Pedoman Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri

(Buku Biru)

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) 2003

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

A. Umum..............................……………………………………………….. 1

B. Penggunaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ................................................ 1

2. Usulan Proyek dalam Buku Biru

A. Umum .......................................................................................................... 2

B. Lingkup Buku Biru ..................................................................................... 2

C. Pencantuman Usulan Proyek ...................................................................... 2

D. Ketentuan Pengajuan Usulan ...................................................................... 3

E. Dokumen Pelengkap ................................................................................... 3

3. Petunjuk Pengisian Daftar Isian

A. Umum .......................................................................................................... 4

B. Gambaran Proyek ....................................................................................... 5

C. Pembiayaan Proyek ..................................................................................... 6

D. Kesiapan Proyek ......................................................................................... 7

E. Sumber Pembiayaan ................................................................................... 7

LAMPIRAN : A. Lampiran I Form Surat Pengantar Penyampaian Usulan Proyek. B. Lampiran II Sektor/Sub Sektor/Program APBN C. Lampiran III Daftar Isian Usulan Proyek.

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

1

I. PENDAHULUAN A. Umum Berdasarkan proyeksi makro ekonomi, Pemerintah setiap tahun memperkirakan besarnya kebutuhan pinjaman/hibah luar negeri, baik untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan maupun untuk membantu dan mendukung neraca pembayaran internasional. Penggunaan atas pinjaman tersebut perlu dituangkan ke dalam proyek-proyek dan program-program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah kepada negara/lembaga pemberi pinjaman/hibah luar negeri. Dalam rangka pengusulan tersebut, perlu dilakukan penilaian dan seleksi atas usulan proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) termasuk kredit ekspor dari Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Selanjutnya, usulan-usulan proyek dinilai layak dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Buku Biru) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No: 185/KMK.03/1995 - Nomor: KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995. Guna penyusunan dan perencanaan proyek pembangunan yang akan dibiayai pinjaman/hibah luar negeri, maka disusun pedoman pengajuan usulan proyek tersebut. Pedoman ini mencakup hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan perumusan proyek, serta tatacara pengajuan usulan proyek/program termasuk persyaratan format dan kelengkapan dokumen. B. Penggunaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Mengingat pinjaman luar negeri untuk bantuan proyek (project assistance) adalah dana yang tidak murah dan harus dibayar kembali, maka perumusan dan pemilihan proyek perlu dilakukan dengan cermat untuk memperoleh manfaat dan dampak proyek/investasi yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, sangat disyaratkan bahwa proyek yang diusulkan telah dikaji kelayakannya melalui suatu studi kelayakan proyek. Demikian juga halnya dengan bantuan teknis (technical assistance). Walaupun pada umumnya bantuan teknis diberikan dalam bentuk hibah, namun jumlah keseluruhan hibah yang akan diperoleh Pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, pengusulan bantuan teknis perlu disiapkan dengan cermat pula berdasarkan kebutuhan yang benar-benar tidak dapat dipenuhi selain dari bantuan teknis dari lembaga internasional/negara-negara pemberi hibah. Agar supaya pinjaman luar negeri dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya dan dilaksanakan dengan efisien dan efektif maka penyusunan alternatif proyek (project assistance maupun technical assistance) yang dapat didanai dengan pinjaman/hibah luar negeri perlu mempertimbangkan antara lain: a. Proyek membutuhkan impor barang/jasa yang besar dan barang/jasa tersebut tidak dapat

dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Proyek yang demikian ini tercermin dari besarnya komponen belanja dalam valuta asing yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan pencapaian sasaran programnya, untuk mengurangi penggunaan cadangan devisa;

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

2

b. Proyek yang diusulkan diyakini akan memperbesar kapasitas nasional, termasuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan pendapatan pemerintah/nasional, memperbesar tabungan dalam negeri, memperkuat cadangan devisa dan khususnya mendorong ekspor. Hal ini mengingat bahwa pinjaman luar negeri merupakan dana yang harus dibayar kembali di waktu yang akan datang sehingga kemampuan membayar kembali harus dijamin dengan adanya peningkatan kapasitas nasional khususnya kemampuan ekspor;

c. Proyek memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kemampuan barang/jasa produksi dalam negeri sehingga meningkatkan daya saing dan keunggulan komparatif;

d. Proyek membutuhkan terjadinya transfer teknologi dalam rangka peningkatan kapasitas nasional.

e. Proyek sejalan dengan program-program yang disepakati dalam berbagai konvensi internasional dalam rangka bantuan program pembangunan dari negara maju kepada negara sedang berkembang, seperti pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan hidup.

II. USULAN PROYEK DALAM BUKU BIRU A. Umum

Secara umum, Buku Biru adalah daftar usulan proyek (project assistance maupun technical assistance) yang telah dinilai layak oleh Bappenas untuk dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, termasuk kredit ekspor luar negeri. Dengan demikian, proyek yang tercantum dalam Buku Biru dapat ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak-pihak yang terkait untuk ditawarkan kepada calon pemberi pinjaman/hibah luar negeri.

Dalam hal, proyek tersebut diminati oleh berbagai negara, maka berdasarkan Buku

Biru instansi penanggung jawab proyek yang bersangkutan dapat melakukan persiapan proses pengadaan dalam rangka memperoleh penawaran yang paling menguntungkan negara. Khusus untuk pendanaan proyek yang akan menggunakan kredit ekspor luar negeri, maka permohonan alokasi kredit ekspor baru dapat diajukan setelah proyek yang bersangkutan melalui proses Buku Biru dan dicantumkan dalam Buku Biru.

Dalam hal usulan proyek diajukan setelah Buku Biru diterbitkan, maka usulan yang

bersangkutan akan diproses untuk penerbitan berikutnya setelah dinilai oleh Bappenas dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan tahun yang sedang berjalan.

B. Lingkup Buku Biru a. Usulan baru yaitu usulan proyek yang tujuan dan sasarannya serta lingkup kegiatannya

belum pernah dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri atau yang belum pernah dicantumkan dalam Buku Biru;

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

3

b. Usulan perbaikan/revisi yaitu usulan proyek dalam Buku Biru periode terakhir yang memerlukan penyempurnaan antara lain: uraian lingkup kegiatan, kebutuhan pembiayaannya, atau perbaikan untuk memperjelas maksud, gambaran dan tujuan usulan proyek tanpa mengubah maksud tujuan dan sasaran semula;

c. Usulan ulang yaitu usulan proyek yang sudah tercantum dalam Buku Biru periode

terakhir yang belum ada kepastian pembiayaan dari pemberi PHLN namun masih prioritas dan perlu dicantumkan kembali dalam Buku Biru yang akan datang.

C Pencantuman Usulan Proyek

a. Buku Biru akan diperbaharui 2 (dua) kali setahun untuk memberi gambaran usulan

proyek selama periode tahun yang bersangkutan, serta untuk memberikan kesempatan kepada instansi pengusul mempersiapkan usulannya sebaik mungkin;

b. Usulan dalam Buku Biru tidak perlu diusulkan kembali untuk Buku Biru periode berikutnya sepanjang seluruh sasaran proyek sudah dipastikan dibiayai dengan sejumlah pinjaman/hibah luar negeri dari suatu negara/lembaga;

c. Dalam hal suatu usulan proyek telah diprogramkan untuk dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dalam 2-5 tahun mendatang oleh suatu lembaga/negara pemberi pinjaman (lending program ADB, IBRD, dll), maka usulan tersebut akan dicantumkan dalam Buku Biru sampai diperoleh kepastian pembiayaannya;

d. Dalam hal suatu proyek perlu dimulai dengan bantuan teknis (Project Preparation

Technical Assistance), maka kegiatan bantuan teknis tersebut dapat menjadi satu kesatuan dalam usulan proyeknya.

D. Prosedur Pengusulan Usulan proyek-proyek pinjaman/hibah luar negeri diajukan kepada Menteri Negara

PPN/Kepala BAPPENAS oleh Menteri Departemen/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Direktur Utama BUMN atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Departemen/Sekretaris Lembaga atas nama Kepala LPND/Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, contoh pada Lampiran I.

E. Dokumen Pelengkap a. Usulan proyek-proyek PHLN disusun dalam dua daftar usulan yang terpisah (Lampiran

I: Contoh I-2), masing-masing untuk usulan Bantuan Proyek dan usulan Bantuan Teknis. Daftar-daftar ini memuat seluruh usulan, baik usulan baru maupun usulan yang sudah tercantum dalam Buku Biru tahun sebelumnya yang diusulkan kembali (dengan atau tanpa perbaikan).

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

4

b. Setiap proyek yang diusulkan perlu dilengkapi dengan Daftar Isian (Lampiran IV), baik Usulan Bantuan Proyek maupun Usulan Bantuan Teknis, dengan pedoman sebagai berikut: 1. Daftar isian ditulis dan diisi dalam Bahasa Indonesia, kecuali : nama proyek

dalam Bahasa Inggris; dan khusus untuk isian nomor 7, 8 dan 9b. ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

2. Daftar Isian ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat eselon II; 3. Daftar isian diisi tidak dengan tulisan tangan agar mudah dibaca; 4. Daftar isian diisi dengan lengkap, bila ruang tidak cukup dapat dipergunakan

halaman tambahan; 5. Untuk masing-masing pertanyaan dalam daftar isian disediakan penjelasan yang

terdapat dalam Petunjuk Pengisian Daftar Isian; 6. Daftar Isian diserahkan dalam bentuk hard copy, bukan dalam disket.

b. Usulan Bantuan Proyek harus dilengkapi dengan dokumen pra-studi kelayakan, studi

kelayakan atau studi-studi kelayakan lainnya; c. Semua usulan Bantuan Teknis harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (TOR)

dalam bahasa Inggris. d. Usulan proyek yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut (Daftar Isian,

Laporan Pra Studi Kelayakan atau Studi Kelayakan, TOR) tidak dipertimbangkan untuk dinilai dan dicantumkan dalam Buku Biru.

e. Pedoman Pengusulan dan Daftar Isian (Kuesioner) dapat didownload dari situs

Bappenas http://www.bappenas.go.id f. Daftar Isian (Kuesioner) yang telah diisi dapat disampaikan melalui email di

bawah ini, sedangkan surat penyampaian usulan harus disampaikan dalam bentuk hardcopy.

Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan

Email: bluebook@bappenas.go.id

Telp.: (021) 334-247 Fax: (021) 310-1924

III. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR ISIAN A. UMUM

01 Nama Proyek

Nama proyek harus mampu memberikan gambaran tujuan, kegiatan dan ruang lingkup proyek, termasuk dalam memberikan gambaran lokasi yang memperoleh manfaat atas proyek, namun tetap harus singkat. Contoh : Rehabilitation of Bengkulu Hospital Project.

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

5

Nama proyek harus mencerminkan pula pertimbangan aspek kewilayahan dan keruangan. Contoh : South Java Flood Control; Sulawesi Agricultural Development Project.

02 Jenis Bantuan

a) Bantuan Proyek adalah proyek-proyek yang memerlukan pinjaman/hibah luar negeri dalam bentuk valuta asing atau valuta asing yang dirupiahkan.

b) Bantuan Teknis adalah proyek-proyek yang memerlukan

bantuan luar negeri dalam bentuk tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, barang dan peralatan dan atau kegiatan pendukung lainnya.

03 Status Pengusulan

Pilih salah satu dari jawaban yang tersedia

04 Instansi Penanggung Jawab (Executing Agency)

Adalah Departemen/Lembaga/Unit Eselon I/Pemerintah Daerah/BUMN yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan proyek dalam rangka pencapaian tujuan proyek.

05 Instansi Pelaksana (Implementing Agency)

Adalah instansi yang melaksanakan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Apabila suatu proyek dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana, baris sebelah atas diisi dengan instansi pelaksana utama yang melaksanakan proyek dengan porsi pembiayaan terbesar, baris di bawahnya diisi dengan instansi lain dengan masing-masing porsi pembiayaannya. Persentase biaya dihitung terhadap total biaya proyek .

06 Lokasi proyek dan perkiraan biaya yang dialokasikan untuk tiap-tiap lokasi.

Sebutkan lokasi (tingkat propinsi) di mana proyek akan dilaksanakan. Dalam hal proyek memiliki beberapa lokasi (propinsi), sebutkan alokasi biaya untuk tiap-tiap lokasi tersebut. Persentase biaya dihitung di tiap lokasi terhadap total biaya proyek .

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

6

B GAMBARAN PROYEK

07 Latar belakang usulan proyek. Merupakan penjelaskan tentang alasan-alasan diperlukannya proyek tersebut meliputi antara lain latar belakang kebutuhan dan permasalahan yang akan dipecahkan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan. Uraian di sini lebih banyak bertujuan untuk memberi penjelasan kepada calon donor, sehingga perlu diuraikan secara singkat, jelas dan menarik (ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).

08 Tujuan Proyek Merupakan penjelasan tentang tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan proyek selesai dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang dan alasan diusulkannya proyek. Tujuan tersebut bisa merupakan tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek atau tujuan yang sifatnya spesifik. Usahakan agar uraian tersebut dapat ditampung dalam ruang yang disediakan (ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).

09 Kegiatan Proyek

a Jenis kegiatan proyek

Bisa diisi lebih dari satu

b Uraian kegiatan utama proyek

Merupakan penjelasan singkat namun terperinci mengenai ruang lingkup kegiatan beserta volume kegiatan proyek (ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). Uraian harus mampu menggambarkan kesesuaiannya dengan nilai proyek.

10. Program Anggaran

a) Tuliskan Sektor, Sub-sektor, dan Program APBN yang menampung usulan proyek yang bersangkutan.

b) Apabila usulan proyek ditampung oleh beberapa program,

tuliskan program-program yang terkait dan porsi biaya untuk setiap program terhadap total biaya proyek.

c) Tuliskan kode masing-masing Sektor, Sub-sektor dan Program

sesuai dengan kode sektor/subsektor/program anggaran. Penulisan kode program harus lengkap 5 digit. (Lihat lampiran Daftar Sektor, Subsektor dan Program Anggaran).

11. Tema utama proyek

Tandai pada salah satu pilihan yang paling sesuai dengan tujuan proyek.

12. Waktu Pelaksanaan Rencana saat dimulainya pelaksanaan proyek dan perkiraan saat berakhirnya pelaksanaan proyek tersebut (bulan dan tahun).

13. Kandungan Lokal

Diisi dengan perkiraan persentase kandungan lokal untuk setiap jenis kegiatan proyek (sesuai isian no. 10a) terhadap total biaya tiap-tiap jenis kegiatan tersebut.

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

7

14. Proyek/bantuan teknis terkait

Diisi dengan nama proyek dan nomor ID proyek-proyek yang langsung terkait dengan proyek yang diusulkan, baik yang bersama-sama diusulkan maupun yang berasal dari Buku Biru tahun-tahun sebelumnya.

C PEMBIAYAAN PROYEK

15. Total Biaya Proyek (Untuk Bantuan Proyek dan Bantuan Teknis)

Total biaya adalah keseluruhan biaya, baik untuk pembelanjaan barang dan jasa dari luar negeri (Foreign Exchange Expenditure) maupun untuk pembelanjaan barang dan jasa di dalam negeri (Local Expenditure), termasuk pajak-pajak, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, yang dibiayai dari rupiah murni maupun pinjaman/hibah luar negeri. Perkiraan biaya tersebut dinyatakan dalam ekivalen USD. Diperinci ke dalam Foreign Exchange Expenditure dan Local Expenditure sesuai kolom yang tersedia, baik untuk usulan Bantuan Proyek maupun usulan Bantuan Teknis.

Apabila usulan proyek merupakan usulan Bantuan Teknis

Perincikan total biaya proyek ke dalam komponen-komponen biaya untuk : tenaga ahli, pendidikan/pelatihan, pembelian peralatan dan lain-lain. Untuk tenaga ahli dan pendidikan/pelatihan sebutkan jumlah orang-bulannya (man-month).

16. Jumlah PHLN yang diharapkan

a) Perincian PHLN

Isikan perkiraan kebutuhan total pinjaman atau hibah untuk pelaksanaan proyek, baik hibah, pinjaman lunak maupun kredit ekspor. Isikan perincian kebutuhan PHLN untuk masing-masing jenisnya.

b) Alasan diperlukannya pinjaman atau hibah luar negeri tsb.

Merupakan isian penjelasan mengenai alasan diusulkannya jenis bantuan tersebut untuk pembiayaan proyek.

c) Cara penyaluran Beri tanda [X] pada salah satu pilihan atau kedua-duanya.

17 Dana Pendamping

Isikan perkiraan jumlah dan sumber dana pendamping dari rupiah murni yang diperlukan, yang dapat disediakan oleh Departemen/Lembaga/BUMN/BUMD maupun Pemerintah Daerah (dalam ekivalen USD). Jumlah nilai pada no. 17 ditambah jumlah nilai pada no. 16 harus sama dengan total nilai proyek pada no. 15.

18 Biaya Operasi dan Pemeliharaan

a) Perkiraan jumlah biaya

Isikan besarnya perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan (dalam rupiah) yang diperlukan setiap tahun setelah proyek selesai.

b) Sumber pembiayaan

Beri tanda [X] pada pilihan asal sumber pembiayaan untuk biaya operasi dan pemeliharaan tersebut.

D KESIAPAN PROYEK

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

8

19 Status Kesiapan Proyek

a) Kerangka Acuan Kerja Beri tanda [X] pada pilihan kotak yang sesuai dengan tahap perumusan Kerangka Acuan Kerja yang sudah dilaksanakan.

b) Studi Kelayakan

Beri tanda [X] pada pilihan kotak yang sesuai dengan tahap studi kelayakan yang sudah dilaksanakan.

c) Aspek yang perlu disurvei dan dinilai dalam persiapan proyek, serta rencana tindaklanjutnya

Beri tanda [X] pada pilihan aspek-aspek yang perlu diteliti dan dianalisis untuk mengetahui kelayakan proyek, serta tindak lanjut pelaksanaan studinya, baik oleh Depertemen/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagai penanggung jawab proyek, maupun oleh donor yang sudah berminat, serta oleh lembaga yang independen, dalam rangka persiapan proyek. Pilihan dapat lebih dari satu.

20 Gambaran ukuran-ukuran kelayakan proyek.

Yang dimaksud dengan ukuran kelayakan adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk memperlihatkan bahwa usulan proyek yang satu lebih bermanfaat atau lebih menguntungkan dibandingkan dengan usulan proyek yang lain, berdasarkan metode analisis tertentu (pilih dan isikan ukuran-ukuran yang dimungkinkan).

a. Ukuran kuantitatif

Dalam hal analisis manfaat proyek menghasilkan ukuran-ukuran kuantitatif, isikan besaran-besaran IRR, NPV, Benefit/Cost Ratio, atau Break-even Point yang dihasilkan.

b. Ukuran kuantitatif lainnya

Diisi dalam hal ukuran-ukuran kuantitatif pada pertanyaan 20.a tidak dimungkinkan diperoleh, gunakan ukuran-ukuran kuantitatif lain yang tetap dapat memperlihatkan gambaran manfaat atau kelayakan proyek.

c. Ukuran kualitatif

Dalam hal manfaat atau kelayakan proyek tidak dapat diperlihatkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif, jelaskan ukuran kualitatif yang mendasari dipilihnya proyek dan mengapa tidak dapat dilakukan analisa kuantitatif.

E SUMBER PEMBIAYAAN

21 Inisiatif usulan proyek

Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia.

22 Lembaga/Negara yang berminat

Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia. Apabila sudah ada pembicaraan dengan calon pemberi PHLN yang berminat, walaupun usulan proyek belum diusulkan secara resmi oleh Bappenas, sebutkan negara/lembaga yang dimaksud.

23 Apakah sudah termasuk dalam rencana pembiayaan penyedia PHLN

Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia. Usulan proyek dapat dikategorikan masuk dalam program penyedia PHLN apabila sudah diusulkan secara resmi oleh Bappenas kepada penyedia PHLN dan disepakati untuk ditindaklanjuti.

pedoman bb 2003.doc (06/26/03 - 2:58 PM)

9

24 Tahapan persiapan yang sudah

dilakukan oleh penyedia PHLN

Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia. (Isian khusus untuk usulan yang sudah termasuk dalam program penyedia PHLN).

25 Penutupan Biaya (Cost Recovery)

Beri tanda [X] pada pilihan sifat pembiayaannya. Yang dimaksud dengan Penutupan Biaya sepenuhnya yaitu apabila seluruh pembiayaan proyek dapat ditutup dengan pendapatan yang diperoleh setelah proyek selesai.