Oleh: Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd

� Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuahbangsa (termasuk di dalamnya pembangunan padalingkup kabupaten/kota) adalah suatu keniscayaan,melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saingsebagai salah satu row input proses pembangunan.

� Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuanpembangunan sebuah bangsa dapat terwujud denganbaik.

� Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitasbagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapatdipisahkan satu sama lain.

� Pentingnya pendidikan yang berkualitassemakin disadari, sebab terciptanya kualitasmanusia dan kualitas masyarakat Indonesiayang maju dan mandiri hanya dapatdiwujudkan jika pendidikan masyarakatberhasil ditingkatkan (Mutofin,1996:24)

Sampai saat ini, lemahnya kualitas SDM masih� Sampai saat ini, lemahnya kualitas SDM masihmenjadi permasalahan utama dalampembangunan dan daya saing bangsa. haltersebut menyebabkan rendahnya daya saingglobal bangsa Indonesia.

� Menurut catatan UNDP tahun 2006, HumanDevelopment Index (HDI) Indonesia hanyamenduduki ranking 69 dari 104 negara.

� Tahun 2007, menempatkan Indonesia beradapada urutan ke-108 dari 177 negara.

� Berdasarkan Global Competitiveness Indekstahun 2008 menurut sumber Bank Dunia2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari134 negara.

� Menurut The 2006 Global Economic Forum onGlobal Competitiveness Index (GCI) yang di-relese WEF tersebut, daya saing globalIndonesia berada pada posisi yang terpuruk.

� Untuk wilayah Asia, macan asia Taiwan danSingapore menempati urutan ke-5 dan 6.Singapore menempati urutan ke-5 dan 6.Sementara Jepang, rangking ke-12. Chinadan India rangking 49 dan 50.

� Pada periode yang sama, kualitas sistempendidikan Indonesia juga berada padaperingkat 23

� Kualitas SDM dan daya saing bangsa erat sekalikaitannya dengan kualitas pendidikan nasional.

� Sementara pendidikan nasional besar dipengaruhioleh pembangunan pendidikan di masing-masingdaerah (provinsi dan kabupaten/kota)

� Sehingga untuk memperbaki kondisi bangsa saat iniharus dijawab dengan meningkatkan mutuharus dijawab dengan meningkatkan mutupendidikan dan profesionalisme pengelolapendidikan (tenaga kependidikan, khususnya guru),serta profesionalisme LPTK yang melahirkan tenagapendidik dan kependidikan yang berangkat daripenataan unsur-unsur terkait pada lingkup daerah(provinsi dan kabupaten/kota).

� PertamaPertamaPertamaPertama, terkait dengan kualitas pendidikan, yangbisa dilihat dari tiga indikator utama yakni prosespembelajaran yang masih konvensional, kinerjadan kesejahteraan guru yang belum optimal,jumlah dan kualitas buku di sekolah yang belummemadai.memadai.

� KeduaKeduaKeduaKedua, pemerataan pendidikan, yang bisa dilihatdari tiga indikator utama yakni kerusakan saranadan prasarana ruang kelas, keterbatasanaksebilitas dan daya tampung serta kekurangantenaga guru.

� KetigaKetigaKetigaKetiga, efisiensi pendidikan, yang bisa dilihatdari tiga indiktaor yakni penyelenggaraanotonomi pendidikan yang belum optimal (MBSbelum optimal), keterbatasan anggaran(kemampuan pemerintah yang terbatas danrendahnya partisipasi masyarakat), dan mutuSDM pengelola pendidikan.

KeempatKeempatKeempatKeempat, relevansi pendidikan, yang bisa� KeempatKeempatKeempatKeempat, relevansi pendidikan, yang bisadilihat dari tiga indikator yakni kemitraandengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)yang belum optimal, kurikulum yang belumberbasis masyarakat dan potensi daerah, sertakecakapan hidup (life skill) yang dihasilkanbelum optimal.

� Tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasidalam desentralisasi manajemen pendidikan,yaitu apakah pemberian otonomi kepada daerahakan menjamin setiap warga Negara memperolehhaknya dalam pendidikan? Apakah pemberiankewenangan menyelenggarakan pendidikankewenangan menyelenggarakan pendidikankepada daerah dapat menjamin peran sertamasyarakat akan meningkat? Apakahpenyelenggaraan pendidikan yang dilakukandaerah dapat mencapai hasil-hasil pendidikanyang bermutu?

� Dasar pijak untuk menjawab ketiga pertanyaantersebut adalah UU No 32 tahun 2004 tentangotonomi daerah, UU tersebut telah membawaimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikannasional.

� Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiapproses manajemen penyelenggaraan pendidikanproses manajemen penyelenggaraan pendidikannasional harus berlandaskan pula padaparadigma bottom up approach, karena disamping organisasi dan manajemen pendidikannasional harus acceptable bagi masyarakatnya,juga harus accountable dalam melayani publicterhadap kebutuhan pendidikan.

� Secara teknis operasional, manajemenpendidikan tingkat atas eksistensinyatergantung rekomendasi kebutuhan padatingkat bawahnya secara berjenjang, dalamarti substansi, proses, dan konteks sama,baik dengan daerah lainnya yang sederajatmaupun dengan provinsi

� Secara teoretis keragaman tersebut akanmemunculkan sinergitas yang di dukung olehkeunggulan komparatif dan kompetitifmasing-masing daerah dalam mencapaitujuan-tujuan pendidikan.

� Irianto dan Sa’ud (2009:26) mengungkapkanbahwa desentralisasi sistem pemerintahanmembawa implikasi terhadap ruang lingkup(substansi), proses, dan konteks pembangunanpendidikan. Implementasinya dalam bidangpendidikan memerlukan model-model yangrelevan sesuai dengan konteks dan karakteristikpemerintahan di daerah.pemerintahan di daerah.

� Setidaknya terdapat tiga model desentralisasipendidikan, yaitu: 1. Manajemen berbasis lokasi(site based management), 2. Penguranganadminsitrasi pusat. 3. Inovasi kurikulum.

� Model manajemen berbasis lokasi adalah model yangdilaksanakan dengan meletakan semua urusanpenyelenggaraan pendidikan pada sekolah.

� Model pengurangan administrasi pusat merupakankonsekunsei dari model pertama. Penguranganadministrasi pusat diikuti dengan peningkatanwewenang dan urusan pada masing-masing sekolah.

� Model Inovasi kurukulum menekankan pada inovasikurikulum sebesar mungkin untuk meningkatkankualitas dan persamaan hak bagi semua pesertadidik. Kurikulum ini disesuaikan benar dengankebutuhan peserta didik di sekolah-sekolah dantersebar pada daerah yang bervariasi.

� Substansi desentralisasi dalam bidangmanajemen pendidikan, paling sedikitberkenaan dengan aspek-aspek:

1. Perundang-undangan pendidikan.

2. Struktur organisasi dan kelembagaanpendidikan

Pengembangan kurikulum pendidikan.3. Pengembangan kurikulum pendidikan.

4. Profesionalisme tenaga kependidikan.

5. Sarana dan prasarana pendidikan, dan

6. Pembiayaan pendidikan

Desentralisasi Manajemen Pendidikan

Pengembangan

Tenaga

Kependikan

Pembiayaan

Proses Pendidikan

Perundang-

undangan

Pendidikan

Struktur &

Kelembagaan

PendidikanPendidikan

Sarana dan

Prasarana

Pendidikan

Pendidikan

Pengembangan

Kurikulum

Pendidikan

� Sumbangan pendidikan terhadap bangsa tentu bukanhanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tetapipendidikan yang bermutu, baik dari sisi input, proses,output, maupun outcome.

� Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yangbermutu, peserta didik yang bermutu, fasilitas yangbermutu, dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikanyang bermutu.yang bermutu.

� Proses pendidikan yang bermutu adalah prosespembelajaran yang bermutu.

� Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yangmemiliki kompetensi yang disyaratkan.

� Outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yangmampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggiatau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.

� Pemecahan masalah nasional dan pemenanganpersaingan global ini menuntut dimilikinyasumber daya manusia yang kompeten dibidangnya yang disertai dengan kepemilikanakhlak mulia.

� Untuk menjawab tantangan nasional daninternasional yang terjadi dewasa ini sertameningkatkan peran serta dunia pendidikanmeningkatkan peran serta dunia pendidikandalam menjawab tantangan tersebut haruslahmelalui pendidikan yang bermutu.

� Pendidikan yang bermutu merupakan kunciuntuk membangun manusia yang kompeten danberadab.

� Pendidikan bermutu hanya dapat dilakukan denganmenerapkan kualitas manajemen yang bermutu pula,dalam istilah manajemen dikenal dengan konsepmanajemen mutu terpadu atau Total QualityManagement (TQM).

� Riyadi & Fahrurozi (2008:5) mengungkapkan bahwadi era kontemporer ini, dunia pendidikan dikejutkandengan adanya model pengelolaan pendidikanberbasis industri. Pengelolaan model iniberbasis industri. Pengelolaan model inimengandaikan adanya upaya pihak pengelolainstitusi pendidikan untuk meningkatkan mutupendidikan.

� Penerapan manajemen mutu dalam pendidikan inilebih popular dengan sebutan Total Quality Education(TQE).

� Dasar dari manajemen ini dikembangkan darikonsep Total Quality Management (TQM) ataumanajemen mutu terpadu yang pada awalnyadikembangkan di dunia bisnis.

� Seiring dengan perjalanan waktu, secara empiriskonsep TQM menjadi formula efektif dalammembangun akselerasi pengembanganmembangun akselerasi pengembangankelembagaan pendidikan

� Menurut Murgatroyd & Morgan (1994:66)implementasi TQM yang sukses dalam pendidikandidasarkan pada lima kata kunci, yaitu visi (vision),strategi dan tujuan (strategy and goals), team(teams), dan alat (tools).

� Sallis (2008:76-86) mengungkapkan bahwaterdapat beberapa hal pokok tentang TQMdalam implementasinya pada duniapendidikan.

1.Perbaikan terus-menerus

2.Kaizen

3.Perubahan Kultur3.Perubahan Kultur

4.Organisasi Terbalik

5.Kepuasan Pelanggan

� Diklat dan Pendampingan Implementasi TQM bagipengelola satuan pendidikan

� Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dankependidikan melalui:1. Penuntasan program sertifikasi guru2. Penuntasan capaian standar kualifikasi akademik dan

kompetensi guru, kepala dan tenaga kependidikanlainnyakompetensi guru, kepala dan tenaga kependidikanlainnya

3. Pelatihan Contaxtual Learning and Teaching bagi guru4. Integrasi IMTAK dan IPTEK dalam kurikulum

persekolahan5. Peningkatan kesejahteraan yang layak bagi guru 6. Pembudayaan leassen study di kalangan guru7. Beasiswa pendidikan S2 dan S3 bagi tenaga pendidik

dan kependidikan.

� Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun danrintisan wajar dikdas 12 tahun

� Sekolah gratis bagi orang miskin

� Pengembangan KTSP berbasisPendidikan Nilai

� Pengmbangan sarana dan prasarana� Pengmbangan sarana dan prasaranapendidikan yang berkualitas

� Komitmen nyata anggaran pendidikan20 % dari APBD.

� Peningkatan partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pendidikan, baik formalmaupun non formal (pendidikan luar sekolah)

� Mendorong peningkatan Angka PartisipasiMurni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar(APK)).

� Pemberdayaan Program Paket A, B dan PaketC sebagai alternative perluasan aksesC sebagai alternative perluasan aksespendidikan bagi masyarakat

� Penyediaan buku teks gratis bagi seluruhsekolah

� Optimalisasi peran dan fungsi ManajemenBerbasis Sekolah (MBS)

� Pembuatan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah yang mendukung kondusifnyapraktek pendidikan di daerah.

� Penggunaan perangkat ICT (Information andCommunication Technology) dalamadminsitasi pengelola pendidikan.

� Pembuatan Standar Operasional Prosedur(SOP) dan Standar Operasional Manajemen(SOP) dan Standar Operasional Manajemen(SOM) dalam setiap komponenpenyelenggaraan pendidikan.

� Penguatan peran dan fungsi dewanpendidikan, komite sekolah dan pengawasdalam penyelenggaraan pendidikan.

� UU No 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah memberikan implikasi yang nyatabagi pengejawantahan UU No 20 tahun 2003tentang Sisdiknas pada tingkatkabupaten/kota.kabupaten/kota.

� PP No 19 tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan pun menjadi rujukanoperasional bagi pengembangan standarpendidikan di daerah.

� Substansi desentralisasi dalam bidangmanajemen pendidikan, paling sedikitberkenaan dengan aspek-aspek:

1. Perundang-undangan pendidikan.

2. Struktur organisasi dan kelembagaanpendidikan

3. Pengembangan kurikulum pendidikan.3. Pengembangan kurikulum pendidikan.

4. Profesionalisme tenaga kependidikan.

5. Sarana dan prasarana pendidikan, dan

6. Pembiayaan pendidikan

� Bagi pemerintahan daerah memfasilitasipengembangan penyelenggarakan pendidikansaja tidak cukup, melainkan haruslahpenyelenggaraan pendidikan yang berorientasikepada mutu, sehingga diperoleh output danoutcome pendidikan yang mendukungpercepatan pembangunan di daerah.

� Pendidikan dapat menjadi solusi bagi� Pendidikan dapat menjadi solusi bagipengembangan potensi daerah yang belumterberdayakan secara optimal serta solusi dalammeghadapai tantangan internal dan ekstrenalyang dewasa ini kian berat jika tidak dihadapidengan kesiapan sumber daya manusiaberkualitas.