PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN CALON

LEGISLATIF 2014 PADA WILAYAH PASAR KELURAHAN

TANJUNGPINANG KOTA

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

YANTI

NIM : 100565201091

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN CALON

LEGISLATIF 2014 PADA WILAYAH PASAR KELURAHAN

TANJUNGPINANG KOTA

YANTI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Partisipasi etnis Tionghoa dalam Partai Politik diIndonesia sejak Masa Kolonial

hingga era Reformasi menunjukkan bahwa sebuah sistem sosial mengalami dinamika

sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Keterlibatan etnis Tionghoa Indonesia di

ajang politik bukan merupakan fenomena baru, tetapi bagaimana hal ini bangkit atau

jatuh tergantung pada kebijakan masing-masing rezim terhadap etnis Tionghoa

Indonesia. Namun etnis tionghoa yang ada saat ini khususnya di wilayah pasar yang

mayoritas tionghoa memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik, mereka

cenderung diajak atau di mobilisasi

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Politik Etnis Tionghoa

Dalam Pemilihan Calon Legislatif 2014 Pada Wilayah Pasar Kelurahan

Tanjungpinang Kota. Dalam penelitian informannya adalah Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kota Tanjungpinang, pengamat politik di Kota Tanjungpinang serta

perwakilan dari masyarakat tionghoa yang bermukim di Pasar, dan pegawai

kelurahan Tanjungpinang Kota selaku kepala seksi pemerintahan ketentraman dan

ketertiban. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data

kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa masih kurangnya

partisipasi etnis tionghoa dalam pemilihan legislatif tahun 2014 walaupun dalam

memberikan hak suaranya etnis tionghoa di kelurahan tanjungpinang kota sudah

melakukannya dengan baik. Partisipasi etnis tionghoa yang rendah yaitu etnis

tionghoa masih belum aktif dalam mengikuti kegiatan politik pada tahun 2014. Hal

ini dikarenakan berbagai faktor seperti salah satunya adalah kurangnya pengetahuan

etnis tionghoa terhadap pemilu itu sendiri

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Etnis Tionghoa

2

A B S T R A C T

Ethnic Chinese participation in political parties in Indonesia was since the

colonial era until the era of Reform suggests that a social system undergoes a

dynamics in accordance with the prevailing political system. Indonesia ethnic

Chinese involvement in politics is not a new phenomenon, but how this rise or fall

depending on the policy of the respective regime against ethnic Chinese Indonesia.

But the ethnic Chinese are particularly in the market areas that the majority of

Chinese prefer not to engage in political activity, they tend to be invited or at

mobilization

The goal in this research is to know the Political participation of ethnic

Chinese Legislative Candidate in the elections to 2014 on the Market Wards

Tanjungpinang city. In the research of informannya is the Chairman of the City

Election Commission Tanjungpinang, political observers in the town of Tanjung

Pinang as well as representatives from the Chinese community which settled in the

market, and an employee of the city as the head of Tanjung Pinang village section of

the reign of peace and order. The analysis of the data used in this study is the

analysis of qualitative data.

Based on the research results can then be analyzed that there is still a lack of

ethnic Chinese participation in the legislative elections by 2014 although in her voice

gave ethnic Chinese neighborhood in the town of Tanjung Pinang already do well.

The participation of the ethnic Chinese are low i.e. ethnic Chinese are still not active

in following political activity by 2014. This is due to various factors such as lack of

knowledge of one is ethnic Chinese against the election itself

Keywords: Political Participation, Ethnic Chinese

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan

salah satu sarana penyaluran hak asasi

warga Negara yang prinsipil. Dalam

rangka pelaksanaan hak asasi warga

Negara adalah keharusan bagi

pemerintah untuk menjamin

terlaksananya penyelenggaraan pemilu

sesuai dengan jadwal ketatanegaraan

yang telah ditentukan. Sesuai dengan

prinsip kedaulatan rakyat dimana

rakyatlah yang berdaulat, semua aspek

penyelenggaraan pemilu, harus

dikembalikan kepada rakyat untuk

menentukannya adalah pelanggaran

terhadap hak asasi apabila pemerintah

tidak menjamin terselenggaranya

pemilihan umum, memperlambat

penyelenggaraan pemilu tanpa

persetujuan para wakil rakyat.

Pemilihan umum dilaksanakan

dalam waktu yang panjang untuk

memilih wakil-wakil rakyat. yang akan

melaksanakan kepentingan nasional

suatu bangsa. Keterwakilan

kepentingan rakyat ini merupakan

representasi kelompok. Yakni konsep

seseorang atau kelompok orang (baca:

partai politik) mempunyai kemampuan

untuk bicara dan bertindak atas nama

suatu kelompok yang lebih besar.

(Miriam Budiardjo : 2003: 175).

Dalam setiap sistem politik yang

demokratis, selalu mempersoalkan

sumber kekuasaan yang melandasi

sebuah pemerintahan baru terbentuk,

untuk tujuan apa kekuasaan itu

ditetapkan dan prosedur apa yang

memberikan legalitas terhadap

kekuasaan tersebut. Dalam masyarakat

transisi, Pemilu merupakan suatu

konsensus bersama untuk menjawab

persoalan sumber kekuasaan, tujuan

kekuasaan dan prosedur yang

melegalitasi kekuasaan itu sendiri.

(Hungtinton dalam Sahdan 2004:379)

Menjelang Pemilu adalah masa

saatnya kampanye dimana setiap Parpol

atau calon melakukan pendekatan pada

massa untuk menarik dukungan.

Kampanye sebagai serangkaian

tindakan komunikasi yang terencana

dengan tujuan menciptakan efek

tertentu pada sejumlah besar khalayak

yang dilakuan secara berkelanjutan

pada kurun waktu tertentu. Perlu

diperhatikan bahwa pesan kampanye

harus terbuka untuk didiskusikan dan

dikritisi. Hal ini dimungkinkan karena

gagasan dan tujuan kampanye pada

dasarnya mengandung kebaikan untuk

publik bahkan sebagian kampanye

ditujukan sepenuhnya untuk

kepentingan dan kesejahtraan umum.

Oleh karena itu isi pesan tidak boleh

menyesatkan, maka disini tidak perlu

ada pemaksaan dalam mempengaruhi

apapun ragam dan tujuannya, upaya

perubahan yang dilakukan kampanye

selalu terkait dengan aspek

pengetahuan, sikap, dan prilaku.

(Venus, 2004: 7)

Kampanye-kampanye atau

kegiatan berbentuk kampanye melalui

media dan pemasangan atribut ini

banyak memenuhi ruang-ruang di

masyarakat. Intensitas kegiatan

berbentuk kampanye semakin

meningkat. Dalam kampanye

masyarakat seperti didoktrin habis-

habisan oleh berbagai kekuatan politik

atau pihak yang akan maju dalam

Pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Fungsi dari kampanye adalah untuk

menyampaikan suatu pesan yang berisi

tentang ajakan kepada masyarakat atau

mempengaruhi masyarakat agar dapat

mengerti maksud dan tujuan dari apa

yang akan dikomunikasikan. Segala

tindakan dalam kegiatan kampanye

4

dilandasi oleh prinsif persuasif yakni

mengajak dan mendorong publik untuk

menerima atau melakukan sesuatu yang

dianjurkan atas dasar sukarela. (Venus,

2004: 8)

Kehidupan politik yang

merupakan bagian dari keseharian

dalam interaksi antar warga negara

dengan pemerintah, dan institusi-

institusi di luar pemerintah, telah

menghasilkan dan membentuk variasi

pendapat, pandangan dan pengetahuan

tentang praktik-praktik perilaku politik

dalam semua sistem politik. Oleh

karena itu, seringkali kita bisa melihat

dan mengukur pengetahuan-

pengetahuan, perasaan dan sikap warga

negara terhadap negaranya,

pemerintahnya, pemimpin politik dan

lain-lain. Kegiatan partisipasi politik

dilakukan oleh seluruh warga negara,

sehingga seolah-olah menutup

kemungkinan bagi tindakan-tindakan

serupa yang dilakukan oleh non-warga

negara biasa. Institusi yang menjadi

sasaran atau objek politik dalam

partisipasi politik, yaitu pemerintah

sebagai pemegang otoritas.

Adanya institusi-institusi politik

di tingkat masyarakat, seperti partai

politik, kelompok kepentingan,

kelompok penekan, dan media massa

yang kritis dan aktif, merupakan satu

indikator adanya keterlibatan rakyat

dalam kehidupan politik. Dengan

dilandasi suatu kesadaran bahwa,

aktivitas-aktivitas politik pemerintah

dengan serta merta, secara langsung

maupun tidak langsung. Sedangkan

fungsi-fungsi yang dijalankan oleh

kelompok kepentingan, partai politik

dan yang lainnya dalam infrastruktur

politik, merupakan wujud dari

keikutsertaan rakyat dalam proses

politik dalam suatu sistem politik.

Partisipasi politik dalam sistem

demokrasi merupakan hak warga

negara tetapi dalam kenyataan

persentase warga negara yang

berpartisipasi berbeda, tidak semua

warga negara ikut serta dalam proses

politik. Menurut Paige yang dikutip

Oleh Ramlan (1999:144) “Yang

menentukan tinggi-rendahnya

partisipasi politik seseorang adalah

kesadaran politik serta kepercayaan

terhadap pemerintah/sistem politik”.

Masyarakat yang memiliki kesadaran

untuk berpartisipasi dalam kehidupan

politik maka akan membawa

dampak/mempengaruhi suatu sistem

politik yang responsif, baik pemerintah

lokal atau pemerintah pusat. Kesadaran

politik masyarakat didalam kehidupan

politik akan membatasi kekuasaan

pemerintah (negara), akan tetapi apabila

kesadaran politik masyarakat sangat

tinggi, namun kepercayaan terhadap

pemerintah sangat rendah maka akan

terjadi krisis legitimasi.

Masyarakat modern dalam

kehidupan politik adalah masyarakat

yang selalu kritis, masyarakat tersebut

berpartisipasi politik dalam masalah-

masalah negara (pemerintah), karena

masyarakat tersebut mempunyai hak

untuk mengkritik. Masyarakat etnis

tionghoa merupakan salah satu subjek

dan objek dalam kegiatan politik, dalam

kegiatan politik termasuk didalamnya

adanya kegiatan pemilihan umum.

Masyarakat etnis tionghoa masih

memerlukan pembinaan dalam orientasi

ke arah pertumbuhan potensi dan

kemampuannya ke depan dapat

berperan dalam bidang politik.

Partisipasi politik Tionghoa

tidak boleh dilupakan hanya

dikarenakan populasinya sedikit,

jumlah mungkin memiliki makna cukup

besar bagi perhitungan suara pemilu,

5

tetapi kecil bagi proses demokratisasi

secara lengkap. Partisipasi politik

minoritas yang demokratis justru bisa

memberikan kontribusi pembelajaran

yang menarik dalam proses

demokratisasi. Saat ini mayoritas

komunitas Tionghoa akan memilih

kandidat yang menjamin tidak ada

diskriminasi dan stabilitas ekonomi.

(Christine:2014)

Partisipasi etnis Tionghoa dalam

Partai Politik diIndonesia sejak Masa

Kolonial hingga era Reformasi

menunjukkan bahwa sebuah sistem

sosial mengalami dinamika sesuai

dengan sistem politik yang berlaku.

Pada tiap masa, sejak zaman kolonial

hingga era reformasi, sistem politik

yang berlaku memiliki

perbedaan.Interaksi dan

interdependensi etnis Tionghoa dalam

wadah partai politik sebagai bagian dari

kemajemukan bangsa Indonesia tidak

terlepas dari sistem pemerintahan yang

berlaku serta keadaan sosial masyarakat

yang terjadi.

Keterlibatan etnis Tionghoa

Indonesia di ajang politik bukan

merupakan fenomena baru, tetapi

bagaimana hal ini bangkit atau jatuh

tergantung pada kebijakan masing-

masing rezim terhadap etnis Tionghoa

Indonesia. Setelah kerusuhan Mei 1998,

situasi politik telah berubah, dan etnis

Tionghoa Indonesia diperbolehkan

untuk memasuki kembali ajang politik

di tingkat nasional dan juga di tingkat

regional dan lokal, ini menunjukkan

kelonggaran kebijakan pemerintah

terhadap mereka.

Setelah etnis Tionghoa

memasuki wilayah politik yang

dulunya bentuk partisipasi etnis

Tionghoa pada saat itu hanya memiliki

hak memilih dan tidak berhak untuk

dipilih, kemudian Pada tanggal 16

september 1998 presiden Bj Habibie

mengeluarkan inpres No.26/1998 yang

isinya menghapus istilah masyarakat

pribumi dan masyarakat non pribumi,

sehingga ada kesetaraan antara etnis

Tionghoa dan Pribumi mulai saat

itu.(Rian Anggria.P,2014:3).

Era reformasi membawa

perubahan demokratisasi yang begitu

cepat pada perpolitikan di tanah air. hal

ini dapat dilihat pada masyarakat etnis

Tionghoa, Pada masa rezim tersebut

etnis Tionghoa hanya memiliki hak

memilih dan tidak berhak untuk dipilih.

Seperti hasil penelitian terdahulu yang

sudah dilakukan bahwa pada Pemilu

2009, Kompas menonjolkan

diskriminasi sudah tidak lagi menjadi

masalah besar dan partisipasi politik

etnis Tionghoa dianggap sudah mulai

aktif. Penelitian berikutnya juga

sebagian besar masyarakat Tionghoa

memiliki kesempatan dan ruang gerak

yang lebih luas untuk berpartisipasi

dalam kancah politik nasional maupun

daerah. Pada pemilu 2009 partisipasi

etnis Tionghoa lebih meningkat baik

secara kuantitas maupun kualitas.

Dari penelitian terdahulu yaitu

Rizky Hani S.P (2013) tentang

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa

Dalam Pemilukada Tahun 2009 (studi

kasus desa kragan kec. Kragan kab.

Rembang) tersebut secara umum

menggambarkan partisipasi politik yang

dilakukan masyarakat etnis Tionghoa di

Desa Kragan dalam pemilukada tahun

2009 di Kabupaten Rembang adalah

dilihat dari motifnya kecenderungan

mereka ingin merasa aman dari segi

apapun karena ada rasa trauma akan

kejadian masa lalu yang sempat

membuat kehidupannya mengalami

goncangan, terutama dalam aspek

perekonomiannya, banyak toko, bahkan

rumah orang cina dirusak massa, hal

6

itulah yang membuat orang cina

khususnya di Kragan paling tidak mau

ikutserta dalam pemilukada.

Antusiame masyarakat

Tionghoa dalam pemilu semakin besar,

hal ini dapat dilihat dari mulai dari

Pemilu 2009 etnis tionghoa sudah mulai

mau mengikuti kampanye, sebagian

dari mereka mencalonkan diri dalam

dunia politik, ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan politik. Kebebasan bagi warga

Tionghoa di masa ini lebih dapat

tercapai dengan dikeluarkannya Udang-

Undang Kewarganegaraan No 12

Tahun 2006. Lahir pula UU

Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnik. Banyak diantara etnis Tionghoa

yang terjun langsung di beberapa partai.

Orientasi politik masyarakat

etnis tionghoa ini selalu dinamis dan

akan berubah-ubah mengikuti kondisi

yang ada dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Para partisipan

memilih untuk berperan menembus

pandangan etnis Tionghoa yang selama

ini dikenal, biasa bergerak di jalur

bisnis, berdagang, dan pengusaha.

Perlakukan buruk ataupun sikap

diskriminasi yang dialami tidak

menyurutkan motivasi mereka untuk

berperan memilih terjun di bidang

tertentu, karena mereka mempunyai

cara pandang (melalui

pengetahuan/pengalaman) yang

membuat membuat mereka terinspirasi

dan termotivasi untuk memilih bidang

yang mereka geluti. Mereka

mempunyai kesamaan dalam hal

semangat untuk berkarya dengan

sepenuh hati di bidangnya masing-

masing dan memperoleh pengakuan

bagi diri mereka maupun dari

masyarakat.

Interaksi dengan berbagai

orang/kelompok melalui keterlibatan

mereka mengikis kecurigaan dan

memperoleh penerimaan dari berbagai

pihak. Sikap dan perilaku mereka

dilandasai pemahaman bahwa semua

orang sederajat dan mereka mempunyai

kesadaran akan makna hidup yang

transenden melampaui diri sendiri,

yaitu memberi bagi sesama. Orientasi

politik sebenarnya merupakan suatu

cara pandang dari suatu golongan

masyarakat dalam suatu struktur

masyarakat. Timbulnya orientasi itu

dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang

ada dalam masyarakat maupun dari luar

masyarakat yang kemudian membentuk

sikap dan menjadi pola mereka untuk

memandang suatu obyek politik.

Orientasi politik itulah yang kemudian

membentuk tatanan dimana interaksi-

interaksi yang muncul tersebut akhirnya

mempengaruhi perilaku politik yang

dilakukan seseorang.

Pada penelitian ini, penulis

memfokuskan penelitian di daerah

Provinsi Kepulauan Riau khususnya

Kota Tanjungpinang, yang mana daerah

ini merupakan salah satu daerah yang

memiliki presentase jumlah masyarakat

etnis Tionghoa yang cukup tinggi

dengan jumlah penduduk kelompok

etnis Tionghoa sebanyak 42.736 dari

230.380 jiwa yang ada di Kota

Tanjungpinang (Data sementara Dinas

Kependudukan 2013)

Jumlah pemilih dari kalangan

etnis Tionghoa cukup banyak di

Tanjungpinang. Diperkirakan jumlah

pemilih dari kalangan etnis Tionghoa

sekitar 25 persen. Berdasarkan data

Dinas Kependudukan Tanjungpinang

jumlah pemilih sementara yang akan

diverifikasi lembaga penyelenggara

pilkada sebanyak 157.293 orang.

(Sumber: kepri.antaranews:2014). Saat

ini berdasarkan catatan kependudukan

Kecamatan Tanjungpinang Kota,

jumlah masyarakat Tionghoa di wilayah

7

pasar dari data tahun 2014 mencapai

320 orang.

Tanjungpinang adalah salah satu

daerah yang termasuk sebagai daerah

yang masih mau menerima masyarakat

yang berasal dari etnis Tionghoa.

Terdapat di beberapa daerah tertentu,

yang terlihat hanya etnis Tionghoanya

saja, padahal tidak sedikit juga

masyarakat yang berdarah pribumi

lainnya. Banyak masyrakat dari suku

lainnya yang menetap hingga membaur

dengan masyarakat Tionghoa lainnya.

Di kota-kota besar lainnya, masyarakat

Tionghoa dianggap tidak begitu

berpengaruh bagi daerah. Sehingga,

etnis Tionghoa kerap dianggap sebagai

kaum minoritas. Tidak ada kehangatan

antar masyarakat yang ada. Dengan

anggapan seperti ini, masyarakat

Tionghoa pun juga menjadi

individualistis dan acuh tak acuh

terhadap masyarakat Non Tionghoa

lainnya. Di kota Tanjungpinang, yang

merupakan Ibukota dari provinsi

Kepulauan Riau terdapat satu daerah

yang dianggap sebagai „China Town‟

bagi masyarakat awam. Yakni di

plantar Mutiara 1 Jalan Potong Lembu,

kelurahan Kamboja, kecamatan

Tanjungpinang Timur, dan kelurahan

Tanjungpinang kota kawasan kota

lama, pasar. Hal ini dikarenakan

terdapat satu daerah khusus yang

penduduknya adalah masyarakat

Tionghoa.

Partisipasi masyarakat etnis

tionghoa diperpolitikan Indonesiadi era

Reformasi ini telah membuat kota ini

menjadi Kota Pertama yang pernah

memiliki ketua DPRD kota yang

berasal dari keturunan etnis tionghoa.

Bobby Jayanto pengukir sejarah,

setidaknya di Museum Rekor Indonesia

(Muri) ia tercatat sebagai warga

Tionghoa pertama yang menjadi ketua

DPRD Indonesia yaitu di Kota

Tanjungpinang. Hasil tersebut

berdasarkan hasil rekapitulasi data

Komisi Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang tahun 2004 bahwa

pemeroleh suara terbanyak diantara 25

anggota yang terpilih dalam pemilu

2004 (Komisi Pemilihan Umum).

Sejarah silam tentang etnis

Tionghoa di Kota Tanjungpinang

memang sedikit sekali atau hampir

tidak tercatat dalam sejarah namun

setelah reformasi peningkatan

partisipasi politik oleh etnis Tionghoa

ini sangat tinggi. Hal ini tidak dapat

dipungkiri karena kaum Tionghoa yang

berperan penting dalam ekonomi politik

dan hubungan antara investor dari

Singapura yang masuk ke Kepri yang di

pegang oleh sebagian besar etnis

Tionghoa di Kepri. Dapat dilihat dalam

lingkup Provinsi Kepulauan Riau sudah

banyak aktor-aktor politik yang muncul

dari kalangan etnis Tionghoa seperti

Hendry Frankim yang pernah menjabat

sebagai anggota DPD dari daerah

pemilihan Kepulauan Riau, Robby

patria Jayanto yang pada priode 2004-

2009 menjabat sebagai Ketua DPRD

Kota Tanjungpinang, Rudy Chua

sebagai anggota DPRD Provinsi

Kepulauan Riau periode 2009-2014

serta Reni dan Beni yang kini menjabat

sebgai anggota DPRD Kota

Tanjungpinang 2009-2014. Hal ini

menjadi menarik, melihat kondisi diatas

yang membuktikan kontribusi dan

partisipasi politik etnis Tionghoa di

Kota Tanjungpinang cukup besar,

padahal ditinjau dari sejarah

pembentukan Provinsi Kepri adalah

kekuatan kemelayuan dari etnis melayu

yang ingin adanya Provinsi Melayu

yakni Kepulauan Riau itu sendiri. (Eki

Darmawan : 2013: 7-8)

8

Fenomena yang terjadi berkaitan

dengan partisipasi politik etnis tionghoa

dilihat dari tingkat insiatif. Toleransi

terhadap perbedaaan pendapat. Tingkat

kebersamaan (Konsensus). Besarnya

keberhasilan output (Dedi Irawan

(Dalam Efriza: 2012: 201). Tingkat

inisiatif adalah kesadaran dari etnis

tionghoa untuk melakukan sendiri

kegiatan partisipasi politik tanpa adanya

faktor dari kelompok lain seperti seperti

tekanan, pengaruh atau paksaan seperti

datang ke tempat pemilihan, kemudian

aktif dalam kegiatan politik seperti

kampanye, datang pada sosialisasi yang

diadakan pemerintah dan mengawasi

jalananya pemilu, namun kenyataannya

hal ini belum dapat dilakukan karena,

etnis tionghoa yang ada saat ini

khususnya di wilayah pasar yang

mayoritas tionghoa memilih untuk tidak

terlibat dalam kegiatan politik, mereka

cenderung diajak atau di mobilisasi.

Maka dari itu saat ini yang terlihat

hanya beberapa dari etnis tionghoa

tersebut yang ikut dalam kegiatan

politik. Tidak hanya itu pada saat

pemilihan ada etnis tionghoa yang

memilih tidak menggunakan hak

suaranya.

Namun jika dilihat dari toleransi

berpendapat fenomena yang terjadi

adalah para etnis tionghoa ini sangat

menghormati perbedaan, mereka tidak

pernah secara paksa untuk mendorong

orang lain memilih sesuai dengan

dirinya atau memilih etnisnya juga yang

sedang maju dalam pemilihan, hal ini

dibuktikan dengan tidak adanya konflik

berkaitan dengan hal tersebut, karena

etnis ini memilih untuk tidak ikut

terlalu dalam dunia politik.

Kemudian tingkat kebersamaan

fenomena yang terjadi dalam etnis ini

sangat kental karena mereka akan

memilih orang-orang dari etnisnya

untuk dipilih maju menjadi wakil

rakyat, kemudian secara umum

keberhasilan output dalam partisipasi

masyarakat tiomnghoa masih sangat

rendah, mereka rata-rata belum aktif

karena ketidak pahaman tentang politik,

banyak masyarakat tionghoa

beranggapan bahwa politik tidak akan

membawa perubahan bagi kehidupan

mereka.

Kesadaran politik tionghoa juga

masih kurang, kesadaran Politik adalah

sebuah kesadaran yang harus dimiliki

oleh warga negara tentang hak dan

kewajiban sebagai warga negara

bagaimana bisa mensikapi mawsalah

politik yang ada dilingkup kebijakan

Negara dan Pemerintah.

Terdapat empat indikator kesadaran

yang masing-masing merupakan suatu

tahapan bagi tahapan berikutnya dan

menunjuk pada tingkat kesadaran

tertentu, mulai dari yang terendah

sampai yang tertinggi, antara lain:

pengetahuan, pemahaman, sikap dan

pola perilaku (tindakan). Pengetahuan

adalah hasil dari proses mengingat

suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Orang tahu harus bisa

mendefenisikan materi atau objek

tersebut. Pemahaman adalah hasil dari

kemampuan menjelaskan secara benar

tentang objek yang dikatahui dan dapat

menginterpretasikan materi tersebut

dengan benar (Notoadmojo, 2003).

Menurut Newcomb, sikap adalah

kesediaan atau kesiapan untuk

bertindak yang terdiri dari menerima,

merespon, menghargai dan bertanggung

jawab terhadap suatu objek. Sedangkan

tindakan adalah sesuatu yang dilakukan

atau perbuatan

Dengan demikian, berdasarkan

fenomena yang ada maka penulis

tertarik untuk melakukan kajian lebih

mendalam, yaitu dalam bentuk skripsi

9

dengan judul: “PARTISIPASI

POLITIK ETNIS TIONGHOA

DALAM PEMILIHAN CALON

LEGISLATIF 2014 PADA

WILAYAH PASAR KELURAHAN

TANJUNGPINANG KOTA”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang

telah diuraikan di atas, maka

permasalahan yang akan diteliti adalah

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada

Wilayah Pasar Tanjungpinang Kota,

sehingga perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah : “Bagaimana

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa

Dalam Pemilihan Calon Legislatif

2014 Pada Wilayah Pasar Kelurahan

Tanjungpinang Kota?”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini pada

dasarnya untuk mengetahui

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa

Dalam Pemilihan Calon Legislatif

2014 Pada Wilayah Pasar

Kelurahan Tanjungpinang Kota

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Akademik

adalah sebagai media belajar

untuk mengetahui dan

mendapatkan gambaran yang

jelas mengenai mengetahui

Partisipasi Politik Etnis

Tionghoa Dalam Pemilihan

Calon Legislatif 2014 Pada

Wilayah Pasar Kelurahan

Tanjungpinang Kota.

b. Kegunaan Praktis

adalah dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan atau acuan

dalam meningkatkan kehidupan

politik mengetahui Partisipasi

Politik Etnis Tionghoa Dalam

Pemilihan Calon Legislatif 2014

Pada Wilayah Pasar Kelurahan

Tanjungpinang Kota. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat

menambah pengetahuan,

informasi dan bacaan ilmiah

bagi pihak yang memerlukan.

Konsep Operasional

Untuk mencapai realitas

dalam rangka penelitian secara

empiris, maka sejumlah konsep

yang masih abstrak perlu

dioperasionalkan agar benar-benar

menyentuh fenomena yang akan

diteliti. Penentuan konsep

operasional yang penulis

pergunakan adalah teori Dedi

Irawan (Dalam Efriza: 2012: 201)

ada empat nilai partisipasi politik

yang akan menmbah bobot dalam

partisipasi politik, yaitu:

1. Tingkat insiatif

Inisiatif diartikan sebagai

kesadaran dari masyarakat

Tionghoa untuk melakukan

sendiri kegiatan partisipasi

politik tanpa adanya faktor dari

kelompok lain seperti seperti

tekanan, pengaruh atau paksaan.

Hal ini dapat dilihat dari

indikator:

a. Memberikan suara pada

saat pemilu berlangsung

maupun kegiatan

kampanye yang

dilakukan salah satu

calon legislatif

b. Adanya antusias dari

masyarakat tionghoa

untuk menyambut pesta

demokrasi

2. Toleransi terhadap perbedaaan

pendapat

Cerminan dari kehidupan

demokrasi adalah sikap toleran

terhadap segala perbedaan yang

10

ada di lingkungan politiknya.

Hal ini dapat dilihat dari

indikator:

a. Adanya sikap toleran

dalam menghadapi

perbedaan saat

pemilihan calon

legislatif

3. Tingkat kebersamaan

(Konsensus)

Konsensus adalah nilai

partisipasi yang membutuhkan

kebersamaan dalam

memecahkan permasalahan

politik yang timbul. Hal ini

dapat dilihat dari indikator:

a. Adanya kebersamaan

yang ditunjukkan pada

saat kampanye

pemilihan berlangsung

meskipun berbeda

pendapat atau berbeda

pilihan

4. Besarnya keberhasilan output

Nilai ini adalah akhir dari suatu

proses partisipasi. Besarnya

keberhasilan partisipasi amat

ditentukan dalam beberapa hal

termasuk bagaimana intensitas

partisipasi yang dijalankan. Hal

ini dapat dilihat dari indikator:

a. Aktif dalam kegiatan

politik

b. Ikut dalam pengurusan

partai

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis

menggunakan jenis penelitian

Deskriptif Kualitatif. Menurut

Sugiyono (2012 : 6) “Penelitian

Deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan terhadap variabel

mandiri, yaitu tanpa membuat

perbandingan, atau dengan

menggabungkan dengan variabel

lain.” “Penelitian deskriptif adalah

suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas

peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki.”

Sedangkan menurut Moleong (2004

: 03) ”Penelitian Kualitatif adalah

metode kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata atau

lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif adalah

tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung pada

pengamatan pada manusia dalam

kawasanya sendiri dan berhubungan

dengan orang-orang tersebut dalam

bahasanya dan dalam

peristilahanya. Dengan demikian,

penelitian ini bermaksud untuk

mengumpulkan data tentang

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa

Pada Wilayah Pasar Tanjungpinang

Kota, yang kemudian

dideskripsikan atau digambarkan

secara jelas sebagaimana kenyataan

di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

Wilayah Pasar Tanjungpinang Kota.

Dipilihnya wilayah pasar

dikarenakan wilayah pasar

merupakan salah satu tempat

dengan populasi etnis tionghoa

terbanyak di Kota Tanjungpinang.

11

3. Informan

Kriteria pemilihan informan

adalah orang yang memahami tentang

partisipasi politik tionghoa, dan terlibat

langsung dalam pemilihan anggota

legislatif tahun 2009.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data bersumber dari

sampel atau informan yang telah

ditetapkan sebelumnya, yaitu

daripada masyarakat etnis

tionghoa di wilayah pasar

Tanjungpinang Kota dan yang

telah memiliki hak pilih dalam

pemilihan umum tahun 2014.

Adapun bentuk dari data yang

diperoleh ini berupa data primer

yang selanjutnya harus

dianalisis dan diambil

generalisasinya. Dalam

menentukan konsep pertanyaan

kepada informan.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data ini merupakan data

yang diperoleh secara

langsung melalui objek yang

akan diteliti, dengan sumber

data yang dikumpulkan

langsung dari pihak pertama

berupa pendapat subyektif

karena berbentuk persepsi

pribadi masing-masing yang

diterima dari pihak pertama

(orang yang dijadikan obyek

penelitian). Data primer

didapatkan melalui

wawancara untuk

mengetahui dimensi yang

mempengaruhi partisipasi

politik.

2 Data Sekunder

Data yang sifatnya sudah

obyektif, dimana data

sekunder merupakan data

yang tidak diperoleh secara

langsung oleh peneliti,

melainkan bersumber dari

data-data yang telah ada dan

tersedia. Data sekunder ini

berfungsi dalam

memperkuat keabsahan data

primer. Data sekunder dalam

penelitian ini berupa data

jumlah penduduk,

monografi kelurahan,

struktur organisasi dan

keadaan masyarakat wilayah

pasar Tanjungpinang Kota

dan khususnya masyarakat

etnis tionghoa di wilayah

pasar Tanjungpinang Kota.

G. Teknik analisa data

Analisa data merupakan

bagian yang sangat penting dalam

metode penelitian karena dengan

analisa data tersebut dapat diberi arti

dan makna yang berguna dalam

memecahkan masalah penelitian.

Analisa data yang dilakukan

semenjak awal sampai akhir penelitian

bertujuan untuk memahami makna yang

terkandung dalam data. Data yang

diperoleh akan dianalisa melalui analisa

deskriptif kualitatif, yaitu data yang

diperoleh dilukiskan atau digambarkan

secara sistematis sehingga dapat

diperoleh suatu kesimpulan. Dalam

penelitian ini menggunakan teknik

analisis deskriptif kualitatif, menurut

Bogdan dan Biklen (Moleong,

2004:248) teknik analisis data

merupakan upaya yang dilakukan

dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-

milahnya dalam satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari

dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari

dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.

12

Moleong (2004:35) menyatakan

analisa dan kualitatif adalah proses

pengorganisasian, dan penguratan data

kedalam pola dan kategori serta satu

uraian dasar, sehingga dapat

dikemukakan tema yang seperti

disarankan oleh data. Adapun langkah –

langkah analisa data yang dilakukan

adalah : (1) menelaah dari semua data

yang tersedia dari berbagai sumber, (2)

reduksi data yang dilakukan dengan

membuat abstraksi, (3) menyusun data

kedalam satuan-satuan, (4)

pengkategorian data sambil membuat

koding, (5) mengadakan pemeriksaaan

keabsahan data, dan (6) penafsiran data

secara deskriptif.

LANDASAN TEORITIS

1. Partisipasi

Partisipasi selain telah

menjadi kata kunci dalam

pembangunan, juga menjadi salah

satu karakteristik dari

penyelenggaraan pemerintah yang

baik. Secara etimologi, partisipasi

berasal dari bahasa inggris

“participation” yang berarti

mengambil bagian/keikutsertaan.

Dalam kamus lengkap Bahasa

Indonesia dijelaskan “partisipasi”

berarti: hal turut berperan serta

dalam suatu kegiatan, keikutsertaan,

peran serta. Secara umum

pengertian dari partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

adalah keperan sertaan semua

anggota atau wakil-wakil

masyarakat untuk ikut membuat

keputusan dalam proses

perencanaan dan pengelolaan

pembangunan termasuk di

dalamnya memutuskan tentang

rencana-rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan, manfaat yang akan

diperoleh, serta bagaimana

melaksanakan dan mengevaluasi

hasil pelaksanaannya.

Partisipasi berarti peran

serta seseorang atau kelompok

masyarakat dalam proses

pembangunan baik dalam bentuk

pernyataan maupun dalam bentuk

kegiatan dengan memberi masukan

pikiran, tenaga, waktu, keahlian,

modal dan atau materi, serta ikut

memanfaatkan dan menikmati hasil-

hasil pembangunan (I Nyoman

Sumaryadi, 2010: 46).

H.A.R.Tilaar, (2009: 287)

mengungkapkan partisipasi adalah

sebagai wujud dari keinginan untuk

mengembangkan demokrasi melalui

proses desentralisasi dimana

diupayakan antara lain perlunya

perencanaan dari bawah (bottom-

up) dengan mengikutsertakan

masyarakat dalam proses

perencanaan dan pembangunan

masyarakatnya. Menurut

Sundariningrum dalam Sugiyah

(2001: 38) mengklasifikasikan

partisipasi menjadi 2 (dua)

berdasarkan cara keterlibatannya,

yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila

individu menampilkan kegiatan

tertentu dalam proses partisipasi.

Partisipasi ini terjadi apabila setiap

orang

dapat mengajukan pandangan,

membahas pokok permasalahan,

mengajukan keberatan terhadap

keinginan orang lain atau terhadap

ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila

individu mendelegasikan hak

partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip

oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63)

13

membedakan patisipasi menjadi empat

jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam

pengambilan keputusan. Kedua,

partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga,

partisipasi dalam pengambilan

pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi

dalam evaluasi.

1. Pertama, partisipasi dalam

pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama

berkaitan dengan penentuan

alternatif dengan masyarakat

berkaitan dengan gagasan atau

ide yang menyangkut

kepentingan bersama. Wujud

partisipasi dalam pengambilan

keputusan ini antara lain seperti

ikut menyumbangkan gagasan

atau pemikiran, kehadiran dalam

rapat, diskusi dan tanggapan

atau penolakan terhadap

program yang ditawarkan.

2. Kedua, partisipasi dalam

pelaksanaan meliputi

menggerakkan sumber daya

dana, kegiatan administrasi,

koordinasi dan penjabaran

program. Partisipasi dalam

pelaksanaan merupakan

kelanjutan dalam rencana yang

telah digagas sebelumnya baik

yang berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan

maupun tujuan.

3. Ketiga, partisipasi dalam

pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan

manfaat tidak lepas dari hasil

pelaksanaan yang telah dicapai

baik yang berkaitan dengan

kualitas maupun kuantitas. Dari

segi kualitas dapat dilihat dari

output, sedangkan dari segi

kuantitas dapat dilihat dari

presentase keberhasilan

program.

4. Keempat, partisipasi dalam

evaluasi. Partisipasi dalam

evaluasi ini berkaitan dengan

pelaksanaan pogram yang sudah

direncanakan sebelumnya.

Partisipasi dalam evaluasi ini

bertujuan untuk mengetahui

ketercapaian program yang

sudah direncanakan sebelumnya

Berdasarkan beberapa definisi di

atas maka dapat disimpulkan bahwa

partisipasi adalah keterlibatan suatu

individu atau kelompok dalam

pencapaian tujuan dan adanya

pembagian kewenangan atau tanggung

jawab bersama.

Menurut Oakley (1991: 22-

26),mengartikan partisipasi dalam tiga

bentuk yaitu:

1. Partisipasi sebagai bentuk

kontribusi, yaitu interpretasi

dominan dari partisipasi

dalam pembangunan di dunia

ke tiga adalah melihatnya

sebagai suatu keterlibatan

secara sukarela atau bentuk

kontribusi lainnya.

2. Partisipasi sebagai organisasi,

meskipun diwarnai dengan

perdebatan panjang diantara

para praktisi dan teoritis

mengenai organisasi sebagai

instrumen yang fundamental

bagi partisipasi, namun

dikemukakan bahwa

perbedaan organisasi dan

partisipasi terletak pada

hakekat bentuk

organisasional yang bisa atau

organisasi yang muncul dan

dibentuk sebagai hasil dari

adanya partisipasi.

Selanjutnya dalam

melaksanakan partisipasi

dapat dilakukan melalui

beberapa dimensi, yaitu :

14

a. Sumbangan pikiran ( ide

atau gagasan)

b. Sumbangan materi

(dana, barang, alat)

c. Sumbangan tenaga

(bekerja atau memberi

kerja)

d. Memanfaatkan /

melaksanakan pelayanan

pembangunan.

3. Partisipasi sebagai

pemberdayaan.

Tjokroamidjojo (1994:226-228),

mengatakan bahwa ada tiga hal penting

yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1. Masalah Kepemimpinan. Ia

menjelaskan bahwa unsur

pertama dari proses

pengendalian usaha dalam

pembangunan ditentukan

sekali oleh adanya serta

kualitas kepemimpinan.

Peranan kepemimpinan

nasional dan kepemimpinan

politik suatu bangsa adalah

amat menentukan. Bahkan

seringkali menjadi penentu

utama dari bisa tidaknya

proses pembangunan

terselenggara.

2. Komunikasi. Ia menjelaskan

bahwa supaya masyarakat

terlibat dalam suatu sistem dan

dalam pengendalian tujuan-

tujuan pembangunan,

hendaklah administrasi

pemerintah menjangkau

(penetrasi) golongan

masyarakat yang paling jauh

dan yang paling perlu bagi

berhasilnya usaha-usaha

pembangunan.

3. Pendidikan. Ia menjelaskan

bahwa tingkat pendidikan yang

memadai akan memberikan

kesadaran yang lebih tinggi

dalam berwarga negara, dan

memudahkan bagi

pengembangan nilai-nilai dan

sikap-sikap kualitas hidup

sebagai bangsa. Lebih lanjut

Bintoro mengatakan bahwa

mengenai pendidikan ini

perhatian tidak saja diberikan

mengenai pendidikan formal

tetapi untuk kepentingan

partisipasi perhatian pun perlu

diberikan kepada pendidikan

non formal.

Pendapat yang dikemukakan

Tjokroamidjojo di atas, menyiratkan

bahwa kepemimpinan, komunikasi dan

pendidikan merupakan penyebab

menculnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan. Pandangan lain

pula dikemukakan oleh Ndraha

(2003:47) yang mengatakan bahwa ada

beberapa unsur penting yang turut

mempengaruhi partisipasi masyarakat

yakni :

1. Komunikasi yang

menumbuhkan pengertian yang

efektif dan berhasil

2. Perubahan sikap, pendapat dan

tingkah laku yang diakibatkan

oleh pengertian yang

meumbuhkan kesadaran.

3. Kesadaran yang didasarkan

kepada perhitungan dan

pertimbangan.

4. Antusiasme yang meimbulkan

spontanitas, yaitu kesediaan

melakukan sesuatu yang tumbuh

dari dalam tubuh sendiri tanpa

dipaksa orang lain.

5. Adanya rasa tanggung jawab

terhadap kepentingan bersama.

` Partisipasi dapat diterapkan

secara efektif, jika manajemen puncak

serta para manajer tingkat bawah

15

bekerjasama dalam memahami dan

menerapkan partisipasi dalam

organisasi mereka, jika hal tersebut

telah dilakukan partisipasi akan berhasil

diterapkan dalam kondisi apapun,dan

sebaliknya apabila manajemen puncak

serta manajer tingkat bawah tidak

bersungguh-sungguh dalam

menerapkan partisipasi bahkan dalam

organisasi yang paling demokratis dan

desentralisasi sekalipun, partisipasi

tidak akan sukses untuk diterapkan.

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan

kegiatan-kegiatan yang bernuansa

pembangunan, pengambilan keputusan,

kebijakan, pelayanan pemerintah.

Sehingga partisipasi itu memiliki arti

yang penting dalam kegiatan

pembangunan, dimana pembangunan

itu bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan yang diinginkan masyarkat.

Bhattacharyya (dalam Ndraha,2003:

102) mengartikan partisipasi sebagai

pengambilan bagian dalam kegiatan

bersama, sedangkan Mubyarto (dalam

Ndraha,2003 102) juga menyebutkan

bahwa partisipasi sebagai kesediaan

untuk membantu berhasilnya setiap

program sesuai kemampuan setiap

orang tanpa berarti mengorbankan

kepentingan diri sendiri.

Wahyudi Kumorotomo

(2009:112-114) mengatakan bahwa

partisipasi adalah berbagai corak

tindakan massa maupun individual yang

memperlihatkan adanya hubungan

timbal balik antara pemerintah dengan

warganya. Dalam pembangunan,

partisipasi semua unsur masyarakat

dengan kerja sama sukarela merupakan

kunci utama bagi keberhasilan

pembangunan. Soehardjo (dalam

Tangkilisan 2005: 321). Dalam hal ini

partisipasi berfungsi menumbuhkan

kemampuan masyarakat untuk

berkembang secara mandiri (self-

reliance) dalam usaha memperbaiki

taraf hidup masyarakat. Davis (dalam

Tangkilis 2005: 321) memberikan

pengertian partisipasi sebagai berikut:

“Participation is defined as an

individual as mental and emosional

involvement in a groupsituasion that

encourages him to contribute to group

goal and share responsibility for them.”

Bila diterapkan dalam pembangunan,

maka pendapat Keith Davis ini

mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya keterlibatan mental dan

emosi individu dalam melakukan

aktifitas kelompok;

2. Adanya motivasi individu untuk

memberikan kontribusi tergerak yang

dapat

berwujud barang, jasa, buah pikiran,

tenaga, dan keterampilan;

3. Timbulnya rasa tanggung jawab

dalam diri individu terhadap aktivitas

kelompok dalam usaha pencapaian

tujuan.

Dalam hubungannya dengan palaku-

pelaku yang terlibat dalam aktifitas

pembangunan, Nelson (dalam

Tanggkilisan 2005:323) menyebutkan

adanya dua macam bentuk partisipasi,

yaitu: (1). Partisipasi Horizontal yaitu

partisipasi di antara sesama warga atau

anggota masyarakat, di mana

masyarakat mempunyai kemampuan

secara bersama suatu kegiatan

pembangunan; (2). Partisipasi Vertikal

yaitu partisipasi antara masyarakat

sebagai suatu keseluruhan dengan

pemerintah, dalam hubungan dimana

masyarakat berada pada posisi sebagai

pengikut atau klien.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah

berarti keikutsertaan, dalam konteks

politik hal ini mengacu pada pada

keikutsertaan warga dalam berbagai

16

proses politik. Keikutsertaan warga

dalam proses politik tidaklah hanya

berarti warga mendukung keputusan

atau kebijakan yang telah digariskan

oleh para pemimpinnya, karena

kalau ini yang terjadi maka istilah

yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi politik adalah

keterlibatan warga dalam segala

tahapan kebijakan, mulai dari sejak

pembuatan keputusan sampai

dengan penilaian keputusan,

termasuk juga peluang untuk ikut

serta dalam pelaksanaan keputusan.

Partisipasi politik dapat

bersifat indivual maupun kolektif,

secara terorganisasi maupun

spontan, sehingga Huntington dan

Nelson (2000:42) menyebutkan

bahwa ”Partisipasi politik sebagai

kegiatan warga negara yang

bertindak sebagai pribadi, yang

dimaksud untuk mempengaruhi

keputusan pemerintahan”

Partisipasi politik

merupakan suatu aktivitas atau

kegiatan seseorang/sekelompok

orang yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi kebijakan

pemerintah lewat partai politik,

yang kemudian diagregasikan oleh

partai politik. Akan tetapi tuntutan

(ide-ide) dari anggota partai

politiklah yang mendapat porsi.

Sedangkan partisipasi politik

menurut Budiarjo (2003:12),

memakai pengertian sebagai berikut

: ”Partisipasi politik sebagai

kegiatan seseorang atau sekelompok

orang untuk ikut serta dalam politik,

yaitu dengan jalan memilih

pemimpin negara, secara langsung

ataupun langsung ikut

mempengaruhi kebijakan

pemerintah”.

Berpartisipasi politik dalam

kehidupan politik merupakan hak

bagi setiap warga negara, untuk

mempengaruhi pembuatan/proses

kebijakan politik. Partisipasi

tersebut dapat berupa tuntutan atau

dukungan dari pada hasil kebijakan

publik. Bentuk partisipasi politik

selain mempengaruhi proses

kebijakan adalah memilih

pemimpin (jabatan politis),

partisipasi tersebut merupakan

partisipasi aktif. Usaha

mempengaruhi proses kebijakan

tersebut biasanya dilakukan oleh

masyarakat secara terorganisir,

sehingga menurut Maran

(2001;147) menegaskan bahwa

”Partisipasi politik merupakan

usaha terorganisir oleh warga

negara untuk memilih pemimpin-

pemimpin mereka dan

mempengaruhi bentuk dan jalannya

kebijakan umum”.

Sejalan dengan hal tersebut

di atas maka Paige yang dikutip

oleh Ramlan (2010:140)

mengemukakan pendapatnya yaitu

”Partisipasi politik

merupakan keikut-sertaan

warga negara biasa dalam

menentukan segala

keputusan yang

menyangkut/mempengaruhi

hidupnya. Adapun Keikut-

sertaan yang dimaksud

antara lain : 1).Mengajukan

tuntutan, 2).melaksanakan

/mendukung keputusan,

3).mengajukan kritik/koreksi

atas pelaksanaan suatu,

kebijakan umum,

4).mendukung /menentang

calon pemimpin tertentu,

5).mengajukan alternatif

pemimpin dan memilih

17

wakil rakyat dalam

pemilihan umum serta ikut

dalam kehidupan politik

seperti ; ikut

mensosialisasikan program

partai politik, ikut menjadi

pengurus partai politik, ikut

membayar iuran

keanggotaan, ikut dalam

kampanye, ikut memberikan

suara dalam pemilihan

umum, ikut dalam

demonstrasi

(konvensional/in-

konvensional)”.

Atas dasar teori yang

dikemukakan oleh Paige sebagai

dasar teori partisipasi politik.

Memilih definisi Paige sebagai

landasan teori dalam penelitian ini,

dimana menurut landasan teori ini

memakai pengertian bahwa yang

terlibat dalam partisipasi politik

adalah masyarakat biasa.

Ramlan (2010:145)

menjelaskan berdasarkan tinggi-

rendahnya kedua faktor (kesadaran

dan kepercayaan) tersebut, dimana

partisipasi politik masyarakat dibagi

menjadi 4 (empat) tipe yaitu :

a. Partisipasi politik aktif apabila

seseorang memiliki kesadaran

politik dan kepercayaan kepada

pemerintahan yang tinggi.

contohnya mengajukan usul

mengenai suatu kebijakan

umum, mengajukan kritik dan

perbaikan untuk meluruskan

kebijakan pemerintah.

b. Partisipasi politik apatis/alienasi

apabila kesadaran politik dan

kepercayaan politik kepada

pemerintah rendah. Contohnya

kegiatan yang hanya menaati

pemerintah, menerima, dan

melaksanakan setiap keputusan

pemerintah.

c. Partisipasi politik radikal

apabila kesadaran politik tinggi

tetapi kepercayaan kepada

pemerintah sangat rendah.

Radikalisme berarti suatu

konsep atau semangat yang

berupaya mengadakan

perubahan kehidupan politik

secara menyeluruh, dan

mendasar tanpa

memperhitungkan adanya

peraturan-peraturan /ketentuan-

ketentuan konstitusional, politis,

dan sosial yang sedang berlaku.

d. Partisipasi politik pasif apabila

kesadaran politik sangat rendah

tetapi kepercayaan kepada

pemerintah sangat tinggi, yakni

bersikap tidak peduli terhadap

situasi politik di tempatnya.

Bentuk partisipasi politik

seseorang tampak dalam aktivitas-

aktivitas politiknya. Bentuk

partisipasi politik yang paling

umum adalah pemungutan suara

atau dikenal dengan istilah voting,

apakah itu untuk memilih calon

para wakil rakyat, apakah itu untuk

memilih presiden dan lain

sebagainya. Oleh karena itu Rush

dan Althoff (2003 : 56)

mengidentifikasikan bentuk-bentuk

partisipasi politik yang mungkin

sebagai berikut :

a. Mencari jabatan politik /

administratif,

b. Menjadi anggota pasif

organisasi politik,

c. Menjadi partisipan dalam rapat

umum, demonstrasi, dan

sebagainya,

d. Menjadi partisipan dalam

diskusi politik informal,

18

e. Menjadi partisipan dalam

pemungutan suara (voting).

Seberapa jauh orang

berpartisipasi politik dalam

kehidupan politik? Perlu

diperhatikan bahwa tanpa

partisipasi politik, kehidupan politik

akan mengalami kemacetan. Namun

pandangan tentang pentingnya

partisipasi politik berbeda dari

sistem politik yang satu ke sistem

politik yang lain. Sejalan dengan hal

tersebut, maka Maurice (2003 : 20)

menyatakan bahwa terdapat

perbedaan yang mendasar dari tipe

partisipasi politik menurut kriteria

masyarakatnya, kriteria tersebut

antara lain :

a. Masyarakat

Primitif/Awam. Dalam

masyarakat primitif

dimana politik cenderung

erat terintegrasi dengan

kegiatan masyarakat pada

umumnya, partisipasi

condong tinggi dan

mungkin sulit untuk

membedakannya dari

kegiatan yang lain.

b. Masyarakat Berkembang.

Dalam masyarakat

berkembang, karena

adanya kombinasi dari

institusi dan pengaruh

modern dan tradisional,

partisipasi mungkin

dibatasi oleh faktor-faktor

seperti tingkatan

pendidikan dan masalah

umum dari komunikasi

partisipasi politik dibatasi

oleh berbagai faktor,

dalam beberapa bentuk

partisipasi mungkin sangat

tinggi, dan yang lainnya

mungkin sangat rendah.

c. Masyarakat Totaliter.

Salah satu karakteristik

paling penting dari

masyarakat totaliter adalah

bahwa mereka berusaha

mengontrol partisipasi

dalam proses politik pada

semua tingkatan.

Sedangkan Milbrath (2000

: 44) menyebutkan bahwa

terdapat 4 faktor utama yang

mendorong orang berpartisipasi

politik, antara lain :

a. Sejauh mana orang

menerima perangsang

politik.

Karena adanya

perangsang, maka

seseorang mau

berpartisipasi

dalam kehidupan

politik. Dalam hal

ini minat untuk

berpartisipasi

dipengaruhi

misalnya oleh

sering mengikuti

diskusi-diskusi

politik melalui

media atau melalui

diskusi formal.

b. Faktor

karakteristik

pribadi seseorang.

Orang-orang yang

berwatak sosial

yang mempunyai

kepedulian sosial

yang besar

terhadap problem

sosial, politik,

ekonomi, sosial

budaya pertahanan

dan keamanan,

biasanya mau

19

terlibat dalam

aktivitas politik.

c. Karakteristik sosial

seseorang.

Karakter sosial

menyangkut status

sosial ekonomi,

kelompok ras,

etnis dan agama

seseorang.

Bagaimanapun

juga lingkungan

sosial itu ikut

mempengaruhi

persepsi, sikap,

perilaku seseorang

dalam bidang

politik. Orang

yang berasal dari

lingkungan sosial

yang lebih rasional

dan menghargai

nilai-nilai seperti

keterbukaan,

kejujuran, keadilan

dan lain-lain tentu

akan mau juga

memperjuangkan

tegaknya nilai-nilai

tersebut dalam

bidang politik.

Oleh sebab itulah,

mereka mau

berpartisipasi

dalam bidang

politik.

d. Keadaan politik.

Lingkungan politik

yang kondusif

membuat orang

dengan senang hati

berpartisipasi

dalam kehidupan

politik. Dalam

lingkungan politik

yang demokratis

orang merasa lebih

bebas dan nyaman

untuk terlibat

dalam aktivitas-

aktivitas politik

daripada dalam

lingkungan politik

yang totaliter.

Lingkungan politik

yang sering diisi

dengan aktivitas-

aktivitas brutal dan

kekerasan dengan

sendirinya

menjauhkan

masyarakat dari

wilayah politik.

”Partisipasi politik

masyarakat dalam rencana

pembangunan harus sudah dimulai

sejak saat perencanaan kemudian

pelaksanaan dan seterusnya

pemeliharaan”. Ramlan (2010:16).

Sejalan dengan hal tersebut di atas,

bahwa Huntington (2000:270)

memaparkan :

”Kegiatan masyarakat

yang disebut

partisipasi politik

adalah perilaku politik

lembaga dan para

pejabat pemerintah

yang bertanggung

jawab membuat,

melaksanakan dan

menegakkan

keputusan politik,

perilaku politik

masyarakat

(individu/kelompok)

yang berhak

mempengaruhi

lembaga dan pejabat

pemerintah dalam

pengambilan

keputusan politik,

20

karena menyangkut

kehidupan

masyarakat”.

Dedi Irawan (Dalam Efriza:

2012: 201) ada empat nilai partisipasi

politik yang akan menambah bobot

dalam partisipasi politik, yaitu:

1. Tingkat insiatif

Inisiatif diartikan sebagai

kesadaran dari individu atau

kelompok untuk melakukan

sendiri kegiatan partisipasi

politik tanpa adanya faktor dari

kelompok lain seperti seperti

tekanan, pengaruh atau paksaan

2. Toleransi terhadap perbedaaan

pendapat

Cerminan dari kehidupan

demokrasi adalah sikap toleran

terhadap segala perbedaan yang

ada di lingkungan politiknya.

3. Tingkat kebersamaan

(Konsensus)

Konsensus adalah nilai

partisipasi yang membutuhkan

kebersamaan dalam

memecahkan permasalahan

politik yang timbul.

4. Besarnya keberhasilan output

Nilai ini adalah akhir dari suatu

proses partisipasi. Besarnya

keberhasilan partisipasi amat

ditentukan dalam beberapa hal

termasuk bagaimana intensitas

partisipasi yang dijalankan

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

Etnis Tionghoa menjadi

fenomenal dalam dunia politik electoral

sejak reformasi bergulir. Situasi ini

mengisyaratkan bahwa terjadi

perubahan prilaku politik dalam tubuh

etnis Tionghoa yang selama ini

cenderung non politis, sekarang justru

masuk dalam situasi yang berbeda.

Partisipasi masyarakat etnis tionghoa

diperpolitikan Indonesia di era

Reformasi ini telah membuat kota ini

menjadi Kota Pertama yang pernah

memiliki ketua DPRD kota yang

berasal dari keturunan etnis tionghoa.

Robby patria Jayanto pengukir sejarah,

setidaknya di Museum Rekor Indonesia

(Muri) ia tercatat sebagai warga

Tionghoa pertama yang menjadi ketua

DPRD Indonesia yaitu di Kota

Tanjungpinang. Hasil tersebut

berdasarkan hasil rekapitulasi data

Komisi Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang tahun 2004 bahwa

pemeroleh suara terbanyak diantara 25

anggota yang terpilih dalam pemilu

2004 (Komisi Pemilihan Umum).

Berdasarkan fakta-fakta yang

muncul, melihat kondisi diatas

membuktikan kontribusi dan partisipasi

politik etnis Tionghoa di Kota

Tanjungpinang cukup besar di era

Reformasi ini. Hal inilah yang membuat

penulis mencoba meneliti dan berusaha

untuk menggambarkan bagaimana

budaya politik dari etnis Tionghoa

dilihat dari keterlibatannya dalam

kancah perpolitikan di Indonesia

khususnya di Tanjungpinang pada era

Reformasi.

PEMBAHASAN

1. Tingkat insiatif

Inisiatif diartikan sebagai

kesadaran dari masyarakat Tionghoa

untuk melakukan sendiri kegiatan

partisipasi politik tanpa adanya faktor

dari kelompok lain seperti seperti

tekanan, pengaruh atau paksaan. Hal ini

dapat dilihat dari indikator:

21

a. Memberikan suara pada saat

pemilu berlangsung maupun

kegiatan kampanye yang dilakukan

salah satu calon legislative.

Dari hasil wawancara yang

dilakukan maka dapat dianalisa bahwa

dalam memberikan hak suaranya etnis

tionghoa di kelurahan tanjungpinang

kota sudah melakukannya dengan baik

hanya saja yang terjadi adalah

kesalahan pemasukan data sehingga

masih ada etnis tionghoa di kelurahan

tanjungpinang kota yang tidak dapat

memberikan hak suaranya karena tidak

terdaftar dan tidak memiliki kartu

pemilih. Pemilih yang baru terlibat

dalam kegiatan pemilihan digolongkan

dalam pemilih pemula. Faktor yang

mempengaruhi partisipasi tersebut bisa

dari dalam diri individu itu sendiri

seperti adanya kesadaran yang dimiliki

pemilih pemula maupun faktor

pendorong lainnya yaitu dukungan dari

berbagai pihak seperti dorongan dari

keluarga, teman-teman yang dilakukan

melalui komunikasi politik dalam

kehidupan sehari-hari.

b. Adanya antusias dari masyarakat

tionghoa untuk menyambut pesta

demokrasi

Dari hasil wawancara yang

dilakukan dengan seluruh informan

maka dapat dianalisa bahwa masih

kurangnya kesadaran etnis tionghoa

dalam pemilihan 2014. Dan hal ini

harus segera diantisipasi agar tidak

terulang kembali di pemilihan

berikutnya. etnis tionghoa harus

memiliki kesadaran terhadap keadaan

politik yang ada disekitarnya. Dengan

kesadaran politik yang tinggi para

pemilih pemula diharapkan akan

memperhatikan program dan

melakukan penilaian yang kritis

terhadap kompetisi masing-masing

partai dan kandidiat dalam

memecahkan permasalahan.

Kurangnya pemahaman

masyarakat etnis tionghoa terhadap

pentingnya pemilihan umum menjadi

faktor utama mereka untuk tidak

berpartisipasi, di samping itu realitas

dalam kehidupan sehari-hari juga tidak

mengenalkan kepada mereka pada

perkembangan politik. Berkenaan

dengan hal tersebut di atas setelah

penulis melakukan survei penulis

menemukan partisipasi politik etnis

tionghoa pada Wilayah Pasar

Tanjungpinang Kota masih cukup

memprihatinkan, dimana hal ini penulis

sampaikan bahwa terdapat beberapa

gejala, antara lain dalam pengamatan

yang dilakukan sementara dapat dilihat

bahwa adanya masyarakat etnis

tionghoa dalam kehidupan politik

mereka hanya sekedar ikut-ikutan.

Adanya anggapan dari sebagian

kelompok Etnis Tionghoa Pada

Wilayah Pasar Tanjungpinang Kota

bahwa anggota legislatif maupaun

pemerintah yang merupakan wakil dari

masyarakat belum dapat

memperjuangkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan keinginan masyarakat

khususnya masyarakat dari etnis

tionghoa.

2. Toleransi terhadap perbedaaan

pendapat

Berdasarkan hasil wawancara

dengan informan maka dapat dianalisa

bahwa sikap toleran sudah ditunjukan

etnis tionghoa pada pemilu tahun 2014,

tidak ada terjadi konflik. Sebagian besar

dari mereka menjaga agar tidak terjadi

konflik horizontal. Konflik horisontal

yang dimaksudkan adalah konflik antar

kelompok masyarakat yang disebabkan

oleh berbagai faktor seperti ideologi

politik, ekonomi dan faktor primordial.

Sedangkan konflik vertikal maksudnya

22

adalah konflik antara

pemerintah/penguasa dengan warga

masyarakat.

3. Tingkat kebersamaan (Konsensus)

Dari hasil wawancara yang

dilakukan maka dapat dianalisa bahwa

sudah banyak etnis tionghoa di

Kelurahan Tanjungpinang Kota yang

berpartisipasi dalam kampanye. Hal ini

dapat dilihat dari setiap partai politik

mengadakan kampanye pasti tidak

ketinggalan etnis tionghoa ada

didalamnya. Bagi sebagian etnis

tionghoa yang sudah faham dunia

politik, memiliki segmentasi tersendiri,

sehingga tidak jarang mereka

menentukan pilihan yang sesuai dengan

jiwa mereka. Begitu juga dengan

keikutsertaan mereka dalam kampanye

yang memiliki banyak motif. Apapun

faktornya etnis tionghoa hendaknya

memahami terlebih dahulu. Apa itu

pemilu dan tujuannya serta apa yang

boleh dan tidak boleh dilakukan saat

berkampanye.

4. Besarnya keberhasilan output

Nilai ini adalah akhir dari suatu

proses partisipasi. Besarnya

keberhasilan partisipasi amat ditentukan

dalam beberapa hal termasuk

bagaimana intensitas partisipasi yang

dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari

indikator:

a. Aktif dalam kegiatan politik

Dari hasil wawancara yang

dilakukan kepada seluruh informan

diatas diketahui bahwa etnis tionghoa

masih belum aktif dalam mengikuti

kegiatan politik pada tahun 2014. Hal

ini dikarenakan berbagai faktor seperti

salah satunya adalah kurangnya

pengetahuan etnis tionghoa terhadap

pemilu itu sendiri. Disini juga dituntut

peran aktif dari KPU sendiri untuk

dapat mensosialisakannya kepada para

etnis tionghoa tersebut.sehingga

tercapai pemilihan yang demokratis dan

objektif. Selain itu disini juga diminta

keaktifan para etnis tionghoa untuk

dapat mencermati situasi dan dapat

menambah pengetahuan mereka sendiri

terhadap pemilu sehingga mereka

sendiri tidak kecewa. Dalam hal ini

etnis tionghoa memang harus disiapkan

untuk menjadi pemilih yang cerdas

sehingga tidak bisa jatuh dalam

eksploitasi politik. Saat dilakukan

observasi di Kelurahan ini maka

diketahui bahwa sebagian besar etnis

tionghoa memilih untuk tidak terlalu

memikirkan dampak ketika mereka

salah memilih calon hal ini disebabkan

kurangnya pengetahuan mereka

terhadap Pemilu, dan tujuan dari Pemilu

itu sendiri.

b. Ikut dalam pengurusan partai

Dari hasil wawancara yang

dilakukan kepada seluruh informan

diatas diketahui bahwa etnis tionghoa

masih belum aktif dalam mengikuti

kegiatan politik pada tahun 2014. Hal

ini dikarenakan berbagai faktor seperti

salah satunya adalah kurangnya

pengetahuan etnis tionghoa terhadap

pemilu itu sendiri. Disini juga dituntut

peran aktif dari KPU sendiri untuk

dapat mensosialisakannya kepada para

etnis tionghoa tersebut.sehingga

tercapai pemilihan yang demokratis dan

objektif. Selain itu disini juga diminta

keaktifan para etnis tionghoa untuk

dapat mencermati situasi dan dapat

menambah pengetahuan mereka sendiri

terhadap pemilu sehingga mereka

sendiri tidak kecewa. Dalam hal ini

etnis tionghoa memang harus disiapkan

untuk menjadi pemilih yang cerdas

sehingga tidak bisa jatuh dalam

eksploitasi politik. Saat dilakukan

observasi di Kelurahan ini maka

diketahui bahwa sebagian besar etnis

23

tionghoa memilih untuk tidak terlalu

memikirkan dampak ketika mereka

salah memilih calon hal ini disebabkan

kurangnya pengetahuan mereka

terhadap Pemilu, dan tujuan dari Pemilu

itu sendiri.

Berdasarkan seluruh jawaban

dengan informan dari seluruh dimensi

yang ada dalam penelitian ini maka

temuan yang ada bahwa selama ini para

etnis tionghoa yang masuk di dalam

dunia politik lebih bersifat

perseorangan atau pribadi atas

kemauannya sendiri bukan karena

adanya dukungan khusus dari

komunitas etnis yang ada. Hal ini di

dasari oleh banyak faktor mulai dari

pengetahuan masyarakat etnis tionghoa

tentang politik sangat terbatas, seperti

mereka hanya memahami arti dari

pemilu adalah kewajiban memilih saja,

mereka tidak begitu memahami tujuan

dari pemilu tersebut, sama halnya

dengan perpolitikan, masyarakat

tionghoa selalu beranggapan negatif

terhadap politik, politik selalu dikaitkan

dengan kejahatan dan kehancuran

karena adanya trauma masa lalu

terhadap perlakuan yang didapatkan

selama bertahun-tahun sebelum

reformasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian

maka dapat dianalisa bahwa masih

kurangnya partisipasi etnis tionghoa

dalam pemilihan legislatif tahun 2014

walaupun dalam memberikan hak

suaranya etnis tionghoa di kelurahan

tanjungpinang kota sudah

melakukannya dengan baik, kemudian

adanya sikap toleran sudah ditunjukan

etnis tionghoa pada pemilu tahun 2014,

tidak ada terjadi konflik. Sebagian besar

dari mereka menjaga agar tidak terjadi

konflik horizontal. Konflik horisontal

yang dimaksudkan adalah konflik antar

kelompok masyarakat yang disebabkan

oleh berbagai faktor seperti ideologi

politik, ekonomi dan faktor primordial.

Kemudian diketahui bahwa

belum banyak etnis tionghoa di

Kelurahan Tanjungpinang Kota yang

berpartisipasi dalam kampanye. Bagi

sebagian etnis tionghoa yang sudah

faham dunia politik, memiliki

segmentasi tersendiri, sehingga tidak

jarang mereka menentukan pilihan yang

sesuai dengan jiwa mereka. Begitu juga

dengan keikutsertaan mereka dalam

kampanye yang memiliki banyak motif.

Apapun faktornya etnis tionghoa

hendaknya memahami terlebih dahulu.

Apa itu pemilu dan tujuannya serta apa

yang boleh dan tidak boleh dilakukan

saat berkampanye.

Partisipasi etnis tionghoa yang

rendah yaitu etnis tionghoa masih

belum aktif dalam mengikuti kegiatan

politik pada tahun 2014. Hal ini

dikarenakan berbagai faktor seperti

salah satunya adalah kurangnya

pengetahuan etnis tionghoa terhadap

pemilu itu sendiri. Disini juga dituntut

peran aktif dari KPU sendiri untuk

dapat mensosialisakannya kepada para

etnis tionghoa tersebut.sehingga

tercapai pemilihan yang demokratis dan

objektif. Kemudian dapat dianalisa

bahwa di wilayah pasar Kelurahan

Tanjungpinang Kota etnis tionghoa

lebih senang ikut dalam kampanye

daripada masuk dalam kepengurusan

partai hal ini dikarenakan etnis tionghoa

rata-rata tidak tertarik dalam kehidupan

politik. Untuk itu dibutuhkan

pemahaman lebih lanjut terhadap

politik kepada etnis tionghoa.

Etnis tionghoa tidak ikut

berpartisipasi dalam kepengurusan

partai politik. Partai Politik seharusnya

24

merangkul etnis tionghoa dalam

pemilu. Ada baiknya Partai Politik

membuat perencanaan kegiatan untuk

para etnis tionghoa dalam langkah

pemenangan pemilunya. Melalui

kesadaran tentang karakter dan masuk

ke basis-basis etnis tionghoa melalui

kegiatan yang betul-betul diminati oleh

etnis tionghoa.

Saran

Adapun saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut

:

1. Sebaiknya ada sosialisasi untuk

para etnis tionghoa agar lebih

memahami tentang politik, dan

perlunya ikut serta dalam

kegiatan pemilu.

2. Sebaiknya partai politik

merangkul etnis tionghoa untuk

ikut dalam kegiatan partai,

seperti kepengurusan dan

melibatkan dalam kegiatan-

kegiatan politik agar

menumbuhkan kepercayaan

etnis tionghoa terhadap politik

yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Arfani, Riza Noer. 1996. Demokrasi

Indonesia Kontemporer.

Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada\

Budioarjo, Miriam. 2003. Partisipasi

dan Partai Politik. Jakarta :

Yayasan Obor Indonoesia

Christen Susanna tjhin. 2014. Bersatu

dalam takdir, KAMI

INDONESIA!.

http://cstjhin.blogspot.com/20

14/08

Deuvenger, Maurice. 2003. Sosiologi

politik. Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011.

Desentralisasi dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pendidikan.

Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Eko, Sutoro. 2001. Dinamika Politik

Lokal di Indonesia: Politik

Pemberdayaan. Riau:

Seminar Internasional Ke

Dua.

Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah

Kajian Ilmu Politik, Alfabeta,

Bandung

H.I, A.Rahman. 2007. Sistem Politik

Indonesia. Yogyakarta, Graha

Ilmu

H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaandan

Pendidikan: Kajian

Menejemen Pendidikan.

Nasional dalam Pusaran

Kekuasaan. Jakarta: Rinika

Cipta

Huntington, Samuel, P. 2000. Political

Order and changing societies.

New Haven: Yale University

Press.

Ibrahim T.Y.2013. Muslims in China

atau Perkembangan Islam di

Tionghoa, terj: Joesoef Souy‟b,

Jakarta.

Maurice. 2003. Sosiologi Politik,

Rajawali Press, Jakarta

Milbrath, Lester, and Goel, ML. 1997.

Political Participation.

25

Chicago : Rand McNally

College Publishing Co

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi

Penelitian Kualitatif. Bandung

: Remaja Rosda Karya

Ndraha, Taliziduhu. 2003 Kybernologi

Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid

I. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Raga Maran, Rafael. 2001. Pengantar

Sosiologi Politik. Jakarta :

Rineka Cipta

Ramlan. 2010. Memahami Ilmu

Politik. Jakarta : Grasindo

Rush, Michael dan Philip Althoff.

(2002). Pengantar Sosiologi

Politik. Jakarta:PT. Raja

Grafindo Persada.

Sahdan, Gregorius. 2004. Jalan

Transisi Demokrasi Pasca

Soeharto, Bantul:Pustaka

Jogja Mandiri.

Sugiyono. 2001. Metodologi Penelitian

Sosial. Bandung : CV. Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman. 2010.

Efektivitas Implementasi

Kebijkan Otonomi Daerah.

Jakarta : Citra Utama

Suryadinata, Leo. 2002. Negara dan

Etnis Tionghoa. Jakarta: Pustaka

LP3ES Indonesia

Suryadinata, Leo. 2005. Pemikiran

Politik Etnis Tionghoa

Indonesia. Jakarta: LP3ES

Indonesia

Sochmawardiah, Hesti Armiwulan.

2013. Diskriminasi Rasial

Dalam Hukum HAM.

Yogyakarta: GENTA Publishing

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005.

Manajemen Publik. Jakarta:

Gramedia Widia Sarana

Indonesia

Tjokroamidjojo. 1994. Bintoro,

Perencanaan Pembangunan,

Jakarta, Masagung

Venus. 2004. Manajemen Kampanye;

Panduan Teoritis Dan Praktis.

Dalam Mengefektifkan

Kampanye Komunikasi.

Bandung Simbiosa Rekaatam

Media

Wahyudi. 2009. Kepemimpinan Kepala

Sekolah Dalam Organisasi

Pembelajaran (Learning

Organization). Pontianak.

Alfabeta

Zamzami. A. Karim. 2013.

Perkembanagan Komunitas

Politik. Yogyakarta : Stisipol

Raja Haji Press & Leutikaprio

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2006 Tentang

Kewarganegaraan.

Website :

http://kepri.antaranews.com/berita/215

68/pakar-suara-etnis-tionghoa-

tidak-solid

Jurnal

Krismawati, Devi (2010) dalam

Partisipasi Politik Etnis

Tionghoa dalam Pemilu 2004

dan Pemilu 2009 di Surat Kabar

Harian Kompas (Analisis

Framing Pemberitaan tentang

Partisipasi Politik Etnis

Tionghoa dalam Pemilu 2004

dan Pemilu 2009 di Surat Kabar

Harian Kompas edisi Oktober

26

2003-September 2004 dan

Oktober 2008-September

2009). S1 thesis, UAJY

Eki Darmawan. 2013. Trust Yang

Dibangun Etnis Tionghoa

Dalam Politik Di Kepulauan

Riau (Study Kota

Tanjungpinang)

https://www.academia.edu.

Rizky Hani S.P (2013) tentang

Partisipasi Politik Etnis

Tionghoa Dalam Pemilukada

Tahun 2009 (studi kasus desa

kragan kec. Kragan kab.

Rembang). Jurnal Paradigma.

Volume 01 Nomor 01 Tahun

2013