PARTAI POLITIK

Definisi Partai Politik

Partai politik, per definisi, merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir mem-bentuk

sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan

program-programnya. Parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideolog, dan misi tertentu yang

diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa

Fungsi-Fungsi Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah instrumen politik memiliki beberapa macam fungsi partai politik

diantaranya:

1. melakukan sosialisasi politik, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota

masyarakat.

2. rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik.

3. partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan

dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. pemandu kepentingan, mengatur lalu lintas kepentingan yang seringkali bertentangan dan

memiliki orientasi keuntungan sebanyak-banyaknya.

5. komunikasi politik, partai politik melakukan proses penyampaian informasi mengenai

politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

6. pengendalian konflik, partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari

perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok.

7. Kontrol politik, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan,

kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksaan kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan

program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dengan cara ikut pemilihan umum.

Partai politik juga melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan

melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif).

Sistem Partai Politik

Maurice Duverger membagi sistem partai politik menjadi tiga sistem utama yaitu :

1. Sistem partai Tunggal

Sistem partai ini biasanya berlaku di dalam negara-negara Komunis seperti Cina dan Uni

Soviet

2. Sistem dua partai

Sistem partai seperti ini dianut sebagian negera yang menggunakan paham liberal

pemilihan di negara-negara tersebut mengguanakan sistem distrik. Negara yang

menganut sistem dua partai adalah Amerika Serikat dan Inggris.

3. Sistem Multipartai

Sistem partai seperti ini dianut oleh negara Belanda, Perancis, di dalam ssitem ini

menganut partai mayoritas dan minoritas dan diikuti oleh lebih dari dua partai.

Tujuan Partai Politik

Berdasarkan basis sosial dan tujuan partai politik dibagi menjadi empat tipe yaitu:

1. Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.

2. Partai politik berdasarkan kepentignan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha.

3. Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu.

4. Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

Partai Politik di Indonesia

Indonesia menganut sistem kepertaian dengan sistem multi partai, sejak reformasi 1998

Indonesia menganut sistem multi partai. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk

mengetahui perkembangan partai politik di Indonesia adalah melakukan penaksiran (assessment)

terhadap tingkat pelembagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik Yang dimaksud

dengan pelembagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud

perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya.

Sejarah Partai Politik di Indonesia

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi

Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep.

Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik

dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia

(K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A’laa

Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah

merupakan partai politik – partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan

Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali

PArtai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 – 1998), Partai Politik di Indonesia hanya

berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi

Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa

merdeka adalah:

1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955)

2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan

Kepartaian

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan

Pembubaran Partai-Partai

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku saat ini)