Upload
phamque
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
*Pasal 150 UUK
*Mencakup pemutusan hubungan kerja yang terjadi
di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau
milik badan hukum baik swasta, pemerintah, usaha
sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
*Memberikan sejumlah ketentuan tambahan
berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja
1. Kewajiban memberitahukan
2. Pencegahan dan negosiasi/perundingan
3. Prosedur di hadapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
4. Alasan-alasan yang dilarang
5. Uang pesangon
6. Tenggang waktu untuk pemberitahuan PHK
7. PHK karena kesalahan berat
8. Penahanan
9. Pelanggaran lainnya
*Tiap pihak berhak memutuskan
hubungan kerja dengan pemberitahuan
*Hal ini berlaku untuk perjanjian kerja
waktu tidak tentu maupun waktu
tertentu
*Pengusaha, pekerja, Serikat Pekerja dan
pemerintah dengan segala upaya harus
mengusahakan agar tidak terjadi PHK
*Bila tidak memungkinkan, maka PHK tsb
wajib dirundingkan dulu oleh pengusaha
dan Serikat Pekerja, atau pengusaha dan
buruh bersangkutan
*Bila tetap tidak menghasilkan persetujuan,
maka pengusaha baru dapat mem-PHK
buruh setelah ada penetapan dari
Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (LPPHI)
*Permohonan kepada LPPHI diajukan secara
tertulis disertai alasan
*LPPHI hanya dapat menerima permohonan tsb
bila telah dirundingkan sesuai Pasal 151 UUK
*Penetapan oleh LPPHI hanya diberikan bila
maksud untuk PHK telah dirundingkan, namun
tidak menghasilkan kesepakatan
*Pasal 152 UUK tidak memberikan kriteria
terhadap LPPHI utk mengabulkan atau menolak
permohonan PHK
Situasi yang tidak disyaratkan perlunya
penetapan oleh LPPHI (Pasal 154 UUK):
*Pekerja masih dalam masa percobaan, sesuai
perjanjian kerja tertulis sebelumnya
*Pekerja mengajukan pengunduran diri secara
tertulis, tanpa ada paksaan dari pihak
manapun
*Pekerja mencapai usia pensiun, sesuai
perjanjian kerja atau peraturan per-UU-an
*Pekerja meninggal dunia
*Pekerja tidak masuk karena sakit sesuai keterangan dokter, dalam
waktu tidak lebih dari 12 bulan terus-menerus
*Pekerja tidak masuk karena memenuhi kewajiban pada negara sesuai
UU yang berlaku
*Menjalankan ibadah sesuai perintah agamanya
*Menikah
*Hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya
*Karena ada pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian sebelumnya
*Aktif di SP, atau berdasarkan perjanjian kerja
*Pekerja mengadukan pengusaha pada pihak berwajib karena
kejahatan, SARA, kondisi fisik atau status perkawinan
*Cacat tetap, sakit karena kecelakaan atau hubungan kerja sesuai
keterangan dokter yg jangka waktu penyembuhannya belum pasti
Yaitu apa yang dibayarkan pengusaha dalam
hal PHK, meliputi :
a.Uang pesangon dan/atau
b.Uang penghargaan masa kerja, dan
c.Uang pengganti hak yang seharusnya
diterima (cuti yg tidak diambil, biaya
perjalanan, tunjangan perumahan atau
kompensasi lainnya yang disepakati)
Besaran uang pesangon dan uang
penghargaan lainnya dikaitkan dengan
besaran upah bulanan dan lama masa
kerja dari pekerja bersangkutan (Pasal
156 UUK).
Upah, dalam hal ini mencakup upah pokok
dan segala tunjangan yang bersifat tetap
dan berdasarkan aturan yg ditetapkan
dalam Pasal 157 UUK
*Menurut KUHPerdata, tenggang waktu pemberitahuan
PHK sekurang-kurangnya adalah 1 bulan, jika hubungan
kerja pada waktu pemberitahuan PHK itu sedikitnya
telah 2 tahun terus-menerus
*Bagi majikan adalah berturut-turut 1 bulan, 2 bulan
atau 3 bulan jika pada waktu pemberitahuan PHK,
hubungan kerja telah berlangsung sedikitnya 1 tahun
tapi kurang dari 2 tahun, sedikitnya 2 tahun tetapi
kurang dari 3 tahun, atau sedikitnya 3 tahun terus-
menerus.
*UUK juga memuat ketentuan2 tentang PHK karena
kesalahan berat yg dilakukan oleh pekerja. Dalam
hal ini pekerja hanya akan mendapat uang
penggantian hak, tapi tidak uang pesangon atau
uang penghargaan masa kerja.
*Dalam hal ini, pekerja dapat mengajukan gugatan
mengenai PHK tsb kepada lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
Menurut KUHPerdata:
“masing-masing pihak dpt memutuskan
hubungan kerja tanpa pemberitahuan PHK “
“atau tanpa mengindahkan aturan2 yg
berlaku bagi pemberitahuan PHK”
“tapi pihak yg berbuat demikian tanpa
persetujuan pihak lain adalah menentang
hukum”
“kecuali ia harus membayar ganti rugi
berdasar ketentuan yg berlaku”
*Pekerja yang ditahan pihak berwajib tapi bukan atas
pengaduan pengusaha, maka yg wajib dibayarkan oleh
pengusaha hanya bantuan kpd keluarga pekerja yg
menjadi tanggungan pekerja bersangkutan (pasal 160
UUK).
* Besarnya berkisar 25% dari upah utk satu orang
tanggungan, s/d 50% utk empat orang tanggungan.
*Tanggungan tsb meliputi suami/istri, anak, atau orang
lain yg menurut hukum yg berlaku (peraturan
perusahaan atau perjanjian/kesepakatan kerja bersama)
menjadi tanggungan pekerja.
*Bantuan diberikan utk paling lama 6 bulan sejak hari pertama
pekerja ditahan.
*Bila pengadilan memutuskan perkara pidana tsb sebelum masa 6
bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha
wajib mempekerjakannya kembali
*Pengusaha dpt melakukan PHK bila setelah 6 bulan pekerja
bersangkutan tidak dpt bekerja sebagaimana mestinya karena
proses perkara pidana tsb.
*PHK seperti tsb di atas dapat dilakukan tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pengusaha wajib membayar pada pekerja yg mengalami PHK
sebagaimana dimaksud di atas, yaitu berupa uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yg berlaku
Jika pekerja melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama:
*pengusaha dpt melakukan PHK, setelah kepada pekerja tsb diberikan
Surat Peringatan (SP) pertama, kedua dan ketiga secara berturut-
turut (pasal 161 UUK)
*SP tsb masing2 berlaku utk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan
lain dlm perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama
*Pekerja yg mengalami PHK spt tsb di atas berhak mendapat pesangon
sejumlah 1 kali dari uang pesangon spt dalam pasal 156(2), uang
penghargaan sejumlah 1 kali spt dalam pasal 156(3), dan uang
penggantian hak sesuai pasal 176(4) UUK.
*Pekerja yg mengundurkan diri atas kemauan sendiri
memperoleh hak-haknya sesuai pasal 156(4) UUK
SYARAT-SYARAT PEKERJA MENGUNDURKAN DIRI:
*Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis
selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai
pengunduran diri
*Tidak terikat dalam ikatan dinas
*Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai
pengunduran diri
PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
**Carilah sebuah artikel tentang “kasus-kasus“
Pemutusan Hubungan Kerja
*Artikel diprint out
*Buat ringkasan yang meliputi :
1. siapa yang melakukan PHK
2. siapa yang di PHK
3. Penyebab/alasan PHK
4. bagaimana penyelesaiannya
5. Bagaimana menurut pendapat anda baik
tentang penyebab dan penyelesaiannya