Upload
dinhthuan
View
232
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
i
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PADA TAHUN 2015
SKRIPSI
Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan
Oleh:
LUTFI PUTRI NURMALA SARI
201210050311121
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2016
ii
iii
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Lutfi Putri Nurmala Sari
Tempat, Tanggal
Lahir
: Banyuwangi, 12 November 1994
NIM : 201210050311121
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul:
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DewanPerwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang Pada Tahun 2015
Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik
sebagaimana berlaku.
Malang,
Yang Menyatakan,
Lutfi Putri Nurmala Sari
v
vi
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT serta Nabi Muhammad
SAW Yang dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis menyelesaikan
penelitian dan menyusun hasil penelitian yang berupa skripsi dengan judul
“Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2010”
Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Malang.
Penulis sadar dalam penulisan ini masih terdapat banyak kesalahan yang
dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan dan referensi ilmu yang dimiliki
penulis, sebagaimana penulis merupakan makhluk biasa yang syarat akan
keterbatasan. bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, sulit untuk dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik, makan pada kesempatan ini diijinkan
penulis untuk menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta
seluruh jajaran Pembantu Rektor dan staf Rektor UMM.
2. Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang, beserta Dekan I, II, dan III.
3. Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA. Gov selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Drs. Khrisno Hadi, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah bijaksana
memberikan bimbingan, nasehat serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
vii
5. Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga tidak henti-
hentinya terus membimbing dan meluangkan waktu serta tenaganya agar penulis
dapat menyelesaikan Skripsi.
6. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagi ilmu yang sangat
bermanfaat dan memberikan sumbangan berupa saran serta materi selama
perkuliahan kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Badan Legislasi
DPRD Kabupaten Malang, Staff Bagian Perundang-undangan, dan seluruh
Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, terima kasih atas bantuannya kepada
penulis selama proses penelitian dilapangan.
8. Teman – teman angkatan 2012 jurusan Ilmu Pemerintahan, serta semuanya yang
tidak dapat penulis tulis satu persatu, yang telah banyak membantu dan
memberikan motivasi.
viii
LEMBAR PERSEMBAHAN
1. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda Kamari dan
Ibundaku Umaiyah tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini
memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta
pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap
rintangan yang ada didepanku. Ayah, Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai
kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam
hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa
kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.
Maafkan anakmu Ayah, Ibu masih saja ananda menyusahkanmu.
2. Untuk Om Subandi dan Tante Sundari terima kasih untuk supportnya
selama aku kecil hingga saat ini keponakanmu ini bisa mendapat gelar
Sarjana. Om dan Tante selalu menasehatiku saat aku lalai akan
kewajibanku. Kalian adalah panutan terbaik dalam hidupku dan diriku
merasa sangat nyaman saat berada diantara Om dan Tante. Untuk tante
Sundari, terima kasih kesabaranmu untuk selalu membimbingku
bagaimana menjadi wanita sholehah yang seutuhnya. Kalian is the best..
3. Teruntuk saudara-saudara kakak dan adik (sepupu dan keponakan) yang
tidak bisa aku sebutkan satu persatu, tiada yang paling mengahrukan saat
kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar akan tetapi hal
tersebut menjadi pemanis dan warna yang indah yang tidak pernah
tergantikan. Terima kasih dukungannya saat aku dilanda rasa malas.
Kalian yang selalu memberi semangat-semangat kecil yang sangat
berharga buatku.
4. Untuk yang akan menjadi calon imamku (Amiin) Hidayah Ramadlana,
terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah
memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhirku
ini. Semoga engkau adalah pilihan yang terbaik untukku dan masa
depanku Amiin Ya Rabb..
ix
5. Giliran sahabat nih.. Teruntuk Oliv (Bank Pinjeman), Pipit (Si Sabar
Kaltim) , Ami (Si manis Ambon), Ratry (Si Cantik Ngalam) terima kasih
untuk susah senangnya 4 Tahun ini ya. Aku bukan apa-apa tanpa kalian
semua rek, makasi sudah selalu saling mengingatkan saat masing-masing
kita salah dan saling menguatkan. Senengnya kita sudah wisuda dan sudah
sarjana, sedihnya kita bakal jarang ketemu, LDRan deh (kayak pacaran aja
ya wkwk). Semoga persahabatan kita tetep kokoh mengakar tidak akan
goyah diterpa angin dan badai yaaa...Amiin Ya Rabb.. untuk Ayu si kecil
mungil Sahabatku dari SMA yang sudah aku anggap saudaraku sendiri
terima kasih ya dirimu ada untuk memberi suppot yang sangat luar biasa.
Cepet nyusul wisuda Tahun Depan ya Si Kecil..
6. Teruntuk Dosen Pembimbing Skripsi Drs. Khrisno Hadi, MA dan Dr.
Asep Nurjaman, M.Si terima kasih pak sudah dibantu, di nasehati, di ajari
dan kesabarannya selama ini.
7. Para Fans di Kelas IP B (Hafid, Bayu, Willy, Hap-Hap, dkk) suwun rek
candaanmu selama kita kuliah 4 tahun ini. Bakalan rindu gelak tawa dan
candaan kalian rek, tetaplah menjadi dirimu sendiri rek yang apa adanya.
Cepet nyusul Wisuda periode selanjutnya ya rek.. Semangato Rek...
8. Untuk Patner Part Timeku di Lab Tiko, Mas Sardi, Mas Huri makasi
banyak untuk semangatnya ya rek. Tiko dan Mas Huri cepet nyusul
wisuda juga ya periode ke 4 Amiin.. untuk Pak Khrisno Hadi selaku
Kepala Lab, Dosen Favorit yang sederhana dan sangat humble banget,
matur nuwun nggeh pak untuk kesabaran dan bantuannya selama ini.
Tetaplah menjadi dosen kebanggaan yang selalu dihormati dan disegani
semua orang.
Manisnya keberhasilan akan menghapus pahitnya kesabaran. Nikmatnya
memperoleh kemenangan akan menghilangkan letihnya perjungan
menuntaskan pekerjaan. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan.
Pengalaman akan membawa kita pada kegagalan dan keberhasilan, yang
x
keduanya bersama-sama akan menempah kita untuk terus berkembang dan
akhirnya menggapai kesuksesan.
Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita
inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Allah SWT,
namun apa yang baik bagi Allah SWT itulah yang terbaik buat kita. tetapi
sering kali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan, melainkan selalu
melihat apa yang kita inginkan.
”your dreams today, can be your future tomorrow”
xi
ABSTRAK
LUTFI PUTRI NURMALA SARI, 2016, 201210050311121, Universitas
Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu
Pemerintahan, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pada Tahun 2015, Pembimbing I: Drs. Khrisno Hadi, MA; Pembimbing II: Dr.
Asep Nurjaman, M.Si
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dapat diambil suatu makna Pemisahan Pemerintah Daerah (Eksekutif)
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) untuk memberdayakan
DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyat.
Sebagai lembaga Legislatif, DPRD mempunyai fungsi yakni: Fungsi Legislasi,
Pengawasan dan Anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. DPRD dibentuk untuk melaksanakan
fungsi pokok yaitu, fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Untuk
terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD, maka DPRD di dukung oleh suatu Badan
Legislasi yang merupakan alat kelengkapan DPRD.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Penelitian akan menggambarkan bagaimana
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tahun
2015, Mulai dari penyusunan Prolegda sampai pengesahan dan penyebarluasan
perda. Sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan tehnik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek
penelitian adalah Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Malang,
Anggota Pansus. Lokasi penelitian bertempat Kantor DPRD Kabupaten Malang
yang berada di JL. Panji, No. 119, Kepanjen, JawaTimur. Teknik analisis data
menggunakan model interaktif Miles dan Huberman mulai dari pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan
Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Malang dalam penyusunan perda belum
berjalan maksimal. Hal tersebut terlihat pada saat uji publik raperda dimana waktu
pembahasan dengan proses pengundangan stakeholder sangat singkat, sehingga
para stakeholder belum sepenuhnya memahami subtansi raperda yang akan di uji
publik. Faktor yang mempengaruhi pelasaksanaan fungsi legislasi adalah waktu
pembahasan dan anggaran yang kurang memadai. Badan Legislasi terhambat oleh
masalah waktu pembentukan Rancangan peraturan daerah yang akan di bentuk
dan di susun, terhitung mulai masuknya Isu ke dalam agenda politik, untuk
kemudian di bahas kedalam Badan Legislasi terhitung singkat. Kompleksnya
tugas dimiliki oleh Badan Legislasi dan jumlah Rancangan yang harus dibahas
dengan jangka waktu yang terhitung singkat menjadikan anggota Badan Legislasi
kewalahan. Menyelesaikan tugas yang utama dengan kondisi multi jabatan
memungkinkan terjadinya terbengkalainya beberapa tugas yang harus di
xii
selesaikan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas untuk satu
buah Rancangan terkadang berbenturan dengan tugas lain dalam kepanitiaan,
sehingga waktu pembahasan menemui kendala, yang akhinya waktu yang
ditetapkan menjadi mundur atau tidak tepat waktu menyebabkan target yang
dicapai juga tidak maksimal.
Untuk analisis Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Malang, bahwa bila
meninjau pada teori legislasi, telah sesuai dengan urutannya yaitu mulai dari
perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan penyebarluasan. Dalam politik
hukum, wewenang yang diberikan kepada para elit politik untuk membentuk
suatu peraturan seringkali dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik
mereka. Aspirasi rakyat sering terlupakan akibat terlalu sibuknya para elit politik
dalam mengurusi partai politiknya. Kedepan diharapkan anggota DPRD dalam
melaksanakan fungsi legislasi agar lebih berpihak kepada masyarakat, sesuai
dengan keberadaan mereka sebagai wakil rakyat.
Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah
Malang, 27 Juli 2016
Penulis
Lutfi Putri Nurmala Sari
Menyetujui
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Drs. Khrisno Hadi, MA
Dr. Asep Nurjaman, M.Si
xiii
ABSTRACT
LUTFI PUTRI NURMALA SARI, 2016, 201210050311121, Muhammadiyah
University Malang, Faculty of Social and Political Science, Department of
Government, The Implementation of Legislative Function of Regional
Representative Council in 2015, Counselor I: Drs. Khrisno Hadi, MA; Counselor
II: Dr. Asep Nurjaman, M.Si
Based on Act No. 23, 2014 on Regional Government, a meaning can be
taken on the separation of Regional Government (Executive) and Regional
Representative Council (Legislative) to empower DPRD and improve the
responsibility of government toward the people. As legislative institution, DPRD
has the following functions: Legislation, Supervision and Budgeting. Regional
Representative Council acts as the element of regional governance. DPRD is
formed to conduct the main function of the establishment of local regulations,
budgeting and supervision. For the implementation of Legislative Function,
DPRD is supported by a legislation board, which is the supplement tool of DPRD.
In this research, researcher uses qualitative research with descriptive
research type. The research will describe on how the implementation of legislative
function of the Regional Representative Council in 2015 started from the
formulation of Prolegda (Regional Legislation Program) to the approval and
distribution of a regional regulation (Perda). Data sources are primary and
secondary data with data collection technique is conducted through interview,
observation and documentation. Research subject is the Head of Regional
Regulation Agency of DPRD Malang Regency and Member of Special
Committee. Research location is the office of DPRD of Malang Regency located
at Jl. Panji No. 119 Kepanjen, East Java. Data analysis technique used is
interactive model of Miles and Huberman started from data collection, data
reduction, data presentation and conclusion.
Based on research result, it is found that the implementation of legislative
function of DPRD of Malang Regency in the formulation of regional regulation
has not yet maximum. It can be seen during public test of Regional Regulation
Draft (Raperda) where the discussion with the promulgation of stakeholder is in a
very short time; thus, the stakeholders have less understanding on the substance of
the raperda that will be in the public test. Factors influencing the implementation
of legislative function are time of discussion and inadequate budget. Legislation
Board was hampered by the time needed for formulation. The draft of regional
regulation to be formed and formulated started from the entry of issue in political
agenda until being discussed by Legislation Agency has a very short time. The
complexity of task of Legislation Board and the number of drafts to be discussed
along with the short time available has made the board overwhelmed. Completing
the main task with multi-position condition will likely to make some tasks will be
neglected. The discussion of one regional regulation draft sometimes collide with
other tasks in the committee; thus, the time for discussion will be an obstacle that
results in a delay and the target to be achieved is not optimal.
Regarding the analysis on legislative function of DPRD of Malang Regency,
when referring to legislation theory, the order is appropriate, which is planning,
xiv
discussion, approval and distribution. In political law, authority given to the
political elites to formulate a regulation is often used as a tool to achieve their
own political interest. People aspiration is often abandoned since the elites are
busy with their own political party. In the future, it is expected that members of
DPRD be more pro-public in implementing their legislative function according to
their existence as people’s representatives.
Keyword: Legislative Function, Regional Regulation
Malang, July 27, 2016
Author
Lutfi Putri Nurmala Sari
Approval
Counselor I Counselor II
Drs. Khrisno Hadi, MA
Dr. Asep Nurjaman, M.Si
xv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN............................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ iii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ iv
BERITA ACARA BIMBINGAN .....................................................................v
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .......................................................................... vii
ABSTRAK ....................................................................................................... xi
ABSTRCT ........................................................................................................ xiii
DAFTAR ISI .................................................................................................... xv
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xviii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xx
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 9
E. Definisi Konseptual ....................................................................................... 9
F. Definisi Operasional...................................................................................... 12
G. Kerangka Berfikir.......................................................................................... 13
H. Metode Penelitian.......................................................................................... 14
xvi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Legislasi ............................................................................................... 18
B. Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Produk Hukum ................................ 29
C. Kinerja Legsilasi DPRD ................................................................................ 33
BAB III DESKRIPSI WILAYAH
A. Gambaran Umum Kabupaten Malang .......................................................... 35
B. Profil DPRD Kabupaten Malang .................................................................. 40
C. Peta Politik Kabupaten Malang ..................................................................... 56
D. Program Legislasi Daerah Tahun 2015 ......................................................... 57
E. Daftar Infentaris Masalah Tahun 2015 ......................................................... 59
BAB IV PEMBAHASAN
A. Program Legislasi Daerah ............................................................................. 62
a. Legislatif .................................................................................................... 63
b. Eksekutif .................................................................................................... 67
c. Pengesahan Badan Legislasi Daerah .......................................................... 68
B. Penyusunan Raperda ..................................................................................... 69
1. Raperda Usul dari Eksekutif ...................................................................... 73
1.1 Penyampaian Rpaerda ............................................................................. 76
1.2 Pembahasan Raperda .............................................................................. 80
1.3 Pengesahan Raperda................................................................................ 82
2. Raperda Usul dari DPRD (Inisiatif) ........................................................... 82
2.1 Pembentukan Raperda ............................................................................. 83
2.2 Penyusunan Naskah Raperda .................................................................. 84
2.3 Pembahasan Raperda .............................................................................. 85
2.4 Uji Publik Raperda .................................................................................. 91
2.5 Pengesahan Raperda................................................................................ 93
C. Kendala Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Malang Tahun 2015
1. Waktu Pembahasan Raperda ................................................................... 96
2. Ketersediaan Anggaran ........................................................................... 97
xvii
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN ............................................................................................. 99
B. SARAN ......................................................................................................... 101
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 103
LAMPIRAN
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 : Perbandingan Capaian Legislasi
di Kabupaten Malang Tahun 2011-2014......................................... 6
Tabel 3.1 : Presentase Luas Daerah dan Jumlah Penduduk
per Kecamatan Tahun 2014 .......................................................... 37
Tabel 3.2 : Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT
per Kecamatan Tahun 2014 .......................................................... 39
Tabel 3.3 : Hasil Perolehan Pemilu Legislatif
Kabupaten Malang Tahun 2014 .................................................... 42
Tabel 3.4 : Daftar Partai Politik yang Menduduki Kursi
DPRD Kabupaten Malang Tahun 2014 ........................................ 44
Tabel 3.5 : Daftar Fraksi di DPRD Kabupaten Malang .................................. 44
Tabel 3.6 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014-2019 .............. 46
Tabel 3.7 : Daftar Anggota DPRD Berdasarkan Pendidikan .......................... 48
Tabel 3.8 : Daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Malang 2014-2019 .............. 48
Tabel 3.9 : Anggota Badan Musyawarah ........................................................ 49
Tabel 3.10 : Komposisi Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Malang ..... 51
Tabel 3.11 : Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ........................ 53
Tabel 3.12 : Anggota Badan Anggaran ........................................................... 54
Tabel 3.13 : Anggota Badan Kehormatan ....................................................... 55
Tabel 3.14 : Komposisi Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Malang
xix
Pada Pemilu Legislatif 2009 dan pemilu 2014 .......................... 56
Tabel 3.15 : Prolegda Kabupaten Malang Tahun 2015 .................................. 58
Tabel 3.16 : Daftar Infentaris Masalah Tahun 2015 ....................................... 60
xx
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 : Rapat Kerja Panitia Khusus dan Tim Raperda ............................. 86
xxi
DAFTAR LAMPIRAN
Risalah Persidangan Perubahan Prolegda 2015
Risalah Persidangan Raperda APBD TA 2016
Risalah Persidangan Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia
xxii
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Aubert, V.DalamSulistyowatiIriantodkk. –Ed.1. –Denpasar: PustakaLarasan;
Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen,
2012
BagirManan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, cet 2, (Yogyakarta:
FH UII Press, 2004)
Budiarjo Miriam, 1993, Fungsi Legislatif dalam sistem politik Indonesia, Jakarta:
Rajawali Pers
DhalanThaib, MenujuParlemenBikameral (StudiKonstitusionalperubahanketiga
UUD 1945, dalam Abdul GhoforAnshoridanSobirin Malian,
MembangunHukum Indonesia (PidatoPengukuhan Guru BesarIlmuHukum),
Yogyakarta: Kreasi Total Media
Fatmawati, 2010, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem
Multikameral (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara),
Jakarta, UI Press
Indriati, Maria farida. 2007. IlmuPerundang – undangan (jenis,
fungsidanmaterimuatan).Yogyakarta: Kanisius
Jimly Assidqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Cet. 1. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006
John Locke, 1960. Two Treaties of Civil Government, J.M Dent and Sons Ltd,
London
xxiii
Lijphart, Arended. Parliamentary versus Presidensial Government. Reprinted.
New York: Oxford University Press, 2004
Mahfud MD, 1989, PolitikHukum Di Indonesia, CetakanPertama, Pustaka LP3ES
Kerjasama UII Pres, Yogyakarta
Marbun, B.N, 1983, DPR Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia
Mardiasmo, Pengawasan, PengendaliandanPemeriksaanKinerjaPemerintah
Daerah dalamPelaksanaanOtonomi Daerah, (Yogyakarta: PenerbitAndi,
2001)
S.A Walkland Dalam Saldi Isra 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada. Cetakan Pertama
Strong, C.F, 1975, Modern Political Constitution: An Introduction To The
Comparative Study Of History And Exising From, Sidwick And Jackson.
London
Sugiyono (2009), MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D,
PenerbitAlfabeta, Bandung
Syamsudin, Azis., 2011, PraktekdanTeknikPenyusunanUndang-
Undang,SinarGrafika, Jakarta
Wasistiono, S. danWiyoso, Y. (2009).MeningkatkanKinerjaDewanPerwakilan
Rakyat Daerah.Bandung : PT Fokusmedia
PeraturanPerundangan :
Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah
Undang-undangNomor 12 tahun 2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-
undangan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
xxiv
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang
Sumber Lain
Jurnal
Prianto, Agung, DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Terhadap
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Malang Periode 2009 -
2014 Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik) (jurnal, kota tidak dicantumkan, tahun
tidak dicantumkan).
Prima, Rizky, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009 – 2010 (jurnal, kota tidak
dicantumkan, tahun tidak dicantumkan).
Evan, Stevanus, Fungsi Legislasi Dpd Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia, Jurnal
Hukum (kota tidak dicantumkan, tahun tidak dicantumkan).
Syamsu Kamar dan M.Y. Tiyas Tinov, Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD
Dalam Pembahasan Ranperda, Jurnal FISIP Universitas Riau, Kampus Bina
Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Internet:
www.radarmalang.co.id diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 Pkl 10.30
xxv
Wawancara:
Achmad Andi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten
Malang, wawancara, Gedung DPRD Kabupaten Malang
Wintoyo, Staff Bagian Perundang-undangan DPRD Kabupaten Malang
Willy Deni Permana, SH Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum
Pemerintah Kabupaten Malang