MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA ... informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016 Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja

MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2016

Jakarta, 24 Februari 2016

KETUA TIM PENILAI TEKNIS

Penilaian Provinsi

2

TAHAPAN PENILAIAN RKPD PROVINSI

Penilaian Tahap I (Penilaian RKPD

Provinsi) BOBOT 30%

Penilaian Tahap II (Verifikasi Proses

Penyusunan RKPD Provinsi)

BOBOT 40%

Penilaian Tahap III (Presentasi dan Wawancara di

Pusat) BOBOT 30%

PENETAPAN PEMENANG

PROVINSI

3

TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD PROVINSI 2016

Penilaian Tahap I terhadap 34 dokumen RKPD Provinsi (BOBOT 30%)

1. Keterkaitan

2. Konsistensi

3. Kelengkapan dan kedalaman

4. Keterukuran

5. Inovasi Kebijakan

Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan di provinsi nominasi (BOBOT 40%)

1. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up)

2. Proses Perencanaan Dari Atas (top-down)

3. Proses Perencanaan Teknokratik

4. Proses Perencanaan Politik

5. Inovasi Proses & Program Daerah

Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap provinsi nominasi (BOBOT 30%)

1. Keterkaitan

2. Konsistensi


4. Keterukuran






10. Inovasi

11. Tampilan dan Materi Presentasi

12. Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi

4

KRITERIA PENILAIAN

TAHAP I PENILAIAN DOKUMEN RKPD PROVINSI 2016 (BOBOT 30%)

KRITERIA INDIKATOR

KETERKAITAN (15%)

1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2016 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%)

2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2016 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2016 (10%)

KONSISTENSI (20%)

3.Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi 2015 dengan isu strategis (5%)

4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (5%)

5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2016 dengan pagu anggaran SKPD (5%)

6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2016 dengan program/kegiatan SKPD (5%)

KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%)

7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2016 (5%)

8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2016 (5%)

9. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia (5%)

11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan (5%)

12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan (5%)

13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi (5%)

KETERUKURAN (10%)

15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2016 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik (5%)

16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (5%)

INOVASI KEBIJAKAN (15%)

17. Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (10%)

18. Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi (5%) 5

KRITERIA PENILAIAN TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2016 (BOBOT 40%)

KRITERIA PARAMETER INDIKATOR

DARI BAWAH (BOTTOM-UP)

(25%)

1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota

dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016

Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota

yang menjadi kegiatan RKPD Provinsi 2016

(12,5%)

2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan

RKPD Provinsi 2016

Persentase keterlibatan masyarakat dalam

Musrenbang RKPD Provinsi 2016 (12,5%)

DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%)

3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD

Provinsi 2016 dan Prioritas Nasional dalam

RKP 2016

Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan

prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi

2016 dengan RKP 2016 (10%)

4. Sinergitas program dan kegiatan dalam

RKPD Provinsi 2016 dan RKP 2016

Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi

2016 yang mendukung RKP 2016 (10%)

TEKNOKRATIK (20%)

5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data

dan informasi dalam penyusunan RKPD

Provinsi 2016

Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi

2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja

(10%)

6. Kapasitas Perencana Daerah dalam

Penyiapan RKPD Provinsi 2016

Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi

dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016 (10%)

POLITIK (20%)

7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi

dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016

Persentase kesesuaian prioritas program dan

kegiatan RKPD Provinsi 2016 dengan usulan

DPRD Provinsi (10%)

8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD

Provinsi 2016

Persentase kesesuaian prioritas program dan

kegiatan RKPD Provinsi 2016 dengan usulan

masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha)

(10%)

INOVASI PROSES &

PROGRAM DAERAH (15%)

9. Inovasi pada proses perencanaan Inovasi pada proses perencanaan melalui

pendekatan non-konvensional (7,5%)

10. Inovasi program pembangunan daerah

Inovasi program pembangunan daerah yang

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau

pelayanan publik atau daya saing daerah (7,5%)

6

KRITERIA PENILAIAN TAHAP III PROVINSI PRESENTASI DAN WAWANCARA (BOBOT 30%)

No. KRITERIA

1 KETERKAITAN (5%)

2 KONSISTENSI (5%)

3 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%)

4 KETERUKURAN (5%)

5 INOVASI KEBIJAKAN (5%)

6 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%)

7 DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%)

8 TEKNOKRATIK (5%)

9 POLITIK (5%)

10 INOVASI PROSES DAN PROGRAM DAERAH (5%)

11 TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%)

12

KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuan tentang RPJMN 2016-2019, institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (25%)

7

Penilaian Kabupaten/Kota

8

2. Tim Penilai Pusat TAHAPAN PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA

1. Tim Penilai Provinsi

Penilaian Tahap I (Penilaian RKPDK) BOBOT 40%

Penilaian Tahap II

(Verifikasi/wa-wancara)

BOBOT 60%

PENETAPAN RKPDK TERBAIK

PENETAPAN RKPDK TERBAIK PROVINSI

Penilaian Tahap III (Penilaian RKPDK) BOBOT 40%

Penilaian Tahap IV

(Verifikasi/wa-wancara)

BOBOT 60%

9

TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPDK 2016

Penilaian Tahap I (Penilai Provinsi: Bobot 40%) terhadap dokumen RKPDK yang menghasilkan Kab/Kota nominasi, dan Penilaian Tahap III (Penilai Pusat: Bobot 40%)

1. Keterkaitan

2. Konsistensi


4. Keterukuran


Penilaian Tahap II (Penilai Provinsi: Bobot 60%) terhadap proses perencanaan di Kab/Kota nominasi





5. Inovasi Proses & Program Daerah

Penilaian Tahap IV (Penilai Pusat: Bobot 60%) melalui persentasi dan wawancara terhadap Kab/Kota nominasi

1. Keterkaitan

2. Konsistensi


4. Keterukuran






10. Inovasi

11. Tampilan dan Materi Presentasi

12. Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi

10

KRITERIA PENILAIAN

TAHAP I DAN

TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016

KRITERIA INDIKATOR

KETERKAITAN (15%)

1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota 2016 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%)

2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota 2016 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Provinsi 2016 (10%)

KONSISTENSI (20%)

3.Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota2015 dengan isu strategis (5%)

4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (5%)

5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2016 dengan pagu anggaran SKPD (5%)

6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2016 dengan program/kegiatan SKPD (5%)

KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%)

7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2016 (5%)

8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2016 (5%)

9. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia (5%)

11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan (5%)

12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan (5%)

13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi (5%)

KETERUKURAN (10%)

15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2016 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik (5%)

16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (5%)

INOVASI KEBIJAKAN (15%)

17. Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (10%)

18. Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten/kota (5%) 11

KRITERIA PENILAIAN TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPDK 2016

KRITERIA PARAMETER INDIKATOR

DARI BAWAH (BOTTOM-UP)

(25%)

1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016

Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%)

2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016

Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%)

DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%)

3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2016

Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dengan RKP 2016 (10%)

4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan RKP 2016

Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang mendukung RKP 2016 (10%)

TEKNOKRATIK (20%)

5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016

Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%)

6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kab/Kota 2016

Tingkat kapasitas perencana Bappeda Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 (10%)

POLITIK (20%)

7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan DPRD Kab/Kota (10%)

8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%)

INOVASI (15%)

9. Inovasi pada proses perencanaan Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konventional (7,5%)

10. Inovasi program pembangunan daerah

Inovasi program pembangunan daerah yang

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

atau pelayanan publik atau daya saing daerah

(7,5%)

12

KRITERIA PENILAIAN TAHAP IV KAB/KOTA PRESENTASI DAN WAWANCARA

No. KRITERIA

1 KETERKAITAN (5%)

2 KONSISTENSI (5%)

3 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%)

4 KETERUKURAN (5%)

5 INOVASI KEBIJAKAN (5%)

6 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%)

7 DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%)

8 TEKNOKRATIK (5%)

9 POLITIK (5%)

10 INOVASI PROSES DAN PROGRAM DAERAH (5%)

11 TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi(tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%)

12 KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuan tentang RPJMN 2016-2019, institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (25%)

13

SIMULASI PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

14

CONTOH PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (1)

PARAMETER INDIKATOR SKALA PENILAIAN SKALA NILAI

KETERKAITAN (10%)

1. Tersedianya penjelasan

strategi dan arah

kebijakan RKPD

Kabupaten/Kota yang

terkait dengan: visi dan

misi, strategi dan arah

kebijakan RPJMD (5%)

4 Sangat jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan dan

menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan

RPJMD Kabupaten/Kota secara lengkap dan runtut

dalam bentuk matrik

3 Jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan visi, misi,

strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota,

tapi kurang lengkap dan kurang runtut

1 Kurang jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan visi, misi,

strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota,

tapi tidak lengkap dan tidak jelas

0 Tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tidak berpedoman pada

RPJMD Kabupaten/Kota

2. Tersedianya penjelasan

strategi dan arah

kebijakan RKPD Kab/Kota

2014 yang terkait dengan

tujuan, sasaran, dan

prioritas RKPD Provinsi

2016 (10%)

4 Sangat jelas


menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD

Provinsi 2016 secara lengkap dan runtut dalam bentuk

matrik

3 Jelas


menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD

Kabupaten/Kota 2016 tapi kurang lengkap dan kurang

runtut

1 Kurang jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan tujuan,

sasaran, dan prioritas RKP Kabupaten/Kota 2014, tapi

tidak lengkap dan tidak jelas

0 Tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tidak berpedoman pada

RKPD Provinsi 2016

Di isi berdasarkan

penilaian masing-masing

indikator (4,3,1,0)

15

PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016

KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN SKALA NILAI

No. NAMA PENILAI KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN

INOVASI KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Penilai 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Penilai 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Penilai 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016

KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN PEMBOBOTAN

No. NAMA PENILAI KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN

INOVASI KEBIJAKAN

NILAI TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Penilai 1 0,20 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 4.00

2 Penilai 2 0,15 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 0,15 3.00

3 Penilai 3 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 1.00

Rata-rata 0,13 0,27 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,27 0,13 2.67

PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (2)

16

PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (3)

HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016

No. PROVINSI

XXX

KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN INOVASI

KEBIJAKAN NILAI

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 KAB/KOTA 1 0,20 0,40 0,20 0,05 0,20 0,20 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 2,05

2 KAB/KOTA 2 0,15 0,40 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 3,40

3 KAB/KOTA 3 0,05 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 0,15 2,70

.. KAB/KOTA n 0,15 0,30 0,15 0,05 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 1,70

HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 BERDASARKAN PEMERINGKATAN

No. PROVINSI

XXX

KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN INOVASI

KEBIJAKAN NILAI TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 KAB/KOTA 2 0,15 0,40 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 3,40 2 KAB/KOTA 3 0,05 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 0,15 2,70 3 KAB/KOTA 1 0,20 0,40 0,20 0,05 0,20 0,20 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 2,05

.. KAB/KOTA n 0,15 0,30 0,15 0,05 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 1,70

3 Kab/Kota Terbaik

CATATAN: Seluruh Form Penilaian yang diperlukan dalam Penilaian RKPD Kab/Kota oleh Provinsi akan dikirimkan oleh Tim Sekretariat Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016.

17

JADWAL PELAKSANAAN APN 2016 (tentatif)

18

No Kegiatan

Bulan

Ket Jan Feb Mar Apr

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan Tim Pelaksana

Penyusunan TOR, RAB, Agenda Kegiatan, dll

Laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas

Identifikasi TPI, TPU, dan TPT

Penetapan SK Tim Penyelenggara APN 2016

Rancangan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian

Kesepakatan/Penetapan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian

Penyusunan Buku Pedoman untuk provinsi

Pelatihan TPT

Diskusi dengan TPI, TPU, dan TPT

Adm persuratan ke daerah dan anggota tim penilai

2 Pengumpulan dokumen

Pengumpulan Dokumen RKPD Provinsi 2016

3 Sosialisasi

Sosialisasi prosedur penilaian kepada provinsi

4 Penilaian Tahap I Prov/Kab/Kota

Penilaian Dokumen RKPD Provinsi oleh TPT Pusat

Penilaian Dokumen RKPD Kab/Kota oleh TPT Provinsi

5 Penilaian Tahap II Prov/Kab/Kota

Penilaian Provinsi oleh TPU dan TPI Pusat (kunjungan lapangan)

Penilaian Kab/Kota oleh TPU dan TPI Provinsi

6 Penyampaian hasil provinsi

Penyampaian hasil penilaian Tahap I dan Tahap II (Surat Kepala Bappeda

Provinsi) dilengkapi dengan RKPD kab/kota nominasi provinsi

JADWAL PELAKSANAAN APN 2016 (tentatif)

19

No Kegiatan

Bulan

Ket Jan Feb Mar Apr

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

7 Penilaian Tahap III Kab/Kota

Penilaian kab/kota oleh TPT Pusat

8 Penilaian Tahap III Prov

Penilaian provinsi oleh TPU dan TPI Pusat (Jakarta)

9 Penilaian Tahap IV kab/kota

Penilaian kab/kota oleh TPU dan TPI Pusat (Jakarta)

10 Penetapan pemenang

Penetapan Pemenang prov/kab/kota oleh TPI dan

TPU Pusat (Jakarta)

11 Penyiapan penghargaan

Penyiapan trofi dan plakat

12 Pengumuman pemenang

Penyerahan trofi dan plakat APN 2016

(Musrenbangnas RKP 2016)

CONTOH INOVASI DALAM RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

20


21


22

Terima Kasih

23

Documents

MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA ... informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016 Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja