of 12 /12
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 60 IPB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DALAM RANGKA MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, r Menimbang Mengingat Menetapkan a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu mengatur secara khusus petunjuk pelaksanaan· pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka menghadapi akhir Tahun Anggaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010; 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-60/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010; MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AT AS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DALAM RANGKA MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah ... undangan. r. Pasal6 (1 ... Kepala KPPN Jakarta II dapat menolak SPM-LS yang

  • Upload
    lediep

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 60 IPB/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DALAM RANGKA MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

r

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri KeuanganNomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaandan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu mengatursecara khusus petunjuk pelaksanaan· pencairan dana AnggaranPendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian AnggaranBendahara Umum Negara dalam rangka menghadapi akhir TahunAnggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaantentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Anggaran Pendapatandan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara UmumNegara dalam rangka menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentangPedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentangPedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara padaAkhir Tahun Anggaran;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-60/PB/2009tentang Petunjuk Teknis Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010

tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana melalui Bank Operasional IMitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran2010;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AT AS BEBAN BAGIANANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DALAM RANGKAMENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksuddengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkatAPBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yangdisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalahpejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendaharaumum negara.

3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yangditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampungseluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluarannegara.

4. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalahrekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan olehMenteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruhpenerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara padabank sentral.

5. Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara.

6. Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat KBI adalah kantorcabang dari Bank Indonesia selaku Bank Tunggal yang terdapat dibeberapa kota di Indonesia dan menjadi mitra kerja KPPN yang satukota dengannya.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkatKPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yangmemperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaranpada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PAadalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawabdari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPAadalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun olehMenteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan disahkan oleh MenteriKeuangan selaku BUN.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalahdokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PAlKuasa PA untukmencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA ataudokumen lain yang dipersamakan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalahsurat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untukpelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebutSPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh

PA1Kuasa PA atas transaks; belanja sampai dengan jum iah tertentu. r

14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkatSPT JM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segalaakibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkankerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya daripejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah danayang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataankemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhanpengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan, yangselanjutnya disingkat SPTPP adalah surat pernyataan tanggung jawabpengeluaran pembiayaan yang diterbitkan/dibuat oleh KuasaPAlPejabat Pembuat Komitmen atas transaksi pengeluaranpembiayaan.

17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran PembiayaanInvestasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPTPP-IP adalahpernyataan tanggung jawab penyaluran dana yang diterbitkan/dibuatoleh Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen atas transaksipengeluaran investasi pemerintah.

18. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yangselanjutnya disingkat SPKMP adalah surat pernyataan yangditandatangani oleh pimpinan di lingkungan badan pelaksana dandisetujui oleh PAlKuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen yang berisikomitmen untuk' menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikankelengkapan dokumen tagihan pembayaran paling lambat 2 (dua)bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

19. Akhir Tahun Anggaran adalah hari kerja terakhir pada TahunAnggaran berkenaan.

20. Bank Operasional I yang selanjutnya disebut BO I adalah BankOperasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yangbertugas menyalurkan dana belanja non gaji bulanan (termasukkekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dan DanaPerhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta penyaluran dana gaji bulananmelalui Bank Operasional II/Kantor Pos.

21. Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yangselanjutnya disebut RPK-BUN-P adalah rekening yang dibuka di BankOperasional Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selakuKuasa BUN Pusat.

BAB IIRUANG lINGKUP

Pasal2

(1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur tata carapelaksanaan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara (BA BUN) pada akhir Tahun Anggaran 2010 yang terdiri atas: (

a. Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO);

b. Belanja Hibah;

c. Belanja Transfer ke Daerah;

d. Penyertaan Modal Negara;

e. Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka PenatausahaanPenerusan Pinjaman Luar Negeri;

f. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;

g. Pemberian Pinjaman Pemerintah;

h. Penerusan Hibah;

i. Investasi Pemerintah;

j. Dana Bergulir;

k. Belanja Lainnya;

I. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

(2) Pelaksanaan pencairan dana APBN atas beban BA BUN pada akhirTahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui KPPN Jakarta II.

BAB IIIPENERBITAN SPP-LS/SPM-LS

Pasal3

(1) Dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN atas beban SABUN pada akhir Tahun Anggaran 2010, PAlKuasa PA berkewajibanmenunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pen and aTangan SPM, dan Petugas Pengantar SPM/Pengambil SP2D keKPPN.

(2) Surat penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)beserta spesimen tanda tangan dan paraf yang bersangkutandisampaikan ke KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 27 Desember2010.

(3) Petugas pengantar SPM/Pengambil SP2D sebagaimana dimaksudpad a ayat (1) wajib menunjukkan Kartu Identitas Petugas SatuanKerja yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta II.

Pasal 4

Berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh menteri Keuangan selakuBUN, PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

PasalS

PPK menerbitkan SPP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan terhadap setiap pengeluaran Negara danmeneliti dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan kepada negarayang diajukan oleh pihak ketiga.

2. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM sebagai dasarpenerbitan SPM-LS, dilengkapi dengan dokumen tagihan dan/atau yangdisetarakan kepada Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. r

Pasal6

(1) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2,Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa PA menerbitkanSPM-LS.

(2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) beserta dokumenkelengkapannya disampaikan kepada KPPN Jakarta II.

(3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) yang diterbitkan atasbeban DIPA Transfer disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal27 Desember 2010 puku115.00 WIB.

(4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan atasbeban DIPA selain Transfer disampaikan ke KPPN paling lambattanggal 31 Desember 2010 puku115.00 WIB.

Pasal7

(1) Dalam menerbitkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian sebagai berikut:

a. Menguji keabsahan DIPA dan ketersediaan pagu dana dalamDIPA dan SKPA;

b. Pihak yang berhak menerima pembayaran;

c. Nilai tagihan yang harus dibayar;

d. Meneliti kelengkapan dokumen tagihan dan/atau yangdisetarakan kepada negara;

e. Memperhitungkan pajak-pajak dan kewajiban kepada Negarayang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

f. Mencocokkan tanda tangan PPK dengan spesimen tanda tang anyang bersangkutan.

(2) Setelah melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Penanda Tangan SPM membuat, menandatangani, danmenyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN Jakarta II dilampiridengan dokumen tagihan pembayaran sebagai berikut:

a. Belanja Subsidi/PSO dilampiri SPTB, SPT JM, dan SuratPernyataan telah diverifikasi yang ditandatangani olehKuasa PA;

b. Belanja Hibah dilampiri SPTB;

c. Belanja Transfer ke Daerah dilampiri SPTB dan daftar penerimadana, paling kurang nama penerima, nomor rekening, namarekening, nama bank, dan uraian pembayaran;

d. Penyertaan Modal Negara disertai lampiran SPTPP;

e. Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka PenatausahaanPenerusan Pinjaman Luar Negeri dilampiri SPTB;

f. Pembayaran Penjaminan Pemerintah dilampiri SPTPP;

g. Pemberian Pinjaman Pemerintah dilampiri SPTPP;

h. Penerusan Hibah dilampiri SPTB;

i. Investasi Pemerintah dilampiri SPTPP-IP;

j. Pengeluaran lainnya selain dimaksud pada huruf a sampaidengan huruf i dilampiri SPTB dan SPTPP.

r

(3) Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran kepada negara berupapajak dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyampaianSPM-LS ke KPPN Jakarta II dilampiri dengan faktur pajak, SuratSetoran Pajak (SSP), dan/atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

(4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalamrangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SPM lembar ke-1 dilampiri dengan dokumen tagihanpembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)beserta ADK disampaikan kepada KPPN Jakarta II;

b. SPM lembar ke-2 tanpa lampiran disampaikan kepada KepalaKPPN Jakarta II; dan

c. SPM lembar ke-3 sebagai pertinggal pad a pejabatpenandatangan SPM.

(5) Penyampaian SPM DAU kepada Kepala KPPN Jakarta II selakuKuasa BUN di daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum awalhari kerja Tahun Anggaran berikutnya.

PasalS

(1) Kepala KPPN Jakarta II dapat menolak SPM-LS yang diajukanmelewati bat as waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)dan ayat (4), Pasal 7 ayat (5).

(2) Kepala KPPN dapat menerima SPM-LS yang diajukan melampauibatas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat(4), Pasal 7 ayat (5) dalam hal mendapat persetujuan DirekturJenderal Perbendaharaan.

BAB IVPENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pasal9

(1) KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS beserta lampiran dokumentagihan pembayaran yang diajukan.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengujianyang bersifat substantif dan pengujian yang bersifat formal sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal10

(1) Dalam hal hasH pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Dirjen Perbendaharaan ini, KPPN menerbitkan SP2D.

(2) Dalam hal hasH pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan DirjenPerbendaharaan ini, KPPN mengembalikan SPM-LS kepada PPK.

(3) Pengembalian SPM-LS sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)dilakukan paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya

SPM-LS berkenaan. t

Pasal11

(1) SP2D DAU diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum awalTahun Anggaran.

(2) SP2D DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 3Januari 2011.

(3) SP2D selain dari yang dimaksud pad a ayat (2) diterbitkan sesuaiketentuan perundang-undangan.

BABVDANA CADANGAN

Pasal 12

Dana APBN yang dapat disediakan sebagai dana cadangan meliputi belanjaSubsidi/PSO, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Bagi Hasi!.

Pasal 13

(1) Kuasa PA menyampaikan Surat Permintaan Penyediaan DanaCadangan dengan dilampiri SPKMP kepada Kuasa BUN Pusat.

(2) Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUN Pusatpaling lambat akhir minggu kedua bulan Desember 2010.

(3) Kuasa BUN Pusat mengikutsertakan KPPN Jakarta II melakukanpengujian terhadap Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangandan SPKMP.

(4) Kuasa BUN Pusat berhak menolak permintaan penyediaan danacadangan dalam hal Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima melewati batas waktuyang ditetapkan.

(5) Kuasa BUN Pusat dapat menyetujui Surat Permintaan PenyediaanDana Cadangan yang diterima dari Kuasa PA yang melewati bataswaktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(3), dalam hal Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dan SPKMPtelah memenuhi kesesuaian pengujian, Kuasa BUN Pusat menerbitkanSurat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan kepada Kuasa PA.

Pasal 15

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal14, Kuasa PA menerbitkan SPP dan SPM-LS Dana

Cadangan. r

dibebankan padaBank Indonesia

r

Pasal 16

SPM-LS Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15disampaikan kepada KPPN Jakarta II dilampiri copy Surat PemberitahuanRekening Dana Cadangan dan salinan SPKMP paling lambat tanggal31 Desember 2010 puku115.00 WIB.

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPM-LS Dana Cadangan yang dilampiri copy SuratPemberitahuan Rekening Dana Cadangan dan salinan SPKMPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPPN Jakarta II melakukanpengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal setelah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud padaayat (1) SPM-LS yang diajukan telah memenuhi kesesuaian, KPPNJakarta II menerbitkan SP2D untuk menyimpan Dana Cadangan kedalam Rekening Dana Cadangan.

Pasal 18

Tata cara pengajuan permintaan penyediaan, pemberitahuan rekening,penyimpanan, permintaan pencairan, pencairan dan penutupan RekeningDana Cadangan terkecuali hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 13,Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan ini, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimanaditetapkan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorPer-60/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyimpanan dan PencairanDana Cadangan.

BABVIPEMBEBANAN/PENYAMPAIAN SP2D

Pasal 19

Dalam rangka pencairan dana SP2D pada tanggal 31 Desember 2010setelah puku117.00 WIB, KPPN Jakarta II membuka rekening pengeluaranpad a Bank Indonesia.

Pasal20

Pembebanan dan penyampaian SP2D yang diterbitkan oleh KPPN JakartaII pad a akhir Tahun Anggaran yaitu tanggal 31 Desember 2010, dilakukandengan ketentuan sebagai berikut:

1. SP2D yang diterbitkan sampai dengan pukul 16.00 WIB, dibebankanpada BO I, dan disampaikan kepada BO I paling lambat pukul 16.30WIB.

2. SP2D yang diterbitkan setelah pukul 16.00 WIB,rekening pengeluaran KPPN Jakarta II padasebagaimana dimaksud dalam Pasal19.

Pasal 21

Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 1, BO Imelakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang berhak melaluisistem BI RTGS paling lambat puku117.00 WIB.

Pasal22

Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 2, BankIndonesia melakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang berhakmelalui sistem BI RTGS pad a hari berkenaan.

BABVIIPENGAJUAN RENCANA KEBUTUHAN DANA KPPN

Pasal23

Dalam rangka pencairan dana APBN atas beban BA BUN pad a akhir TahunAnggaran 2010, KPPN Jakarta II menyampaikan permintaan kebutuhandana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur PengelolaanKas Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap hari kerja dalam hal terdapat pengajuan SPM-LS oleh KuasaPA, KPPN Jakarta II menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untukhari kerja berikutnya paling lambat pukul 15.30 WIB hari kerjaberkenaan.

2. Dalam hal terdapat kebutuhan dana tambahan pada hari kerjaberkenaan, KPPN Jakarta II menyampaikan permintaan perkiraankebutuhan dana tambahan paling lambat pukul13.45 WIB.

3. Permintaan kebutuhan dana untuk keperluan pembayaran DAU padatanggal 3 Januari 2011 diajukan pad a tanggal 31 Desember 2010pad a jam kerja paling lambat puku116.00 WIB.

4. Tembusan permintaan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud padaangka 1, angka 2 dan angka 3 disampaikan kepada Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal24

Permintaan kebutuhan dana dalam rangka pencairan dana APBN atasbeban BA BUN pad a akhir Tahun Anggaran 2010 yaitu tanggal 31Desember 2010, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk SP2D yang dananya akan dicairkan melalui BO I, KPPNJakarta II menyampaikan perkiraan kebutuhan dana kepada DirekturJenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negarapaling lambat puku115.30 WIB.

2. Untuk SP2D yang dananya akan dicairkan melalui rekeningpengeluaran KPPN Jakarta II pad a Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19, KPPN menyampaikan perkiraan kebutuhandana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur

Penge!o!aan Kas Negara. r

3. Tenbusan permintaan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud padaangka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIIIPENGISIAN DAN PENIHILAN DANA PADA RPK-BUN-P DAN

REKENING PENGELUARAN KPPN JAKARTA II

Pasal25

Berdasarkan permintaan kebutuhan dana yang diajukan oleh KPPN JakartaII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1 dan angka 2, danPasal 24 angka 1, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukanpemindahbukuan/transfer dari RKUN ke RPK-BUN-P paling lambat pukul16.00 WIB.

Pasal26

Berdasarkan permintaan kebutuhan dana yang diajukan oleh KPPN JakartaII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 2, Direktur PengelolaanKas Negara melakukan pemindahbukuan/transfer dari RKUN ke rekeningpengeluaran KPPN Jakarta II pada Bank Indonesia.

Pasal27

Penihilan saldo RPK-BUN-P pada akhir Tahun Anggaran tanggal31 Desember 2010, dilaksanakan paling cepat puku117.30 WIB dan palinglambat pukul 18.30 WIB.

Pasal28

Penihilan saldo dan penutupari rekening pengeluaran KPPN Jakarta II padaBank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010, dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut:

1. KPPN Jakarta II melaporkan SP2D terakhir yang telah disampaikankepada Bank Indonesia dalam rangka pencairan dana APBN atas bebanBA BUN kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

2. Direktur Pengelolaan Kas Negara berkoordinasi dengan Bank Indonesiadalam rangka persiapan penihilan saldo dan penutupan rekeningpengeluaran KPPN Jakarta II pada Bank Indonesia.

3. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikankepada KPPN Jakarta II dengan perintah agar KPPN Jakarta IImenihilkan saldo dan menutup rekening pengeluaran KPPN Jakarta IIpada Bank Indonesia.

Pasal 29

Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Januari Tahun Anggaran (

2011 dilakukan pada tanggal 3 Januari 2011.

,

BAB IXLAPORAN

Pasal30

Pengiriman Laporan Kas Posisi (DA.OS.O?) secara lengkap kepadaDirektorat Pengelolaan Kas Negara, dilaksanakan dengan berpedomanPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010

tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010.

Pasal31

Pelaksanaan rekonsiliasi data SAI dan penyampaian Laporan Keuangandilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor PER-44/PB/201 0 tentang Langkah-Langkah DalamMenghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010.

BABXRETUR DANA SP2D

Pasal32

Pengembalian (retur) SP2D yang disebabkan oleh nama, alamat, nomorrekening dan/atau nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengannama rekening yang terdapat pada bank/kantor pos penerima, dilaksanakandengan berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-44/PB/2010 tentang Langkah-Langkah Dalam MenghadapiAkhir Tahun Anggaran 2010.

BABXILAIN-LAIN

Pasal33

Dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN atas beban BA BUNpada akhir Tahun Anggaran 2010, KPPN Jakarta II diwajibkan untuk lebihmeningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI dan instansiterkaiUSatker Unit Eselon I Kementerian Keuangan terkait.

BABXIIPENUTUP

Pasal34

(1) Kepala KPPN Jakarta II agar memberitahukan maksud PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Pimpinan KBI,Pimpinan BO I dan instansi/Satker terkait.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar

melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan ~DIrektur Jenderal Perbendaharaan In; I

Pasal35

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku,semua peraturan lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan ini.

Pasal36

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

ada tanggal 21 Desember

EKTUR JENDERAL,

2010