PEDOMAN, BENTUK DAN TEKNIK PELAKSANAAN FUNGSI …

[UNIVERSITAS MATARAM] [Jurnal HukumJJJAAATTTIIISSSWWWAAARRRAAA]

[Fakultas Hukum Universitas Mataram] | Jurnal Hukum JATISWARA 21

PEDOMAN, BENTUK DAN TEKNIK PELAKSANAANFUNGSI PENGAWASAN DPRD

Sarkawi1

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pedoman, Bentuk dan TehnikPelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilpenelitiannya dapat disimpulkan bahwa Pedoman Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRDterhadap Pemerintah Daerah diatur di dalam UUDN RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,PP No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Bentuk Pelaksanaan fungsi penga-wasan DPRD dilakukan dalam bentuk Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja, Pembentukan AlatKelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna, Pengawasan TentangPengelolaan Barang dan Jasa, Pengawasan Tentang Proses Pengadaan barang dan Jasa danPengawasan Tentang Kinerja Pemerintah, serta Reses. Tehnik pelaksanaan fungsipengawasan antara lain; (1) Merespons Pengaduan Masyarakat; (2) Pengawasan ke UnitLayanan; (3) Pengawasan ke SKPD; (4) Pengawasan kepada Kepala Daerah.

Kata Kunci: Pedoman, Bentuk, Teknik, Fungsi Pengawasan DPRD.

ABSTRACTGUIDELINES, FORMS AND TECHNICAL IMPLEMENTATION

OVERSIGHT FUNCTION OF COUNCIL

The purpose of this study was to determine the Guidelines, Forms and TechnicalImplementation oversight function of Council. This research uses normative research with theapproach of legislation and conceptual approaches. Research results can be concluded that theGuidelines on the oversight function of Parliament to the Regional Government in UUDN RIIn 1945, Law No. 23 Year 2014 About Local Government, Law 27 Year 2009 on MPR, DPR,DPD and DPRD, PP 16 Year 2010 on Guidelines for Preparation of the RegionalRepresentatives Council Regulation on the Rules of the Regional Representatives Council,and Regional Representatives Council Regulation district or local town. Implementationforms of oversight function of Parliament is done in the form of hearings, visit Working,Forming Tools Other Fittings required and formed by the plenary session, the SupervisoryAbout Goods and Services Management, Process Monitoring On Procurement of goods andservices and Supervision On Government Performance, as well as the recess. Technicsimplementation oversight functions, among others; (1) Respond to Public Complaints; (2)Monitoring Unit to Service; (3) Monitoring to SKPD; (4) Monitoring the Regional Head.

Keywords: Guidelines, Forms, Engineering, Oversight Function of Council.

1 Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

[Jurnal HukumJJJAAATTTIIISSSWWWAAARRRAAA]

[FAKULTAS HUKUM]

22 Jurnal Hukum JATISWARA | [ Fakultas Hukum Universitas Mataram]

Pokok Muatan

PEDOMAN, BENTUK DAN TEKNIK PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASANDPRD ....................................................................................................................................... 21

A. PENDAHULUAN............................................................................................................. 22B. PEMBAHASAN ............................................................................................................... 24

1. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD ................................................... 24

2. Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD....................................................... 33

3. Tehnik Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD....................................................... 37

C. PENUTUP......................................................................................................................... 42

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945dinyatakan bahwa “Pemerintah daerahprovinsi, daerah kabupaten dan kotamemiliki Dewan Perwakilan Rakyat yanganggota-anggotanya dipilih melaluipemilihan umum (Pemilu)”. DPRD yangmerupakan lembaga perwakilan rakyatyang berkedudukan di daerah kabupatendan kota yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerahkabupaten/ kota di samping kepala daerahitu sendiri. Kedudukan DPRD sebagaipenyelenggara pemerintahan ini diaturdengan jelas di dalam Undang-undangNomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan UU Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah.1

1Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam Pasal 342disebutkan bahwaDPRD kabupaten/kota merupakanlembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahkabupaten/kota. Berbeda halnya dengan KedudukanDPRD di daerah provinsi disebutkan dalam Pasal 291 UUNo. 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “DPRD provinsimerupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yangberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah provinsi. Perbedaan tersebut tidak substansial,hanya terletak pada wilayah hukum saja yaitu daerahprovinsi dan daerah kabupaten/kota saja. Selanjutnya didalam Pasal 40 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

Sebagai representasi dari masyarakatdi daerah, DPRD memiliki tiga fungsi,yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, danfungsi pengawasan. Ketiga fungsi inidinyatakan di dalam Pasal 343 undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah maupun dalam Pasal 41 UU No. 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 43 UU No. 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah diaturtentang Hak dan Kewajiban DPRD yakni;hak interpelasi, hak angket dan hak untukmenyatakan pendapat.2 Hak Interpelasiadalah hak DPRD untuk memintaketerangan kepada kepala daerah mengenaikebijakan pemerintah daerah yang pentingdan strategis yang bedampak luas padakehidupan masyarakat, daerah dan Negara.Hak angket adalah pelaksanaan fungsipengawasan DPRD untuk melakukanpenyelidikan terhadap suatu kebijakantertentu kepada daerah yang penting danstrategis serta berdampak luas padakehidupan masyarakat, daerah dan Negarayang diduga bertentangan denganperaturan perundang-undangan. Sedangkanhak menyatakan pendapat adalah hak

Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa “DPRDmerupakan lembaga perwakilan rakyat daerah danberkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahdaerah.

2Pasal 43 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004



DPRD untuk menyatakan pendapatterhadap kebijakan kepala daerah ataumengenai kejadian luar biasa yang terjadidi daerah disertai dengan rekomendasipenyelesaiannya atau sebagai tindak lanjutpelaksanaan hak interpelasi dan hakangket.3

Pelaksanaan hak angket di atasdilakukan setelah diajukan hak interpelasioleh DPRD dan harus mendapatkanpersetujuan dari Rapat Paripurna DPRDyang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tigaperempat) dari jumlah anggota DPRD danputusan diambil dengan persetujuansekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) darijumlah anggota DPRD yang hadir.4

Untuk menggunakan hak angketmaka DPRD membentuk panitia angketyang terdiri atas semua unsur fraksi DPRDyang bekerja dalam waktu paling lama 60(enam puluh) hari, setelah itu panitiaangket itu harus menyampaikan hasilkerjanya kepada DPRD. Dalammelaksanakan tugasnya, panitia angketdapat memanggil, mendengar, danmemeriksa seseorang yang dianggapmengetahui masalah yang sedang diselidikiserta untuk meminta menunjukkan suratatau dokumen yang berkaitan dengan halyang sedang diselidiki.

Apabila seseorang yang dipanggil,didengar, dan diperiksa oleh panitiaangket, wajib seseorang tersebutmemenuhi panggilan panitia angketkecuali ada alasan yang sah menurutperaturan perundang-undangan. Sehinggaapabila seseorang telah dipanggil olehpanitia angket dengan patut secaraberturut-turut, namun tetap tidakmemenuhi panggilan panitia angket, makapanitia angket dapat memanggil secarapaksa dengan bantuan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan

3Penjelasan Pasal 43 UU No. 32 Tahun 20044Pasal 43 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004

peraturan perundang-undangan.5

Setelah panitia angket melaksanakantugasnya maka kemudian harusmenyerahkan hasilnya ke DPRD denganmerahasiakan semua hasil kerjanyatersebut. Dan pelakasanaan ketiga hakDPRD itu termasuk hak angket diaturdalam peraturan Tata Tertib DPRD yangberpedoman pada peraturan perundang-undangan.6

Sebagai lembaga perwakilan rakyatdi daerah, DPRD mempunyai beberapatugas dan wewenang yang berkaitandengan fungsi pengawasan,7terdapat dalam

5Pasal 43 ayat (3) - ayat (6)6Pasal 43 ayat (7) dan ayat (8)7Tugas dan wewenang DPRD ini diatur dalam

UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD, mengenai Tugas dan Wewenang DPRD yaitudalam Pasal 344 ayat (1) yang selengkapnya menyatakanbahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas danwewenang:1) membentuk peraturan daerah kabupaten/kota

bersama bupati/walikota;2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan

peraturan daerah mengenai anggaran pendapatandan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukanoleh bupati/walikota;

3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanperaturan daerah dan anggaran pendapatan danbelanja daerah kabupaten/kota;

4) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentianbupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakilwalikota kepada Menteri Dalam Negeri melaluigubernur untuk mendapatkan pengesahanpengangkatan dan/atau pemberhentian;

5) memilih wakil bupati/wakil walikota dalam halterjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakilwalikota;

6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepadapemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencanaperjanjian internasional di daerah;

7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintahdaerah kabupaten/kota;

8) meminta laporan keterangan pertanggungjawabanbupati/walikota dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah kabupaten/kota;

9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketigayang membebani masyarakat dan daerah;

10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


[FAKULTAS HUKUM]


Pasal 344 ayat (1) huruf “c”, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD yangmenyatakan bahwa tugas dan wewenangDPRD adalah melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan peraturan daerah dananggaran pendapatan dan belanja daerahkabupaten/kota.

Sedangkan dalam Pasal 42 (3) UUNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah diatur pula tentangtugas dan kewenangan DPRD yaitu:Melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan daerah danperaturan perundang-undangan lainnya,keputusan walikota/bupati, APBD,kebijakan pemerintah daerah dalammelaksanakan program pembangunandaerah dan kerjasama internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasdan wewenangnya, DPRD mempunyai hakuntuk:8

1. Meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakanpemerintah kabupaten / kota yangpenting dan strategis serta berdampakluas pada kehidupan bermasyarakatdan bernegara.

2. Melakukan penyelidikan terhadapkebijakan pemerintah kabupaten/kotayang penting dan strategis sertaberdampak luas pada kehidupanmasyarakat, daerah, dan negara yangdiduga bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

3. Menyatakan pendapat terhadapkebijakan bupati / walikota ataumengenai kejadian luar biasa yangterjadi di daerah disertai denganrekomendasi penyelesaiannya.

Hak tersebut di atas dapat digunakan

8Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, BagianKelima mengenai Hak DPRD Kabupaten/Kota yaituPasal 349 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak: a.interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat.

oleh DPRD kabupaten dan kota dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya,yaitu dengan cara meminta pejabat negaratingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintahkabupaten/kota, badan hukum, dan wargamasyarakat untuk memberikan keterangantentang sesuatu hal yang perlu ditanganidemi kepentingan bangsa dan negara.

Tindakan tersebut didasarkan padaPasal 349 Undang-Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusya-waratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwaDPRD Kabupaten dan Kota dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya,berhak meminta pejabat negara tingkatkabupaten/kota, pejabat pemerintahkabupaten/kota, badan hukum, atau wargamasyarakat untuk memberikan keterangantentang sesuatu hal yang perlu ditanganidemi kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka didalam tulisan ini dirasa penting untukdibahas mengenai; Pedoman, Bentuk danTehnik Pelaksanaan Fungsi PengawasanDPRD.

B. PEMBAHASAN

1. Pedoman Pelaksanaan FungsiPengawasan DPRD

Agar pelaksanaan fungsi peng-awasan DPRD dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah berjalan efektif, makaharus memiliki pedoman-pedoman kerjaDRPD khususnya yang berkaitan denganpelaksanaan fungsi pengawasan yangdituangkan dalam bentuk peraturanperundang-undangan. Hal ini dikatakankarena tujuan hukum adalah untukmencapai kedamaian dalam pergaulanantar manusia dan kedamaian tersebut akantercapai dengan menciptakan suatukeserasian antara ketertiban yang bersifatlahiriah dengan ketenteraman yang bersifat



batiniah.9

Oleh karena itu hukum merupakansarana menciptakan ketertiban danketenteraman serta melindungi kepen-tingan manusia di dalam masyarakatseperti melindungi kehormatan, jiwa, hartabenda dan hak-hak maupun kewajibanseseorang. Pelaksanaan fungsi pengawasanDPRD dipengaruhi oleh faktor pedomanpelaksanaan fungsi atau aturan baku yangmenjadi acuan pelaksanaan fungsipengawasan dan Faktor hukum itu sendiri,Faktor penegak hukum, Faktor sarana ataufasilitas, Faktor masyarakat, Faktorkebudayaan.

Hal ini sesuai dengan pendapatSoerjono Soekanto, yang mengatakanbahwa Agar hukum dapat befungsi denganbaik, maka diperlukan keserasian beberapafaktor yakni:

a. Faktor hukumnya;

b. Faktor penegak hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas;

d. Faktor masyarakat;

e. Faktor kebudayaan.10

Fungsi DPRD sebagai legislasi dananggaran adalah merupakan pelaksanaandari fungsi DPRD sebagai pembuatkebijakan publik. Oleh karena itu dalammelaksanakan fungsi legislasi DPRDsebagai wakil rakyat, harus membuatperatuan daerah yang bersifat menampungaspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Sehingga Peraturan Daerah yangdihasilkan seharusnya memihak kepadakepentingan masyarakat atau untukkepentingan umum bukan untuk

9 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yangMempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 60

10 Soerjono Soekanto, Ibid , hlm. 5

kepentingan golongan saja.11

Pelaksanaan fungsi Pengawasan olehDPRD juga dapat dirancang melaluipembentukan peraturan daerah, sehinggadalam pengawasan dapat dijalankandengan baik. Begitu juga dalam fungsiDPRD sebagai pembuat anggaran, DPRDseharusnya memperhatikan kepentianganmasyarakat apakah anggaran yang dibuatsudah mendukung perekonomian rakyat.Untuk itu perlu, penerapan sistemanggaran kinerja yaitu anggaran yangmengutamakan upaya pencapaian hasilkerja atau output dari perencanaan alokasibiaya atau input yang telah ditetapkan.

Penerapan anggaran kinerja perludicerminkan atau diorientasikan pada tigafungsi dasar penganggaran, yaitu (i) fungsialokasi yaitu penyediaan sarana danprasarana yang dibutuhkan masyarakat, (ii)fungsi distribusi yaitu pemerataanpendapatan antar warga Negara, dan (iii)fungsi stabilitas yaitu penyediaankesempatan kerja, kestabilan harga danpertumbuhan ekonomi.

Berbagai bentuk pengawasan politikyang dapat dimanfaatkan oleh lembaga iniialah dengan bertanya, interpelasi, angketdan mosi tidak percaya. Urutan peralatankontrol di atas, sekaligus memperlihatkangradasi keampuhan atau kekuasaannyadianggap bahwa bertanya sebagai alatpengawasan yang paling lunak sementaramosi adalah yang paling keras atau palingampuh, sementara itu yang lain beradadiantara kedua kutub itu.

Kapasitas pengawasan juga dipenga-ruhi oleh hubungan struktural-fungsionalantara DPRD dengan partai politik,pemerintah dan masyarakat sipil.Sebagaimana halnya dengan komposisi

11 Abdul Kholik, 2002 kamus Istilah Anggaran,Jakarta: FITRA, hlm. 7. dikutip dari buku AgungDjojosoekarto, Dinamika Dan Kapasitas DPRD DalamTata Pemerintahan Demokratis, Jakarta: KonradAdenauer Stiftung, 2004, hlm. 198.


[FAKULTAS HUKUM]


DPRD di Kabupaten Atau kota, dimanakomposisi DPRD yang dominan dari partaiyang juga mengusung kepala daerah yangterpilih sangat mempengaruhi keputusanyang diambil.12 Sehingga dari seluruhfungsi DPRD yakni sebagai fungsi legislasifungsi anggaran maupun fungsipengawasan, semua keputusan itu diambiltidak terlepas dari kepentingan politik daripada komposisi partai dalam DPRD itusendiri.

Oleh karena itu sangat mem-pengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasanDPRD terhadap Peraturan Daerah,sebagaimana disebutkan di atas bahwapada dasarnya DPRD mengawasikebijakan yang dibuat oleh DPRD itusendiri. Pengawasan yang dilakukanDPRD Kabupaten Atau kota dilaksanakansecara bertahap yang diatur berdasarkanprogram kerja tahunan.

Dimana pengawasan yang dilakukanterhadap implementasi Peraturan Daerahserta Peraturan Bupati / PeraturanWalikota, pada dasarnya DPRD dapatmenjalankan pengawasan dengan baikserta relatif kuat. Dimana pengawasan jugadilaksanakan berdasarkan adanya indikasisuatu Peraturan Daerah tidak efektifdijalankan, sehingga DPRD melakukanpemanggilan terhadap Pemerintah Daerahyang biasanya mengundang dinas terkait,yang selanjutnya dilaksanakan peninjauanlapangan jika diperlaukan, dalam hal iniuntuk melihat langsung atas implementasisuatu peraturan daerah.

a. Pedoman Pelaksanaan FungsiPengawasan DPRD

Pelaksanaan fungsi pengawasanDPRD terhadap Pemerintah Daerah dapatdilaksanakan melalui pedoman kedudukan,fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan

12 Agung Djojosoekarto, ibid, hlm. 196.Bandingkan dengan Kunarjo, Perencanaan danPembiayaan Pembangunan, Jakarta: UI Press, 1996, hlm.138.

kewajiban DPRD, sebagaimana yangdiatur di dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten atau Kota setempat.

Khusus dalam UU No. 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRDdan UU Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menjadi pedomanfungsi pengawasan DPRD secara tegasmengatur bahwa DPRD akan melakukanpengawasan terhadap pelaksanaanperundang-undangan, peraturan daerah,pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah,Pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintahdaerah dan pelaksanaan hubungan kerjasama antar daerah dan internasional.

Oleh karena itu, seperti apa danbagaimana pengawasan seharusnyadilakukan, maka masing-masing DPRD didaerah mengatur secara tegas mengenaipengawasan melalui tata tertib DPRD,yang tatibnya dihimpun dalam PeraturanDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten atau kota. Tata tertib tersebutmemuat pedoman pelaksanaan pengawasanterhadap pelayanan publik. Termasukpemanfaatan informasi teknis yang hanyasemata dalam rangka perbaikan regulasiatau pembentukan regulasi baru terhadapperbaikan kualitas pelayanan publik.Misalnya, bagaimana memanfaatkaninformasi tentang tingginya angka ibuhamil yang meninggal atau gizi buruk yangterus bertambah sebagai dasar pengajuanrevisi atau pembentukan regulasi baru



terhadap standar pelayanan kesehatan didaerah tertentu.

b. Jenis–jenis Pengawasan DPRD

Sebagai representasi rakyat didaerah, anggota DPRD mempunyaikewajiban untuk melakukan pengawasanterhadap penyelenggaraan pemerintahan didaerah, terutama dalam pelaksanaanPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Peraturan Walikota kepada masyarakat.Pengawasan bisa dilakukan secaraindividual maupun secara institusional.

Pelaksanaan pengawasan dapatdibagi dalam 4 jenis:

a. Pengawasan feedforward (pengawasanumpan di depan).

Pengawasan ini dilakukansebelum aktivitas dimulai yang ber-tujuan untuk menjamin kejelasansasaran; tersedianya arahan yangmemadai; ketersediaan sumber dayayang dibutuhkan. Dan memfokuskanpada kualitas sumber daya.

b. Pengawasan concurrent (pengawasanbersamaan).

Pengawasan ini memfokuskanpada apa yang terjadi selama prosesberjalan yang bertujuan untukmemonitor aktivitas yang sedangberjalan untuk menjamin segalasesuatu sesuai rencana dan juga untukmengurangi hasil yang tidakdiinginkan.

c. Pengawasan feedback (pengawasanumpan balik).

Pengawasan ini dilakukan setelahaktivitas selesai dilaksanakan. Dengantujuan untuk menyediakan informasi yangberguna untuk meningkatkan kinerja dimasa depan dan memfokuskan padakualitas hasil.

d. Pengawasan internal-external.

Pengawasan internal memberikankesempatan untuk memperbaiki sendirisedangkan pengawasan eksternal melaluisupervisi dan penggunaan administrasiformal.

Pengawasan internal DPRD dapatdibedakan menjadi enam jenis:

a. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD.

Pengawasan oleh Pimpinan DPRDyakni pengawasan yang dilaksanakanlangsung atas nama pimpinan DPRD.

b. Pengawasan oleh anggota DPRD atauPengawasan Individu

Pengawasan secara individu meru-pakan pengawasan yang melekat sesuaidengan jabatannya sebagai wakilrakyat. Setiap individu anggota DPRDtidak seharusnya membatasi aktivitas-nya pada komisi maupun pansus.Mereka secara individu dalamjabatannya sebagai wakil rakyatseharusnya lebih peka dan memilikisense/instink pengawasan.

Langkah-langkah yang bisadilakukan oleh anggota dewan dalammelakukan pengawasan, antara lain:

1) Anggota DPRD dapat membuatberjaringan dengan masyarakat atauCSO dalam melakukan penga-wasan, misalnya dengan membukaposko pengaduan di masing-masingdaerah pemilihan.

2) Melakukan diskusi-diskusi infor-mal dengan masyarakat.

3) Melakukan advokasi media,termasuk bentuk pertanggung-jawaban.

4) Mengadvokasi langsung terhadapeksekutif di daerah

c. Pengawasan oleh Komisi, yaknipengawasan yang ruang lingkupnya


[FAKULTAS HUKUM]


(objeknya) merupakan bidang tugasKomisi dan dilaksanakan oleh Komisi.

Pengawasan terhadap pelaksanaanPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Peraturan Walikota oleh komisi di DPRDberkaitan dengan mitra kerjanya dieksekutif, dan sesuai dengan bidang atausektor yang ditangani. Pengawasan olehkomisi bersifat formal, lebih terencana,sejalan dengan program SKPD. Tindakanpencegahan terhadap kesalahan maupunperbaikan terhadap pelaksanaan PeraturanDaerah dan Peraturan Bupati / PeraturanWalikota bisa dilakukan secara terencana.

Bentuk-bentuk pengawasan yangdilakukan oleh komisi di DPRD antara lainberupa:

1) Rapat dengar pendapat atauHearing atas sebuah persoalan yangterjadi di masyarakat berkaitandengan kebijakan SKPD.

2) Peninjauan lapangan atas pelak-sanaan sebuah kebijakan yang telahdidanai oleh APBD.

3) Penilaian atas selesainya sebuahkegiatan yang sudah direncanakandalam program kerja SKPD.

4) Publikasi hasil pengawasan melaluimedia massa.

Misalnya kalau ada kasus dimanaPusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)melakukan praktik penarikan retribusikepada masyarakat miskin, Komisi DPRDyang menangani sektor kesehatanmasyarakat bisa memanggil kepala DinasKesehatan untuk meminta keterangan. Halini perlu dilakukan karena pelayanankesehatan masyarakat merupakan jenispelayanan dasar yang dalam beberapaKonvensi Internasional yang telahdiratifikasi oleh Pemerintah RepublikIndonesia, dinyatakan sebagai pelayananyang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah dan pemerintah menyediakananggarannya.

Hal yang sama juga perlu dilakukanjika terjadi pemungutan biaya sekolah disekolah-sekolah penyelenggara pendidikandasar, yang terjadi secara merata di daerah.Jika terjadi pelayanan pembuatan KTPyang mempersulit dan biayanyamemberatkan masyarakat, Komisi DPRDyang menangani bidang kependudukanjuga bisa melakukan hal sama, memintaketerangan kepada pejabat DinasKependudukan dan merekomendasikanupaya perbaikan terhadap sistem pelayanandan merekomendasikan anggaran untukpelayanan dasar ini.

d. Pengawasan oleh Gabungan Komisi

Yakni pengawasan yang ruanglingkupnya (objeknya) merupakan bidangyang menjadi tugas lintas Komisi dandilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.Pengawasan oleh Gabungan Komisiadalah:

1) Pengawasan yang ruang lingkupnyamerupakan bidang yang menjaditugas lintas komisi dandilaksanakan oleh dua atau lebihkomisi yang ada di DPRD.

2) Program biasanya lebih terencanadan waktu yang sudah ditentukansehingga agendanya sudah jelas.

3) Tetap ada satu komisi yang menjadipenginisiator utama dalam peng-awasan tersebut.

4) Untuk memperkuat hasil penga-wasan, pelibatan masyarakat ataustakeholder lain untuk mendapat-kan masukan dan pendapat menjadisesuatu yang penting dibutuhkan.

e. Pengawasan oleh Kelompok Kerja(Pokja) dan pengawasan oleh AlatKelengkapan lain yang diperlukan dandibentuk oleh rapat paripurna (Pansus),yaknipengawasan yang dilakukan oleh



alat kelengkapan DPRD yang dibentukkhusus untuk melakukan pengawasan.

f. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksisesungguhnya bukan alat kelengkapanDPRD melainkan perpanjangan tanganpartai politik untuk mengkomuni-kasikan agenda atau kepentingan partaipolitik bersangkutan dalam institusiDPRD. Meski demikian, fraksimemiliki fungsi pengawasan yanghasilnya dapat disampaikan langsungmelalui alat kelengkapan dewan danatau induk partai masing-masingsebagai sikap politik.

g. Pengawasan Alat Kelengkapan lainyang diperlukan dan dibentuk olehrapat paripurna (Pansus)

Alat Kelengkapan lain yangdiperlukan dan dibentuk oleh rapatparipurna merupakan alat kelengkapanDPRD yang bersifat sementara dandibentuk oleh pimpinan DPRD setelahmendengar pertimbangan BadanMusyawarah (Panmus). Pengawasan yangdilakukan oleh gabungan individu anggotaDPRD dari komisi dan fraksi berbeda yangditugaskan secara khusus melakukanpengawasan atas agenda tertentu.

Untuk memperkuat pengawasan,Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dandibentuk oleh rapat paripurna bisamelibatkan masyarakat atau stakeholderlain untuk memperkuat legitimasi maupunkualitas pengawasan. Hal ini sangatpenting karena pengawasan yangdilakukan oleh DPRD bertujuan untukmemperbaiki penyelenggaraan pelayananpublik untuk masyarakat.

Pengawasan oleh Pansus ini, dalambeberapa kasus, bisa menghasilkanrekomendasi lebih lanjut, diantaranyadengan digunakannya hak interpelasi, hakangket, maupun hak menyatakan pendapat,sebagaimana diatur dalam UU 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal43

h. Administrasi dan Keuangan

Dalam pengawasan administrasi dankeuangan ini membutuhkan dokumentasidan publikasi guna memproses hasilpengawasan, di samping menyediakanform-form tertentu yang bisa digunakanoleh DPRD dalam melakukan pencatatanhasil pengawasan. Dengan administrasi inijuga dapat membantu DPRD menerimadan mengelola pengaduan dari masyarakatdan Membantu DPRD dalam proseskomunikasi dengan SKPD dan masyarakatserta dapat mengadministrasikan semuapenggunaan anggaran.

c. Mekanisme Pengawasan DPRD

Pengawasan oleh DPRD padadasarnya memenuhi rincian fungsionalyang berlaku secara umum. Demikianhalnya dalam Tata Tertib DPRDKabupaten / kota harus disebutkan bahwaKomisi mempunyai tugas: melakukanpengawasan terhadap pelaksanaanpembangunan, pemerintahan, dan kemasy-arakatan sesuai dengan bidang komisimasing-masing.

Berdasarkan pasal tersebut bahwaKomisi merupakan perpanjangan tangandaripada DPRD dalam melakukanpengawasan terhadap pemerintah daerah.Secara umum dapat dikatakan bahwapengawasan oleh DPRD yangdilaksanakan oleh komisi untuk mereview,mempelajari dan mengevaluasi secara rutinbeberapa aspek sebagai berikut:13

13Agung Djojosoekarto., Op., Cit., hlm. 223-224,bandingkan dengan Socorro L. Reyes, Strengtheening theOversight Fungtion of the Legislative, Working paperyang disajikan dalam Konferensi Internasionalpengembagan kapasitas legislative di Brussels, April2002.


[FAKULTAS HUKUM]


a. Pengawasan DPRD untuk menilaipenerapan dan keefektifan peraturanperundang-undangan.14

Pengawasan dilakukan untukmeninjau apakah peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sesuai denganmaksud lembaga legislatif. Lingkup initidak mendapatkan perhatian dan alokasisumberdaya yang cukup dari DPRD.Hampir tidak ada program atau kegiatanpengawasan yang dilaksanakan olehDPRD untuk menilai pelaksanaan Perda.DPRD mengakui hal ini terjadi karenaPemerintrah Daerah dianggap mempunyaikapasitas yang memadai untukmelaksanakan Perda. Pengawasan internaljuga perlu dilakukan ketika DPRDmelaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnyaketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukanpengawasan internal agar pertentanganRaPerDa yang sedang dibahas terhadapperaturan perundang-undangan di atasnyaatau perda lain yang dapat dihindarkan.15

Dalam kegiatan ini DPRD telebihdahahulu melakukan penilaian berdasarkanrapat Komisi yang juga dapat dilanjutkandengan rapat dengan Pimpinan untukmenilai tentang keefektifan Peraturandaerah yang berhubungan dengan Komisimasing-masing. Kemudian dari hasilpenilain tersebut yang diputuskan dalamrapat, ditentukan apakah Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati/Peraturan Walikotayang ada efektif dilaksanakan, ataupelaksanaannya sesuai dengan keinginandari pada Peraturan Daerah itu sendiri.

b. Pengawasan terhadap peng-administrasian dan pelaksanaanprogram-program yang diciptakandengan peraturan.

14Agung Djojosoekarto, ibid, hlm. 223-224.15Maria S. Sumardjono, 2000, Catatan

Berkenaan dengan Masalah PertanggungjawabanKepala Daerah dan Pengawasan terhadap PeraturanDaerah, Kertas Diskusi 22, hlm. 5.

Dengan Pengawasan ini, DPRDdapat merumuskan rekomendasi kebijakanapakah program pemerintah itu dapatdilanjutkan, diperbaiki atau perludihentikan. Pengawasan terhadap pelak-sanaan kebijakan seperti ini cukup seringdilaksanakan karena pada umumnya terkaitdengan pelaksanaan proyek-proyek.Pengawasan terhadap pengadministrasiandan pelaksanaan program-program yangdiciptakan dengan peraturan, dalamkegiatan ini DPRD melakukan pengawasanterhadap administrasi pelaksanaanprogram.

Dimana terlebih dahulu mengetahuitentang Peraturan Bupati, kemudian untukmenindaklanjuti pengawasan terhadapkegiatan yang berhubungan denganPeraturan Kepala Daerah tersebut, makaDPRD perlu bersikap yakni jika PeraturanKepala Daerah itu dianggap baik, makaDPRD merumuskan rekomendasi, tetapijika dianggap bertentangan dengankepentingan umum maka DPRD dapatmemberikan saran untuk diperbaiki ataudihentikan kegiatan dimaksud.

c. Pengawasan DPRD terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagaikegiatan lain ditingkat daerah, yangterkait dengan pelaksanaan peraturanperundang-undangan lain termasukpendayagunaan sumberdaya keuanganNegara.

Dalam kategori ini adalah termasukpengawasan terhadap pelaksanaanKeputusan Kepala Daerah / Bupati danpelaksanaan APBD. Keputusan KepalaDaerah mendapatkan penekanan yang jauhlebih kecil dalam pengawasan disbanding-kan dengan pengawasan APBD.16

Pengawasan DPRD terhadap lembaga-lembaga lain yang terkait dengan peraturanperundang-undangan lain, serta termasukpendayagunaan sumber daya keuangan

16Agung Djojosoekarto., Op., Cit.



Negara, dimana kegiatan DPRD dalam halini, melakukan pengawasan langsunguntuk mengetahui apakan lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanakantugasnya masih sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku, sepertimisalnya pengawasan terhadap LembagaPemilihan Umum Daerah dan Panwaslu.

d. Pengawasan DPRD dalam bidanginvestasi

DPRD membuat Peraturan Daerahyang dapat menumbuhkan semangatberinvestasi, namun sepanjang DPRD tidakmemiliki pemahaman yang cukup tentang“the economic theory of legislation, tentutidak akan dapat melahirkan PeraturanDaerah yang memperkuat bisnis di daerah.Sekalipun daerah telah mengklaimberbagai manfaat dari investasi dalamnegeri dan investasi asing di daerah.

e. Pengawasan juga dilakukan denganpembentukan tata pemerintahan yangbersih (clean government).17

DPRD melakukan pengawasandalam rangka menciptakan pemerintahanyang bersih, sebagaimana fungsipengawasan yang sesungguhnya adalahagar Pemerintah Daerah dapatmewujudkan pemerintahan yang baik.Dalam hal ini jika sepanjang fungsipengawasan DPRD itu dilaksanakan secarabaik dan optimal, maka denganpengawasan ini akan dapat terciptapemerintahan yang bersih dan terhindardari korupsi.

Sebalikya jika pengawasan DPRDhanya sekedar formalitas, maka tidak akanterdapat pemerintahan yang bersih,

17 Richard A. Posner, 1998, Eonomic Analysis ofLaw, New York: ASPEN Publishers, Inc., hlm.572.Seperti terjadi di beberapa maju, praktek politik yanghalus seperti ini mungkin juga akan berkembang diIndonesia di masa yang akan datang, ketika legislatormempunyai kemampuan yang leih tinggi dalam bidanglegislasi. Bandingkan dengan Agung Djojosoekarto, Op.,Cit., hlm. 225,

kendatipun masih ada pengawas darilembaga lainnya seperti Badan PemeriksaKeuangan (BPK), Inspektorat apalagipengawasan internal tidak akan dapatberharap banyak terhadap pengawasaninternal, dalam menciptakan pemerintahanyang bersih. Lembaga yang turutmelakukan praktek korupsi tentu tidakdapat melakukan pengawasan yang baik,maka pengawasan seharusnya dilakukandengan sungguh-sungguh berdasarkanaturan yang ada. Korupsi paling seringdilakukan melalui penyusunan APBD danpenyalahgunaan PAD.18

APBD disahkan oleh Eksekutif danLegislatif, maka selanjutnya dievaluasioleh Gubernur, seperti yang diatur dalamUU No. 32 tahun 2004 Pasal 186 yakni:

1) Rancangan Perda kabupaten/kotatentang APBD yang telah disetujuibersama dan rancangan PeraturanBupati/Walikota tentang Pen-jabaran APBD sebelum ditetapkanoleh Bupati/Walikota paling lama 3(tiga) hari disampaikan kepadaGubernur untuk dievaluasi.

2) Hasil evaluasi disampaikan olehGubernur kepada Bupati/Walikotapaling lama 15 (limabelas) hariterhitung sejak diterimanyarancangan Perda dan rancanganPeraturan Bupati/ Walikota tentangPenjabaran APBD sebagaiamanadimaksud pada ayat (1).

3) Apabila Gubernur manyatakanhasil evaluasi rancangan Perdatentang APBD dan rancanganperaturan Bupati/Walikota tentangPenjabaran APBD sudah sesuaidengan kepentingan umum danperaturan perundang-undanganyang lebih tinggi, Bupati/Walikota

18Chusnul Mar’iyah, Hubungan Eksekutif danLegislatif: Politik, Demokrasi dan Kekuasaan di DalamTeori dan Prakteknya, Jurnal Civility, No. 1, Juli-September 2001. hlm. 41.


[FAKULTAS HUKUM]


menetapkan rancangan dimaksudmenjadi Perda dan PeraturanBupati/Walikota.

Berdasarkan Pasal 186 ayat (1-3) UUNo. 32 Tahun 2004 tersebut di atas, bahwadalam pengesahan APBD Kabupaten/kotadimana tidak semena-mena merupakanatas kepentingan antara Bupati denganDPRD sendiri, karena kebijakan yangterkandung dalam APBD itu harusdisesuaikan dengan peraturan yang lebihtinggi yang dievaluasi oleh Gubernur.Sebab dalam ayat (4) dinyatakan: ApabilaGubernur menyatakan hasil evaluasirancangan Perda tentang APBD danrancangan Peraturan Bupati/Walikotatentang penjabaran APBD tidak sesuaidengan kepentingan umum dan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi,Bupati/Walikota bersama DPRDmelakukan penyempurnaan paling lama7(tujuh) hari sejak diterimanya hasilevaluasi.

Artinya jika terdapat anggaran yangdapat merugikan Negara dan Kepentinganmasyarakat maka Gubernur akanmemberikan hasil evaluasi yang haruskemudian disempurnakan oleh Bupatibersama-sama dengan DPRD.19 Namundalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD)dimana penerimaan dari sektor ini terdiridari: Kelompok pendapatan asli daerahdibagi menurut jenis pendapatan yangterdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusidaerah; c. hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan; dan d. lain-lainpendapatan asli daerah yang sah.20

Sehingga penetapan jumlah Pen-dapatan Asli Daerah adalah berdasarkanasumsi perkiraan penerimaan dari keempatjenis pendapatan asli daerah tersebut. Jika

19Pasal 186 ayat (4), UU No. 32 Tahun 2004.20Pasal 26, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

13, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta lihatpasal 157 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentangPemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah menargetkan perolehanPAD ini tidak maksimal, sedangkanperolehan dari melebihi dari target, makadalam pengawasan ini pada dasarnyaDPRD hanya melihat berdasarkan targetyang ditetapkan pada APBD. Jika targetperolehan PAD itu sudah tercapai, makadari segi pengawasan DPRD dianggapsudah sesuai dalam hal PAD. Sebagaimayang diatur dalam Pasal 158 ayat (1); pajakdaerah dan retribusi daerah ditetapkandengan undang-undang yang pelaksanaan-nya di daerah diatur lebih lanjut denganPerda.21

Pengawasan yang dilakukan olehDPRD terhadap implementasi PeraturanDaerah dan Peraturan Bupati adalahmelalui alat kelengkapan DPRD yangtersedia. Kegiatan dimaksud dapat dilihatpada program Kerja dan dalam PenjabaranRencana Kerja DPRD Kabupaten/Kotadalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRDKabupaten atau Kota tentang ProgramKerja DPRD Kabupaten /Kota.

Ada beberapa langkah-langkah yangharus dilakukan agar pengawasan bisalebih terarah dan terencana khususnyaterhadap perda tentang layanan publikadalah sebagai berikut:

1) Menentukan sasaran dan standar

DPRD yang akan melakukan penga-wasan, baik atas nama institusi danatau individu anggota DPRD pertama-tama harus menentukan sasaran yangakan dipantau. Sebagai conroh sasaranterhadap perda yang mengatur tentangpelayanan publik dengan standarkualitas layanan publik yangdiberlakukan selama ini. Dengantehnik ini maka DPRD tidaksembarangan melakukan fungsipengawasannya sehingga hasil peng-awasannya pun akan lebih terarah danbermanfaat.

21Pasal 158 ayat (1), UU No. 32 Tahun 2004.



2) Mengukur kinerja aktual

Selain dokumen atau informasi standarpelayanan terhadap satu departemenatau lembaga pelayanan publik, pihakDPRD juga memiliki informasi ataskinerja lembaga pelayanan publiktersebut yang bersifat faktual.Informasi tersebut bisa dikeluarkanoleh lembaga bersangkutan, atausumber lain yang pernah melakukanpenelitian. Informasi tersebut menjadipenting sebagai masukan bagi DPRDdalam membuat rekomendasi per-baikan atas pengawasan yangdilakukan di masa depan.

3) Membandingkan hasil dengan sasarandan standar yang telah ditetapkan.

Hasil pengawasan DPRD di lapanganakan disandingkan dengan standarlayanan yang diberlakukan selama ini,untuk memastikan apakah sudahberjalan sesuai yang diharapkan.

4) Mengambil tindakan perbaikan yangdibutuhkan.

Hasil pengawasan DPRD bisamenjadikan bahan evaluasi untukperbaikan sistem layanan ataupeningkatan standar layanan padalembaga atau pelayanan publik tertentudi suatu daerah.

2. Bentuk Pelaksanaan FungsiPengawasan DPRD

Pelaksanaan kegiatan pengawasantersebut dilakukan dalam bentuk DengarPendapat, Kunjungan Kerja, PembentukanAlat Kelengkapan lain yang diperlukan dandibentuk oleh rapat paripurna, PengawasanTentang Pengelolaan Barang dan Jasa,Pengawasan Tentang Proses Pengadaanbarang dan Jasa dan Pengawasan TentangKinerja Pemerintah, serta Reses.

a. Pengawasan melalui Kegiatan DengarPendapat

Dengan pendapat adalah serangkaiankegiatan yang dapat dilaksanakan olehPimpinan DPRD, Komisi, GabunganKomisi, Alat Kelengkapan lain yangdiperlukan dan dibentuk oleh rapatparipurna dengan lembaga dan organisasikemasyarakatan atau perusahaan atauperorangan. Kegiatan dengar pendapatdilaksanakan sehubungan adanya dugaanpenyimpangan dari pelaksanaan peraturanperundang-undangan, atau peraturandaerah yang dianggap dapat merugikanNegara atau masyarakat. Kegiatan dilak-sanakan sehubungan adanya pengaduandari masyarakat secara tulisan maupunlisan atau hasil kunjungan yangdilaksanakan oleh DPRD.

Untuk menentukan langkah yangharus ditempuh oleh DPRD atas suatupengaduan maka terlebih dahuludilaksanakan dengar pendapat. Pelak-sanaan acara dengar pendapat tersebutmerupakan bentuk pengawasan yangdilaksanakan oleh DPRD. Pelaksanaanyatergantung alat kelengkapan dewan dantergantung pada persoalan yang dihadapi.Sehingga dapat saja dilaksanakan olehPimpinan, Komisi atau alat kelengkapandewan lainnya.

DPRD Kabupaten/kota, harus meng-adakan dengar pendapat dengan dinas yangterkait yang berhubungan dengan pokokbahasan. Demikian halnya denganpelaksanaan Peraturan Daerah, maupunPeraturan Bupati dan peraturan walikota.Sebelum dilaksanakan kebijakan lain makaterlebih dahulu dilaksanakan dengarpendapat.

b. Pengawasan melalui KunjunganKerja

Kunjungan kerja merupakan serang-kaian kegiatan alat kelengkapan DPRDKabupaten /kota, yaitu untuk mengunjungi


[FAKULTAS HUKUM]


suatu tempat di wilayah Kabupaten / kota.Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelahterlebih dahulu dilaksanakan acara dengarpendapat maupun tanpa didahului acaradengar pendapat. Kunjungan kerja dilak-sanakan untuk melihat lebih dekat atassuatu kegiatan Pemerintah Daerah ataspelaksanaan Peraturan daerah maupunPeraturan Bupati baik yang menyangkutAPBD maupun Peraturan Daerah.

Dengan kunjungan kerja tersebutmaka dapat diketahui lebih dekat tentangpermasalahan yang sesungguhnya sehinggaDPRD dapat membuat tindak lanjutnya.Kunjungan kerja dapat dilaksanakan olehseluruh alat kelengkapan DPRD, yangpelaksanaannya diserahkan kepada alatkelengkapan yang bersangkutan.22

c. Pengawasan terhdap PengelolaanBarang dan Jasa

Pengawasan pengelolaan barang danjasa sehubungan dengan pelaksanaanAPBD, yang sifatnya prefentif, sehinggapengelolaan barang dan jasa dapatdimanfaatkan secara maksimal. Peng-awasan tentang Proses Pengadaan Barangdan Jasa adalah kegiatan DPRD dalamrangka pengawasan terhadap pengadaanbarang dan jasa agar pengadaan barangtersebut dapat sesuai dengan baik secara

22Pimpinan DPRD dapat membentuk alatkelengkapan lain yang diperlukan berupa AlatKelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk olehrapat paripurna dengan Keputusan Pimpinan DPRD, atasusul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengarpertimbangan Badan Musyawarah dengan persetujuanRapat Paripurna. Alat kelengkapan DPRD yang bersifattidak tetap. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dandibentuk oleh rapat paripurna bukanlah alat kelengkapanDPRD yang permanen, akan tetapi sifatnya tidak tetap.Alat Kelengkapan lain dibentuk seiring dengan adanyakasus tertentu atau dalam rangka pembahasan RancanganPeraturan Daerah, sehingga dalam rangka mempermudahpembahasan yang diajukan kepada DPRD, makadibentuklah Alat Kelengkapan lain. Alat Kelengkapanlain yang dibentuk dengan sendirinya bubar setelahmenyampaikan laporannya dalam sidang paripurna. AlatKelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk olehrapat paripurna yang dibentuk pada Dewan PerwakilanRakyat Daerah.

kualitas maupun secara kuantitas.Pengawasan barang dan jasa(procurement) sangat penting bagi upayaperbaikan layanan publik daerah. Bidangini masih mengalami banyak bocoran dankorupsi sehingga menghasilkan layananyang buruk.

Berbagai upaya telah dilakukanuntuk memperbaiki proses procurementdaerah, tetapi nampaknya belum satupunupaya khusus untuk membuat kerangkahukum yang lebih kuat dalam memberikansanksi, meningkatkan etika profesional,dan membangun jaringan pemangkukepentingan dalam mengembangkanpengawasan publik terhadap pengadaanbarang dan jasa.

Sebagaimana pendapat di atas,DPRD Kabupaten / kota juga melakukanpengawasan terhadap proses pengadaanbarang dan jasa. Dengan tujuan agar prosespengadaan barang dan jasa tersebut dapatlebih berkualitas. Reses, dilaksanakan 3(tiga) kali dalam setahun, dipergunakanuntuk mengunjungi daerah pemilihananggota yang bersangkutan dan menyerapaspirasi masarakat. Masa reses adalahmasa kegiatan DPRD di luar masa sidangyang dilakukan Komisi, gabungan Komisiatau Anggota DPRD secara kelompok baikdi dalam maupun di luar Kabupaten / kotatermasuk Studi Banding ke luar negeri.

d. Pengawasan melalui Kegiatan Reses

Kegiatan reses adalah salah satubentuk pengawasan DPRD dalammengawasi pelaksanaan Peraturan Daerahserta Peraturan Bupati maupun kebijakanPemerintah Daerah. Karena dalam kegiatanini setiap anggota DPRD baik secarakelompok maupun secara peroranganbertemu langsung dengan konstituen,sehingga dalam kegiataan reses sangatefektif dalam menampung aspirasimasyarakat untuk dirumuskan dalammembuat Rancangan Peraturan Daerah



serta penyusunan APBD maupunpertanggungjawaban LKPJ Bupati ataspelaksanaan APBD. Sehingga dalampelaksanaan reses anggota DPRD akanmendapat masukan secara langsung ataspelaksanaan Peraturan Daerah maupunkebijakan Bupati lainnya.

Pengawasan DPRD terhadap imple-menttasi Peraturan Daerah dan PeraturanBupati dapat dilaksanakan melaluikegiatan ini. Hasil kegiatan resesselanjutnya akan dilaporkan kepadaPimpinan dan seterusnya dibawa padasidang Paripurna, untuk ditanggapi danditindaklajuti sebagai mana seharusnya.

e. Pengawasan terhadap KinerjaPemerintah

Pengawasan Tentang KinerjaPemerintah adalah pengawasan DPRDterhadap Kinerja Pemerintah Daerah.Pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD /kota dengan Komisi yang dilakukandengan cara melihat pelayanan yangdilakukan oleh pemerintah daerah dalamrangka pelayanan publik. Di sampingbentuk pengawasan tersebut DPRDKabupaten / kota juga mempunyai hakmeminta keterangan dan hak untukmelakukan penyelidikan terhadapPemerintah Daerah.

f. Pengawasan terhadap Perda danPerbup/Perwal

Sebagaimana yang diatur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1)yakni DPRD mempunyai hak: a.interpelasi, b. angket dan c. menyatakanpendapat. Maka dalam tata tertib DPRDKabupaten / kota harus mengatur jugatentang pelaksanaan Hak DPRD dalamhubungannya dengan pengawasan,Pembahasan Perda dan PembahasanRAPBD.

Dalam melaksanakan pengawasanoleh DPRD Kabupaten / kota terhadapPerda dan peraturan Bupati atau peraturan

walikota dalam rangka mempergunakanhak interpelasinya dilakukan denganmekanisme sebagai berikut:

1) Usul diajukan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggotaDPRD yang dapat menggunakan hakinterpelasi dengan mengajukan usulkepada DPRD untuk memintaketerangan kepada Kepala Daerahsecara lisan maupun tertulis mengenaikebijakan Pemerintah Daerah yangpenting dan strategis serta berdampakluas pada kehidupan masyarakat,daerah dan Negara.

2) Usul disampaikan kepada PimpinanDPRD, disusun secara singkat, jelas,dan ditandatangani oleh para pengusulserta diberikan nomor pokok olehSekretariat DPRD.

3) Usul tersebut oleh pampinan DPRDdisampaikan pada rapat paripurnaDPRD.

4) Dalam rapat paripurna, para pengusuldiberi kesempatan menyampaikanpenjelasan lisan atas usul permintaanketerangan tersebut.

5) Pembicaraan tentang usul memintaketerangan tersebut dilakukan denganmemberi kesempatan kepadaanggotaDPRD lainnya untuk memberikanpandangan melalui fraksi dan parapengusul dapat memberikan jawabanatas pandangan para anggota DPRD.

6) Keputusan Persetujuan atau penolakanterhadap usul permintaan keterangankepada Kepala Daerah ditetapkandalam rapat paripurna.

Pelaksanaan fungsi pengawasanDPRD terhadap pelaksanaan interpelasi ituseringkali belum pernah dilaksanakankarena seluruh keterangan yangdibutuhkan DPRD dapat dilaksanakandengan cara dengar pendapat. Sedangkanpenggunaan hak Angket dalam rangka


[FAKULTAS HUKUM]


pengawasan Perda dan PeraturanBupati/peraturan walikota dilaksanakandengan cara diusulkan sekurang-kurangnyaoleh 7 (tujuh) orang anggota DPRD danlebih dari 1 (satu) fraksi dapatmengusulkan penggunaan hak angketuntuk melakukan penyelidikan terhadapkebijaksanaan kepala daerah yang pentingdan strategis serta berdampak luas padakehidupan masyarakat, daerah dan Negarayang diduga bertentangan denganketentuan perundang-undangan.

Hak angket sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (3) diusulkan olehpaling sedikit 7 (tujuh) orang anggotaDPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usulhak angket diajukan kepada pimpinanDPRD, disusun secara singkat, jelas, danditandatangani oleh para pengusul sertadiberikan nomor pokok oleh sekretariatDPRD. Usul hak angket disertai dengandokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Materi mengenai kebijakan pemerintahdaerah yang penting dan strategis sertaberdampak luas pada kehidupanmasyarakat, daerah, dan negara yangdiduga bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

b. Alasan penyelidikan.

Apabila mendapat persetujuan darirapat paripurna DPRD yang dihadirisekurang kurangnya ¾ (tiga perempat) darijumlah anggota DPRD dan putusandiambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dari ⅔ (dua pertiga) dari jumlahanggota Hak angket DPRD. Pembicaraanmengenai usul penggunaan hak angket,dilakukan dengan memberikan kesempatankepada anggota DPRD lainnya untukmemberikan pandangan melalui Fraksi danselanjutnya pengusul memberikan jawabanatas pandangan anggota DPRD. Keputusanatas usul melakukan penyelidikan terhadapkepala daerah dapat disetujui atau ditolak,

ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Usul untuk melakukan penyelidikansebelum memperoleh keputusan DPRD,pengusul berhak mengajukan perubahanatau menarik kembali usulnya.Apabila usulmelakukan penyelidikan disetujui sebagaipermintaan penyelidikan, DPRD menya-takan pendapat untuk melakukanpenyelidikan dan menyampaikannya secararesmi kepada kepala daerah.

Pengawasan DPRD terhadapKebijakan Kepala Daerah juga dapatdilaksanakan berdasarkan hak angket yangdimiliki DPRD, dimana jika ada indikasikebijakan yang dibuat Kepala Daerahbertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, yang dianggapstrategis serta berdampak luas. Setiaporang yang dipanggil, didengar, dandiperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat(5) wajib memenuhi panggilan panitiaangket kecuali ada alasan yang sahmenurut peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal tersebut bahwa setiaporang yang dipanggil DPRD dalam rangkapenyelidikan, maka yang bersangkutanharus hadir, dan dalam hal ini dapatmemanggil secara paksa dengan bantuanKepolisian. Hak Menyatakan Pendapat,adalah salah satu hak DPRDKabupaten/kota dalam rangka pengawasan.Dalam Tata Tertib DPRD diatur tentangpenyampaian hak ini adalah: (1) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRDdapat mengajukan usul pernyataanpendapat terhadap kebijakan KepalaDaerah atau kejadian luar biasa yangterjadi di daerah.

Dalam pelaksanaan hak menyatakanpendapat tersebut pada dasarnya samadengan pelaksanaan hak interpelasi danhak angket. Hanya saja jika DPRDmenerima usul pernyataan pendapattersebut, maka Keputusan DPRD dapatberupa: a. pernyataan pendapat; b. saran



penyelesaian; dan c. peringatan. Seluruhpaparan tentang mekanisme dan muatanpengawasan tersebut dapat menunjukkanbahwa pelaksanaan fungsi dan tugaspengawasan DPRD mempunyai dasar dankerangka yang pasti.23

Demikian halnya dengan mekanismepengawasan DPRD Kabupaten / kotadalam mengawasi Implementasi PeraturanDaerah, Peraturan Bupati maupunKebijakan Bupati, dimana mekanismetersebut perlu dituangkan juga dalamPeraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten /kota.24 Pengawasan dapat dilakukan padadasarnya pada empat, yaitu tingkatimplementasi kebijakan, program pem-bangunan dan pemerintahan, proyek ataukegiatan khusus serta kasus-kasus pentingdan strategis.

3. Tehnik Pelaksanaan FungsiPengawasan DPRD

Selain bentuk-bentuk pengawasan diatas, ada juga bentuk pengawasan lainyang dapat diterapkan oleh DPRD dalammelaksanakan fungsi pengawasannyasebagaimana yang telah diamanatkan olehperaturan perundang-undangan khususnyamengenai tehnik pelaksanaan pengawasanantara lain; (1) Merespons PengaduanMasyarakat; (2) Pengawasan ke UnitLayanan; (3) Pengawasan ke SKPD(termasuk unit layanan); (4) Pengawasankepada Kepala Daerah (Bupati/ Walikota).

23Agung Djojosoekarto, Op. Cit., hlm. 233,Bandingkan dengan temuan dari IRDA III yangmenyebutkan bahwa ada persepsi yang berbeda-bedadalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Lihat dalam TheAsia Foundation, July 2003, Indonesia RapidDecentralisationAppraisal (IRDA), (Jakarta: ThirdReport): The Asia Foundation, hlm. 29.

24Dalam Tata Tertib DPRD pengaturan tentangpengawasan DPRD dengan berpedoman pada aturan yangberlaku seperti UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan PemerintahNo. 25 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan TataTertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pengawasan dengan MeresponsPengaduan Masyarakat

Penerima manfaat langsungpelayanan publik adalah masyarakat,sehingga masyarakatlah yang merasakanlangsung apakah pelayanan publikdilaksanakan dengan baik atau tidak. AgarDPRD bisa mendapat informasi yangselalu up to date tentang pelaksanaanpelayanan publik, DPRD harus mempunyaiwadah atau mekanisme yang bisamenampung keluhan dan aspirasimasyarakat. Dalam prakteknya, penyam-paian pengaduan masyarakat dilakukanmelalui beragam media. Secara formalmelalui surat resmi, secara lisan menemuilangsung anggota DPRD, melalui SMS,membuat pernyataan di media massa,melalui unjuk rasa, dan lain-lain.25

Selain itu, untuk menyerap,menghimpun, dan menampung aspirasimasyarakat DPRD bisa melakukannyasecara proaktif melakukan pendekatan kemasyarakat. Secara institusional maupunindividual, DPRD juga bisa melakukanlangkah responsif dengan menginisiasi danmengembangkan pos pengaduan. Upayaini sangat strategis, karena DPRD bisamendapatkan masukan maupun umpanbalik dari masyarakat dan bisa memberikanpengayaan bagi DPRD dalam melakukanpengawasan terhadap pelayanan publik,baik secara prosedural maupun secarasubstansial.

Secara prosedural, dalam arti bahwainput maupun umpan balik yang dihimpunoleh DPRD mempunyai legitimasiprosedural untuk dibahas lebih lanjutdalam mekanisme pembahasan di DPRD

25Pasal 81 (6) UU No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRDmempunyai kewajiban menyerap, menghimpun,menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.Aspirasi masyarakat di sini bisa berarti usulan, kritik,gagasan, bahkan komplain atau pengaduan masyarakatterhadap penyelenggaraan maupun kualitas pelayananpublik yang diterimanya.


[FAKULTAS HUKUM]


dan pengayaan secara substansial dalamarti bahwa pengaduan sebagai masukandan umpan balik yang diperoleh darimasyarakat menjadi lebih berkualitas. Halini dimungkinkan, jika masyarakatmerasakan manfaat konkret daripengaduan yang dilakukannya kepadaDPRD. Pengaduan dari masyarakat akanmenjadi lebih berkualitas sebagai aspirasijika didukung oleh mekanisme pengelolaanyang sistematis, baik di aspek penyerapan,menghimpun, maupun menampung.

Berdasarkan data pengaduan yangdihimpun secara sistematis, DPRD bisamelakukan tindak lanjut yang lebihmendasar,mulai dari meminta keterangankepada pelaksana pelayanan publik, baik ditingkat unit pelayanan maupun ke SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD), maupunmembawanya dalam pembahasan di alatkelengkapan DPRD.

Beberapa jenis pengaduan yang bisadilakukan oleh DPRD, di antaranya;(1)Membentuk tim penerima aspirasi untukmenerima aspirasi masyarakat yang datanglangsung ke gedung DPRD. (2)Mengembangkan posko aspirasi; (3)Website yang dibentuk dewan masing-masing daerah; (4) Pesan singkat (SMS)dengan nomor khusus; (5) Bekerjasamadengan media cetak untuk membukapengaduan layanan publik; (6) Lewattelepon on-line; (7) surat; (8) Facsimile;(9) E-mail

b. Pengawasan ke Unit Layanan

Masyarakat mendapatkan pelayananpublik secara langsung melaui UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD), antaralain sekolah, puskesmas, kantor kelurahan/kecamatan, kantor kependudukan dancatatan sipil, dan lain-lain. Selain itu,masyarakat juga bisa mendapatkan pelaya-nan publik melalui unit-unit pelayananpublik yang diselenggarakan oleh badanusaha swasta, seperti sekolah swasta, klinik

pengobatan atau rumah sakit swasta, danlain-lain.

Untuk menjamin pelaksanaan pela-yanan publik berjalan dengan baik danmasyarakat mendapatkan kualitas barangdan jasa dengan baik, yang sesuai denganstandar pelayanan minimal, anggota DPRDbisa melakukan pengawasan langsung keunit-unit pelaksana teknis daerah. Peng-awasan bisa dilakukan secara proaktifdengan melakukan peninjauan lapangansecara acak ke UPTD maupun sebagairespons positif terhadap pengaduanmasyarakat.

c. Pengawasan ke SKPD (termasuk unitlayanan)

SKPD merupakan institusi penentukebijakan, perencana dan penyelenggarapelayanan publik di sektor tertentu. Dalampelaksanaan pelayanan publik langsung kemasyarakat, SKPD didukung oleh UPTD(dan service provider swasta). Dalam halini, SKPD memberikan mandat dan alokasianggaran kepada UPTD atau perusahaanpenyedia barang dan jasa. Selain itu,SKPD juga melakukan supervisi danpengendalian kepada UPTD. Dalamkonteks ini, jika ada tindakan ataukebijakan UPTD atau penyedia layananyang merugikan masyarakat sebagaipenerima manfaat pelayanan publik,DPRD juga perlu meminta keterangankepada pejabat SKPD, seperti kasus dibawah ini

d. Pengawasan kepada Kepala Daerah(Bupati/Walikota)

Pengawasan oleh DPRD kepadaKepala Daerah dilakukan terhadap penye-lenggaraan pelayanan publik secarakeseluruhan dan penyelenggaraanpemerintahan daerah pada umumnya.Pengawasan terhadap Kepala Daerah olehDPRD setiap tahun dilakukan terhadapLaporan Keterangan Pertanggungjawaban



(LKPJ).26

LKPJ dapat memuat mengenairealisasi program dan kegiatan yang telahdisepakati dalam arah kebijakan umumAPBD sampai dengan akhir tahun ang-garan (SE Mendagri No. 903/ 2429/SJtanggal 21 September 2005, format,prosedur, tata cara, waktu, isi, jenis laporanditegaskan dalam Surat Mendagri No.120/1306/SJ tanggal 7 Juni 2005).

Agar bisa menilai LKPJ bupati/walikota dengan baik, anggota DPRDdapat melakukan uji petik terhadapbeberapa proyek pembangunan infra-struktur, pengadaan barang dan jasa dalampenyelenggaraan bidang pendidikan dankesehatan, serta mengidentifikasi penerimamanfaat anggaran publik di bidangpelayanan dasar, apakah sampai kemasyarakat sebagai penerima manfaat atautidak, terutama untuk program maupunproyek yang mendapatkan alokasianggaran yang besar.

e. Pengawasan Alat Kelengkapan DPRD

Kegiatan alat kelengkapan DPRDKabupaten / kota dalam melakukan penga-wasan terhadap Peraturan Daerah maupunPeraturan Bupati antara lain:

1) Pimpinan DPRD

Efektifitas pengawasan pimpinanDPRD dapat dilihat melalui tugaspimpinan DPRD itu sendiri. PimpinanDPRD mempunyai beberapa tugas antaralain:

1) Memimpin sidang-sidang dan menyim-pulkan hasil sidang untuk mengambilkeputusan;

26Dalam Pasal 27 (2) UU 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Kepala Daerahmempunyai kewajiban untuk memberikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepadaPemerintah, dan memberikan Laporan KeteranganPertanggungjawaban kepada DPRD, sertamenginformasikan laporan penyelenggaraanpemerintahan daerah kepada masyarakat”.

2) menyusun rencana kerja dan meng-adakan pembagian kerja antara ketuadan wakil ketua;

3) menjadi juru bicara DPRD;

4) melaksanakan dan memasyarakatkanputusan DPRD;

5) mengadakan konsultasi dengan KepalaDaerah dan instansi pemerinah lainnyasesuai dengan Keputusan DPRD;

6) mewakili DPRD dan/atau alat keleng-kapan DPRD di Pengadilan;

7) melaksanakan putusan DPRD ber-kenaan dengan penetapan sanksi ataurehabiltasi anggota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

8) mempertanggungjawabkan pelaksana-an tugasnya dalam Rapat ParipurnaDPRD.

Kegiatan Pimpinan DPRD dalamrangka pengawasan terhadap ImplementasiPerda dan Peraturan Bupati/PeraturanWalikota adalah:

1) Memonitoring Kunjungan Kerja Pelak-sanaan Teknis Pembangunan Proyekfisik dan non fisik.

2) Kunjungan kerja konsultatif/audensidengan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

3) Membuat surat penugasan terhadapmasing-masing komisi, Badan Ang-garan, maupun alat kelengkapan lainyang diperlukan dan dibentuk olehrapat paripurna dalam rangkapengawasan Pelaksanaan PeraturanDaerah dan Peraturan Bupati.

4) Mengadakan sidang untuk menampunghasil laporan reses dan menindak-lanjutinya.

2) Komisi-Komisi

a) Kegiatan Komisi I BidangPemerintahan


[FAKULTAS HUKUM]


Kegiatan Komis I dalam rangkapengawasan pelaksanaan Perda danPeraturan Bupati/walikota yang berkaitandengan Bidang Pemerintahan meliputi:Pemerintahan, ketertiban, keamanan,kependudukan, pers, hukum atauperundang-undangan, kepegawaian/aparatur, perizinan, sosial politik,organisasi kemasyarakatan dan pertanahan.

b) Kegiatan Komisi II Bidang Ekonomidan Keuangan

Kegiatan Komisis II dalam rangkapengwasan implementasi perda danPeraturan Bupati / Peraturan Walikotayang berkaitan dengan bidang ekonomidan keuangan meliputi: bidangperdagangan, perindustrian, pertanian,peternakan, perkebunan, kehutanan,pengadaan pangan, logistik, koperasi,kebudayaan dan pariwisata, keuangandaerah, perpajakan, retribusi, perbankan,perusahaan daerah, perusahaan patungan,dunia usaha dan penanaman modal.

c) Kegiatan Komisi III BidangPembangunan

Kegiatan Komisi III dalammelaksanakan pengawasan terhadapimplementasi Perda dan Peraturan Bupatiyang berkaitan dengan pekerjaan umum,tata kota, pertamanan, kebersihan,perhubungan, pertambangan dan energi,perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

d) Kegiatan Komisi IV BidangKesejahteraan Rakyat

Kegiatan Komisi IV dalammelaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan Perda dan PeraturanBupati/walikota yang berkaitan denganbidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:bidang ketenaga-kerjaan, pendidikan, ilmupengetahuan dan teknologi, kepemudaandan olah raga, agama, sosial, kesehatan,keluarga berencana, peranan wanita dantransmigrasi.

3) Badan Anggaran

Kegiatan Badan Anggaran dalamrangka pengawasan pelaksanaan Perda danPeraturan Bupati / Peraturan Walikotaadalah dengan melakukan Pembahasan-Pembahasan LKPJ dan lain-lain.Berdasarkan kegiatan badan anggaranDPRD tersebut akan ditindak lanjuti dalamsiang paripurna DPRD, sehingga DPRDdapat mengeluarkan Kebijakan yangditetapkan DPRD, berbentuk keputusanDPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.Keputusan DPRD, ditetapkan dalam rapatparipurna DPRD yang ditandatangani olehKetua dan Wakil Ketua yang memimpinrapat pada hari itu juga. KeputusanPimpinan DPRD yang berhubungandengan kepentingan publik ditetapkansetelah mendengar saran Pimpinan Fraksisesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, bahwapelaksanaan fungsi pengawasan DPRDterhadap implementasi peraturan daerahdan peraturan bupati/peraturan walikotadilakukan melalui alat kelengkapan DPRDyang bekerja sesuai dengan program kerjadalam rencana kerja DPRD Kabupaten /Kota. Pelaksanaan kegiatan pengawasantersebut dilaksanakan dalam bentuk dengarpendapat, kunjungan kerja, pembentukanAlat Kelengkapan lain yang diperlukan dandibentuk oleh rapat paripurna, pengawasantentang pengelolaan barang dan jasa,pengawasan tentang proses pengadaanbarang dan jasa serta pengawasan tentangkinerja pemerintah.

Untuk menganalisis bekerjanyahukum sebagai suatu sistem, khususnyadalam fungsi pengawasan DPRDyangefektif, maka pendapat Friedmanmenyatakan bahwa “A legal system inactual operation is complex organism inwhich structure, substance and culture



interact ”.27dapat menjadi acuan nya. Yangdimaksud dengan komponen strukturadalah bagian-bagian yang bergerakdidalam suatu mekanisme misalnyaorganisasi-organisasi atau lembaga-lembaga hukum. Dalam hal ini adalahlembaga DPRD kabupaten / Kota.

Komponen substansi yaitu hasilaktual yang diterbitkan oleh sistem hukumyaitu norma-norma hukum, termasukperaturan perundang-undangan, keputusanyang dibuat oleh pengadilan atau yangditetapkan oleh badan pemerintah, dalamhal ini adalah peraturan yang mengaturfungsi pengawasan DPRD mulai dariUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-UndangS Republik Indonesia Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah tentang TataTertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sampai dengan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota setempat.

Sedangkan komponen kulturmerupakan komponen pengikat sistemserta menentukan tempat sistem hukum ituditengah kultur/budaya masyarakat (terdiridari nilai-nilai dan sikap publik), yaknikomponen sosial masyarakat daerahkabupaten /kota.28 Robert B. Seidmen yangmengatakan bahwa untuk mengkajibekerjanya hukum dalam masyarakat, ada3 (tiga) unsur yang berkaitan di dalamnyayaitu; Lembaga pembuat peraturan,Lembaga penerap peraturan (birokrasi),

27 Lawrence M. Friedman, American Law anIntroduction, W.W. Norton & Company, New Junctork, 1998,hlm. 16.

28 Lawrence M. Friedman, ibid , hlm. 27-30.

Pemegang peran.29

Selanjutnya Seidmen menyatakanbahwa tingkah laku pemegang peran dapatditentukan oleh peraturan-peraturan hukumyang disampaikan kepadanya, dan olehkeseluruhan kekuatan-kekuatan sosial yangbekerja didalam masyarakat. Dan lembagapenerapan sanksi/peraturan akan bertindaksesuai dengan peraturan yang berlakutergantung dari adanya sanksi yang adapadanya. Setiap tingkah laku pemegangperan dapat merupakan umpan balik yangdisampaikan kepada pembuat peraturan.30

Berdasarkan paparan yang dikemu-kakan oleh Lawrence M. Friedman danRobert B. Seidman tersebut, maka dapatdikemukakan bahwa diundangkan-nyadasar hukum pelaksanaan fungsipengawasan DPRD, dimaksudkan agaranggota DPRD sebagai pemegang peran(role occupant) dapat berperan dalampembangunan yang dilakukan di wilayahdaerah/kota. Bekerjanya hukum tidakhanya ditentukan oleh peraturan itu saja,tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya,termasuk faktor-faktor yang turutmenentukan respon yang akan diberikanoleh pemegang peran sebagaimana yangdiungkapkan oleh Satjipto Rahardjosebagai berikut:

a. sanksi yang terdapat di dalamnya;

b. aktivitas dari lembaga-lembaga/badan pelaksanan hukum;

c. seluruh komplek kekuatan sosial,politik dan lain-lainnya lagi yangbekerja atas diri si pemegang peranitu.31

Dari faktor-faktor di atas, maka

29 Robert B. Ann Seidman, “PenyusunanRancangan Undang-Undang dalam PerubahanMasyarakat yang Demokratis”. Diterjemahkan olehJohanes Usfunan (dkk) Elips. Jakarta, 2001, hlm. 327.

30 Robert B. Seidman, Ibid. , hlm. 32831Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1991, hlm. 30


[FAKULTAS HUKUM]


kekuatan sosial dan lain-lain yang ada padadiri pemegang peran yaitu aggota DPRDKabupaten/Kota, yakni semua bentukaktifitas dalam hal fungsi pengawasanyang dilakukan oleh anggora DPRD yangtelah diuraikan di atas sesuai dengan obyekpembahasan dalam buku ini merupakanfaktor yang cukup menentukan dalammengkaji efektifitnya hukum atauperaturan perundang-undangan di bidangfungsi pengawasan DPRD.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atasdapat disimpulkan bahwa:

1. Pedoman Pelaksanaan fungsi penga-wasan DPRD terhadap PemerintahDaerah diatur di dalamUndang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah,Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah tentangTata Tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupatenatau Kota setempat.

2. Bentuk Pelaksanaan fungsi penga-wasan DPRD dilakukan dalam bentukDengar Pendapat, Kunjungan Kerja,Pembentukan Alat Kelengkapan lainyang diperlukan dan dibentuk olehrapat paripurna, Pengawasan TentangPengelolaan Barang dan Jasa,Pengawasan Tentang Proses Pengadaanbarang dan Jasa dan PengawasanTentang Kinerja Pemerintah, sertaReses.

3. Tehnik pelaksanaan fungsi pengawasanantara lain; (1) Merespons Pengaduan

Masyarakat; (2) Pengawasan ke UnitLayanan; (3) Pengawasan ke SKPD(termasuk unit layanan); (4)Pengawasan kepada Kepala Daerah(Bupati/ Walikota).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholik, 2002 kamus IstilahAnggaran, Jakarta: FITRA, hlm. 7.

Agung Djojosoekarto, Dinamika DanKapasitas DPRD Dalam TataPemerintahan Demokratis, Jakarta:Konrad Adenauer Stiftung, 2004,hlm. 198.

Chusnul Mar’iyah, Hubungan Eksekutifdan Legislatif: Politik, Demokrasidan Kekuasaan di Dalam Teori danPrakteknya, Jurnal Civility, No. 1,Juli-September 2001. hlm. 41.

Kunarjo, Perencanaan dan PembiayaanPembangunan, Jakarta: UI Press,1996, hlm. 138.

Lawrence M. Friedman, American Law anIntroduction, W.W. Norton &Company, New Junctork, 1998

Maria S. Sumardjono, 2000, CatatanBerkenaan dengan MasalahPertanggungjawaban KepalaDaerah dan Pengawasan terhadapPeraturan Daerah, Kertas Diskusi22, hlm. 5.

Richard A. Posner, 1998, EonomicAnalysis of Law, New York: ASPENPublishers, Inc., hlm.572.

Robert B. Ann Seidman, “PenyusunanRancangan Undang-Undang dalamPerubahan Masyarakat yangDemokratis”. Diterjemahkan olehJohanes Usfunan (dkk) Elips.Jakarta, 2001



Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 1991.

Socorro L. Reyes, Strengtheening theOversight Fungtion of theLegislative, Working paper yangdisajikan dalam KonferensiInternasional pengembagan kapasitaslegislative di Brussels, April 2002.

Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yangMempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.

The Asia Foundation, July 2003, IndonesiaRapid DecentralisationAppraisal(IRDA), (Jakarta: Third Report): TheAsia Foundation, hlm. 29.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014,tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13,Tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.

Peraturan Pemerintah No. 25 tentangPedoman Penyusunan Peraturan TataTertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah.


[FAKULTAS HUKUM]


Documents

PEDOMAN, BENTUK DAN TEKNIK PELAKSANAAN FUNGSI …