Upload
vuonganh
View
229
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PELAKSANAAN e-PLANNING(DISKUSI ONLINE)
Disampaikan dalam Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia
Jakarta, 11 April 2017
Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2
PENDAHULUAN
Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018
Melanjutkan implementasi Money Follow Program
1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L –Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU - PINA)
2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran
Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat-
Daerah
1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)
Memperkuat kendali program
1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev
4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan
3
4Dasar Hukum Yang Mendukung PerlunyaSinergi Perencanaan Pusat dan Daerah
1. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 68 ayat 1 Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidakmelaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenaisanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakilgubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupatiatau wali kota dan/atau wakil wali kota, Pemberhentian Sementara selama 3 Bulan, dan/atauPemberhentian Tetap sebagai Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah.
2. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembagapemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidakberkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi danharmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
3. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai targetpembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian ataulembaga pemerintah non kementerian dan Daerah.
4. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa koordinasi teknis pembangunanantara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikanoleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangperencanaan pembangunan.
5Dasar Hukum Yang Mendukung PerlunyaSinergi Perencanaan Pusat dan Daerah
5. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa RKPD disusun denganberpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 272 ayat 3 mengamanatkan bahwa “Pencapaian sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimanadimaksud pada ayat 2 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatanpembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembagapemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”
6Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan• Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan money follows program yang
dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif danSpasial.
• Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peranPemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awalpenyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk :• Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD);• Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD);• Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi
pembangunan).
• Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah forum antara pusat dan daerah(pembahasan Prioritas Nasional) sebagai masukan dalam penyusunanRancangan Awal RKP.
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional forum antara pusat dandaerah (pembahasan Prioritas Nasional) sebagai masukan dalam penyusunanRancangan Akhir RKP.
APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018
Proyek PrioritasNasional
Program K/L
Indikator Kinerja Keg (IKK)
Kegiatan K/L
MULTILATERALBILATERAL
• Ruang Lingkup Kegiatan• Output/Keluaran Kegiatan
• Lokasi Prov/Kab/Kota• Alokasi Dana
WORKSHOPINTERNAL
Kementerian/LembagaPrioritas Nasional (PN)
Program Prioritas (PP)
Kegiatan Prioritas (KP)
Sasaran KP
Indikator KP
FORM 06SEB PENYELARASAN RKPD
DAN RKP(SIMLARAS RKP)
FORMDaftar Usulan Proyek
(e-Proposal)
• Kegiatan Pendukung• Kesesuaian RTRW
• Usulan Prioritas Nasional
MUSRENBANGNAS
Pembangunan Bidang
APLIKASI SIMURKP 2017
FORMDaftar Usulan Proyek
(e-Proposal)
• Usulan Prioritas Daerah
FORMDaftar Usulan Proyek
(SI-DAK)
RAKORTEK K/L - PEMDA
Konsep Pengembangan Aplikasi e-Planning dan E-musrenbang Serta Integrasi Dengan Aplikasi Renja-KL
PUSAT
DAERAH
Usulan DAK Penugasan untukmendukung pencapaian PrioritasNasional
APLIKASI e-PlanningRKP 2018
42
Output Keg/SubOutput Keg
Sasaran PN
APLIKASI SIMURKP 2017
APLIKASI RENJA K/LRKP 2018
Exercise Pagu
8Pengembangan Aplikasi e-PlanningAPLIKASI SIMU
RKP 2017Aplikasi SIMU RKP
Proyek PN-K/L
Proyek PN-Daerah
Proyek PN-NON K/L
APLIKASI SIMURKP 2017
Aplikasi Renja K/L
APBN
APLIKASI SIMURKP 2017
Aplikasi DAK
APLIKASI SIMURKP 2017
Aplikasi SIMLARAS RKP
APBD
APLIKASI SIMURKP 2017
e-PlanningProvinsi
USULAN DAERAHAPLIKASI SIMU
RKP 2017
Aplikasi e-PROPOSAL
Proyek Reguler-K/L
APBN
Data Teknis Data Realisasi
e-PlanningKemenPPN/Bappenas
DAK
APLIKASI SIMURKP 2017
Aplikasi e-MusrenbangAPLIKASI SIMU
RKP 2017
Aplikasi RKA K/LDJA, KemenKeu
9Klasifikasi Daftar Proyek
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek MusrenbangForum
DAK
1 K/LBappenas
K/LAPBN √ - - √ - √ √ -
I. Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN)
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek MusrenbangForum
DAK
1 SKPD Pemda APBD - √ - √ √/- √ √ -
II. Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD)
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek MusrenbangForum
DAK
1Swasta/
BUMNBappenas
KPBU
PINA
Subsidi
√/- - √ √ - √ √ -
2
Swasta/
BUMN/
BUMD
Pemda
KPBU
PINA
Subsidi
- √/- √ √ - √ √ -
III. Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi)
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek MusrenbangForum
DAK
1 K/L Pemda APBN √ - - √ - √ √ -
2 SKPD Pemda APBN - √ - √ - - √/- √*)
3 K/L Pemda APBN √ - - - √ √ - -
4 SKPD Pemda APBN - √ - - √ - - √**)
IV. Daftar Usulan Proyek Prioritas Daerah
*) DAK Penugasan
**) DAK Reguler/DAK Afirmasi
10Analisa Hasil Pembahasan
(Proyek K/L Pendukung PN)
Konektifitas
• Proyek Prioritas Nasional Pendukung Daerah Tertinggal :
• Dari 6 Proyek K/L KemenHUB
• 2 Proyek Salah Lokasi Seharusnya di RIAU
• 3 Proyek merupakan Proyek Lanjutan
• 1 Proyek Sudah Sesuai dan Siap dilaksanakan
• Proyek Prioritas Nasional Pendukung Kawasan Perbatasan:
• Dari 3 Proyek K/L KemenPUPERA semua dipending karena tidak masuk dalam Renstra K/L dan Readiness Kriteria belum siap.
Aksessibilitas
• Proyek Prioritas Nasional Pendukung Integrasi Antar Moda :
• Dari 2 Proyek K/L KemenPUPERA 1 Proyek disetujui dengan sedikit catatan dan 1 Proyek lainnya dipending karena Readyness Kriteria belum siap.
• Dari 1 Proyek K/L KemenHUB dipending karena Readiness Kriteria belum siap.
Transportasi Perkotaan
• Tidak Ada Proyek K/L terkait KP –Transportasi Perkotaan
PN : Infrastruktur, Konektivitas, dan
KemaritimanPP : Pengembangan
Sarana Prasarana
Provinsi Kepulauan RiauTotal Proyek K/L : 116 ProyekBahan Rakortek : 116 Proyek
PN – Infra; PP - SarprasTotal Proyek K/L : 12 ProyekBahan Rakortek : 12 Proyek
NAMA K/LJML
PROYEK
PERTANIAN 5
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7
PERHUBUNGAN 10
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 21
KETENAGAKERJAAN 2
SOSIAL 4
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 13
KELAUTAN DAN PERIKANAN 9
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT 10
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH 6
AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17
PERDAGANGAN 7
TOTAL 116
PRIORITAS NASIONALJML
PROYEK
Pendidikan 1
Kesehatan 3
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 5
Ketahanan Energi 2
Ketahanan Pangan 16
Penanggulangan Kemiskinan 11
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 12
Pembangunan wilayah 61
Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 5
TOTAL 116
Tindak Lanjut RakortekMenyempurnakan Proyek K/Ldalam RKP dan Renja K/L :• KemenPPN/Bappenas (Penanggung Jawab PN) • Kementerian/Lembaga
11Analisa Hasil Pembahasan
(Proyek Daerah Pendukung PN)
Akses Internet
• Tidak Ada ProyekDaerah terkait KP –Akses Internet untukDaerah Non-Komersil
TIK Prioritas
• Dari 1 Proyek Daerah pendukung PN Dukungan TIK pada Sektor Prioritas Tidak ada Pembahasan
Pita Lebar
• Tidak Ada Proyek Daerah terkait KP –Pembangunan Jaringan Pita Lebar
TIK Instansi Pemerintah
• Proyek Daerah Pendukung Optimalisasi Penggunaan TIK pada Instansi Pemerintah:• Dari 2 Proyek Dinas
PMPTSP diusulkan pindah PN ke PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
• Dari 1 Proyek Dinas Kominfo Tidak Ada Pembahasan.
Penyiaran Perbatasan
• Tidak Ada Proyek Daerah terkait KP –Penguatan Penyiapan di daerah Perbatasan
PN : Infrastruktur, Konektivitas, dan
KemaritimanPP : Pengembangan
TelkomInfo
Provinsi Kepulauan RiauTotal Proyek Daerah : 259 Proyek
PN – Infrastruktur; PP - SarprasTotal Proyek Daerah : 29 ProyekBahan Rakortek : 29 Proyek
PN – Infrastruktur; PP - TelkomInfoTotal Proyek Daerah : 4 ProyekBahan Rakortek : 4 Proyek
Tindak Lanjut RakortekMenyempurnakan Kontribusi Proyek Daerah oleh :• Bappeda ProvinsiMelalui• Forum Rakortek Pembangunan Provinsi• Forum Musrenbang ProvinsiMelanjutkan Proses Verifikasi Kontribusi Proyek Daerah melalui Fasilitas Verifikasi Online• Bappeda Provinsi, Kemendagri (Ditjen Bangda),
Kementerian/Lembaga, KemenPPN/Bappenas (Dit. Mitra K/L)
Melalui • Aplikasi SIMLARAS RKP (https://e-
planning.bappenas.go.id)
12Analisa Hasil Pembahasan(Proyek Prioritas Daerah)
Konektifitas
• Tidak Ada Pembahasan Proyek Prioritas Daerah terkait KP –Konektifitas
Aksessibilitas• Tidak Ada Pembahasan
Proyek Prioritas Daerah terkait KP – Aksessibilitas
Transportasi Perkotaan
• Tidak Ada Pembahasan Proyek Prioritas Daerah terkait KP – Transportasi Perkotaan
PN : Infrastruktur, Konektivitas, dan
KemaritimanPP : Pengembangan
Sarana Prasarana
Provinsi Kepulauan RiauTotal Usulan Proyek : 1.199 ProyekBahan Rakortek : 135 Proyek
PN – Infra; PP - SarprasTotal Proyek K/L : - ProyekBahan Rakortek : - Proyek
Tindak Lanjut RakortekMelanjutkan Proses Verifikasi Usulan Daerah melalui Fasilitas Verifikasi Online• Bappeda Provinsi, Kemendagri (Ditjen Bangda), Kementerian/Lembaga, KemenPPN/Bappenas (Dit.
Mitra K/L)Melalui• Aplikasi SIMLARAS RKP (https://e-planning.bappenas.go.id)
No Urusan Tot.Usulan V.BapProv V.Bangda V.Rakortek
1 Pendidikan 203 196
2 kesehatan 97 4 1
3 pekerjaan umum dan penataan ruang 446 411
4perumahan rakyat dan kawasan
permukiman 94 85 3
5ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat 11 10 2
6 sosial 61 47 23
7 tenaga kerja 53 51 3 2
8pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak 7 6
9 pangan 32 28 7 3
10 pertanahan 1
11 lingkungan hidup 31 25
12administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil 9 1 1
13 pemberdayaan masyarakat dan Desa 7 7
14pengendalian penduduk dan keluarga
berencana 12 3 3
15 perhubungan 134 113 6
16 komunikasi dan informatika 40 38 18
17 koperasi, usaha kecil, dan menengah 6 5
18 penanaman modal
19 kepemudaan dan olah raga 9 7
20 statistik
21 persandian 1
22 kebudayaan 1 1 1
23 perpustakaan 9 9
24 kearsipan 1 1
25 kelautan dan perikanan 40 36
26 pariwisata 22 21 2
27 pertanian 58 42 33
28 kehutanan 5 5 5
29 energi dan sumber daya mineral 13 13 13
30 perdagangan 18 17 1
31 perindustrian 13 13 13
32 transmigrasi 2 2
33 Pusat 3 2
1,439 1,199 135 5 TOTAL
13
DISKUSI ONLINE
14
1. Verifikasi Usulan Daerah (Kewenangan Daerah) Usulan DAK
• Melakukan Verifikasi Proyek berdasarkan kewenangan urusan daerah dan kebutuhan daerah
• Melakukan Verifikasi Lokasi (Spesifik hingga ke lokus tertentu ) melalui Ploting “Peta” Webgis Perencanaan
• Melakukan Verifikasi Target dan Dana yang diusulkan (Logis sesuai antara target dan dana)
• Melakukan verifikasi Dokumen Pendukung (FS, DED, RAB, Proposal atau data pendukung Lainnya
• Verifikasi lainnya yang diperlukan
2. Diskusi Online
Peran Bappeda Provinsi Pasca Rakortek
15Diskusi Online
• Diskusi Online adalah forum koordinasi pasca Rakortek yang dilakukan secara online melalui aplikasi e-Planning SIMLARAS RKP, untuk membahas lebih detail 4 kategori sebagai berikut:
1. Kategori I: Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN);
2. Kategori II: Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD);
3. Kategori III: Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi);
4. Kategori IV: Daftar Proyek Daerah (Sumber Dana K/L dan DAK).
• Pihak-pihak yang terlibat dalam Diskusi Online, yaitu: (1) Pemerintah Daerah (Bappeda Provinsi); (2) Kementerian/Lembaga; (3) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan (4) KementerianPPN/Bappenas (mitra kerja K/L).
16Diskusi Online
• Diskusi Online bertujuan untuk:
1. Mempertajam semua usulan dalam 4 kategori tersebut karena didiskusikan oleh 4 pihak;
2. Memberikan waktu yang lebih lama kepada para pihak untuk berdiskusi karena keterbatasan waktu yang tersedia, hanya 1 jam, selama Rakortek;
3. Menyaring semua usulan yang akan dibicarakan dalam Musrenbang Nasional. Khusus untuk MusrenbangNasional, yang akan dibicarakan adalah Kategori I, Kategori III dan sebagian dari Kategori IV:
a) Kategori I, adalah daftar Proyek K/L pendukung Prioritas Nasional (SIMU);
b) Kategori III, adalah daftar Proyek Non K/L pendukung Prioritas Nasional;
c) Kategori IV, ada dua subkategori, yaitu: (a) adalah Proyek Daerah yang mendukung Prioritas Nasional yang diusulkan pembiayaannya dari K/L dan DAK; dan (b) adalah Proyek Daerah yang tidak mendukung PN (Non PN) yang pembiayaan diusulkan melalui K/L dan DAK. Dalam Musrenbang Nasional, yang akan dibahashanya Kategori IV (a).
17Tata Cara Diskusi Online
• PERIODE/BATAS WAKTU
• 13 Maret 2017 – 1 Minggu sebelum Pelaksanaan MUSRENBANGNAS
• LANGKAH – LANGKAH DISKUSI ONLINE
• Langkah 1 : PROSES PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN AKSES LOGIN (Dit. Mitra K/L Bappenas & Biro Perencanaan K/L)
• Langkah 2 : PROSES DISKUSI ONLINE DATA PROYEK K/L (KATEGORI I), DATA PROYEK DAERAH (KATEGORI II), DATA PROYEK NON K/L (KATEGORI III), DAN DATA USULAN DAERAH (KATEGORI IV) (Bappeda Provinsi, Dit. SUPD Bangda, Dit. Mitra K/L Bappenas & Biro Perencanaan K/L)
• LANGKAH – LANGKAH UPDATING HASIL DISKUSI ONLINE
• Langkah 1 : PROSES UPDATING DATA PROYEK K/L PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (KATEGORI I) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA APBN) (Dit. Mitra K/L Bappenas)
• Langkah 2 : PROSES UPDATING DATA PROYEK DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (KATEGORI II) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA APBD) (Bappeda Provinsi)
• Langkah 3 : PROSES UPDATING DATA PROYEK NON K/L PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (KATEGORI III) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA KPBU, PINA, SUBSIDI) (Dit. Jasa Keu & BUMN)
• Langkah 4 : PROSES UPDATING DATA USULAN PROYEK PRIORITAS DAERAH (KATEGORI IV) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA APBN) (SKPD Prov/Kab/Kota)
• LANGKAH – LANGKAH VERIFIKASI HASIL DISKUSI ONLINE
• Langkah 1 : PROSES VERIFIKASI DATA PROYEK KATEGORI I, II DAN III (Dit. PenanggungJawab PN Bappenas)
18
Stakeholder Diskusi Online
1. Pemerintah Daerah Instansi Pengusul
2. Kementerian/Lembaga
3. Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
4. Bappenas
19
Login Diskusi Online
1. Pemerintah Daerah Menggunakan Login yang digunakan dalam input aplikasi e-Proposal
2. Kementerian / Lembaga Menggunakan Login yang didaftarkan menggunakan permintaan/surat ke Dit.PWK
3. Bangda Menggunakan Login yang digunakan Per-Urusan
4. Bappenas Menggunakan Login Bappenas dan Surat permintaan akses ke Mitra K/L terkait
20
Langkah Diskusi Online
1. Mengakses Aplikasi e-Planning Diskusi Online https://e-musrenbang.bappenas.go.id/bappenas_sso_final/
2. Login dilakukan Per-Daerah yang diberikan Bappeda Provinsi
3. Pilih SIMLARAS
4. Pilih Kategori yang akan dilakukan pembahasan
5. Pemilihaan pembahasan dilakukan dalam 4 Kategori :
• Kategori I: Kategori Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN)
• Kategori II: Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD)
• Kategori III: Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi)
• Kategori IV: Daftar Proyek Daerah (Sumber Dana K/L dan DAK).
21
Pendetailan Diskusi Online dapat dilihat dalam Panduan Diskusi Online Daerah LINKPANDUAN
Pendetailan Mekanisme Ploting Lokasi (Peta) e-Proposal Webgis Perencanaan LINK PANDUAN
22
PENUTUP
Perkembangan Rangkaian Penyusunan RKP 2018(Desember 2016 – Juli 2017)
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
Workshop Internal
Temu Konsultasi
Triwulanan III-2016
Bappenas dengan
Bappeda Provinsi
Arah Kebijakan
Presiden
Sidang Kabinet
Rancangan Awal
RKP
Rakortek dengan
Pemerintah Daerah
Rangkaian
Musrenbang Provinsi
Rancangan Awal RKP
2018 dan Pagu Indikatif
Pengesahan Perpres
RKP 2018
Rakorbangpus dan
Pagu Indikatif
Temu Triwulanan II -
2017 Bappenas –
Bappeda Provinsi
Seluruh Indonesia
Multilateral Meeting
Bilateral Meeting
Musrenbang
Nasional
Pembahasan
Pendahuluan di DPR
Rancangan RKP 2018
Trilateral Meeting
Temu Triwulanan I-2017
Bappenas-Bappeda Seluruh
Indonesia
Koordinasi dengan Mitra K/L Peluncuran RKP 2018
oleh Presiden
24Penutup
Tindak lanjut yang diharapkan yaitu:
1. Untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah, dalam pembahasan denganmasing-masing Kabupaten/Kota perlu pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasidengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yangdiperlukan)
2. Seluruh hasil kesepakatan dari rangkaian Musrenbang Provinsi yang telah dilaksanakan agar dapatdisampaikan di dalam sistem e-Planning Bappenas untuk kemudian dilakukan pembahasan dalamDiskusi Online, sebagai bahan dalam Musrenbangnas 2017 dan penyusunan Rancangan Awal RKPDtahun 2018.
3. Diskusi Online akan ditutup hari Jum’at terakhir sebelum Musrenbangnas, yaitu direncanakantanggal 21 April 2017.
Terima Kasih
25
26
LAMPIRAN
27APLIKASI e-PLANNING BAPPENAS
Tampilan Halaman Login Aplikasi e-Planning SSO
Tampilan Halaman Administrator Aplikasi e-Planning (Admin SSO)
Menu Untuk Masuk ke Aplikasi SIMLARAS RKP
Tombol Untuk Masuk ke Fasilitas Tambah User
28APLIKASI SIMLARAS RKP (e-PLANNING BAPPENAS)
Identitas User
Informasi Kebijakan/Umum (Beranda)
Menu Pembahasan Diskusi Online
29FORUM DISKUSI ONLINE
Informasi Verifikasi:
: Bappeda Prov : Rakortek
Informasi Daftar Proyek
Pilih Provinsi untuk menyaring
Daftar Proyek
Informasi Type/Ketegori Daftar ProyekKategori I
Form Diskusi Online
Form Catatan Hasil Verifikasi
Tombol Untuk Akses Merubah Data Proyek
Hanya diberikan Khusus pada User tertentu
30FORUM DISKUSI ONLINE
Informasi Verifikasi:
: Bappeda Prov : Rakortek
Informasi Daftar Proyek
Pilih Provinsi untuk menyaring
Daftar Proyek
Informasi Type/Ketegori Daftar ProyekKategori II
Form Diskusi Online
Form Catatan Hasil Verifikasi
31FORUM DISKUSI ONLINE
Informasi Verifikasi:
: Telah Disetujui Penanggungjawab PN
Informasi Daftar Proyek
Pilih Provinsi untuk menyaring
Daftar Proyek
Informasi Type/Ketegori Daftar Proyek Kategori III
Form Diskusi Online
32FORUM DISKUSI ONLINE
Informasi Verifikasi: - : Bappeda Prov- : Ditjen. Bangda : Rakortek
Informasi Daftar Proyek
Pilih Provinsi untuk menyaring Daftar Proyek
Informasi Type/Ketegori Daftar ProyekKategori IV
Form Diskusi Online
Form Catatan Hasil Verifikasi
Tombol Untuk Akses Merubah Data Proyek
Hanya diberikan Khusus pada User tertentu
33APLIKASI e-PLANNING BAPPENAS
Tampilan Halaman Login Aplikasi e-Planning SSO
Tampilan Halaman BerandaAplikasi e-Planning (SIMU RKP)
Tampilan Halaman Login Aplikasi e-Planning (SIMU RKP)
34DASHBOARD / REKAPITULASI DATA
35DASHBOARD / REKAPITULASI DATA
36DASHBOARD / REKAPITULASI DATA
37DASHBOARD / REKAPITULASI DATA
38APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & e-Proposal)
SIMLARAS RKP
Input Sasaran PN Per Provinsi
Analisa Gap Sasaran PN
Reward
Tambahan Alokasi Anggaran
Punishment
Pengurangan Alokasi Anggaran
Input Proyek Daerah Pendukung PN
Analisa Keselarasan RKPD dengan RKP
Reward
Penilaian Pangripta dan/atau Insentif PPSD
Punishment
Sanksi kepada Kepala Daerah
Input Usulan Proyek (e-Proposal)
Analisa Tingkat Kebutuhan dan
Kesiapan Pelaksanaan
Reward
Nilai Skala Prioritas Usulan Proyek
Punishment
Penghapusan/Drop Usulan Proyek
39PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
e-PlanningKemenPPN/Bappenas
e-PlanningPemerintah Daerah
Proyek KLPrioritas Nasional
Rencana KerjaPemerintah
(RKP)
Rencana KerjaKementerian/Lembaga
(RENJA-KL)
Proyek Non KLPrioritas Nasional
Proyek DaerahPrioritas Nasional
Proyek KLReguler
Proyek PDPrioritas Nasional
Proyek PDPrioritas Daerah
Rencana KerjaPemerintah Daerah
(RKPD)
Rencana KerjaPerangkat Daerah
(RENJA-PD)
Proyek PDReguler
Proyek KLPrioritas Daerah
Proyek Non PDPrioritas Daerah
Satuan 3Proyek/Komponen
40MUSRENBANG SEBAGAI FORUM PENYELARASAN RKP DAN RKPD
10 PRIORITAS NASIONAL
• Sasaran Prioritas• Indikator Sasaran
Kewenangan:• Pusat (K/L)• Provinsi• Kab/Kota
Pendanaan:• K/L• DAK (Penugasan)• PNM• KPBU• APBD
Musrenbang Provinsi1. Prioritas Daerah dan
Nasional2. Sasaran Daerah dan
Nasional3. Kewenangan
• Pusat• Provinsi
4. Pendanaan• APBD• DAK Penugasan• K/L
Musrenbang Kab/Kota1. Prioritas Daerah2. Sasaran Daerah3. Kewenangan
• Pusat• Provinsi• Kab/Kota
4. Pendanaan• APBD• DAK• K/L
Musrenbang Nasional1. Prioritas Nasional2. Sasaran Nasional3. Kewenangan
• Pusat• Provinsi
4. Pendanaan• K/L• DAK• BUMN• KPBU• PINA
Readiness criteria
Koridor Money Follow Program dan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, Spasial