• Home

  • Documents

  • ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana...
8

ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Page 2: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Page 3: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Page 4: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Page 5: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Page 6: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Page 7: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Page 8: ronymarif.files.wordpress.com · Pasal 3 Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

MELIHA S SPRESI DALAM PASAL-PASAL …icjr.or.id/.../04/Ancaman-Kebebasan-RKUHP-tentang-Makar.pdf4 MELIHA S SPRESI DALAM PASAL-PASAL MAKAR RKUHP 2017 MAKAR DAN KEBEBASAN EKSPRESI B

MELIHA S SPRESI DALAM PASAL-PASAL …icjr.or.id/.../04/Ancaman-Kebebasan-RKUHP-tentang-Makar.pdf4 MELIHA S SPRESI DALAM PASAL-PASAL MAKAR RKUHP 2017 MAKAR DAN KEBEBASAN EKSPRESI B

Documents
Bab 11 Persamaan Diferensial Parsial...berdimensi-dua (membran bervibrasi) dalam pasal 11.7 – 11.10, dan persamaan Laplace dalam pasal 11.11 dan 11.12. Di dalam pasal 11.13 dan 11.14

Bab 11 Persamaan Diferensial Parsial...berdimensi-dua (membran bervibrasi) dalam pasal 11.7 – 11.10, dan persamaan Laplace dalam pasal 11.11 dan 11.12. Di dalam pasal 11.13 dan 11.14

Documents
 · PENGAKHIRAN PERJANJIAN Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267

 · PENGAKHIRAN PERJANJIAN Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267

Documents
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PB-47-2019.pdfsebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 Dalam hal

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PB-47-2019.pdfsebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 Dalam hal

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : … · dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Pada saat Peraturan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : … · dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Pada saat Peraturan

Documents
peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

Documents
TENTANG - kendalkab.go.id...Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV PENGENDALIAN

TENTANG - kendalkab.go.id...Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV PENGENDALIAN

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 … · Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 … · Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal

Documents
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ... · Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ... · Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan

Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN...huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Tarif ,Layanan UKT Program

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN...huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Tarif ,Layanan UKT Program

Documents
SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA No.21 TH 2017.pdf · NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG ... dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA No.21 TH 2017.pdf · NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG ... dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Documents
EKSISTENSI PASAL –PASAL PENODAAN AGAMA DALAM …eprints.umm.ac.id/20024/1/jiptummpp-gdl-s1-2007-fitriekasa-8699... · EKSISTENSI PASAL –PASAL PENODAAN AGAMA DALAM RUU KUHP DALAM

EKSISTENSI PASAL –PASAL PENODAAN AGAMA DALAM …eprints.umm.ac.id/20024/1/jiptummpp-gdl-s1-2007-fitriekasa-8699... · EKSISTENSI PASAL –PASAL PENODAAN AGAMA DALAM RUU KUHP DALAM

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · (1) Formulir untuk Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · (1) Formulir untuk Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Documents
PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

Documents
undip.ac.id · (1) (2) BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4 Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

undip.ac.id · (1) (2) BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4 Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Documents
palu.bpk.go.id · Web viewFormat surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

palu.bpk.go.id · Web viewFormat surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Documents
MENTERIKEUANGAN...yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini. (2) Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) …

MENTERIKEUANGAN...yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini. (2) Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) …

Documents
PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG a. bahwa untuk ... · a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 9, pasal 21 dan pasal 33 Peraturan Daerah ... Dalam menyelenggarakan

PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG a. bahwa untuk ... · a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 9, pasal 21 dan pasal 33 Peraturan Daerah ... Dalam menyelenggarakan

Documents
SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No... · Juklak Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No... · Juklak Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Documents
RENCANA STRATEGIS · 2019. 7. 12. · Pasal 2, 3, dan 4 selengkapnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 6

RENCANA STRATEGIS · 2019. 7. 12. · Pasal 2, 3, dan 4 selengkapnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 6

Documents
bermotor yang berkesinambungan dan berdaya saing · tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) Berdasarkan permohonan

bermotor yang berkesinambungan dan berdaya saing · tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) Berdasarkan permohonan

Documents
ANALISIS PENYANDERAAN PAJAK (GIJZELING) DALAM … · 2016-05-24 · Holding System diterapkan dalam pemotongan / pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26,

ANALISIS PENYANDERAAN PAJAK (GIJZELING) DALAM … · 2016-05-24 · Holding System diterapkan dalam pemotongan / pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26,

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG · Web viewTata cara persyaratan dan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 8 merupakan bagian yang tak terpisahkan dan ditetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG · Web viewTata cara persyaratan dan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 8 merupakan bagian yang tak terpisahkan dan ditetapkan

Documents
DRAFT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 112 - 2012 - Juksunlah 2013.pdf · dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

DRAFT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 112 - 2012 - Juksunlah 2013.pdf · dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Documents
No. 22 Tahun 2012.pdf · (1) Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

No. 22 Tahun 2012.pdf · (1) Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIARoda Dua dan Roda Tiga yang diatur Impornya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Jenis

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIARoda Dua dan Roda Tiga yang diatur Impornya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Jenis

Documents
Penerapan Pasal-Pasal Kuhp atau UU Ite dalam Kejahatan Cardingrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/1162/1/T1_312006060_Judul.pdf · i PENERAPAN PASAL-PASAL KUHP ATAU UU ITE DALAM

Penerapan Pasal-Pasal Kuhp atau UU Ite dalam Kejahatan Cardingrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/1162/1/T1_312006060_Judul.pdf · i PENERAPAN PASAL-PASAL KUHP ATAU UU ITE DALAM

Documents
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 4 - Pasal 2 Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 4 - Pasal 2 Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Documents
PERATURAN MENTERI PERTANIAN · Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN · Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan

Documents