38
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer Triwulan II 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah Disampaikan oleh 1 L u d i r o Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah Kementerian Keuangan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksanaan APBN Triwulan I 2015 di Provinsi Kalimantan Tengahbappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/Rakodal Triwulan II TA 2015... · TENGAH 060 Pembangunan Pelabuhan Sungai 526113

  • Upload
    lykhanh

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Perkembangan Pagu dan RealisasiAPBN dan Dana TransferTriwulan II 2015di Provinsi Kalimantan TengahDisampaikan oleh

1L u d i r o

Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanPropinsi Kalimantan Tengah

Kementerian KeuanganKanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah

Outline1. Pagu APBN 20152. Realisasi APBN 20153. Pagu dan Realisasi Dana Transfer 20154. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian :

a. Pelaksanaan APBN 2015;b. Pelaksanaan Transfer Daerah.

2

Perbandingan Pagu Dana APBNTahun 2014 dan 2015

3

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

(dalam rupiah)TAHUN

ANGGARANPagu 2015 1.671.940.291.000 2.050.742.822.000 2.956.256.583.000 273.618.562.000 6.952.558.258.000Pagu 2014 1.295.523.235.000 1.766.247.522.000 2.196.888.117.000 416.297.760.000 5.674.956.634.000

+ / - 376.417.056.000 284.495.300.000 759.368.466.000 (142.679.198.000) 1.277.601.624.000

Jumlah51 52 53 57

Penambahan Dana APBN 2015di Provinsi Kalimantan Tengah

4

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

51 52 53 57 JumlahPagu Januari 1.450.915.556.000 1.674.693.395.000 2.190.217.607.000 269.127.980.000 5.584.954.538.000Pagu Maret 1.473.297.942.000 1.825.580.867.000 2.280.383.370.000 357.768.961.000 5.937.031.140.000Pagu Juni 1.671.940.291.000 2.050.742.822.000 2.956.256.583.000 273.618.562.000 6.952.558.258.000Penambahan 221.024.735.000 376.049.427.000 766.038.976.000 4.490.582.000 1.367.603.720.000

(dalam rupiah)

10 Kementerian/Lembaga yang mengalamikenaikan pagu alokasi anggaran

5

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

(dalam rupiah)

Pergerakan Dana BlokirTahun 2015

6

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

(dalam rupiah)

5% dari Total PaguAPBN Kalimantan Tengah

JAN MAR JUN1 MAHKAMAH AGUNG 4.430.000.000 1.360.000.000 0

2KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA RI 0 157.400.000 0

3KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL 225.600.000 2.333.173.000 2.333.173.000

4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 116.381.517.000 166.381.517.000 304.193.940.000

5KEMENTERIAN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN 100.065.234.000 31.186.432.000 0

6 KEMENTERIAN KESEHATAN 5.363.440.000 5.363.440.000 21.055.279.0007 KEMENTERIAN AGAMA 0 5.400.000.000 21.000.000

8KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN 1.420.000.000 1.420.000.000 512.500.000

9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.500.000.000 0 0

10KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT 67.239.900.000 12.239.900.000 0

11 KEMENTERIAN PARIWISATA 1.501.100.000 1.501.100.000 0

12KEMENTERIAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 1.432.630.000 1.432.630.000 1.432.630.000

13 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6.637.027.000 36.000.000 36.000.000

14BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGABERENCANA NASIONAL 391.143.000 0 0

307.587.591.000 228.811.592.000 329.584.522.000

NO KEMENTERIAN / LEMBAGABLOKIR

T O T A L

Pergerakan Dana BlokirKementerian Perhubungan Tahun 2015

7

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

1 287143KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITASPELABUHAN PULANG PISAU 001

Pembangunan Fasilitaspelabuhan

2 288347BANDAR UDARA TJILIK RIWUT DIPALANGKARAYA 014 Landas Pacu (Runway)

3 288347BANDAR UDARA TJILIK RIWUT DIPALANGKARAYA 999 Output Cadangan

4 289801KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITASPELABUHAN KUALA PEMBUANG 001

Pembangunan Fasilitaspelabuhan

5 413880BANDAR UDARA ISKANDAR DI PANGKALANBUN 022 Bangunan Menara / Tower

6 413880BANDAR UDARA ISKANDAR DI PANGKALANBUN 999 Output Cadangan

7 413880BANDAR UDARA ISKANDAR DI PANGKALANBUN 999 Output Cadangan

8 413880BANDAR UDARA ISKANDAR DI PANGKALANBUN 999 Output Cadangan

9 413953BANDAR UDARA BERINGIN DI MUARATEWEH 998 Gedung/Bangunan

10 466807 PENGEMBANGAN LLAJ KALIMANTAN TENGAH 002Pengadaan dan PemasanganFasilitas Keselamatan LLAJ

11 467142PENGEMBANGAN LLASDP KALIMANTANTENGAH 060 Pembangunan Pelabuhan Sungai

12 467142PENGEMBANGAN LLASDP KALIMANTANTENGAH 063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai

13 467703

BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN,SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGANPALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTANTENGAH 002

Pengadaan dan PemasanganFasilitas Keselamatan LLAJ

14 467703

BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN,SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGANPALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTANTENGAH 051

Penyusunan Studi / Kajian/Masterplan di Lingkungan DitjenPerhubungan Darat

15 467703

BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN,SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGANPALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTANTENGAH 060 Pembangunan Pelabuhan Sungai

16 467703

BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN,SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGANPALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTANTENGAH 063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai

17 499641 BANDARA TUMBANG SAMBA - KALTENG 004Studi/Survei/Kajian kebijakanBidang Bandar Udara

18 499641 BANDARA TUMBANG SAMBA - KALTENG 999 Output Cadangan

19 568636BANDAR UDARA KUALA PEMBUANG DIKUALA PEMBUANG 999 Output Cadangan

NAMA OUTPUTNO KDSATKER SATKER KDOUTPUT

8

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

(dalam rupiah)

JAN MAR JUN

1 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 15.000.000.000 15.000.000.000

2 534131 Belanja Modal Jaringan 55.000.000.000 55.000.000.000 55.000.000.000

3 534131 Belanja Modal Jaringan 0 0 19.000.000.000

4 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 25.423.589.000 60.423.589.000 60.423.589.000

5 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000

6 531111 Belanja Modal Tanah 0 0 51.641.502.000

7 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 2.100.000.000

8 534131 Belanja Modal Jaringan 0 0 10.365.936.000

9 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

10 536111 Belanja Modal Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 0

11 526113Belanja Gedung dan Bangunan untukdiserahkan kepada masyarakat/Pemda 6.161.658.000 6.161.658.000 0

12 526113Belanja Gedung dan Bangunan untukdiserahkan kepada masyarakat/Pemda 22.096.270.000 22.096.270.000 0

13 536111 Belanja Modal Lainnya 0 0 9.323.030.000

14 536111 Belanja Modal Lainnya 600.000.000 600.000.000 600.000.000

15 526113Belanja Gedung dan Bangunan untukdiserahkan kepada masyarakat/Pemda 0 0 20.812.658.000

16 526113Belanja Gedung dan Bangunan untukdiserahkan kepada masyarakat/Pemda 0 0 37.762.270.000

17 536111 Belanja Modal Lainnya 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.00018 534121 Belanja Modal Irigasi 0 0 8.423.000.000

19 534131 Belanja Modal Jaringan 0 0 7.641.955.000116.381.517.000 166.381.517.000 304.193.940.000

NO KDAKUN NAMA AKUNBLOKIR

J U M L A H

5 Satuan Kerja dengan Blokir Terbesarposisi tgl 30 Juni 2015

9

BLOKIR

JUN

1 289801KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITASPELABUHAN KUALA PEMBUANG 001

Pembangunan Fasilitaspelabuhan 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 60.423.589.000

2 288347BANDAR UDARA TJILIK RIWUT DIPALANGKARAYA 014 Landas Pacu (Runway) 534131 Belanja Modal Jaringan 55.000.000.000

3 413880BANDAR UDARA ISKANDAR DI PANGKALANBUN 999 Output Cadangan 531111 Belanja Modal Tanah 51.641.502.000

4 467703

BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN,SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGANPALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTANTENGAH 063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai 526113

Belanja Gedung dan Bangunan untukdiserahkan kepada masyarakat/Pemda 37.762.270.000

5 467703

BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN,SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGANPALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTANTENGAH 060 Pembangunan Pelabuhan Sungai 526113

Belanja Gedung dan Bangunan untukdiserahkan kepada masyarakat/Pemda 20.812.658.000

NO KDSATKER SATKER KDOUTPUT NAMA OUTPUT KDAKUN NAMA AKUN

(dalam rupiah)

Dana blokir KementerianPerhubungan s.d. 30 Juni 2015sebesar Rp 304.193.940.000,-Hal-hal yang menyebabkan blokir :1. Belum TOR dan RAB;2. Output yang belum jelas.

10

Realisasi per Jenis BelanjaTriwulan II Tahun 2014 – 2015

11

43%

33%

27%

33% 33%

39%

18%

12%

30%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

51 52 53 57 T O T A L

Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

2014 2015

Penyerapan Anggaran PerKementerian/Lembaga

Status Data terakhir Tanggal : Akhir Juni 2014(dalam Milyar Rupiah)

NO KDDEPT NMDEPT2014 2015

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

1 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 17,67 7,13 40% 18,14 7,67 42%2 005 MAHKAMAH AGUNG 94,4 39,95 42% 106,46 40,57 38%3 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 70,89 22,9 32% 89,95 31,52 35%4 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 219,61 52,31 24% 35,93 0,08 0%5 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 126,7 54,41 43% 160,68 70,36 44%

6 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 67,67 29,35 43% 86,56 32,21 37%7 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 67,5 26,8 40% 79,2 29,41 37%8 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 198 103,01 52% 381,45 105,49 28%9 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 3,3 0,81 25% 3,1 0,62 20%

10 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 77,44 15,56 20% 120,67 6,54 5%11 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 655,99 119,61 18% 1023,43 98,34 10%

12 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 314,39 93,27 30% 333,38 61,32 18%13 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 78,09 22,71 29% 186,43 17,04 9%14 025 KEMENTERIAN AGAMA 583,01 213,84 37% 816,47 250,76 31%

15 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 76,5 12,65 17% 67,47 1,2 2%16 027 KEMENTERIAN SOSIAL 16,6 8,61 52% 20,25 4,23 21%17 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 109,46 25,93 24% 157,23 21,59 14%

18 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 18,53 5,7 31% 30,65 3,87 13%19 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1.781,18 593,9 33% 1999,21 326,84 16%

20 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4,4 0,68 15% 4,37 0 0%21 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 3,46 0,77 22% 2 0 0%

12

Penyerapan Anggaran Per Kementerian/Lembaga

NO KDDEPT NMDEPT2014 2015

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

22 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 8,52 2,54 30% 8,21 1,63 20%

23 047KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK 0,8 0 0% 0,5 0 0%

24 054 BADAN PUSAT STATISTIK 58,88 20,16 34% 73,87 24,71 33%

25 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 0,96 0,23 24% 0,96 0,2 21%26 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 61,52 19,37 31% 64,69 12,88 20%

27 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 0,4 0,22 55% 0,42 0,2 48%

28 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6,28 1,61 26% 6,69 1,74 26%

29 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 541,18 236,81 44% 559,09 262,01 47%30 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 18,77 3,65 19% 15,96 3,54 22%31 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 0,5 0,24 48% 0,8 0,27 34%32 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 5,13 1,1 21% 5,95 1,01 17%

33 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 0,1 0 0% 150,9 0,1 0%

34 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 31,74 7,09 22% 34,58 10,08 29%

35 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 10,07 3,43 34% 9,32 3,71 40%36 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 232,84 96,69 42% 31,03 9,98 32%

37 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 10,79 4,57 42% 15,23 6,09 40%38 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 3,28 0,64 20% 2,26 0,41 18%39 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 7,03 1,51 21% 6,15 1,62 26%40 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 72,47 27,85 38% 6,77 1,57 23%

41 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 9,85 3,92 40% 10,54 4,4 42%

42 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 9,04 2,4 27% 9,04 3,59 40%T O T A L 5.674,96 1.883,93 33% 6.952,56 1.470,77 21%

13

Belanja BarangBelanja Barang yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, secara khususdialokasikan pada beberapa Kementerian / Lembaga, yaitu :1 Kementerian Perhubungan;2 Kementerian Pertanian;3 Kementerian Kesehatan;4 Kementerian Pertanian;5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral6 Kementerian Agama;7 Kementerian Kelautan dan Perikanan;8 Kementerian Pariwisata;9 Kementerian Ketenagakerjaan10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan11 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Kementerian Sosial;12 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;13 Badan Pengawasa Obat dan Makanan 14

Contohnya : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau danPenyeberangan Palangka Raya (Kode Satker 467703), Belanja Gedung danBangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) sebesarRp118.994.128.000,-

15

(dalam rupiah)PAGUJUN

1. 526111Belanja Tanah untukdiserahkan kepadamasyarakat/Pemda 1.396.750.000

2. 526112Belanja Peralatan dan Mesinuntuk diserahkan kepadamasyarakat/Pemda 25.873.367.000

3. 526113Belanja Gedung danBangunan untuk diserahkankepada masyarakat/Pemda 166.400.093.000

4. 526114

Belanja Barang Jalan, Irigasidan Jaringan untukdiserahkan kepadamasyarakat/Pemda 3.660.000.000

5. 526115Belanja Barang Fisik Lainnyauntuk diserahkan kepadamasyarakat/Pemda 107.975.686.000

6. 526211

Belanja Barang PenunjangKegiatan Dekonsentrasiuntuk diserahkan kepadapemerintah daerah 1.901.145.000

7. 526212

Belanja Barang PenunjangTugas Pembantuan untukdiserahkan kepadapemerintah daerah 1.581.336.000

8. 526311Belanja Barang Lainnyauntuk diserahkan kepadamasyarakat/Pemda 38.613.657.000

NO KDAKUN NAMA AKUN

347.402.034.000JUMLAH

Belanja Modal• Pada APBN-P, belanja modal lebih difokuskan untuk

pembangunan infrastruktur, yang secara langsungmenggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini dapatdilihat porsi belanja modal yang besar di Prov KalimantanTengah.

16

Sumber pa.perbendaharaan.go.id

(da lam rupiah)PAGU

JUN1 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.401.481.217.0002 534131 Belanja Modal Jaringan 691.131.532.0003 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.679.364.0004 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 332.229.922.0005 531111 Belanja Modal Tanah 60.292.550.000

6 534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 30.776.999.0007 534121 Belanja Modal Irigasi 108.294.657.000

8 533121Belanja Penambahan Nilai Gedung danBangunan 43.822.777.000

9 536111 Belanja Modal Lainnya 59.395.028.000

10 534135Belanja Modal Perencanaan dan PengawasanJaringan 9.005.000.000

NO

2.931.109.046.000JUMLAH

KDAKUN NAMA AKUN

•Belanja Modal dengan alokasiterbesar dapat pada KementerianPekerjaan Umum dan PerumahanRakyat untuk Belanja Modal Jalandan Jembatan (534111) sebesarRp 1.271.374.217.000,-

17

5 Kementerian Lembagadengan Penyerapan Terbesar NominalTriwulan II Tahun 2015

18

87%

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

(dalam milyar)

16%

33%

47%44%

31%37%

28%52%

10%18%

Perbandingan RealisasiKantor Vertikal dan SKPDTriwulan II Tahun 2014 dan Tahun 2015

19

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

22%

22%22%

Realisasi per Kab/KotaTriwulan II Tahun 2015

20

(dalam rupiah)

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

NO KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA PAGU REALISASI BLOKIR %1. DK KALIMANTAN TENGAH 269.427.715.000 27.991.093.050 2.333.173.000 10%2. TP KAB. PULANG PISAU 14.222.714.000 9.886.119.500 0 70%3. TP KAB. BARITO SELATAN 9.523.120.000 5.058.500.000 1.340.860.000 53%4. TP KAB. LAMANDAU 9.587.620.000 3.459.381.300 0 36%5. TP KAB. BARITO UTARA 19.127.238.000 6.592.065.000 0 34%6. TP KAB. KAPUAS 41.118.842.000 9.646.165.633 1.340.860.000 23%7. TP KAB. KATINGAN 27.090.337.000 5.950.835.000 2.734.070.000 22%8. TP KALIMANTAN TENGAH 291.401.696.000 59.433.993.394 0 20%9. TP KAB. GUNUNG MAS 5.410.098.000 944.226.500 0 17%10. TP KAB. SERUYAN 10.255.825.000 1.600.962.600 0 16%11. TP KAB. KOTAWARINGIN BARAT 67.727.186.000 7.732.732.865 1.572.628.000 11%12. TP KAB. SUKAMARA 5.146.567.000 161.894.250 0 3%13. TP KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 60.912.380.000 715.221.950 1.340.860.000 1%14. TP KAB. BARITO TIMUR 15.868.224.000 61.550.000 0 0%15. TP KOTA PALANGKARAYA 24.061.733.000 36.900.000 12.726.001.000 0%16. TP KAB. MURUNG RAYA 11.805.732.000 0 0 0%17. UB KAB. LAMANDAU 4.324.646.000 19.880.000 0 0%18. UB KAB. MURUNG RAYA 5.884.956.000 10.500.000 0 0%19. UB KAB. KAPUAS 12.257.260.000 0 0 0%20. UB KAB. BARITO UTARA 4.023.578.000 0 0 0%21. UB KAB. KATINGAN 6.346.452.000 0 0 0%22. UB KAB. SERUYAN 4.853.910.000 0 0 0%23. UB KAB. GUNUNG MAS 4.544.526.000 0 0 0%24. UB KAB. PULANG PISAU 5.753.480.000 0 0 0%

661.248.120.000 111.310.927.992 21.055.279.000 17%T O T A L

Hal yang perlu mendapatkan perhatian

Perubahan/strukturisasi Kabinet atau K/L Kesiapan K/L untuk mengeksekusi pelaksanaan

anggaran karena penambahan alokasi anggaran Kemungkinan masih perlunya dilakukan revisi

DIPA Proses pengadaan barang dan jasa Kesiapan SDM Pengelola Keuangan khusus terkait

pergantian pejabat pengelola keuangan

( 21 )21

Perubahan Alokasi Dana TransferSesuai APBN P 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

22

Perubahan Alokasi Dana TransferSesuai APBN P 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

23

Perubahan Alokasi Dana TransferSesuai APBN P 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

24

Perubahan Alokasi Dana TransferSesuai APBN P 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

25

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer 2015s.d. 30 Juni 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

26

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2015s.d. 30 Juni 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

27

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015s.d. 30 Juni 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

28

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) 2015s.d. 30 Juni 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

29

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 2015s.d. 30 Juni 2015(Rupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

30

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) SDA2015s.d. 30 Juni 2015(Rupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

31

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer Lainnya 2015s.d. 30 Juni 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

32

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer Lainnya 2015s.d. 30 Juni 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

33

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2015s.d. 30 Juni 2015(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

34

1. KETENTUAN TERKAIT DANA TRANSFER1. Penyampaian LKT melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) setiap triwulan paling lama 10 hari kerja setelahtriwulan berkenaan berakhir. Untuk Triwulan II Tahun 2015, LKTagar disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 14 Juli 2015.

2. Di samping menyampaikan LKT ke KPPN, setiap Pemda agar tetapmenyampaikan LKT melalui media elektronik denganmenggunakan aplikasi yang tersedia pada website DitjenPerimbangan Keuangan (DJPK) yaitu Simtrada

1. Lembar Konfirmasi Transfer

35

2. DANA DESA1. Hingga semester I 2015 semua dana desa telah disalurkan ke

RKUD.2. Penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa agar dilakukan sesuai

ketentuan. Pemda diharapkan membantu Desa menyelesaikansegala persyaratan yang dibutuhkan

3. Untuk kelancaran penyaluran Dana Desa Tahap II,diharapkankepala desa dapat menyampaikan laporan realisasi penggunaandana desa semester I kepada Bupati paling lambat minggu IVBulan Juli. (Sesuai PMK 93/2015)

36

3. Peraturan Terbaru• Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No.43/PK/2015 tentang

Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada TA2015

• PMKNomor 58/PMK.07/2015 tentang Rincian Kurang Bayar DanaBagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kotayang Dialokasikan dalam APBN TA 2015

• PMK No.92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan DAK Tambahan padaAPBN TA 2015

• PMK Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

• PMK Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan PenyetoranPajak Rokok 37

38