PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI DAERAH UNTUK …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153706...Daerah (RPJMD) di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Untuk mempercepat

Pedoman Pemberian Insentif Bagi Daerah Untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs Di Provinsi

i

SERIAL PEDOMAN TEKNIS

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI

DAERAH UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN

PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI PROVINSI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2013


ii


iii

Kata Pengantar

Upaya pencapaian tujuan, target, dan indikator Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang juga merupakan komitmen global. Untuk mencapai tujuan tersebut target dan indikator MDGs telah diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, sedangkan di tingkat daerah diharapkan telah diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan, target, dan indikator MDGs telah ditetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2010. Sebagai tidak lanjut dari Inpres tersebut, ditingkat Pusat telah disusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia tahun 2010-2015, sedangkan di tingkat daerah telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs tahun 2011-2015.

Berdasarkan Laporan Nasional Pencapaian MDGs tahun 2011, beberapa indikator MDGs telah dicapai sebelum tahun 2015, sebagian indikator akan dapat dicapai pada tahun 2015, sedangkan sebagian lagi memerlukan upaya keras untuk dapat mencapainya.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian MDGs adalah masih lebarnya disparitas pencapaian tujuan, target, dan indikator MDGs antar provinsi. Untuk itu, diperlukan upaya strategis guna mengurangi lebarnya disparitas antar provinsi, antara lain melalui pemberian insentif MDGs bagi daerah. Diharapkan dengan adanya insentif MDGs bagi daerah, maka akan terjadi peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan MDGs.

Agar pemberian insentif dapat dilakukan dengan terencana dan terlaksana melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), maka diperlukan “Pedoman Pemberian Insentif MDGs Bagi Daerah Untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs”.

Buku pedoman ini, mengatur tentang pemberian insentif MDGs bagi Daerah yang meliputi dasar hukum, kriteria pemberian insentif, penerima insentif, bentuk pemberian insentif, sumber pendanaan insentif, waktu pemberian insentif, cara penyaluran insentif dan penggunaan insentif.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini terdapat kejelasan tentang mekanisme pemberian insentif bagi berbagai pihak yang terkait. Terima kasih. Jakarta, ________ 2013

Dra. Nina Sardjunani, MA Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan


iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… iii

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………… iv

I. Pendahuluan ……………………………………………………………………………… 1

II. Tujuan……………………………………………………………………………………….. 2

III. Dasar Hukum …………………………………………………………………………… 2

IV. Kebijakan Pemberian Insentif MDGs……………………………………….. 4

A. Kriteria Pemberian Insentif ……………………………………………

A.

B.

4

B. Penerima Insentif ………..…..……………………………………………

C.

5

C. Bentuk Pemberian Insentif …………………………………………….

D.

5

D. Waktu Pelaksanaan Pemberian Insentif …………………………

5

E. Sumber Dana Pemberian Insentif …………………………………..

6

F. Penggunaan Dana Insentif …………………………………………….. 6

V. Mekanisme Pemberian Insentif MDGs ……………………………………. 7

VI. Penutup ………………………………………………………………………………….. 9

VII. Lampiran…………………………………………………………………………………. 10

A. Indikator Yang Digunakan ……………………………………………… 11

B. Cara Perhitungan Insentif ……………………………………………… 16

C. Formula Yang Digunakan ……………………………………………… 17

D. Jenis Insentif Fiskal ……………………………………………………… 18

E. Total Insentif Fiskal ……………………………………………………… 19

F. Besaran Insentif …………………………………………………………… 19

G. Insentif Non Fiskal ………………………………………………………… 19


1

I. PENDAHULUAN

Pada bulan September 2000, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebanyak 189 negara anggota PBB sepakat untuk

mengadopsi Deklarasi Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis Tujuan

Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). MDGs yang

menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus, memiliki tenggat waktu (2015) dan

indikator kemajuan yang terukur. Saat ini, tersisa waktu sekitar dua setengah tahun bagi

negara berkembang anggota PBB untuk menyelesaikan dan mengupayakan pencapaian

delapan Tujuan Pembangunan Milenium – terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian

pendidikan dasar, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan

kesehatan ibu, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan

kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada konsensus dan kemitraan global ini, juga

menekankan kewajiban negara maju untuk mendukung penuh upaya tersebut.

Berdasarkan Laporan Pencapaian MDGs tahun 2011, beberapa indikator MDGs telah

tercapai, sebagian besar indikator dapat dicapai, sedangkan sebagian lagi memerlukan kerja

keras agar sasaran dapat tercapai pada tahun 2015. Namun masih terlihat disparitas yang

lebar antar provinsi. Beberapa provinsi menunjukkan kinerja pencapaian indikator MDGs

diatas rata-rata Nasional, sedangkan provinsi lainnya menunjukkan kinerja yang lebih

rendah dari rata-rata Nasional.

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs merupakan cerminan komitmen untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam

penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah

mengarus-utamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN

2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 dan

2010-2014), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN).

Untuk mempercepat pencapaian MDGs, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan

yang Berkeadilan khususnya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan MDGs. Berdasarkan


2

Instruksi tersebut, di tingkat Pusat telah disusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia tahun 2010-2015, sedangkan di tingkat

daerah telah disusun 33 Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs provinsi tahun 2011-2015. Selain

itu, Presiden menginstruksikan untuk menyusun mekanisme pendanaan insentif MDGs bagi

daerah yang mencapai kinerja MDGs yang baik. Untuk melaksanakan instruksi tersebut

setiap tahun didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu dirumuskan tentang pemberian

insentif bagi daerah.

Untuk mengimplementasikan Inpres No. 3 Tahun 2010 dalam menjamin kelancaran dan

transparansi pemberian insentif MDGs bagi daerah diperlukan “Pedoman Pemberian

Insentif Bagi Daerah Untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs Di Provinsi”.

Buku Pedoman ini berisi tentang tujuan, dasar hukum, kebijakan pemberian insentif dan

mekanisme pemberian insentif.

II. TUJUAN

Pedoman ini digunakan sebagai panduan dalam penetapan dan pelaksanaan pemberian

insentif kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam upaya pencapaian tujuan MDGs.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pemberian insentif MDGs kepada Daerah mengacu kepada beberapa

payung hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN).

a. Pasal 4 ayat (2): RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat

strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga

dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;


3

b. Pasal 5 ayat (2): RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

2. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2010-2014

Pasal 2 ayat 3: RPJM Nasional berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga;

b. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas

pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM

Nasional;

c. Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan

a. Instruksi Pertama: “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi

dan kewenangan masing-masing, dalam pelaksanaan program-program

pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi

Presiden, yang meliputi:

1) Pro rakyat;

2) Keadilan untuk semua (justice for all);

3) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals

– MDGs).

b. Instruksi Kedua poin 3: Untuk program pencapaian tujuan pembangunan Milenium,

memfokuskan pada:(a) program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (b)

program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) program pencapaian


4

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) program penurunan angka

kematian anak; (e) program kesehatan ibu; (f) program pengendalian HIV/AIDS,

malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) program penjaminan kelestarian

lingkungan hidup; dan (h) program pendukung percepatan pencapaian tujuan

milenium.

c. Rencana tindak upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs); Program

Pendukung Percepatan Pencapaian MDGs; Tindakan (3) Peningkatan dukungan

pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs; dan Keluaran (5) Tersusunnya

mekanisme pendanaan untuk insentif daerah yang mencapai kinerja MDGs yang baik

4. Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh DPR dan pemerintah

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.02/2012 tentang

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara

6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor Kep. 47/M.PPN/Hk/03/2011 Tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015

IV. KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF MDGs

Pemberian insentif MDGs bagi daerah ditetapkan melalui mekanisme yang bersifat

transparan, akuntabel serta berkeadilan. Kebijakan mengenai pemberian insentif ini

meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

A. Kriteria Pemberian Insentif

Untuk menetapkan pemberian insentif MDGs bagi daerah, ditetapkan kriteria

pemberian insentif yaitu sebagai berikut:

1. Insentif diberikan kepada semua provinsi.

2. Besarnya insentif untuk setiap provinsi tergantung dari kinerja pencapaian MDGs.

3. Ketentuan tentang pemberian insentif ditetapkan dengan menggunakan formula

seperti dalam lampiran.


5

4. Tim Penilai Pemberian Insentif MDGs adalah Tim MDGs Nasional yang

dikoordinasikan oleh BAPPENAS dan dibantu oleh Tim Independen MDGs

5. Sumber data untuk menilai kinerja pencapaian MDGs utamanya berasal dari Badan

Pusat Statistik (BPS).

6. Perhitungan kinerja pencapaian sasaran MDGs dilakukan dengan mengamati

kecenderungan selama 3 (tiga) tahun

INSENTIF TAHUN PENGAMATAN

2013 2009 s/d 2011

2014 2010 s/d 2012

2015 2011 s/d 2013

2016 2012 s/d 2014

B. Penerima Insentif

Penerima insentif MDGs adalah pemerintah provinsi yang diwakili oleh Gubernur.

C. Bentuk Pemberian Insentif

Pemberian insentif diberikan dalam dua bentuk yaitu insentif fiskal dan insentif non

fiskal.

1. Insentif fiskal

Insentif fiskal berupa pemberian dana yang bersumber dari APBN melalui transfer

daerah yang jumlahnya ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan.

2. Insentif non fiskal

Insentif non fiskal diberikan dalam bentuk plakat/piagam atau bentuk lainnya yang

diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, selaku penanggung jawab Tim MDGs

Nasional.

D. Waktu Pelaksanaan Pemberian Insentif

Proses pemberian insentif setiap tahun ditetapkan dengan kerangka sebagai berikut:

1. Implementasi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran MDGs dilaksanakan

setiap tahun.

2. Implementasi program diamati selama 3 tahun untuk melihat kecenderungan

pencapaian sasaran MDGs.


6

3. Exercise perhitungan pencapaian kinerja dilakukan 1 tahun sebelum penetapan.

E. Sumber Dana Pemberian Insentif

Sumber dana insentif berasal dari APBN dan tata cara pengalokasian serta

penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

F. Penggunaan Dana Pemberian Insentif

Dana insentif dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan data MDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2. Mendukung program-program yang bertujuan untuk percepatan pencapaian MDGs.

3. Membantu kabupaten/kota yang pencapaian sasaran MDGs berada dibawah rata-

rata provinsi.

4. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penganggaran MDGs antara provinsi

dengan kabupaten/kota.

5. Memperkuat pemantauan dan evaluasi MDGs di provinsi dan kabupaten/kota

6. Melakukan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk percepatan

pencapaian MDGs

7. Melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan,

penganggaran dan pemantauan evaluasi yang terkait dengan pencapaian sasaran

MDGs.

8. Menyusun laporan MDGs tahunan

9. Dana insentif ini tidak dipergunakan untuk:

a) Bantuan Sosial kecuali untuk Penyediaan Air Minum yang berbasis

pemberdayaan masyarakat (PAMSIMAS)

b) Pembangunan kantor

c) Pengadaan kendaraan operasional kantor.

d) Pemberian honor untuk tambahan tenaga baru.

10. Untuk tercapainya penggunaan dana insentif sesuai dengan sasaran no 1 sampai

dengan 9 mengacu pada petunjuk penyusunan RAPBD tahunan yang ditetapkan oleh

Kementerian Dalam Negeri.


7

11. Akuntabilitas penggunaan dana insentif MDGs akan dilakukan pengawasan oleh

aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

V. MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF MDGs

A. Mekanisme Pemberian Insentif Non Fiskal

Mekanisme pemberian insentif Non Fiskal kepada Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tim MDGs Nasional melakukan analisa dan menetapkan kinerja pencapaian MDGs

ditingkat provinsi.

2. Tim MDGs Nasional membahas dan menetapkan pemberian insentif non fiskal

berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

3. Tim MDGs Nasional menyampaikan hasil penilaian pencapaian MDGs kepada

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

4. Menteri PPN/ Kepala Bappenas menginformasikan laporan kinerja pencapaian MDGs

ditingkat provinsi kepada Presiden

5. Menteri PPN/Kepala Bappenas memberikan insentif non fiskal kepada Gubernur

pada saat Musrenbangnas.

B. Mekanisme Pemberian Insentif Fiskal

Mekanisme pemberian insentif MDGs Fiskal adalah sebagai berikut:

1. Tim MDGs Nasional melakukan analisa dan menetapkan kinerja pencapaian MDGs

ditingkat Provinsi.

2. Tim MDGs Nasional membahas dan menetapkan besaran alokasi dana insentif MDGs

berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

3. Menteri PPN/ Kepala Bappenas melaporkan kinerja pencapaian MDGs di tingkat

Provinsi kepada Presiden

4. Menteri PPN/ Kepala Bappenas menyampaikan usulan penetapan besaran dana

insentif MDGs kepada Menteri Keuangan.

5. Kementerian Keuangan mengusulkan dana insentif MDGs kepada DPR melalui

mekanisme pembahasan RAPBN.

6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas dan menyetujui usulan pemerintah

tentang besaran dana insentif.


8

7. Menteri Keuangan mengalokasikan dana insentif MDGs sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

8. Gubernur menggunakan dana insentif MDGs sesuai dengan pedoman pemberian

insentif.

9. Gubernur melaporkan penggunaan dana insentif MDGs kepada Menteri PPN/ Kepala

Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Mekanisme Pemberian Insentif MDGs bagi Daerah

Tim MDGs Nasional

melakukan analisa dan

menetapkan kinerja

pencapaian MDGs

ditingkat provinsi

Menteri PPN/ Kepala

Bappenas menyampaika

n usulan penetapan

besaran insentif MDGs

kepada Menteri

Keuangan

Kementerian

Keuangan

mengusulkan

dana insentif

MDGs kepada

DPR

Atas

persetujuan

DPR,insentif

MDGs dapat

diberikan dan

dialokasikan

melalui

Menkeu

Tim MDGs Nasional menyampaikan hasil penilaian

pencapaian MDGs kepada MenPPN

Menteri PPN menginformasikan laporan kinerja pencapaian

MDGs ditingkat provinsi kepada Presiden

Men PPN memberikan insentif non fiskal kepada Gubernur pada

saat Musrenbangnas

Tim MDGs membahas

dan menetapkan pemberian

insentif fiskal dan non fiskal

yang akan diterima provinsi

Menteri Keuangan mengalokasikan dana insentif

MDGs sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Gubernur menggunakan dana insentif MDGs sesuai dengan pedoman pemberian insentif.


9

VI. Penutup

Pedoman ini merupakan salah satu penjabaran dari Inpres No.3 Tahun 2010 tentang

Program Pembangunan yang berkeadilan khususnya tentang Pencapaian Tujuan

Pembangunan Milenium (MDGs). Buku Pedoman ini merupakan panduan bagi pemerintah

provinsi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberian insentif MDGs bagi Daerah.

Dengan adanya Pedoman ini, maka diharapkan dapat membantu kelancaran

pelaksanaan pemberian incentive MDGs bagi daerah guna untuk mempercepat pencapaian

tujuan, target dan indikator MDGs.


10

LAMPIRAN


11

A. INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

Indikator yang akan di pergunakan dalam menentukan pemberian insentif bagi daerah

adalah menggunakan indikator yang terdapat dalam dokumen “Serial Pedoman Teknis –

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR MDGs” yang di terbitkan oleh Kementerian PPN /

BAPPENAS dan BADAN PUSAT STATISTIK tahun 2011 yang merujuk pada indikator MDGs

Internasional.

Pemilihan 12 indikator merujuk pada indikator MDGs yang memiliki serangkaian tujuan

(goals) yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs provinsi. Pemilihan

indikator tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara teratur

(dalam 3 tahun), dapat dipercaya (reliable), berasal dari sumber data yang sahih (valid), dan

diperoleh dari survey oleh lembaga independen (BPS). Dalam hal tidak tersedia data dari

BPS, digunakan data dari Kementerian/Lembaga yang kesahihannya telah diverifikasi. Tabel

berikut ini merupakan daftar indikator terpilih yang akan digunakan dalam menilai kinerja

pencapaian sasaran MDGs:

Tabel Indikator MDGs yang digunakan dalam pemberian insentif MDGs

GOAL Indikator

MDGs INDIKATOR

SUMBER DATA

Goal 1 1.1 1 Prosentase Penduduk Miskin BPS

1.2 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan BPS

1.9 3 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat

konsumsi minimum (<1400 kkal)

BPS

Goal 2 2.1 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs BPS

Goal 3 3.1 5 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Sekolah Menengah

(SMP/MTs)

BPS

3.2 6 Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor

non pertanian (KPPNP)

BPS

Goal 4 4.3 7 Persentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak BPS

Goal 5

5.2 8 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan

terlatih

BPS

5.3 9 Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan

menikah 15-49, cara modern

BPS


12

Goal 6 6.9 10 Case Detection Rate (CDR) TB Laporan

KemenKes

Goal 7 7.8 11 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan

terhadap air minum layak,

BPS

7.9 12 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan

terhadap sanitasi dasar

BPS

1. INDIKATOR 1.1 - Prosentase Penduduk Miskin

Indikator ini untuk mengukur persentase penduduk miskin (mereka yang hidup di bawah

garis kemiskinan) terhadap total penduduk di suatu provinsi melalui penetapan garis

kemiskinan. Garis kemiskinan adalah batasan biaya (rupiah) yang diperlukan agar penduduk

dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum

pangan dan non pangan esensial.

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan adalah lawan dari kesejahteraan sehingga harus dikurangi dari waktu ke waktu

atau bahkan dihapuskan. Indikator ini berguna untuk keperluan perencanaan dan

pemantauan kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. INDIKATOR 1.2 – Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indikator ini untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan dan memberi petunjuk kepada pengambil kebijakan seberapa

besar anggaran yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang hidup di bawah garis

kemiskinan keluar dari kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. INDIKATOR 1.9 – Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi

minimum (<1400 kkal)

Indikator ini untuk mengukur persentase penduduk dengan asupan kalori di bawah 1400

kkal per kapita per hari (70% dari Angka Kecukupan Gizi-AKG) di suatu wilayah/provinsi,

yang menunjukkan terjadinya kekurangan pangan dan gizi kronis. Semakin tinggi

proporsinya maka semakin buruk kondisi kesejahteraan penduduk di propinsi tersebut.


13

4. INDIKATOR 2.1 – Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Salah satu Indikator MDGs untuk bidang pendidikan adalah APM SD/MI. Mengingat APM

SD/Mi sudah mencapai sasaran MDGs (universal), maka yang dipilih adalah indikator APM

SMP/MTs, yang merupakan indikator untuk pencapaian program wajib belajar 9 tahun di

Indonesia. Data APM SMP/MTs bersumber dari BPS, dalam data tersebut sudah termasuk

partisipasi pendidikan melalui paket B, tapi belum mencakup data partisipasi pendidikan

melalui pesantren salafiyah.

5. INDIKATOR 3.1 – Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Sekolah Menengah (SMP/MTs)

Rasio APM SMP/MTs adalah perbandingan APM perempuan terhadap laki-laki.

Mengingat bahwa program pemerintah dibidang pendidikan adalah program wajib belajar 9

tahun dengan melihat pendidikan ditingkat ini dapat dilihat kesetaraan gender dibidang

pendidikan.

Dengan memperoleh pendidikan dasar yang sama diharapkan perempuan dapat

memperoleh kesempatan kerja yang setara dalam bidang ketenagakerjaan dan

pengambilan keputusan publik.

6. INDIKATOR 3.2 – Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian

(KPPNP)

Sektor non pertanian biasanya akan menyerap tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi

lebih tinggi daripada sektor pertanian. Kontribusi yang seimbang antara laki-laki dengan

perempuan dalam wage employment/pekerja upahan merupakan gambaran kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan.

7. INDIKATOR 4.3 – Persentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Karena

imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan

kelengkapan imunisasi anak. Disamping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak

dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan

dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi


14

oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas

sistem pelayanan kesehatan anak dan partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

8. INDIKATOR 5.2 - Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

Proporsi pertolongan persalinan tenaga kesehatan terlatih adalah perbandingan antara

persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan

tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam

persentase.

Mengukur kematian ibu secara akurat tergolong sulit, kecuali tersedia data registrasi

yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi

indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.

9. INDIKATOR 5.3 - Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49,

cara modern

Angka pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah

perbandingan antara pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB

yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan

dalam persentase.

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan

kelahiran, untuk mencegah kelahiran oleh ibu yang terlalu tua/muda, memperjarang

kelahiran dan mengatur jumlah kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk

mengukur akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang esensial.

10. INDIKATOR 6.9 - Case Detection Rate (CDR) TB

Pemantauan kejadian dan prevalensi TB atau Case Detection Rate (CDR) TB diperlukan

untuk mengetahui penyebaran kasus baru TB dan semua kasus TB di masyarakat. Angka

tersebut dapat menggambarkan kondisi masyarakat termasuk kemiskinan, ketimpangan

pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, gaya hidup dan buruknya sanitasi

lingkungan. WHO menetapkan target pencapaian CDR TB bagi Negara anggota sebesar 70%.


15

11. INDIKATOR 7.8 - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air

minum layak

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum

layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap

sumber air minum berkualitas layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya,

dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air

berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman

untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung

berbagai sumber penyakit. Dengan peningkatan akses terhadap air minum yang layak

diharapkan berkurangnya penggunaan sumber-sumber air yang dapat mengancam

kelestarian lingkungan.

12. INDIKATOR 7.9 - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi

dasar

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang

layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses

terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya,

dinyatakan dalam persentase.

Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga didaerah perkotaan

maupun pedesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek

kesehatan. Dengan peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak diharapkan

berkurangnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk.


16

B. CARA PERHITUNGAN INSENTIF

Langkah-langkah perhitungannya adalah:

1. Perhitungan laju penurunan/peningkatan (kota-desa)

1. Data Indikator dipilah menurut kota dan desa

2. Perhitungan Laju Penurunan atau Peningkatan Kota

3. Perhitungan Laju Penurunan atau Peningkatan Desa

4. Perhitungan Laju Penurunan atau Peningkatan rata-rata (Kota+Desa)

5. Standarisasi dari Laju Penurunan atau Peningkatan rata-rata (Kota+Desa)

2. Perhitungan laju penurunan/peningkatan (kaya-miskin)

1. Data Indikator dipilah menurut kaya dan miskin

2. Perhitungan Laju Penurunan atau Peningkatan Kaya

3. Perhitungan Laju Penurunan atau Peningkatan Miskin

4. Perhitungan Laju Penurunan atau Peningkatan rata-rata (Kaya+Miskin)

5. Standarisasi dari Laju Penurunan atau Peningkatan rata-rata (Kaya+Miskin)

3. Perhitungan perbedaan rata-rata pencapaian antara kota dan desa

1. Data Indikator dipilah menurut kota dan desa

2. Perhitungan rata-rata pencapaian indikator perkotaan

3. Perhitungan rata-rata pencapaian indikator perdesaan

4. Perhitungan perbedaan antara rata-rata pencapaian perkotaan dengan

perdesaan

5. Standarisasi nilai perbedaan antara rata-rata pencapaian perkotaan dengan

perdesaan

4. Perhitungan perbedaan rata-rata pencapaian antara kelompok kaya dan miskin

1. Data Indikator dipilah menurut kelompok kaya dan kelompok miskin

2. Perhitungan rata-rata pencapaian indikator kelompok kaya

3. Perhitungan rata-rata pencapaian indikator kelompok miskin

4. Perhitungan perbedaan rata-rata pencapaian antara kelompok kaya dan

kelompok miskin


17

5. Standarisasi nilai perbedaan antara rata-rata pencapaian kelompok kaya dan

kelompok miskin

5. Penggabungan

1. Perhitungan nilai rata-rata dari A, B, C dan D

6. Penentuan peringkat 5 terbaik

1. Dipilih 5 provinsi terbaik dari hasil penggabungan

Catatan:

1. Untuk indikator (1.1), (1.3) dan (3.2) menggunakan langkah A dan C serta

penggabungannya menjadikan nilai rata-rata.

2. Untuk perhitungan pada indikator 1.2 (Indeks kedalaman Kemiskinan) karena sudah

memperhitungkan variasi desa – kota, langkah berikutnya menggunakan langkah

perhitungan A.

3. Untuk perhitungan indikator 3.1 (Rasio APM SMP/MTs perempuan terhadap laki-laki)

mempunyai nilai ideal 100 persen. Penilaian pada indikator ini dilihat berdasarkan

kedekatan dengan nilai 100%. Cara perhitungannya mengikuti langkah perhitungan

A,B,C dan D.

C. FORMULA YANG DIGUNAKAN

1. Formula perhitungan laju penurunan/peningkatan:

LPI = 𝑌1−𝑌0

𝑌0

LPI = Laju Pencapaian Indikator 𝑌1 = Nilai indikator pada tahun terakhir 𝑌0 = Nilai indikator pada tahun sebelumnya


18

2. Formula Standard Deviasi:

3. Formulai standarisasi:

D. JENIS INSENTIF FISKAL

1. INSENTIF DASAR (ID)

1. Insentif dasar (ID) diberikan kepada seluruh provinsi.

2. Insentif dasar diberikan dalam rangka mendukung upaya pembangunan yang terus

dilakukan oleh semua pihak di daerah dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs.

2. INSENTIF LAJU PENCAPAIAN (ILP)

1. Insentif laju pencapaian (ILP) diberikan kepada 5 provinsi yang mempunyai peringkat

tertinggi pencapaian MDGs di setiap indikator.

2. Jumlah dana ILP yang diberikan sesuai dengan jumlah indikator terbaik dikalikan dengan

satuan biaya ILP.

3. INSENTIF PENCAPAIAN TERBAIK (IPT)

1. Insentif pencapaian terbaik (IPT) diberikan untuk memberi penghargaan kepada 5

provinsi tertinggi yang mencapai sasaran MDGs tertinggi dibandingkan dengan provinsi

lain pada tahun terakhir di setiap indicator.

𝜎 = 𝑋𝑖 − 𝑋 2

𝑛 − 1

𝜎 = standard deviasi

𝑋i = nilai indikator provinsi i 𝑥 = nilai rata-rata

N = jumlah provinsi

𝑍 = X-𝑋 )/𝜕𝑋

Z = Nilai standarisasi X = Nilai indikator 𝑥 = Nilai rata-rata 𝜕𝑋 = standard deviasi


19

2. Jumlah dana IPT yang diberikan sesuai dengan jumlah indikator terbaik dikalikan dengan

satuan biaya IPT.

4. INSENTIF PENGURANGAN KEDALAMAN KEMISKINAN (IPKK)

1. Insentif pengurangan kedalaman kemiskinan (IPKK) diberikan kepada provinsi yang telah

berhasil memperkecil rasio kesenjangan kemiskinan selama tiga tahun pengamatan.

2. Indikator ini dipilih secara khusus karena indikator kemiskinan merupakan indikator yang

sangat berpengaruh bagi pencapaian indikator MDGs lainnya.

3. Penetapan 3 provinsi terbaik berdasarkan pada laju penurunan indikator 1.2 (Indeks

Kedalaman Kemiskinan).

E. TOTAL INSENTIF FISKAL Perhitungan total insentif fiskal yang akan diberikan kepada setiap provinsi menggunakan formula

sebagai berikut :

TOTAL INSENTIF = ID + ILP + IPT + IPKK ID = INSENTIF DASAR

ILP = INSENTIF LAJU PENCAPAIAN

IPT = INSENTIF PENCAPAIAN TERBAIK

IPKK = INSENTIF PENGURANGAN KEDALAMAN KEMISKINAN

F. BESARAN INSENTIF Besaran insentif untuk ID, ILP, IPT dan IPKK didasarkan atas formula perhitungan pedoman

pemberian insentif MDGs dan ketersediaan dana APBN.

G. INSENTIF NON FISKAL

1. Insentif non fiskal berupa piagam/plakat atau penghargaan dalam bentuk lainnya.

2. Insentif non fiskal diberikan kepada 3 provinsi terbaik yang memperoleh:

a. jumlah indikator ILP yang terbanyak

b. jumlah IPT yang terbanyak

c. jumlah IPKK yang terbanyak

3. Piagam/plakat atau penghargaan dalam bentuk lainnya diberikan oleh Menteri PPN/Kepala

Bappenas pada saat Musrenbangnas dan disaksikan oleh Presiden.


20


21


22

Documents

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI DAERAH UNTUK …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153706...Daerah (RPJMD) di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Untuk mempercepat