Upload
phungnguyet
View
283
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
i
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
SELARAS
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
UNTUK MASYARAKAT SEJAHTERA
i
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................................. 1
1.2. Dasar Hukum ............................................................................................................................... 3
1.3. Pengertian SELARAS ................................................................................................................... 3
BAB 2. TUJUAN, ASAS, KELOMPOK SASARAN DAN RUANG LINGKUP SELARAS .............................. 4
2.1. Tujuan ........................................................................................................................................... 4
2.1.1. Tujuan khusus ..................................................................................................................... 4
2.2. Asas Penyelenggaraan SELARAS .............................................................................................. 4
2.3. Sasaran SELARAS ........................................................................................................................ 5
2.4. Ruang Lingkup ............................................................................................................................ 5
BAB 3. TAHAPAN-TAHAPAN SELARAS .................................................................................................... 7
3.1. Perencanaan ................................................................................................................................ 7
3.2. Sosialisasi ..................................................................................................................................... 7
3.3. Pelaksanaan ................................................................................................................................. 8
3.3.1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS ....................................................................... 8
3.3.3. Instrumen SELARAS .......................................................................................................... 19
BAB 4. PENGEMBANGAN KAPASITAS .................................................................................................... 21
BAB 5. MONITORING DAN EVALUASI ................................................................................................... 23
BAB 6. STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN ........................................................................ 26
BAB 7. PENUTUP ....................................................................................................................................... 27
LAMPIRAN ................................................................................................................................................. 28
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah .................................. 16
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS ....................................................................................... 8
Gambar 2. Struktur Kelembagaan Proyek Percontohan SELARAS ............................................................ 10
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Alur Kerja SELARAS .................................................................................................................................... 18
Grafik 2. Rantai Proses Monitoring dan Evaluasi SELARAS .......................................................................... 23
iii
KATA PENGANTAR
to be prepared
1
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai
program bantuan sosial dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya itu dilakukan
melalui penyelenggaraan dan perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala
nasional yang mencakup 40% masyarakat termiskin di Indonesia, diantaranya program Program
Beras Bersubsidi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin
(BSM)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bagian dari Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan
masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro dan penciptaan lapangan kerja baru.
Selain program dari pemerintah pusat, terdapat berbagai bentuk program perlindungan sosial
dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota).
Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan
dan kerentanan telah dilakukan, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2014 adalah
27,72 juta orang (10,96%). Celah perbedaan antara penduduk miskin dan tidak miskin juga
cenderung semakin lebar. Gini rasio Indonesia pada 2009 adalah 0,35, kemudian meningkat
menjadi 0,41 pada 2013 dan 2014 yang menunjukkan bahwa kesenjangan dalam distribusi
pendapatan semakin melebar. Demikian pula kesenjangan antar wilayah pedesaan dan
perkotaan masih tinggi. Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan adalah kelompok
yang juga rentan jatuh miskin jika menghadapi goncangan atau krisis ekonomi. Jumlahnya
mencapai tidak kurang dari 70 juta orang. Belum lagi, sekitar 100 juta orang masih hidup
dibawah $2 per hari.
Selanjutnya, banyak kasus orang miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan
sosial secara komprehensif. Banyak keluarga miskin yang tidak menerima manfaat dari program
yang tersedia walaupun layak menjadi penerima. Sebagai contoh, sekitar 65% penduduk berusia
tua di daerah pedesaan tidak memiliki asuransi kesehatan, jaminan hari tua maupun pensiun
(Survey Angkatan Kerja Nasional/Sakernas, 2011). Demikian pula dukungan bagi penduduk
berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya masih minim.
Pelbagai faktor yang saling berhubungan yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, antara
lain: lemahnya hubungan/koordinasi vertikal dan horizontal antar pengelola program pusat dan
daerah; tidak adanya standarisasi penetapan sasaran program perlindungan sosial di daerah;
terbatasnya kapasitas sistem penanganan keluhan baik pusat dan daerah; lemahnya kultur
2
dialog kebijakan; lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap program pemerintah
pusat; serta rendahnya komplementaritas antar program bantuan sosial yang ada.
Oleh karena itu, sejak Desember 2013, Bappenas bersama Kementerian Sosial dan TNP2K mulai
menggagas persiapan pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat
Sejahtera (SELARAS). Pengembangan gagasan ini juga melibatkan pemerintah daerah dan mitra
pembangunan internasional.
Untuk mematangkan gagasan ini, kajian cepat dilakukan di 13 lokasi untuk mempelajari
berbagai inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta upaya
pengintegrasiannya, selama Maret-Juni 2014 dan Agustus-Oktober 20141. Beberapa temuan dari
kajian tersebut di antaranya: (i) tingginya fragmentasi program-program perlindungan sosial,
baik di pusat maupun daerah; (ii) lemahnya koordinasi antara pengelola program di berbagai
jenjang; (iii) rendahnya kapasitas layanan pengaduan program; (iv) beragamnya kapasitas dan
upaya integrasi program perlindungan sosial yang ada di daerah. Dari kajian tersebut juga
ditemukan bahwa pemerintah daerah menunjukkan minat yang tinggi terhadap rencana
pengembangan SELARAS.
Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
SELARAS telah ditetapkan sebagai salah satu sasaran (output) di Bidang Pemerataan dan
Penanggulangan Kemiskinan. SELARAS pun menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) 2015.
Tujuan Pedoman Umum ini adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh pihak yang terkait
pelaksanaan SELARAS di semua tingkatan.
SasaranPedoman Umum ini adalah pelaksana SELARAS dan semua pihak terkait. Pelaksana
SELARAS di tingkat pusat adalah Sekretariat Teknis Pusat (NationalTechnical Secretariat),
sedangkan pelaksana di daerah adalah Sekretariat Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang
manajer yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Fasilitator yang merupakan ujung tombak
pelaksanaan SELARAS dan pengawas (supervisor) juga merupakan sasaran Pedoman Umum ini.
Sasaran pedoman umum ini juga mencakup semua pihak terkait, di antaranya:
Di tingkat Pusat: Bappenas, TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Tim Koordinasi Raskin, BPS,
dan BPJS.
Di tingkat Daerah: TKPK, SKPD terkait, pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan,
dan semua upaya koordinasi dan integrasi perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan, seperti UPTPK (Sragen), PSP (Belitung Timur), UPT SIPAKATAU (Bantaeng).
1 Wilayah kaji cepat meliputi Pesisir Selatan, Belitung Timur, Sleman, Solo, Sragen, Sukabumi, Malang, Lombok
Tengah, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya Bantaeng, Ambon, dan DKI Jakarta.
3
1.2. Dasar Hukum
Beberapa Undang-undang yang mendukung pelaksanaan SELARAS adalah sebagai berikut.
Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya termasuk
bidang sosial.
Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 24 ayat 1
menyatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab a) Pemerintah
dan b) Pemerintah daerah. Pasal 47 juga menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 8 ayat 7
menyebutkan verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan
sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. Pasal 10 ayat 1 menekankan kembali
bahwa data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan
dijadikan sebagai data terpadu.
Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal78 ayat 1 menyebutkan
pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan….
Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan mengatur peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan
arahan Tim Nasional.
Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2015-2019 menyatakan bahwa sampai tahun 2019, jumlah
daerah yang akan dikembangkan SELARAS ini ditargetkan berjumlah 300 kabupaten/ kota.
1.3. Pengertian SELARAS
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat Sejahtera (SELARAS) adalah sistem
yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan
masyarakat miskin dan rentan(berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu/BDT) dan
menghubungkan mereka dengan program-program (pusat dan daerah) yang paling sesuai
dengan kebutuhan mereka. SELARAS juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat
miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk
memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik.
4
BAB 2. TUJUAN, ASAS, KELOMPOK SASARAN DAN RUANG LINGKUP SELARAS
2.1. Tujuan
Tujuanumum dari pelaksanaan SELARAS adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta
dampak program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan
koordinasi dan integrasi program, baik secara vertikal dan horizontal.2
2.1.1. Tujuan khusus
SELARAS adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk:
Meningkatkan akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multi-
program/layanan;
Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan (penyandang
disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat, dll) terhadap program-
program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut
menjadi lebih responsif;
Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan BDT dan “pemutakhiran”3
basis data di daerah secara dinamis dan berkelanjutan;
Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan
program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
Meningkatkan kapasitas Pemerintah di berbagai jenjang dalam mengkoordinasikan
program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial
dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan
rentan.
2.2. Asas Penyelenggaraan SELARAS
a. Responsif: mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah
ditetapkan.
b. Transparan: informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan
tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua
2 Koordinasi dan integrasi program secara vertikal adalah keterhubungan antara program pusat-provinsi-
kabupaten/kota, sementara koordinasi secara horizontal adalah keterhubungan program pada tingkat yang sama, baik sesama program pusat ataupun sesama program daerah. 3 Pemutakhiran data yang bersifat administratif.
5
pihak secara real time, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadu
mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya.
c. Partisipatif: melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat dan daerah serta
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SELARAS
d. Akuntabel: proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat.
e. Berkelanjutan: SELARAS dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah
dan pemangku kepentingan lain di daerah.
2.3. Sasaran SELARAS
Dua kelompok sasaran utama SELARAS yaitu:
1. Kelompok masyarakat miskin dan rentan4 (rumah tangga, keluarga, dan individu);
2. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas,
perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.
2.4. Ruang Lingkup
Pemutakhiran data5
SELARAS membantu melakukan pemutakhiran (verifikasi dan validasi)6 data secara
dinamis dan berkelanjutan di daerah. SELARAS juga dapat menjadi bagian dari on-
demand application(ODA)7 yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.
Pengaduan, Rujukan, dan Penanganan Keluhan
SELARAS mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan
keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SELARAS merujuk rumah tangga/keluarga
miskin dan rentan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
SELARAS juga membantu pengelola program di pusat & daerah untuk menelaah,
merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
Katalog Program dan Kepesertaan
SELARAS menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat
maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan
4 Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Kelompok
rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah. 5Berdasarkan BDT, SELARAS membangun profil rumah tangga/keluarga miskin & rentan, baik secara agregat
maupun satu per satu (by name, by address) yang bermanfaat untuk penetapan sasaran dan perencanaan dan penganggaran. 6 Verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh SELARAS bersifat administratif.
7 ODA adalah sistem yang memungkinkan masyarakat secara proaktif melakukan pendaftaran untuk menjadi
penerima manfaat program. Sistem ini telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk negara-negara Amerika Latin, sedangkan di Indonesia, ODA masih dalam tahap pengkajian.
6
dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang
ada. SELARAS juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin
yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Integrasi Layanan
SELARAS membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di daerah sehingga
fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.
Dashboard
SELARAS menyediakan dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan
penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii)
komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” layanan di tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten/kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan
penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai
tingkatan.
7
BAB 3. TAHAPAN-TAHAPAN SELARAS
3.1. Perencanaan
Ruang lingkup perencanaan SELARAS mencakup:
a. Kajian berupa inventarisasi dan analisis tentang: program dan inovasi,
kelembagaan, pengelolaan data, regulasi, pendanaan, dan pemangku
kepentingan dalam upaya pelaksanaan perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan;
b. Merancang perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk
struktur kelembagaan, pemangku kepentingan yang terlibat, pendanaan,
identifikasi sumber daya manusia (manajer SELARAS, supervisor, dan fasilitator),
serta pengembangan sistem aplikasi yang berbasis web dan android;
c. Membangun kesepakatan dan komitmen antara Pemerintah Pusat, daerah serta
pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat terkait pengembangan
SELARAS melalui nota kesepakatan (memorandum of agreement)8;
d. Menyelaraskan lingkup pelaksanaan SELARAS dengan kerangka regulasi di
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
e. Melakukan pra-ujicoba (pre-test), khususnya sistem aplikasi SELARAS yang
berbasis web dan android;
f. Merancang paket bantuan teknis dan pelatihan untuk para pihak yang terlibat
langsung dengan pelaksanaan SELARAS;
g. Membuat pedoman umum pelaksanaan dan petunjuk teknis SELARAS serta
kurikulum pelatihan;
h. Menyusun Rencana Aksi SELARAS; dan
i. Menyusun rencana dan skema keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan
SELARAS.
3.2. Sosialisasi
Untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi dan komitmen dari para pihak, kegiatan sosialisasi
SELARASdilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kunjungan lapangan, lokakarya, rapat
koordinasi, dan lain lain.
8Lihat lampiran
8
Materi sosialisasi SELARAS mencakup:
1. Konsep dan rancangan awal SELARAS;
2. Ruang lingkup dan manfaat SELARAS;
3. Sumber daya (manusia dan finansial) yang dibutuhkan;
4. Mekanisme kerja SELARAS, termasuk cara mengakses layanan SELARAS oleh masyarakat;
5. Mekanisme kelembagaan;
6. Pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak di berbagai jenjang;
7. Rencana aksi; dan
8. Rencana keberlanjutan dan perluasan SELARAS.
3.3. Pelaksanaan
3.3.1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS
Pelaksanaan SELARAS melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah
sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini:
Dukun
Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kab/Kota
Tim Koordinasi Pusat SELARAS
Penanggungjawab: TKPD/Bappeda, Dinas Sosial&SKPD terkait
lainnya
Basis
Data
Terpadu
Sekretariat Teknis Pusat:
1. Bagian Dukungan Program dan Manajemen Kasus
2. Bagian Advokasi dan Pengembangan Kapasitas
3. Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi dan Manajemen Data
4. Bagian Mon-Ev
Pengelola Program Pusat: Kemensos, Kemendikbud,
Kemenag, Tikor Raskin, BPJS dll
TKPKD, Bappeda, Dinas
Sosial, PSP, UPTPK, dan
SKPD terkait lainnya
Sekretariat Teknis Daerah
1. Bagian Data dan Sistem Informasi
2. Bagian Pengaduan Masyarakat
3. Bagian Rujukan Program
Data Terpadu
Daerah
Sup
ervi
sor
Fasilitator dengan AppsTool
Gambar 1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS
9
Strategi Pelaksanaan SELARAS
Mengingat bervariasinya kondisi demografis dan administrasi wilayah, serta terbatasnya
sumberdaya yang ada, SELARAS, khususnya proyek percontohan di 10 kabupaten/kota,akan
dilaksanakan melalui:9
Implementasi secara bertahap (Sistem Rotasi): untuk wilayah dengan jumlah
penduduk besar dan tersebar di banyak desa, proyek percontohan SELARASakan
dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh penduduk miskin dan rentan yang
tersebar di semua desa tercakup.
Implementasi skala penuh:untuk wilayah dengan jumlah penduduk relatif kecil dan
jumlah desa yang tidak banyak, proyek percontohan SELARAS akan dilaksanakan
sekaligus dengan skala penuh.
A. Tingkat pusat
Pelaksanaan SELARAS di tingkat pusat didukung oleh Sekretariat Teknis Pusat
(NationalTechnical Secretariat), dengan fungsi:
Mengembangkan desain Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat
Sejahtera (SELARAS);
Menyusun Pedoman Umum dan Panduan Teknis Pelaksanaan SELARAS;
Menyediakan bantuan teknis terhadap penyelenggaraan SELARAS;
Mengembangkan Peta Jalan untuk pengembangan dan uji coba aplikasi,
termasuk kajian kebutuhan;
Mengkoordinasikan pengumpulan data yang di-upload ke dalam aplikasi dan
serverSELARAS;
Mengembangkan sistem aplikasi, SOP, dan mekanisme kerja;
Mengembangkan dan mendiseminasikan materi sosialisasi dan komunikasi
SELARAS;
Mengembangkan kerangka monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan SELARAS;
Mendukung rencana pelaksanaan SELARAS di wilayah tambahan;
Menyusun laporan kemajuan (ProgressReport) untuk disampaikan kepada Tim
Koordinasi Pusat;
Menunjuk lembaga independen untuk melakukan evaluasi;
Menyusun rencana perluasan dan keberlanjutan SELARAS atas arahan Tim
Koordinasi Pusat;
9 Strategi Pelaksanaan SELARAS, terutama dalam masa proyek percontohon, akan disesuaikan dengan potensi dan
kebutuhan daerah.
10
Mengembangkan model kemitraan dengan pihak non-pemerintah, termasuk
pihak swasta, untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan SELARAS ke
berbagai wilayah;
Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh SELARAS dalam bentuk
dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data
penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas
dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan
penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai
tingkatan; dan
Berfungsi sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Pusat yang bertanggung jawab
untuk menyusun agenda dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pertemuan Tim
Koordinasi.
Gambar 2. Struktur Kelembagaan Proyek Percontohan SELARAS
KementerianSosial
Bappenas
Tim Koordinasi Pusat
KementerianDalam Negeri
Chief Technical Advisor (CTA)/ Ketua Tim
PRSFTim Teknis dan Operasional
Manajer Proyek
Tim Operasional
1. Staf Operasional2. Asisten Admin/
Keuangan3. Asisten Personalia
Tim Dukungan Program danManajemen Kasus
1. Staf Pengelolaan PenangananKeluhan
2. Staf Penghubung Pemerintah Daerah
3. Staf Teknis Pemerintah Pusat
Tim Advokasi dan PengembanganKapasitas
1. Spesialis PeningkatanKapasitas
2. Spesialis Pendampingan danPemberdayaan Masyarakat
3. Staf Komunikasi dan Advokasi
Tim PengembanganAplikasi dan Manajemen
Data
1. Programmer2. Spesialis Manajemen
Data3. Analis Data
Tim Monitoring danEvaluasi
Spesialis Monitoring danEvaluasi
Koordinator Teknis
TNP2K
11
Tim Koordinasi Pusat
Tim Koordinasi Pusat beranggotakan perwakilan dari:
1. Bappenas
2. Kementerian Sosial
3. TNP2K
4. Kementerian Dalam Negeri
Tugas Tim Koordinasi Pusat:
1. Memberikan arahan strategis dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan SELARAS;
2. Menelaah dan menyetujui rencana kerja SELARAS;
3. Memastikan keterkaitan strategis dan programatis SELARAS dengan inisiatif lainnya;
4. Menelaah pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan SELARAS dan memberikan masukan
terkait perubahan atau penyesuaian yang dibutuhkan untuk penyempurnaan
pelaksanaan SELARAS;
5. Mendorong pemanfaatan hasil kerja SELARAS oleh pemangku kepentingan, terutama
pengelola program di pusat maupun daerah; dan
6. Mendorong penerapan, perluasan, dan keberlanjutan SELARAS di tingkat pusat dan
daerah.
Pertemuan Tim Koordinasi Pusat
Tim Koordinasi Pusat melakukan pertemuan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Agenda pertemuan
disusun oleh Sekretariat Teknis Pusat SELARAS melalui konsultasi dengan anggota Tim
Koordinasi Pusat. Notulensi pertemuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan Tim
Koordinasi Pusat menjadi tanggung jawab Sekretariat Teknis Pusat.
Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Pusat
Lembaga Tanggung Jawab
Bappenas a. Mempersiapkan desain umum SELARAS
(berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga
lainnya)
b. Membangun dan melakukan pemutakhiran aplikasi
SELARAS
12
c. Menjadi data host (menyediakan server) dan
menjaga keamanan data dan informasi SELARAS
d. Mengembangkan Pedoman Umum dan Petunjuk
Teknis serta manual pelaksanaan SELARAS
e. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada
daerah penyelenggara SELARAS melalui Sekretariat
Teknis Pusat
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi dan
monitoring SELARAS melibatkan pemerintah
provinsi.
TNP2K a. Mengelola Basis Data Terpadu (BDT)
b. Membagi data BDT untuk dimanfaatkan oleh daerah
dan menjadi data dasar SELARAS
c. Memberikan bantuan teknis kepada daerah untuk
mengembangkan dan mengelola BDT daerah
berdasarkan BDT pusat
d. Memberikan pelatihan kepada daerah tentang
proses perangkingan status kesejahteraan rumah
tangga miskin yang ada dalam Basis Data Terpadu
e. Melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu
berdasarkan data yang dikirim oleh SELARAS
f. Melakukan audit data yang dihasilkan dari SELARAS
Kementerian Sosial a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil
“pendataan” yang dilakukan oleh SELARAS
b. Memastikan perluasan dan keberlanjutan
pelaksanaan SELARAS melalui alokasi anggaran di
tingkat pusat (APBN)
c. Mengalokasikan sumber daya manusia untuk
pelaksanaan SELARAS di daerah, termasuk potensi
dan sumber kesejahteraan sosial (antara lain: TKSK,
PSM, TKSM, LKS, Karang Taruna, Puskessos)
d. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan
terkait PKH dan program bantuan sosial lainnya di
bawah kewenangan Kementerian Sosial yang dirujuk
oleh SELARAS
13
Kementerian Dalam
Negeri
a. Menyelaraskan data Adminduk dan BDT,
bekerjasama dengan TNP2K dan lembaga terkait
lainnya
b. Memfasilitasi kerangka regulasi dan kelembagaan
SELARAS di daerah
c. Memfasilitasi proses registrasi dan pembaharuan
data kependudukan
d. Mengkoordinasikan penanganan keluhan Raskin
yang dirujuk oleh SELARAS
Kementerian Pendidikan
dan
Kebudayaan/Kementerian
Agama-BSM
a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan
Pengaduan (SPP) dan Sistem Manajemen Informasi
(MIS) BSM/KIP
b. Menghubungkan SPP dan MIS BSM dengan sistem
aplikasi SELARAS
c. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan
terkait BSM/KIP yang dirujuk oleh SELARAS
Tikor Raskin Pusat10 a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan
Pengaduan (SPP) dan Sistem Manajemen Informasi
(MIS) Raskin
b. Menghubungkan SPP dan MIS Raskin dengan sistem
aplikasi SELARAS
c. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan
terkait Raskin yang dirujuk oleh SELARAS
BPJS Kesehatan a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan
Pengaduan (SPP) dan Sistem Manajemen Informasi
(MIS) JKN
b. Menghubungkan SPP dan MIS JKN dengan sistem
aplikasi SELARAS
c. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan
terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dirujuk
oleh SELARAS
B. Tingkat daerah
Pelaksana SELARAS di daerah adalah Sekretariat Teknis Daerah yang dipimpin oleh
seorang Manajer yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Manajer SELARAS didukung
oleh fasilitator di tingkat masyarakat yang menjalankan fungsi penjangkauan dan
pendampingan. Peran pengawasan terhadap fasilitator dilakukan oleh supervisor yang
juga bertindak sebagai penghubung antara manajer SELARAS dan fasilitator.
10
Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Bulog, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Ekonomi.
14
Rasio pendampingan oleh fasilitator11
Untuk menjamin efektivitas penjangkauan dan pendampingan oleh fasilitator, maka
ditetapkan 1 (satu) orang fasilitator mendampingi rata-rata 200 hingga 300 rumah
tangga dalam siklus satu bulan.Sementara itu, 1 (satu) orang supervisor mensupervisi 10
(sepuluh)orang fasilitator.
Fungsi Sekretariat Teknis Daerah:
Melakukan pengumpulan dan review data;
Merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;
Merekrut dan melatih tim survey sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan
lembaga terkait, seperti BPS, di tingkat pusat maupun daerah;
Melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan
oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
Melakukan perangkingan (pemeringkatan) calon penerima manfaat untuk
kebutuhan program daerah;
Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada
pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah; dan
Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk
dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data
penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas
dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di kabupaten/kota. Dashboard
tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan di daerah.
Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana SELARAS
Tugas dan Tanggung Jawab Manajer SELARAS:
Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SELARAS di daerah;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk:
o Pengelolaan supervisor dan fasilitator;
o Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun
daerah; dan
o Analisis hasil pengumpulan data SELARAS
Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Teknis Pusat;
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan
pengelola program di daerah;
11
Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya yang ada dalam proyek percontohan, rasio fasilitator dan supervisor disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.
15
Menelaah dan merekomendasikan:
o Pembaruan Data Penduduk
o Survey Penambahan Data Penduduk
o Penambahan Data Kebutuhan Program
o Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat
Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada
pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai
manajer Sekretariat Teknis Daerah.
Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor SELARAS:
Tugas supervisor adalah mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat.
Secara khusus, supervisor bertanggung jawab untuk:
Menelaah/Review Pembaruan Data Penduduk
Review Penambahan Data Penduduk
Review Penambahan Data Kebutuhan Program
Review Pendataan Keluhan
Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator SELARAS:
Tugas utama fasilitator SELARAS adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan
terhadap masyarakat. Secara khusus, fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan:
Pencarian data penduduk
Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk
Pendataan data partisipasi program
Pendataan kebutuhan program
Pendataan keluhan
Katalog program
Kriteria fasilitator SELARAS antara lain:12
Tingkat pendidikan minimal SMA sederajat;
Pengalaman pendampingan masyarakat minimal 3 tahun;
Pemahaman tentang program-program penanggulangan kemiskinan di daerah;
Kemampuan dasar mengoperasikan komputer;
Kemampuan dasar dan pengalaman pendataan, termasuk entrydata;
Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik;
12
Kriteria ini akan disesuaikan dengan potensi pekerja sosial yang ada di daerah.
16
Kemampuan dasar mengobservasi dan menganalisis kondisi dan kebutuhan rumah
tangga.
Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah
Tabel di bawah menjelaskan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan di tingkat
daerah.
Tabel 1. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah
Lembaga Tanggung Jawab
Pemerintah Provinsi
(TKPKD, Bappeda, Dinas
Sosial, dan SKPD lainnya)
a. Mensosialisasikan SELARAS kepada pemerintah
kabupaten/kota
b. Mengalokasikan kontribusi anggaran untuk
pengembangan SELARAS dan program
penanggulangan kemiskinan dan perlindungan
sosial
c. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas
pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan
SELARAS dan program penanggulangan
kemiskinan.
d. Memfasilitasi proses pembelajaran antar
kebupaten/kota dalam provinsi tersebut
e. Memonitor implementasi SELARAS di
kabupaten/kota
f. Memanfaatkan data SELARAS untuk program
program provinsi dan perencanaan-penganggaran
g. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan
keluhan terkait program bantuan sosial di bawah
kewenangan Pemerintah Provinsi yang dirujuk
oleh Manajer SELARAS
Pemerintah
Kabupaten/Kota
a. Mengelola dan mengkoordinasikan program
program penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan sosial di daerah
b. Bertindak sebagai Sekretariat Teknis SELARAS
sesuai dengan potensi dan kapasitas daerah
c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan SELARAS di
daerah
d. Kontribusi natura dan anggaran untuk
pengembangan dan pelaksanaan SELARAS
17
e. Menunjuk manajer SELARAS dari kalangan PNS
f. Merekrut fasilitator dan supervisor SELARAS
g. Merekrut dan melatih tim survey
h. Melakukan pengumpulan data
i. Meng-input data kabupaten/kota
j. Melakukan perangkingan untuk kebutuhan
program daerah atas dukungan TNP2K
k. Melakukan rujukan dan menangani pengaduan
masyarakat
l. Pemanfaatan data untuk program program daerah
dan perencanaan-penganggaran
m. Membangun kemitraan dengan Lembaga Non-
Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) sebagai
rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan
program di daerah
n. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan
keluhan terkait program bantuan sosial di bawah
kewenangan Pemerintah Daerah yang dikelola
oleh SKPD terkait.
18
C. Alur Kerja (BusinessProcess):
Bagan di bawah ini menggambarkan proses lengkap dari SELARAS secara sirkular, yang
terjadi dari tingkat fasilitator sampai tingkat pusat.
Grafik 1. Alur Kerja SELARAS
Keterangan:
1. Basis data dan informasi SELARAS adalah Basis Data Terpadu (BDT) dan hasil
kajian pemetaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
yang ada di daerah;
2. Fasilitator SELARAS mengunjungi atau bertemu dengan Rumah Tangga
(RT)/keluarga di wilayah dampingannya untuk memeriksa apakah mereka
termasuk dalam daftar penerima manfaat (basis data) bantuan/program, dan
mencari informasi tentang bantuan/program pusat dan daerah;
3. Jika RT/keluarga tersebut tidak ada dalam basis data, fasilitator mengumpulkan
informasi awal/data dasar tentang tentang RT/keluarga tersebut sebagai bahan
pertimbangan untuk pendataan/verifikasi & validasi. Hasil pendataan ini menjadi
BDT TNP2K
Pemerintah Provinsi
BDT Kabupaten
Katalog Program
Cloud Server
PartisipasiProgram
VerifikasiData
KebutuhanProgram
Keluhan
AplikasiSLRT
Fasilitator menginformasikankepada rumah tangga tentang
status keluhan dan/ atauusulan program
Apakahada
dalamBDT?
Kategori
Pengumpulan data dasar
Disetujui/ ditolak/ dikajioleh
Program Pusat
Program Daerah (Prov
dan Kab)
Program
Non pemerintah
Tidak
Ya
Kepesertaan Program
19
bahan pertimbangan bagi pengelola BDT untuk memasukkan RT/keluarga
tersebut ke dalam basis data atau daftar penerima program;13
4. Untuk RT/keluarga yang ada dalam basis data, fasilitator melakukan 4 hal berikut
ini:
o Verifikasi dan pencatatan perubahan data RT/keluarga;14
o Pencatatan partisipasi program;
o Pencatatan kebutuhan program; dan
o Pencatatan keluhan.
5. Berdasarkan 4 hal tersebut di atas, setelah ditelaah oleh supervisor, Manajer
SELARAS di tingkat Kabupaten/Kota kemudian:
o Meneruskan hasil verifikasi data dan kepesertaan program ke pengelola
basis data di tingkat pusat;
o Merujuk kebutuhan program dan keluhan tentang implementasi program
ke pengelola program terkait di berbagai jenjang;
o Merujuk keluhan yang bersifat kepesertaan ke pengelola BDT.
6. Berdasarkan rujukan yang diterima dari SELARAS, manajer program di tingkat
pusat maupun daerah menyetujui, menolak, atau menelaah lebih lanjut terkait
kebutuhan program dan keluhan implementasi program tersebut.15
7. SELARAS memantau tindak lanjut dari informasi yang diteruskan kepada
pengelola program dan pengelola BDT;
8. Fasilitator memberikan umpan balik kepada RT/keluarga terkait
perkembangan/status permintaan kepesertaan dan penanganan keluhannya.
3.3.2. Instrumen SELARAS
Pelaksanaan SELARAS menggunakan perangkat berikut ini:
a) Tabletberbasis Android (untuk Fasilitator)
Perangkat ini digunakanoleh fasilitator untuk melaksanakan pencatatan di tingkat
rumah tangga/keluarga. Aplikasi ini juga menyediakan informasi detail program
pusat maupun daerah yang ada.
13
Atribut penambahan data yang dicatat oleh fasilitator meliputi: Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Jumlah Anggota Keluarga, Alamat, Pekerjaan Kepala RT, dan Kepemilikan Alat Transportasi. 14
Pemuktahiran data administratif, meliputi: Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama, Kota lahir, Tanggal lahir, Status nikah, Hubungan dengan KK, Gelar pendidikan terakhir, Partisipasi pendidikan terakhir, Jenis Disabilitas, Kepemilikan Akta Kelahiran, Kepemilikan KTP. 15
Keluhan tentang implementasi program contohnya waktu penyaluran manfaat yang terlambat, kualitas manfaat yang rendah, besaran manfaat yang tidak sesuai, dan lain lain.
20
b) Aplikasi berbasis Web (untuk Supervisor)
Perangkat yang akan melengkapi tugas supervisor ini berfungsi untuk memeriksa
dan menyaring informasi/data dari fasilitator sebelum diteruskan kepada manajer
SELARAS. Dengan adanya aplikasi berbasis web, supervisor dapat melakukan
pengawasan atas kualitas informasi/data yang dicatat oleh fasilitator secara real-
time.
c) Aplikasi berbasis Web (untuk Manajer SELARAS dan Pengelola Program)
Aplikasi ini membantu manajer SELARAS untuk memeriksa dan merekomendasikan
berbagai data dan informasi yang diteruskan oleh supervisor.
Aplikasi berbasis Web juga membantu Pengelola Program Perlindungan Sosial di
pelbagai tingkatan (SKPD di tingkat kab/kota & provinsi dan kementerian/lembaga
di tingkat pusat) untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti rujukan yang
diterima dari Manajer SELARAS.
Perangkat ini juga memiliki instrumen analisis (berupa dashboard) bagi manajer
SELARAS yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data
penerima manfaat; (ii) akses program; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv)
“kesenjangan” pelayanan.Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan
penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah.
d) Dashboard berbasis Web (untuk Pemerintah Pusat)
Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Teknis Pusat dilengkapi dengan web berupa
tampilan dashboard yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan
data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas
dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.
Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan
sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan.
21
BAB 4. PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pengembangan kapasitas dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis dan pelatihan,
melibatkan berbagai mitra, termasuk balai pelatihan dan pendidikan di daerah, perguruan
tinggi, lembaga riset, LSM, pihak swasta, dan lain-lain.
Bantuan Teknis adalah kegiatan dalam rangka peningkatan ketrampilan dan kemampuan
pelaksana SELARAS di daerah termasuk Manajer SELARAS, Supervisor dan Fasilitator yang
berkaitan dengan penataan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan
pengelolaan data dan rujukan.
Para pelaksana SELARAS juga mendapatkan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi yang
diemban serta kemampuan dasar yang dimiliki. Pelatihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Manajer SELARAS mendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut:
1. Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan SELARAS;
2. Manajemen, strategi komunikasi, dan advokasipelaksanaan SELARAS;
3. Penggunaan sistem aplikasi SELARAS;
4. Manajemen basis data terpadu serta pemanfaatannya untuk program-program di daerah;
5. Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
6. Analisa data, baik data individu, rumah tangga/keluarga maupun data agregat sehingga
bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait, serta untuk perencanaan dan
penganggaran;
7. Pembuatan laporan yang menjabarkan proses, kemajuan dan capaian, tantangan, dan
rekomendasi;
8. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; dan
9. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama
yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Supervisormendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut:
1. Manajemen dan strategi komunikasi pelaksanaan SELARAS;
2. Teknik coaching untuk fasilitator SELARAS;
3. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Penggunaan sistem aplikasi SELARAS, baik yang berbasis android dan web;
5. Review dan analisis data yang dikumpulkan oleh fasilitator SELARAS;
6. Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
dan
7. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan
daerah.
22
Fasilitatormendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut:
1. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kemampuan komunikasi
dengan masyarakat;
2. Teknik pengumpulan data (verifikasi dan validasi), termasuk pencatatan data baru,
pembaruan data, partisipasi program, kebutuhan program, dan keluhan yang bersifat
kepesertaan dan implementasi program;
3. Pelatihan penggunaan aplikasi SELARASyang berbasis android;
4. Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
dan
5. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan
daerah.
Pelatihan dan bantuan teknis juga akan diberikan kepada Pengelola Program Perlindungan
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, baik Pusat maupun Daerah, terkait kemampuan dan
keterampilan berikut:
1. Manajemen basis data terpadu serta pemanfaatannya untuk program-program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3. Menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan yang masuk lewat aplikasi
SELARAS sesuai dengan prosedur yang berlaku
23
BAB 5. MONITORING DAN EVALUASI
Sistem monitoring dan evaluasi SELARASadalah sebuah mata rantai yang memiliki bagian-
bagian yang memungkinkan proses monitoring, pengumpulan data dan analisa secara kontinu.
Siklus ini membantu proses pengambilan keputusan bagi pelaksanaan kegiatan.
Rantai proses monitoring dan evaluasi SELARAS adalah:
Kegiatan monitoring SELARAS berupa:
Dashboard Review:
Dengan menggunakan dashboard pada level nasional, Pemerintah Pusat melalui Tim
Koordinasi Pusatmemantau pelaksanaan kegiatan secara terus menerus dan realtime.
Informasi yang ditampilkan dalamdashboard memungkinkan Pemerintah Pusat untuk
mengambil tindakan koreksi secara cepat.
Dashboard berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima
manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program;
(iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dashboard
juga berisi informasi tentang kinerja pelaksana SELARAS di daerah, termasuk fasilitator,
supervisor, dan manajer.
Grafik 2. Rantai Proses Monitoring dan Evaluasi SELARAS
24
Monitoring rutin:
Kegiatan monitoring ini difokuskan untuk memberikan informasi tentang proses
pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Sekretariat Teknis.
Monitoring rutin juga memberikan informasi kepada Tim Koordinasi Pusat sebagai dasar
pengambilan keputusan terkait perbaikan atau modifikasi kegiatan.
Monitoring rutin dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan di antaranya kunjungan
lapangan, uji petik, serta sesi reflektif bersama tim monitoring dan pemangku
kepentingan lainnya.
Kegiatan evaluasi SELARASberupa:
Evaluasi Hasil dan Dampak
Evaluasi Hasil dan Dampak dilakukan antara lain untuk: 1) mengukur kondisi sosial
ekonomi warga miskin dan rentan; 2) mengukur dan menganalisis jumlah penerima
manfaat (kelompok miskin dan rentan) yang mendapatkan bantuan secara
komplementer; 3) mengukur dan menganalisis jumlah penerima manfaat (kelompok
paling miskin dan paling rentan, seperti: penyandang disabilitas, perempuan/anak
terlantar, lanjut usia, masyarakat adat, dll) yang mendapatkan bantuan secara
komplementer; 4) mengukur kualitas program atau layanan yang diterima oleh warga
miskin dan rentan; 5) membandingkan capaian upaya pengurangan kemiskinan di
wilayah SELARAS dengan wilayah non-SELARAS; 6) mengukur peningkatan kapasitas
Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran basis data penerima program di daerah; dan 7)
mengukur tingkat integrasi layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan di daerah.
Evaluasi Hasil dan Dampak dilakukan melalui studi kuantitatif dan kualitatif, atau
gabungan keduanya. Untuk studi kualitatif, berbagai metodologi yang bersifat deskriptif
akan dilaksanakan, antara lain: studi kasus (Case Studies), Most Significant Change
(MSC)16, dan Reality Check Approach (RCA).17
16
Most Significant Change (MSC) adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan yang paling penting dalam kehidupan kelompok masyarakat, keluarga, ataupun perorangan, sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam program pembangunan. Informasi tersebut digali melalui sebuah proses bercerita secara terstruktur (structuredstorytelling process). Dalam MSC, para responden bercerita tentang perubahan-perubahan terpenting yang terjadi dalam hidup mereka, sebelum, selama, dan sesudah implementasi sebuah program. Berbeda dengan pendekatan M&E lainnya, MSC tidak menggunakan indikator yang ditentukan terlebih dahulu, melainkan memberikan kebebasan kepada responden untuk mendefinisikan perubahan yang dianggap paling penting, baik perubahan positif maupun negatif. 17
Reality Check Approach (RCA) adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang menekankan pada pentingnya menyelami kehidupan responden secara langsung dengan tinggal di masyarakat selama beberapa hari.
25
Pelaporan
Pelaporan SELARAS terdiri atas dua komponen utama:
Laporan kemajuanpelaksanaan kegiatan (Progress Report): dihasilkan melalui kegiatan
monitoring rutin yang merekam proses pelaksanaan kegiatan SELARAS. Laporan ini digunakan
untuk menilai apakah kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana proyek, dan berisi
informasi tentang:
proses pembentukan dan kinerja kelembagaan SELARAS di tingkat daerah;
komitmen pemangku kepentingan di pusat dan daerah;
pendanaan untuk pelaksanaan SELARAS;
kualitas dan kinerja pelaksana SELARAS (fasilitator, supervisor, dan manajer SELARAS);
kualitas sosialisasi SELARAS;
kualitas pelatihan yang diberikan kepada pelaksana SELARAS;
efektivitas sistem aplikasi SELARAS; dan
Pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan SELARAS oleh pemangku kepentingan
terkait, baik pusat maupun daerah, dll.
Laporan dampak: berisi informasi tentang efektivitas dan efisiensi program perlindungan sosial
dan penanggulangan kemiskinan sebagai dampak pelaksanaan SELARAS. Informasi dalam
laporan inisebagiannya diambil dari dashboardSELARAS dan mencakup aspek-aspek seperti:
Perubahan (change) akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multi-
program/layanan;
Perubahan (change) akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan
terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
Penguatan integrasi berbagai layanan sosial di daerah;
Tingkat pemanfaatan BDT;
Peningkatan kualitas dan jumlah data yang terverifikasi;
Tingkat pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap program-
program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya terkait program perlindungan
sosial dan penanggulangan kemiskinan;
Kapasitas pemerintah di berbagai jenjang dalam mengkoordinasikan program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, termasuk tren alokasi anggaran,
untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
RCA lebih menekankan pada interaksi informal dan rileks antara peneliti dan responden daripada pengamatan satu arah peneliti atas perilaku responden.
26
BAB 6. STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN
Strategi Keberlanjutan dan PerluasanSELARAS antara lain:
1. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di berbagai tingkatan tentang
pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi program perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan;
2. Membangun komitmen pemangku kepentingan pusat dan daerah terkait pelaksanaan
SELARAS, yang dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan (Memorandum of
Agreement, MoA) atau Perjanjian Kerjasama;
3. Mengumpulkan pembelajaran dan hasil pelaksanaan proyek percontohan (pilotproject) untuk
disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, baik di wilayah proyek percontohan maupun
wilayah lain. Upaya ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada berbagai pihak tentang
nilai tambah SELARAS terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi program perlindungan
sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Menyusun Rencana Aksi yang akan menjadi pedoman bagi pengembangan, pelaksanaan,
dan perluasan SELARAS;
5. Memastikan terjadinya integrasi SELARAS ke dalam proses dan mekanisme perencanaan-
penganggaran di berbagai tingkatan;
6. Memastikan hasil kerja SELARAS(misalnya: rujukan keluhan kepesertaan program dan
pelaksanaan program, pemutakhiran data yang bersifat administratif, masukan untuk
perencanaan dan penganggaran) dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pengelola
program/penyedia layanan di pusat maupun daerah; dan
7. Membangun partisipasi sektor non-pemerintah (media, perguruan tinggi, Organisasi
Masyarakat Sipil, pihak swasta) dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kerja SELARAS.
27
BAB 7. PENUTUP
Pedoman umum ini menjadi acuan para pihak dan pelaksana di berbagai tingkatan agar
SELARAS terlaksana secara efektif dan pemanfaatan hasil kerjanya optimal.Dokumen ini disusun
di saat persiapan pelaksanaan proyek percontohan (pilotproject) SELARAS, sehingga bersifat
terbuka untuk penyempurnaansesuai dengan pembelajaran dan perkembangan pelaksanaan
SELARAS.
Pedoman umum ini memuat informasi dan petunjuk yang bersifat umum tentang
pengembangan dan pelaksanaan SELARAS. Untuk menjabarkan aspek pelaksanaan secara lebih
rinci dan spesifik, Pedoman Umum ini dilengkapi dengan petunjuk teknis dan manual sistem
aplikasi.
28
LAMPIRAN
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
Nota Kesepahaman Pengembangan dan Pelaksanaan SELARAS menjadi landasan
atasKesepakatan dan Komitmen antara pelbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga di
tingkat pusat, Tim Koordinasi Pusat SELARAS, Pelaksana SELARAS di daerah, dan Mitra
Pelaksana, serta pihak terkait lainnya.
Lima (5) jenis Kesepakatan untuk Pelaksaanaan SELARAS:
1. MoU (Nota Kesepahaman) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Sosial
2. MoA (Nota Kesepakatan) antara Pejabat Eselon 1 di Bappenas dan Pejabat Eselon 1 di
Kemensos
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Pusat (diwakili oleh Pejabat Eselon 2 di
Bappenas dan Pejabat Eselon 2 di Kemensos) dan Kepala Daerah mengetahui Gubernur.
4. MoA antara Tim Koordinasi Pusat SELARAS (diwakili oleh Direktur Perlindungan Sosial
Bappenas) dan Pengelola Program Pusat
5. MoA antara Sekretariat Teknis Daerah (diwakili oleh Manajer SELARAS Daerah) dan
Pengelola Program Daerah, Pengelola Program Non-Pemerintah dan Pengelola Program
Provinsi
Dokumen-dokumen Kesepakatan ini, memuat antara lain:
• Pembagian peran, fungsi, dan tanggungjawab antara para pihak termasuk Tim
Koordinasi Pusat, Pelaksana, dan Mitra Pelaksana, terkait penerapan dan pelaksanaan
SELARAS
• Penganggaran dan pembagian alokasi sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penerapan dan pelaksanaan SELARAS