Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi

1

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB) TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB,

SMA/ SMALB DAN SMKTAHUN PELAJARAN 2016/2017

DI PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNGDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2016

2

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di ProvinsiLampung dimaksudkan sebagai acuan pokok bagi setiap sekolah dalam rangkapenerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2016/2017. Pedoman ini ditetapkanberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi LampungNomor 800/1033 /III.01/DP.1C/2016 tanggal 21 April 2016 tentang PedomanPelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pad TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB,SMA/SMALB dan SMK di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

Pedoman ini disusun Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PadaTaman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.Selain itu Pedoman ini disusun dari berbagai peraturan perundang-undangan yangberlaku. Di samping itu pedoman ini disusun berdasarkan usul/masukan dan hasilkesepakatan bersama melalui rapat koordinasi Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dan seluruhKKKS SD, MKKS SMP/SMA/SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung pada tanggal20 April 2016.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2016/2017diharapkan dapat terselenggara secara tertib, aman, lancar ,obyektif, transparan,akuntabel dan tidak diskriminatif serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagiwarga masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Materi Pedoman inidisusun sebagai prosedur operasional dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik disetiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini diharapkanbermanfaat apabila digunakan secara konsekuen dengan tujuan pelaksanaan penerimaanpeserta didik baru di sekolah dapat berjalan secara optimal bagi peningkatan mutu,relevansi dan daya saing pendidikan.

Demikian, kiranya bermanfaat.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPROVINSI LAMPUNG,

Drs. HERY SULIYANTO, MMPembina Utama MadyaNIP 19581005 198603 1 011

3

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 7

BAB I KETENTUAN UMUM 8

BAB II CALON PESERTA DIDIK BARU 10

BAB III SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 13

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN 18

BAB V SANKSI 22

PENUTUP

4

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359

TELUKBETUNG 35215

K E P U T U S A NKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 1033a/III.01/DP.1C/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA TK (TKLB), SEKOLAH DASAR ( SD) / SDLB, SEKOLAH MENENGAHPERTAMA ( SMP)/SMPLB , SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SMALB

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memasuki Tahun Pelajaran 2016/2017, makaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung PerluMenerbitkan Pedoman tentang Penerimaan Peserta Didik padaPAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB. SMA/SMALB, SMK sehinggadapat terlaksana secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidakdiskriminatif.

b. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada TK(TKLB),Sekolah Dasar dan Menengah terlaksana dengan baik, maka perluditetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru padaTK(TKLB), Sekolah Dasar (SD)/SDLB), Sekolah Menengah Pertama(SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB danSekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2016/2017 diProvinsi Lampung dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua PP No. 19tentang Standar Nasional Pendidikan.

5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007tentang Standar Pengelolaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/MadrasahIbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama, MadrasahTsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ MadrasahAliyah (SMA/MA).

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimanadi ubah permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan ataspermendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasarkabupaten/kota.

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ProvinsiLampung, sebagaimana di ubah dengan peraturan daerah provinsilampung Nomor 13 tahun 2009 dan perubahan kedua atas peraturandaerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang organisasidan tatakerja dinas daerah provinsi lampung.

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan MenteriAgama Nomor : 2/VII/PB/2014 dan Nomor : 7 Tahun 2014 tentangpenerimaan peserta didik baru pada Taman kanak kanak/RaudhatulAthfal/Bustanul Athfal dan sekolah/madrasah.

2. Hasil rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiLampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan KKKS SD, MKKSSMP/ SMA/ SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tentangPenyusunan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di SekolahProvinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIKBARU(PPDB),TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALBTAHUN PELAJARAN 2016/2017.

6

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru padaTK(TKLB), Sekolah Dasar (SD)/SDLB, Sekolah Menengah Pertama(SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB) danSekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2016/2017 diProvinsi Lampung sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusanini.

KEDUA : TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK agarmembuat Rencana Program Pembelajaran di sekolah sesuai denganPeraturan yang sudah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan iniakan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bandar Lampungpada tanggal : 21 April 2016


Drs. HERY SULIYANTO, MMPembina Utama Madya

NIP 19581005 198603 1 011

Tembusan :1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;4. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;5. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta;6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;7. Semua Kepala Biro di lingkungan Setjen Kemdikbud di Jakarta;8. Gubernur Lampung sebagai laporan;9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;10. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi Lampung;11. Kepala PAUD/SD/SMP/SMA/SMK se Provinsi Lampung

7

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNGNOMOR : 800/1033/III.01/DP.1C/2016TANGGAL 21 APRIL 2016

17 MEI 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA TK (TKLB), SEKOLAH DASAR ( SD)/SDLB, SEKOLAH MENENGAHPERTAMA ( SMP)/SMPLB, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SMALB

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DI PROVINSI LAMPUNG

PENDAHULUAN

Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Antara Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atlfal/Bustanul Atthfal dan Sekolah/Madrasah.

Pedoman ini dipandang perlu untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik

baru pada TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK tahun

pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung.

Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi warga negara usia anak sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk

memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel,

transparan dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu

pedoman ini bertujuan dalam rangka mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan

dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas/

sarana prasarana sekolah yang tersedia dengan obyektif untuk mencegah berbagai praktik

yang tidak adil dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini terkait pula dengan

memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas bila dibandingkan dengan

calon peserta didik yang ingin masuk sekolah khususnya sekolah negeri.

8

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 yang

sepenuhnya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah

Kabupaten/Kota masing-masing diharapkan dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan

prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut di atas

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daftar Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai

dengan 6 (enam) tahun.

(2) Raudhatul athfal yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal, yang

selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini

pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan

kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)

tahun.

(3) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar

(4) Madrasah ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

(5) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada

jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diikuti sama atau setara SD/MI.

9

(6) Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar

sebagai lanjutan dari SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil

belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.

(7) Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/ MTs.

(8) Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan

menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau

lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil

belajar yang diakui sama atau setara SMP /MTs.

(9) Sekolah Menengah Kejuruan , yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP

/MTs.

(10) Madrasah Aliyah kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang

menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP /MTs.

10

(11) Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar

menjadi calon peserta didik pada TK(TKLB) dan sekolah/madrasah.

(12) Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK (TKLB)

dan sekolah/madrasah yang melaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

(13) Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang

selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian

standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK

secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.

(14) Nilai sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disebut nilai

S/M/PK adalah nilai rapor atau rata- rata Nilai Sederajat Kompetensi (NDK).

(15) Nilai akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara

nilai S/M/PK dan nilai UN.

(16) Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat adalah surat

keterangan yang berisi nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara

nasional, Nilai UN dan NA.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik baru pada TK/TKLB dan sekolah/madrasah bertujuan memberi

kesempatan seluas- luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperolah layanan

pendidikan yang terbaik.

BAB II

CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

calon peserta didik baru pada TK/TKLB adalah :

a. Telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) untuk kelompok A; dan

b. Telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) untuk kelompok B.

11

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/SDLB pada tanggal 1 Juli

tahun berjalan :

a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;

b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;

c. Telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat

dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan

d. Berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru SD/SDLB yang bersangkutan

sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal

pendidikan dasar.

(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB dapat menerima usia

dari 12 (dua belas) tahun.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP pada tanggal 1 Juni 2016

tahun berjalan :

a. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB/paket A/pendidikan

pesantren salafiyah Ula/sederajat;

b. Memiliki SKHU SD/SDLB/MI/Program paket A/pendidikan pesantren salafiyah

Ula/sederajat; dan

c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB adalah peserta didik yang

tamat memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB.

12

Pasal 6

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA pada tanggal 14 Juni

2016 tahun berjalan;

a. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/paket B/pendidikan pesantren

salafiyah wustha/sederajat;

b. Memiliki SHUN SMP/SMPLB/MTs/paket B/pendidikan pesantren salafiyah

wustha/sederajat;dan

c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB adalah anak yang

tamat dan memiliki ijazah/STTB SMP /SMPLB.

(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK pada tanggal 14 Juni

tahun 2016 tahun berjalan.

a. Telah lulus SMP /SMPLB/sederajat dan memiliki ijazah;

b. Memiliki SHUN SMP/SMPLB/MTs paket B/pendidikan pesantren salafiyah

wustha /sederajat; dan

c. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program

studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.

Pasal 7

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang

dapat diterima diatur sebagai berikut :

a. Jumlah peserta didik baru TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25

(dua puluh lima) orang;

b. Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak

5 (lima) orang;

c. Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32

(tiga puluh dua) orang;

d. Jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5

(lima) orang.

13

e. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36

(tiga puluh enam) orang

f. Jumlah peserta didik SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5

(lima) orang;

g. Jumlah peserta didik pada SMA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak

40 (empat puluh) orang;

h. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar /kelas paling

banyak 5 (lima) orang.

i. Jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan/kelas paling banyak 40

(empat puluh) orang untuk program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan

sosial, serta bisnis dan managemen, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang .

BAB III

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh TK/TKLB dan sekolah dengan

memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat,

pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.

Pasal 9

1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/SDLB dilakukan berdasarkan usia;

2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berupa seleksi akademis serta

tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB.

14

Pasal 10

1) Seleksi Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dilakukan berdasarkan :

a. SKHU SD/SDLB/Program Paket A/Pendidikan Pesantrean Salafiyah

Ula/Sederajat;

b. Laporan hasil belajar/laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik;

c. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;

d. Usia calon peserta didik baru;

e. Prestasi di bidang akademik;

f. Bakat olah raga atau bakat seni; dan

g. Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat

melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB yang berasal dari satuan

pendidikan asing dilakukan berdasarkan :

a. Surat rekomendasi Dirjen Dikdasmen atau Direktur Jendral Pendidikan Islam,

sesuai dengan kewenangannya.

b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah

c. Usia calon peserta didik baru;

d. Prestasi di bidang akademik;

e. Bakat olah raga atau bakat seni;dan

f. Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

Pasal 11

1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB dilakukan

berdasarkan :

a. SHUN SMP/SMPLB/Paket B/ pendidikan pesantren salafiyah wustha/sederajat;

b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah;


15


e. Bakat olah raga akademik;

f. Prestasi lain yang diakui sekolah madrasah



3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB wajib menerima

paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari

keluarga ekonomi kurang mampu.

4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) tuna grahita dan autis berat

dilakukan berdasarkan SHUS

5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB yang berasal dari

satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan :

a. Surat rekomendasi Direktur Jendral Dikdasmen atau direktur jendral pendidikan

Islam, sesuai dengan kewenangan;

b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;





Pasal 12

1) Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB dilakukan untuk

mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi

keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan

menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite

sekolah/madrasah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

16

2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi

dilakukan berdasarkan :

a. SHUN SMP/SMPLB/paket B/ pendidikan pesantren salafiyah wustha/sederajat.


c. Prestasi di bidang akademik;

d. Bakat olah raga atau bakat seni;dan

e. Prestasi lain yang diakui sekolah.



4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB wajib menerima

paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari

keluarga ekonomi kurang mampu.

5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB yang berasal dari

satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan ;

a. Surat rekomendasi Dirjen Dikdasmen atau direktur jendral pendidikan Islam, sesuai

dengan kewenangannya;






17

Pasal 13

Bagi sekolah keberbakatan khusus (SMANO) dan SMK unggul terpadu diatur dalam

juknis tersendiri.

Pasal 14

1) Perpindahan peserta didik baru antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar

kabupaten/kota dalam satu provinsi , atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar

persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada

kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai kewenangan.

2) Perpindahan peserta didik baru dari sekolah indonesia di luar negeri dilaksanakan atas

dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan

kepala dinas kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangan.

3) Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke satuan pendidikan

nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jendral Dikdasmen

atau Direktur Jendral Dikdasmen sesuai dengan kewenangannya, dan kepala Biro

perencanaan dan kerjasama luar negeri.

Pasal 15

1) Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang diselenggarakan

oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya dalam bentuk

apapun.

2) Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang diselenggarakan

oleh masyarakat dapat memungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3) Penerimaan peserta didik baru pada SMA/SMALB dan SMK/SMKLB dapat

memungut biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB diatur biaya penerimaannya seringan

mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi

18

peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan

dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.

Pasal 16

Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan

untuk memberikan sumbangan kepada TK/TKLB atau sekolah/madrasah, setelah

peserta didik baru dinyatakan diterima .

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Dinas pendidikan

kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengkoordinasikan

dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.

BAB IV

Pasal 19Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi semua sekolah di Provinsi

Lampung ditentukan sebagai berikut :

1) Bagi Sekolah Negeri:

a. TK (TKLB), Sekolah Dasar (SD)

(i) Waktu pendaftaran 20 Juni s.d 23 Juni 2016 ;

(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan

seluas- luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi

yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan;

b. Sekolah Dasar luar Biasa (SDLB)

(i) Waktu pendaftaran 20 Juni s.d 1 Juli 2016 ;

19

(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan

seluas- luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi

yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan;

(iii) Pengumuman calon peserta didik yang diterima paling lambat tanggal

27 Juni 2016;

(iv) Pendaftaran ulang bagi siswa yang dinyatakan di terima pada tanggal

28 s.d 30 Juni 2016 ;

c. Sekolah Tingkat Pertama (SMP) dan SMPLB :

(i) Proses Pendaftaran Bina Lingkungan, umum on line, dan reguler tanggal

27 Juni s.d 30 Juni 2016 ;

(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluas

luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang

diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan;

(iii) Pengumuman calon peserta didik reguler yang diterima tanggal 1 Juli 2016;

(iv) Pendaftaran ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima pada tanggal

1 s.d 2 Juli 2016;

(v) Jadwal penerimaan siswa SMP Terbuka dimungkinkan untuk melakukan

penyesuaian atas ketentuan penerimaan SMP sesuai kondisi daerah.

d. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMALB

(i) Waktu pendaftaran Bina Lingkungan umum, on line dan reguler pada tanggal

20 Juni s.d 24 Juni 2016 ;

(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluas-


diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan

(iii) Pengumuman calon peserta didik reguler yang diterima paling lambat tanggal

27 Juni 2016;

(iv) Pengumuman calon peserta didik baru on line plg lambat 1 Juli 2016

(v) Pendaftaran ulang bagi peserta didik reguler yang akan dinyatakan diterima

pada tanggal 28 juni s.d 30 Juni 2016.

(vi) Pendaftaran ulang bagi peserta didik on line yang akan dinyatakan diterima

pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2016.

20

e. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)

(i) Waktu pendaftaran Bina Lingkungan umum, on line dan reguler pada tanggal

20 Juni s.d 24 Juni 2016 ;

(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluas-


diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan

(iii) Pengumuman calon peserta didik reguler yang diterima paling lambat tanggal

27 Juni 2016;

(iv) Pengumuman calon peserta didik baru on line plg lambat 1 Juli 2016

(v) Pendaftaran ulang bagi peserta didik reguler yang akan dinyatakan diterima

pada tanggal 28 juni s.d 30 Juni 2016.

(vi) Pendaftaran ulang bagi peserta didik on line yang akan dinyatakan diterima

pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2016.

2) Bagi Sekolah Swasta:

a. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sekolah swasta agar menyesuaikan dengan

jadwal pada butir 1 di atas, dengan catatan waktu tersebut dapat diperpanjang namun

tidak melampaui hari permulaan masuk sekolah tahun pelajaran 2016/2017.

b. Jumlah peserta didik yang diterima dalam satu rombongan belajar/ kelas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku .

c. Penambahan kelas paralel hanya dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang ada

ditinjau dari persyaratan proses belajar mengajar secara sempurna dan jangkauan

pembinaan yang efektif dan efisien serta memperhatikan keberadaan sekolah swasta

yang sejenis disekitarnya.

d. Pengumuman peserta didik yang diterima pada masing-masing sekolah

disebarluaskan melalui pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman

sekolah bersangkutan dan jika mungkin diumumkan melalui media yang terjangkau.

21

e. Mereka yang dinyatakan diterima tapi tidak mendaftar dalam waktu yang telah

ditentukan dinyatakan gugur atau mengundurkan diri, kecuali dalam sifat khusus.

Pendaftaran yang dinyatakan gugur dapat diganti oleh calon cadangan dari sekolah-

sekolah tersebut sesuai dengan urutan peringkat hasil seleksi semula.

BAB VS A N K S I

Pasal 20

Bagi sekolah yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam

Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VIPENUTUP

Pasal 21

1) Ketentuan dalam Pedoman ini dimaksudkan untuk ketertiban dan kelancaran dalam

penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung;

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.


Drs. HERY SULIYANTO, MMPembina Utama Madya

NIP .19581005 198603 1 011

22

Documents

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi