Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013ditjenbun.pertanian.go.id/downlot.php?file=Pedoman... · Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 i KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Penanaman

Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 i

Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 i

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2014 disusun dan dipersiapkan sebagai panduan bagi pelaksana kegiatan penanaman tanaman nilam yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pedoman ini memuat tentang kegiatan budidaya tanaman nilam, pelaksanaan pemanfaatan dana APBN-TP T.A 2014 hingga kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan yang masih bersifat umum. Sehingga perlu dijabarkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis agar pelaksanaan penanaman tanaman nilam tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, efisien, dan efektif.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku “Pedoman Teknis Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2014” ini.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan tanaman nilam nasional. Terima kasih.

Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................... i DAFTAR ISI ................................................ ii DAFTAR GAMBAR ......................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ....................................... iv

I. PENDAHULUAN ........................................ 1

A. Latar Belakang .................................... 1

B. Sasaran Nasional .................................. 2

C. Tujuan .............................................. 3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN ........................ 4

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ... 4

B. Spesifikasi Teknis ................................. 8

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ............................ 15

A. Ruang Lingkup............................... 15

B. Pelaksana Kegiatan......................... 16

C. Lokasi, Jenis dan Volume ........................ 16

D. Simpul Kritis................................. 17

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN................... 18

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN

DAN PENDAMPINGAN ................................. 19 VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ........ 22

A. Monitoring dan Pelaporan ....................... 22

B. Evaluasi ............................................ 23

VII. PEMBIAYAAN ......................................... 24

VIII.PENUTUP ............................................. 25 LAMPIRAN ................................................. 26

Halaman

Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Varietas Unggul Nilam yang Sudah Dilepas

10

Gambar 2. Setek pucuk, pangkal tengah/setek batang

10

Halaman

Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Penanaman Tanaman Nilam

26

Lampiran 2. Lokasi Pembekalan Penerapan GAP Nilam

27

Lampiran 3. Form Rencana Usaha Kelompok (RUK)

28

Lampiran 4. Format Laporan Perkembangan Kegiatan

29

Halaman

Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan tanaman semusim diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan petani, penataan kelembagaan, pelayanan data dan informasi, serta peningkatan peranan budidaya tanaman semusim.Untuk mencapai tujuan tersebut maka sesuai dengan tugasnya Direktorat Tanaman Semusim melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim.

Salah satu komoditas binaan Direktorat Tanaman Semusim yang merupakan tanaman penghasil minyak atsiri adalah tanaman nilam yang telah masuk dalam kelompok tanaman unggulan Perkebunan Nasional sejak tahun 2010. Minyak nilam merupakan salah satu minyak atsiri yang mempunyai prospek pasar yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Permintaan minyak nilam semakin meningkat seiring dengan semakin beragamnya produk parfum/kosmetika, meningkatnya kebutuhan untuk industri obat-obatan serta belum berkembangnya substitusi essential oil yang bersifat pengikat (fiksasi) dalam industri parfum/ kosmetika.

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman nilam, dilakukan beberapa kegiatan: (i) pembangunan kebun penangkar benih yang


bertujuan untuk memperoleh benih unggul bermutu; (ii) penanaman nilam di sentra-sentra produksi yang disertai dengan pembinaan dan pengawalan penerapan teknis budidaya; (iii) menumbuhkan dan mengembangkan serta mempertangguh kelembagaan petani, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi ataupun asosiasi petani penghasil minyak atsiri.

Penanaman tanaman nilam yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman minyak nilam pada tahun anggaran 2014 difasilitasi oleh dana APBN Tugas Pembantuan/TP yang dialokasikan di Satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan benih dan sarana produksi untuk penanaman nilam,

2. Pembekalan penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

Rincian kegiatan dan lokasi penanaman tanaman nilam dapat dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3.

B. Sasaran Nasional

Sebagai tanaman perkebunan, nilam memiliki prospek ekonomi cukup baik bila dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak atsiri lainnya. Minyak nilam yang dihasilkan oleh tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) merupakan minyak atsiri utama yang diperdagangkan di pasar International.

Adanya peluang ekspor mendorong semakin kuatnya upaya untuk mengembangkan tanaman nilam di wilayah Indonesia. Penanaman tanaman nilam


sangat potensial bila dilakukan dengan membentuk kelompok tani yang akan dibina untuk menjadi pelaku usaha minyak nilam yang handal.

Beberapa wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan kondisi agroklimat yang sesuai dengan persyaratan tumbuh dan telah memiliki sarana pengolahan minyak nilam serta sudah terbentuk akses pemasaran adalah: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhir-akhir ini tanaman nilam juga berkembang di Provinsi Bali dan beberapa wilayah Kalimantan, serta Sulawesi.

Sedangkan sasaran dari dana TP APBN 2014 adalah terlaksananya penanaman tanaman Nilam seluas 100 ha.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanaman Tanaman Nilam adalah sebagai panduan atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam yang difasilitasi dana APBN baik dalam aspek administrasi maupun dalam aspek teknis, sehingga kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta tertib.


II. PENDEKATAN PELAKSANAAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Kemampuan Indonesia sebagai sumber bahan baku minyak atsiri khususnya minyak nilam untuk industri flavour dan fragrance serta industri lainnya merupakan peluang besar yang menjadi tantangan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu minyak nilam. Peluang yang besar untuk mengembangkan tanaman nilam di sentra-sentra kawasan produksi memerlukan pembinaan dan bimbingan teknis terutama dibidang budidaya.

Penanaman dilakukan dengan memperbaiki praktek budidaya melalui penerapan teknis budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices).Dengan diterapkannya teknis budidaya yang baik dan benar, maka akan dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman nilam dan pada gilirannya akan diperoleh mutu minyak nilam yang baik.

Pelaksanaan penanaman tanaman nilam dengan menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) memerlukan adanya kegiatan sosialisasi dan pengawalan teknis serta monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian target produksi dan luasan penanaman.

Selain itu, penanaman tanaman nilam dilakukan dengan memperbaiki teknis budidaya harus diikuti dengan kegiatan kelembagaan melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha. Dengan dilakukannya pemberdayaan petani, penataan kelembagaan, pelayanan data dan informasi melalui


berbagai fasilitasi pemerintah atau swadaya masyarakat sendiri diharapkan akan tumbuh dan berkembang kelompok tani produktif, profesional, mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sehingga sanggup menghadapi berbagai tantangan.

Metode pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kegiatan/agenda penanaman tanaman nilam tahun 2014 kepada instansi terkait di daerah dan kelompok tani sasaran.

2. Membangun jejaring kerja antar instansi terkait antara lain: Balittro, UPT/UPTD Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten, perusahaan mitra petani dan eksportir minyak nilam atau lainnya sehingga kegiatan penanaman tanaman nilam dilakukan secara terpadu.

3. Penetapan CP/CL

a. Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten. Sebelum ditetapkan sebagai kelompok tani/petani pelaksana kegiatan penerima bantuan, terlebih dahulu diverifikasi oleh tim verifikator, demikian juga bila terjadi perubahan maka perlu persetujuan dan rekomendasi dari tim verifikator. Penetapan kelompok tani/petani peserta penanaman tanaman nilam oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten diharapkan dapat diselesaikan sebelum bulan Februari tahun 2014.


b. Hal-hal yang perlu dimuat dalam penetapan CP/CL adalah: lokasi, nama kelompok, nomor rekening kelompok tani dan luas lahan.

c. Persyaratan, mekanisme pemilihan dan penetapan petani/kelompok tani peserta penanaman tanaman nilam tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Juklak yang disusun oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.

4. Pengawasan mutu benih

a. Penetapan kebun penangkar benih nilam sebagai sumber benih bila sudah dilakukan pemurnian oleh Balittro/BP2MB/UPTD-Provinsi serta direkomendasikan sebagai Kebun Sumber Benih Nilam. Surat Keputusan Penetapan sebagai Sumber Benih dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi setempat.

b. Sebelum benih ditanam di lahan penanaman tanaman nilam (dalam persemaian) dilakukan sertifikasi oleh UPTD Benih setempat. UPTD Benih berwenang melakukan pengawasan mutu benih.

5. Penanaman tanaman nilam

a. Penyediaan benih

(1). Benih nilam dapat berasal dari kebun nilam yang memiliki kelayakan sebagai sumber benih atau sumber benih yang memiliki kompetensi sebagai sumber benih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


(2). Pengadaan benih dan pupuk dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 berikut perubahannya.

(3). Sumber benih nilam secara teknis di bawah binaan dan pengawasan UPTD Benih setempat yang penyalurannya melalui sertifikasi benih.

b. Persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan dilakukan sesuai dengan pedoman budidaya nilam yang ada.

Pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam perlu dukungan fasilitasi baik pemerintah maupun publik.

1. Fasilitasi pemerintah

Fasilitasi pemerintah melalui dana Tugas Pembantuan (TP)-APBN tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Satker Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten adalah:

a. Benih dan pupuk untuk penanaman sebesar 50% dari jumlah kebutuhan standar teknis, sedangkan 50% sisanya dipenuhi petani secara swadaya.

b. Pembekalan penerapan GAP berupa pelatihan teknis penerapan “Good Agricultural Practices” (GAP) melalui sosialisasi penerapan Teknis Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar.

c. Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 berikut perubahannya.


2. Dukungan publik

Dukungan publik yaitu kerjasama yang harmonis antara petani, petani penyuling atau pengusaha penyuling, perusahaan mitra, eksportir dan pemakai. Tenaga kerja yang melekat pada petani peserta (HOK) juga merupakan dukungan publik.

B. Spesifikasi Teknis Kebijakan penanaman tanaman nilam dengan menerapkan GAP melalui penerapan teknik budidaya yang benar mempunyai beberapa spesifikasi teknis.

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk:

1. Penanaman tanaman nilam

a. Lokasi

Spesifikasi teknis untuk lokasi dilihat dari kesesuaian lahan dan iklim yang dibutuhkan untuk penanaman tanaman nilam.

Keuntungan penanaman tanaman nilam di daerah yang sesuai akan mencegah resiko kegagalan dan penerapan teknologi lebih efisien.

Penetapan lokasi pembangunan kebun penanaman berada di sentra-sentra produksi nilam. Lokasi penanaman hendaknya mempunyai aksesibilitas yang baik sehingga lokasi mudah dijangkau.


Ketepatan pemilihan lokasi dengan memperhatikan iklim, ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu, curah hujan dan kelembaban udara, jenis tanah, kesuburan, tekstur, kedalaman permukaan air tanah, pH serta sifat kimia tanah sangat diperlukan karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman nilam.

b. Benih

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam pengadaan benih nilam yang akan digunakan untuk penanaman adalah:

(1) Benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai benih bina adalah:

a) Varietas Sidikalang,SK Menteri Pertanian No. 19/Kpts/SR.120/8/2005.

b) Varietas Lhokseumawe,SK Menteri Pertanian No. 320/Kpts/SR.120/8/2005.

c) Varietas Tapak Tuan,SK Menteri Pertanian No.321/Kpts/SR.120/8/2005.


Sumber : Balittro

Gambar 1. Varietas Unggul Nilam yang sudah dilepas

(2) Benih berupa setek baik setek batang

maupun setek pucuk yang diambil dari

tanaman induk. Dianjurkan untuk

menggunakan setek pucuk karena

pertumbuhannya lebih cepat daripada

setek batang.

Sumber: Balittro

Gambar 2. Setek pucuk, Pangkal tengah/Setek batang

Sidikalang

Lhokseumawe

Tapak Tuan


(3) Setek yang digunakan untuk

perbanyakan adalah setek yang cukup

besar, kekar dan lurus mempunyai

diameter 0,5–0,8 cm.

(4) Setek sehat tanpa ada gejala

kekurangan hara atau tanda-tanda

serangan OPT.

(5) Setek bisa berasal dari bagian pangkal,

tengah dan pucuk batang utama atau

cabang, memiliki 4-5 buku, diameter

0,5–1,0 cm, panjang 20–25 cm.

(6) Bila menggunakan setek

pucuk/cabang, buang daun tua untuk

mengurangi penguapan, sisakan 1-2

pasang daun muda/pucuk.

(7) Setek nilam segera disemai (<3 hari

setelah dipotong), penanaman

langsung di lapangan tidak

direkomendasikan karena resiko

kematian cukup tinggi.

(8) Sebelum ditanam setek terlebih

dahulu direndam dalam air yang

dicampur dengan fungisida benomil

0,2% (5–10 menit) untuk mencegah

serangan cendawan penyebab

penyakit budok.


c. Calon Petani dan Calon Lahan

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam rangka pemilihan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) adalah:

(1). Dipilih dari petani yang berkemam-puan dan mau meningkatkan produktivitas nilam melalui usaha budidaya yang baik dan benar di atas sebidang lahan yang diusahakan sendiri.

(2). Dipilih dari petani yang bersedia melaksanakan budidaya nilam dengan menerapkan GAP m

(3). elalui penerapan teknis budidaya yang baik dan benar.

(4). Bersedia mengikuti petunjuk/bimbingan dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/pendamping serta sanggup bekerjasama dengan petani lainnya dalam wadah kelompok tani.

(5). Penetapan petani/kelompok tani terpilih oleh KPA Satker Dinas Provinsi/Kabupaten berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikator (calon petani dan calon lahan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikator) demikian juga bila terjadi perubahan.


d. Pengawasan mutu benih

(1). Sumber benih nilam yang akan digunakan, sebelumnya telah dilakukan penilaian dan pemurnian serta direkomendasikan oleh Balittro/ BBP2TP / UPTD provinsi. Selanjutnya ditetapkan sebagai kebun sumber benih nilam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih Nilam oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi terkait.

(2). Sebelum benih ditanam di lahan penanaman (dalam persemaian) dilakukan sertifikasi oleh BBP2TP/UPTD Provinsi setempat yang berwenang melakukan pengawasan mutu benih.

2. Pembekalan penerapan GAP

Spesifikasi teknis untuk pelaksanaan pembekalan penerapan GAP adalah:

a. Kelompok tani terpilih dan ditetapkan sebagai peserta kegiatan pembangunan kebun penangkar benih nilam di daerah penanaman yang sebarannya seperti pada lampiran 2.

b. Pembekalan penerapan GAP dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan penerapan teknis budidaya yang baik dan benar.

c. Sosialisasi dan pelatihan penerapan teknis budidaya yang baik dan benar diselenggarakan oleh Dinas


Perkebunan/Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten.

d. Materi yang diberikan dalam sosialisasi dan pelatihan penerapan teknis budidaya yang baik dan benar adalah sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Tanaman Nilam yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

e. Narasumber berasal dari Puslit/Balit terkait dan pelaku usaha minyak nilam.


III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penanaman tanaman nilam tahun anggaran 2014 meliputi:

a. Fasilitasi penanaman tanaman nilam seluas 100 ha di 9 Kabupaten pada 5 Provinsi. Bantuan yang diberikan adalah benih varietas unggul/anjuran atau benih unggul lokal atau benih lokal yang secara teknis layak sebagai benih. Bantuan benih dan pupuk sebanyak 50% dari jumlah kebutuhan standard teknis.

b. Lokasi penanaman nilam dilaksanakan di 9 Kabupaten pada 5 Provinsi, dapat dilihat pada Lampiran 1.

c. Pembekalan penerapan GAP yang berupa sosialisasi penerapan Teknis Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar dilaksanakan di 9 Kabupaten pada 5 Provinsi, seperti pada lampiran 2.

d. Bimbingan teknis budidaya tanaman nilam dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen. Perkebunan bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan yang membidangi Perkebunan Kabupaten.

e. Pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi penanaman tanaman nilam dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen. Perkebunan bersama


dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.

B. Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksana Pusat: Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan.

2. Pelaksana Provinsi: Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.

3. Pelaksana Kabupaten: Dinas yang membidangi perkebunan wilayah penanaman nilam di 9 kabupaten.

4. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah tersebut diatas setelah verifikasi CP/CL dan disahkan dengan SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

1. Lokasi penanaman tanaman nilam yang bertujuan untuk memperbaiki praktek budidaya dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu minyak nilam pada tahun 2014 seperti pada lampiran 1.

2. Pembekalan penerapan GAP. 3. Lokasi, Jenis dan Volume pelaksanaan

pembekalan penerapan GAP seperti pada lampiran 2.


D. Simpul Kritis

1. Pengadaan benih nilam, anomali iklim, serangan hama dan penyakit.

2. Koordinasi antar instansi, ketersediaan waktu narasumber.


IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

1. Dinas Perkebunan Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengacu pada pedoman pelaksanaan dari Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta mensosialisasikan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten;

2. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan yang lebih rinci;

3. Pemanfaatan belanja barang non operasional lainnya adalah sebagai berikut: belanja barang non operasional lainnya yang sumber dananya APBN-TP T.A 2014 hanya diberikan untuk biaya upah tenaga kerja (HOK) untuk persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan;

4. Pencairan dana berdasarkan usulan kelompok tani (RUK) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dengan melampir-kan SK penetapan petani atau kelompok tani penerima bantuan;

5. Mekanisme pemanfaatan belanja barang adalah sebagai berikut:

Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 berikut perubahannya.

Penyedia wajib menyalurkan benih, pupuk, obat-obatan sampai ke titik bagi paling lambat satu minggu sebelum jadwal tanam.


V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Kegiatan penanaman tanaman nilam dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terkendali oleh: (1) Tim Pembina Pusat;(2) Tim Pembina Provinsi; (3) Tim Teknis Kabupaten; (4) Pengusaha Penyuling/Mitra Petani; (5) Petani; dan (6) Eksportir dengan masing-masing fungsi sebagai berikut :

1. Tim Pembina Pusat yang dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim, berfungsi :

a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat.

b. Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan.

c. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2014.

d. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikannya kepada Direktur Tanaman Semusim.

2. Tim Pembina Provinsi yang dikoordinasikan oleh Dinas Perkebunan/Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi, berfungsi:

a. Membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan di Kabupaten.


b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2014.

c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Tim Teknis di Kabupaten.

d. Melakukan pemantauan dan pengendalian serta membantu memecahkan masalah di lapangan.

e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina Pusat (Direktorat Tanaman Semusim) yang meliputi: Daftar CP/CL, Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pertanaman, dan perkembangan produksi.

3. Tim Teknis di Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten fungsinya :

a. Melakukan sosialisasi kepada petani/kelompok tani sasaran.

b. Melakukan seleksi dan verifikasi petani/kelompok tani nilam.

c. Mengusulkan penetapan petani/kelompok tani nilam peserta kegiatan penanaman tanaman nilam tahun 2014.

d. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2014 di daerahnya.

e. Melakukan bimbingan, pengendalian dan pemantauan ke lokasi.


f. Membantu kelompok tani binaannya menyusun RUK usahatani nilam.

g. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Tim Pembina Provinsi melalui Kepala Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan Provinsi yang meliputi: Daftar CP/CL, Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pertanaman, dan perkembangan produksi.

4. Petani nilam sebagai produsen tanaman nilam atau minyak nilam, berfungsi melakukan usahatani nilam sesuai dengan Pedoman Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar yang telah disosialisasikan pada waktu pelatihan penerapan GAP nilam.


VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Pelaporan

1. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Tim

Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi dan

Tim Teknis Kabupaten secara berkala.

2. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara

peninjauan ke lapangan, memanfaatkan

fasilitas komunikasi, membuat catatan

mengenai perkembangan pelaksanaan di

lapangan.

3. Pelaporan perkembangan lapangan

pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman

nilam secara berjenjang dilakukan oleh:

a. Petugas teknis lapangan

Melakukan monitoring dan pencatatan perkembangan lapangan dan menyampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten melalui Dinas yang membidangi Perkebunan setempat.

b. Tim Teknis Kabupaten

Berdasarkan laporan petugas teknis lapangan tersebut melakukan evaluasi hasil laporan ke lapangan, menyusun hasil evaluasi lapangan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pembina Provinsi melalui Dinas yang membidangi


Perkebunan Kabupaten setempat dan ditembuskan kepada Tim Pembina Pusat.

c. Tim Pembina Provinsi

Berdasarkan laporan Tim Teknis Kabupaten akan melakukan monitoring evaluasi ke lapangan, menyusun hasil evaluasi lapangan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pembina Pusat, Direktorat Tanaman Semusim.

d. Tim Pembina Pusat/Direktorat Tanaman Semusim

Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan perluasan / penanaman /intensifikasi tanaman nilam kepada Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan laporan dari Tim Pembina Provinsi.

B. Evaluasi

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan pada saat peninjauan lapangan atau melalui pertemuan koordinasi secara berkala di tingkat Kabupaten, Regional dan Nasional.

2. Bahan evaluasi adalah hasil monitoring dari perkembangan di lapangan.


VII. PEMBIAYAAN

Kegiatan pembangunan kebun penangkar benih nilam dan penanaman tanaman nilam dibiayai oleh dana APBN–TP tahun anggaran 2014 yang dialokasikan pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan.


VIII. PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Pedoman Teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi Perkebunan.

2. Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan penanaman tanaman nilam tahun 2014.


LOKASI PENANAMAN TANAMAN NILAM

No Penanaman Tanaman Nilam

Ket Prov Kab

Luas (Ha)

1. ACEH Pidie 10

Aceh Barat 10

2. SUMBAR Pasaman Barat 5

3. SUMUT Dairi 50

4. GORONTALO Gorontalo 5

Gorontalo Utara 5

Pohuwato 5

5. SULTRA Konawe 5

Kolaka 5

Jumlah 100

Catatan: Biaya Penanaman: Bantuan benih nilam dan

pupuk dasar50% dari standar kebutuhan teknis

dalam bentuk belanja barang.

Lampiran 1


LOKASI PEMBEKALAN PENERAPAN GAP NILAM

No

PEMBEKALAN PENERAPAN GAP NILAM

Ket Prov Kab

Volume (Paket)

1. ACEH Pidie 1

Aceh Barat 1

2. SUMBAR Pasaman Barat 1

3. SUMUT Dairi 2

4. GORONTALO Gorontalo 1

Gorontalo Utara 1

Pohuwato 1

5. SULTRA Konawe 1

Kolaka 1

Jumlah 10

Lampiran 2


Format – 1.

Rekapitulasi RUK/RUB

Kelompok : ……………………

Desa/Kelurahan : ……………………

Kecamatan : ……………………

Kabupaten/Kota : ……………………

Provinsi : ……………………

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/

RENCANA USAHA

........……, ..............………………

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran .........................

Kab/Kota .....................................................

Sesuai dengan Surat Keputusan *) ....... No……. tanggal…..... tentang penetapan kelompok

sasaran kegiatan …….., sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama

(RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No. Kegiatan Jumlah Anggaran(Rp)

1 2 3

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.

Jumlah

Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor :

………… Tanggal ………,

MENYETUJUI

Ketua Tim teknis, Ketua kelompok,

………………….. …………………..

NIP

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Pejabat Pembuat Komitmen

Kabupaten/Kota ………

…………………………..

NIP

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk

**) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi

Lampiran3


Format Laporan Perkembangan Kegiatan

(Semester/Akhir Tahun*))

1. Perkembangan Kegiatan

Nama :

Nama Kelompok :

Jenis Usaha Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

- Desa/kecamatan :

- Kabupaten :

- Provinsi :

No. Rincian

Kegiatan

Target Realisasi

Keuangan

(Rp.)

Fisik

( %)

Keuangan

(Rp.)

Fisik

( %)

Ket.

*) Pilih salah satu

1. Kondisi Perkembangan fisik

2. Permasalahan

3. Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan

Lampiran 4

Documents

Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013ditjenbun.pertanian.go.id/downlot.php?file=Pedoman... · Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2013 i KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Penanaman