PEDOMAN PELAKSANAAN - Kementerian Keuangan...tkdd2020 pedoman pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa te peraturan menteri keuangan nomor: 205/pmk.07/2019 - pengelolaan dana desa

TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

UPDATE

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: � 205/PMK.07/2019 - PENGELOLAAN DANA DESA � 221/PMK.07/2019 - PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

� 7/PMK.07/2020 - PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU

� 8/PMK.07/2020 - TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

� 9/PMK.07/2020 - PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DAK NON FISIK


02

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20



Pokok-

Menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan UPDATE

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:

� 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

� 221/PMK.07/2019 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

� 7/PMK.07/2020 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU

� 8/PMK.07/2020 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

� 9/PMK.07/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DAK NON FISIK


ii

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

Oleh:Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan2020


iii

DAFT

AR

ISI

DAFTAR ISI

DANA BAGI HASIL (DBH) ................................ 1

DANA ALOKASI UMUM (DAU) ........................ 13

DANA BOS ................................................ 25

DANA DESA ............................................... 33


iv

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20


1

DAN

A B

AGI

HA

SIL

DANA BAGI HASIL

(DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan jenis dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Pajak dan

Sumber Daya Alam (SDA)


2

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Povinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan daerah penghasil cukai dan/atau tembakau. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai program:

� peningkatan kualitas bahan baku,

� pembinaan industri,

� pembinaan lingkungan sosial,

� sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau

� pemberantasan barang kena cukai ilegal.


3

DAN

A B

AGI

HA

SIL

KEBIJAKANDBH CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2020

� Melakukan reformulasi DBH CHT dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah atas kontribusi terhadap penerimaan negara dan kinerja daerah dalam menggunakan DBH CHT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menegaskan kembali bahwa DBHCHT diberikan kepada Provinsi Penghasil berdasarkan kontribusinya terhadap penerimaan negara, mendorong keterlibatan provinsi penerima DBH CHT untuk turut serta dalam mendukung peningkatan penerimaan CHT dan produksi tembakau, dan mengawal penggunaan DBHCHT agar sesuai prioritas untuk bidang kesehatan.

� Sasaran Penggunaan DBH Cukai ditujukan untuk mengendalikan dampak atas kebijakan di bidang cukai dan/atau tembakau dan dampak negatif atas konsumsi rokok dengan prioritas penggunaan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan kuantitas & kualitas layanan kesehatan pada kegiatan di bidang kesehatan;


4

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

� Dukungan JKN pada Bidang kesehatan dalam DBH CHT dilakukan pada sisi supply side yang meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Pelayanan Kesehatan, baik kegiatan promotif / preventif maupun kuratif / rehabilitatif yang diutamakan untuk penurunan angka prevalensi stunting,

b. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,

c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,

d. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan

e. Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu.



5

DAN

A B

AGI

HA

SIL

� Disamping bidang kesehatan. Kegiatan yang bersifat mengatasi dampak kebijakan di bidang cukai dan/atau tembakau juga dapat dilakukan melalui bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sasaran utamanya adalah petani tembakau dan pekerja di sektor industri tembakau.

� Selain untuk mengendalikan dampak atas kebijakan di bidang cukai dan/atau tembakau dan dampak negatif atas konsumsi rokok, penggunaan DBH CHT juga ditujukan untuk menjaga penerimaan cukai melalui penyebaran informasi ketentuan di bidang cukai dan kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal melalui penyampaian informasi peredaran dan operasi pemberantasan BKC illegal yang dilakukan antara pemerintah daerah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



6

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20


Alokasi/Sisa DBH CHT

Pelaksanaan DBH CHT

Penyampaian Laporan Penggunaan *)

PenundaanDBH CHT

PenghentianDBH CHT

PenyaluranDBH CHT

Pembahasan Sisa DBH CHT

Menyampaikan

Menyampaikan

Surat Pernyataan akanMenganggarkan Kembali Sisa DBH CHT

PENYALURAN KEMBALIKemenkeu melakukan penyaluran kembalidalam hal Kepala Daerah telah menyampaikan laporan dan surat pernyataan

TidakMenyampaikan

TidakMenyampaikan

Pasal 12 Pasal 16

Pasal 18

SANKSI

KEMENKEU MENUNDA PENYALURAN DALAM HAL: � Bupati/walikota tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan

DBH CHT

� Gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT; dan/atau

� Kepala Daerah tidak menyampaikan surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT TA Sebelumnya

KEMENKEU MELAKUKAN PENGHENTIAN DALAM HAL: � Daerah telah dua kali berturut-turut dilakukan penundaan


7

DAN

A B

AGI

HA

SIL

URAIAN2019 2020

APBN OUTLOOK APBN SELISIH DENGAN OUTLOOK 2019

Transfer ke Daerah 756,77 744,59 784,95 40,36

I. Dana Perimbangan 724,59 712,41 747,20 34,79

A. Dana Transfer Umum 524,22 520,83 544,67 23,84

1. Dana Bagi Hasil 106,35 103,03 117,58 14,55

1. Pajak 52,44 51,53 56,23 4,70

2. Sumber Daya Alam 53.91 46,57 48,84 2,28

3. Kurang Bayar 0,00 4,93 12,50 7,57

DBH DR DIPUNGUT DARI PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DARI HUTAN ALAM YANG BERUPA KAYU DAN DIGUNAKAN UNTUK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) SERTA KEGIATAN PENDUKUNGNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN PERHUTANAN SOSIAL.


8

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

KEBIJAKAN DBH DR 2020

� Peralihan kewenangan Kehutanan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi melalui UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disertai dengan pengalihan penyaluran DBH DR sejak tahun 2017 yang sebelumnya ke Kabupaten/Kota menjadi ke Provinsi Penghasil.

� Perluasan penggunaan DBH DR yaitu untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi:

( Perencanaan;

( Pelaksanaan;

( Monitoring;

( Evaluasi; dan

( Kegiatan Pendukung, yang meliputi:

� perlindungan dan pengamanan hutan;

� teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;

� pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

� pengembangan perbenihan;


9

DAN

A B

AGI

HA

SIL

KEBIJAKAN DBH DR 2020

� penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan dan perhutanan sosial dalam rangka kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat;

� operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

� pembinaan; dan/atau

� pengawasan dan pengendalian

� Sisa DBH DR yang masih ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:

( pengelolaan taman hutan raya;

( pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan/atau

( penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.


10

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

KEBIJAKAN PENGUATAN

� Meningkatkan kualitas belanja DBH DR melalui kegiatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

� Dalam rangka percepatan penyerapan sisa DBH DR yang masih ada di RKUD Kabupaten/Kota melalui PMK Nomor 221/PMK.07/2019 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA DR telah diatur batas waktu penggunaan sisa DBH DR paling lambat sampai dengan TA 2022

� Dalam hal masih terdapat sisa DBH DR di RKUD s.d TA 2022, dapat dilakukan pemotongan dan/atau penghentian penyaluran DAU dan/atau DBH Lainnya sebesar sisa DBH DR yang masih ada di RKUD.


11

DAN

A B

AGI

HA

SIL

Alokasi/Sisa DBH DR

PembahasanRKA *)

Pelaksanaan DBH CHT

Penyampaian Laporan Penggunaan **)

PenundaanDBH DR

PenghentianDBH SDA

PenyaluranDBH SDA DR

Pembahasan Sisa DBH DR

Menyampaikan

Menyampaikan

Surat PernyataanSisa DBH DR

PENYALURAN KEMBALIKemenkeu melakukan penyaluran kembali pada- DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota apabila Bupati/Walikota

telah menyampaikan laporan realisasi - DBH DR apabila Gubernur menganggarkan kembali Sisa DBH DR

dalam APBD atau APBD-P

TidakMenyampaikan

TidakMenyampaikan

Pasal 12 Pasal 16

Pasal 18

SANKSI

PENGATURAN PENGGUNAAN DBH DANA REBOISASIPMK 221/PMK.07/2019

SIKLUS PELAKSANAAN DBH DR


12

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

KEMENKEU MENUNDA PENYALURAN PADA:

� DBH SDA IIUPH dan PSDH, jika Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan dan/atau Bupati/Walikota tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR

� DBH DR jika Gubernur tidak menyampaikan laporan, dan/atau tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR dalam APBD-P TA Berjalan dan/atau APBD TA Berikutnya

KEMENKEU MELAKUKAN PENGHENTIAN PADA:

� DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota apabila telah 2 kali berturut-turut dilakukan penundaan

� DBH DR apabila telah 2 kali berturut-turut dilakukan penundaan


13

DAN

A A

LOKA

SI U

MU

M

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, besaran DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN sekurang kurangnya 26 persen dari PDN neto.

DANA ALOKASI

UMUM (DAU)


14

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

DASAR HUKUM � Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

� Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dalam Bentuk Arsip Data Komputer dan Dokumen Hardcopy dalam rangka Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus


15

DAN

A A

LOKA

SI U

MU

M

DAU TAMBAHANBANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

� Kebijakan ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD.

� Untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

� Memperkuat pengawasan dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di daerah karena pendanaan tersebut bagian dari Belanja APBD.

� Pengendalian melalui penyaluran dan penguatan pemantauan dan evaluasi.


16

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

SASARAN PENGALOKASIAN

� Dialokasikan untuk 8.221 kelurahan pada 410 kabupaten/kota

� Dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yaitu kategori:

( Baik dengan alokasi sebesar Rp350.000.000,00 per kelurahan;

( Perlu ditingkatkan dengan alokasi sebesar Rp366.000.000,00 per kelurahan; dan

( Sangat perlu ditingkatkan dengan alokasi sebesar Rp381.819.000,00 per kelurahan.


17

DAN

A A

LOKA

SI U

MU

M

PENYALURANTAHAP 1 (50%)

� Paling cepat FEBRUARI

� Paling lambat JUNI

SYARAT (PALING LAMBAT 12 JUNI 2020)

� Perda APBD

� Surat pernyataan kepala daerah

� Peraturan bupati/walikota

� Salinan kegiatan kelurahan dalam APBD

� Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan 2019

TAHAP 2 (50%) � Paling cepat MARET

� Paling lambat SEPTEMBER

SYARAT (PALING LAMBAT 18 SEPTEMBER 2020)

� Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan tahap 1 minimal 50%


18

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

DAU TAMBAHANBANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DUKUNGAN PENDANAAN YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) UNTUK KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

� Kebijakan ini bersifat bantuan untuk menunjang Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan Daerah kepada Desa dari APBD.

� Dipergunakan untuk menyetarakan penghasilan tetap perangkat desa menjadi setara dengan Gaji PNS Golongan II/a, dimulai dari Perangkat Desa sebesar 100%, Sekretaris Desa sebesar 110% dan Kepala Desa sebesar 120%.

� Pembayaran siltap dimulai sejak Januari 2020.


19

DAN

A A

LOKA

SI U

MU

M


� Daerah yang berhak menerima bantuan SILTAP adalah daerah yang telah memenuhi ADD sebesar 10% DAU dan DBH, namun belum memenuhi ketentuan penyetaraan SILTAP kepala desa dan perangkat desa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

� Kebutuhan penyetaraan SILTAP dihitung berdasarkan selisih SILTAP dengan 75% ADD;

� Jumlah Daerah yang 75% ADD-nya belum mencapai SILTAP sebanyak 68 Kabupaten.


20

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

PENYALURANTAHAP 1 (50%)

� Paling cepat MARET

SYARAT (PALING LAMBAT 30 SEPTEMBER 2020)

� Perda APBD

� Peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa

TAHAP 2 (50%) � Paling cepat JULI

SYARAT (PALING LAMBAT 13 NOVEMBER 2020)

� Laporan realisasi penyerapan anggaran tahap 1 minimal 70% dan telah direviu inspektorat daerah


21

DAN

A A

LOKA

SI U

MU

M

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PENGGAJIAN PPPK DANA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEPADA DAERAH DENGAN TUJUAN MEMBANTU PENDANAAN PENGGAJIAN PENGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DIANGKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH.

� Tindak lanjut hasil rapat Gabungan DPR dengan Pemerintah mengenai penyelesaian tenaga honorer eks THK-2.

� Memperhitungkan kebijakan kepegawaian 2020 (meliputi penggajian PPPK dan penerimaan CPNSD).

� PPPK yang dimaksud adalah PPPK formasi tahun 2019 dan rencana formasi tahun 2020.

� CPNSD yang dimaksud adalah CPNSD penerimaan tahun 2019 dan rencana formasi tahun 2020.

� Rekruitmen PPPK diharapkan agar menjaga kualitas calon ASN sebagai aparat yang menyelenggarakan layanan publik.


22

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20


� Untuk membantu penggajian formasi PPPK tahun 2019 dan tahun 2020 di Daerah;

� Jumlah dan jenis formasi PPPK di masing-masing Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;

� Besaran bantuan Rp1.579.000,00 per orang per bulan.


23

DAN

A A

LOKA

SI U

MU

M

PENYALURANSYARAT

- PALING LAMBAT 7 DESEMBER 2020 -

TAHAP I

� Perda APBD

� Rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran

TAHAP 2-4

� Rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran

BESARAN PENYALURAN TAHAP 1-4 � Besaran penyaluran sesuai dengan rekapitulasi surat keputusan

pengangkatan PPPK ( TAHAP I Paling cepat MARET ( TAHAP 2 Paling cepat JUNI ( TAHAP 3 Paling cepat SEPTEMBER ( TAHAP 4 Paling cepat DESEMBER


24

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20


25

DAN

A A

LOKA

SI K

HU

SUS

(DA

K) N

ON

FIS

IK

DANABOS

Dana BOS adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk belanja

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dalam bentuk BOS Reguler,

Kinerja, dan Afirmasi dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


26

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

KEBIJAKAN DANA BOS 2020

( MENGUATKAN KETERKAITAN ANTARA INPUT (TKDD) DENGAN CAPAIAN OUTPUT/OUTCOME.

( MEMPERCEPAT PEMANFAATAN DANA TRANSFER MELALUI TRANSFER LANGSUNG DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MENGHINDARI DANA IDLE.

( MENGUATKAN SINERGI ANTAR K/L DALAM PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA TRANSFER.

( MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH (SPENDING BETTER).


27

DAN

A A

LOKA

SI K

HU

SUS

(DA

K) N

ON

FIS

IK

KEBIJAKAN PENGUATAN

� MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING DAERAH, TERUTAMA BIDANG PENDIDIKAN.

� MENINGKATKAN KUALITAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN.

� MENYEMPURNAKAN UNIT COST DALAM PROSES PENGALOKASIAN.

� MEMUTAKHIRKAN DATA SASARAN YANG MENCERMINKAN KEBUTUHAN RIIL DAERAH.

� MEMPERKUAT KEBIJAKAN AFIRMASI UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN KUANTITAS DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK.


28

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

KEBIJAKAN BARU

( MEMPERCEPAT DUKUNGAN OPERASIONAL SEKOLAH DENGAN PERUBAHAN PENYALURAN DARI REKENING KAS UMUM NEGARA LANGSUNG KE REKENING SEKOLAH PADA TAHUN 2020.

( MEMBERIKAN KELELUASAAN FISKAL BAGI SEKOLAH DENGAN PERUBAHAN PERIODE DAN BESARAN PENYALURAN, DALAM RANGKA MENDUKUNG KONSEP “MERDEKA BELAJAR”.

( MENINGKATKAN AKURASI KARENA REKOMENDASI PENYALURAN BERDASARKAN HASIL INPUTAN YANG DILAKUKAN SEKOLAH SENDIRI MELALUI APLIKASI DANA BOS YANG DISEDIAKAN OLEH KEMENDIKBUD.

( MENJAGA AKUNTABILITAS DENGAN PENYALURAN LANGSUNG KE REKENING SEKOLAH DITATAUSAHAKAN DALAM APBD PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA MELALUI MEKANISME PENGESAHAN BELANJA.


29

DAN

A A

LOKA

SI K

HU

SUS

(DA

K) N

ON

FIS

IK

PENERIMA DANA BOS ADALAH SEKOLAH YANG BERADA DI PROVINSI,

KABUPATEN, KOTA BERDASARKAN PERHITUNGAN ALOKASI DARI

KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN.

( BOS REGULER UNTUK PEMBELIAN ALAT MULTI MEDIA PEMBELAJARAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA SEKOLAH,PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, DAN MAKSIMAL 50% UNTUK PEMBAYARAN TENAGA HONORER.

( BOS KINERJA DIBERIKAN KEPADA SEKOLAH YANG BERKINERJA BAIK DALAM MENINGKATKAN RAPOR MUTU PENDIDIKAN, AGAR MENCAPAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

( BOS AFIRMASI UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL RUTIN SEKOLAH DI DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERLUAR, DAN TRANSMIGRASI)


30

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

PERUBAHAN PENYALURAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2020

PMK 48/PMK.07/2019 (MELALUI PROVINSI)

PMK 48/PMK.07/2019 (melalui Provinsi)

Kemenkeu (DJPK)

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota

SMA/SMK

SD/SMP

Transfer ke Daerah

Belanja Langsung

Hibah

Dicatat dalam APBD

Dicatat dalam APBD

Kemenkeu (DJPK)

Laporan Penggunaan Dana

KemendikbudAlokasi dan

Rekomendasi

Perhitungan kurang lebih salur

Kemenkeu (DJPB)

Kemendikbud Kemendagri

Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)

Alokasi dan Rekomendasi

Laporan Penggunaan Dana dan Kebutuhan Kurang salur

Rekomendasi Salur

Salur

Pemerintah Daerah

Alokasi APBN (Dicatat sebagai Penerimaan)

Informasi Penyaluran (Dicatat sebagai belanja)

Penatausahaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

Q1 (20%) Q2 (40%) Q3 (20%) Q4 (20%)

Laporan T-1 Lap. Smt 1Rekomendasi Kemendikbud

PMK 9/PMK.07/2020 (langsung ke Sekolah)

Tahapan Penyaluran (PMK 48/PMK.07/2019) Tahapan Penyaluran (Perubahan PMK 48/PMK.07/2019)

PERUBAHAN PENYALURAN 2020

Tahap I 30%

Tahap III 30%

Tahap II 40%

Rekomendasi Kemendikbud

SEMULA


31

DAN

A A

LOKA

SI K

HU

SUS

(DA

K) N

ON

FIS

IK

PMK 9/PMK.07/2020 (LANGSUNG KE SEKOLAH)

PMK 48/PMK.07/2019 (melalui Provinsi)

Kemenkeu (DJPK)

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota

SMA/SMK

SD/SMP

Transfer ke Daerah

Belanja Langsung

Hibah

Dicatat dalam APBD

Dicatat dalam APBD

Kemenkeu (DJPK)

Laporan Penggunaan Dana

KemendikbudAlokasi dan

Rekomendasi

Perhitungan kurang lebih salur

Kemenkeu (DJPB)

Kemendikbud Kemendagri

Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)

Alokasi dan Rekomendasi

Laporan Penggunaan Dana dan Kebutuhan Kurang salur

Rekomendasi Salur

Salur

Pemerintah Daerah

Alokasi APBN (Dicatat sebagai Penerimaan)

Informasi Penyaluran (Dicatat sebagai belanja)

Penatausahaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

Q1 (20%) Q2 (40%) Q3 (20%) Q4 (20%)

Laporan T-1 Lap. Smt 1Rekomendasi Kemendikbud

PMK 9/PMK.07/2020 (langsung ke Sekolah)

Tahapan Penyaluran (PMK 48/PMK.07/2019) Tahapan Penyaluran (Perubahan PMK 48/PMK.07/2019)

PERUBAHAN PENYALURAN 2020

Tahap I 30%

Tahap III 30%

Tahap II 40%

Rekomendasi Kemendikbud

MENJADI


32

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20


33

DAN

A D

ESA

DANA DESA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui APBD kab./kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.


34

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA

Alokasi Kinerja bagi Desa yang berkinerja terbaik

1

KEBIJAKANPENGALOKASIANDANADESA

Kewajiban Bupati/Walikota: • melakukan verifikasi atas data jumlah desa sebelum menetapkannya dalam peraturan Bupati/Wali kota • melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.

PMK NO. 205 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA


35

DAN

A D

ESA


1



Kewajiban Bupati/Walikota:

� Melakukan verifikasi atas data jumlah desa sebelum menetapkannya dalam peraturan Bupati/Wali kota

� Melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.


36

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20


1




37

DAN

A D

ESA

KEBIJAKAN PENYALURAN DANA

DESAPMK NO. 205 TAHUN 2019 TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA

PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD

DAN DARI RKUD KE RKD PADA

TANGGAL DAN WAKTU YANG SAMA


38

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

REWARD

PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD DAN DARI RKUD KE RKD PADA TANGGAL DAN WAKTU YANG SAMA

REGULER

• Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran tidak disampaikan, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Dalam hal terdapat penyalahgunaan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dapat

dihentikan

Ketentuan Penyaluran Reward: • Tahun 2020: Untuk Daerah Berkinerja Baik (Pasal 51) • Tahun 2021: Untuk Desa Mandiri (Pasal 56)

KEBIJAKANPENYALURANDANADESAPMKNo.205Tahun2019tentangPengelolaanDanaDesa

DALAM HAL DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN TIDAK DISAMPAIKAN, DANA DESA TIDAK DISALURKAN SEHINGGA MENJADI SISA DANA DESA DI RKUN.

DALAM HAL TERDAPAT PENYALAHGUNAAN DANA DESA, PENYALURAN DANA DESA DAPAT DIHENTIKAN


39

DAN

A D

ESA

REWARD

PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD DAN DARI RKUD KE RKD PADA TANGGAL DAN WAKTU YANG SAMA

REGULER

• Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran tidak disampaikan, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Dalam hal terdapat penyalahgunaan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dapat

dihentikan

Ketentuan Penyaluran Reward: • Tahun 2020: Untuk Daerah Berkinerja Baik (Pasal 51) • Tahun 2021: Untuk Desa Mandiri (Pasal 56)

KEBIJAKANPENYALURANDANADESAPMKNo.205Tahun2019tentangPengelolaanDanaDesa

KETENTUAN PENYALURAN REWARD:• TAHUN 2020: UNTUK DAERAH BERKINERJA BAIK

(PASAL 51)

• TAHUN 2021: UNTUK DESA MANDIRI (PASAL 56)

50%

35%


40

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20

PERBAIKAN KEBIJAKAN PENYALURAN

1. DANA DESA LEBIH CEPAT DITERIMA DESA

2. PENYALURAN KE DESA TIDAK PERLU MENUNGGU SEMUA DESA SIAP

3. SIMFLIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

4. PENYALURAN DANA DESA KE RKD DILAKUKAN SETIAP MINGGU

5. PEMDA TETAP MEMILIKI PERAN YANG SANGAT PENTING DALAM VERIFIKASI DOKUMEN PENYALURAN


41

DAN

A D

ESA

MEKANISME TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

❑ Rekening Kas ditempatkan pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

❑ Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Daerah;

❑ Penyampaian dokumen persyaratan dari bupati/wali kota ke KPPN disertai Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan:

MEKANISME TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

1. Menyampaikan Perubahan/pergantian Rekening Desa

2. Menyampaikan APBDes 3. Laporan Penyerapan dan

Capaian Output 4. Menyampaikan Lembar

Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD

1. Rekam Alokasi Dana Desa per Desa (import data)

2. Rekam Penyerapan 3. Rekam Capaian Output 4. Rekam Lembar Konfirmasi

Penerimaan Dana pada RKD

BPMD

BPKAD

1. Upload PERKADA 2. Upload APBDes 3. Upload Surat Kuasa Pemindahbukuan 4. Cetak dan Upload Laporan Penyerapan

dan Capaian Keluaran 5. Membuat Surat Pengantar 6. Upload Surat Pernyataan Kebenaran

Penerima Penyaluran DD❖ Memilihi Desa-Desa Layak Salur ❖ Upload Dok. Persyaratan Penyaluran

1. Menyampaikan Perubahan/pergantian Rekening Desa

2. Menyampaikan APBDes

3. Laporan Penyerapan dan Capaian Output

4. Menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD

1. Rekam Alokasi Dana Desa per Desa (import data)

2. Rekam Penyerapan

3. Rekam Capaian Output

4. Rekam Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD

1. Upload PERKADA

2. Upload APBDes

3. Upload Surat Kuasa Pemindahbukuan

4. Cetak dan Upload Laporan Penyerapan dan Capaian Keluaran

5. Membuat Surat Pengantar

6. Upload Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran DD

BPKAD

BPMD

� Memilihi Desa-Desa Layak Salur

� Upload Dok. Persyaratan Penyaluran


42

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20 • REKENING KAS DITEMPATKAN PADA

BANK UMUM YANG TERDAFTAR DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DAN/ATAU BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS) SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

• SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA DITANDATANGANI OLEH KEPALA DAERAH;

• PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI BUPATI/WALI KOTA KE KPPN DISERTAI SURAT PENGANTAR YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK.

KETENTUAN:


43

DAN

A D

ESASISA DANA DESA

PASAL 40 DAN PASAL 52 PMK 205/2019 SISADANADESA

PASAL 40 DAN PASAL 52

PMK 205/2019


44

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20 SISA DANA DESA

PASAL 40 DAN PASAL 52 PMK 205/2019SISADANADESA

PASAL 40 DAN PASAL 52

PMK 205/2019


45

DAN

A D

ESA


46

PED

OM

AN

PEL

AKS

AN

AA

N T

KDD

20

20


TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESATKDD2020

PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA


Documents

PEDOMAN PELAKSANAAN - Kementerian Keuangan...tkdd2020 pedoman pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa te peraturan menteri keuangan nomor: 205/pmk.07/2019 - pengelolaan dana desa