MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 20 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untu melaksanakan tertib administrasi dalam

pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas laporan keuangan

untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan seleksi

persyaratan pada calon Pengelola Anggaran yang terdiri dari

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri

Perhubungan tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola

Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN bahwa pada

Tahun Anggaran 2020 Bendahara wajib memiliki sertifikat;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009

tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran

di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6

Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi

Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1916);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK05/Tahun 2013

tentang Kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1350);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK.05/2017

tentang Perubahan atas PMK Nomor 126/PMK.05/2016

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

- 3 -

Kepada

Untuk

PERTAMA

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan

Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Bendahara

Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan

Umum.

MENGINSTRUKSIKAN:

: 1. Sekretaris Jenderal;

2. Inspektur Jenderal;

3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

4. Direktur Jenderal PerhubunganLaut;

5. Direktur Jenderal PerhubunganUdara;

6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;

7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;

8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;

10. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;

11. Para Sekretaris Badan;

12. Para Kepala Biro/para Kepala Pusat/Ketua MAHPEL/Kepala

Sekretariat KNKT di lingkungan Sekretariat Jenderal;

13. Para KPA di lingkungan Kementerian Perhubungan.

: Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal,

dan Kepala Badan agar :

a. Melakukan penelitian dan evaluasi persyaratan umum terhadap

calon KPA Satker Sementara sesuai Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6

Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan

Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;

b. Ketentuan dalam huruf a diatas tidak diberlakukan untuk

Kepala Kantor/UPT/Balai yang secara E x-O ffic io menjabat

sebagai KPA;

- 4 -

KEDUA

b. Ketentuan pada huruf a diatas tidak diberlakukan untuk Kepala

Kantor/UPT/Balai yang secara E x-O ffic io menjabat sebagai KPA;

c. Mengusulkan calon KPA Satker Sementara di lingkungan Kantor

Pusat Kementerian Perhubungan ditujukan kepada Menteri

Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala

Biro Keuangan dan Perlengkapan selambat-lambatnya pada

Minggu I Bulan Desember yang selanjutnya ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perhubungan;

d. Mengusulkan calon KPA Satker Sementara Daerah sesuai hasil

penelitian dan evaluasi persyaratan umum dengan sekurang-

kurangnya mencantumkan 2 (dua) nama calon KPA dan

disampaikan kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris

Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan

Perlengkapan selambat-lambatnya pada Minggu I Bulan

Desember;

e. KPA dan Bendahara pada Satker Sementara ditetapkan setiap

tahun anggaran dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

: KPA/KPA Satker Sementara agar :

a. Segera mengangkat Pengelola Anggaran pegawai Kementerian

Perhubungan yang terdiri dari PPK atas rekomendasi dari

Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya terkait dan PPSPM dengan

Surat Keputusan selaku KPA, dengan persyaratan sesuai

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap

Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen

Perhubungan, bahwa persyaratan umum mutlak harus

dilaksanakan dan kriteria/persyaratan tambahan sebagai

berikut :

1) KPA/KPA Satker Sementara yang mempunyai Pagu DIPA

Belanja Modal di atas Rp. 5 Milyar harus menunjuk PPK

tersendiri (KPA tidak diperbolehkan merangkap sebagai PPK Belanja Modal);

2) Calon Pengelola Anggaran yang diangkat adalah pegawai

Kementerian Perhubungan dengan mencantumkan gelar,

unit kerja, pangkat/golongan, NIP dan Jabatan;

- 5 -

3) Pengelola Anggaran tidak diperbolehkan merangkap lebih

dari 1 (satu) DIPA (dibeberapa Kantor/UPT/Balai/Satker

Sementara);

4) Dalam hal keterbatasan SDM yang memenuhi kualifikasi

yang dipersyaratkan untuk menjadi Pengelola Anggaran di

lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga terjadinya

perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau P3SPM,

yang bertujuan menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran

belanja dari Kantor/UPT/Balai bersangkutan, maka jabatan

PPK atau PPSPM pada Kantor/ UPT/Balai dengan Pagu DIPA

Belanja Modal di bawah Rp. 10 Milyar dapat dirangkap oleh

KPA setelah mendapat rekomendasi dari Eselon I terkait;

5) PPK yang ditunjuk/diangkat adalah pegawai Kementerian

Perhubungan dan/atau menduduki jabatan setinggi-

tingginya Eselon IV sepanjang tidak mengganggu kelancaran

tugas dan fungsinya;

6) PPK yang sudah menjabat selama 2 (dua) tahun berturut-

turut pada Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara, tidak dapat

ditunjuk kembali pada Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara

yang sama, untuk kepentingan monitoring dan evaluasi

kinerja pelaksanaan anggaran;

7) Dalam hal penunjukan/pengangkatan PPK yang sudah

menjabat 2 (dua) tahun berturut-turut pada Kantor/

UPT/Balai/Satker Sementara yang sama, dapat ditunjuk

kembali dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran pada

Kantor/ UPT/Satker Sementara yang sama setelah mendapat

rekomendasi dari Eselon I terkait;

8) Dalam hal penunjukan/pengangkatan PPK baru karena PPK

sebelumnya sudah menjabat 2 (dua) tahun berturut-turut

pada Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara yang sama,

apabila menunjuk PPK dari Unit Kerja lain dapat ditetapkan

oleh KPA setelah mendapat rekomendasi dari Eselon I terkait;

9) Terhadap kegiatan Tahun Anggaran berikutnya,

PPK Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan lelang tidak

mengikat dengan persyaratan data dukung yang lengkap.

- 6 -

b. Mengusulkan calon Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Penerimaan untuk Satker Sementara kepada Sekretaris

Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan terkait dengan

melampirkan Daftar Riwayat Hidup dan Sertifikat Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya pada

Minggu II Bulan Desember;

c. Menyampaikan Surat Keputusan KPA tentang

pengangkatan / pemberhentian / penggantian Pengelola Anggaran

kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan dan

Perlengkapan dengan tembusan Inspektur Jenderal, dan

Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait dengan melampirkan

Daftar Riwayat Hidup Pengelola Anggaran, Sertifikat Pengadaan

Barang/Jasa bagi PPK dan Sertifikasi Bendahara bagi

Bendahara yang telah ditunjuk/diangkat;

d. Apabila Surat Keputusan KPA tidak disampaikan (sesuai Diktum

Kedua butir c tersebut di atas) maka dapat/akan dikenakan

sanksi administrasi;

e. Mendukung Implementasi Sertifikasi Bendahara secara optimal

untuk mengantisipasi tahun anggaran 2020 bahwa Bendahara

wajib memiliki Sertifikat, agar melakukan langkah-langkah

antara lain :

1) Melakukan pendataan terhadap Bendahara Satuan Kerja

yang berada dalam cakupannya terkait mekanisme Sertifikasi

Bendahara atau Calon Bendahara yang memiliki Sertifikat

Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh B PPK atau Lembaga

Diklat lainnya dan Sertifikat Profesi Bendahara yang masih

berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

yang diterbitkan sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 tahun

2016 ditetapkan dapat mengikuti Sertifikasi melalui

mekanisme pengakuan Sertifikat Diklat Bendahara dan/atau

Sertifikat Profesi;

2) Bendahara yang menjabat > 2 (dua) tahun yang tidak

memiliki Sertifikat Diklat bendahara maupun Bendahara

yang memiliki Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan

selain BPPK dapat mengikuti melalui mekanisme ujian

Sertifikasi In ternet Based Test (IBT);

- 7 -

3) Bendahara yang telah menjabat < 2 (dua) tahun yang tidak

memiliki Sertifikat Diklat Bendahara maupun yang memiliki

Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK dapat

mengikuti Sertifikasi melalui mekanisme ujian Sertifikasi

Com puter Based Test (CBT) terintegrasi dengan penyegaran

(refreshm ent);

4) Menginformasikan kepada Bendahara/calon Bendahara

dalam Satuan Kerja yang berada dalam cakupannya terkait

proses Sertifikasi Bendahara;

5) Mendorong dan meningkatkan partisipasi para Bendahara/

calon Bendahara pada Kantor/UPT/Balai di lingkungan

Kementerian Perhubungan untuk ikut serta dalam proses

Sertifikasi Bendahara secepatnya dan memberikan dukungan

teknis terkait pelaksanaan kegiatan tersebut;

6) Menjembatani para Bendahara/calon Bendahara agar selalu

mendapatkan informasi terkini dari Kementerian Keuangan

terkait proses Sertifikasi Bendahara;

7) Bendahara harus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana

Sertifikasi (UPS) dalam hal ini Kanwil DJPB, KPPN, dan BPPK

setempat dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan

penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Bendahara dapat

menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi

Bendahara No. Telp. (021) 3846822 atau dengan e-mail

sertifikasi. bendaharaCa'kemenkeu.go. id.

KETIGA : Para Kepala Biro /Direktur yang Unit Kerjanya berstatus Satker

Sementara (Kantor Pusat) agar menyampaikan usulan calon

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan (untuk Satker

Sementara) sesuai hasil penelitian dan evaluasi persyaratan umum

sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi

Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro

Keuangan dan Perlengkapan dengan tembusan Inspektur Jenderal

dan Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait, selambat-lambatnya

pada Minggu II Bulan Desember dengan kriteria/persyaratan

- 8 -

tambahan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran yang sudah menjabat selama 4 (empat)

tahun berturut-turut pada Satker Sementara yang sama, tidak

dapat ditunjuk kembali pada Satker Sementara yang sama,

untuk pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran;

b. Dalam hal penunjukan/pengangkatan Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Penerimaan yang sudah menjabat 4 (empat) tahun

berturut-turut pada Satker Sementara yang sama dapat

ditunjuk kembali dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran pada

Satker Sementara yang sama setelah mendapat rekomendasi

dari Eselon I terkait;

c. Dalam hal penunjukan/pengangkatan Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Penerimaan baru karena Bendahara Pengeluaran

sebelumnya sudah menjabat 4 (empat) tahun berturut-turut

pada Satker Sementara yang sama, apabila menunjuk

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dari Unit Kerja

lain dapat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat

rekomendasi dari Eselon I terkait.

KEEMPAT : Inspektur Jenderal melakukan:

a. Verifikasi indikasi kerugian negara atau yang sudah menjadi

kerugian negara terhadap calon KPA Satker Sementara, PPK,

PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;

b. Pengawasan terhadap Pengelola Anggaran.

KELIMA : Sekretaris Jenderal melakukan :

a. Rapat pembahasan calon KPA Satker Sementara Daerah yang

dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan

melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro

Kepegawaian dan Organisasi, Biro Hukum dan Direktorat

Jenderal/Badan terkait;

b. Penilaian dan penelaahan terhadap Calon KPA Satker

Sementara Daerah dengan mempertimbangkan antara lain

kompetensi, hasil verifikasi pelaporan keuangan termasuk

indikasi kerugian negara maupun yang telah ditetapkan sesuai

hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan

- 9 -

KEENAM

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);

c. Menetapkan KPA Satker Sementara/KPA Sementara dan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan pada Satker

Sementara yang telah diusulkan oleh Eselon I berdasarkan

penelaahan dan penilaian, ditetapkan dengan Surat Keputusan

yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri

Perhubungan;

d. Pembinaan melalui Pembekalan dan Bimbingan Teknis kepada

para Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

: Peraturan Umum

a. Calon Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang

ditunjuk dan belum mempunyai sertifikat Bendahara wajib

mengikuti Diklat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan pada kesempatan pertama;

b. Calon Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang

ditunjuk tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Struktural atau

Pejabat Fungsional Tertentu lainya;

c. Dalam hal kekosongan jabatan (Pelaksana Tugas) pada

Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara di lingkungan Kantor

Pusat (Eselon II), maka Eselon I terkait atau Pelaksana Tugas

Eselon II terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal segera

mengusulkan calon KPA Sementara untuk ditetapkan sebagai

KPA Sementara dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan

yang berakhir setelah ditunjuk/diangkat pejabat definitif untuk

diusulkan kembali sebagai KPA;

d. KPA Sementara yang diusulkan/diangkat tidak sedang

mengelola DIPA/tidak boleh merangkap 2 (dua) DIPA;

e. Pengelola Anggaran pada Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara

dapat diganti setelah mendapat rekomendasi dari Eselon I

terkait dengan alasan sebagai berikut:

1) berhalangan tetap (pensiun, meninggal dunia, mutasi, atau

cuti alasan penting);

2) terkena sanksi masalah hukuman disiplin pegawai

dan/atau tindak pidana;

3) mengundurkan diri dengan alasan yang logis;

- 10 -

4) tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan sakit kronis

atau sakit berkepanjangan.

KETUJUH : Pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku, maka Instruksi

Menteri Perhubungan Nomor IM 18 tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di lingkungan

Kementerian Perhubungan dicabut dinyatakan tidak berlaku.

DELAPAN Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

WAHJU ADJI H.. SH, DESSPembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651023 199203 1 003