring)

memang rutin dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada petunjuk

pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), dengan alasan tidak

terdapat Juklak dan Juknis yang mengatur tentang pelaksanaan

Pemantauan; 2) Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

tidak mendasarkan monitoring pada indicator indicator tertentu,

34

sehinggadalam pelaksanaannya hanya mendasarkan pada apa yang

ditemukan di lapangan; dan 3) Walaupun tidak ada Juklak dan Juknis

mengenai Pemantauan, bukan berarti tidak ada dokumen yang terkait

dengan Pemantauan. Dokumen tersebut berupa Nota Dinas yang isinya

merupakan hasil Pemantauan di lapangan, kemudian isi dari Nota Dinas

tersebut disampaikan pada briefing-briefing Tim Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

F. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.

1. Fokus Penelitan: Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa

2. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Kekuasaan, yaitu berapa besar kepentingan, dan strategi yang dimiliki

satpol PP dan instansi terkait dalam melaksanakan Perda terkait

penataan PKL

b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang dilaksanakan oleh

Satpol PP dalam membina dan menata PKL sesuai dengan perda yang

berlaku.

c. Kepatuhan dan daya tanggapyaitu tingkat kepatuhan dan responsivitas

para pedagang kaki lima bagaimana menaati kebijakan perda seingga

tujuan pembinaan dan penataan dapat tercapai.

G. Kerangka Pikir

Sektor informal Pedagang Kaki Lima ini lebih tahan terhadap

dampak krisis moneter. Namun demikian, aktivitasnya tetap menjadi

35

masalah karena tidak sesuai dengan aturan sehingga perlu dilaksanakan

pembinaan, penataan serta pemberdayaan terkait dengan pelaksanaan

kebijakan maka merujuk pada pendapat Grindle untuk menganalisis

keberhasilan suatu kebijakan pemerintahan Gowa yaitu Perda No 05

Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinan Pedagang Kaki Lima.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai

apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah

tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Merilee S. Grindle (1980) dalam (Nawawi, 2009) Dalam proses

implementasi suatu kebijakan, dipengaruhi oleh konten atau isi dan

konteks kebijkan. Keberhasilan suatu kebijakan Variabel lingkungan

kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh

para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Berdasarkan uraian diatas terkait pelaksanaan tugas satuan Polisi

Pamong Praja dalampenegakan Perda nomor 05 tahun 2009 tentang

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa maka

secara operasional penulis mengungkapkan melalui skema kerangka pikir

sebagai berikut:

36

BAGAN KERANGKA PIKIR

Karakteristik lembaga dan

penguasa

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

dalam Penataan dan Pembinan pedagang kaki lima

Kepatuhan dan daya tanggap,

untuk mencapai tujuan

Kekuasaan, kepentingan dan

strategi aktor yang terlibat

Keberhasilan Pelaksanaan

Kebijakan

37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitan ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Somba Opu

Kabupaten Gowa sebagai salah satu lokasi sering terjadi penggusuran

pedagang kaki lima.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dipergunakan selama 4 bulan dalam penelitian ini

mulai dari penulisan proposal, konsultasi sampai pada penyelesaiaan dan

finalisasi penulisan skripsi yaitu dari bulan Mei sampai bulan Agustus

2020.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah survey yaitu bertujuan untuk

mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah Informan yang dianggap

dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian

ini

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif tipe

penelitian ini menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah

yang diteliti yaitu: Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa.

38

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian, yang

berupa hasil wawancara kepada para informan atau pengamatan langsung

penulis

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau

laporan-laporan tertulis dan tidak tertulis

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive

sampling adalah:

1. Tim PRC Satuan polisi Pamong PrajaGowa 2 Orang

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Orang

3. Pedagang Kaki lima 2 Orang

Jumlah Keseluruhan 5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti

dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview

guide (panduan wawancara). Tujuan penulis menggunakan metode ini,

untuk memperoleh data secara jelas dan kongkrit tentang masalah yang

diteliti.

39

2. OservasiLangsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data mengamati secara

langsung sesuatu yang berkaitan dengan yang diteliti. Observasi ini

digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti

catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek

penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara

jelas.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2011), mengemukakan bahwa analisis data proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles

dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data,

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

(Sugiyono, 2011:334)

40

1. Data Reduction (Reduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan dilapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga

kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Data Display (Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Denganmendisplaykan data, makaakan mempermudah untuk memahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang

telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan

informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti

untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan.

Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun

dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang

sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan / Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian

41

berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang

melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan

lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam

perangkat data yang lain.

42

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing

lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang

besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga

muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari

Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC

Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan

Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya.

Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini

mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan

yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak

kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal

Kabupaten Gowa sekarang.

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan

Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa

ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak

tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar

kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk

pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air

bersih dari Waduk Bili-bili. Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai

43

kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten

seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang

tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai

Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata

dibangunWaduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa

kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

2. Geografi

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34'

Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri

dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian

antar10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah

Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar

72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan

Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan

Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30%

mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah

Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.Kabupate

n Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.

Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai

Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.

Batas- batas wilayah adalah sebagai berikut:

Utara - Kota makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone

44

Timur - Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten

Jeneponto

Selatan- Kabupaten Takalar dan Jeneponto

Barat- Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

Daftar kecamatan di Kabupaten Gowa:

1. Bajeng

2. Bajeng Barat

3. Barombong

4. Biringbulu

5. Bontolempangan

6. Bontomarannu

7. Bontonompo

8. Bontonompo Selatan

9. Bungaya

10. Manuju

11. Pallangga

12. Parangloe

13. Parigi

14. Pattallassang

15. SombaOpu

16. Tinggimoncong

17. Tombolo Pao

45

18. Tompobulu

3. Ekonomi

Bahan-bahan galian golongan C di sepanjang Daerah Aliran Sungai

(DAS) Jenebarang, seperti pasir, batu kali dan kerikil secara turun-temurun

mampu memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya. Kontribusi sektor ini

dalam kegiatan ekonomi tahun 2000 nilainya mencapai Rp. 105,4 miliar

atau 9,13 persen, tetapi sumbangan sektor ini terhadap kas Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) cukup signifikan.

Pada tahun anggaran 2001, Pemkab menargetkan Rp. 2,03 miliar

dari pajak bahan galian golongan C untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Kegiatan penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya

material dari DAS, juga ada batu gunung dan tanah liat. Truk-truk lalu-

lalang mengangkut material ini di sepanjang jalan protokol yang

menghubungkan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar. Bahan galian

memang mampu memberikan pemasukan yang besarbagi kas Pemkab

Gowa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 65 persen

dalam PAD tahun anggaran 2001 yang besarnya Rp. 3,11 miliar.

Potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah sektor

pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten yang pada tahun 2000 lalu

berpendapatan per kapita Rp. 2,09 juta ini adalah bercocok tanam, dengan

sub sektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian

memberi kontribusi sebesar 45 persen atau senilai Rp. 515,2 miliar. Lahan

persawahan yang tidak sampai 20 persen (3,640 hektare) dari total lahan

46

kabupaten mampu memberikan hasil yang memadai. Dari berbagai produksi

tanaman pertanian seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi

primadona.

Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti

Parangloe, Bungaya dan terutama Tinggi moncong merupakan sentra

penghasil sayur-mayur. Sayuran yang paling banyak dibudidayakan

adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil

panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa

mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke

Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan

Mamuju. Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani

Gowa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya

adalah tanaman markisa (Fassiforasp). Mengunjungi Makassar kurang afdal

rasanya kalau tidak membawa buah tangan sirup atau juice markisa. Jika

kita melihat pemandangan di bandara atau pelabuhan, kebanyakan para

calon penumpang yang akan meninggalkan Makassar membawa sari buah

beraroma segar ini. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika Selatan ini

identik dengan Sulawesi Selatan. Desa Kanreapia, Kecamatan

Tinggimoncong merupakan salah satu daerah penghasil markisa di

Kabupaten Gowa. Sayangnya markisa yang rasa buahnya manis asam dan

mampu menggerakkan industri kecil makanan dan minuman ini kini mulai

kurang diminati petani. Menanam markisa memang tidak mudah, kecuali

47

karena masa tanamnya panjang dan memerlukan perawatan khusus, seperti

tinggi permukaan tanah, pupuk dan obat-obatan yang cukup mahal.

B. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan

Pedagang KakiLima di Kelurahan Paccinongan Kec.Somba opu

Kabupaten Gowa.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegitan

masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka

kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusuf merupakan

suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu

kehidupannya.

Satpol pp mempuntyai tugas membantu kepala daerah untuk

menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga

penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya denagan aman, oleh karena itu, di

samping menegakkan perda, satpol pp juga dituntut untuk menegakkan

kebijakan pemerintah daerah linnya yaitu peraturan kepala Daerah. Timbulnya

masalah perkotaan dengan terganggunya ketertiban umum, mendorong

pemerintah melakukan penataan PKL dengan menetapkan kebijakan penataan

sektor informal PKL. Secara teoritis, kebijakan merupakan suatu yang diambil

atau tidak diambil, yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah

mempunyai tujuan dan dampak serta bukan semata-mata pernyataan keinginan

pemerintah.

Bahwa, kebijakan negara (pemerintah) merupakan pengalokasian nilai-

nilai secara paksa (syah) kepada dan melibatkan seluruh anggota masyarakat.

48

Berkaitan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan kebijakan

penataan sektor informal PKL yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi

terkait periode tahun 2016-2021. Kebijakan dimaksud sebagai tindak lanjut

dari Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang

pembinaan pedagang kaki lima. Perda dimaksud secara umum mengatur hak

dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam aktivitasnya dapat

menjaga dan memelihara ketertiban umum di Kabupaten Gowa.

Dari berbagai informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan

permasalahan /objek penelitian mengenai peran Satpol PP dalam menegakkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Informan adalah orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian,

sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitaan dengan

objek material penelitian dengan mendiskripsikan empat pembahasan indikator

penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara

profesional yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari

para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas

profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu

profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam

melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Satuan Polisi

49

Pamong Praja dinyatakan professional apabila dalam melaksanakan

pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan,

sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak

sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL dikabupaten

Gowa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 05 Tahun 2009 tentang

mengenai Penataan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Gowa merupakan

dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan tempat, waktu,

jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL yang

tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan

kenyamanan bagi warga masyarakat di Kabuapten Gowa. Berikut

penjelasan terkait kepentingan dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan

perda:

a. Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan di sini mengandung arti sebagai suatu usaha

yangdilakukan oleh Pemda untuk membuat kondisi dari PKL agar

mempunyai nuansa budaya dan lingkunganmemberikan tempatusaha

yanglayak, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ditetapkan

sertamemperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Penataan menurut Perda Gowa Nomor 05 Tahun 2009 sebagai

Petunjuk Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL adalah

penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima. Penetapan

lokasi penempatan PKL dalam penataan dapat dilakukan pada lokasi

50

hasil relokasi, revitalisasi pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan

Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat mengatakan

bahwa:

Penataan dilaksanakan dalam 2 tahap pula. Tahap 1

dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai November

2019.Tahap 2 dilaksanakan pada bulan September 2020

sampai November2020. Sedangkan tahap ini ingin membuat

PKL untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih

baik. Penataan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan

PKL itu sendiri. Pada tahap penataan ini pendekatan yang

digunakan adalah secara door to door. Yaitu pendekatan yang

dilakukan aparat dengan mendatangi tempat penjualan satu

persatu untuk mengadakan peneguran atau peringatan secara

lisan kepada para PKL yang melanggar ketentuanperda.

Penataan PKL juga dilakukan secara persuasif, yaitumengajak

PKL untuk bersedia pindah secara bersama-sama ke tempat yang

telah disediakan oleh Pemda. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni

2020)

Dan dari hasil wawancara diatas ditambahkan pula bahwa sebelum

dilaksanankan penataan pedagang kaki lima yang ada di area kecamatan

Soba Opu maka pelaksana kebijakan perda dalam hal ini satpol pp gowa

maka dilakukan sosialisasi:

Upaya pemerintah daerah dalam hal ini satuan polisi pamong

praja,Mengenai sosialisasi kami memberikan informasi dengan

caradoor to door, mendatangi langsung PKL dan mengajak

paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsungke Kantor

Pengelolan PKL bisa juga lewat instansi terkait seperti

Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.”dalam penataan ini

adalah pendataan PKL untuk menempati kios baru. PKL yang

tidak mendaftarkan diri akanditinggal, selanjutnya lahan yang

diprioritaskan untuk mereka akandiisi oleh PKL lain. Beberapa

persyaratan administrasi yang laindiharuskan untuk

mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga

dan foto diri. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2020).

Dari hasil pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah

Daerah melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan mengenalkan

51

danmenjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang

dalamyang mengatur PKL yaitu guna memperjelas pemahaman

tentang pelaksanaan peraturan tersebut. Peraturan tersebut berisi tentang

ketentuan umum, larangan tempat berusaha PKL,kewajiban PKL,

perizinan, pencabutan izin dan pembinaan. Sosialisasiini bertujuan

mengadakan pendekatan kepada PKL agar mematuhi Perda sehingga

nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan

dan kerapian kota. Berikut hasil wawancara dengan pedangan kaki lima

mengatakan bahwa:

Masalah aturan pelarangan untuk tidak menjual dipinggir jalan di

daerah hertasning ini pernah kami dapatkan dan diatangi

langsung oleh petugas, diminta untuk tidak mengganggu keindahan

kota dan kemacetan, dan ada beberapa yang penjual yang

dibongkar kiosnya karena menggunakan bahu jalan katanya, ada

juga yang disuru tinggalkan tempat, cuman masalahnya kami ini

menjual tentu cari lokasi yang baik juga dan strategis dan di lokasi

hertasing kami anggap bagus untuk menjual barang dagangan

karaena ramai dilalui orang.(Hasil Wawancara, IK. 29 Juni 2020).

Dari penjelasan diatas dapat katakan bawa pelaksanaan kebijakan

satpol pp melakukan tugasnya sesuai dengan perda yang ada terkait PKL,

kemudian petugas melakukan sosialisasi dengan cara door to door, atau

diundang langsung kekantor, melakukan pendataan administrasi

pedagang, Pengelolan PKL bisa juga lewat instansi terkait seperti

Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.

b. Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pembinaan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan

pada bulan Desember 2019 sampai seterusnya. Tahap 2

52

dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai seterusnya. Konsep

pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan jalanmembina perilaku dan fisik PKL.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat tindakan

dilapangan, juga tindakan yang bersifat persuasif atau pembinaan

yangbersifat ajakan. Jadi aparat dalam melakukan pembinaan selain

melalui penjelasan-penjelasan tentang isi perda juga berusaha untuk

mengajak para PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha

PKL agarselalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan sebagaimana dijelaskan oleh Badan Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa: mengatakan bahwa:

Pembinaan ini bertujuan mengarahkanpara PKL agar mau

menaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki

kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam

menjagalingkungan dan kepentingan umum Jadi selain kami

menjelaskan tentang isi perda juga berusaha untuk mengajak

mereka agar menjaga kebersihan dan menaati isi perda yang

kami sosialisasikan.(Hasil Wawancara. HH, 27 Juli 2020).

Dengan pembinaan melalui sosialisasi program kerja, diharapkan

para PKL dapat memahami mengenai konsep PKL yang baik dan

ideal. Dimana hal itu harus didukung data yang akurat mengenai

jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat

dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Berikut

peryataan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gowa yang mengatakan bahwa:

Untuk peruntukan kesuksesan PKL digowa, Minimal mampu

mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa

53

Pemda seringtidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi

persepsi bahwa PKLmerupakan mitra dalam menciptakan

ketertiban dan keindahan kota. Di satu sisi, PKL mengurangi

keindahan dan mengganggu ketertiban kota. Akan tetapi, di

sisi lain PKL menjadi aset ekonomi daerah yang memberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD). Oleh

karena itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan

kesadaran mereka untuk menaati aturan hukum yang berlaku.

(Hasil Wawancara. TM, 30 Juni 2020).

Pembinaan PKL dilakukan melalui dua cara (data sekunder, 2020):

1) Pembinaan secara door to door dengan mendatangi secara langsung

setiap PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini menekankan

agar PKL selalu menjaga kebersihan sekitar tempat jualan.

2) Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para

PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini melibatkan beberapa

instansi dan pihak terkait. Dengan mengadakan pertemuan-

pertemuan, dialog dan pengarahan setelah dilakukan penertiban

untuk dibina oleh petugas.

Pembinaan mencakup beberapa macam materi yang disesuaikan

dengan tujuannya, diantaranya:

a) Bina Usaha Manusia

Memberikan keterampilan berusaha

Memberikan penyuluhan tentang kewiraswastaan dan

pengenalan kebijakan Pemkot yang berlaku.

b) Bina Sarana dan Prasarana

Menyediakan lokasi penampungan

Menyediakan sarana dan prasarana

54

Memberikan kemudahan dalam proses perizinan

c)Bina Permodalan

Meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasi

Meningkatkan kemampuan permodalan dengan fasilitas kredit

c) Bina Pemasaran

Memberikan pengetahuan tentang manajemen pemasaran

Kegiatan kedua dalam kebijakan penataandan pembinaan PKL

berdasarkan Perda Nomor.05 tahun 2009 tentang penataan dan

pembinaan PKL, melihat dari hasil penelitian yang dilakukan memalui

wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa jika

membahas hal Pembinaan yang dilakukan kepada PKL di Kecamatan

Somba Opu telah dilaksanakan kegiatan pembinaan ini dilakukannya

kegiatan penataan dan penempatan PKL sebagian sudah memenuhi poin

yang terdapat dalam regulasi kebijakan, namun masih ada beberapa

kegiatan yang sampai saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan

ada beberapa kegiatan yang dianggap kurang optimal dalam

pelaksanaannya dikarenakan sikap kurang kooperatif dari PKL.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa didalam

pelaksanaannya belum efektif, hal ini ditunjukkan dengan fenomena

yang terjadi dilapangan bahwa para PKL masih enggan untuk

berpartisipasi dalam pembentukan forum PKL dikarenakan mereka sudah

memiliki kelompoknya masing-masing, saat kegiatan bimbingan teknis

hal partisipasi untuk mengikuti belum sesuai target.

55

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dipengaruhi oleh karakteristik badan-

badan pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Karakteristik badan-badan pelaksana di sini mencakup struktur organisasi

yang dimiliki dan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.

Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat

diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi dari masing-

masing pelaksana kebijakan dan mencegah terjadinya tumpeng tindih

tugas dan fungsi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dapat diketahui

bahwa tim Satuan tugas khusus penataan dan pembinaan Pedagang Kaki

Lima yang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa memiliki struktur

organisasi dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL ini telah

dilaksanakan sesuai dengan acuannya yaitu regulasi Peraturan Daerah

nomor 05 tahun2009 tentang Penataan dan Pembinaan PedagangKakiLima.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Jalan

hertansing adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau

pembinaan langsung kepada PKL (door to door). Tindakan eksekusi

baru dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu apabilapara PKL

tersebut tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan peringatan

berkali-kali. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat

mengatakan bahwa:

Kami mengajak dan membina langsung PKL yaitu dengan

memberikan informasi dengan cara door to door, mendatangi

56

langsung PKL dan mengajak paguyuban PKL yang ada atau kita

undang langsung ke Kantor Pengelolan PKL biasa juga lewat

instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.

(Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2020)

Seiring dengan pesatnya perkembangan kota, maka dapat terlihat

sekarang ini keberadaan PKL sudah banyak dan mengganggu arus lalu

lintas. Seperti halnya PKL di Jalan Hertasning. Keberadaan mereka

mengurangi keindahan dan kerapian lingkungan sekitar kampus karena

tempat itu merupakan ruang publik. Sebelum Kegiatan penertiban

dilakukan setiap hari secara rutin dengan lokasi yang sudah dijadwalkan.

Jika ada pelanggaran, maka tim gabungan akan menindak. Jika para PKL

tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dilakukan penertiban

dengan cara persuasif yang lebih diutamakan sebelum mengambil

tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan

memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang

melanggar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Badan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

Tahap pertama penertiban adalah dengan mendatangi PKL

kemudian dijelaskan kalau tidak boleh untuk berjualan kemudian

direlokasi ke Pasar sungguminasa. Saat operasi penertiban, PKL

yang ada didata dulu baru kemudian dibina dan diarahkan. Jika

masih terdapat pelanggaran maka akan diberikan Surat

Peringatan Penertiban dilaksanakan secara persuasif tapi ketika

mereka nekat maka kita lakukan tindakan yustisi, peraturan

mana yang dilanggarakan diajukan ke pengadilan. (Wawancara, 23

Februari 2010). (Hasil Wawancara. HH, 27 Juli 2020).

Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan

tidak menghiraukannya, petugas dari Kantor Satpol PP akan menindak

57

mereka dengan tindakan penyitaan dan perampasan. Hal ini dijelaskan

pula bahwa

“Setelah kita bina, kemudian ditata namun sampai pemberian

surat peringatan tiga kali belum bisa berjalan dengan baik maka kita

rekomendasikan ke Kantor Satpol PP sebagai Penegak Perda di

lapangan yang mempunyai wewenang untuk melakukan

perampasan, penyitaan dan pemusnahan. (Hasil Wawancara. HH, 27

Juli 2020).

Implementasi suatu kebijakandipengaruhi oleh karakteristik badan-

badanpelaksana yang terlibat dalam pelaksanaankebijakan. Karakteristik

badan-badan pelaksana di sini mencakup struktur organisasi dan

pengawasan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap, untuk mencapai tujuan

Satuan Polisi Pamong Prajaadalah salah satu aparat pemerintah yang

merupakan unsurel ini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan

ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh

pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya

ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan

Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan

kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk

hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati

dan produk hokum perundangan lainnya dalam menjalankan roda

Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat

dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan,

58

sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan

kepatuhan terhadap hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi

Pamong Praja harus memiliki tanggungjawab terhadap apayang mereka

laksanakan, apabila tidak memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi

terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk

penyalahgunaan wewenang kerja yang dilakukan dan tidak menjalankan

tugas sesuai denganTupoksi yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja untuk

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan payung

hukum yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan pelaksanaan organisasi

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. Kabid

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatakan bahwa:

Pelaksanaan penegakan Peraturan daerah, Satuan Polisi

Pamong Praja tentu menjalankan sesuai dengan mutu yang tinggi,

estimasi waktu yang tepat serta dengan prosedur yang mudah

dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh

beberapa aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang

menjalankan penegakan Peraturan daerah tersebut dengan prosedur

yang baik berdasarkan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan

sasaran kerja yang mereka miliki dalam menjalankan penegakan

Peraturan daerah. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2020)

Dari hasil wawancara ditas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan

satpol pp dalam menjalankan penegakan peraturan daerah tersebut dengan

prosedur yang baik sesuai SOP, dan dari pengamatan penulis melihat bahwa

kontrol pelaksanaan yang dilakukan sebelumnya maka satpol pp melakukan

patrolirutin yang telah dilakukan 1 hari 3 kali dilakukan secara terus

menerus serta penindakan yang akan dilakukan selama satu hari di lokasi

59

yang akan menjadi sasaran penggusuran pedagang kaki lima. Setelah tahap

pemberitahuan melalui proses pengeras suara selanjutnya menyerahkan

surat peringatan kepadaparapedagang kaki lima sebanyak 3 kali peringatan

untuk membongkar sendiri lapak berdagang mereka. Dengan limit waktu 3

X 24 jam. Jika Pedagang Kaki Lima tidak juga memperdulikan surat

peringatan tersebut maka diambil tindakan yakni upaya paksa bongkar lapak

PKL tersebut oleh petugas Satpol PP.

Lingkungan eksternal kebijakan memberikan pengaruh terhadap

implementasi suatu kebijakan karena lingkungan eksternal kebijakan

yang kondusifkan menjadi efektif ketika hal ini menciptakan kondisi yang

mendukung implementasi kebijakan berhasil. Begitu pula sebaliknya,

jika lingkungan eksternal kebijakan tidak kondusif maka dapat

menghambat implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan kondisi ekonomi dan kondisi social merupakan

salah satu faktor yang menghambat implementasi program. Sedangkan

kondisi politik merupakan salah satu factor yang mendukung implementasi

program. Suatu program akan efektiif dan berhasil diimplementasikan

dalam situasi dan kondisi lingkungan eksternal kebijakan yang kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada

beberapa hal yang menciptakan kondisi ekonomi pada masyarakat dan

PKL dari kebijakan yang tidak kondusif, Pegawai Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

dengan adanya kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini

memberi dampak dalam kecemasan para PKL setelah

60

dipindahkan maka harus membayar sewa lapak dan iuran

lainnya yang hal ini juga mengakibatkan PKL masih tidak

kooperatif dengan kebijakan ini dan adapun dampak yang

mereka rasakan yaitu menurunnya pendapatan para PKL.

Dengan adanya kebijakan ini,terutama PKL di kecamatan dan

daerah yang lain yang direlokasi karena lokasi yang mereka pakai

merupakan zona pelarangan bagi PKL. (Hasil Wawancara. TM, 30

Juni 2020).

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan suatu program akan berhasil

diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan eksternal

kebijakan yang mendukung agar implementasi kebijakan berjalan dengan

efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik pada

pemerintah dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di

Kabupaten Gowa ini sudah efektif ditunjukkkan dengan kebijakan penataan

dan pembinaan PKL ini telah mendapatkan dukungan dari DPRD

kabupaten Gowa, dengan adanya inisiatif DPRD membuat Perda untuk

mengatur pada tahun 2009 karena banyaknya masukan dari masyarakat.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong

Praja dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan

Paccinongan Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda Pemerintah Kabupaten

Gowa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan

atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja

dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun

ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari

pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan

61

dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mepengaruhi dalam menegakkan

adapun faktor yang mempengaruhi sebagaimana hasil observasi penulis dan

didukung data primer/sekunder dapat kita lihat penjelasan sebagai berikut:

1. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani

Masyarakat.

Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud

adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana

mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi

yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat terkait

dengan penataan dan pembinan pedagang kaki lima yang terindikasi

melanggar area penjualan yang telah ditetapkan sebgai wilayah bebas

pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan pada pengendara di

daerah kabupaten Gowa. Kemampuan aparat merupakan tuntutan bagi

terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan

teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari

sejauh mungkin. terkait Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa yang mengatakan

bahwa:

Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir disetiap pelayanan yang baik

kepada masyarakat pendidikan bagain terpenting dalam pemberian

layanan kareana pelaksana lapangan tentu komunikasi langsung

dilakukan dan pemberian sangsi perlu penjelasan yang baik sesuai

atauran jadi SDM begitu penting dimiliki penegak dan pelaksana

perda, dan kami sadari bahwa anggota kami kebanyakan tingkat

pendidikannya rata-rata tingkat menegah saja, dan hanya beberapa

tingkat pendidikannnya strata satu itupun biasanya tidak ditempatkan

62

pada operasi lapangan secara langsung. (Hasil Wawancara. HH, 27

Juli 2020).

Dari hasil wawancara dapat dikata bahwa diisamping itu, aparat yang

cakap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan

inovási-inovasi yang dapat membantunya meningkatkan kemampuan

pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan

profesionalisme dan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut

tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di

dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan

tersebut, kreativitas aparat berkembangan secara alamiah dan wajar,

sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dari sini

dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat,

khusunya penataan dan pembinan pedagang kaki lima di kabupaten Gowa

di semua wilayah bebas dari pedagang kaki lima yang bisa jadi perusak

keindaan kota faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan

merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda di Kabupaten

Gowa.

Dalam melakukan penegakan ketentraman dan ketertiban dibutuhkan

kecakapan dan tingkat kemampuan yang relisits dan rasional. Sebagai

motor penggerak dalam upaya penegakan perda dalam penataan dan

pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa, kualitas atau tingkat

pendidikan menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam

63

pelaksanaan perda dilapangan asyarakat. Penanganan kasus dan sengketa

yang terjadi dilapangan terkait dengan pelanggaran perda Kabupaten

Gowa akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam hal

negosiasi ataupun proses lainnya sehingga tingkat pendidikan menjadi hal

utama dalam pelaksanaan penegakan Perda. Sebagaimana asil wawancara

dengan. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat mengatakan

bahwa:

Pendidikan formal maupun non formal sangat menunjang kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Kabupaten Gowa karena

dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih

tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya. Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP), jumlah personilSatpol PP di Kabupaten

Gowa saat ini berjumlah 732 orang, personil paling banyak itu pada

Satpol PP pendidikandengan jumlah 512 orang, Organik 60, Satpol

PP Kabupaten 160 orang dengan tingkat pendidikan yang

berbeda-beda. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2020)

Sebagaimana hasil wawancara diatas maka pendidikan formal dan

informal dapat meningkatkan kinerja dalam menegakan perda dirunag

lingkup pemerintaan gowa. Kinerja personil satuan polisi pamong praja

adalah keseluruhan kemampuan yang dimiliki anggota untuk bekerja

sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan

berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio

kecildengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa

makna pendidikan untuk meningkatkan kinerja personil dalam memahami

tugasdan fungsinya menunjukan taraf tercapainya hasil setelah melakukan

proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat

64

dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja

merupakan aspek yang dikedepankan. Luasnya peranan dan fungsi setiap

aparatur dalam melakukan upaya penegakan perda harus benar-benar

dipahami oleh tiap individunya sehingga aparatur penegak perda akan

terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas penegakan perda secara

sungguh-sungguh dan terfokus. Segenap aparatur penegak perda

diharapkan senantiasa berupaya untukmengembangkan kemampuan dan

wawasannya seiring dengan perkembangan yang senantiasa dinamis.

2. Koordinasi dan Komunikasi Petugas SatPol PP Kabupaten Gowa.

Koordinasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai penyesuaian dari

bagian-bagian satu sama yang lain dan gerakan serta pekerjaan bagian-

bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan

sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan terkait dalam

melaukan penegakan ketertiban umum dikabupaten Gowa. secara

keseluruhan. Sebenarnya ada 4 prinsip utama dalam koordinasi

yaitu;1. Koordinasi harus dimulai dari tahap permulaan sekali. 2.

Koordinasi adalah proses yang kantinyu. 3. Sepanjang kemungkinan

koordinasi harus merupakan pertemuan bersama-sama dan 4. Perbedaan

dalam pandangan harus dikemukakansecara terbuka dan diselidiki dalam

hubungan dengan situasi seluruhnya.Pegawai Dinas Perindustrian dan

PerdaganganKabupatenGowa yang mengatakanbahwa

Penerapan kebijakan penataan PKL di Kabupaten Gowa baik

langsung maupun tidak langsung adalah untuk membantu

pembinaan dan pengaturan PKL yang ada di wilayah kecamatan

somba opu, namun penataan yang dilakukan dengan kegiatan

65

penertiban (relokasi) justru menimbulkan permasalahan baru apa

lagi ini terkait ekonomi sebagai kebutuhan dasar masyarakat,

seingga untuk lebih efektifnya penegakan perda maka, koordinasi

dan kemunikasi baik sesama satpol pp, pedagang, LSM, dan

instansi terkait perlu dilakukan terus menerus. (Hasil

Wawancara. TM, 30 Juni 2020).

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi

merupakansuatu proses penyatupaduankegiatandari unit-unit yang terpisah

dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dengan

memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan

sehingga disini koordinasi dalam suatu organisasi dalam rangka

kebersamaan untuk mencapai tujuan haruslah dilaksanakan secara terus-

menerus. Hal inidilakukan untuk saling mengetahui masalah yang sedang

dihadapi bersama agar terhindar dari kerugian sesama tim kerja dalam

organisasi tersebut.

Berbagai langkah memang harus dilakukan instansi pemerintah agar

peningkatan kinerja Satpol PP Kabupaten Gowa tersebut bisa terbentuk

yaitu dengan adanya hubungan timbal balik yang berupa koordinasi dan

komunikasi antara atasan dan bawahan. Maksud dari adanya hubungan

timbal balik tersebut nantinya akan menciptakan suasana kerja yang

harmonis antara atasan dengan bawahan sehingga apabila terdapat kendala

dalam pelaksanaan pekerjaan hal ini cepat segera diatasi dalam hal

pemecahannya.

3. Integritas Petugas SatPol PP Kabupaten Gowa

Integritas menjadi poin penting dalam setiap profesi. Tak terkecuali

bagi petugas SatPol PP di Kabupaten Gowa. Bagi penegak hukum,

66

dalam hal ini peraturan daerah, Sat Pol PPdihadapkan dengan godaan-

godaan yang mengujiintegritasnyasebagaipetugas. Pantauan peneliti di

lapangan menunjukkan jika masih ada petugas Sat Pol PP yang bias diajak

kompromi. Bocornya razia tak jarang informasinya malah muncul dari

orang dalam. Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa yang

mengatakan bahwa:

,Kebocoran penertiban PKL yang disebabkan ulah oknum

petugas Sat Pol PP membuat upaya penertiban yang selama ini

dilakukan seringkali gagal. oknum dari internal Satpol PP dan

juga oknum dari LSM yang melindungi para pedagang saat

melakukan penertiban. Karena saat akan melakukan penertiban

terkadang pedagang yang akan ditertibkan tidak beraktifitas

karena adanya bocoran dari oknum Satpol PP dan LSM. (Hasil

Wawancara. HH, 27 Juli 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan masih adanya oknum

yang membocorkan razia yang akan dilakukan loyalitas dan integritas

semua pihak atau instansi terkait perlu ditingkatkan karena masalah lain

yang menjadi ujian bagi integritas petugas Sat Pol PP dan yang terkait

didalamnya adalah soal pungutan liar atau pungli. Pungli berkedok retribusi

keamanan seringkali dilakukan oleh oknum petugas atau orang suruhan

petugas dengan sistem setoran bagi hasil. Dalam sebuah organisasi suatu

instansi pemerintah peningkatan kinerja Satpol PP Kabupaten Gowa

sangatlah diperlukan, hal ini dilakukan agar instansi pemerintah mampu

mencapai target yang telah ditentukan. Disini peningkatan kinerja Satpol

PP Kabupaten Gowa tersebut akan berhasil apabila instansi pemerintah

tersebut memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas

sehingga mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal tapi lain

67

halnya apabila instansi pemerintah tidak memiliki SDM yang berkualitas

maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa. Kemampuan atau keahlian

yang dimiliki oleh anggotaSatpol PP Kabupaten Gowa sudah terbilang

baik, karena saat penertiban anggota Satpol PP mampu melaksanakan

tugasnya dengan baik. Dan apabila ada insiden yang terjadi dilapangan,

anggota Satpol PP mampu untuk menghadapi para pedagang agar mengerti

mengenai pelanggaran yang telah dilanggar oleh para pedagang.

68

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adala sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paccinongan Kec. Somba

opu Kabupaten Gowa

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (1). Penataan

Pedagang Kaki Lima, Penataan dilaksanakan dalam 2 tahap pula.

Tahap 1 dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai

November 2019. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan September 2020

sampai November 2020. Sedangkan tahap ini ingin membuat PKL

untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih baik.

Penataan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan PKL itu sendiri.

Pada tahap penataan ini pendekatan yang digunakan adalah secara

door to door. (2) Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pembinaan secara

bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL. Biasanya pembinaan

dengan cara ini melibatkan beberapa instansi dan pihak terkait.

Dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dialog dan pengarahan

setelah dilakukan penertiban untuk dibina oleh petugas, dengan cara

bina usaha, bina sarana-prasarana dan bina permodalan.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa, Adanya struktur organisasi dalam

pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas

69

pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksana kebijakan

dan mencegah terjadinya tumpeng tindih tugas dan fungsi tersebut.

Memberikan informasi dengan cara mendatangi langsung PKL dengan

pendekatan persuasif mengajak paguyuban PKL ke Kantor Pengelolan

PKL dan juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan

dan Disperindag lakukan pendataan administrasi untuk dibina.

c. Kepatuhan dan daya tanggap, untuk mencapai tujuan, Pamong Praja

bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu,

maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan

Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hokum,

kondisi politik pada pemerintah dengan kebijakan penataan dan

pembinaan PKL di Kabupaten Gowa ini sudah efektif ditunjukkkan

dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini telah

mendapatkan dukungan dari DPRD kabupaten Gowa, denganadanya

inisiatif DPRD membuat Perda untuk mengatur pada tahun 2009

karena banyaknya masukan dari masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan

Paccinongan Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa. (a), Kemampuan Aparat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani Masyarakat, (b), Koordinasi

dan Komunikasi Petugas SatPol PP Kabupaten Gowa. Dan (c), Integritas

Petugas SatPol PP Kabupaten Gowa.

70

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran

antara lain yaitu:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan Kebijakan Penataan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima pada kawasan jalan hertasning kecamatan somba opu

khususnya, untuk kegiatan penataan, pembinaan, dan pengawasa PKL

sebaiknya melakukan peninjauan kembali untuk menjunjang ekonomi

masyarakat, mengenai hal penataan dan pembinaan yang didalamnya

terdapat kegiatan penempatan atau relokasi PKL yang sesuai, penerbitan

yang baru ditujukan untuk masyarakat yang memiliki KTP Gowa,

sedangkan PKL yang tidak ber-KTP Gowa sebenarnya jumlahnya tidak

sedikit, sehingga diharapkan dapat meninjau kembali agar dapat

menyeluruh mengenai penataan dan pembinaan PKL.

2. Untuk Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam hal ini sebaiknya

perlu, untuk lebih meningkatkan integritas anggota, pendidikan foramal dan

informalnya, komunikasi dan koordinasi selalu dijaga setiap instansi terkait

kemudian dibuat SOP secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan

kebijakan perda tersebut. SOP dibutuhkan guna memperjelas tata cara

pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur, sehingga kebijakan ini dapat

berjalan secara terstruktur. Dalam menyusun grand desain sebuah

kebijakan/program maka harus melibatkan seluruh stakeholder, dalam hal

ini yang akan terlibat langsung dalam implementasi program ini adalah

71

SATPOL PP yang dalam hal ini juga memegang hak untuk penegakan

hukum

72

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2007. Manejemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World,

Princnton University Press, New Jersey.

Handayaniningrat.,2002. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan

Nasional, CV. Haji Mas Agung. Jakarta

Handoko, 2010, Manajemen Personalia & Sumber daya Manusia, Edisi kedua,

BPFE UGM Yogyakarta.

Handayaniningrat.,1997. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan

Nasional, CV. Haji Mas Agung. Jakarta.

Hasibuan, Melayu, 2009. Manejemen Dasar Penegertian dan Masalah, Gunung

Agung. Jakarta.

Inu Kencana Syafi'ie, 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. PT, Refika

Aditama, Bandung.

Kartasasmita, Ginanjar, 1996. Membangun Perekonomian Rakyat.

Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan IDEA. Yokyakarta.

LANRI, 1997, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid III Edisa

Ketiga, Haji Mas Agung. Jakarta.

Miftah Thoha, 2002. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. PT

Raja Grapindo Persada. Jakarta.

Mulyono, 2008, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan,

Yogyakarta: Ar-Ruzz. Ke-9, (Bandung: Rosda Karya, 2008),

Murhani, 2008. Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah. Laksbang

Mediatama.Yokyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1983. Metodelogi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara.

Bandung.

Nawawi, Ismail, 2009, Public Policy, Analisis Strategi Teori dan Praktek, CV.

Putra Media Nusantara, Surabaya.

Rasyid, Ryass, 2000. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan

Kepemimpinan. Mutiara Sumberwidya. Jakarta.

73

Siagian, Sondang (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (cetakan 15).

Jakarta: Bumi Aksara

Suradinata, 2009), Perbandinagn Sistem Politik, Mecphiso Grafika: Surabaya.

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2011. Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D.

Alfabeta, Bandung

Suryaningrat, Bayu. 1981, Wewenang Tugas dan Kewajiban Camat.Surabaya

Pacto. Jakarta.

Soewarno, Mulyono, 1986. Penerapan Produktivitas Dalam Organisasi. Bumi

Aksara. Jakarta.

Sutarto. 1995, Dasar-Dasar Organisasi . Gajah Mada University

Press.Yokyakarta.

Syarifuddin, Ateng. 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di

Daerah.Tarsito. Bandung.

Sujanto, 1984, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan BertanggungJawab, Ghalia

Indonesia. Jakarta.

Soejito Irwan, 1984, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bina

Aksara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagai

Awal dari Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Perda Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima Di Kabupaten Gowa.

74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

75

1. Satpol PP Gowa Mengadakan Rapat Dengan Pedagang Kaki Lila

2. Penertiban Pedagang

76

3. Perlawanan Pedagang Ketika di Tertibkan

.

4. Pertemuan Pedagang dengan Satpol PP di Kantor

5. Pertemuan Pedagang dengan Satpol PP di Kantor

77

6. Penyataan Surat Peringatan PKL

7. Pernyataan Surat Perinatan

8. Pendataan PKL oleh Satpol PP

78

9. Pemberian Surat Teguran