Pedoman Umum Urban Poverty Project 2 - BAB v Manajemen Proyek

79Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

BabV

BabV Manajemen Proyek

Pada dasarnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP) adalah proyek Pemerintah Indonesiadalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakatdi perkotaan. Untuk menyelenggarakan proyek tersebut,maka ditunjuk Departemen Permukiman dan PrasaranaWilayah yang dalam pelaksanaannya bekerja samadengan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah.Untuk pelaksana harian proyek di lapangan, makadikontrak seperangkat konsultan (contracting out) yangbekerja di tingkat pusat maupun daerah. Konsultan inibertanggung jawab langsung ke DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah, melalui ProjectManajemen Unit (PMU).Lebih dari itu, P2KP dirancang sebagai gerakan bersamayang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melaluiproses pemberdayaan masyarakat dan pemerintahdaerah. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatanberbagai pihak antara lain pemerintah, swasta, dan wargamasyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapatmenjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baikdalam memampukan kemandirian masyarakat sebagaipelaku utama pembangunan.Dengan demikian, pada tingkatan masyarakat danpemerintah daerah diharapkan P2KP dapat ditransformasidari Proyek menjadi Program yang ditangani Mandiri danBerkelanjutan.

5.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAPERAN

5.1.1. Struktur OrganisasiStruktur organisasi proyek menggambarkanpola penanganan proyek secara menyeluruhdari pusat sampai dengan daerah yang akandijelaskan di bawah ini.

Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas menetapkan SuratKeputusan Tentang Tim Pengarah dan TimPelaksana inter Departemen Program Penang-gulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Tim Pengarah P2KP diketuai oleh DeputiBidang Otonomi Daerah dan PengembanganRegional Bappenas, serta wakilnya adalahDeputi VI Menko Kesra dan Direktur JenderalPerumahan dan Permukiman DepartemenKimpraswil. Tim pengarah beranggotakanunsur-unsur seperti dari Bappenas, KantorMenko Kesra, Departemen Kimpraswil,Depdagri, Departemen Keuangan,Departemen Koperasi dan UKM, Deperindag,Biro Pusat Statistik dan KomitePenanggulangan Kemiskinan (KPK) Nasional.

Tim Pengarah Inter Departemen akan didukungTim Pelaksana Inter Departemen, yangdiketuai oleh Direktur Perkotaan danPedesaan Bappenas serta Direktur Binateknik Ditjen Perkim Dept. Kimpraswil selakuwakil ketua. Tim Pelaksana Inter departemenP2KP beranggotakan unsur-unsur dariBappenas, Dept.Kimpraswil, Depdagri, Dept.Koperasi & UKM, Dept. Keuangan,Deperindag, Kantor Menko Kesra, KPKNasional dan Biro Pusat Statistik.

Secara operasional, tim pengarah dan timpelaksana inter departemen akan dibantu olehKelompok Kerja P2KP Nasional (Pokja P2KPnasional) yang beranggotakan eselon III daridepartemen-departemen terkait. Pembentu-kan Pokja P2KP Nasional ditetapkan melaluiSurat Keputusan Direktur Jenderal Perumahandan Permukiman (Dirjen Perkim) DepartemenKimpraswil.

80 Pedoman Umum

Departemen Permukiman dan PrasaranaWilayah (Kimpraswil) adalah lembagapenyelenggara proyek (Executing agency)P2KP ini. Oleh sebab itu, DepartemenKimpraswil melalui Direktorat JenderalPerumahan dan Permukiman (Ditjen Perkim)bertanggung jawab terhadap keseluruhanpenyelenggaraan proyek P2KP. Sebagailembaga penyelenggara proyek P2KP,Departemen Kimpraswil di bawah arahan TimPengarah dan Tim Pelaksana Inter Depar-temen (Tim Interdept).

Direktorat Jenderal Perumahan danPermukiman Departemen Kimpraswilmembentuk unit manajemen proyek atau lebihdikenal sebagai PMU (Project ManagementUnit) yang dipimpin oleh seorang Kepala yangmembawahi beberapa staf. Kepala PMU,dibantu Pemimpin Proyek (Pimpro), mendapatmandat penuh serta bertanggungjawablangsung kepada Dirjen Perkim dalammelaksanakan tugas-tugas keproyekan P2KP.

Kepala PMU dan Pimpro akan dibantu olehkonsultan advisory (advisory consultant) yangakan bertanggungjawab mengawal/menjagasubstansi konsep P2KP dan menyusunpedoman-pedoman P2KP, baik pedomanumum, pedoman teknis maupun pedomanpelaku serta pedoman-pedoman yang memuatkonsep-konsep dasar berkaitan pelaksanaanP2KP, misalnya pelatihan, sosialisasi,komunitas belajar, exit strategy, PAKET, dll.

Untuk pelaksanaan lapangan, Pimpromengontrak Konsultan Manajemen Pusat(KMP) yang akan bertindak atas nama Pimprosesuai dan kewenangan yang diberikanPimpro, untuk melakukan manajemen proyeksecara menyeluruh termasuk manajemenKonsultan Manajemen Wilayah (KMW) yangakan bertugas di tiap satuan wilayah kerja(SWK). Di tiap SWK, akan ditangani oleh satuKMW yang berkantor di wilayah bersangkutandan dipimpin oleh seorang Team Leader, yangbertindak sebagai Koordinator SWK dengandibantu oleh beberapa tenaga ahli. Teamleader KMW juga dibantu oleh koordinator kotayang bertanggungjawab untuk menanganikurang lebih 50 kelurahan sasaran atau 5 tim

fasilitator. Koordinator kota berkedudukan dikota/kabupaten yang ditetapkan KMW sesuaikapasitas kelurahan sasaran dan dapatdibantu oleh beberapa tenaga sub-proffesionalsesuai kebutuhan.

Di tingkat kecamatan, pada setiap sekitar 10kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitatoryang terdiri dari sekurangnya seorangFasilitator Senior dan 3 Fasilitator. Jumlahanggota tim fasilitator akan disesuaikan untuklokasi yang jumlah kelurahannya lebih banyakdan lokasi yang dianggap cukup terpencil,sesuai ketetapan Pimpro. Tim Fasilitator iniakan dikontrak oleh KMW dan bertanggungjawab langsung ke KMW.

Disamping itu di tiap kelurahan, masyarakatdiharapkan dapat mendorong dan memberikesempatan seluas mungkin relawan-relawan,yang nantinya melalui pendampingan danpenguatan kapasitas oleh tim fasilitator,diharapkan mampu membantu masyarakatdalam melaksanakan proses dan kegiatanP2KP secara benar sesuai dengan pedomanP2KP. Relawan-relawan ini adalah orang-orangyang peduli, komitment dan ingin memberikankontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraanmasyarakat miskin dan warga rentan atautertinggal (kelompok marjinal) yang ada disekitarnya, melalui keterlibatan aktif dankonstruktif dalam pelaksanaan P2KP diwilayahnya

Secara rinci hubungan kerja antar unsurpelaksana proyek dari tingkat pusat sampaidengan tingkat masyarakat dapat dilihat padaBagan 5.1. di bawah ini.


Tingkat kecamatan

Tingkat Kelurahan

Garis Pengendalian Garis fasilitasi Garis koordinasi Garis Pelaporan/informasi

KPK Propinsi

DEP KIMPRASWIL

Direktur Bina Teknik

KMW Pimpro P2P Propinsi

Dirjen Perkim

Pimpro

KMP

Koord. Kota/Kab

Forum BKM Kabupaten/Kota

Tim Fasilitator 10 Kel/Desa

BKM

PJOK Kecamatan

LURAH

KSM

Direktur Perkim Wil Barat, Tengah,Timur

Pusat

Tim Pengarah Inter Departemen

Tim Pelaksana Inter Departemen

Bappeda Propinsi

Propinsi

Kepala Dinas PU/ Perumahan /Kimpraswil Kota/Kab.

Bappeda Kota/Kab.

Tim Kelompok Kerja Nasional

Kabupaten Kota

Forum BKM Propinsi

K E

P M U

Relawan/kader

K A

Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil

Propinsi

KPK Kota/Kab.

Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP

Bagi Kota/Kabupaten yang terpilih menjadi lokasi sasaran PAKET, maka di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten terdapatPJOK PAKET dan di struktur KPK-D terdapat Tim Pokja PAKET.

82 Pedoman Umum

Keterangan Bagan 5.1.:Tim Pengarah dan Tim Pelaksana InterDepartemen adalah Tim yang beranggotakanPejabat Eselon I & II dari Kantor MenteriKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,Komite Penanggulangan Kemiskinan,Bappenas, Departemen Keuangan,Departemen Dalam Negeri, DepartemenPerindustrian dan Perdagangan, DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah,Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah, BPS, yang dibentuk denganKeputusan Menteri Negara PerencanaanPembangunan/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional.

Tim Pokja Nasional adalah Tim yangberanggotakan Pejabat Eselon III dari KantorMenteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat, Komite Penanggulangan Kemiskinan,Bappenas, Departemen Keuangan,Departemen Dalam Negeri, DepartemenPerindustrian dan Perdagangan, DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah,Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah, BPS, yang dibentuk denganKeputusan Direktur Jenderal Perumahan danPermukiman, dan yang dalam pelaksanaantugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja InterDepartemen.

Direktur Bina Teknik adalah Direktur BinaTeknik Direktorat Jenderal Perumahan danPermukiman.

Direktur Perumahan dan PermukimanWilayah Barat adalah Direktur Perumahandan Permukiman Wilayah Barat DirektoratJenderal Perumahan dan Permukiman.

Direktur Perumahan dan PermukimanWilayah Tengah adalah Direktur Perumahandan Permukiman Wilayah Tengah DirektoratJenderal Perumahan dan Permukiman.

Direktur Perumahan dan PermukimanWilayah Timur adalah Direktur Perumahandan Permukiman Wilayah Timur DirektoratJenderal Perumahan dan Permukiman.

Project Management Unit P2KP (PMU-P2KP)adalah sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan proyek

P2KP dengan tugas pokok melaksanakankoordinasi, pengendalian, monitoring danpembinaan teknis P2KP.

Pimpro P2KP adalah Pemimpin Proyek yangbertugas memberikan dukungan teknis danadministratif pada semua unsur P2KP gunameningkatkan kelancaran dan ketertibanpelaksanaannya

Konsultan Advisory (KA), berkedudukan diJakarta, bertugas memberikan masukan PMU/Pimpro dalam mengembangkan konsep-konsep dasar P2KP, menyusun PedomanUmum dan Buku-Buku Pedoman lainnya, sertakonsep kebijakan operasional sebagai acuanpelaksanaan pelaku P2KP.

KE adalah Konsultan Evaluasi, berkedudukandi Jakarta, bertugas membantu PMU dalammengevaluasi kegiatan serta hasil dari seluruhproyek P2KP.

KMP adalah Konsultan Manajemen Pusat,berkedudukan di Jakarta dan bertugasmembantu Proyek dalam hal perencanaan,monitoring dan pelaporan pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh KonsultanManajemen Wilayah (KMW).

KMW adalah Konsultan Manajemen Wilayahberkedudukan di lokasi proyek, berada dibawah tanggung jawab dan koordinasi KMP,yang berperan sebagai pelaku utamapelaksanaan proyek di Tingkat Wilayah (yangmencakup beberapa kota/kabupaten).

BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat

KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat

Relawan/kader adalah Relawan Masyarakat


5.1.1. Tata Perana) Pemerintah

Secara umum, partisipasi dan peran aktifpemerintah yang diharapkan dalampelaksanaan P2KP adalah: (i) Memfasili-tasi dan menumbuhkan iklim mendukungbagi upaya terwujudnya kemandirianmasyarakat, (ii) “melembagakan” mekanis-me yang menjamin terwujudnya komuni-kasi, koordinasi dan keterpaduan antarapemerintah dengan aspirasi dan kebutuhanmasyarakat, dan (iii) Memfasilitasi keber-lanjutan penanggulangan kemiskinansecara mandiri.

Perangkat pemerintah khususnyapemerintah daerah didorong untuk mampuberperan sebagai pemampu (enabler),pelaksana (fasilitasi), monitoring, supervisi,koordinasi dan selalu beorientasi padapengembangan masyarakat denganmengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat pemerintah diharapkanmampu berperan sebagai katalis pembangunandalam rangka mendorong terjadinya prosestransformasi dan bukan transplantasi. Prosestransformasi yang dimaksud dalam P2KP adalahtransformasi masyarakat dari masyarakat miskinmenuju masyarakat berdaya, dari masyarakatberdaya menuju masyarakat mandiri dan padaakhirnya dari masyarakat mandiri menujumasyarakat madani (Civil Society).

Di Tingkat PusatSecara nasional, lembaga penyelenggara(executing agency) P2KP adalah DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah(Kimpraswil), yang untuk kelancaran tugasmembentuk PMU (Project Management Unit).

Departemen Kimpraswil dibawah arahan TimPengarah Inter Departemen, yang terdiri dariunsur-unsur terkait, antara lain : Bappenas,Dept Kimpraswil, Depdagri, DepKeu, KantorMenko Kesra, BPS, Deperindag sertaDepartemen Koperasi dan UKM. Tim PengarahInter Departemen (Inter Dept.) akan didukungTim Pelaksana Inter departemen, yangberanggotakan unsur-unsur terkait yang sama.Keberadaan Tim Pengarah dan Tim PelaksanaInter Dept. dibentuk melalui Surat KeputusanMenteri Negara/Kepala Bappenas.

Adapun tugas-tugas dari Tim Inter Departemensesuai Surat Keputusan Menteri Negara danKepala Bappenas No.300/M.PPN/10/2002,adalah:

1) Tim Pengarah Inter Departemen• Menetapkan dan memberikan dasar-

dasar kebijakan, perencanaan,koordinasi, pemantauan dan evaluasipelaksanaan P2KP

• Melakukan sinkronisasi pelaksanaanP2KP dengan program lainnya dalamupaya untuk meningkatkan efektivitaspenanggulangan kemiskinan secaramenyeluruh

• Memberikan laporan perkembangankerja secara triwulanan dan laporanhasil kerja kepada Menteri Negara/Kepala Bappenas serta Menko Kesra

2) Tim Pelaksana Inter Departemen• Menetapkan kebijakan umum dan

pedoman-pedoman umum P2KP.

• Melakukan evaluasi pelaksanaankegiatan dengan mengacu padakebijakan yang telah ditentukan

• Memberikan masukan kepada TimPengarah untuk penyempurnaanpelaksanaan program

• Melaporkan hasil pelaksanaan P2KPkepada Tim Pengarah & KPK NasionalUntuk memperlancar koordinasi,sinkronisasi dan komunikasi antaraexecuting agency dengan Tim Pengarahdan Tim Pelaksana Inter Departemen,Dirjen Perkim Departemen Kimpraswilmenetapkan Surat Keputusan tentangPokja P2KP Nasional, yangberanggotakan eselon III daridepartemen-departemen terkait.Perincian tugas-tugas dari Pokja P2KPNasional ditetapkan dalam SK DirjenPerkim tersebut.

3) Project Management Unit/PemimpinProyekKepala PMU/Pemimpin proyek, sebagaibagian integral, berperan sebagaipenanggungjawab umum pelaksanaanP2KP dan berkedudukan di pusat. PMU/

84 Pedoman Umum

Pimpro adalah penyelenggara dansekal igus mewaki l i DepartemenKimpraswil sebagai instansi pelaksanadan bertindak atas nama proyek di tingkatpusat (executing agency).

Untuk pelaksanaan substansi proyek,termasuk sebagian tanggung jawabkualitas pelaksanaan P2KP, PMU/Pimpromenugasi KMP (Konsultan ManajemenPusat) yang bertindak untuk atas namaPMU/pimpro di lapangan -sesuai denganbatasan kewenangan yang diberikan- danbertanggungjawab langsung ke KepalaPMU/Pimpro. Kedudukan, peran danfungsi PMU/Pimpro diatur melalui suratkeputusan Menteri Kimpraswil.

Tanggung jawab dan pokok-pokok tugasPMU/Pimpro P2KP :

• Bertanggung jawab terhadap kelanca-ran pelaksanaan teknis dan adminis-trasi proyek P2KP secara umumkepada Departemen Kimpraswil

• Menetapkan jumlah dan namakelurahan sasaran

• Menyiapkan Manual/Pedoman-Pedoman P2KP

• Menyiapkan Term of Refference (TOR)konsultan pelaksana

• Mengarahkan, memonitor dan menilaikinerja konsultan pelaksana

• Melaksanakan sosialisasi secaranasional

• Menyiapkan dan bertanggung jawab ter-hadap sistem penanggulangan penga-duan masyarakat (resolusi konflik)

• Melaksanakan dan bertanggung jawabterhadap replenishment IDA Credit No.3658-IND dan IBRD- Loan No. 4664.

• Melakukan proses pengadaan danpembayaran konsultan pelaksana

Di Tingkat PropinsiPemerintah Propinsi berperan memberikandukungan dan jaminan atas kelancaranpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya.Penanggung jawab pelaksanaan P2KP di tingkatpropinsi adalah Pemerintah Proponsi, yang untuk

kelancaran tugasnya dapat membentuk TimKoordinasi P2KP di tingkat propinsi, melaluiSurat Keputusan Gubernur. Tim KoordinasiP2KP tingkat Propinsi terdiri dari KPK Propinsisebagai Pengarah, Bappeprop sebagai ketua,Dinas yang menangani perumahan danpermukiman sebagai wakil ketua, sertaberanggotakan dinas-dinasi terkait lainnya.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakanadalah sebagai berikut:

• Pemasyarakatan P2KP kepada instansipemerintah di tingkat propinsi dan kepadaPemerintah Kota/Kabupaten di wilayahnya;

• Memfasilitasi terjadinya koordinasipelaksanaan P2KP di wilayahnya;

• Memantau kegiatan pelaksanaan P2KPdan menerima laporan tahunan dariPemerintah Kota/Kabupaten;

• Mendorong Pemerintah Kota/Kabupatenuntuk menumbuh-kembangkan pola-polapembangunan partisipatif dengan caramembangun sinergi dan memadukanprogram yang disusun masyarakat denganprogram pembangunan pemerintah dantercermin dalam APBD Kota/Kabupaten;

• Mengalokasikan anggaran Biaya Opera-sional Proyek P2KP yang diperlukan untuktingkat Propinsi; dan

• Berkoordinasi dengan KMW, menyelesai-kan persoalan dan konflik yang munculserta menangani pengaduan-pengaduan,yang tidak dapat diselesaikan di tingkatkota/kabupaten.

• Memperkuat peran dan fungsi KPKPropinsi dalam merumuskan dokumenStrategi Penanggulangan Kemiskinan di tktPropinsi dan Pusat Pembelajaranpengkajian masalah-masalah penang-gulangan kemiskinan di wilayahnyaberdasarkan masukan-masukan danaspirasi masyarakat, untuk disampaikankepada Pemerintah Propinsi sebagaibahan pengambilan kebijakan sertaprogram penanggulangan kemiskinan danpembangunan propinsi.

• Berperan aktif mendukung dan terlibat padapelaksanaan exit strategy P2KP


Di Tingkat Kota/Kabupaten1) Pemerintah Kota/Kabupaten

Pemerintah Kota/Kabupaten berperan danbertanggungjawab menjamin kelancaranpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya,yang untuk kelancaran tugasnya dapatmembentuk Tim Koordinasi P2KP di tingkatkota/kabupaten, melalui Surat KeputusanWalikota/Bupati. Tim Koordinasi P2KP Kota/Kabupaten terdiri dari KPK-kota/kab sebagaipengarah, Bappeko/kab sebagai ketua,Dinas yang menangani perumahan ataupermukiman sebagai wakil ketua, danberanggotakan dinas-dinas terkait lainnya.

Tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalamrangka P2KP, antara lain adalah :

• Mengajukan usulan lokasi sasaranP2KP kepada PMU/Pimpro

• Memverifikasi daftar lokasi sasaranP2KP serta menyampaikan hasilnyadalam bentuk rekomendasi lokasisasaran definitif kepada PMU/Pimpro.

• Menjamin bahwa lokasi-lokasi sasaranP2KP di wilayahnya tidak tumpangtindih dengan lokasi proyek sejenislainnya, terutama Proyek Pengembang-an Kecamatan (PPK).

• Mengangkat Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) di tingkatkecamatan untuk kelancaran adminis-trasi BLM. Bagi kota/kabupaten pesertaPAKET, juga mengangkat PJOK PAKETdi tingkat kota/ kabupaten (Bappeda)untuk membantu adminsitrasi pencairandana PAKET bagi Kota/kabupaten yangterseleksi sebagai lokasi pelaksanaanprogram PAKET P2KP;

• Mendukung koordinasi dan kerjasamaantar para pelaksana P2KP, baikpelaksana dari instansi pemerintah,konsultan maupun masyarakat.

• Mengalokasikan Biaya OperasionalProyek (BOP) secara tepat waktu dantepat kebutuhan, baik untuk BOP-TimKoordinasi, BOP-PJOK (termasukPJOK PAKET bagi kota pesertaPAKET), BOP-Kelurahan, maupun

biaya-biaya lain yang terkait denganpelaksanaan P2KP yang tidak disedia-kan oleh APBN, APBD Propinsi, danpinjaman Bank Dunia;

• Pemasyarakatan program/sosialisasiP2KP kepada instansi pemerintah ditingkat kota/kabupaten, termasukkecamatan dan kelurahan di wilayahnya,berkoordinasi dengan KMW, termasukdimungkinkan sharing pendanaankegiatan sosialisasi;

• Mendorong pelibatan masyarakat,KSM, BKM dan Forum BKM dalamproses perencanaan pembangunanpartisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga kota/kabupaten, antara lain dalam bentukkeikut-sertaan organisasi masyarakattersebut dalam kegiatan Rakorbang;

• Memadukan kebutuhan, rencana, danprogram penanggulangan kemiskinanmasyarakat (PJM Pronangkis) melaluipenetapan kebijakan program pemkot/kabupaten, khususnya yang dibiayaiAPBD Kota/Kabupaten;

• Mendorong terbentuknya PokjaPenanggulangan Kemiskinan Terpadu(Pokja PAKET) dan mengalokasikanbiaya operasional PAKET P2KP, bagikota/kabupaten peserta PAKET P2KP;

• Memfasilitasi pelatihan-pelatihan danlokakarya-lokakarya tertentu bekerja-sama dengan KMW, termasuk kemung-kinan dalam hal sharing pendanaannya;

• Melakukan koordinasi dan kerjasamadengan Forum BKM kota/kabupaten;

• Melakukan monitoring dan evaluasikegiatan pelaksanaan P2KP, menerimaserta mengevaluasi laporan kegiatandari PJOK BLM dan PJOK PAKET;

• Berkoordinasi dengan Koordinator KotaKMW, menyelesaikan persoalan dankonflik yang muncul serta menanganipengaduan, yang tidak dapatdiselesaikan di tingkat BKM/kelurahan;

• Melakukan supervisi terhadappelaksanaan P2KP dan memberi

86 Pedoman Umum

masukan-masukan kepada KMW,KMP maupun PMU/Pimpro P2KP.

• Memperkuat peran dan fungsi KPKKota/Kabupaten dalam merumuskandokumen Strategi PenanggulanganKemiskinan di tkt Kota/kabupaten danPusat Pembelajaran pengkajianmasalah-masalah penanggulangankemiskinan di wilayahnya berdasarkanmasukan-masukan dan aspirasimasyarakat, untuk disampaikankepada Pemerintah Kota/Kabupatensebagai bahan pengambilan kebijakanserta program penanggulangankemiskinan dan pembangunan kota/kabupaten.

• Berperan aktif untuk terlibat danmenumbuhkembangkan proses’Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) ,yang dikoordinir oleh KPK setempat;

• Mendorong, mendukung, dan membukaakses seluas mungkin bagi relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten;

• Berperan aktif & terlibat dalammendukung pelaksanaan exit strategyP2KP

2) Kelompok Kerja PenanggulanganKemiskinan Terpadu (Pokja PAKET)Pokja PAKET dibentuk sebagaipersyaratan bagi pemerintah kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasipelaksanaan Program PenanggulanganKemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP.

Pokja PAKET pada dasarnya bersifat adhoc, setelah dipilih anggota-anggotaPokja PAKET yang dilakukan secarademokratis, partisipatif dan akuntabel,berdasarkan pertimbangan hasil pembe-lajaran relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten.

Pokja PAKET berfungsi serta beroperasisebagai suatu pimpinan kolektif dan tidakada satupun anggota Pokja PAKET yangmemil ik i hak ist imewa (pr iv i lege) .Anggota Pokja PAKET diutamakan terdiridari relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten yang aktif dalam KBP dan

merupakan representasi masyarakatyang memil ik i kual i tas si fat-si fatkemanusiaan yang luhur, seperti ikhlas,berkorban, jujur, adil, serta komitmentdan peduli terhadap penanggulangankemiskinan.

Pokja PAKET bekerja dan melaksanakankegiatan atas dasar kerelawanan, namunbiaya operasional kegiatannya ditang-gung oleh pemerintah kota/ kabupatensebagai kontribusi pendanaan dalamproyek. Pemerintah Kota/Kabupatenmendukung kebutuhan KPK-D untukmemfasilitasi kegiatan Pokja PAKET.

Pembentukan Pokja PAKET difasilitasioleh KMW berkoordinasi dengan KPK-Ddan Tim Koordinasi kota/kabupatensetempat. Ruang lingkup tugas utamaPokja PAKET antara lain adalah sbb:

• Menyebarluaskan PAKET di seluruhkelurahan di kota/kabupaten peserta;

• Mendorong dan mempromosikankemitraan/kerjasama antaramasyarakat dan pemerintah daerahdalam penyediaan pelayanan publik;

• Merumuskan dan menetapkan kriteriauntuk seleksi proposal bersama;

• Menseleksi proposal/usulan bersamadan menetapkan alokasi dana PAKET;

• Mengevaluasi dan menyebarluaskancontoh baik (best practice) kegiatanPAKET P2KP kepada pihak-pihakterkait; serta

• Menjaga keutuhan dan konsistensipelaksanaan prinsip dan nilai P2KPdalam pelaksanaan PAKET.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatianadalah:

• Pokja tidak menjadi kekuatan yangdapat dimanfaatkan untuk kepentinganyang bertentangan dengan tujuan,prinsip dan nilai P2KP;

• Pokja tidak dapat dipergunakan sebagaiwadah kegiatan yang bersifat politis danharus mengedepankan prinsipkemitraan, kesetaraan dankebersamaan;


• Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM) bukan merupakan sub-ordinatPokja PAKET; dan

• Anggota Pokja bukan dari wakilorganisasi politik.

3) Penanggung Jawab OperasionalKegiatan PAKET (PJOK-PAKET)Peran Penanggung Jawab OperasionalKegiatan PAKET (PJOK-PAKET) adalahsebagai pelaksana proyek P2KP,khususnya untuk kegiatan PAKET ditingkat kota/kabupaten dan bertanggungjawab atas aspek administrasipelaksanaan proyek di dalam wilayahkerjanya. PJOK diangkat oleh Walikota/Bupati dari perangkat Bappeda Kota/Kabupaten terkait, dengan tugas sbb:

• Berkoordinasi dengan KMW, Memantauproses pelaksanaan Dana PAKET diwilayah kerjanya sesuai denganpentahapan yang sudah ditentukan;

• Melaksanakan pengadministrasianproyek yang meliputi: menandatanganiSPPB, memproses SPP ke KPKN, dll;

• Membuat laporan bulanan pelaksanaantugas setiap bulan. Laporan bulanandibuat rangkap empat untuk diserahkansebelum tanggal 15 setiap bulan kepadaWalikota/Bupati dan tembusannyakepada Bappeda serta Pokja PAKETdi wilayah kerjanya;

• Membuat laporan pertanggungjawabanpada akhir masa jabatannya danmenyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelahmasa tugasnya sebagai PJOK berakhir.Jika terjadi pergantian PJOK antarwaktu maka PJOK sebelumnya harusmenyerahkan satu copy laporan kepadaPJOK penggantinya; dan

• Melakukan pengecekan terhadappenggunaan dana yang telah disalurkankepada Panitia kemitraan agar sesuaidengan usulan yang diajukan.

Di Tingkat KecamatanDi tingkat Kecamatan, unsur yang masukdalam pelaksanaan P2KP adalah (1) Camat

dan perangkatnya, dan (2) PJOK untuk BLMdengan peran dan tugas masing-masing unsuradalah sbb:

1) CamatPeran pokok Camat adalah memberikandukungan dan jaminan atas kelancaranpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya,dengan rincian tugas sebagai berikut:

• Melakukan pemasyarakatan programP2KP kepada lurah dan perangkatkelurahan di wilayah kerjanya;

• Memfasilitasi berlangsungnyakoordinasi dan konsolidasi dalampelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya;

• Melakukan pemantauan pelaksanaanP2KP di wilayah kerjanya danmenerima serta memverifikasi laporanpara Lurah;

• Mendorong dan mendukung tumbuhnyaprakarsa dan partisipasi wargamasyarakat di wilayahnya.

• Mendorong dan mendukung tumbuhnyaforum BKM tingkat kecamatan;

• Memadukan dan mensinergikankebutuhan dan rencana programpenanggulangan kemiskinan olehmasyarakat melalui penetapankebijakan dalam program pembangunankelurahan/desa;

• Mendorong proses pembangunanpartisipatif dalam penanggulangankemiskinan di wilayah kerjanya,termasuk perumusan programpenanggu-langan kemiskinan yangberbasis masyarakat;

• Melakukan koordinasi dan kerjasamadengan Forum Komunikasi BKM ditingkat kecamatan/kota/kabupaten,KSM, dan kelompok peduli lainnyauntuk meningkatkan keberhasilan P2KPdi wilayah kerjanya; serta

• Berkoordinasi dengan PJOK dan timfasilitator dalam penyelesaianpersoalan, konflik dan penangananpengaduan mengenai pelaksanaanP2KP di wilayahnya.

88 Pedoman Umum

2) Penanggung Jawab OperasionalKegiatan BLM (PJOK-BLM)Peran Penanggung Jawab OperasionalKegiatan BLM (PJOK-BLM) adalah sebagaipelaksana proyek P2KP di tingkatkecamatan dan bertanggung jawab atasaspek administrasi dan substansipelaksanaan proyek di dalam wilayahkerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota dari perangkat Kecamatan terkait,dengan tugas.

• Memantau proses pelaksanaan P2KPdi wilayah kerjanya sesuai denganpentahapan yang sudah ditentukan;

• Melaksanakan pengadministrasianproyek yang meliputi: menandatanganiSPPB, memproses SPP ke KPKN dll;

• Membuat laporan bulanan pelaksanaantugas setiap bulan. Laporan bulanandibuat rangkap empat untuk diserahkansebelum tanggal 15 setiap bulan kepadabupati/walikota. Laporan tersebutdikirim sebagai tembusan kepadaCamat, Lurah dan BKM-BKM di wilayahkerjanya;

• Membuat laporan pertanggungjawabanpada akhir masa jabatannya danmenyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulansetelah masa tugasnya sebagai PJOKberakhir. Jika terjadi pergantian PJOKantar waktu, maka PJOK sebelumnyaharus menyerahkan satu copy laporankepada PJOK penggantinya. Laporanpertanggung-jawaban PJOK memuatpelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan,hasil monitoring dan evaluasi sertadilengkapi dengan uraian dan penje-lasan penggunaan dana BOP-PJOK;

• Melakukan koordinasi dan sinkronisasikegiatan P2KP dengan konsultan danatau Tim Fasilitator serta bersama-samamenangani penyelesaian persoalan/konflik dan pengaduan mengenaipelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya;

• Melakukan pengecekan terhadappenggunaan dana yang telah disalurkan

kepada BKM/UP maupun KSM danmasyarakat agar sesuai dengan usulanyang diajukan.

Di Tingkat Kelurahan1) Lurah atau Kepala Desa

Secara umum peran utama KepalaKelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalahmemberikan dukungan dan jaminan agarpelaksanaan P2KP di wilayah kerjanyadapat berjalan dengan lancar sesuaidengan aturan yang berlaku sehinggatujuan yang diharapkan melalui P2KPdapat tercapai dengan baik. Untuk ItuLurah/ Kepala Desa dapat mengerahkanperangkat kelurahan atau desa sesuaidengan fungsi masing-masing.

Secara rinci tugas dan tanggung jawabLurah/Kepala Desa dalam pelaksanaanP2KP adalah sebagai berikut:

• Membantu sosialisasi awal P2KP keseluruh masyarakat di wilayahnya;

• Memfasilitasi proses pemahamanmasyarakat mengenai P2KP, dan atasnama warga mengajukan surat ke KMWdan Bappeda Kota/Kabupaten, yangmenyatakan kesiapan wargamasyarakat melaksanakan P2KP;

• Memfasilitasi pendaftaran danpengusulan relawan-relawanmasyarakat secara demokratis,transparan dan akuntabel;

• Memfasilitasi terselenggaranya FGD,rembug warga atau jenis pertemuanlainnya yang melibatkan perangkatpemerintah kelurahan/desa (termasukRT/RW), masyarakat, dan relawanmasyarakat dalam upaya penyebar-luasan informasi maupun pelaksanaantahapan kegiatan P2KP;

• Memfasilitasi proses pengorganisasianmasyarakat warga dan pembentukanlembaga masyarakat di kelurahannya.(Bentuk-bentuk dukungan disesuaikandengan kebutuhan masyarakatsetempat, serta ketentuan P2KP);


• Memfasilitasi koordinasi dansinkronisasi kegiatan yang terkaitdengan penanggulangan kemiskinantermasuk peninjauan lapangan olehberbagai pihak berkepentingan;

• Memfasilitasi pelaksanaan pemetaanswadaya (Community Self Survey)dalam rangka pemetaan kemiskinandan potensi sumberdaya masyarakatyang dilaksanakan secara swadayaoleh masyarakat;

• Memfasilitasi dan mendukungpenyusunan Program Jangka MenengahPenanggulangan Kemiskinan danprogram tahunannya oleh masyarakatyang diorganisasikan oleh lembagamasyarakat setempat (BKM);

• Mendorong tumbuh-berkembangnyaproses pembangunan partisipatif didesa/kelurahannya;

• Memfasilitasi BKM dan masyarakatagar mampu mencapai kinerja Mandiri

• Bersama dengan BKM/masyarakat dankelompok peduli membangun kesepa-katan tentang tata cara pelayanan publikyang baik (good governance) yangberorientasi pada kepentinganmasyarakat miskin (pro poor)

• Mendukung dan turut aktif dalam prosespenggalian, pengembangan, danpelembagaan nilai-nilai universalkemanusiaan serta prinsip-prinsipuniversal kemasyarakat sebagailandasan yang kokoh dalam kegiatanpenanggulangan kemiskinan, pemba-ngunan lingkungan permukiman dankemasyarakatan di kelurahannya.

• Memfasilitasi upaya-upaya untukmenggalang kepedulian, dukunganserta kontribusi potensi sumber dayayang ada (baik keahlian, pengetahuan,dana, maupun informasi, dan lain-lain),yang ada di wilayah kelurahannya;

• Memberi laporan bulanan kegiatanP2KP di wilayahnya kepada Camat;

• Berkoordinasi dengan fasilitator, relawanmasyarakat dan BKM, memfasilitasi

penyelesaian persoalan dan konflikserta penanganan pengaduan yangmuncul dalam pelaksanaan P2KP diwilayah kerjanya;

• Memfasilitasi keberlanjutan P2KP diwilayahnya dengan mendukung BKMguna menggerakan Komunitas BelajarKelurahan (KBK), yang beranggotakanrelawan-relawan kemiskinan setempat.

b) Konsultan Pelaksana1) Konsultan Advisory (KA)

Konsultan Advisory (KA) berkedudukandi pusat dengan tugas pokok melaksa-nakan tugas-tugas dan kewenanganyang diberikan PMU/Pimpro dalammerumuskan dan mengembangkankonsep-konsep P2KP, menyusun buku-buku pedoman P2KP, dan mengawalsubstansi serta koridor-koridor konsepP2KP agar bisa dilaksanakan denganbaik oleh konsultan (KMP, KMW & KE).Untuk itu, sesuai kewenangan PMU/Pimpro, KA dapat melakukan koor-dinasi, monitoring dan pengendalianimplementasi konsep P2KP yang dilak-sanakan Konsultan Manajemen (KMP,& KMW), sehingga kualitas substansikonsep P2KP lebih terjamin tercapai.

Di samping itu, KA juga memberikanmasukan kepada PMU/Pimpro dan parapihak terkait di tingkat pusat, dalam halpenanganan berbagai isu-isu strategisyang berkaitan dengan konsep P2KPyang muncul dalam pelaksanaan P2KP.Isyu-isyu tersebut dapat berkaitandengan permasalahan yang muncul,antisipasi tindakan perbaikan ataupenyempurnaan, serta merumusknalesson learned dan best practice daripengalaman-pengalaman lapangan.

KA juga bertugas mendukung TimPokja Nasional, Tim Pengarah dan TimPelaksana Interdept P2KP dalam halisu-isu strategis yang berkaitan denganpenyusunan konsep & pedoman P2KPserta implementasinya di lapangan,maupun isyu-isyu penanggulangan

90 Pedoman Umum

kemiskinan di perkotaan dan konseppemberdayaan masyarakat.

KA terdiri dari Tim Ahli inti (CommunityDevelopment Specialist Team), yangterdiri dari individu-individu terpilih yangmenguasai pemberdayaan masyarakatdan berpengalaman luas dalam proyekP2KP. Tim Ahli Inti KA dapat dibantubeberapa tenaga ahli junior dan assistenuntuk mendukung bidang-bidangtertentu sesuai kebutuhan.

Adapun ruang lingkup tugas Konsultanadvisory adalah sbb:

a. Membantu PMU/Pimpro, POKJAdan Tim Interdept P2KP dalamkoordinasi dan pelaksanaan P2KPserta mengkaji isu-isu strategisyang berkaitan konsep P2KP danpenanggulangan kemiskinan.

b. Mengumpulkan, mengkaji danmenganalisis isu-isu strategispelaksanaan P2KP untuk menjadilesson learned dan best practiceyang selanjutnya disosialisasikankepada berbagai pihak, baik dilingkungan internal maupun parapihak (stakeholder) lainnya.

c. Membantu PMU/Pimpro dalamproses pengadaan/pelelangan KMP,KMW & KE untuk P2KP, sesuaikebutuhan.

d. Mengkoordinasikan forum diskusidengan berbagai program/proyek/kegiatan penanggulangan kemis-kinan yang dilaksanakan olehdepartemen/ kementerian/lembagadonor lain untuk saling bertukarpengalaman dan informasi gunamencapai upaya-upaya penanggu-langan kemiskinan yang lebih baik,

e. Mengembangkan strategi pelak-sanaan Exit Strategy P2KP, danmenyiapkan pedoman-pedomanyang dibutuhkan, pelatihan untukfasilitator, BKM dan penguatankapasitas untuk mengedepankanperan pemerintah daerah setempat.

f. Membuat dan menyusun konseppengembangan kapasitas yangdibutuhkan dalam pelaksanaanP2KP (pelatihan dan sosialisasi),baik untuk para pelaku maupununtuk masyarakat, pemerintahdaerah dan kelompok peduli sertapihak lainnya sesuai kebutuhan.

g. Membuat desain konsep danpedoman-pedoman P2KP.

h. Membuat konsep pelaksanaan PilotProyek chanelling BKM/UP denganlembaga keuangan dan lembagalainnya, guna menjamin keber-lanjutan dan kemandirian BKM.

i. Membantu PMU/Pimpro dalammengembangkan konsep-konseplainnya sesuai kebutuhan.

2) Konsultan Evaluasi (KE)Konsultan Evaluasi (KE) berkedudukandi pusat dengan tugas utama melak-sanakan tugas-tugas dan kewenanganyang diberikan Departemen Kimpraswildalam melakukan evaluasi, survey danstudy sebagaimana ditetapkan padapedoman P2KP. Secara umum tugasKE ialah:

a. Berkoordinasi dengan para pihak(Dept. Kimpraswil, Tim Interdept,PMU & Worldbank) untuk meru-muskan instrument, penetapansamping serta prosedur danmekanisme evaluasi.

b. Membuat modul dan materi pela-tihan yg berkaitan dengan konsep,prosedur serta instrument survey,study dan evaluasi P2KP

c. Merekrut, mengontrak dan melatihpara pelaku yang akan melaksa-nakan survey, study serta evaluasidi lapangan.

d. Melaksanakan baseline surveyberdasarkan instrument penelitianyang disepakati oleh para pihak.

e. Memasukkan, sorting dan menyim-pan data lengkap instrument


penelitian dan menyerahkan dalambentuk format elektronik ke PMU.

f. Membuat laporan deskriptif danmempresentasikannya kepada parapihak terhadap hasil-hasil darisurvey, study dan evaluasi yangdilakukannya.

3) Konsultan Manajemen Pusat(KMP)Konsultan Manajemen Pusat (KMP)berkedudukan di pusat dengan tugasutama melaksanakan tugas-tugas dankewenangan yang diberikan PMU dalampelaksanaan P2KP, terutama dalampengendalian mutu pelaksanaan proyekdan bertanggungjawab kepada PMU.Dengan demikian, KMP melakukankoordinasi, supervisi dan pengendalianterhadap tugas yang dilaksanakan olehseluruh Konsultan Manajemen Wilayah(KMW) sehingga kualitas kinerjanyaterjamin.

Secara umum tugas KMP meliputiperencanaan, koordinasi, monitoringdan supervisi (pengendalian), pelaporandan melakukan tindakan penanggu-langan terhadap berbagai persoalanyang muncul dalam pelaksanaan P2KP.KMP juga bertugas membangun danmengembangkan sistem penangananpersoalan dan penanggulangan konfliksecara berjenjang, dimulai dari tingkatkomunitas/ masyarakat sampai ketingkat yang lebih tinggi seperti KMWdan KMP.

KMP juga bertanggungjawab untukmengelola Tim Pelatih Ahli (TrainingSpecialist Team), yang terdiri dariindividu terpilih yang menguasaipelatihan partisipatif untuk menjaminstandard kualitas pelatihan, terutamapelatihan yang khas dengan P2KP,seperti; pelatihan siklus proyek P2KP,pelatihan dasar dan pelatihankepemimpinan. Sedangkan untukpelatihan ketrampilan khusus bagipelaku terkait P2KP, KMP dapat

menyewa training provider. Selain ituuntuk menangani sosialisasi yangberperan sangat strategis bagikesuksesan P2KP, KMP wajibmengalokasikan anggaran serta tenagaahli khusus di bidang sosialisasi.Demikian pula halnya dengankebutuhan personal di bidang PAKET.

Dalam hal pelaksanaan tugasnya, KMPmelakukan koordinasi secara intensifdengan Konsultan Advisory, khususnyadalam hal upaya menjamin bahwasubstansi konsep P2KP dapat diimple-mentasikan dengan baik dan benar.

4) Konsultan Manajemen Wilayah(KMW)Tugas utama KMW secara umumadalah sebagai pelaksana proyek ditingkat Satuan Wilayah Kerja (SWK)masing-masing dan sebagai pember-daya pelaku P2KP di daerah. Untuk itu,KMW akan melakukan persiapan,perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,monitoring, supervise, dan pelaporanseluruh kegiatan pelaksanaan P2KP diSWK-nya Dalam melaksanakantugasnya KMW bertanggungjawablangsung dan berada di bawahkoordinasi serta kendali KMP.

“Team Leader” KMW akan berperansebagai koordinator propinsi dan KMWjuga dapat menempatkan satu orangkoordinator kota di seluruh kotasasaran yang ada dalam satuanwilayah kerjanya. Koordinator kota,selain mengkoordinir, memfasilitasi danmengendalikan Tim fasilitator, jugamemfasilitasi peran pemerintah kota/kabupaten dan menangani kegiatanPAKET di kota terseleksi. Tim fasilitatorsendiri berkedudukan di kecamatan danterdiri dari satu orang fasilitator seniordibantu oleh 3-4 fasilitator.

KMW dapat menyewa training provideruntuk kegiatan pelatihan yang berkaitandengan peningkatan ketrampilan bagiBKM, UP-UP, Relawan dan KSM.

Secara umum, tugas KMW adalah:

92 Pedoman Umum

• Sebagai pelaksana lapangan P2KPdi wilayah kerja masing-masing;

• Menjamin realisasi pemberdayaanmasyarakat dilakukan secara tepatmelalui manajemen dan fasilitasiyang benar kepada Tim fasilitator;

• Menjamin visi, misi, tujuan, strategi,sasaran dan pendekatan P2KPdapat dilaksanakan secarakonsisten sesuai Pedoman P2KP;

• Memfasilitasi, mengkoordinasi danmendukung pembentukan ForumBKM tingkat kota/kabupaten danmenghubungkan dengan stake-holders lainnya, termasuk dinaspemerintah kota/kabupaten, dalamrangka membangun kemitraan sertajejaring kerja yang salingmenguntungkan di antara mereka;

• Mengkondisikan masyarakat,kelompok-kelompok masyarakatserta kekuatan-kekuatan sosial yangada, termasuk di dalamnya aparatpemerintah kota/kabupaten, agarmemahami esensi dan substansi“P2KP”, sehingga dapat mendukungmaupun melakukan kontrol yangmemadai;

• Membangun dan mengembangkankapasitas pemerintah lokal danstakeholders untuk bekerja lebihefektif dengan masyarakat dalammenanggulangi kemiskinan sertamampu menjadi fasilitator pelaksa-naan P2KP di wilayah kerjanya;

• Mendorong dan memperkuat peranserta fungsi Komite Penanggulang-an Kemiskinan (KPK), baik di tingkatpropinsi maupun kota/kabupatendalam menyusun Dokumen StrategiPenanggulangan Kemiskinan (SPK)dan Pronangkis Kota/kabupaten diwilayah masing-masing;

• Mendorong keterlibatan berbagaipihak, khususnya relawan-relawankemiskinan. tingkat kota/kabupatendalam kegiatan ‘learning center’

penanggulangan kemiskinan,melalui pelembagaan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP);

• Mendorong keterlibatan berbagaipihak, khususnya relawan-relawankemiskinan.tingkat kelurahan, dalam‘learning center’ penanggulangankemiskinan, melalui KomunitasBelajar Kelurahan (KBK);

• Mendorong dan mengembangkanterbentuknya kelompok independensebagai kontrol sosial bagi P2KPkhususnya dan proyek pemerintahlainnya pada umumnya;

• Menumbuhkembangkan dan melem-bagakan kembali nilai-nilai danprinsip P2KP, sebagai bagianorganik proses pembangunan lokaldan penanggulangan kemiskinan;

• Mendorong masyarakat untukmampu mengakses berbagaipeluang program

• Melakukan upaya-upaya padaphase terminasi (minimal 6 bulansebelum phase pendampinganberakhir) untuk menjamin kesiapanmasyarakat dan pemerintah kota/kabupaten dalam hal kemandirianserta keberlanjutan upaya-upayapenanggulangan kemiskinanmaupun replikasi konsep danpendekatan P2KP;

• Memfasilitasi pemerintah propinsidan pemerintah kota/kabupaten agarmampu melaksanakan program exitstrategy P2KP, sesuai dengankondisi dan perkembangan wilayahmasing-masing;

• Menjamin berfungsinya SistemInformasi Manajemen (SIM) P2KP,melalui pengelolaan dan penyediaaninput data yang akurat; serta

• Berkoordinasi dengan pemerintahpropinsi dan kota kabupaten dalamrangka menyelesaikan berbagaimasalah dan konflik yang ada,penanganan pengaduan serta


mendukung kelancaranpelaksanaan P2KP.

3) Tim FasilitatorTugas utama Tim fasilitator adalahmelaksanakan tugas KMW di tingkatkomunitas/masyarakat :

• sebagai pelaksana proyek termasukmencatat dan mendokumentasikansetiap perkembangan proyek danmelaporkannya ke KMW sebagaimasukan untuk data SIM (SistemInformasi Manajemen); dan

• sebagai pemberdaya masyarakattermasuk mensosialisasikanmasyarakat tentang P2KP, melakukanintervensi dalam rangka pemberdayaanmasyarakat dan membantu masyarakatmerumuskan serta melaksanakankegiatan penanggulangan kemiskinan.

• Para fasilitator ini akan bekerja dalamsatu Tim dan dipimpin oleh seorangfasilitator senior. Rincian tugas-tugastim fasilitator sebagai pelaksana proyekdari tugas-tugas KMW di tingkatmasyarakat adalah sebagai berikut :

• Melaksanakan P2KP sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan dalamBuku-Buku Pedoman P2KP;

• Menjaga proyek dari terjadinya salahsasaran dan salah penanganan;

• Mencatat dan mendokumentasikansemua kemajuan proyek di lapangansesuai dengan format pedoman P2KP,SIM dan yang disediakan KMW; dan

• Melaporkan kemajuan proyek kepadaKMW melalui koordinator kota sebagaiinput SIM.

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagaiagen pemberdayaan masyarakat adalahsebagai berikut :

♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatansosialisasi penyadaran masyarakatTermasuk didalamnya adalah:

• Menyebarluaskan informasimengenai P2KP sebagai ProgramPemberdayaan Masyarakat dalam

penanggulangan kemiskinan kepadaseluruh lapisan masyarakat dimanamereka bertugas

• Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan,Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP

• Bersama relawan masyarakat,melalui serangkaian FGD, mem-bangun kesadaran kritis masyarakatagar mampu mengidentifikasikanmasalah kemiskinannya danperlunya menanggulangi masalahkemiskinan mereka secaraterorganisasi dan sistematis

• Mendorong peran serta danketerlibatan seluruh komponenmasyarakat umumnya danmasyarakat miskin khususnya, diseluruh kegiatan P2KP

• Membangkitkan tumbuhberkem-bangnya kesadaran masyarakatuntuk melakukan sosial kontrolpelaksanaan P2KP di kelurahannya

• Memfasilitasi pembangunan danpengembangan sosial kapital (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasya-rakatan) sebagai kondisi yangdibutuhkan bagi upaya penang-gulangan kemiskinan.

♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatanpelatihan (training). Termasukdidalamnya adalah:

• Memperkuat dan Mengembangkankapasitas relawan-relawanmasyarakat sebagai agenpemberdayaan masyarakat.Termasuk diantaranya pelatihandasar dan lanjutan dalam bentukpelatihan kelas, praktek atau on thejob training dan latihan sertapendampingan intensif;

• Memperkuat dan mengembangkankapasitas BKM sebagai badanperwakilan masyarakat terpilih.Dalam hal ini difokuskan padapelatihan dasar serta pendampingandan on the job training intensif; dan

94 Pedoman Umum

• Memperkuat dan mengembangkankapasitas KSM sebagai kelompokdinamik. Termasuk diantaranyamembangun tim, mengenali peluangusaha atau mengembangkan usahayang ada, menyusun proposolusaha, dan pengelolaan keuangansecara sederhana. Pelatihandilaksanakan dalam bentuk kelasmaupun praktek dalam kelompok

♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatanpemberdayaan masyarakat. Termasukdidalamnya adalah:

• Pengorganisasian Masyarakat.Bersama Relawan Masyarakat,memfasilitasi proses penilaianlembaga masyarakat yang ada dan/atau membentuk baru lembagamasyarakat sebagai BKM, sesuaikesepakatan bersama masyarakat.BKM harus merupakan badanperwakilan masyarakat terpilih yangdibentuk dan dikelola secarapartisipatif dan demokratis.Demikian pula halnya dalampembentukan Unit-Unit Pengelola(UP-UP). Termasuk fasilitasipengorganisasian masyarakatadalah pembentukan KSM-KSMdalam rangka menggalang potensimasyarakat serta memanfaatkanpeluang yang ditawarkan P2KP;

• Bersama relawan, memfasilitasimasyarakat melaksanakan prosesperencanaan partisipatif untukmenyusun rencana program jangkamenengah dan rencana tahunanprogram penanggulangan kemiskin-an (PJM & Renta Pronangkis).

• Bersama perangkat kelurahan danrelawan masyarakat, memfasilitasiBKM untuk membangun danmemperkuat Unit-unit pelaksana(UPL. UPK dan UPS);

• Memperkuat kapasitas BKM danrelawan-relawan agar merekamampu memfasilitasi KSM untukmengidentifikasi peluang usaha,

kebutuhan pembangunan infrastruk-tur dan pelayanan lingkungan dasar,serta memformulasikannya dalambentuk usulan kegiatanl yang layak;

• Memperkenalkan berbagai inovasisederhana dalam manajemenpinjaman bergulir, termasuk sistemaudit, transparansi, prosespengambilan keputusan yangdemokratis, tata buku, dan lain-lain;

• Memfasilitasi dan membimbingmasyarakat secara intensif agarmampu mengikuti ketentuanPedoman P2KP dalam seluruhtahapan kegiatan pelaksanaanP2KP; serta

• Memfasilitasi BKM, perangkatkelurahan dan relawan agar mampumembangun dan mengembangkanmasyarakat pembelajar melalui Ko-munitas Belajar Kelurahan (KBK).

• Advokasi, mediasi dan membangunjalinan kemitraan strategis(networking) antar semua pelakuyang bermanfaat bagi masyarakatdan pihak lainnya.

Spesifikasi PersyaratanFasilitator dalam P2KP setidaknyamemenuhi harapan dan kualifikasi berikut:

• Wajib bertempat tinggal di lokasi yangstrategis untuk menjangkau kelurahansasaran yang menjadi tanggung jawabselama masa kontrak.

• Memahami budaya dan bahasasetempat

• Memilki komitmen dan keberpihakanyang tinggi terhadap masyarakatmiskin.

• Memiliki wawasan dan pengalamanyang memadai tentang CommunityBased Development.

• Syarat pendidikan minimal untukFasilitator adalah sarjana atau sarjanamuda, dengan pengalaman bekerjaminimal 3 tahun, dan lebih diutamakanyang telah memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan


5.2. PENDANAAN PROYEK5.2.1. Sumber Dana

Dana Sumber Dana P2KP berasal dari :

• Pinjaman Bank Dunia, melalui IDA-Creditdan IBRD-Loan ; dan

• APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota/Kabupaten

5.2.2. Peruntukan DanaSumber-sumber dana P2KP digunakan untukkeperluan komponen-komponen proyek sbb :

a) Pemberdayaan masyarakat dan pe-ngembangan kapasitas untuk mengede-pankan peran Pemerintah DaerahBiaya-biaya kegiatan pemberdayaanmasyarakat dan pengembangan kapasitasuntuk mengedepankan peran pemerintahdaerah pada dasarnya didanai dari sumberdana pinjaman Bank Dunia, yaitu berupapendampingan tim fasilitator, lokakarya danpelatihan masyarakat. Pemerintah pusat,pemerintah propinsi dan pemerintah kota/kabupaten juga mengalokasikan dana darisumber APBN & APBD masing-masinguntuk beberapa kegiatan pelatihan danlokakarya yang diperuntukkan bagipengembangan kapasitas para-pihak yangada di wilayah kerja masing-masing.

dapat mengoperasikan komputer(spreadsheet dan word processor).

Khusus Fasilitator senior, maka tambahanpersyaratan adalah sbb:

• Diutamakan pernah menjadi FasilitatorP2KP yang kinerjanya dinilai ber-prestasi atau memiliki pengalaman kerjaminimal 5 tahun dalam kegiatanpengembangan masyarakat

• Syarat pendidikan minimal adalahsarjana atau sarjana muda.

P2KP akan mempertimbangkan dengansungguh-sungguh bentuk penghargaankhusus terhadap fasilitator yang telahmengabdi bersama P2KP, dalam bentukjenjang karir atau bentuk lainnya sesuaidengan lamanya masa pengabdian di P2KPdan kebutuhan yang ada.

Ketentuan mengenai jenis pelatihan dansosialisasi yang dialokasikan dari APBNdan APBD akan ditetapkan PMU/PimproP2KP pusat.

b) Penyediaan Dana Bantuan Langsung keMasyarakat (BLM)Dana Bantuan Langsung ke Masyarakat(BLM) bersumber pada dana pinjaman dariBank Dunia, sementara pemerintahIndonesia (Pusat, propinsi dan kota/kab.)mengalokasikan dana untuk BiayaOperasional Proyek, termasuk BOP PJOKdan BOP kelurahan.

c) Penyediaan Dana PenanggulanganKemiskinan Terpadu (PAKET)Dana PAKET bersumber dari pinjamanBank Dunia, sementara pemerintah kota/kabupaten peserta PAKET mengalokasi-kan dana untuk Biaya Operasional Proyek,termasuk sosialisasi, koordinasi, BOPPJOK PAKET, Pokja PAKET dll.

Dana PAKET untuk satu usulan kegiatan/sub proyek hanya untuk memenuhi 50%dari kebutuhan biaya yang diusulkan. Olehkarena itu, pihak pengusul kegiatanPAKET, khususnya dinas/instansi terkaitbersama BKM, harus menyediakankontribusi keswadayaan (dana dan natura)sebesar 50% dari total kebutuhan biayayang disetujui Pokja PAKET.

d) Dukungan Pelaksanaan atau BantuanTeknisDukungan pelaksanaan proyek ataubantuan teknis proyek akan sepenuhnyadibiayai oleh sumber dana pinjaman BankDunia, khususnya dialokasikan untukkeperluan biaya langsung personil maupunbiaya langsung non personil, Kegiatansosialisasi dan pelatihan serta peningkatankapasitas konsultan dan fasilitator.

Untuk mengelola dana ini, Pemerintahpusat mengalokasikan dana untuk biayaoperasional bantuan teknis, yang besarnyaditentukan sesuai kebutuhan.

Sedangkan peruntukan dana yangbersumber dari dana APBN dan APBDdialokasikan untuk Biaya Operasional

96 Pedoman Umum

Proyek (BOP) bagi pelaksana instansipemerintah maupun fasilitasi kegiatanP2KP di wilayah dan kegiatan lainnya.

5.2.3. Pengelolaan Keuangan Proyeka) Arus Pendanaan

Kepala PMU/Pimpro P2KP pusat ber-tanggungjawab pada aktivitas tingkat pusat.PJOK di tingkat Kecamatan bertanggung-jawab dalam proses administrasi pencairanBLM, seperti halnya PJOK tingkat Kota/Kabupaten bertanggungjawab dalamadministrasi dana PAKET.

PJOK akan mengajukan surat permintaanpembayaran (SPP) kepada kantor KPKNsetempat, yang selanjutnya menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) kepadaBank Indonesia setempat. Bank Indonesiaakan menyalurkan dana BLM ke masing-masing rekening BKM di Bank yangditunjuk BKM dan menyalurkan danaPAKET ke masing-masing rekening Panitiakemitraan (BKM dan dinas terkait) di Bankyang ditunjuk mereka sendiri.

SPP dilengkapi dengan berbagai dokumensebagai syarat penyaluran dana tahap awalsebagaimana dijelaskan dalam manualproyek (misalnya; akte notaris, SPPB,nomor rekening bank, PJM Pronangkis,dan lainnya). Untuk penyaluran tahap II,diperlukan dokumen persyaratan tambahanseperti invoice serta laporan kemajuan danlainnya. Prosedur pendanaan danpersyaratan dokumen yang dibutuhkanakan diuraikan dalam Buku PedomanTeknis P2KP dan SE DJA Depkeu.

Bagan 5.2. memperlihatkan aruspendanaan dan mekanisme pelaporan padatingkat nasional, sedangkan Bagan 5.3,dan Bagan 5.4. menunjukkan arus danmekanisme penyaluran dana BLM sertaDana PAKET.

b) Tata Cara Pencairan DanaPemerintah Indonesia membuka RekeningKhusus (RK) di Bank Indonesia dalammata uang Dollar Amerika (USD). RKadalah atas nama Ditjen. Anggaran, Dept.Keuangan. Pencairan dana dari RK

mengikuti tata cara Financial ManagementReporting (FMR).

Laporan Pengeluaran: Pencairan danadilakukan dengan mengikuti tata caraStatements of Expenditures (SOEs) untukseluruh dana BLM, dana PAKET dankonsultan perorangan untuk setara jumlahkurang dari US $50,000 dan kontrakkonsultan setara jumlah kurang dari US$100,000. Seluruh salinan dokumenpencairan (SPM) yang dikeluarkan olehKantor Perbendaharaan dan Kas Negaraakan disimpan oleh PMU, PJOK PAKET,PJOK BLM, KMW dan BKM/UP sesuaidengan tingkatan dan wilayah kerjanya.Seluruh salinan dokumen pencairantersebut harus tersedia apabila diminta olehauditor ataupun Bank Dunia sebagailembaga donor.

c) Akuntansi dan PelaporanSistem dan prosedur akuntansi di tingkatpusat yang dilakukan oleh PMU mengikutisistem akuntansi Pemerintah Indonesia.Pada BKM, setiap pengeluaran dicatat dandilaporkan dengan sistem akuntansisederhana. PMU, PJOK dan BKM masing-masing harus memiliki pembukuan aliranuang yang dibuat secara terpisah.

PMU mengkonsolidasikan FMR dariseluruh pencairan dana dari mulai tingkatpusat, propinsi, kabupaten/kota,kecamatan dan kelurahan/desa. Laporanseluruh kelurahan/desa dirangkum terlebihdahulu oleh Koordinator Kota (KMW) dankemudian menyampaikannya ke PMUmelalui SIM P2KP secara tepat waktu.

FMR yang berisi laporan Keuangan, laporanKemajuan Pekerjaan dan Pengadaan,harus sudah diterima PMU paling lambat30 hari setelah akhir kuartal yang lalu.PMU selanjutnya mengkompilasi danmengkonsolidasikan seluruh laporantersebut dan khusus untuk LaporanKeuangan PMU harus memintapengesahan dari Ditjen. Anggaran, terlebihdahulu sebelum menyampaikan seluruhlaporan tersebut ke Bank Dunia.


d) Audit ExternalPMU berkewajiban menyiapkan danmembuat laporan keuangan proyek yangsudah dikonsolidasikan. Auditor yangdipilih PMU harus dari lembaga audit yangresmi dan dapat diterima oleh Bank Dunia.Laporan audit tahunan harus disampaikanke Bank Dunia paling lambat 6 bulansetelah tutup buku masa Tahun AnggaranPemerintah yang lalu. Permintaan auditproyek P2KP kepada lembaga auditor olehPMU harus didasarkan atas KerangkaAcuan Audit yang telah disepakati dalamAppraisal Bank Dunia.

Lembaga Auditor tersebut juga dapatmelakukan audit terhadap pencapaiantujuan proyek dengan berpatokan padaindikator kinerja sebagaimana telahdisepakati bersama antara PemerintahIndonesia dan Bank Dunia.

BKM dan Pokja PAKET (bersama denganPanitia-Panitia kemitraan) berkewajibanmenyiapkan laporan keuangan/pembukuandan meminta kepada akuntan publik untukmelakukan audit terhadap laporankeuangan tersebut. PMU akan menyusunkriteria auditor tersebut, dan KMW akanmembantu BKM dan Pokja PAKET dalammemilih akuntan publiknya. Pembiayaanuntuk audit laporan keuangan BKM secararutin tersebut dibiayai oleh BKM sendiri,sedangkan pembiayaan audit PokjaPAKET atas beban kontribusi pemerintahkota/kabupaten peserta PAKET P2KP.

Kewajiban membuat laporan keuangan,audit dan menyampaikan hasil auditkepada seluruh pihak dilakukan oleh parapengelola dana bantuan P2KP (BKM,Panitia Kemitraan dll) tidak hanya padasaat masa proyek berlangsung, namunharus dilaksanakan secara rutin sesuaiasas transparansi dan akuntabilitas. Selainitu, pihak-pihak penerima bantuan P2KPjuga harus terbuka dan membuka diri untukmemberi informasi kepada seluruh pihakyang ingin mengetahu status kondisi,penggunaan dan pemanfaatan danabantuan P2KP. Hal ini mengingat sifat danaP2KP sebagai dana publik.

98 Pedoman Umum

Bagan 5.2 Mekanisme Pendanaan dan Alur Pelaporan

DLN Direktorat Luar Negeri, DepkeuKPKN Kantor Perbendarahaan dan Kas Negara BI Bank Indonesia PMU Project Management Unit, Kimpraswil KMP Konsultan Manajemen PusatKMW Konsultan Manajemen Wilayah

PJOK Penanggung Jawab Operasional Kegiatan BKM Badan Keswadayaan Masyarakat DJA Direktorat Jenderal Anggaran, Depkeu

Memorandum

Keterangan: Transfer danaPelaporan

Bank Dunia

PMU/Pimpro/KMP Konsolidasi

Laporan

BI atau Bank Pemerintah

Kantor BI Setempat

KMW

PJOK/KMW Verifikasi SPPB

dan Lampirannya

BKM

DLN Depkeu

KPKN Verifikasi

Pusat

Kota

Kecamatan

Kelurahan

PMR/WA SA

3b FMR/WA

3a SA

SE-DJA

SPP (Surat Permintaan

Pembayaran)

SPPB dan Lampirannya

SPM (Surat Perintah Membayar)

Transfer

Debet Note

Laporan

Laporan

1

Memorandum / Pemberitahuan / Pelaporan 2

4

5

6

7

8

9a

9b

10a

10b

SA Special AccountFMR WA Withdrawl Application

Project Management Report

SPPB

PMR

Financial Monitoring Report

Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan


Keterangan :1. Sesuai kesepakatan Loan Agreement dan

mekanisme pengelolaan Hutang Luar Negeri(HLN), Pemerintah Indonesia akan membukaRekening Khusus/Special Account (SA) diBank Indonesia untuk menampung pencairandana P2KP dari Bank Dunia.

2. Selanjutnya BI Pusat akan memberikanLaporan Rekening Khusus kepadaDepartemen Keuangan secara mingguan,dimana laporan tersebut berisi seluruhtransaksi yang terjadi pada rekening khusus,baik penarikan dana (pencairan dana BLMdan Konsultan) maupun pencairan dana dariBank Dunia (pengisian kembali rekeningkhusus) selama periode minggu tersebut.

3a/3b. Atas dasar Laporan Rekening Khusus yangditerima dari Departemen Keuangan,selanjutnya PMU/ KMP akan menyiapkanlaporan pengelolaan keuangan P2KP, baikdalam bentuk Financial Monitoring Report(FMR) maupun Laporan Status PenyerapanDana. FMR pada dasarnya merupakanLaporan Konsolidasi dari seluruhpenggunaan dana Rekening Khusus sampaiperiode tertentu.

4. Berdasarkan Laporan Keuangan proyek dariPMU/ KMP, Departemen Keuangan akanmenyiapkan laporan keuangan proyek danpenggunaan dana P2KP dalam bentukProject Management Report (PMR) ke BankDunia. Selain sebagai laporan atas kemajuanproyek dan penggunaan dana P2KP, PMRtersebut akan menjadi alat bagi pihak BankDunia untuk mengevaluasi kebutuhan danapada periode berikutnya.

5. Untuk pelaksanaan di lapangan, khususnyayang menyangkut tata cara pencairan danaP2KP, Departemen Keuangan akanmenerbitkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran (SE-DJA) ke seluruhKPKN yang akan ditunjuk menjadi kantorpembayar. Melalui penerbitan SE-DJAtersebut sekaligus menegaskan bahwakegiatan proyek dari sisi pendanaan sudahsiap untuk dilaksanakan.

6. Untuk merealisasikan pencairan dana P2KP,BKM akan mengajukan permohonan

pencairan dana kepada PJOK sesuai denganusulan atau proposal yang telah disetujuidengan melampirkan SPPB (Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan) dan lampiran-lampiranlainnya, seperti PJM dan Rencana TahunanPronangkis yang telah disepakatimasyarakat.

7. Berdasarkan permohonan pencairan danayang diajukan oleh BKM, PJOK dan KMWakan memeriksa dan melakukan verifikasiatas kelengkapan dokumen dan lampiranyang dipersyaratkan (seperti SPPB, PJM,Rencana Tahunan Pronangkis, nama BKM,No. Rekening BKM, tanda tangan dan lain-lain). Setelah dilakukan verifikasi ataskebenaran dan kelengkapan dokumenpendukung permohonan pencairan danatersebut, PJOK akan menerbitkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) kepadaKPKN setempat.

8. Setelah menerima SPP dan dokumenpendukung lainnya dari PJOK, KPKN akanmelakukan verifikasi atas kebenaran dankelengkapan dokumen pendukung tersebut.Setelah dilakukan verifikasi KPKN akansegera menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) kepada Kantor BankIndonesia (BI) Cabang setempat untukmembayar sejumlah dana (sesuai nilai SPMyang diterbitkan) kepada pihak penerima(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkandalam SPM.

9a/9b. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN,selanjutnya Kantor BI Cabang setempat akansegera melakukan transfer dana sebesar nilaiSPM ke rekening penerima di bank yangditunjuk sesuai SPM. Pada saat yang samaKantor BI Cabang setempat akanmenerbitkan Nota Debet ke Kantor BI Pusatsebagai pemberitahuan bahwa Kantor BIsetempat telah melakukan pendebetan atasrekening khusus P2KP.

10a/10b.Selanjutnya setelah menerbitkan SPP danmemastikan dana telah efektif di rekeningBKM, maka PJOK bersama-sama KMWakan memberikan laporan ataspertanggungjawaban pencairan dana P2KPkepada PMU/KMP melalui KMW.

100 Pedoman Umum

BAGAN 5.3. DIAGRAM ALUR PENDANAAN BLMKETENTUAN DIAGRAM ALUR

Catatan:

Alur Pendanaan Alur Permintaan/Perintah pembayaran

Garis Koordinasi Garis Pendampingan/fasilitasi Arus Replenishment

DLN : Direktorat Luar Negeri, DepkeuPMU : Project Management UnitPJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatCDP : Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis)BI : Bank Indonesia (Central Bank)KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat


Penjelasan Bagan 5.3.:1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal

(initial deposit) kepada Bank Dunia selakulembaga donor.

2. Bank Dunia mentransfer Dana untukpembiayaan P2KP ke BI atau Bank Peme-rintahyang ditunjuk Departemen Keuangan

3. BI atau Bank Pemerintah Kantor Pusatmentransfer dana ke BI atau Bank Pemerintahkantor setempat.

4. BKM mengajukan permohonan pencairan danaBLM kepada PJOK, dengan ketentuan:

a. BKM menyerahkan Rencana ProgramPenanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)yang telah diverifikasi KMW. SelanjutnyaPJOK dan BKM menandatangani SuratPerjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) untukpencairan BLM Tahap I (20%);

b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMWterhadap perkembangan dan pencapaiankinerja kegiatan serta dana tahap sebelum-nya, untuk pencairan BLM tahap II (50%);

c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakanKMW terhadap kinerja potensi keberlanjutankegiatan, dana dan kelembagaan masyara-kat, untuk pencairan BLM tahap III (30%).

5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permin-taan Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKNsetempat meneliti SPP tersebut menyangkutpagu dana yang dapat dicairkan, yang harussesuai dengan yang tercantum pada lembaranggaran yang berlaku, dan mencocokkancontoh tandatangan yang bersangkutan.Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN dilampiri:

a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 danLampirannya)

b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana(BAPPD); (Format SPPB BLM-4)

c. Berita Acara Penetapan Prioritas UsulanKegiatan (BAPPUK), baik usulan kegiatankolektif oleh BKM maupun usulan-usulankegiatan KSM; (format Prioritas-1)

d. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerjadana, kelembagaan serta kegiatan sebelum-nya, untuk pencairan BLM Tahap II; danverifikasi KMW mengenai Kinerja potensikeberlanjutan kegiatan, dana sertakelembagaan, untuk pencairan BLM tahapIII. Keduanya dilengkapi dengan FormatSPPB-BLM-3 dan Format SPPB BLM-4.

(Ketentuan dan Pesyaratan lebih detail

ditetapkan melalui Surat Edaran DepartemenKeuangan)

6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI atauBank Pemerintah setempat untuk melakukanpemindahbukuan dan mengirimkan tembusanSurat Perintah Membayar lembar ke-4 kepadaDit. DLN.

7. Kantor BI atau Bank Pemerintah setempatmemproses transfer dana ke bank yang dipilihBKM, sebagai rekening penyerapan dana BLM.

8. BKM menerima informasi transfer dana daribank pil ihan BKM. Rekening bank untukpenyerapan dana BLM harus atas namalembaga (BKM) dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkanoleh Rapat Anggota BKM. Perubahan spesimentandatangan tersebut juga diputuskan melaluiRapat Anggota BKM.

9. KSM/Panitia menyusun usulan kegiatanberdasarkan hasil Pronangkis dengandifasil itasi oleh relawan masyarakat danfasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yangditeruskan ke UP untuk diberikan penilaiankelayakan teknis, lingkungan dan finansial.Hasil penilaian kelayakan UP diajukan BKM keKMW untuk mendapat rekomendasi danverifikasi

10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasiatas hasil analisa kelayakan usulan kegiatanKSM yang ditetapkan UP dan mengadakankoordinasi dengan BKM.

a. BKM melakukan Rapat Anggota untukmenyusun urutan prioritas terhadap usulan-usulan kegiatan yang sudah diverifikasi olehKMW dan membuat laporan dalam formatPrioritas-1.

b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/masyarakat melalui rekening Bank pilihanKSM, yang sekurang-kurangnya ditanda-tangani oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkanmelalui Rapat Anggota KSM. BKMmenyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RWdan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOKdan mengumumkannya secara terbukakepada masyarakat setempat.

11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali(replenishment) dana di rekening khususkepada Bank Dunia selaku penyedia dana untukpelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPMlembar ke 4.

102 Pedoman Umum

BAGAN 5.4. DIAGRAM ALUR PENDANAAN PAKET

Panitia kemitraan

PJOK PAKET

KANTOR CABANG KPKN

KANTOR BI ATAU BANK PEMERINTAH

SETEMPAT

REKENING BERSAMA

Permintaan Pembayaran

Perintah Membayar

POKJA PAKET

DINAS KOTA/KAB.

MASYARAKAT (BKM)

PROPOSAL BERSAMA

KMW verify

Penyerahan Usulan/Sub Proyek yang

telah Disetujui

Penyerahan Proposal Usulan yang Disetujui

Pokja PAKET danSPPB

1

2 3a

4 5

6

7

8

9

3b

Keterangan:

Alur Pendanaan

Alur Permintaan/perintah pembayaran

Garis Koordinasi

Garis Pendampingan/fasilitasi

DLN : Direktorat Luar negeri, DepkeuPMU : Project Management UnitKMW : Konsultan Manajemen Wilayah (Koord. Kota: Staf KMW tingkat kota)PJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatCDP : Community Development Plan (PJM Pronangkis-3 tahun)BI : Bank Indonesia (Bank Central)


Keterangan :1. “Panitia kemitraan” dibentuk oleh BKM dan

dinas terkait yang telah sepakat untukmelaksanakan kegiatan bersama atas dasarkesesuaian kegiatan masyarakat (Pronangkis)dengan program dinas terkait. PembentukanPanitia kemitraan disahkan oleh pimpinan darikedua belah pihak dan telah difasilitasi olehKMW.

2. Selanjutnya Panitia kemitraan menyusunproposal bersama. Dalam penyusunanproposal bersama dapat menggunakan tenagaahli pendamping untuk membantu Panitiakemitraan. Tenaga ahli pendamping dapatberasal dari dinas terkait yang berkompetendi bidang usulan yang akan diajukan, ataudapat juga berasal dari kelompok peduli(perguruan tinggi, LSM dll). Proposal harusmencerminkan kegiatan yang merupakanketerpaduan antara usulan BKM/masyarakat(Pronangkis) dengan program organik Dinasterkait serta memperhatikan kesesuaiandengan Dokumen SPK-D dan PronangkisKota/kabupaten yang telah disusun KPK-Dsecara partisipatif.

3a/3b. Proposal bersama yang diajukan oleh Panitiakemitraan diverifikasi oleh KMW. Aspekverifikasi menyangkut kesesuaian usulandengan PJM Pronangkis dan Program dinasterkait, kemitraan dalam kesetaraan, sertakesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP.Proposal yang telah diverifikasi oleh KMWdapat diajukan ke Pokja PAKET untuk dinilaikelayakannya secara teknis. Dalam penilaiankelayakan teknis, Pokja PAKET berkonsultasidengan KPK-D setempat untuk kesesuaianusulan dengan SPK-D dan Pronangkis Kotaserta bila diperlukan dapat pula berkonsultasidengan pihak-pihak yang menguasai teknisdari kegiatan yang diusulkan panitia kemitraan.

4. Berdasarkan Hasil verifikasi KMW danpenilaian kelayakan teknis, Pokja PAKETmengadakan Rapat Anggota untukmenetapkan prioritas usulan yang akandidukung oleh bantuan dana PAKET. Dalamsetiap tahunnya, Pokja PAKET menetapkanmaksimal 20 (dua puluh) usulan per kota yangdapat dibantu oleh dana bantuan PAKET.

5. Proposal Panitia kemitraan yang telahdisetujui prioritas pendanaannya oleh PokjaPAKET disampaikan kembali ke Panitiakemitraan untuk ditindaklanjuti dengan prosesadministrasi pencairan dana PAKET.

6. Untuk merealisasikan pencairan dana PAKETP2KP, Panitia kemitraan mengajukanpermohonan pencairan dana kepada PJOKPAKET sesuai dengan usulan atau proposalyang telah disetujui Pokja PAKET, denganmelampirkan SPPB (Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan), proposal bersama sertalampiran-lampiran lainnya.

7. Berdasarkan permohonan pencairan danayang diajukan oleh Panitia kemitraan, PJOKPAKET memeriksa dan melakukan verifikasiatas kelengkapan dokumen dan lampiran yangdipersyaratkan (seperti SPPB, Proposalbersama, nama Panitia kemitraan, No.Rekening Panitia kemitraan, tanda tangan danlain-lain). Setelah dilakukan verifikasi ataskebenaran dan kelengkapan dokumenpendukung permohonan pencairan danatersebut, PJOK PAKET akan menerbitkanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) kepadaKPKN setempat.

8. Setelah menerima SPP dan dokumenpendukung lainnya dari PJOK PAKET, KPKNakan melakukan verifikasi atas kebenaran dankelengkapan dokumen pendukung tersebut.Setelah dilakukan verifikasi KPKN akan segeramenerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)kepada Kantor Bank Indonesia (BI) setempatuntuk membayar sejumlah dana (sesuai nilaiSPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkandalam SPM.

9. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN,selanjutnya Kantor BI setempat akan segeramelakukan transfer dana sebesar nilai SPMke rekening penerima di bank yang ditunjuksesuai SPM (rekening panitia kemitraan).

104 Pedoman Umum

5.3. MONITORING DAN EVALUASIKMP bertanggungjawab penuh terhadapdesain dan pelaksanaan monitoring P2KP.Monitoring dilakukan untuk menganalisis danmemperbaiki manajemen proyek. Hasilmonitoring digunakan sebagai dasarpengambilan keputusan manajemen.

KMP juga bertanggungjawab untukmengembangkan dan mengelola SistemInformasi Manajemen (SIM), sebagai salahsatu alat strategis untuk memonitorperkembangan proyek dari tingkat masyarakatsampai dengan jajaran manajemen wilayahdan pusat. Hasil SIM ini setelah dilakukanpenilaian dan verifikasi secara periodik bulanandilaporkan ke PMU/Pimpro dengan tembusanke Tim Pengarah Inter Departemen dan BankDunia.

Sedangkan untuk evaluasi dampak proyekakan dilakukan oleh konsultan khusus yang

selanjutnya akan disebut sebagai KonsultanEvaluasi (KE). Konsultan Evaluasi ini harusbebas dari pengaruh manajemen proyek P2KPsehingga tidak terjadi benturan kepentingan(conflict interest) yang dapat merugikankinerja proyek.

Konsultan Evaluasi (KE) P2KP akan dikontrakoleh pihak diluar PMU/Pimpro untukmelakukan survai dasar (baseline survey) padatahap awal proyek, evaluasi berkala (mid termreview dan akhir proyek) dan penelitianmendalam (indepth research) terhadapperkara-perkara penting proyek.

Evaluasi dampak proyek secara menyeluruhdifokuskan pada pengukuran kinerja proyekberdasarkan indikator kinerja proyek sepertidiuraikan pada Tabel 5.3. Hasil evaluasisesuai dengan penugasan akan dilaporkan kepihak pemberi tugas, Tim Pengarah InterDepartemen, PMU/Pimpro dan Bank Dunia.

Tabel 5.3. Indikator Kinerja Proyek P2KP

No Komponen Mid term ReviewPhase I Phase II

AkhirProyek

SumberInformasi

I

a.

b.

c.*)

d.

e.*)

SOSIALISASI

Jumlah kelurahan yang berpartisipasi

Jumlah penduduk kelurahan yang turutberpartisipasi pada pertemuan-pertemuansosialisasi P2KP

Jumlah penduduk miskin di kelurahan yanghadir, sekurang-kurangnya satu kali, dalampertemuan.

Jumlah pertemuan sosialisasi tiap kelurahansasaran

Persentase penduduk kelurahan yang pedulidan paham terhadap P2KP serta tujuannya

1131

10%

25%

24

30%

927

10%

25%

24

15%

2058

10%

25%

24 %

70%

MIS

MIS

Survey

MIS

Survey

II

a.

b.

c.

d.

e.*)

LEMBAGA MASYARAKAT (BKM)

Jumlah Tim Koordinasi tingkat kota/kabupaten

Jumlah BKM terbentuk

Persentase jumlah wanita dalam anggota BKM

Persentase penduduk yang memilih anggotaBKM dalam proses pemilihan tingkat akhir(tkt.Kelurahan)

Persentase kelurahan sasaran dengan PJMPronangkis yang telah diselesaikan dandisetujui

54

1131

20%

30%

95%

26

927

20%

30%

95%

80

2058

20%

30%

95%

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS



AkhirProyek

SumberInformasi

f.

g.*)

h.

i.

j.

k.*)

l.

m.

Persentase penduduk yang hadir atau diajakkonsultansi oleh BKM dalam serangkaianrembug warga atau FGD, sebagai salah satubagian dari proses penyiapan PJM PronangkisPersentase penduduk kelurahan yangmengetahui, peduli dan paham PJMPronangkis.

Jumlah relawan masyarakat tiap kelurahan

Jumlah Forum BKM yang terbentuk

Jumlah warga masyarakat (BKM, KSM, UP,relawan masyarakat) yang mengikuti pelatihanper kelurahan

Persentase BKM/UP yang melaporkan auditindependen

Persentase BKM/UP dengan laporan auditunqualified

Persentase penyaluran BLM

25%

50%

3

54

20

80%

75%

80%

25%

50%

3

26

20

50%

75%

20%

25%

50%

3

80

20

80%

75%

100%

MIS

Survey

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

III

a.

b.

c.

d.

e.*)

f.

g.

h.

i.*)

j.

PENYEDIAAN PELAYANAN BLM

Jumlah proposal kredit yang diajukan ke UP/BKM per kelurahan

Jumlah dana yang tersedia (outstanding loans)dari persentasi BLM yang dialokasikan untukpinjaman bergulir

Tingkat pengembalian (repayment rate)pinjaman bergulir

Persentase peningkatan kredit bagi usahakecil/ rumah tangga pada tingkat bunga pasar

Persentase Keluarga (KK) yang pendapatannyameningkat setelah menerima pinjaman dariP2KP

Persentase keluarga miskin (Pra KS dan KS1)dalam KSM pinjaman bergulir/persentase KKmiskin kelurahan

Jumlah proposal pelayanan kegiatanlingkungan dan kegiatan sosial yang diajukanke BKM per kelurahan

Persentase proposal pelayanan lainnya (nonpinjaman bergulir) yang disetujui dan telahselesai dilaksanakan

Persentase KK miskin di antara penerimamanfaat langsung dari penyediaan pelayanankegiatan lingkungan dan sosial / persentaseKK miskin dari penduduk kelurahan

Persentase wanita dalam KSM

10

40%

75%

10%

30%

1 : 3

5

50%

1 : 6

30%

40

90%

90%

20%

50%

1 : 3

10

90%

1 : 6

30%

MIS

MIS

MIS

Survey

Survey

MIS

MIS

MIS

Survey

MIS

20

80%

75%

20%

40%

1 : 3

5

70%

1 : 6

30%

106 Pedoman Umum


AkhirProyek

SumberInformasi

IVa.

b.

c.*)

d.

e.

f.

g.*)

PENYEDIAAN PELAYANAN PAKET

Jumlah Kota peserta PAKET P2KP terseleksi

Jumlah Pokja PAKET terbentuk

Persentase Pemerintah kota/Kabupaten ygmeng-alokasikan dana kemitraan/pendampingPAKET

Jumlah subproyek PAKET yang diselesaikanper kota/kabupaten partisipan

Jumlah penduduk kelurahan yang mengetahuidan paham PAKET P2KP di kota/kabupatenpartisipan

Jumlah staf pemerintah daerah yangmengetahui dan paham PAKET di kota/kabupaten partisipan

Persentase penduduk miskin dari penerimamanfaat langsung pelayanan yang disediakanPAKET / persentase KK miskin dalampenduduk kota

17

17

25%

25

20%

20%

1 : 6

13

13

25%

10

10%

10%

1 : 6

30

30

25%

40

30%

30%

1 : 6

MIS

MIS

MIS

MIS

Survey

Survey

Survey

*) Indikator-indikator kunci yang dimonitoring setiap tahunnya

Documents

Pedoman Umum Urban Poverty Project 2 - BAB v Manajemen Proyek